Keywords: government expenditures, domestic capital investment, foreign capital investment, economic growth, Kotabaru district

PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH, INVESTASI PENANAM MODAL DALAM NEGERI DAN INVESTASI PENANAM MODAL ASING TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN KOTABARU Maria Ulfa & Ernawati Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia Banjarmasin Jl. A Yani Km 5,5 Banjarmasin, Kalimantan Selatan e-mail: [email protected] Abstract: This study aims to examine and analyze the effect of government expenditures, domestic capital investment and foreign capital Investment on the economic growth of Kotabaru district. The method used in this research is quantitative methods, with multiple linear regression technique. The results of this study indicate that there are a significant relationship between government expenditures, domestic capital investment, and foreign capital investment on Kotabaru District’s economic growth, partially and simultaneously. Government expenditures have the strongest influence on Kotabaru District’s economic growth. Keywords: government expenditures, domestic capital investment, foreign capital investment, economic growth, Kotabaru district Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dari pengeluaran pemerintah, penanaman investasi dalam negeri, dan penanaman investasi luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kotabaru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, dengan teknik regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pengeluaran pemerintah, penanaman investasi dalam negeri, dan penanaman investasi luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kotabaru, baik secara parsial maupun secara simultan. Pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh terkuat terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kotabaru. Kata Kunci: pengeluaran pemerintah, penanaman investasi dalam negeri, penanaman investasi luar negeri, pertumbuhan ekonomi, Kabupaten Kotabaru

Latar Belakang Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian suatu negara dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke periode berikutnya. Dari satu periode keperiode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat yang disebabkan oleh faktorfaktor produksi yang selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Menurut Suryana (2000) dalam pertumbuhan ekonomi biasanya ditelaah proses produksi yang melibatkan sejumlah

jenis produk dengan menggunakan sarana dan prasarana produksi. Sedangkan Menurut Sukirno (2000) dalam analisis makro, tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara diukur dari perkembangan pendapatan nasional riil yang dicapai suatu negara/daerah. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari usaha keras bersama antara pemerintah dan swasta Jika melihat pertumbuhan ekonomi suatu daerah, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotabaru merupakan contoh daerah yang telah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya.

301

302 Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis, Vol 1, No 3, November 2015, hal 301-314

Jika di lihat data di Tabel 1 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kota baru pada tahun 2009 menunjukan angka 4,9 %, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotabaru pada tahun 2009 cukup baik terlepas dari krisis global yang melanda dunia pada tahun itu. Selanjutnya pada pada tahun 2010 hingga tahun 2013 trend pertumbuhan ekonomi kabupaten Kotabaru menunjukan angka yang fluktuatif dimana tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotabaru menunjukan angka masing-masing 5,9%, 5,8%, 6,2% dan 6,5%. Tabel 1. Tabel Pertumbuhan Ekonomi Tahun Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotabaru 2009 4,9 2010 5,9 2011 5,8 2012 6,2 2013 6,5

Dari gambaran pada Tabel 1, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kotabaru menunjukan angka yang positif, hal ini membuktikan bahwa peran pemerintah daerah telah berjalan dengan baik dalam hal mensejahterakan masyarakatnya hal tersebut sesuai Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah mengubah konsep dan kewenangan daerah yang ada selama ini. Undang-undang ini memiliki makna substansial dalam pemberian kewenangan daerah yang semula ditujukan atas dasar porsi kebijakan pusat yang menonjol dalam pembagian kewenangan pusat-daerah selanjutnya diarahkan menjadi kemandirian daerah dalam mengelola kawasannya termasuk kebijakankebijakan dalam pembiayaan. Konsekuensi logis dari hal tersebut berdampak terhadap kemajuan perekonomian daerah yang pada akhirnya terciptanya peningkatan pembangunan daerah dengan memperhatikan potensi dan keaneka ragaman daerah. Oleh karena itu sudah menjadi tuntutan daerah untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya.

Untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi peranan pengeluaran pemerintah daerah yang dibiayai APBD khususnya pengeluaran untuk human capital dan infrastruktur fisik, dapat mempercepat pertumbuhan, tetapi pada sisi lain pembiayaan dari pengeluaran pemerintah tersebut dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Hal ini sangat tergantung pada sejauh mana produktifitas pengeluaran pemerintah tersebut dan distorsi pajak yang ditimbulkannya, yang mana dalam konteks ini pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kebijakan pengeluaran pemerintah daerah yang dituangkan dalam APBD memerlukan perhatian terutama dalam hal pendistribusian anggaran, sehingga dapat menghasilkan sumber-sumber pendapatan baru bagi daerah. Kebijakan pengeluaran baru pemerintah daerah yang secara langsung dapat mendorong pertumbuhan ekonomi adalah belanja pembangunan karena variabel ini diwujudkan dalam bentuk pembangunan prasarana ekonomi dan sosial seperti jalan, jembatan dan pembangunan prasarana sektor-sektor ekonomi lainnya. Selain pengeluaran pemerintah, variabel lain yang juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi adalah investasi swasta yang secara akumulatif memiliki nilai investasi dan output/produksi yang lebih besar dan selanjutnya dapat mendorong meningkatnya pendapatan masyarakat. Dalam konteks pembangunan ekonomi, investasi atau penanaman modal merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan, sebab dengan investasi kita dapat mengubah sumber daya manusia menjadi kekuatan ekonomi nyata. Melalui kegiatan investasi akan dihasilkan barang dan jasa untuk memperluas kesempatan berusaha, melaksanakan alih teknologi dan sebagainya. Hal ini diselaraskan dengan kenyataan bahwa investasi dapat menghasilkan barang dan jasa yang pada akhirnya akan menghasilkan dan meningkatkan pendapatan. Dengan meningkatnya investasi yang dapat meningkatkan kapasitas produksi yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas untuk menghasilkan output dan nilai tambah,

