Jurnal Administrasi Publik
Kualitas Program Pelayanan Kesehatan Gratis (Universal Coverage) Di Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. R. D. Kandou Manado (Studi Kasus Di Instalasi Rumah Inap E). Gideon Gabriel Lumempow Dibimbing Oleh : 1. Dr. Dra. Joyce J. Rares, M.Si 2. Jericho D. Pombengi, S.Sos, M.Si ABSTRACK :As written on roadmap of policy achievement, in 2012-2013 every region in Indonesia had a duty to developed health assurance to assured every citizen to achieve an universal health coverage. Therefore, every region should made an universal health coverage programme which is used ABPD as a fund resource. Government of Manado has issued a free universal health coverage programme for every citizen with ID Card or Family Card for the submission. This research focus on service quality of BLU Prof. Kandou Hospital of Manado as a care-taker if the service that have given appropriate to Prof. Kandou Hospital’s standart procedure. Research Method: This research using qualitative-descriptive approaching method in depth interview to 7 respondent, observation and files investigation. This research using additional instrument i.e. questionnaire, recorder and writing equipment. Result: According to prime service quality points those are transparency, accountability, conditional, rights equivalence, balance and duty, the service implementation of universal health coverage programme at BLU Prof. Kandou Hospital of Manado is going well. The obstacle was in application submission procedure in district or representative office of health ministry that sometimes had problem and the DPHO doesn’t appropriate to doctor’s advice. Conclution: BLU Prof. Kandou Hospital of Manado has given a good quality service of free universal health coverage programme according to the research that have done in IRINA E. Keywords: Service Quality, Public Service, BLU Prof. Kandou Hospital of Manado as a care taker, Universal Coverage Manado. dasarnya dalam rangka meningkatkan PENDAHULUAN Keunggulan setiap Negara lebih
kesejahteraan
masyarakat.
Seluruh
ditentutkan oleh faktor kualitas kebijakan
kepentingan publik harus dilaksanakan
publik (the quality of public policy) yang
oleh pemerintah sebagai penyelenggara
dikembangkan dan secara relatif bukan
negara dengan kata lain bahwa seluruh
pada faktor-faktor lain (Nugroho, 2012:
kepentingan yang menyangkut hajat hidup
626).
orang banyak.
Undang
Dasar
1945
negara
wajib
Dalam UUD mengatakan bahwa
dan
“negara wajib melayani setiap warga
penduduk untuk memenuhi kebutuhan
negara” hal ini berkaitan erat dengan aspek
mengamanatkan melayani
setiap
Undang bahwa warga
negara
26
Jurnal Administrasi Publik
pelayanan publik yang merupakan proses
program pelayanan sekurang kurangnya
pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan
terdapat tiga unsur yang penting dan
maupun pelaksanaan ketentuan peraturan
mutlak ada menurut Syukur Abdullah
perundang-undangan.
(1987) antara lain sebagai berikut :
Pelaksanan
a) Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan. b) Target group, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut dalam bentuk perubahan dan peningkatan. c) Unsur pelaksana (implementer) baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut. Kesehatan merupakan aspek yang
pelayanan publik yang prima dapat dinilai dari proses dan produk pelayanannya. Aspek proses meliputi SDM aparatur, mekanisme serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam proses, sedangkan aspek produk pelayanan meliputi jenis, kulitas, dan kuantitas produk pelayanan (Surjadi, 2009) Memahami pengertian pelayanan seperti
yang
Keputusan
termuat Negara
dalam
Surat
sangat
Pendayagunaan
Nomor
dapat dipahami bahwa instansi pemerintah
dan
harus memberikan pelayanan prima kepada
masyarakat
terpenuhi
(kewajiban) pihak pemberi pelayanan dan
Kesehatan,
berhak
memperoleh
hak
hidup
sehat
bagi
penduduknya termasuk bagi masyarakat
pihak penerima
miskin dan tidak mampu. Kekuasaan
layanan yang dibenarkan oleh ketentuan
dalam pelayanan kesehatan terletak pada
hukum. Dengan
demikian
pemerintah pusat dan daerah, dan pada
dalam
golongan sosial atas yang mempunyai
menentukan suatu program pelayanan
wewenang
harus dirumuskan secara matang sesuai
atas
merupakan salah satu bentuk pelayanan
Suatu hal yang harus diperhatikan bahwa pelaksanaan
pilihan
Pelayanan di bidang kesehatan
tujuan melalui partisipasi dari masyarakat.
