PENGARUH PEMAHAMAN KETENTUAN DAN AKUNTANSI PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN (Survey pada Wajib Pajak Badan PPh di Kota Tasikmalaya)
KHARINA UTAMI (093403004)
[email protected]
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi Jalan Siliwangi No. 24 Tasikmalaya 164
Abstract
Guidances : H. Maman Suherman, S.E., MM., Ak. R. Neneng Rina A, S.E., MM.
This study aimed to determine: (1) Understanding tax regulations, tax accounting and compliance understanding corporate taxpayers in Tasikmalaya (2) How does a partial understanding of the tax provisions of the compliance level corporate taxpayers in Tasikmalaya, (3) How does understanding tax accounting partially on the level of compliance of corporate taxpayers in Tasikmalaya, (4) How does an understanding of accounting rules and tax compliance levels simultaneously towards corporate taxpayers in the city of Tasikmalaya. Object of this research include understanding the tax laws, understanding tax accounting, compliance and corporate taxpayers in the city of Tasikmalaya. Methods This study used descriptive survey approach. Data was collected through primary and secondary data. The analytical tool used is multiple linear regression analysis. Testing hypotheses partially by using the t test and simultaneously by using the F test The results showed that: (1) understanding the provisions and tax accounting and compliance with corporate taxpayers in the city of Tasikmalaya in generally good or high, (2) understanding the tax provision partially significant effect on tax compliance in the City Taasikmalaya agency, (3) understanding 1
of tax accounting partially significant effect on tax compliance entities in Tasikmalaya, (4) Understanding tax regulations and accounting simultaneously significant effect on the level of compliance with corporate taxpayers in the city of Tasikmalaya. Keywords : Tax Regulations, Tax Accounting and Taxpayer Compliance
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Pemahaman ketentuan perpajakan, pemahaman akuntansi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak badan di Kota Tasikmalaya (2) Bagaimana pengaruh pemahaman ketentuan perpajakan secara parsial terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan di Kota Tasikmalaya, (3) Bagaimana pengaruh pemahaman akuntansi perpajakan secara parsial terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan di Kota Tasikmalaya, (4) Bagaimana pengaruh pemahaman ketentuan dan akuntansi perpajakan secara simultan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan di Kota Tasikmalaya. Objek penelitian ini meliputi pemahaman ketentuan perpajakan, pemahaman akuntansi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak badan di Kota Tasikmalaya. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan survey. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui data primer dan sekunder. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Pengujian hipotesis secara parsial dengan menggunakan uji t dan secara simultan dengan menggunakan uji F. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Pemahaman ketentuan dan akuntansi perpajakan serta kepatuhan wajib pajak badan di Kota Tasikmalaya pada umumnya sudah baik atau tinggi, (2) Pemahaman ketentuan perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Kota Taasikmalaya, (3) Pemahaman akuntansi perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Kota Tasikmalaya, (4) Pemahaman ketentuan dan akuntansi perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan di Kota Tasikmalaya. Kata Kunci : Pemahaman Ketentuan Perpajakan, Pemahaman Akuntansi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak
2
I.