Ulfa & Ernawati, Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi…. 303

sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan kapasitas produksi tersebut dapat diperoleh melalui investasi swasta maupun investasi luar negeri. Keberhasilan daerah untuk meningkatkan daya tariknya terhadap investasi salah satunya tergantung dari kemampuan daerah dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan investasi dan dunia usaha serta peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Hal yang juga penting diperhatikan dalam upaya menarik investor, selain makroekonomi yang kondusif juga adanya pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur dalam artian luas. Selain itu kemampuan daerah untuk meneyukan faktor-faktor yang dapat digunakan sebagai ukuran daya saing perekonomian daerah terhadap daerah lainnya juga sangat penting dalam upaya meningkatkan daya tariknya dan memenangkan persaingan. Dengan berpijak pada gambaran umum yang telah dijabarkan, maka rumusan masalah yang ingin dijawab pada penelitian ini adalah 1. Apakah terdapat pengaruh Pengeluaran pemerintah, Investasi Penanam Modal Dalam Negeri dan Investasi Penanam Modal Asing secara Parsial Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotabaru? 2. Apakah terdapat pengaruh Pengeluaran pemerintah, Investasi Penanam Modal Dalam Negeri dan Investasi Penanam Modal Asing secara Simultan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotabaru? 3. Variabel mana yang dominan pengaruhnya di antara Pengeluaran pemerintah, Investasi Penanam Modal Dalam Negeri dan Investasi Penanam Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotabaru?

Menurut Arsyad (1999) pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan Produk Domestik Bruto/Pendapatan Nasional Bruto tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting guna menganalisis pembangunan ekonomi yang terjadi suatu negara. ”pertumbuhan” (growth) tidak identik dengan ”pembangunan” (development) Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu syarat dari banyak syarat yang diperlukan dalam proses pembangunan (Mankiw, 2000). Menurut Ranis et. al (2000) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan keluaran total suatu perekonomian. Sedangkan menurut Sumodiningrat (2002) memberikan pengertian pertumbuhan ekonomi sebagai peningkatan dalam kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Dengan kata lain pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif dan biasanya diukur dengan menggunakan data Gross National Product (GNP). Gross National Product adalah total nilai pasar dari barang-barang akhir dan jasajasa yang dihasilkan di dalam suatu perekonomian selama kurun waktu tertentu biasanya satu tahun. Jadi untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dengan rumus (Sumodiningrat, 2002):

Studi Literatur Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah d an kemakmuran masyarakat meningkat (Sukirno, 2000).

Jadi pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses bukan gambaran ekonomi pada suatu saat. Di sini kita melihat aspek dinamis dari suatu perekonomian yaitu melihat bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Ada atau tidak adanya pertumbuhan ekonomi dalam

Pertumbuhan ekonomi/tahun GNPt  GNPt 1  x 100 GNPt 1 Dimana : Tahun t = Tahun yang dihitung pertumbuhannya GNP t = Gross National Product tahun t GNP t-1 = Gross National Pruduct tahun sebelumnya


suatu negara dapat digunakan tiga pendekatan (Wibisono, 2005), yaitu sebagai berikut : 1. Tingkat penghidupan masyarakat, artinya apakah terdapat peningkatan konsumsi potensial saat sekarang dibandingkan dengan tingkat konsumsi di masa lampau. 2. Sumber-sumber produksi, apakah dalam negara-negara tersebut ditemukan sumbersumber produksi baru, serta sumbersumber yang ada dapat dipertahankan dan dimanfaatkan lebih efisien. 3. Tingkat pendapatan nasional, apakah pendapatan nasional sekarang lebih meningkat dibandingkan dengan pendapatan nasional sebelumnya. Tetapi apabila pendapatan nasional yang meningkat jika tidak diiringi dengan pendistribusian yang baik dan merata maka akan tidak berarti. Hal yang penting untuk diketahui selanjutnya adalah teori tentang pengeluaran pemerintah. Teori ini dapat digolongkan menjadi dua bagian, diantaranya yaitu Teori Makro yang terdiri dari (Sukirno, 2000): 1. Rostow dan Musgrave Dalam teori Rostow dan Musgrave menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, menurut mereka rasio rasio pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional relatif besar. Hal itu dikarenakan pada tahap awal ini pemerintah harus menyediakan berbagai sarana dan prasarana. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan guna memacu pertumbuhan agar dapat lepas landas. Bersamaan dengan itu posisi investasi pihak swasta juga meningkat. Tetapi besarnya peranan pemerintah adalah karena pada tahap ini banyak kegagalan pasar yang ditimbulkan perkembangan ekonomi itu sendiri, yaitu kasus eksternalitas negatif, misalnya pencemaran lingkungan. 2. Hukum Wagner Wagner melakukan pengamatan terhadap negara-negara Eropa, Amerika Serikat dan

