JURNAL KESEHATAN MASYARAKAT (e-Journal) Volume 4, Nomor 1, Januari 2016 (ISSN: 2356-3346) http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jkm
ANALISIS KESIAPAN ASOSIASI PENGOBAT TRADISIONAL TERHADAP RENCANA IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 103 TAHUN 2014 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL DI KOTA SEMARANG Ratna Murpratiwi,Sutopo Patria Jati, Anneke Suparwati Bagian Administrasi Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro Email:
[email protected]
Abstract : The Government of the Republic of Indonesia considering to implement the provisions of Pasal 59 ayat (3) about traditional health care in Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 about health, need to establish government regulation of Traditional health care, then demoted to Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 about traditional health ministry to revise Keputusan Menteri Nomor 1076 tahun 2003 about traditional medicine and Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1109 tahun 2007 about implementation of complementary medicine Alternative , which has been issued before.After the set appeared the response from the Association of Traditional Therapist in Semarang region. This research aims to identify the readiness of the Association of Traditional Thearapist in Semarang about the implementation plan of PP Nomor 103 Tahun 2014. This research is descriptive qualitative research with in-depth interviews. The subjects of these studies amounted to 6 people as the main informant and 5 people as informant triangulation. The main informant was chosen based on the type of traditional medicine, they are herb and skills, while the informant triangulation is the Parties assessed involved in the world of traditional medicine and health care.Unreadiness of the informant described which represent the two Traditional Therapist Associations, namely in terms of understanding the different policies, the attitude tends to be refused, the characteristics of the organization that are not ready, the relationships between the organizations is quite good, as well as resources and support of social, political, economic, which is quite conducive. Both the Association of Traditional Therapist need to improve knowledge of the policy, to more open minded, improve quality, enhance the commitment of the Organization, and expanding communication with the others. Keyword
:Traditional Health Care, Traditional Predisposing; Enabling; Reinforcing
65
Medicine,
Readiness.
JURNAL KESEHATAN MASYARAKAT (e-Journal) Volume 4, Nomor 1, Januari 2016 (ISSN: 2356-3346) http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jkm
PENDAHULUAN Latar Belakang Kesehatan
adalah
kebutuhan
dasar bagi setiap orang.Undang-Undang
meningkat menjadi 45,17 % dan tahun 2011 menjadi 49,53 %.3
Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009
Sebelumnya
pelaksanaan
Pasal 1 Ayat (1) mendefinisikan bahwa,
pengobatan
Kesehatan adalah keadaan sehat, baik
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
secara fisik, mental, spritual maupun
1076 tahun 2003 bahwa klasifikasi dan
sosial yang memungkinkan setiap orang
jenis
untuk hidup produktif secara sosial dan
menjadi 4 yaitu Pengobatan tradisional
ekonomis.1
keterampilan;
Sumber
pengobatan
di
dunia
tradisional
pengobatan
diatur
dalam
tradisional
pengobatan
terbagi
tradisional
ramuan;
pengobatan
mencakup tiga sektor yang saling terkait
pendekatan
agama;
yaitu pengobatan rumah tangga atau
tradisional pendekatan supranatural.4
pengobatan
sendiri,
tradisional
dan
pengobatan
pengobatan
Maka di tahun 2014, Pemerintah
tradisional dan pengobatan medis yang
Republik Indonesia menimbang bahwa
dilakukan
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59
oleh
perawat,
dokter,
Puskesmas atau Rumah Sakit.2 Berdasarkan
ayat (3) mengenai Pelayanan Kesehatan Sosial
tradisional dalam Undang-Undang Nomor
Ekonomi penduduk di Indonesia, yang
36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu
menggunakan
menetapkan
mengalami
Sensus
pengobatan
peningkatan
tradisional
Pemerintah
15,04%
tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional,
pada tahun 1999 menjadi 30,24% tahun
yang selanjutnya dikeluarkan Peraturan
2001, tahun 2002 turun menjadi 29,73%.