proses
menetapkan
alternatif pelayanan kesehatan.
dengan kebutuhan agar dapat mencapai
dalam
tentang
negara bertanggungjawab mengatur agar
memuaskan adalah suatu tanggung jawab
di
23/1992
perlindungan terhadap kesehatannya, dan
yang dilayani. Artinya pelayanan yang
dari
pemenuhan
ditetapkan bahwa setiap individu, keluarga
yang berorientasi pada pelayanan umum
hak
dalam
kewajiban Negara. Dalam Undang-Undang
Aparatur Negara No. 81 / 1993, maka
merupakan
penting
yang paling banyak di butuhkan oleh
suatu 27
Jurnal Administrasi Publik
masyarakat. Tidak mengherankan apabila
menjadi masalah dalam mencapai tujuan
bidang kesahatan perlu untuk selalu di
pemerintah
benahi agar bisa memberikan pelayanan
porses transisi dimana pada Tahun 2012 -
kesehatan yang terbaik untuk masyarakat,
2013
pelayanan kesehatan yang di maksud tentu
masyarakat adalah daerah (PEMDA harus
pada proses pelayanan yang cepat , tepat,
membantu
murah dan ramah. Karena baik atau
untuk menjamin seluruh penduduknya
tidaknya mutu pelayanan sangat ditentukan
dalam
oleh kesesuaian tindakan dengan standar
Coverage 2014) dengan itu daerah harus
proses (Azrul Azwar, 2011: 60).
membuat suatu Jaminan Kesehatan Daerah
Untuk menciptakan Tujuan Pemerintah
dari
tersebut
yang
menjamin
mengalami
kepesertaan
mengembangkan
mencapai
(Jamkesda
harus
JAMKES
Universal
Universal
haelth
Coverage)
yang
Republik Indonesia dalam
dimana sumber dana dari APBD, serta
memberikan pelayanan kesahatan, maka
perserta adalah penduduk yang belum
pemerintah
Program
memiliki jaminan kesehatan dan memiliki
Presiden
KTP/KK di daerah setempat, dan dasar
mengeluarkan (Perpres No. 5 Tahun 2010
hukumnya adalah UU No 32 Tahun 2004
Tentang Rencana Pembangunan Jangka
“daerah berkewajiban menyelengarakan
Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014)
atau
dan salah satu program yang direncanakan
sosial”.
adalah rencana pembangunan kesehatan
pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah
nasional (Universal Haelth Coverage), dan
(Universal
Perpres tersebut langsung direspon oleh
berikut
kementrian
Anggaran
meluncurkan
Kesehatan
nasional
maka
kesehatan
mengeluarkan No.Hk.03.01/
(Kepmenkes
160/
I/
2010
dengan RI
mengembangkan Adapun
sistem
jaminan
masalah
dalam
Coverage)
(Yulita :
adalah
sebagai
Hendaratini):
Sumber
APBD
ditentukan
oleh
komitment kepala Daerah, Kepesertaan :
Tentang
by
name
by
address
masih
sulit,
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan
Portabilitas : tidak ada (terbatas), Model
RI Tahun 2010 –2014) dan (Kepmenkes
Pengelolaan Keuangan : BLU dan pola
No.686/Menkes/SK/VI/2010
Tentang
Keuangan daerah, Benefit : yang berbeda
Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan
beda serta kecukupan biaya yang harus
Kesehatan
disesuaikan dengan benefit dasar BPJS,
Masyarakat)
dalam
rangka
mencapai Universal Health Coverage pada
SDM Pengelola : terbatas atau sedikit
Tahun 2014 (KBRN Jakarta). Namun yang 28
Jurnal Administrasi Publik
Yang diteliti dalam hal ini adalah
apabila penerima layanan memperoleh
kualitas pelayanan yang diberikan di
pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan
Rumah sakit sebagai pemberi layanan,
dan
kualitas
pelayanan
diharapkan.