Jepang pada abad ke-19 yang menunjukkan bahwa aktivitas pemerintah dalam perekonomian cenderung semakin meningkat. Wagner mengukur dari perbandingan pengeluaran pemerintah terhadap produk nasional Temuan oleh Richard Musgrave dinamakan hukum pengeluaran pemerintah yang selalu meningkat (law of growing public expenditures). Wagner sendiri menamakannya hukum aktivitas pemerintah yang selalu meningkat (law of ever increasing state activity) Hukum tersebut dapat dirumuskan dengan notasi:

Dimana: GpC = Pengeluaran pemerintah perkapita YpC = Produk atau pendapatan nasional perkapita t = Indeks waktu

Menurut Wagner ada lima hal yang menyebabkan pengeluaran pemerintah selalu meningkat yaitu tuntutan peningkatan perlindungan keamanan dan pertahanan, kenaikan tingkat pendapatan masyarakat, urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi, perkembangan demokrasi dan ketidakefisienan birokrasi seiring perkembangan pemerintahan. 3. Peacock dan Wiseman Menurut Peacock-Wiseman, peningkatan ekonomi menyebabkan pungutan pajak meningkat yang meskipun tarif pajaknya mungkin tidak berubah, sehingga mengakibatkan pengeluaran pemerintah meningkat pula. Jadi dalam keadaan normal, kenaikan pendapatan nasional menaikkan pula baik penerimaan maupun pengeluaran pemerintah. Apabila keadaan normal jadi terganggu, katakanlah karena perang atau ekstemalitas lain, maka pemerintah terpaksa harus memperbesar pengeluarannya untuk mengatasi gangguan tersebut. Konsekuensinya, timbul tuntutan untuk memperoleh penerimaan pajak lebih besar. Pungutan pajak yang lebih besar menyebabkan dana swasta untuk investasi dan modal kerja


menjadi berkurang. Efek ini disebut efek penggantian (displacement effict). Postulat yang berkenaan dengan efek ini menyatakan, gangguan sosial dalam perekonomian menyebabkan aktivitas swasta digantikan oleh aktivitas pemerintah. Pengatasan gangguan acap kali tidak cukup dibiayai semata-mata dengan pajak sehingga pemerintah mungkin harus juga meminjam dana dari luar negeri. Setelah gangguan teratasi, muncul kewajiban melunasi utang dan membayar bunga. Pengeluaran pemerintah pun kian membengkak karena kewajiban baru tersebut. Investasi pada hakekatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang (Kuncoro, 1997). Sehingga investasi dibagi menjadi 2 yaitu investasi pada financial assets, investasi ini dilakukan di pasar uang misalnya berupa sertifikat deposito, commercial paper, surat berharga pasar uang, atau di lakukan di pasar modal misalnya berupa saham, obligasi, dan lain-lain, dan yang kedua adalah Investasi pada real assets, diwujudkan dalam bentuk pembelian asset produktif, pendirian pabrik, dan lain-lain. Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri atau (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Ketentuan mengenai Penanaman Modal diatur didalam Undang-undang No. 25 Tahun 2005 tentang Penanaman Modal. Penanam modal Dalam Negeri dapat dilakukan oleh perseorangan WNI, badan usaha Negeri, dan/atau pemerintah Negeri yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Kegiatan usaha usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan dan batasan kepemilikan modal Negeri atas bidang usaha perusahaan diatur didalam Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 Tentang Perubahan Daftar Bidang Usaha

yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UUPM, dijelaskan bahwa PMDN dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum, atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 5 ayat (3) UUPM lebih lanjut menjelaskan, penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk PT dilakukan dengan melakukan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas; 2. Membeli saham; dan 3. Melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Berdasarkan Pasal 25 ayat (4) UUPM, perusahaan penanam modal, termasuk PMDN, yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan. Izin sebagaimana disebutkan sebelumnya diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu. Pelayananan terpadu satu pintu ini bertujuan untuk membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, baik penanaman modal dalam negeri maupun asing. Perbedaan mendasar pada perusahaan PMDN dan PT biasa yaitu PMDN mendapatkan fasilitas dari pemerintah Indonesia dalam menjalankan usahanya dimana fasilitas tersebut tidak didapatkan oleh PT biasa. Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) UUPM dijelaskan bahwa fasilitas penanaman modal tersebut dapat diberikan kepada penanaman modal yang: 1. Melakukan perluasan usaha; atau 2. Melakukan penanaman modal baru. Teori penanaman Modal Asing (Mankiw, 2000) di jabarkan sebagai berikut: 1. Teori R. Vernon Vernon menjelaskan penanaman modal asing dengan model yang disebut Model Siklus Produk. Dalam model ini,


