KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN
PUTUSAN
#
Nomor: 043/XII/KI-BANTEN-PS-M-A'2012
KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN
4
*
1. IDENTITAS ............................................................
1-.I]
Komisi Inlomiasi Provinsi Banten yang memimksa. memutus dan menjatuhkan
putusan dalam Sengketa Informasi Publik N^^^^27-TX/REG-Kl-BANTEN/2012 yang diajukan oleh: Nama
: LSM G ^D N JIA N TEN
Alamat
: Jl.fRayN P£lir Serang Kp. Cibunyuh Desa Ciwaktu Seran.
.
Selanjut
S?
ibur sebagai Pemuhon
Terhadap
ama Badan Publik Alamat
3iro Umum dan perlengkapan Provinsi Banten Jl. Svekh Nawawi Al-Bantani KP3B Serami - Banten
Selanjurnya disebut sebagai Termohon
i 1.2]
Telah membaca surat permohonan Pemohon
Hal amani dari 26
Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan Termohon Telah mendengar keterangan Saksi Ahli dari Termohon Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon Telah membaca kesimpulan dan Pemohon dan Termohon
2. DL L)l K PERKARA 2
^
A. Pendahuluan [2.1]
Menimbang bahwa Pemohon lelah menyampaikan ^ mohon an penye 1esai an
sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi fcorinsi "Banten pada tanggal 5 < V V September 2012, dan selanjutnya diregtster pada talyjal 31 September 2012 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 127. IX REG-KM^
y
* 2012.
Kronologi [2.2]
Pada tanggal 2 Juli 2
melalui surai Nomor: r:
Pemohon mengajukan permohonan informasi publik ardabanten/VII/2012 kepada Kepala Biro l'mum dan
Perlengkapan Provinsi- Banten. Pemohon meminta data atau informasi yang berkaitan dengan Pengadaan Shfuna dan Prasarana di Lingkungan Setda Prov. Banten T.A. 201 L ~ ~ antara 1. BWaNrModal Pengadaan Tanah T.A. 2011 Rp. 93.452.625.000,ianja Modal Pengadaan Peralatan Kantor T.A. 2011 dengan nilai Rp. 1. 146.450.000,3. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor T.A. 2011 dengan nilai Rp. 836.350.000, 4. Belanja Modal Pengadaan Komputer T. A. 2011 dengan nilai Rp. 1.554.600.000, 5. Belanja Modal Pengadaan Mebeuler T.A. 2011 dengan nilai Rp. 4.122.350.000,Adapun informasi yang diminta adalah:
Halaman2 dari 26
1. Fotocopy dokumen Kontrak Kerja beserta Kelengkapannya; 2. Fotocopy Surat perintah Pembayaran (SPM) atau Kwilansi Pembayaran: 3. Fotocopy nama-nama yang punya tanah; 4. Fotocopy harga tanah/Appraisal; 5. Fotocopy Surat Penerimaan Barang; dan 6. Fotocopy Akte Jual Beli Tanah. [2.3]
Pada tanggal 20 Juli 2012, Pemohon mengajukan keberatan melalui skjanriomor:
42/lsm-gardabanten/V 11/2012 kepada Sekretaris Daerah Provinsi Banteftwdengan alasan keberatan permintaan informasi tidak ditanggapi.
[2.4]
Pada tanggal 27 Juli 20 S2. Termohon menja^bfcm rat permohonan infonnasi /Q V melalui surat Nomor: 260,1 a82-Um&Plk/ATT'2{jd2, perihal informasi yang pada intinya memberikan informasi yang diminta oleh Perr*i»(Wk '
-
[2.a]
Or
Pada tanggal a September 2.01AAlfcmohon mengajukan permohonan penyelesaian
sengketa informasi publik k ^ jJ ^ X m iis i Informasi Provinsi Banten dan selanjutnya diregister pada tanggal U keptelnber 20111
[2.6]
Pada
November 2012, dilakukan upaya Mediasi sebagai upaya
penyelesakfll aengl^lta informasi publik di Komisi Informasi Prov insi Banten, namun dalam Mediasi.1'emeohon hanva bersedia memberikan Laporan Keuangan vans diatur sesuai Pasal /(\) huruf d Peraturan Komisi Informasi Nomor I Tahun 2010 tentang Standar y
vanan Informasi Publik, sehingga Pemohon menyatakan menarik diri dari perundingan dan Mediasi dinyalakan gaga’ oleh Mediator.
Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik '2.7\
Keberatan atas tidak dipenuhinya permintaan data atau informasi dari Badan Publik
Termohon.
Halamais3 dari 26
Petit am
[2.S]
Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon
adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Permohon.
B. Alat Bukti Keterangan Pemohon [2.9]
Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 12 November 201 2V^*1 o hon
menyatakan keterangan sebagai berikut:
j
1. Bahwa alasan Pemohon meminta informasi tersebut adalah hanya ingin mengetahui kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Publik Tenouhcffl^oagai _ _ pemenuhan hak .sebagai masyarakat Banten;
y
2. Bahwa dokumen tersebut bukanlah mencakar, informasi yang bersifat tertutup sehingga Termohon berkewajiban untM^nfcrnberikan dokumen sebagaimana yang diminta oleh Pemohon.