Dengan
demikian
berhubungan
erat
kebutuhan para penerima layanan hasus
dengan pelayanan yang sistematis
dan
dipenuhi
oleh
pihak
penyelenggara
komperhensif yang lebih dikenal dengan
pelayanan agar para penerima layanan
konsep pelayanan prima. Aparat pelayanan
tersebut memperoleh kepuasan. Untuk
hendaknya memahami variabel-variabel
itulah
pelayanan prima seperti yang terdapat
tentang
dalam agenda prilaku pelayanan prima
Kualitas
sektor publik. Variabel yang dimaksud
tingkat keunggulan yang diharapkan dan
adalah pemerintah yang bertugas melayani,
pengendalian
masyarakat yang dilayani pemerintah,
tersebut
kebijaksanaan yang dijadikan landasan
pelanggan. (Wyckof dalam Tjiptono, dkk,
pelayanan publik, peralatan atau sarana
1996:59).
pelayanan
yang
canggih.
diperlukan
suatu
pemahaman
konsepsi
kualitas
pelayanan.
pelayanan
atas
untuk
diartikan
tingkat
sebagai
keunggulan
memenuhi
keinginan
Kualitas
Kualitas pelayanan bukanlah dilihat
pelayanan yang memuaskan masyarakat
dari sudut pandang pihak penyelenggara
sesuai dengan standar dan asas pelayanan
atau
masyarakat,
dan
berdasarkan
kepemimpinan serta organisasi pelayanan
(pelanggan)
masyarakat. Variabel pelayanan prima di
Pelangganlah yang mengkonsumsi dan
sektor
manajemen
penyedia
layanan, persepsi
melainkan masyarakat
penerima
publik
tersebut
dapat
merasakan
diimplementasikan
apabila
aparat
sehingga
merekalah
pelayanan berhasil menjadikan kepauasan
menilai
dan
pelanggan sebagai tujuan utamanya, dan
pelayanan.
supaya kepuasan pelanggan yang menjadi
diterima atau dirasakan itu sesuai dengan
tujuan utama terpenuhi, maka aparatur
apa
pelayanan wajib mengetahui dengan pasti
pelayanan
siapa pelangannya. Ukuran keberhasilan
memuaskan. Jika pelayanan yang diterima
penyelenggaraan
melampaui
pelayanan
ditentukan
yang
pelayanan
layanan.
yang yang
diberikan, seharusnya
menentukan
Apabila
pelayanan
diharapkan,
maka
dipersepsikan
harapan
kualitas yang
kualitas
baik
pelanggan,
dan
maka
oleh tingkat kepuasan penerima layanan.
kualitas pelayanan dipersepsikan sebagai
Kepuasan
kualitas
penerima
layanan
dicapai 29
yang
ideal.
Sebaliknya
jika
Jurnal Administrasi Publik
pelayanan yang diterima lebih rendah dari
kemudian hasil data primer dan sekunder
yang diharapkan, maka kualitas pelayanan
diolah dan akan diperoleh data.
dipersepsikan buruk. Dengan demikian baik
buruknya
kualitas
B. Lokasi Penelitian
pelayanan
Penelitian
ini
dilaksanakan
di
tergantung kepada kemampuan penyedia
Rumah Sakit Umum Pusat (BLU) Prof. Dr.
layanan
dalam
masyarakat
(para
memenuhi
harapan
R. D. Kandou Manado sebagai layanan
penerima
layanan)
tingkat tersier yang bekerjasama dengan
secarakonsisten(Tjiptono, dkk, 1996:59).
pemerintah
Berdasarkan sejumlah uraian tersaji, maka
melaksanakan
pengertian
kesehatan gratis (Universal Coverage)
totalitas
kualitas
pelayanan
karakteristik
adalah
suatu
dan
tolak
Manado
program
dalam pelayanan
konsep C. Informan Penelitian
pelayanan yang mencakup seluruh aspek pelayanan,
Kota
ukur
Informan yang dimaksud dalam
kualitas
kegiatan penelitian ini adalah aparatur dan
pelayanan itu adalah dapat memberi
tokoh
kepuasan kepada para pelanggan atau
masyarakat
yang
menangani
langsung atau terkait dalam penelitian ini.
penerima layanan.
Teknik purposive sampling (judgement METODOLOGI PENELITAN
sampling) merupakan pemilihan siapa
A. Metode Penelitian
subjek yang ada dalam posisi terbaik untuk
Meyer & Greenwood mengartikan
memberikan informasi yang dibutuhkan
Deskripsi kualitatif semata-mata mengacu
(Ulbar Silalahi 2009 : 272). Purposif
pada
sampel ini digunakan dalam penentuan
identifikasi
membedakan sekelompok
sifat-sifat
atau manusia,
yang
jumlah
karakteristik benda,
penelitian.