introduksi dan pengembangan produk baru di pasar mengikuti tiga tahap. Pendorong untuk mengembangkan produk baru diberikan oleh kebutuhan dan peluang pasar. Dalam tahap satu, pada waktu produk pertama kali dikembangkan dan dipasarkan, diperlukan suatu hubungan yang erat antara kelompok desain, produksi dan pemasaran dari perusahaan dan pasar yang akan dilayani oleh produk itu. Untuk itu produksi dan penjualan perlu dilakukan di dalam negeri. Tahap kedua yakni perusahaan mulai memikirkan kemungkinan mencari pasar – pasar baru di negara – negara yang relatif maju dan ekspor pun mulai dilakukan dengan tujuan negara dunia ketiga. Keuntungan perusahaan terletak pada skala ekonomi dalam produksi, pengangkutan dan pemasaran. Strategi – strategi penentuan harga dan lokasi didasarkan atas aksi dan reaksi multinational corporation yang lain dan bukan pada biaya komperatif. Tahap ketiga atau tahap terakhir yakni dimana produk telah terbuat dengan baik dengan desain yang distandarisasi, sehingga risetan keterampilan manajemen tidak lagi penting. Tenaga kerja yang tidak terampil dan setengah terampil mulai mendapat tempat dan konsekuensinya, produk bergerak ke negara-negara sedang berkembang, yang ongkos tenaga kerjanya lebih rendah. 2. Teori J.H Dunning John Dunning dalam menjelaskan factorfaktor yang mempengaruhi penanaman modal asing melalui teori ancangan eklektis. Teori eklektis menetapkan suatu set yang terdiri dari tiga persyaratan yang diperlukan bila sebuah perusahaan akan berkecimpung dalam penanaman modal asing. Yang pertama adalah adanya keunggulan spesifik perusahaan, seperti keunggulan teknologi, keterampilan manajerial, ukuran perusahaan, modal, dan diferensiasi produk. Yang kedua adalah keunggulan internalisasi. Kondisi yang menyokong internalisasi meliputi biaya tinggi dalam membuat dan melaksanakan kontrak, ketidakpastian

pembeli tentang nilai teknologi yang dijual, kebutuhan untuk mengendalikan penggunaan atau penjualan kembali produk, dan keunggulan untuk menggunakan diskriminasi harga atau subsidi ulang (cross-subsidization). Yang ketiga adalah keunggulan spesifik negara. Keunggulan spesifik lokasi dari negara tuan rumah dapat meliputi : a. Sumber daya alami. b. Kekuatan tenaga kerja biaya rendah yang efisien dan terampil. c. Rintangan dalam membatasi impor. 3. Teori David K. Eiteman Menurut David K. Eiteman motif yang mendasari penanaman modal asing ada tiga, yaitu: motif strategis, motif perilaku dan motif ekonomi. Dalam motif strategis dibedakan dalam mencari pasar, mencari bahan baku, mencari efisiensi produksi, mencari pengetahuan, dan mencari keamanan politik. 4. Teori Robock & immonds Teori PMA yang lain dijelaskan oleh Robock & Simmonds, melalui pendekatan global, pendekatan pasar yang tidak sempurna, pendekatan internalisasi, model siklus produk, produksi internasional dan model imperalisasi marxis. Pendekatan Global. Menurut pendekatan global, kekuatan intern yang mempengaruhi PMA yaitu pengembangan teknologi/ produk baru, ketergantungan pada sumber – sumber bahan baku, memanfaatkan mesin–mesin yang sudah usang, mencari pasar yang lebih besar. Sedangkan kekuatan eksternal yang mempengaruhi PMA yaitu pelanggan, pemerintah, ekspansi ke luar negeri dari pesaing dan pembentukan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE). 5. Teori Stephen Hymer Investasi langsung merupakan persoal an yang kompleks dan sulit dijelaskan dengan cara yang sederhana, namun Stephen Hymer telah mengembangkan suatu teori yang cukup kuat untuk menjelaskan cara bekerja internasional dari perusahaan –


perusahaan nasional. Menurut Hymer, invetasi langsung termasuk dalam teori persaingan tidak sempurna, dan bukan dalam teori persaingan biasa atau teori mengenai pergerakan modal secara internasional. Hymer mengemukakan bahwa inti pokok dari penanaman modal secara langsung adalah meratakan beberapa keuntungan monopolistik yang dinikmati oleh perusahaan induk. Menurut pendekatan ini, pengembalian investasi yang lebih tinggi di luar negeri tidak menjamin kelengkapan penjelasan arus modal, karena pengembalian investasi itu sendiri berarti bahwa modal akan lebih efisien bila dialokasikan melalui pasar modal dan tidak memerlukan pemindahan perusahaan. Berdasarkan kajian teori dan serangkaian penelitian terdahulu yang telah diuraikan, maka model konseptual penelitian analisis Pengeluaran pemerintah, Investasi Penanam Modal Dalam Negeri dan Investasi Penanam Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotabaru dapat ditunjukkan seperti tertera pada Gambar 1.

Pengeluaran pemerintah (X1) Investasi Penanam Modal Dalam Negeri (X2) Investasi Penanam Modal Asing (X3)

H1

Pertumbuhan Ekonomi (Y)

H1

H1 H2

Gambar 1. Kerangka Konseptual dan Hipotesis

Berdasarkan model konseptual pada Gambar 1, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: H1: Pengeluaran pemerintah, Investasi Penanam Modal Dalam Negeri dan Investasi Penanam Modal Asing berpengaruh secara parsial Terhadap