PENDAHULUAN Penerimaan negara terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Penerimaan Negara dari Pajak. Penerimaan bukan pajak antara lain penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam (migas), pelayanan oleh pemerintah, pengelolaan kekayaan negara dan lain-lain bersifat sangat stabil dengan besarnya ketergantungan penerimaan-penerimaan tersebut terhadap faktor eksternal, oleh karena itu satu-satunya andalan pemerintah dewasa ini adalah penerimaan dari sektor Perpajakan. (Kiryanto : 2000). Peranan pajak terhadap pendapatan negara sangat dominan pada saat ini. Ini terjadi karena pajak adalah sumber yang pasti dalam memberikan kontribusi dana kepada negara karena merupakan cerminan dari kegotongroyongan masyarakat dalam pembiayaan negara yang diatur oleh perundang-undangan. Pajak merupakan iuran wajib yang diberlakukan pada setiap wajib pajak atas objek pajak yang dimilikinya dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Menurut golongannya, pajak terbagi atas pajak langsung contohnya pajak penghasilan (PPh) dan pajak tidak langsung contohnya pajak pertambahan nilai (PPN). Pajak penghasilan merupakan pajak yang dipungut pada objek pajak atas penghasilannya. Pajak penghasilan akan selalu dikenakan terhadap orang atau badan usaha yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Pajak bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan kondisi ekonomi dan sosial sehingga menuntut adanya perbaikan baik secara sistematik maupun secara operasional. Tuntutan akan peningkatan penerimaan, perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan dari waktu ke waktu (Rapina dkk, 2011:2). Reformasi perpajakan di Indonesia dimulai pada tahun 1984, dimana pemerintah mengubah sistem pemungutan pajak dari Official Assessment System menjadi Self Assessment System. Penerimaan pajak termasuk pajak penghasilan akan selalu meningkat jika tingkat kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar pajak tinggi. Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan perpajakan meliputi, kepatuhan formal dan kepatuhan material (Safri, 2005:149). Jika semua wajib pajak yang ada memiliki kepatuhan dalam membayar pajak maka 3
pembangunan akan terlaksana dan target penerimaan pajak dari tahun ke tahunnya akan meningkat. Menurut Manurung Romulus (2001) dalam penelitiannya menemukan bahwa rata-rata 51% wajib pajak badan melaporkan pajak terutangnya secara tidak benar dan sejumlah wajib pajak pribadi melaporkan pajak terutangnya secara tidak benar (Liana, 2008:186). Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah. Pemahaman akuntansi dan pengetahuan yang baik tentang ketentuan perpajakan dibutuhkan oleh wajib pajak untuk menjamin keakuratan dalam mengisi surat pemberitahuan pajak penghasilan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Diharapkan kepatuhan wajib pajak badan akan meningkat dengan adanya pemahaman yang baik tentang akuntansi dan ketentuan perpajakan. Dalam hal pemahaman wajib pajak badan terhadap ketentuan dan akuntansi perpajakan, berarti wajib pajak badan harus memiliki pengetahuan yang cukup atau wawasan yang luas mengenai akuntansi dan ketentuan perpajakan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-Undang Perpajakan. Dengan kata lain, wajib pajak badan dituntut untuk benarbenar mengerti mengenai ketentuan dan akuntansi perpajakan. Saat ini Kota Tasikmalaya menjadi salah satu daerah yang sangat potensial untuk mengembangkan usaha melihat tingkat konsumsi masyarakat yang cukup tinggi. Banyak kegiatan usaha yang memunculkan penghasilan bagi orang yang memiliki usaha tersebut. Dimana penghasilan tersebut menjadi objek pajak untuk dikenakan pajak penghasilan. Dari kegiatan usaha yang bermunculan tersebut maka Kota Tasikmalaya memiliki potensi penerimaan pajak dari pajak penghasilan yang tinggi. Dalam penelitian ini penulis merujuk pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya : 1. Ari Bramasto (2012) dengan judul Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan terhadap Efektivitas Self Assessment System. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan dengan menggunakan metode survey. Dimana hasilnya adalah kepatuhan wajib pajak dan kualitas informasi akuntansi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Self Assessment System. 2. Rislian Agustina (2012) dengan judul Pengaruh Self Assessment System dan Pemeriksaan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode verifikatif. Dimana hasilnya adalah 4
penerapan self assessment system dan pemeriksaan pajak berpengaruh secara simultan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. 3. Ade Saepudin (2012) dengan judul Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Ketentuan Perpajakan serta Transparansi dalam Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan dengan pendekatan survey.
II.