Pemerintah
Pada
tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional
tahun
yaitu
Peraturan
2003-2006
mengalami
Nomor
103
tahun
2014
peningkatan 30,67% tahun 2003, 32,87%
untuk
tahun 2004, 35,25% tahun 2005 dan
Kesehatan
38,30% pada tahun 2006. Berdasarkan
tentang
hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1109
(SUSENAS)
tahun 2007 tentang Penyelenggaraan
tentang
penggunaan
merevisi Nomor
Keputusan 1076
Pengobatan
Menteri
tahun
2003
tradisional
dan
pengobatan tradisional meningkat dari
Pengobatan
tahun ke tahun (digunakan oleh 40 %
yang sudah dikeluarkan sebelumnya.
penduduk Indonesia). Pada tahun 2010 penggunaan
pengobatan
tradisional
Komplementer
Terdapat
perubahan
Alternatif,
dalam
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
66
JURNAL KESEHATAN MASYARAKAT (e-Journal) Volume 4, Nomor 1, Januari 2016 (ISSN: 2356-3346) http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jkm
Nomor 103 tahun 2014 tentang Pelayanan
tahun 2004 kemudian diperbaharui di
Kesehatan Tradisional, diantaranya jenis
tahun
pelayanan kesehatan tradisional yang
keputusan ini isinya belum serta merta
meliputi Pelayanan Kesehatan tradisional
mewakili
empiris, Pelayanan Kesehatan tradisional
digunakan sebagai pedoman sebelumnya.
komplementer, dan Pelayanan Kesehatan
Fakta bahwa tingginya minat masyarakat
terintegrasi.
pada pengobatan tradisional tergambar
Kemudian
pemberian
2012.
Walau
kebijakan
begitu,
pemerintah
surat
yang
pelayanan kesehatan tradisional yang
pada
sebelumnya disebut pengobat tradisional,
(RISKESDAS) 2010, yaitu tercatat 59,12%
kini dilakukan oleh penyehat tradisional
penduduk
untuk pelayanan kesehatan tradisional
ramuan tradisional jamu untuk memelihara
empiris dan tenaga kesehatan tradisional
kesehatan,
untuk pelayanan kesehatan komplementer
mengaku
ramuan
tradisional
yang
serta pelayanan kesehatan tradisional
digunakan
sangat
bermanfaat
bagi
terintegrasi.6
kesehatan.7
Sebelum
disusun
Peraturan
Riset
Kesehatan
Indonesia
dan
Dasar
menggunakan
95,60%
diantaranya
Menurut Dirjen Bina Kesehatan
Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 ini,
Masyarakat
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
jumlah pengobat tradisional di Indonesia
1076 tahun 2003 tentang Pengobatan
yang tercatat cukup banyak, yaitu 280.000
tradisional
pengobat
Kesehatan tentang
dan
Peraturan
Nomor
1109
Penyelenggaraan
Komplementer
Alternatif
Menteri
tahun
Kementerian
dengan
Kesehatan,
30
8
2007
keahlian/spesialisasi. Meskipun demikian,
Pengobatan
hingga saat ini baru sedikit Rumah Sakit
digunakan
atau
dokter
yang
mau
memadukan
sebagai pedoman hingga akhirnya di
layanan pengobatan tradisional dengan
tahun 2014 dikeluar Peraturan Pemerintah
kedokteran modern. Sampai jelang akhir
nomor 103 tersebut. Sebagai turunan dari
2013, baru 529 Puskesmas dan 84
kebijakan
mengenai
Pengobatan
Rumah Sakit yang menjalankan program
tradisional
dan
Pengobatan
pelayanan kesehatan tradisional. Pada
Komplementer Alternatif, Kota Semarang
tahun 2014, diantara 2.083 Rumah Sakit
mengeluarkan kebijakan berupa peraturan
dan
yang lebih mendasar di tingkat kota yaitu
Kesehatan mentargetkan lebih banyak
berupa surat keputusan kepala Dinas
pelayanan kesehatan yang menjalankan,
Kesehatan Kota mengenai pembentukan
yaitu sebanyak 70 Rumah Sakit dan lebih
Tim
dari 500 puskesmas yang tersebar di
Pembina
Pengobat
Tradisional
(Batra) Kota Semarang yang dikeluarkan
9.510
Indonesia 67
Puskesmas,
dapat
memberi
Kementerian
pelayanan
JURNAL KESEHATAN MASYARAKAT (e-Journal) Volume 4, Nomor 1, Januari 2016 (ISSN: 2356-3346) http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jkm
alternative dan komplementer.Fakta lain
tak
juga menyatakan bahwa dari 2.083 rumah
mempekerjakan tenaga asing illegal.