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotabaru H2: Pengeluaran pemerintah, Investasi Penanam Modal Dalam Negeri dan Investasi Penanam Modal Asing berpengaruh secara Simultan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotabaru. H3: Pengeluaran pemerintah adalah variabel yang berpengaruh dominan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotabaru Metode Penelitian Dalam penelitian ini agar tidak terjadi salah pengertian dan tidak terlalu jauh menyimpang dari tujuan penelitian, maka perlu dibuat dan dijelaskan definisi operasional masing-masing variabel dalam penelitian ini, yang meliputi: 1. Pengeluaran pemerintah (X1) Menurut Sukirno (2000) Pengeluaran pemerintah (goverment expenditure) adalah bagian dari kebijakan fiskal yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah/regional. Dalam penelitian ini pengeluaran pemerintah merupakan realisasi total belanja daerah di Kabupaten Kotabaru. 2. Investasi Penanam Modal Dalam Negeri (X2) Investasi Penanam Modal Dalam Negeri merupakan realisasi penanaman modal dalam negeri di wilayah di Kabupaten Kotabaru yang dilakukan oleh perseorangan warga negara indonesia, badan usaha indonesia, negara Republik Indonesia 3. Investasi Penanam Modal Asing (X3) Menurut Kuncoro (1997).Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dapat diartikan sebagai penanaman modal yang dilakukan oleh pihak swasta di negara asal pemilik modal, atau penanaman modal suatu negara ke negara lain atas nama pemerintah negara pemilik modal. Realisasi nilai Investasi Penanam Modal


Asing adalah realisasi penanaman modal asing yang di lakukan di Kabupaten Kotabaru. 4. Pertumbuhan ekonomi (Y) Menurut Arsyad (1999) pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan Produk Domestik Bruto/ Pendapatan Nasional Bruto tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting guna menganalisis pembangunan ekonomi yang terjadi suatu negara. ”pertumbuhan” (growth) tidak identik dengan ”pembangunan” (development) Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu syarat dari banyak syarat yang diperlukan dalam proses pembangunan (Mankiw, 2000). Dalam penelitian ini pertumbuhan ekonomi adalah perubahan relatif nilai riil Produk Domestik Bruto (PDRB) di Kabupaten Kotabaru. Jenis data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu Kuantitatif dan kualitatif. Data Kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan modelmodel matematis, teori-teori dan/atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena (Sugiyono, 2005). Kualitatif adalah adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis . Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian (Sugiyono, 2005). Sumber data kualitatif dalam penelitian ini adalah berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kotabaru dan Badan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Kotabaru. Sumber data didapatkan dari data primer dan data sekunder (Sugiyono, 2005).

Populasi ialah gabungan dari seluruh elemen yang berbentuk peristiwa, hal, atau orang yang memilki karakteristik yang serupa yang menjadi pusat semesta penelitian (Ghozali, 2005). Populasi penelitian ini adalah seluruh investasi yang dilakukan oleh Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Asing yang terdaftar di Badan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Kotabaru terhitung mulai tahun 1983-2013. Sampel adalah suatu proporsi atau bagian dari suatu populasi sesuai dengan tingkat kepentingannya (Sugiyono, 2005). Adapun yang menjadi kriteria penelitian sampel adalah: Investasi yang di lakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing yang terdaftar di Badan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Kotabaru terhitung mulai tahun 1983 sampai dengan tahun 2013. Teknik analisis data dengan uji statistik seperti yang di nyatakan dalam rancangan penelitian di muka adalah menguji berdasarkan fungsi didapatkan model analisis regresi berganda, yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: Y = b0 + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 Dimana, Y = Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotabaru bo = konstanta b(1,2,3,4) = koefisien regresi X1 = Pengeluaran Pemerintah X2 = Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri X3 = Investasi Penanaman Modal Asing

Adapun data dianalisis dengan menggunakan model analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS versi 20. Proses penelitian diawali dengan dilakukannya analisis secara deskriptif kuantitatif terhadap masing-masing variabel penelitian, kemudian dilanjutkan dengan melakukan analisis regresi linear berganda untuk mencari pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial maupun secara simultan. Analisis Hasil Penelitian Dan Pembahasan Menurut Sukirno (2000) Pengeluaran Pemerintah (X1) (goverment expenditure) adalah bagian dari kebijakan fiskal yakni


suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah (X1) tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah/regional. Pengeluaran pemerintah (X1) yakni yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kotabaru merupakan indicator penting menunjukan kemajuan perekonomian daerah. Pengertian Investasi Penanam Modal Dalam Negeri (X2) yang terkandung dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1997 tentang Penanaman Modal adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara indonesia, badan usaha indonesia, atau daerah yang menanam modal di wilayah Republik Indonesia. Tabel 2. Pengeluaran Pemerintah (X1) Tahun Pengeluaran Pemerintah (dalam Jutaan) 1983 296.037,00 1984 336.865,00 1985 376.176,00 1986 395.442,00 1987 299.158,00 1988 456.899,00 1989 516.281,00 1990 575.853,00 1991 677.480,00 1992 810.177,00 1993 1.092.600,00 1994 1.260.540,00 1995 1.460.140,00 1996 587.720,00 1997 796.491,00 1998 857.204,00 1999 1.508.025,00 2000 2.146.833,00 2001 2.433.607,00 2002 2.572.554,00 2003 2.936.311,00 2004 4.001.820,00 2005 3.901.260,00 2006 3.705.600,00 2007 4.025.650,00 2008 3.801.550,00 2009 4.201.760,00 2010 4.501.450,00 2011 4.400.840,00 2012 4.763.950,00 2013 4.901.190,00