Informan
dalam penelitian ini berjumlah 7 informan
atau
peristiwa. Dalam
informan
D. Fokus Penelitian penelitian
ini,
menggunakan
pendekatan
dimana dalam
penelitian ini
penulis
Yang menjadi fokus penelitian
kualitatif
adalah :
bersifat
1. Program
deskripif yaitu melakukan wawancara
Kesehatan
mendalam pengumpulan data primer dan
Coverage).
pengumpulan data-data sekunder, yang
(Kebijakan)
Pelayanan
Gratis
(Universal
2. Rumah Sakit Umum Pusat (BLU) Prof. Dr. R. D. Kandou Manado 30
Jurnal Administrasi Publik
(Pelaku kebijakan) sebagai pemberi
pada beberapa tahapan yang terdiri dari
pelayanan
beberapa tahapan antara lain:
3. Masyarakat
(Lingkungan
Kebijakan)yang jaminan
belum
kesehatan
1. Pengumpulan
memiliki
sebagai
informasi
melalui
wawancara terhadap key informan
target
yang compatible terhadap penelitian
group sebagai penerima pelayanan
kemudian
observasi
langsung
ke
4. Serta pelayanan (Sub Indikator) yang
lapangan untuk menunjang penelitian
diberikan dalam pelakanaan program
yang dilakukan agar mendapatkan
(kebijakan) tersebut sebagai penentu
sumber data yang diharapkan.
akhir.
2. Reduksi data (data reduction) yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian
E. Sumber Data Sumber data dalam penelitian ini
pada
penyederhanaan,
tranformasi
adalah kata kata dan tindakan para
data kasar yang muncul dari catatan-
informan sebagai data primer dan tulisan
catatan di lapangan selama meneliti
atau dokumen dokumen yang mendukung
tujuan diadakan 25 transkrip data
pernyataan informan. Untuk memperoleh
(transformasi data) untuk memilih
data data yang relavan dengan tujuan
informasi mana yang dianggap sesuai
penelitian,
dengan masalah yang menjadi pusat
maka
digunakan
teknik
pengumpulan data sebagai berikut : Data
penelitian lapangan.
Primer, Data Sekunder
3. Uji Confirmability, Uji confirmability berarti menguji hasil penelitian.Bila
F. Teknik Analisis Data Untuk
menghasilkan
hasil penelitian merupakan fungsi dari
dan
memperoleh data yang akurat dan objektif
proses penelitian
sesuai dengan apa yang menjadi tujuan
maka
dalam penelitian ini, maka analisis data
memenuhi standar confirmability-nya.
penelitian
yang dilakukan, tersebut
telah
Penyajian data (data display) yaitu
yang digunakan dalam penelitian ini data kualitatif
kegiatan sekumpulan informasi dalam
dengan cara analisis konteks dari telaah
bentuk teks naratif, grafik jaringan, tabel
adalah teknik
analisis
dan bagan yang bertujuan mempertajam
pustaka dan analisis pernyataan dari hasil Dalam
pemahaman penelitian terhadap informasi
melakukan análisis data peneliti mengacu
yang dipilih kemudian disajikan dalam
wawancara
dari
informan.
tabel ataupun uraian penjelasan. 31
Jurnal Administrasi Publik
Pada tahap akhir adalah penarikan
perawat),
dan
administrasi,
serta
kesimpulan atau verifikasi (conclution
masyarakat kota manado sebanyak 7
drawing/ verification), yang mencari arti
orang.
pola-pola penjelasan, konfigurasi yang
pembahasannya
mungkin, alur sebab akibat dan proposisi.