7
[2.10] Menimbang bahwa dalfgpf persidangan tertanggal 6 Desember 2012. Pemohon menyatakan keterangapf^ejia.ga!Deri kut: 1. Bahwa PemcjjtfoVkefFbuli menegaskan alasan meminta informasi tersebut adalah hanya ingin mdJ^etahufi kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Publik Termohon sebagai hak sebagai masyarakat Banten;
rv .
.
.
.
Pemohon tetap berpendapat bahwa data tersebut bukanlah merupakan informasi
yang dikecualtkan sehingga Termohon berkewajiban untuk memberikan dokumen
■<
sebagaimana yang diminta oleh Pemohon.
Surat-Surat Pemohon [2.1!] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:
Habman4 dari 26
Akta Pendirian Lembaga Swadaya Musyarakat Gerakan Muda Banten Bukti P-l (GARDA Banten), tertanggal 15 Oktober 2010 f---- ---- -----” Salinan Surat Nomor: 40/lsm-gartlabantenA'il 20l 2 perihal Permintaan Bukti P-2 Data atau Informasi tertanggal 2 Juli 2012 dan Tanda Terima Surat tertanggal 10 Juli 2012 Salinan Surat Nomor: 42/Lsm-gardabanten/V11/2012 perihal Keberatan Atas Tidak Diberikannya Permintaan Data atau Informasi tertanggal 20 Bukti P-3 Juli 2012 dan Tanda Terima Surat tertunggal 20 Juli 2312 Bukti P—
Salinan Surut Jawaban Termohon Nomor: 260-1582-Lhi:APllc V lL20^k^ perihal Informasi, tertunggal 27 Juli 2012
Bukti P-5
Surai Nomor: 45/lsm-gurcaba:ilen;IX 2012 perihal Sengketa ln fo n tN * ^ . tertanggal 5 September 2012 w V
[2.12] Bahwa berdasarkan dalil-dalil vans diuraikan di atas dan/^uktrS^kti terlampir. Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikamjmiusSn 1. Primer Mengabulkan permohonan Pemohon 2. Subsider Memberikan putusan lain yang seadt^i^pTa menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangun yang ber
Keterangan Termohon .C. tertanggal 12 November 2012, perwakilan [2.13] M e n i m b a n g dalam persidangan dari 7 ermohon menSujakan keterangan sebadai berikut: < > . . 1. Bah1 Nst^ap permohonan informasi yang disampaikan oleh Pemohon icrtangaal 2 Juli 2012, nomor surat 40/lsm-gardabanten/VIT20 12. tidak perlu harus tanggapi oleh Termohon, karena berdasarkan pasal 4 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik, menyebutkan bahwa setiap Pemohon informasi Publik berhak mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan permintaan; 2. menurut pasal 4 ayat (3? Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik, menyebutkan bahwa setiap Pemohon informasi Publik
Halaman? dar; 26
berhak
mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan permintaan, dengan tidak dicantumkannya alasan permintaan oleh Pemohon maka dengan demikian tidak ada kewajiban dari Pemohon untuk menjawab atau memberikan informasi >ang dimohonkan oleh Pemohon; 3. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, perlu kami sampaikan juga bahw adengan it ikat yang baik. Termohon telah menanggapi dan memenuhi permoi^m^y. Pemohon sekalipun tidak diamanatkan oleh undang-undang, Tennohon mebjawab melalui melalui surat tertanggal 27 Juli 2012. nomor 260.15S2-Um-PU^IT_Mji2. \ang isinya adalah memenuhi data dan informasi yang dimohonkan okd^^m^Kon; 4. Bahwa setiap kegiatan atau pengadaan barang yang men/guS^-can keuangan negara termasuk keuangan daerah maka
dalam pengek&aji: Tkeuunttan negara harus
o v dipertanggungjawabkan sesuai dengan dokumen angmntn: 5. Pengelolaan Keuangan Negara berdasarkd^*nJmg-Undang Nomor 15 Tahun 2004. tentang Pemeriksaan Pengelolaan ^an \pun^gttngjawTab Keuangan Negara dilakukan pemeriksaan pengelolaan dan 't^^a^n^jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangs^ j^ g a im a n a diamanatkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 T a h u n ^ jil^ bentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara**. 6. Pemerife^L selam dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk wilavah Provinsi adalah In>^ktomJ Provinsi; Informasi O
M
vang dimohonkan oleh Pemohon tidak dapat diberikan kepada
’emohon 'emoh karena merupakan objek pemeriksaan oleh pengawas Pemerintah.