Investasi Penanam Modal Dalam Negeri (X2) merupakan realisasi penanaman modal dalam negeri di wilayah di Kabupaten Kotabaru yang dilakukan oleh penanaman modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara indonesia, badan usaha Indonesia, dan Negara Republik Indonesia. Melalui investasi penanaman modal dalam negeri, (X2) membawa manfaat bagi masyarakat luas di Kabupaten Kotabaru serta dapat menjamin kelangsungan pembangunan yang berkelanjutan di kemudian harinya. Menurut Kuncoro (1997) Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dapat diartikan sebagai penanaman modal yang dilakukan oleh pihak swasta di negara asal pemilik modal, atau penanaman modal suatu negara ke negara lain atas nama pemerintah negara pemilik modal. Tabel 3. Investasi Penanam Modal Dalam Negeri (X2) Tahun Investasi Penanam Modal Dalam Negeri (dalam Jutaan) 1983 617.343,00 1984 623.391,00 1985 605.856,00 1986 610.579.00 1987 568.987.00 1988 587.897.00 1989 597.675,00 1990 678.698,00 1991 697.361,00 1992 737.795,00 1993 848.629,00 1994 1.076.869,00 1995 789.500,00 1996 659.778,00 1997 695.397,00 1998 1.370.565,00 1999 2.984.208,00 2000 6.729.769,00 2001 5.432.795,00 2002 4.508.586,00 2003 7.406.630,00 2004 2.482.396,00 2005 1.038.689,00 2006 2.451.203,00 2007 756.172,00 2008 777.116,97 2009 777.116,97 2010 1.062.158,55 2011 1.900.000,00 2012 5.756.775,87 2013 5.067.314,48


Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah d an kemakmuran masyarakat n ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian. Dari suatu periode ke periode lainnya kemampuanmeningkat (Sukirno, 2000). Jadi pertumbuha suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan oleh pertambahan faktor-faktor produksi baik dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah barang modal dan teknologi yang digunakan juga makin berkembang. Disamping itu tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk seiring dengan meningkatnya pendidikan dan keterampilan mereka. Tabel 4. Investasi Penanam Modal Asing (X3) Kabupaten Kotabaru Tahun Investasi Penanaman Modal Asing (dalam Jutaan) 1983 617.343,00 1984 623.391,00 1985 605.856,00 1986 610.579.00 1987 568.987.00 1988 587.897.00 1989 597.675,00 1990 678.698,00 1991 697.361,00 1992 1.384.261.585,00 1993 1.465.260.870,00 1994 1.686.225.823,00 1995 2.140.815.572,00 1996 1.570.315.500,00 1997 1.312.958.220,00 1998 1.384.535.427,00 1999 2.730.165.480,00 2000 5.947.526.544,00 2001 13.419.159.386,00 2002 10.838.426.025,00 2003 8.999.137.656,00 2004 14.791.040.110,00 2005 4.959.827.208,00 2006 2.076.339.311,00 2007 4.902.406.000,00 2008 1.513.100.172,00 2009 1.555.788.174,00 2010 2.127.503.576,00 2011 3.807.600.000,00 2012 11.542.335.619,00 2013 10.165.032.847,00

Untuk menganalisis Regresi dan menjawab semua hipotesis yang di ajukan terdiri dari beberapa tahap, yaitu uji t, uji F, dan uji variabel dominan. Analisis regresi berganda (Multivariate Regression) merupakan suatu model dimana variabel terikat tergantung pada dua atau lebih variabel bebas. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas/ independen terhadap variabel terikat. Untuk mengetahui secara parsial variabel bebas berpengaruh nyata terhadap variabel tidak bebas dilakukan uji t. Adapun hipotesis untuk pengujian t adalah : Ho : βi = 0 Ha: βi ≠ 0 Tabel 5. Data Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotabaru Tahun Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotabaru 1983 6.8 1984 6.0 1985 5,9 1986 6,2 1987 5,8 1988 6,3 1989 4,5 1990 8,9 1991 7,1 1992 7,4 1993 6,8 1994 6,9 1995 7.4 1996 7,3 1997 3,2 1998 -11,7 1999 3,4 2000 3,3 2001 3,4 2002 3,5 2003 4,9 2004 5,1 2005 5,3 2006 5,2 2007 5,3 2008 5,1 2009 4,9 2010 5,9 2011 5,8 2012 6,2 2013 6,5

Tabel 6. Uji t Variabel

Uji t

Pengeluaran Pemerintah (X1), Investasi Penanam Modal Dalam Negeri (X2) Investasi Penanam Modal Asing (X3) Constant

Sig t

4.589 2.987 3.286

0.000 0.002 0.001

Keterangan Signifikan Signifikan Signifikan

Koefisien Regresi 0.518 0.358 0.453 1,167

Tabel 7. Hasil Uji F Variabel Pengeluaran pemerintah, (X1) Investasi Penanam Modal Dalam Negeri (X2) Investasi Penanam Modal Asing (X3)

Uji F 12.769

Formula untuk menghitung nilai t hitung adalah (Gujarati, 1995): Jika t hitung > t tabel pada α = 5% maka Ho ditolak, Jika t hitung < t tabel pada α = 5% maka Ho diterima