berikut :
penarikan kesimpulan dilakukan secara
a)
cermat
dengan
melakukan
Hasil
wawancara dikemukakan
dan sebagai
Transparansi
verifikasi
Transparanasi adalah pelayanan yang
berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan
bersifat terbuka atau jelas, mudah dan
di lapangan sehingga data-data di uji
dapat diakses oleh semua pihak yang
validitasnya
membutuhkan
HASIL PENELITAN PEMBAHASAN Kualitas Program
dan disediakan secara memadai/sesuai
DAN
dengan pelayanan
dasarnya
adalah
memberiakan pelayanan (dalam sistem kebijakan yaitu pelaku kebijakan),
untuk
karena
mencapai kepuasan itu dituntut kualitas
dalam
penerima
pelayanan prima yang tercermin dari
pelayanan
pelayanan
atau
ketika pasien
dengan mendapatkan kejelasan dan
Transparansi, Akuntabilitas, Kondisional,
kemudahan
Partisipatif, Kesamaan hak, keseimbangan
untuk
mendapatkan
pelayanan maka penerima pelayanan
hak dan kewajiban”(L. Poltak Sinambale,
atau pasien akan merasa puas dengan
2002: 6).
semua pelayanan yang diberikan oleh
Untuk Kualitas
kemudahan
Dr. R. D. Kandou sebagai pihak yang
L. Poltak Sinambale yaitu Pelayanan pada
Sinambale,
BLU Rumah Sakit Umum Pusat Prof.
ada,
sebagaimana yang dikemukakan oleh teori
publik
mudah
untuk mendapatkan pelayanan dari
enam indikator (pelayanan publik) yang yang
Poltak
keterbukaan/kejelasan,
pemberian pelayanan maka dilihat dari
indikator
(L.
serta
2002: 6). Dalam hal ini bagaimana
tersebut dilihat atau diamati dari proses
sub
kebutuhan
dimengerti
kesehatan gratis (Universal Coverage)
merupakan
(pasien/maysarakat)
dari
mengungkap
bagaimana
pemberian
pelayanan
pihak rumah sakit sebagai pemberi pelayanan.
kesehatan gratis (Universal Converage)
Transparansi yang dimaksud dalam
tersebut, dilakukan wawancara terhadap
hal
pimpinan direksi, tenaga medis (dokter dan
untuk
mengetahui
kepuasan
penerima pelayanan atau pasien di 32
Jurnal Administrasi Publik
BLU Rumah Sakit Umum Pusat Prof.
pasien Universal Coverage dalam
Dr. R. D. Kandou dilihat dari tiga
wawancara yaitu sebagai berikut:
aspek,
pelayanan,
Untuk mengurus jaminan Universal
persyaratan pelayanan, dan memiliki
Coverage ini sangat susah, dalam hal
sistem yang efektif.
pengurusan surat keterangan kurang
yaitu
Berdasarkan dengan
prosedur
data
dan
wawancara
penerima
administrasi
dan
mampu di kelurahan dan pengurusan
pimpinan,
juga di dinas kesehatan sama
yang
sulitnya. Saya waktu mengurus harus
berkompeten di BLU Rumah Sakit
bermohon sampai saya menagis di
Umum Pusat Prof. Dr. R. D. Kandou
depan mereka, soalnya surat yang saya
maka diketahui bahwa tujuan dari
urus itu kata mereka nanti akan selesai
program pelayanan kesehatan gratis
seminggu kemudian sedangkan anak
(Universal Coverage) adalah program
saya
kesehatan
untuk
puskesmas untuk dirujuk di rumah
kepada
sakit Prof. Dr. R. D. Kandou kita
tidak
harus membawa kartu jaminan UC
memiliki jaminan kesehatan apa pun
dan surat keterangan kurang. Maka
dan termaksud dalam golongan kurang
kita tidak akan bebas dari biaya ginap
mampu serta merupakan masyarakat
di kelas III dan pengobatan. Tapi
kota manado.
untuk
yang
memberikan semua
pasien
surat
bertujuan
kesempatan
masyarakat
Berdasarkan
yang
penelitan
yang
ada,
sudahh
kejang-kejang
pengurusan
administrasi
di
di
rumah sakit sangat baik dari pihak
secara umum prosedur dan mekanisme
rumah
pelayanan di rumah sakit dalam proses
Rumah Inap (IRINA) E Atas sangat
pendaftaran
dan
membantu dan tidak mempersulit
kesehatan
kami sebagai pasien, jika kami tidak
pemberian
untuk
inap,
pelayanan
selama masa penyembuhan
dan
sakit
khususnya
Instalasi
tauh maka mereka akan memberi
penyelesaian adaministrasi di Instalasi
penjelasan
Rumah Inap (IRINA) E Atas sudah
Dari pernyataan dari pada informan di
sangat baik, tetapi yang menjadi
atas
permasalahan
prosedur
pengurusan
adalah jaminan
yang
proses tidak
keseluruhan menujukan bahwa pelayanan,
mekanisme
pelayanan, serta sistem yang efektif.