berizin,
sakit yang ada di Indonesia, hanya 55
Kemudian
rumah sakit saja yang melaksanakan
masih
pelayanan kesehatan tradisional, alternatif
masyarakat
dan komplementer.
8
hasil
survey
Makanan,
rendahnya
Minuman
dan,
pengetahuan
Berdasarkan
Kota
Pemerintah
2 Puskesmas
pengobatan
dan
akan
pengobatan
juga masih rendah.
pendahuluan,
alternatif
lagi
akan praktek
Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan
melaksanakan
diperkuat
juga
dengan ketentuan kebijakan yang berlaku
pendahuluan yang dilakukan pada Seksi
Semarang,
tersebut
yang menyimpan maupun tidak sesuai
Berdasarkan
Farmasi,
klinik-klinik
yang
tradisional,
komplementer
hasil
survey
Lahirnya Nomor
103
Peraturan tahun
2014
tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional
yaitu
ini
memunculkan
berbagai
Puskesmas Halmahera dan Puskesmas
tanggapan.Salah
Tlogosari Kulon, Kemudian terdapat tiga
praktisi pelayanan kesehatan tradisional,
Rumah Sakit yang telah melaksanakan
yang
pelayanan ini yaitu Rumah Sakit Umum
tradisional. Berdasarkan Hasil survei yang
Pusat Dr. Karyadi, Rumah Sakit Umum
dilakukan pada staff Seksi Organisasi dan
Daerah Ketileng,serta Rumah Sakit Islam
Sumber
Sultan Agung.
Tradisional Ramuan Indonesia (ASPETRI)
Di Kota Semarang terdapat 10 Asosiasi
Pengobat
Tradisional
sebelumnya
Daya
wilayah
yang
satunya
dari
disebut
Asosiasi
pengobat
Pengobatan
Semarang,
asosiasi/organisasi
pihak
sejatinya
profesi
merasa
tergabung dalam tim Pembina pengobat
keberatan dengan adanya kebijakan baru
tradisional
bersama
tersebut.
Kesehatan
Kota
dengan
Dinas
Semarang.Faktanya
Asosiasi Pengobat Tradisional di
memang di satu sisi menggembirakan,
Semarang
dimana memberi lebih banyak pilihan
hingga sekarang memperoleh ilmu dan
layanan
keterampilan melalui turun temurun dan
bagi
masyarakat
untuk
yang
sudah
berkembang
meningkatkan kualitas kesehatan.Namun
pendidikan
di sisi lain juga meresahkan, karena
kursus
pengobat yang identitas, kompetensi, dan
diadakan
metodenya tidak jelas semakin banyak
merasa keberatan, karena hanya tenaga
bermunculan.Di
kesehatan
bulan
Oktober
2014
non-formal,
dan
yaitu
seperti
pelatihan-pelatihan Asosiasi
yang
tersebut.Mereka
tradisional,
yang
notabene
Kementerian Kesehatan menertibkan tiga
nantinya memiliki Ijazah pendidikan formal
klinik kesehatan tradisional illegal.Selain
saja 68
yang
dapat
melakukan
praktik
JURNAL KESEHATAN MASYARAKAT (e-Journal) Volume 4, Nomor 1, Januari 2016 (ISSN: 2356-3346) http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jkm
pelayanan
kesehatan
komplementer pelayanan
tradisional
maupun
integrasi
kesehatan
Kepala bidang program kerjasama dan
di
informasi
konvensional.