METODOLOGI PENELITIAN Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan survey. Metode deskriptif adalah suatu metode yang menganalisis kelompok manusia, objek, suatu kondisi, suatu system pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Moh. Nazir 2003:54). Sedangkan penelitian survey adalah penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara factual, baik tentang institusi sosial ekonomi atau politik dari suatu kelompok/daerah (Moh. Nazir 2003:56). Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah 319 wajib pajak badan yang terdiri dari wajib pajak badan CV berjumlah 232 dan PT berjumlah 87 (sumber : www.tasikmalayakota.bps.go.id) yang berada di Kota Tasikmalaya. Teknik yang digunakan penulis sesuai dengan penelitian adalah non probability sampling. Dalam penelitian dilakukan analisis dengan multivariate (korelasi atau regresi ganda), maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti. Karena dalam penelitian ini akan menggunakan analisis regresi berganda, dan sesuai saran Rascoe tersebut, maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 30 responden (10 kali jumlah variabel yang diteliti yaitu 3 variabel). Pengolahan data dilakukan dengan SPSS 17.0. Pengolahan data dan analisa data menggunakan analisis regresi berganda, yaitu data diperoleh dari hasil kuesioner yang telah diisi oleh wajib pajak badan, akan dinilai berdasarkan skor yang telah ditetapkan kemudian dilakukan Uji Kualitas Data (Uji Validitas dan Uji Reliabilitas) setelah itu diuji dengan analisis regresi berganda.
5
III.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Tabel 1 Rekapitulasi Tanggapan Responden untuk Variabel Pemahaman Ketentuan Perpajakan No. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Pertanyaan Apakah Bapak/Ibu memahami bahwa self assessment merupakan hasil dari reformasi pajak yang menggantikan sistem official assessment yang dulu memberatkan wajib pajak? Apakah Bapak/Ibu memahami bahwa subjek pajak penghasilan salah satunya adalah badan usaha berbentuk PT dan CV? Apakah Bapak/Ibu setuju bahwa NPWP merupakan nomor yang diberikan sebagai identitas dan sarana pengadministrasian pajak? Apakah Bapak/Ibu memahami bahwa tarif pajak yang dikenakan untuk pajak penghasilan badan sebesar 25%? Apakah Bapak/Ibu memahami bahwa perusahaan yang peredaran bruto nya kurang dari Rp. 50.000.000.000 mendapat fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif dasar yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto s.d Rp. 4.800.000.000? Apakah Bapak/Ibu setuju bahwa pajak penghasilan terutang bagi wajib pajak bdan dihitung berdasarkan tarif dari penghasilan kena pajak? Apakah Bapak/Ibu memahami bahwa setelah menyampaikan SPT, wajib pajak menerim tanda bukti pemasukan SPT? Apakah Bapak/Ibu memahami bahwa SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan? Apakah Bapak/Ibu setuju bahwa keterlambatan atau tidak menyampaikan SPT masa dan SPT tahunan dikenakan denda sebesar Rp. 500.000 dan Rp. 1.000.000? Apakah Bapak/Ibu setuju sanksi pidana (denda pidana, kurungan dan penjara) merupakan siksaan atau penderitaan sebagai suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi? Jumlah
Skor yang ditargetkan
Skor yang diperoleh
Kategori
150
116
Baik
150
109
Baik
150
113
Baik
150
111
Baik
150
105
Baik
150
109
Baik
150
113
Baik
150
107
Baik
150
109
Baik
150
108
Baik
1500
1100
Baik
Berdasarkan tabel 1, bahwa nilai yang diperoleh dari perhitungan terhadap tanggapan responden mengenai pemahaman ketentuan perpajakan yang dilakukan pada 6
wajib pajak badan PPh berbentuk PT dan CV di Kota Tasikmalaya adalah sebesar 1100 dan termasuk kategori baik yang berarti bahwa pemahaman ketentuan perpajakan pada wajib pajak bada PPh berbentuk PT dan CV di Kota Tasikmalaya sudah baik atau tinggi.