mudah, seperti yang di utarakan oleh
Dari 33
prosedur
dan
mekanisme
Jurnal Administrasi Publik
pelayanan di rumah sakit sudah sangat
tetapi bertabrakan dengan kebijakan
baik serta memiliki sistem yang
dalam pembuatan program itu sendiri.
efektif, maka bisa disimpulkan bahwa
Secara garis besar semua pelayanan
transparisi
dari
yang
diberikan
rumah
berkualitas
dan
pelayanan sakit telah
yang sudah
diberikan
pelayanan
memuskan
oleh
pemberi
sudah
bisa
dipertanggungjawabkan
penerima pelayanan atau pasien.
masyarakat/pasien
b) Akuntabilitas
kepada
dalam
hal:
kejelasan wewenang dan tanggung
Dalam memberikan sebuah pelayanan
jawab
sangat di tuntut sebuah tanggungjawab
terjangkaunya masyarakat terhadap
dari
demi
besarnya biaya yang di tetapkan oleh
terciptanya suatu kondisi keamanan
rumah sakit dengan pembiayanan yang
yang
tidak di jamin oleh progam Universal
pemberi
dapat
pelayanan
menimbulkan
suatu
petugas
rumah
keadilan sehingga pelangan merasa
Coverage.
nyaman dengan proses pelayanan yang
diwawancarai mengakui hal tersebut
ada (L. Poltak Sinambale, 2002: 6).
Akuntabilitas
Untuk menjamin rasa amanan dari
pelayanan yaitu BLU Rumah Sakit
penerima
dalam
Umum Pusat Prof. Dr. R. D. Kandou
pelaksanan program tersebut di dasari
sudah sepenuhnya bertanggun jawab
dengan
Peraturan
sesuai
Tahun
2013
pelayanan
maka
Walikota
Tentang
No.4
Program
Informan
sakit,
dari
dengan
diberikan
pasien
pihak
pemberi
pelayanan
dengan
yang
yang
melandasakan
Kesehatan Gratis Universal Coverage
kepada aturan bersama yang telah
(UC)”,
diatur dalam MOU, jadi dengan kata
Akuntabiltas
adalah
suatu
wewenang dan tanggungjawab dalam
lain
penyelenggaraan
penyelesaian
pertanggungjawaban dari pihak rumah
pelayanan yang berdasarkan prosedur
sakit sebagai pemberian pelayanan
pelayanan rumah sakit dan peraturan
yang ada sudah bermutu.
dan
walikota.
c)
untuk
akuntabilitas
dari
Kondisional
Dalam penelitan ini akuntabilitas dari
Pelayanan yang sesuai dengan kondisi
pelayanan yang ada sudah baik dengan
dan
berpedoman pada sistem pelayanan
penerima
dari rumah sakit yang sudah baik
berpegang pada prinsip efisieni dan 34
kemampuan pelayanan
pemberi
dan
dengan
tetap
Jurnal Administrasi Publik
efektivitas
(L.
Poltak
Sinambale,
Pelayanan yang dapat mendorong
2002: 6), yang dimaksud dengan
peran
kondisonal yang ada adalah kondisi
penyelenggaraan
rumah
dengan
sakit
serta
masyarakat
dalam
pelayanan
publik
sebagai
pemberi
sesuaikan
dengan
kebutuhan, dan harapan masyarakat
kapasitas pelayanan yang maksimal
(L. Poltak Sinambale, 2002: 6). Yang
dalam
dimaksud dengan partisipatif adalah
pelayanan
di
hal,
memperhatikan
sebagai
berikut:
petugas
medis,
melibatkan
masyarakat
kemampuan petugas medis, kecepatan
pemberian
pelayanan
pelayanan,
memperhatiakan
kedisiplinan
dan
kepastian
jadwal
pelayanan. Kedisiplinan
setiap
aspirasi,
dalam dengan keluahan,
kebutuhan, dan keinginan dari pasien petugas
medis
telah
UC.