B2P2TOOT
(Balai
Penelitian dan Pengembangan Tanaman
Dengan kata lain sertifikat kompetensi
Obat
yang telah dimiliki dipandang sebelah
Tawangmangu Karanganyar.
mata.
dan
Dalam Berdasarkan
latar
Besar
belakang
Obat
memenuhi
Tradisional)
validitas
data
penelitian ini dilakukan triangulasi sumber.
sebagaimana dipaparkan, maka peneliti tertarik
melakukan
penelitian
HASIL DAN PEMBAHASAN
terkait
bagaimana Kesiapan Asosisi Pengobat
Analisis Faktor Predisposing
Tradisional dalam Rencana Implementasi
Pengetahuan
Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014
tentang
Pelayanan
Sebelum
Kesehatan
diturunkan
Peraturan
Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014, telah
Tradisional di Kota Semarang ?
disepakati Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
METODE PENELITIAN
tentang
1076/MENKES/SK/VII/2003 Penyelenggaraan
Pengobatan
Jenis penelitian yang digunakan
Tradisional
dalam penelitian ini adalah penelitian yang
Kesehatan
bersifat deskriptif kualitatifmelalui Indepth
1109/MENKES/PER/IX/2007
Interview.
Penyelenggaraan
Informan utama pada penelitian ini
dan
Peraturan
Menteri Nomor tentang
Pengobatan
Komplementer-Alternatif. Artinya, dalam
berjumlah enam orang yaitu Ketua, ketua
menjalankan
divisi humas, dan anggota ASPETRI
tradisional
(Asosiasi Pengobat Tradisional Ramuan
pelaksanaan. Namun pada kenyataanya,
Indonesia), dan Ketua, sekretaris, dan
muculnya PP Nomor 103 tahun 2014 ini,
anggota ABI (Asosiasi Bekam Indonesia)
yang sebenarnya standar, sasaran, isi dan
Semarang.
pada
tujuan nya tidak jauh berbeda dengan
penelitian ini berjumlah lima orang yaitu
kebijakan sebelumnya, tidak menjamin
Kepala seksi farmasi, makanan, minuman
ASPETRI dan ABI mewakili asosiasi
dan
pengobat
Informan
perbekalan
triangulasi
kesehatan
Dinas
pelayanan sudah
kesehatan
adanya
tradisional yang
pedoman
memegang
Kesehatan Kota Semarang, Ketua jurusan
peranan implementor untuk serta merta
akupunktur
menerima isi dan tujuan kebijakan nya.
Politeknik
Kesehatan
Surakarta, Ketua jurusan jamu Politeknik
Penulis
Kesehatan
bagian
pemahaman yang kurang tepat yang
humas dan promosi PT. Nyonya Meneer,
dipersepsikan ASPETRI terhadap isi dan
Surakarta,
Kepala
69
menyimpulkan
bahwa
ada
JURNAL KESEHATAN MASYARAKAT (e-Journal) Volume 4, Nomor 1, Januari 2016 (ISSN: 2356-3346) http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jkm
tujuan
kebijakan.
Sehingga
dalam
terhadap
pengobat
tradisional,
yang
menanggapi kehadiran kebijakan tersebut,
dibatasi
pihak nya memiliki intrepretasi sendiri.
pelayanan,
senada
mandiri. Selanjutnya, selain membuka
dengan
ASPETRI,
tingkat
hak
nya
yaitu
untuk
melakukan
sebatas
pelayanan
pemahaman ABI akan PP Nomor 103
praktik
tahun
Ketika
empiris diperbolehkan mendirikan fasilitas
dilakukan wawancara kepada informan
pelayanan kesehatan tradisional empiris
triangulasi,
juga
secara berkelompok, namun Pemerintah
tersendiri
menentukan penyehat tradisional hanya
sasaran
dapat memberikan pelayanan kesehatan
2014
tidak
mendalam.
masing-masing
mempunyai
persepsi
menanggapi
standar
dan
mandiri,
pengobat
tradisional
kebijakan tersebut.