Tabel 2 Rekapitulasi Tanggapan Responden untuk Variabel Pemahaman Akuntansi Perpajakan No. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Pertanyaan Apakah Bapak/Ibu memahami bahwa tujuan umum laporan keuangan adalah memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber ekonomi dan kewajiban perusahaan untuk menunjukan sumbersumber kekayaan yang ada dalam perusahaan? Apakah Bapak/Ibu memahami bahwa akuntansi adalah proses pengumpulan bukti transaksi? Apakah Bapak/Ibu memahami bahwa jurnal adalah alat untuk mencatat transaksitransaksi yng terjadi di perusahaan yang dilakukan berdasarkan urutan kejadian? Apakah Bapak/Ibu memahami bahwa dalam pelaporan SPT wajib pajak badan wajib melampirkan laporan keuangan fiskal? Apakah Bapak/Ibu setuju bahwa laporan keuangan fiskal dibuat setelah membuat laporan keuangan komersial? Apakah Bapak/Ibu memahami bahwa pembukuan di perusahaan dilaksanakan dengan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan yang sebenarnya? Apakah Bapak/Ibu memahami bahwa wajib pajak harus menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan? Jumlah
Skor yang ditargetkan
Skor yang diperoleh
Kategori
150
124
Baik
150
133
Baik
150
131
Baik
150
130
Baik
150
132
Baik
150
130
Baik
150
128
Baik
1500
908
Baik
Berdaasarkan tabel 2, bahwa nilai yang diperoleh dari perhitungan terhadap tanggapan responden mengenai pemahaman akuntansi perpajakan yang dilakukan pada wajib pajak badan PPh berbentuk PT dan CV di Kota Tasikmalaya adalah sebesar 908 dan termasuk kategori baik yang berarti bahwa pemahaman akuntansi perpajakan pada wajib pajak bada PPh berbentuk PT dan CV di Kota Tasikmalaya sudah baik atau tinggi.
7
Tabel 3 Rekapitulasi Tanggapan Responden untuk Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Badan No. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Pertanyaan Apakah Bapak/Ibu setuju bahwa setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP? Apakah Bapak/Ibu setuju bahwa wajib pajak harus mempunyai NPWP yang digunakan sebagai identitas wajib pajak? Apakah Bapak/Ibu setuju bahwa wajib pajak badan melaporkan sendiri SPT masa dan SPT tahunan badan? Apakah Bapak/Ibu setuju bahwa wajib pajak dapat mengisi dengan benar semua bagian formulir SPT masa dan SPT tahunan? Apakah Bapak/Ibu setuju bahwa SPT harus diisi dengan benar, jujur, lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku? Apakah Bapak/Ibu setuju bahwa wajib pajak membayar/melunasi pajak terutangnya sesuai dengan sebesar tunggakannya? Apakah Bapak/Ibu setuju bahwa perhitungan pajak terutang seharusnya dilakukan sendiri oleh wajib pajak? Apakah Bapak/Ibu setuju bahwa wajib pajak menyetorkan sendiri jumlah pajak terutang kepada negara? Apakah Bapak/Ibu setuju bahwa wajib pajak diharuskan membayar pajak terutangnya tepat waktu? Apakah Bapak/Ibu setuju bahwa jika diperiksa wajib pajak harus memperlihatkan atau meminjamkan buku atau catatan dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan perpajakan? Apakah Bapak/Ibu setuju bahwa pada saat pemeriksaan memberikan kesempatan untuk memasuki ruangan atau tempat yang dipndang perlu guna kelancaran pemeriksaan? Jumlah
Skor yang ditargetkan
Skor yang diperoleh
Kategori
150
132
Baik
150
134
Baik
150
131
Baik
150
132
Baik
150
132
Baik
150
129
Baik
150
127
Baik
150
134
Baik
150
130
Baik
150
131
Baik
150
125
Baik
1500
1437
Baik
Berdasarkan tabel 3, bahwa nilai yang diperoleh dari perhitungan terhadap tanggapann responden mengenai kepatuhan wajib pajak yang dilakukan pada wajib pajak badan PPh berbentuk PT dan CV di Kota Tasikmalaya adalah sebesar 1437 dan termasuk kategori baik yang berarti bahwa kepatuhan wajib pajak badan PPh berbentuk PT dan CV di Kota Tasikmalaya sudah baik. 8
HASIL PENGUJIAN HIPOTESIS
Pengaruh Pemahaman Ketentuan dan Akuntansi Perpajakan Secara Simultan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan PPh berbentuk PT dan CV di Kota Tasikmalaya 1.