[2.14] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 6 Desember 2012, perwakilan dari Termohon menyatakan keterangan sebagai berikut: 1. Bahwa menurut pasal 4 ayat (3) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik, menyebutkan bahwa setiap Pemohon informasi Publik
Halamanb dari 26
berhak mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan permintaan, dengan tidak dicantumkannya alasan permintaan oleh Pemohon maka dengan demikian tidak ada kewajiban dari Pemohon untuk menjawab atau memberikan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon; 2. Bahwa ulasan Pemohon untuk meminta informasi dari Pemohon, baru disebutkan ok Pemohon pada saat persidangan ajudikasi nonlitigasi pada tanggal 28 Nopember dengan menyatakan bahwa informasi yang dimintakan adalah bertujuan Hanya ingin mengetahui realisasi dari suatu Kegiatan pengadaan tanah dan ingii]/t%n^^altui betul tidaknya anggaran yang telah dilaksanakan; . e. Bahwa perwakilan Termohon tetap berpendapat bahwa kflTJfciasi yang dimohonkan oleh Pemohon tidak dapat diberikan kepada Pgt^^ p t ^ Karena merupakan objek A V pemeriksaan oleh pengawas Pemerintah. r 4. jika pemohon ingin mendapat informasi tfmL.:,- fer.sil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan maka her
«th utnana: Undang-Undana tersebut, sangat
tepat jika pemohon mm iii_ ijiiffTWh Tpippp bukan kepada Termohon sebagaimana diamanatkan dalam PasaJ^N^^fndang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Peiyeri ea&aiy Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang berb'unvin. J*psii Pemeriksaan yang yang telah disampaikan Kepada lembaga P erw ak^^d^ratakan terbuka untuk umum.
Sui
Termohon Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat tertulis sebagai berikutr Surat Kuasa Khusus Nomor 180 2410-Um&Plk/TX 2012. tertanggal 9 November 2012
Bukti T-2
Kesimpulan dalam Sidang Ajudikasi Nonlitigasi Nomor Register Sengketa 127/DOREG-KI-BANTEN/2012, tertanggal 10 Desember 2012
Halaman? dari 26
[2.16] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir. Termohon pada prinsipnya memohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan: 1. Sebelum Pokok Perkara a. Menerima seluruh jawaban Termohon didalam persidangan ajudikasi noniiti^ yang telah dilaksanakan, sebagai jawaban yang baik dan Benar menurut huki
■
rw
b. Menvatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas dasar hukumnya (N&ccum Liebei), keliru dan cacat hukum, serta tidak berdasarkan huL-aim, daaatau c. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima
Ontvankelijk
Verklaard). tanpa memeriksa Pokok Perkara. 2. Dalam Pokok Perkara ............................................................................................... ........................................................................................... , , J.|
..
.
yang telah dilaksanakan sebagai j awattan yang baik dan benar; b. Menolak seluruh Permohonan PcinoHom berikut segala akibat hukumnya; c. Menolak semua tuntutaiiPemohon yang lain dan selebihnya karena tidak jelas dasar hukumnya; dan/atmr’^ d. Menyatakan m t^om man Pemohon tidak dapat diterima (Met Ontvankelijk
A \
s e. MrtnWt Putusan yang baik dan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).
Keterangan Saksi Ahli }
V /] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 6 Desember 2012, Komisi Informasi Provinsi Banten telah mendatangkan Saksi Ahli yang diajukan oleh Termohon, yaitu H. Hidayat. S.H.. M.H. selaku Inspektur pembantu Wilayah 111 di Inspektorat Provinsi Banten.
[2.18] Menimbang bahwa dalam persidangan Saksi Ahli pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: Halaman8 dari 26
1. Bahu a setiap kegiatan atau pengadaan barang yang menggunakan keuangan negara termasuk keuangan daerah maka
dalam pengelolaan
keuangan negara harus
dipertanggungjawabkan sesuai dengan dokumen anggaran; 2. Bahwa pengelolaan keuangan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negar dilakukan
pemeriksaan pengelolaan dan tar.ggungjawab keuangan net
dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sebagaimana diamanatkan cLjlani' Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang PemeriksauijVl^se
1 in can
Tanggungjavvab Keuangan Negara;
• pengelolaan dan tanggung jawab ke Bahwa pemeriksaan
-lgSfa.Anegara’ yang dilakukan
oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal _ Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003ytent.ing Keuangan Negara sebagaimana tercantum dalaro Pasal 3 Undang-Undan^^p«oFl5 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan can Tanggung Jawab
Negara;
4. Bahwa selain BPK, pada u ih \ .'li^^vlnsi terdapat Inspektorat Prov insi sebagai Pejabat Pemeriksa P e m e r i n t a h a s dan fungsi inspektorat Provinsi menurut Peraturan Menteri Dalam N^gejiD^Wnor 6- Tahun 2007 Tentans Pedoman Teknis Orsanisas: dan Tata K- •e r j -a N P r to vv i n s i Dan Kabupaten Kota;' 5. Bab
lerSTsaan yang dilakukan terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan
tT4ij/an pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
ceuangan negara yang meliputi perencanaan.
Halamany dari 26
pelaksanaan, pengawasan dan pertangungjawaban sebagaimana didalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara: 7. Bahwa objek, pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan negara oleh Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tah 2007, terbagi beberapa bidang, diantaranya pengelolaan barang daerah memeti pengadaan tanah pemerintah daerah; 8. Bahwa sebagai bahan dokumen yang dijadikan bahan pertangggungj^w^ariykeuangan, oleh pemerintah atau badan publik seperti Termohon.
ihbuVtkaii mienjadi suatu
/ O sebagaimana Pasal 11 dokumen yang berbentuk laporan keuangan, yang isinya Adalah ayat (T) hurup d dan Pasal 100 Peraturan Pem erintfl^^joir 58 Tahun 2Q0o tentang o , . O V Pengelolaan Keuangan Daerah, \ ang memcebutmp ringkasan laporan keuangan sekurang kurangnya memuat rencana dan «apordn realisasi anggaran, neraca, laporan - catatan atas laporan k^jangtonyang disusun sesuai dengan standar akuiansi arus kas dan vanu berlaku, sedangkan data dokumen
oiiimohonkan oleh Pemohon adalah bagian atau
yang
pertanggungjawal pertangguns^a^t
kesatuan angan
yang
yang harus
tidak
dapat
dilampirkan
dipisahkan dari sebagai
bahan
buangan negara yang digunakan.