tradisional di Panti Sehat. Pihak ASPETRI
Sikap
mengutarakan keberatan dengan putusan Perspektif dari pihak ASPETRI
berbeda
dengan
Pemerintah,
tersebut, karena kurang tepat bahkan
dinilai
bermakna konotasi negatif. Dengan kata
kebijakan ini tidak menguntungkan bagi
lain, untuk mewujudkan tujuan kebijakan
semua
tersebut,
pihak
implementor.Alasan kebijakan
ini
terutama utama
masih
terlalu
yaitu,
kedepan
melegalkan
Pemerintah
suatu
profesi
akan tenaga
bersifat
kesehatan tradisional, hal tersebut secara
superficial, masih permukaan dan tidak
langsung akan mengakibatkan pengobat
menyentuh permasalahan di masyarakat
tradisional
punah
secara
menarik,
intensitas
mendalam.Contohnya
belum
dan
tersisih. disposisi
Yang yang
disusun nya body of knowledge yang
tunjukan adalah negatif namun masih
dinilai sangat penting dan hal utama untuk
bersifat terbuka. Dimana ia memberikan
memperkenalkan karakter pengobatan asli
penolakan sekaligus terdapat ekpektasi
Indonesia. Kemudian Sikap ditunjukan
adanya pertimbangan-pertimbangan yang
oleh pandangan bahwa kebijakan tersebut
dilakukan
merugikan,
menurunkan
Di Pemerintah
dalam Nomor
Bab
Peraturan
turunan
yang
bersifat lebih teknis. Kontras dengan sikap ASPETRI,
mengenai Sumber Daya Manusia, salah
Asosiasi Bekam Indonesia memberikan
satunya berisi persyaratan pendidikan
perspektif berbeda, Namun juga tidak
formal bagi tenaga kesehatan tradisional.
berat pada satu titik. ABI memiliki disposisi
Sedangkan untuk menempuh pendidikan
atau sikap yang baik. Respon yang
formal
diberikan
waktu
Tahun
kebijakan
sebelum
2014
dibutuhkan
103
V
Pemerintah
yang
tidak
singkat. Ditambah terdapat diskriminasi
Pemerintah 70
netral Nomor
terhadap 103
Peraturan
tahun
2014.
JURNAL KESEHATAN MASYARAKAT (e-Journal) Volume 4, Nomor 1, Januari 2016 (ISSN: 2356-3346) http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jkm
Dimana tidak sepenuhnya mendukung,
menetap.Ada beberapa anggota yang
namun juga tidak memberikan penolakan.
sudah tidak aktif namun tidak melaporkan
Pemahaman
dikarenakan
yang
mendalam,
dimiliki
pada
hasil
kurang penelitian
mengenai
belum
menyeluruh.
dengan
kebijakan Hal
intensitas
ini
Sedangkan
tersebut
domisili
hubungan
Asosiasi
terhadap Dinas Kesehatan Kota yaitu,
berkaitan
disposisi
pindah
misalnya.
disimpulkan tingkat pengetahuan yang diserap
sudah
asosiasi
yang
bermitra
dengan
Dinas
Kesehatan Kota, dan memiliki tanggung
digambarkan. Karena Pemahaman yang
jawab
kurang mendalam akan isi dan tujuan
pelanggaran-pelanggaran
kebijakan, maka dari itu respon yang
kepada Dinas Kesehatan Kota Semarang.
diberikan pihak ABI pun netral, sehingga
Anggaran dana / Anggaran Rumah
kecenderungan
sikap
yang
dapat
pelaporan
apabila
terjadi
di
lapangan
Tangga Organisasi, menjadi pedoman
disimpulkan yaitu positif.
bagi setiap implementor dalam bertindak.
Karakteristik Organisasi
Namun,
Berdasarkan
temuan
hasil
berdasarakan
informan,
keterangan
kedua
Asosiasi
wawancara, Komunikasi antara pengurus
pertanggungjawaban AD ART sebagai
dan
pegangan organisasi dalam beraktivitas
anggota
pada
masing-masing
organisasi kurang baik, sehingga masih
belum
perlu
pengobatan,
ditingkatkan.