dilaksanakan sesuai dengan aturan
Penelitan yang dilakukan dalam hal
yang berlaku dari jam datang petugas
melibatkan pasien dalam pelaksanan
medis dan administrasi, pemberian
pelayanan kesehatan ternyata sudah
obat,
berjalan sejak dari dulu sebelum
pemberian
makan,
serta
pertukaran jam jaga perawat yang
program
sudah diatur, semua itu dibenarkan
Dalam hal keluhan, kebutuhan, dan
oleh perawat dan tenaga adminsitrasi
keinginan dari pasien selalu berjalan
yang ada, sebagai berikut:
dengan
Hasil penelitian menunjukkan untuk
komunikasi dua arah dari pihak pasien
mutu dari kondisi pemberi pelayanan
kepada
yang diberikan sudah berdaya guna
sebaliknya.
dan berhasil guna sesuai dengan
Hasil penelitian menunjukkan dalam
kondisi pemberi pelayanan dengan
hal
mengutamkan profesionalisme kerja
masyarakat/pasien yang ada sudah
serta memaksimalkan semua tenaga
berjalan
yang ada demi kesehatan banyak anak,
program UC dilaksanakan dalam hal
telah menghasilkan pelayanan yang
partisipatif sudah berjalan dengan
bermutu sesuai dengan kondisi rumah
semestinya,
sakit.
bermutu karena para pasien bersedia
d) Partisipatif
Universal
baik
Coverage
karena
adanya
rumah sakit dan begitu
memberdayakan
dengan
dan
baik,
bisa
melakukan hal tersebut. 35
ini.
sebelum
dikatakan
Jurnal Administrasi Publik
e)
Kesamaan hak Pelayanan
yang
tidak
melakukan
yaitu rumah sakit, dan kedua aspek
diskriminasi dilihat dari aspek apa pun
tersebut
khususnya suku, ras, agama, golongan,
kewajibannya sendiri.
status sosial, dan lain-lain (L. Poltak
Dalam penelitan yang ada di temukan
Sinambale, 2002: 6). Kesaman hak
permasalahan
yang dimaksud dalam hal ini adalah
penerima pelayanan yaitu pasien telah
tidak
dalam
sepenuhnya menerima haknya dalam
pelaksanan pelayanan dengan tidak
pelayanan kesehatan dari rumah sakti
membedahakan
sendangkan
adanya
masyarkata progam
perbedaan
golongan/status
yang dilayani,
Universal
karena
yaitu
hak
dan
dalam
dari
hal
aspek
kewajiban
mereka seringkali belum sepenuhnya melaksanakan atau masi ada yang
kota
kurang, tapi dari aspek pemberi
manado yang memiliki KTP atau KK
pelayanan juga mengalami masalah
kota manado dengan kata lain pasti
dalam penerimaan hak pembayaran
banyak pasien yang dari berbagai
jasa yang sering terlambat dalam
golongan/status yang berbeda.
penyaluran dan kewajiban sebagai
Hasil penelitian menunjukkan Untuk
tenaga
kesaman hak dalam pelayanan yang
dengan baik.
diberikan oleh rumah sakti sudah
Hasil
sangat baik seperti wawancara yang
Ternyata dalam kesaman hak dan
dilakukan menghasilakan bukti bahwa
kewajiban
pelayanan medis di BLU RSUP Prof.
dimana kedua bela pihak sebagai
Dr. R. D. Kandou sangat adil dalam
pemberi pelayanan yaitu rumah sakti
memberikan pelayanan.
mengalami masalah pada hak mereka,
Keseimbangan hak dan kewajiban
dan sebagai penerima pelayanan yaitu
Pelayanan yang mempertimbangkan
pasien
aspek keadilan antara pemberi dan
kewajiban mereka dalam melengkapi
penerima pelayanan publik (L. Poltak
berkas jaminan Universal Coverage.
Sinambale, 2002: 6). Keseimbangan
Masalah tersebut bukan timbul akibat
hak dan kewajiban adalah kesamaan
pemberi pelayanan atau rumah sakit
untuk
Coverage
memiliki
ini
bertujuan
f)
pasien yang dan pemberi pelayanan
masyarakat
dari aspek penerimana pelayanan yaitu 36
medis
telah
penelitian
dilaksanakan
menunjukkan
mempunyai
mengalami
masalah
masalah
pada
Jurnal Administrasi Publik
tetapi dari pembuat kebijakan sendiri
dapat dinilai bahwa pelayanannya
atau pemerintah.