3. KESIMPULAN
p a r a p ih a k
Kesimpulan Pemohon [3.1] MMemimbang bahwa Pemohon tidak menyampaikan kesimpulan batk secara lisan maupun tertulis.
HalamanHI dari 26
Kesimpulan Termohon f3.2]
Menimbang bahwa Termohon mengajukan kesimpulan tertulis (Bukti T-2). yang
pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon berupa /oiocopy dokumen kontrak beserta kelengkapanya, tidak dapat diberikan kepada Pemohon karena merupakan obje pemeriksaan oleh pengawas Pemerintah sebagaimana mana yang tereantunj
\
2. Bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon berupa^ ^ ^ /o ^ y S u r a t Perintah Pembayaran (SPM) atau kwitansi pembayaran, tidak dap^t d iirik an kepada Pemohon karena merupakan objek pemeriksaan oleh pengavrtljuBgjjjerintah sebagaimana mana - O r yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam N ^eri Nomor 23 Tahan 200 •, bidang Urusan Pemerintahan tentang PengelcIaaiiTkirarig > daerah Huruf C angka 3 huruf ;j i: 3. Bahwa informasi yang dimohonk^bt o^pTemohon berupa fotocopj nama nama \ang puma tanah, tidak dapat
kepada Pemohon karena merupakan objek
, V - D erir.tah ' pemeriksaan oleh pen£^^^?em sebagaimana mana yang tercantum dalam Peraturan Meniep®t^an^?segeri Nomor 23 Tahun 2007, bidang Urusan Pemerintahan tentang Pe^gSWSSMfarang daerah Huruf D angka 10 huruf (d); 4. Bahwu^mirmasi yang dimohonkan oleh Pemohon berupa foiocopv harga tanah, tidak rt tjwrikan kepada Pemohon karena merupakan objek pemeriksaan oleh pengaw as Je5ferintah sebagaimana mana vang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Neeeri
V
„
Nomor 23 Tahun 2007. bidang Urusan Pemerintahan tentang Pengelolaan Barang daerah Huruf D angka 10 huruf (d);
5. Bahwa Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon berupa f oiocopy Surat Penerimaan Barang, tidak dapat diberikan kepada Pemohon karena merupakan objek pemeriksaan oleh pengawas Pemerintah sebagaimana mana vang tercantum Jalani Peraturan Menteri
Balamanill dari 26
Dalam Negeri Nomor
23 Tahun 2007. bidang Urusan Pemerintahan tentang
Pengelolaan Barang daerah Huruf D angka 11 huruf (d); 6. Bahwa Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon berupa fotocopy Akta Jual Bell Tanah» lidak dapat diberikan kepada Pemohon karena merupakan objek pemeriksaan oleh pengawas Pemerintah sebagaimana mana vanu tercantum dalam Peraturan Mente^j Dalam Negeri Nomor
23 Tahun 2007, bidang Urusan Pemerintahan jema^C
Pengelolaan Barana daerah Huruf D angka 10 huruf (d);
\~
7. Jika pemohon ingin mendapat informasi tentang hasil pemeriksaan y^f^hlakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan maka berdasarkan amanat u n d a n ^ ^ to n ^ -se b u t, sangat tepat jika pemohon mengajukan ke DPRD bukan kep
ermohon sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 19 Undang-Undanga Reputdik TnSon onesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tang berbunyi hasil pemeriksaan yang yang te dinyatakan terbuka untuk umum; s
awab Keuangan Negara yang paikan kepada lembaga perwakilan,
T
8. Bahwa Informasi yang WaiimDisc .Kuan dan Diumumkan Secara Berkala Setiap Badan
Publik seb ag aia^^^an g diamanatkan dalam Pasal II, adalah ringkasan
laporan keuangan yaagSrieurang-kurangnya terdiri atas rencana dan laporan realisasi anggaran, netfaca. laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusuu^sesuai ''dengan standar akuntansi vang berlaku, dan daftar aset dar. investasi Lumen keuangan sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon.
4. PERTIMBANGAN HUKUM
[4.1]
Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ay at (1 ■huruf
Halamait]2 dari 26
g
dan huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik juncto Pasal 3 ayat (2) huruf a dan Pasal 3 ayat (4) huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pubhk.
[4.2]
Menimbang bahu a memasuki pokok permohonan. Majelis Komisioner akaiy
mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
^ ^ y .umullia, dr 1. Kewenangan Koalisi Informasi Provinsi Banten untuk memeriksa, mepaeiu^dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan u quo;
2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon.
[4.3]
y
Menimbang bahwa bercasarkan Pasal 1 a^tka oyPasal 26 a\at (li huruf a. Pasal 2?
ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c. Pasal e Undang-Undang Nomor 14 4 Tahun
a), PasaE 35 ayat (1) huruf d dan huruf ye tuang Keterbukaan Informasi Publik jimcro
Pasal 3 ayat (2) huruf a. Pasal 5 avaND? huruf c dan huruf d. Pasal 3 ayat (4) huruf b. dan Pasal 42 Peraturan Komis is/tn ^ry p sla ?Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi menyelesaikan
S
J . yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang
ceta Informasi Publik melalui ajudikasi.
ig bahwa permohonan a quo merupakan Permohonan Penyelesaian Informasi Publik yang menyangkut penolakan atas permintaan informasi fasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat il) huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 3 ayat (2) huruf a. Pasal 3 ayat (3) huruf c dan huruf d. dan Pasal 3 ayat (4) huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
Halaman 13 cart 26
[4.5]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.3] dan paragraf [4 4], Majelis
Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo.
[4.6]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun
200S tentang Keterbukaan Informasi Publik jwicio Pasal 4 ayat (2) Peraturan Koi4 Intormasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pyjalil^ yang
pada pokoknya
mengatur Komisi
Informasi
Provinsi
Banten Vfcjrwfcfiang
\v
menyelesaikan Senuketa Informasi Publik apabila Permohonan PernT&vfffyr Sencketa Informasi Publik menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang j^rsjVigktitan.
[4.7]
Menimbang bahwa Termohon adalah Badan PubljJ
vans berkedudukan di
Provinsi Banten.
[4.8]
Menimbang bahwa berdasarkan ura iunpaphgrai [4.6] dan paragraf [4.7] Majelis
Komisioner berpendapat bahwa Ko misWn fw ta s i Provinsi Banten berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putuffflfc: telmaap permohonan a quo. . C r B. Kedudukan Hukum l'Lt’gni Standing) Pemolion [4.9]
Mensmba?ffl^MNka berdasarkan Pasal 1 angka 12. Pasal 35 ayat (1) huruf d dan
huruf e, PasdiL36 apKt (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 jt^gi^mtTeterbukaan Informasi Publik jimcto Pasal I angka 8. Pasal 30 ayat s' 1) huruf y ■ larKttl>ruf e. Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 35 Peraturan Komisi Intormasi Nomor I Tahun
3
10 tentang Standar Layanan Informasi Publik jimcto Pasal I angka 6, Pasal 6 ayat (1) dan
ayat (2), Pasal 7, Pasal S ay at (1). dan Pasal E1 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon. Hahmanl4 dari 2f>
[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:
1. Pemohon adalah Badan Hukum Indonesia yang dibaktikan dengan Akta Pendirian Nomor 05 tertanggal 15 Oktober 2010. (Bukti P-l); 2. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi Publik kepada Termohon tertanggal 2 Juli 2012. (Bukti P-2);
/v
3. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon tertanggal 20 Juli 20j-7 fftuhtP
h >
.
.
4. Termohon memberikan tanggapan atas pennohonan informasi tertanggal 27 Juli 2012.(Bukti P-4); dan
#
- Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian SenukeWlmpbmiasi r \ o. Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten tertanggal 5 S e t^ h ^ O o i2 . (Bukti P-5). [4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraiaii
tf [4.9] dan paragraf [--.10] Majelis
Komisioner berpendapat bahwa Pemahon^l^rhenulii syarat kedudukan hukum (legal kan mempertimbangkan pokok permohonan.
standing), selanjutnya Majelis Ko:
C. Pokok Permohonan [4.112] Menimbang oh|j\^dari fakta-fakta hukum, baik dalil Pemohon maupun jawaban tertulis TennphoDhMMelis Komisioner menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun fselisihan hukum para pihak, sebaeui berikut: V V 1. ^ktirjnikum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon.
4* .
..
.
.
^arenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon seningga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu: a. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara:
.
b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;
Halaman 15 dan 26
c. Pemohon telah mendapatkan jawaban informasi dari Termohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara; 2. Bahwa Pemohon telah menegaskan bahwa informasi yang diminta adalah informasi yang dimaksud pada paragraf [2.2]; 3. Bahwa selain fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak dan keterangan S ak ^ Ahli, dalam Kesimpulan Tertulis juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang pokok perselisihan, yaitu alasan penolakan permohonan Informasi Publik^ebagaunanu dimaksud pada paragraf sebelumnya.
A*
D. Pendapat Majelis
[4.13] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menkj*h m^ss^Nihan hukum di atas. Majelis Komisioner akan memberikan pertim banean^rlpe^hian hukum sebagai berikut.
1. Dokumen terkait Kontrak Kerja
c£v
[4.14] Menimbang bahwa dalam kminiYulan yang diajukan Termohon. Termohon menyatakan bahwa Informasi yat^g dirpohonkan oleh Pemohon berupa fowcopy dokumen kontrak beserta kelenakap^nj^tijKtk dapat diberikan kepada Pemohon karena merupakan objek pemeriksaan j^leh pengawas Pemerintah sebagaimana mana yang tercantum dalam Peraturan Mentah Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007. bidang Urusan Pemerintahan tentang Raqgllkdaan Barang daerah Huruf D angka 11.
[4.1X] Ahfnimbane bahwa Pasal 1 huruf a Undang-Undana Nomor 14 Tahun 2008 tentang y
fbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa; ' Undang-Undang ini bertujuan untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan kcpulusan publik, serta alasan pengambilan suatu kepatuhan publik."