Seperti
yang
kita
optimal.untuk Selama
pelaksanaan ini
standar
pahami, komunikasi yang rendah dari segi
pelaksanaan pengobatan komplementer
kuantitas
hanya mengacu pada Permenkes No.
maupun
kulitas,
pun
mempengaruhi kinerja program organisasi
1109/Menkes/IX/2007,
tersebut,
pelatihan yang pernah diberikan
termasuk
penyampaian
dan
materi
informasi. Ketika digali lebih mendalam, yang melandasi rendahnya komunikasi
Faktor Enabling
dan korrdinasi yaitu tidak semua anggota
Sumber Daya
memiliki
media
komunikasi
mendukung
untuk
diskusi
memperoleh
informasi
Sumber
maupun
kuantitatif,
daya
anggota
manusia ASPETRI
ecara wilayah
media
Kota Semarang kurang lebih sekitar 20
sosial, seperti yang diutarakan salah satu
orang, sedangkan ABI kurang lebih 29
informan utama, bahwa informasi yang
orang. Dari sini menggambarkan bahwa
didapat sebagian besar melalui diskusi
pencatatan
media sosial.Kedua, kesibukan anggota
berjalan dengan baik, padahal baik dari
dan
asosiasi
domisili
anggota
melalui
yang
yang
tidak 71
anggota
maupun
asosiasi
informan
tidak
triangulasi
JURNAL KESEHATAN MASYARAKAT (e-Journal) Volume 4, Nomor 1, Januari 2016 (ISSN: 2356-3346) http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jkm
mengakui
bahwa
realitanya
jumlah
perwakilan dari asosiasi yang hadir dalam
pengobat tradisional amat banyak. Namun terinventarisasi kebijakan,
belum sesuai
wawancara, dalam setiap pertemuan tim
tujuan
Pembina
pengobat
tradisional
yaitu
masing-masing asosiasi mendelegasikan
melakukan
5 orang yang kemudian dipercayakan
pembinaan dan sosialisasi yang masih
pada asosiasi siapa-siapa yang akan
minim. Selain itu, Sumber daya finansial
didelegasikan.
tenaga
yang
dalam
diperoleh
pemeliharaan,
alasan
semua
terkendala
jumlah
Dengan
dengan
pertemuan tidak lengkap, berdasarkan
Asosiasi
pembinaan,
untuk
Kemudian penyebab lain diperkuat
pelatihan,
oleh
kondisi
dimana
informasi
tidak
maupun uji kompetensi 100 % berasal
mampu sepenuhnya disampaikan kepada
mandiri dari organisasi yaitu berasal dari
seluruh
anggota
biaya
sebelumnya, yaitu tidak ada ruang untuk
pendaftaran calon anggota. Dikonfirmasi
menyampaikan dikarenakan pertemuan
oleh Dinas Kesehatan sebagai triangulan,
organisasi yang rendah intensitasnya.
tidak ada alokasi khusus untuk asosiasi.
Terlebih lagi apabila disampaikan melalui
Dana hanya digunakan untuk pembinaan
media sosial, dinilai tidak efektif karena
asosiasi maupun rapat koordinasi
masih banyak kekurangan.Salah satunya
Hubungan antar Organisasi
tidak
asosiasi
maupun
Belum semua organisasi terkait pengobatan
tradisional
yang
anggota
semua
karena
anggota
faktor
memiliki
alat
komunikasi pintar.
menjadi
Dikonfirmasi oleh Informan Utama
subyek penelitian menjalin komunikasi
kedua asosiasi, bahwa dalam pertemuan
dan
koordinasi.Hubungan
baik
terjadi
tidak semua memang bisa hadir. Hal ini
dan
Dinas
menunjukan bahwa komitmen anggota
Kesehatan Kota. Komunikasi bertujuan
untuk aktif dalam pertemuan tim Pembina
mempererat hubungan yang selanjutnya
pengobat
diteruskan
Penyebabnya
antara
ASPETRI,
menjadi
ABI,
koordinasi
untuk
tradisional yaitu
masih kurang
rendah. tegasnya
melakukan pembinaan kepada pengobat
peraturan.
tradisional, melakukan inspeksi mendadak
Pembina
ketika adanya pelaporan dan mengadakan
berlandaskan Surat Keputusan kepala
pertemuan
Dinas Kesehatan Kota Semarang, namun
minimal
1
tahun
sekali.