Model Analisis Regresi Berganda Berdasarkan pengolahan data dalam SPSS 17.0, diperoleh hasil persamaan
regresi sebagai berikut : Y = 12,838 + 0,392X1 + 0,681X2 Dimana : Y
= Kepatuhan Wajib Pajak Badan
X1
= Pemahaman Ketentuan Perpajakan
X2
= Pemahaman Akuntansi Perpajakan
Berdasarkan persamaan regresi diatas dapat dijelaskan bahwa : a) Hasil perhitungan koefisien regresi memperlihatkan nilai koefisien konstanta 12,838. b) Koefisien regresi X1 0,392, dinyatakan bahwa setiap peningkatan pemahaman ketentuan perpajakan, mengakibatkan peningkatan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,392. c) Koefisien regresi X2 0,681, dinyatakan bahwa setiap peningkatan pemahaman akuntansi perpajakan, mengakibatkan peningkatan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,681.
2.
Analisis Korelasi Untuk mengetahui besarnya derajat atau kekuatan korelasi antara pemahaman
ketentuan perpajakan dan pemahaman akuntansi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak badan, berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS Versi 17.0, diketahui nilai koefisien korelasi (R) pada tabel Model Summary (Lampiran 5) sebesar 0,609 atau 60,9%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat keeratan hubungan yang disebabkan oleh pemahaman ketentuan dan akuntansi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan adalah sebesar 60,9%. Koefisien korelasi tersebut
9
menghasilkan angka positif, sehingga nilai tersebut berada diantara 0,60 – 0,799 (Tabel 3.2) dan angka tersebut menunjukkan terjadinya korelasi kuat.
3.
Analisis Koefisien Determinasi Untuk mengetahui berapa pengaruh pemahaman ketentuan dan akuntansi
perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan, maka rumus yang digunakan adalah : Kd = r2 x 100% Berdasarkan program SPSS Versi 17.0 yang terdapat dalam tabel Model Summary (Lampiran 5) diketahui bahwa nilai koefisien determinasi untuk R Square (R2) yaitu sebesar 0,370, maka besarnya pengaruh pemahaman ketentuan dan akuntansi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan adalah sebesar 37%. Dalam hal ini, tingkat kepatuhan wajib pajak badan dipengaruhi oleh pemahaman ketentuan dan akuntansi perpajakan sebesar 37%, sisanya adalah sebesar 63% yang merupakan pengaruh faktor lain yang tidak diteliti oleh penulis,
4.
Pengujian Hipotesis Berdasarkan program SPSS yang terdapat dalam tabel ANOVAb (Lampiran 5)
diperoleh nilai Fhitung sebesar 7,939 kemudian Fhitung ini dibandingkan dengan Ftabel dengan dk pembilang = 2 dan dk penyebut = (30 – 2 – 1) = 27 dengan taraf kesalahan 5%, harga Ftabel sebesar 3,35. Ternyata harga Fhitung lebih besar dari Ftabel (7,939 > 3,35), atau dihasilkan nilai Sig. = 0,002 < = 0,05; dari pengujian tersebut maka Ho ditolak dan Ha diterima.
IV.
PENUTUP SIMPULAN 1.