.4.16] Menimbang bahwa Pasal 17
huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik menvatakart bahwa:
Halaman 16 dari 26
"Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan informasi publik kecuali informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang.” 14.17J Menimbang bahwa Pasal 17 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar layanan Informasi Publik menyatakan bahwa: ' i 11PPID wajib menghitamkan atau mengaburkan materi informasi dikecualikan dalam suatu salinan dokumen informasi publik yana^al^ diberikan kepada publik. (2) PPID tidak dapat menjadikan pengecualian sebagian informasi Maluhi suatu salinan informasi publik sebagai alasan untuk mengecualikan ^ f c y ^ u b ’iik terhadap keseluruhan salinan informasi publik. (3 j Dalam ha. dilakukan penghitaman atau pengaburan. infoimfcjvPPlD wajib memberikan alasan dan materinya pada masing-masingVial ^ar.g dihitamkan atau dikaburkan.”
[4.18] Menimbang berdasarkan keterangan pada
(y
[4.14] dan paragraf [4.17],
. . . . > 0 T' Majelis Komisioner berpendapat bahwa pernrintaanLiptonnasi publik a quo adalah informasi yang terbuka sehingga dapat dihjpnt wfeh publik, namun terhadap bagian O r informasi-informasi yang dianggap tiihk BuOf diungkapkan berdasarkan undang-undang dapat dilakukan penghitaman atau'
2. Dokumen terkait Surat Perintah Pembayaran (SPM) atau Kw itansi Pembayaran [4.19]
Menimbana bahwa dalam kesimpulan yang diajukan Termohon, Termohon
menyatakan b a tS ^ ,Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon berupa fotocopy Surat Perintai^^iMMyaran (SPM) atau Kwitansi Pembayaran, tidak dapat diberikan kepada PemoiaoiiPkarena merupakan objek pemeriksaan oleh pengawas Pemerintah sebagaimana y
Z yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tah-un 2007. bidang Urusan Pemerintahan tentang Pengelolaan Barang daerah Huruf C angka 3 huruf (j).
[4.20] Menimbang bahwa Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa: "Undang-Undang ini bertujuan untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik," HalaotaitlT dari 26
[4.21] Menimbang bahwa Pasal 17
huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa: "'Setiap badan pub'ik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan informasi publik kecuali informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang.’" [4.22] Menimbang bahwa Pasal 17 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 T tentang Standar layanan Informasi Publik menyalakan bahwa:
\^ y
”( l ) PP’D wajib menghitamkan atau mengaburkan materi ^UThJrrnas: yang dikecualikan dalam suatu salinan dokumen informasK pu^nk yang akan diberikan kepada publik. (2) PP1D tidak dapat menjadikan pengecualian seb/gi aT^in formasi dalam suatu salinan infonnasi publik sebagai alasan untuL \engjecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan infonnasi pnhiilAUL (3) Dalam hal dilakukan penghitaman atay, fflr.mfetjran informasi. PP1D wajib memberikan alasan dan materinva pfoa nrkpg-masing hal \ane dihitamkan atau dikaburkan.’ ^
[4 23] Menimbang berdasarkr arkan Majelis Komisioner berpendapat informasi yang terbuka s^-h informasi-informasi dapat dilakukarr
'
da paragraf [4.39] dan paragraf [4.22]. permintaan informasi publik u quo adalah
- d a p a t diakses oleh publik, namun terhadap bagian ggap tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang
han atau pengaburan.
/X,
3. Dokumen tm cait lit N Nama-Nama vang Punva Tanah
1.24] 'MThimbang whimbang bahwa dalam kesimpulan vang diajukan Termohon. Termohon [4.24] 5 el)yatakan bahwa Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon berupa fotocopy namanama vang punya tanah, tidak dapat diberikan kepada Pemohon karena merupakan objek pemeriksaan oleh pengawas Pemerintah sebagaimana mana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007. bidang Urusan Pemerintahan tentang Pengelolaan Barang daerah 1lurtcf D angka 10 huruf (d).
Halaman 1S dari 26
'4.25' Menimbang bahwa Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa: 'T ndang-UrJang ini bertujuan untuk menjamin hak warg.; ....... -r.nik mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan kepuiusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik." [4.26] Menimbang bahwa Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun^PO tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:
'
■’Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Inhrollyr Publik untuk mendapatkan informasi publik kecuali informasi j^ g .^ y d a k boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang.'-
[4.27] Menimbang bahwa Pasal I? Peraturan Komisi Inf
A‘
i Nomor I Tahun 2010
tentang Standar layanan Informasi Publik menyatakan aet^abi T 1) PPID wajib menghitamkan atau / menyayurkan materi informasi yang dikecualikan dalam suatu salinaj^ dokumen informasi publik yang akan diberikan kepada pubHik. (2) PPID tidak dapat menjadikaiWjen^cualian sebagian informasi dalam suata salinan informasi publik lebagh: Alasan untuk mengeeualikan akses publik terhadap keseluruhan salina^khVnnasi publik. (3) Dalam hal dilakuUm p^Tlpiltaman atau pengaburan informasi, PPID wajib memberikan alasa^~a^T_matennva pada masing-masing hal yang dihitamkan atau dikaburkan?*
[4.28] Menimban g ^^ S ^ s arikan keterangan pada paragraf [4.24] dan paragraf [4.27]. Majelis Komlsfc^V berpendapat bahwa permintaan informasi publik u quo adalah mrormasi
terbuka sehingga dapat diakses oleh publik, namun terhadap bagian
^informasi yang dianggap tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang 1 dilakukan penghitaman atau pengaburan.