Meski
pembentukan
pengobat
tim
tradisional
Namun, kekurangan yang ditemukan yaitu
karena
tidak efektifnya dan efisien nya hasil
kegiatan-kegiatan nya kurang menarik, hal
pertemuan antara pihak DKK dan Asosiasi
ini
pengobat tradisional. Hal ini dikarenakan
ketertarikan tiap anggota asosiasi untuk 72
bisa
dalam
menjadi
konsep
pemicu
penerapan
kurangnya
JURNAL KESEHATAN MASYARAKAT (e-Journal) Volume 4, Nomor 1, Januari 2016 (ISSN: 2356-3346) http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jkm
hadir. Kemudian pengurus asosiasi yang
pengobatan
menunjuk delegasi anggota dalam setiap
komplmenter, yang dinilai lebih aman efek
pertemuan pun tidak mempertimbangkan
sampingnya. Dari segi sosio-ekonomi,
agar semua anggota minimum pernah
yaitu
hadir, yang terjadi yaitu hanya pengurus
pengobatan yang lebih terjangkau dinilai
itu saja yang selalu hadir. Maka dari itu
terdapat
dapat dikatakan bahwa surat keputusan
tradisional.
pembentukan program sudah ada, namun
Dukungan Ekonomi
target hasil pencapaian program kurang maksimal
dikarenakan
efektivitas
Selama
dan
asosiasi
belum
pada
pengobatan
masyarakat
pilihan
akan
pengobatan
ekonomi
organisasi
selama ini berasal mandiri dari organisasi, yaitu
ini
permintaan
Sumber
efisiensi. Sedangkan dengan pihak
selain
berasal
dari
uang
pangkal
lain,
pendaftaran anggota, uang iuran anggota,
pernah
sumbangan/donasi yang sifatnya tidak
menjalin komunikasi dan koordinasi.
mengikat, dan uang pendaftaran ujian sertifikasi. Tidak ada dana pembinaan
Faktor Reinforcing
maupun bantuan dari pihak pemerintah
Dukungan Sosial
seperti yang salah satu asosiasi harapkan. Dukungan Politik
Dinas Kesehatan Kota Semarang, Politeknik Kesehatan Surakarta Jurusan
Dukungan politik dari pemerintah,
Jamu, Politeknik Kesehatan Surakarta
sudah cukup mendukung. bukti nyata
Jurusan Akupuntur, Pengusaha Jamu dan
yaitu disusun nya Peraturan pemrintah
Balai
dan
Nomor 103 Tahun 2014 ini. Namun di
Pengembangan Tanaman Obat dan Obat
tingkat kota Semarang, belumnya program
Tradisional
pengobatan tradisional menjadi prioritas
Besar
dukungan
Penelitian
(B2P2TOOT) penuh
memberikan
terhadap
rencana
Dinas Kesehatan Kota.
implementasi PP Nomor 103 Tahun 2014 ini,
yang
mendukung
secara
langsung
apabila
KESIMPULAN 1. Faktor Predisposing
amat
nantinya
a. Pengetahuan
mengupayakan kerjasama koordinasi dan
kedua
asosiasi
komunikasi dengan Asosiasi Pengobat
mengintepretasikan isi dan tujuan
Tradisional. Bersama-sama memajukan
kebijakan berdasarkan perspektif
pelayanan
masing-masing
kesehatan
tradisional
pemahaman
Indonesia.
tersebut.