Pemahaman ketentuan dan akuntansi perpajakan serta tingkat kepatuhan wajib pajak badan di Kota Tasikmalaya pada umumnya sudah baik atau tinggi.
2.
Secara parsial pemahaman ketentuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan PPh di Kota Tasikmalaya.
3.
Secara parsial pemahaman akuntansi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan PPh di Kota Tasikmalaya.
10
4.
Pemahaman ketentuan dan akuntansi perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan PPh di Kota Tasikmalaya.
SARAN 1. Bagi wajib pajak badan a. Pemahaman mengenai ketentuan dan akuntansi perpajakan harus selalu dimiliki oleh wajib pajak badan karena dengan pemahaman yang baik akan menciptakan suatu kelancaran dalam sistem perpajakan sehingga tidak ada lagi kekeliruan maupun pelanggaran dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. b. Agar pemahaman ketentuan dan akuntansi perpajakan para wajib pajak lebih baik, saat ini telah banyak dibuka pelatihan-pelatihan seperti Pelatihan Brevet A & B ataupun seminar-seminar mengenai perpajakan yang diadakan langsung oleh Direktorat Jendral Pajak. Diharapkan wajib pajak bisa mengikutinya agar pemahaman ketentuan dan akuntansi perpajakannya selalu meningkat lebih baik. 2. Bagi penelitian selanjutnya Dalam penelitian ini hanya menggunakan sampel PT dan CV di Kota Tasikmalaya, sehingga apabila diadakan penelitian selanjutnya bisa menambahkan badan usaha lainnya seperti koperasi, firma, yayasan, dan lainlain.
V.
DAFTAR PUSTAKA Agoes, Sukrisno. 2012. Akuntansi Perpajakan. Jakarta : Salemba Empat. Bramasto, Ari. 2012. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan terhadap Efektivitas Self Assessment System. Majalah Ilmiah Unikom. Universitas Langlangbuana. Direktorat Jenderal Pajak. 2007. Undang-Undang http:www.pajak.go.id/ diakses tanggal 4 Februari 2013.
Pajak
Tahun
2007,
Ernawati Sri dan Mellyana Wijaya. 2011. Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Dibidang Perdagangan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin. Jurnal Spred-Volume 1,Nomor 1. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. Fikriningrum, Winda Kurnia dan Muchamad Syafruddin. 2012. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban 11
Membayar Pajak. Diponegoro Journal Of Accounting, Volume 1 Nomor 2. Universitas Diponegoro. Gozhali, Imam. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS Edisi Ketiga. Semarang : Badan Penerbit Undip. Hardiningsih, Pancawati. 2011. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. Jurnal Dinamika Keuangan & Perbankan Volume 3 No. 1. Ikatan Akuntan Indonesia. 2013. Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A & B Terpadu. Jakarta : Ikatan Akuntan Indonesia. Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta : Salemba Empat. Ikatan Akuntan Indonesia. 2013. Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan. Jakarta : Ikatan Akuntan Indonesia. Mardiasmo. 2006. Perpajakan. Edisi Revisi 2006. Yogyakarta : Andi Offset. Nurmantu, Safri. 2005. Pengantar Perpajakan. Jakarta : Granit. Radjijo. 2007. Pemungutan Pajak Penghasilan dengan Sistem Self Assessment bagi Wajib Pajak Badan. Jurnal Ekonomi & Kewirausahaan Volume 7 No. 1. Suandy, Erly. 2001. Perencanaan Pajak Edisi Pertama. Jakarta : Salemba Empat. Sugiyono. 2005. Metode Penelitian Bisnis Cetakan Kedelapan. Bandung : Alfabeta. Suhendra, Euphrasia Susy. 2010. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Jurnal Ekonomi Bisnis No. 1, Volume 15. Universitas Gunadarma. Wardani, Ruliyanti. 2005. Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilan di KPP Palembang Hilir Timu r. Jurnal Fordema Volume 5.
12