4. Dokumen terkait Harga Tahah/Appraisal [4.29] Menimbang bahwa dalam kesimpulan yang diaiukan Termohon. Termohon menyatakan bahwa Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon berupa fotocopy harga tanah, tidak dapat diberikan kepada Pemohon karena merupakan objek pemeriksaan oleh pengawas Pemerintah sebagaimana mana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Haiamar.19 dari 26
Negeri Nomor 23 Tahun 2007, bidang Urusan Pemeri n laluan tentang Pengelolaan Barang daerah Huruf D angka 10 huruf (d).
[4.3QJ Menimbang bahwa Pasal S huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa: "Undang-Undang ini bertujuan untuk menjamin hak warga negara untuk menge rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan ptoses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan j
[4. j 1j Menimbang bahwa Pasal 17
huruf j Undang-Undang Nlomoj 14 Tajam 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:
_
A
- V
’ Seuap badan publik wajib membuka akses bag: setiap PeiVaphon Informasi Publik untuk mendapatkan informasi publik kecuali .informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang."
[4.32] Menimbang bahwa Pasal 17 P e r a tu r a ^ ^ ^ ^ i fnformasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar layanan Informasi Publik ntfcuy ata^ran bahwa: Tl) PPID wajib menghitamkanVh&u mengaburkan materi informasi yang dikecualikan dalam suafo^wman dokumen informasi publik yang akan diberikan kepada publik^ (2) PPID tidak dapat*^enjadikan pengecualian sebagian informasi dalam suatu salinan informasi pubiik sebagai alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keselarultan'salinan informasi publik. (3) Dalam haP ^m^aikan penghitaman atau pengaburan informasi, PPID wajib lasan dan materinya pada masing-masing hal yang dihitamkan
[4.331 Meihjjwang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.29] dan paragraf [4.32], rt
mi in n i berpendapat bahwa permintaan informasi publik a quo adalah
r v v irJbrmasi yang terbuka sehingga dapat diakses oleh publik, namun terhadap bagian informasi-informasi yang dianggap tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang dapat dilakukan penghitaman atau pengaburan.
Halaman20 dari 26
5. Dokumen terkait Surat Penerimaan Barang [4.34] Menimbang bahwa dalam kesimpulan yang diajukan Termohon, Termohon menyatakan bahwa Informasi
yang dimohonkan oleh Pemohon berapa fotocop) surat
penerimaan barang, tidak dapat diberikan kepada Pemohon karena merupakan objek pemeriksaan oleh pengawas Pemerintah sebagaimana mana yang tercantum dak Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 i ahi.i: 2207. bidang Urusan Peme^jhtaj^an tentang Pengelolaan Baran c daerah Huruf D angka 11 huruf (d).
[4.35] Menimbang bahwa Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa: "Undang-Undang ini bertujuan untuk menjamin hajw\^uaJLgara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, progra^Jkeh'jakun publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan per.g;.:rtbiian suatu keputusan publik.' [4.36] Menimbang bahwa Pasal
huni^^Ui^Euijas-Undane Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publil
e^^fijfcan bahwa:
’’Setiap badan publik waji untuk mendapatkan ^17 diungkapkan berda^a*]^
ca akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik i publik kecuali informasi yang tidak boleh iang-undang.”
.
-
.
.
.
[4.37] Nlenimbang^jaBWk9 Pasal 17 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Stand;
Informasi Publik menyatakan bahwa: ..
.
wajib menghitamkan atau mengaburkan materi informasi vang ^Jkecualikan dalam suatu salinan dokumen informasi publik yang akan iberikan kepada publik, i—1PP1D tidak dapat menjadikan pengecualian sebagian Informasi dalam suatu salinan informasi publik sebagai alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan informasi publik. U'; Dalam hal dilakukan penghitaman atau pengaburan informasi, PPID wajib memberikan alasan dan materinya pada masing-masing hal yang dihitamkan atau dikaburkan.”
[4.38] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.34 dan paragraf [4.37], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permintaan informasi publik a quo adalah informasi yang terbuka sehingga dapat diakses oleh publik, namun terhadap bacian
Ha.anar.21 dari 26
inforraasi-intormasi yang dianggap tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang dapat dilakukan penghitaman atau pengaburan.
6. Dokumen terkait Akta Jual Beli Tanah [4.39] Menimbang bahwa dalam kesimpulan yang diajukan Termohon. Termohon, menyatakan bahwa Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon berupa fotocopy Aktay Beli Tanah, tidak dapat diberikan kepada Pemohon i\arena merupakan obiek pe* oleh pengawas Pemerintah sebagaimana mana vans tercantum dalam PeratufcwP irlenteri ■ ' < > 0 Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007, bidang Urusan Pemerintahan temtfca/Pengelolaan Barang daerah Huruf D angka 10 huruf (d).