berkualitas atau bermutu. B. SARAN
KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan
A. KESIMPULAN
penelitan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya,
maka
dapa
di
dikemukakan
tarik
kesimpulan
tersebut beberapa
hasil
maka
perlu
saran
sebagai
kesimpulan sebagai berikut :
berikut:
1. Adanya transaparansi yang berkualitas
1. Dalam rangka lebih baiknya pelayanan
dan memuaskan pasein, akuntabilitas
yang ada di Badan Layanan Umum
dari pertanggungjawaban dari pihak
Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. R.
rumah
D. Kandou Manado dalam rangka
sakit
sebagai
pemberian
pelayanan yang ada sudah bermutu,
mempermudah
telah menghasilkan pelayanan yang
dalam kemudahan informasi maka perlu adanya ruangan informasi atau
bermutu sesuai dengan kondisi rumah sakit,
hal
costumer service untuk mendapatkan
masyarakat/pasien
kemudahan bertanya dan berkonsultasi
Partisipatif
memberdayakan
pasien/masyarakat
dalam
dengan permasalahan yang ada.
yang ada sudah berjalan dengan baik.
2. Untuk jaminan obat-obatan dalam
2. Kesaman hak dalam pelayanan yang diberikan oleh rumah sakti sudahh
program
sangat baik, kesimbagan hak dan
sebaiknya ditambahkan dengan obat-
kewajiban dari penerima dan pemberi
obat dengan harga yang mahal, jangan
mengalami
pada
hanya alat suntik, infus, dan obat
dasarnya tidak mengurangi pemberian
generik lainnya. Supaya benar-benar
pelayanan dari rumah sakit sehingga
program ini gratis.
masalah
namun
Universal
Coverage
bisa dikatakan cukup baik, serta pada
3. Untuk pembayaran jasa kepada tenaga
dasarnya pasien/masyarakat merasa
medis juga harus diperhatikan dan
puas dengan pelayanan yang ada.
diperhitungkan dengan baik jangan hanya melihat kepentingan pemerintah
3. Kualitas progam pelayanan kesehatan
sebagai
pembuat
Layanan Umum Rumah Sakit Umum
tenaga
medis
Pusat Prof. Dr. R. D. Kandou Manado
pelayanan. Untuk pemerintah jangan
gratis (Universal Coverage) di Badan
kebijakan sebagai
tetapi
pemberi
hanya membuat kebijakan yang hanya 37
Jurnal Administrasi Publik
untuk menunjukan kepada masyarakat
Menengah Nasional (RPJMN) 2010-
bahwa
2014;
pemerintah
mempunyai
kebijakan ini tetapi tidak melihat, mengkaji,
dan
-
memperhitungkan
No.
Penetapan
keuntungan dari kebijakan tersebut.
Berdasarkan Tarif INA- DRG; -
kajian
posisi
dan
administarasi
peran
Negara
No.989/Menkes/SK/IX/2007 Tentang
di Seluruh Indonesia Berdasarkan INA
Republik
–DRG; -
2010 –2014;
Binarupa Akasar Publisher. N,
2003.
Analisis
kebijaksanaan
Publik.Yogyakarta:
Gajah mada
University press.
Nugroho,
Riant,
Policy,Jakarta
2012. :
Alex
Public Media
Komputindo Tjiptono, Fandy & Anastasaia Diana, 2003.
TQM
Edisi
Revisi,
Yogyakarta: Penerbit Andi Sumber-sumber lain : Peraturan Walikota No.4 Tahun 2013 Tentang Program Kesehatan Gratis Universal Converge (UC) Perpres No. 5 Tahun 2010 Tentang Rencana
Pembangunan
Tentang
Rencana
Strategis
Kementerian Kesehatan RI Tahun
2011.Pengantar
Administrasi Kesehatan, Tangerang:
William
Kepmenkes RI No.Hk.03.01/ 160/ I/ 2010
Indonesia dan Asia Foundation
Dunn,
RI
dan
Administrasi
Azrul.
Kepmenkes
Sakit
Penetapan Tarif Kelas III Rumah Sakit
Lembaga
Azwar,
Rumah
ilmu
manajemen,Jakarta: Negara
Tarif
Tentang
dengan baik apa saja kelemahan dan
Abdullah, Syukur, 1988. Laporan temu
-
RI
1161/Menkes/SK/X/2007
DAFTAR PUSTAKA
-
Kepmenkes
Jangka
38