Berdasarkan tabel 6 dapat diketahui hasil pengujian signifikansi menunjukkan bahwa variabel Pengeluran Pemerintah (X1) terdapat t hitung sebesar 4,589 dan t tabel 1,705 (t tabel dalam dalam penelitian ini adalah 1,705) serta Sig t sebesar 0,000 yang berarti Sig t < 0,05. Hal ini berarti Jika t hitung > t tabel pada α = 5% maka Ho ditolak, Nilai tersebut dapat membuktikan t hitung > t tabel maka tolak Ho dan terima Ha, Pengeluaran pemerintah secara Parsial berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotabaru. Berdasarkan tabel 6 dapat diketahui hasil pengujian signifikansi menunjukkan bahwa variabel Investasi Penanam Modal Dalam Negeri (X2) terdapat t hitung sebesar 2,987 dan t tabel 1,705 (t tabel dalam dalam penelitian ini adalah 1,705) serta Sig t sebesar 0,002 yang berarti Sig t < 0,05. Hal ini berarti Jika t hitung > t tabel pada α = 5% maka Ho ditolak, Nilai tersebut dapat membuktikan t hitung > t tabel maka tolak Ho dan terima Ha, Investasi Penanam Modal Dalam Negeri secara Parsial berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotabaru Berdasarkan tabel 6 dapat diketahui hasil pengujian signifikansi menunjukkan bahwa variabel Investasi Penanam Modal Asing (X3) terdapat t hitung sebesar 3,286 dan t tabel 1,705 (t tabel dalam dalam penelitian ini adalah 1,705) serta Sig t

Sig F 0.000

Keterangan Signifikan

sebesar 0,001 yang berarti Sig t < 0,05. Hal ini berarti Jika t hitung > t tabel pada α = 5% maka Ho ditolak. Nilai tersebut dapat membuktikan t hitung > t tabel maka tolak Ho dan terima Ha, Dapat disimpulkan bahwa Investasi Penanam Modal Asing secara Parsial berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotabaru. Berdasarkan dari tabel 6 hasil pengujian uji t terdapat persamaan regresi, persamaan regresi tersebut adalah: Y= 1,167+ 0,518X1 + 0,358X2 + 0,453X3 Dari hasil persamaan regresi diatas nilai konstanta sebesar 1,167 hal ini berarti tanpa di pengaruhi oleh Pengeluaran Pemerintah (X1), Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (X2) dan Investasi Penanaman Modal Asing (X3), Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotabaru mempunyai nilai 1,167. Untuk mengetahui apakah variabel bebas (Xi) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel tidak bebas (Y) dilakukan uji F. Adapun hipotesis penelitian adalah: Ho Ha

: β1 = β2 = β3 = β4 = β5 = β6 = 0 : Paling tidak ada satu βi ≠ 0

keputusan untuk pengujian hipotesisnya adalah: Jika F hitung > F tabel , α = 5% maka Ho ditolak. Jika F hitung < F tabel , α = 5% maka Ho diterima.

Berdasarkan tabel 7 dapat diketahui hasil pengujian Uji F menunjukkan terdapat F hitung sebesar 12,769 dan t tabel 3,369 (F tabel dalam dalam penelitian ini adalah 3,369) serta Sig F sebesar 0,000 yang berarti Sig F < 0,05. Hal ini berarti Jika F hitung > F tabel pada α = 5% maka Ho ditolak, Nilai

311


tersebut dapat membuktikan F hitung > F tabel maka tolak Ho dan terima Ha, maka dapat terbukti Pengeluaran pemerintah, Investasi Penanam Modal Dalam Negeri dan Investasi Penanam Modal Asing secara Simultan berpengaruh Terhadap nilai Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotabaru. Pada hipotesis ketiga Pengeluaran pemerintah adalah variabel yang dominan berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotabaru. Untuk mengetahui variabel independent yang berpengaruh dominan terhadap variabel dependent berdasarkan hasil Standardized Coeficient Beta tertinggi. Hasil Standardized Coeficient Beta pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 8. Tabel 8. Uji Variabel Dominan Variabel Pengeluaran pemerintah (X1) Investasi Penanam Modal Dalam Negeri (X2) Investasi Penanam Modal Asing (X3)

Standardized Coeficient Beta 0.481 0.233 0.357

Berdasarkan hasil Standardized Coeficient Beta menunjukkan bahwa Standardized Coeficient Beta tertinggi adalah Pengeluran Pemerintah yaitu 0,481, sedangkan Investasi Penanam Modal Dalam Negeri Standardized Coeficient Beta menajadi variabel paling rendah yaitu 0,233. Hasil ini menunjukkan hipotesis ketiga yang di ajukan terbukti yaitu Pengeluaran pemerintah adalah variabel yang dominan berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotabaru. Koefisien variabel dari realisasi Pengeluaran Pemerintah adalah 0,518 dan bernilai positif, maka pertumbuhan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotabaru. Hal ini berarti jika pengeluran pemerintah naik 1% maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotabaru juga naik sebesar 0,518%. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat tentu saja berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat itu sendiri hal ini sesuai dengan apa yang di kemukakan Sukirno (2000) Pengeluaran pemerintah (goverment expenditure) adalah bagian dari

kebijakan fiskal yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah/regional. Koefisien variabel dari realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri adalah 0.358 dan bernilai positif, maka Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotabaru. Hal ini berarti jika Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri naik 1% maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotabaru juga naik sebesar 0.358%.Jika di lihat dari koefisien variabel Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri mempuyai nilai lebih rendah di bandingkan variabel lainnya, hal ini harus dapat perhatian lagi kerena aspek investasi penanaman modal dalam negeri ini mempuyai daya serap tenaga kerja. Hal itu penting mengingat masih begitu banyaknya angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan di Kabupaten Kotabaru Koefisien variabel dari realisasi Investasi Penanaman Modal Asing adalah 0.453 dan bernilai positif, maka pertumbuhan Investasi Penanaman Modal Asing berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotabaru. Hal ini berarti jika Investasi Penanaman Modal Asing naik 1% maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotabaru juga naik sebesar 0.453%. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat tentu saja berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat itu sendiri hal ini sesuai dengan apa yang di kemukakan Kuncoro, (1997) Penanaman modal merupakan langkah awal kegiatan produksi. Dengan posisi semacam itu, investasi pada hakekatnya juga merupakan langkah awal kegiatan pembangunan. Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi, mencerminkan marak lesunya pembangunan). Kesimpulan Dari hasil analisis dan pembahasan pada bagian terdahulu, maka disimpulkan seperti berikut:


1. Hasil perhitungan SPSS, Pengeluaran pemerintah, Investasi Penanam Modal Dalam Negeri dan Investasi Penanam Modal Asing secara Parsial berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotabaru hal ini berarti hipotesis pertama (H1) yang di ajukan dalam peneltian ini dapat di terima 2. Hasil perhitungan SPSS, Pengeluaran pemerintah, Investasi Penanam Modal Dalam Negeri dan Investasi Penanam Modal Asing secara simultan berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotabaru hal ini berarti hipotesis kedua (H2) yang di ajukan dalam peneltian ini dapat di terima 3. Dari Hasil perhitungan, Pengeluaran pemerintah adalah variabel yang dominan berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotabaru. berarti hipotesis ketiga (H3) yang di ajukan dalam peneltian ini dapat di terima. DAFTAR PUSTAKA Algifari 2000. Statistika Induktif: untuk Ekonomi dan Bisnis, UPP AMP YKPN, Yogyakarta Alkadri, 1999. Sumber-Sumber Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Jurnal Pusat Studi Indonesia, Universitas Terbuka Arsyad, Lincoln. 1999. Ekonomi Pembangunan. Edisi Keempat. STIE YKPN Yogyakarta Bambang, Wihda 2013. Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA), Pengeluaran Pemerintah dan Tenaga Kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol.01, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2013 Basuki, 1997. Kajian Mengenai Pengaruh Penanaman Modal Asing Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tabungan Domestik Indonesia Tahun 1969-1994. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol.12,2,50-65, Universitas Gajah Mada, 1997 Eddy, Candra 2012. Analisis Peranan Pemerintah Tenaga Kerja dan Penanaman Modal Dalam Negri

(PMDN) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur Tahun 2001-2010. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol.05, Universitas Brawijaya, 2012 Gujarati, Damodar. 1995. Basic Econometrics.Third Edition. McGraw Hill International Editions. Ghozali, Imam, 2005. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS, Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Kuncoro, Mudrajat. 1997. Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan. UPP AMP YKPN Yogyakarta. Mankiw, N.Gregory.2000.Teori Makro Ekonomi.Ed.4, Jakarta: Penerbit Erlangga Prasasti, Diah, 2006. Perkembangan PDRB per kapita 30 Propinsi di Indonesia Periode 1993-2003: Pendekatan Disparitas Regional dan Konvergensi ; Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol.21, No.4, Universitas Gajah Mada, 2006 Ranis, Gustav. et. al. 2000. Economic Growth and Human Development. World Development Vol.28,No.2,pp.197-219,2000 Sumodiningrat, Gunawan.2002. Pengantar Ekonometrika. BPFEUGM. Yogyakarta Sukirno, Sadono.2000 Makro ekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru. Raja Grafindo Pustaka Suryana, 2000. Ekonomi Pembangunan: Problematika dan Pendekatan. Penerbit Salemba Empat Edisi Pertama, 2000. Sinung, Noegroho dkk, 2007. Analisis Disparitas Pendapatan Kabupaten/Kota di Propinsi Kabupaten Kotabaru dan FaktorFaktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Regional; Proceedings Seminar tentang Urban & Regional UI, 2007 Susanti, Hera, Moh.Ihsan dan Widyanti. 1995. Indikator-Indikator Makro ekonomi, Jakarta, LPEM-FE-UI.


Sugiyono, 2005. Statistika untuk Penelitian, Alfabeta, Bandung Todaro , Michael. 2004. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Penerbit Erlangga Edisi Kedelapan, Jakarta Wibisono, Yusuf. 2005. Sumber-Sumber Pertumbuhan Ekonomi Regional : Studi Empiris Antar Propinsi di Indonesia, 1984-2000. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol.02, Universitas Gajah Mada, Berita Resmi Statistik. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotabaru Kabupaten Kotabaru Dalam Angka Tahun 2009. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotabaru. Kabupaten Kotabaru Dalam Angka Tahun 2010. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotabaru. Kabupaten Kotabaru Dalam Angka Tahun 2011. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotabaru. Kabupaten Kotabaru Dalam Angka Tahun 2012. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotabaru. Kabupaten Kotabaru Dalam Angka Tahun 2013. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotabaru.

Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 Tentang Perubahan Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal Undang-undang No. 25 Tahun 2005 tentang Penanaman Modal. Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-undang nomor 11 tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing Undang-undang penanaman modal asing No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing Undang-Undang Nomor 11 tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing Undang-Undang No. 25 Tahun 1997 tentang Penanaman Modal Asing Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Keywords: government expenditures, domestic capital investment, foreign capital investment, economic growth, Kotabaru district

Recommend Documents