ANV
[4.40J Menimbang bahwa PasaM huruf a Undang-UndaVWtfttor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa "Undang-Undang ini bertujuan untuk ntl larr^in hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan pi rogram kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta) pengambilan suatu keputusan publik.”
[4.41] Menimbang bahwa Pa4U 17 'huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 r \ v tentanc Keterbukaan Snfo jttesi Hublik menyatakan bahwa: "Setiap badan pubnfr wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk jtfet^paukan informasi publik kecuali informasi yang tidak boleh diunakapfoto^rdasarkan undang-undang.”
5v
■
bang bahwa Pasal 17 Peraturan Komisi Informasi Nomor l Tahun 2010
tandar layanan Informasi Publik menyatakan bahwa: d ) PPID wajib menghitamkan atau mengaburkan materi informasi yang dikeeualikan dalam suatu salinan dokumen informasi publik yang akan diberikan kepada publik. (2) PPID tidak dapat menjadikan pengecualian sebagian informasi dalam suatu salinan informasi publik sebagai alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan informasi publik. (3) Dalam hal dilakukan penghitaman atau pengaburan informasi, PPID wajib memberikan alasan dan materinya pada masing-masing hal yang dihitamkan atau dikaburkan.”
Halaman22 dari 26
[4.43] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.39] dan paragraf [4.42]. Majelis Komisioner berpendapat bahwa permintaan informasi publik a quo adalah informasi yang terbuka sehingga dapat diakses oleh publik, namun terhadap bagian informasi-informasi yang dianggap tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang dapat dilakukan penghitaman atau pengaburan.
/V
5. KESIMPULAN
Berdasarkan seluruh uraran dan iakta hukum di atas. Majelis K^mh^>ner berkesimpulan: 5.1]
Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang ufcuk memeriksa, mengadili, dan
„ k memutus perkara a quo.
e.2
A
Pemohon memilik: kedudukan tj^l
permohonan penyelesaian sengketa jnfo\
[5.3]
Dalil-dalil Termohoj
^s(Iegal standing) untuk mengajukan
Vpublik dalam perkara a quo.
ralasan menurut hukum untuk sebagian.
6. AMAR PUTUSAN Memutuskan. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
[6.2]
Menyatakan bahwa informasi berupa dokumen terkait Kontrak Kerja beserta
kelengkapannya adalah informasi yang bersifat terbuka, namun terhadap bagian informasiinformasi yang dianggap tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang dapat dilakukan penghitaman atau pengaburan.
Hilam£n23 dari 20
[6.3]
Menyatakan bahv. a informasi berupa dokumen terkait Surai Perimah Membayar
(SPM) atau Kuitansi Pembayaran adalah informasi yang bersifat terbuka, namun terhadap bagian informasi-informasi yang dianggap tidak boleh diungkapkan berdasarkan undangundang dapat dilakukan penghitaman atau pengaburan.
[6.4]
Menyatakan bahwa informasi berupa dokumen terkait nama-nama yang piurya
tanah adalah informasi yang bersifat terbuka, namun terhadap bagian infomasi-mfcrWs? yang dianggap tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang dapav^M&kukan penghitaman atau pengaburan.
.
[6.}]
. .
A *.
Menyatakan bahwa informasi berupa dokumen terkait j^rga tanah/appraisal adalah
informasi vans bersifat terbuka, namun terhadap bagian ihfcmasj-inforniasi yang dianggap tidaK boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang dapat dilakukan penghitaman atau pengaburan.
[6.6]
Menyatakan bahwa informasi asi
y dokumen terkait Surat penerimaan Barang
adalah informasi yang bersifa^^rgukaKnamun terhadap bagian informasi-informasi yang A V dianggap tidak boleh^ctungt&ipkan .
«£
-
[6.7]
berdasarkan undang-undang dapat dilakukan
akanToahw;a infonnasi berupa dokumen terkait harga Akta Jual Beli Tanah M en^akan^ahw
adalaJr^fbmjAsi yang bersifat terbuka, namun terhadap bagian informasi-informasi yang tidak
boleh
diungkapkan berdasarkan undang-undang dapat dilakukan
!»ghitaman atau pengaburan.
[6.8]
Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana
dimaksud dalam paragraf [6.2] sampai dengan paragraf [6.7] dalam waktu selambatlambatnya 14 (empat belas) hari ketja sejak salinan putusan diterima oleh Termohon;
Halaman 24 dan 26
[6.9]
Menetapkan biaya penggandaan dan pengiriman salinan dokumen informasi publik
dibebankan kepada Pemohon.
Halaman25 dar: 2b
Demikian diputuskan dalam Rapat permil -v, Mahmud selaku Ketua merangkap Anfi masing-masing sebagai An g ^ An^
' ^
^
>ai«u ™
Amvai
^ ^ ^ Achmad Nashru<** P, Pada hari Rabu tanggai P r w , ,
* * “ Sidang terbuka untuk umum pada hari K
^
Majelis Komisioner yang nama n ' ^ ^ . ang nama-namanya tersebut di atas ri™, a-a > pu,,- . , aias’ dengan didampingi Qy C C- ™ ^ ^ . _ d^ o | e h W on d m T ^ ’ ^
.Ketua MajeJi
Anggota Mai Anggota Majelis i
\
(Achmad Nashr jdin P *
HaJaman26 dari 26
lad