Dukungan sosio-kultural tergambar dari kebutuhan masyarakat akan alternatif 73
sesuai akan
kebijakan
JURNAL KESEHATAN MASYARAKAT (e-Journal) Volume 4, Nomor 1, Januari 2016 (ISSN: 2356-3346) http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jkm
b. Sikap
atau
pengobat
disposisi
asosiasi
tradisional
kurang
baik,belum
kebutuhan
akan
pelayanan
kesehatan tradisional.
semuanya
b. Dukungan ekonomi dari berbagai
mendukung. pemahaman akan isi
pihak belum ada. Sumber dana
dan tujuan.
organisasi
c. Karakteristik asosiasi belum siap
berasal
dari
dana
mandiri.
dalam rencana implementasi PP
c. .Dukungan
Nomor 103 Tahun 2014
yaitu
lingkungan
pembinaan
Politik
asoasiasi
2. Faktor Enabling
pengobat
a. Sumber daya manusia, secara
agenda untuk mengembangkan
kuantitatif kualitas,
maupun cukup
dari
baik.
segi
mutu
Secara
tradisional,
pelayanan
tradisional
maupun
kesehatan
belum
menjadi
kuantitatif, pengobat tradisional
prioritas
tersebar banyak di semarang
Kesehatan di Kota Semarang,
namun pendataan yang kurang.
Namun regulasi yang mengatur
Sedangkan secara kualitas belum
pengobatan
semua
ada.
pengobat
tradisional
SIPT.
Sedangkan
terdaftar
dari
dana
1.
mandiri
2.
badan pelaksana cukup baik,
asosiasi
terjadi
dengan
Tahun
2009
Masitah.
tentang
Pemanfaatan
Pengobatan
(BATTRA)
Dinas
di
Tradisional
Puskesmas
Surabaya.[Skripsi]. Fakultas
pengobat tradisional lain.Belum
Gundih
Surabaya:
Ilmu Sosial Ilmu Politik
Universitas Airlangga. 2012
terjalin dengan pihak lainnya.
3.
3. Faktor Reinforcing
Andika Rahayu, Dewi. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pemilihan
a. Dukungan sosial yang diberikan
Pengobatan Tradisional di Wilayah
kepada asosiasi cukup kondusif,
Kerja
serta adanya dukungan sosiokultural dan sosio-ekonomi dari yang
Effendi, Sistem
antara
Kesehatan Kota dan asosiasi
masyarakat
36
Kesehatan
b. Komunikasi dan koordinasi antar
hanya
sudah
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
organisasi.
namun
tradisional
DAFTAR PUSTAKA
Sumber Daya finansial di dapat asosiasi
pembangunan
menunjukan
74
Puskesmas
Muara
Siberut
Kecamatan
Siberut
Selatan
Kabupaten
Kepulauan
Mentawai
Tahun
2012.Mentawai.[Jurnal].
JURNAL KESEHATAN MASYARAKAT (e-Journal) Volume 4, Nomor 1, Januari 2016 (ISSN: 2356-3346) http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jkm
Padang:
Fakultas
Kesehatan
Masyarakat. 2012 4.
Departemen
Kesehatan
Republik
Indonesia.
Keputusan
Menteri
.
Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1076/Menkes/SK/VII/2003 Penyelenggaraan
tentang
Pengobatan
Tradisional. Jakarta: Depkes RI, 2003 5.
Departemen
Kesehatan
Republik
Indonesia.
Keputusan
Menteri
Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1076/Menkes/SK/VII/2003 Penyelenggaraan
tentang
Pengobatan
Komplementer-Alternatif di Fasilitas Pelayanan
Kesehatan.
Jakarta:
Depkes RI, 2007 6.
Kementerian Indonesia.
Kesehatan Peraturan
Republik Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional. Jakarta: Kemenkes RI, 2014 7.
Layanan Tradisional Diterapkan di 70 RD.
http://pointingonline.com/2014-
layanan-tradisional-diterapkan-di-70rs/ (diakses 15 Maret 2015 pukul 16.00 WIB) 8.
Kementerian
Kesehatan
Republik
Indonesia. Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2012. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2012 9.
Memperketat Aturan bagi Tukang Pijat.Tabloid Kontan Jakarta. Edisi 11 Januri 2015. Jakarta. 2015
75
