Efektivitas Pelayanan Izin Usaha Perdagangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado Deswina Dede Pratiwi Arie J. Rorong Joorie M. Ruru
ABSTRACT : This study aims to explain the effectiveness of trade license business services at the One Stop Investment and One Step Service (DPMPTSP) at Manado City in order to improve public service to the public. The licensing service is implemented by DPMPTSP of Manado City based on Mayor Manado Regulation No. 4 year 2017 on licensing and non licensing in DPMPTSP Manado City. This research uses descriptive method of qualitative approach with data collection technique which is done by observation, interview, and documentation technique. Number of informants as many as 9 people. In this research, we use the effectiveness measurement in terms of process approach according to Lubis and Huseini, which in this approach include 5 indicators as follows: (i) service efficiency, (ii) service procedure, (iii) employee responsiveness, (iv) coordination between leader and subordinate, (v) infrastructure facilities. The result of the research shows that the trade license business serivice in DPMPTSP of Manado City has not been maximal or not yet effective, it can be seen on the settlement of inappropriate trade business license, inadequate work space infrastructure, lack of technical team resulting in more work load, injustice or still distinguish one another where employees are more concerned with the friendship in providing services. Key words: Effectiveness, Service, Trade License Business
kehidupan
PENDAHULUAN Organisasi
dari
itu
pelayanan yang baik haruslah efektif dalam
organisasi yang mempunyai orientasi dan
pelaksanaannya. Pelayanan publik dapat
proyeksi
mengimplementasikan
dikatakan efektif apabila selama proses
seluruh program kerja yang telah ditetapkan.
kegiatan pelayanan dapat dilakukan dengan
Upaya
suatu
benar dan baik sesuai prosedur yang ada serta
organisasi, dapat dilakukan melalui konsep
memberi daya guna bagi yang menerimanya
efektivitas. Efektivitas adalah suatu ukuran
(masyarakat).
dalam
mengevaluasi
menyatakan
efektif
maka
adalah
yang
yang
masyarakat
jalannya
seberapa
jauh
target
Banyaknya jenis pelayanan publik
(kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah
menyebabkan perlu dilakukan batasan kajian
dicapai, yang mana target tersebut sudah
pada jenis pelayanan tertentu. Salah satu jenis
ditentukan terlebih dahulu. Suatu kegiatan
pelayanan publik yang mendasar adalah
dapat dikatakan efesien apabila dikerjakan
pelayanan di sektor administrasi perizinan.
dengan benar dan sesuai dengan prosedur,
Pelayanan
sedangkan efektif bila kegiatan tersebut
perizinan merupakan jenis pelayanan yang
dilaksanakan
dengan
benar
dan
dapat
cukup banyak permintaannya seperti Izin
memberikan
hasil
yang
bermanfaat.
Mendirikan Bangunan, Izin Uzaha Angkutan, Usaha
dalam
sektor
Perikanan,
administrasi
Berkaitan dengan kata efektif dalam hal ini
Izin
Izin
Usaha
pelayanan memberi peran besar dalam
Perkebunan, Izin Usaha Perindustrian, lebih
dikhususkan
lagi
tentang
Izin
Usaha
Perdagangan.
yang
oleh Tim Teknis yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur aparatur negara di Satuan Kerja
Dalam mendirikan sebuah usaha, hal
Perangkat Daerah (SKPD) lain sesuai dengan
tidak
bidang perizinan masing-masing.
boleh
dilewatkan
adalah
melengkapi perizinan usaha, salah satu diantaranya
adalah
Usaha
dilakukan oleh penulis, menunjukkan adanya
Perdagangan (SIUP). Adapun pengertian dari
beberapa masalah atau kendala dalam rangka
Surat Izin Usaha Perdagangan itu sendiri
penyelenggaraan
adalah suatu izin yang diberikan untuk dapat
perdagangan pada DPMPTSP Kota Manado
melaksanakan kegiatan Usaha Perdagangan
khususnya dalam mengurus penerbitan izin
sesuai
Menteri
yang dimana melewati standarisasi waktu
Perindustrian dan Perdagangan Republik
yang telah ditentukan. Kurangnya tim teknis
Indonesia
membuat
dengan
Surat
izin
Berdasarkan hasil penelitian yang
Keputusan
Nomor:
289/MPP/Kep/10/2001
pelayanan
lambatnya
suatu
izin
usaha
penyelesaian
Tentang “Ketentuan Standar Pemberian Surat
pelayanan kepada masyarakat yang ingin
Izin Usaha Perdagangan (SIUP)”,
yang
mengurus izin usaha perdagangan, sangat
kepastian
dirasakan bahwa jumlah personil pada tim
berusaha dan kepastian hukum, sehingga
teknis yang bertugas pada DPMPTSP Kota
pengusaha
melakukan
Manado masih kurang jika dibandingkan
kegiatannya merasa aman dan dilindungi.
dengan beban kerja yang ada. Prasarana yang
Maka
pandangan
tidak mendukung dimana ruangan kerja yang
mengenai adanya kesempatan berusaha dan
digunakan untuk pengurusan izin tidak
kesempatan hukum bagi dunia usaha, maka
memadai atau tidak sesuai dengan jumlah
perlu
kapasitas pegawai yang ada. Masyarakat
bertujuan
untuk
memberikan
tersebut
untuk
dalam
memperluas
Pemerintah
Republik
Indonesia
mengeluarkan perijinan bagi dunia usaha.
lebih memilih menggunakan jasa orang lain
Di Kota Manado, dalam rangka
atau orang dalam yang dikenal untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,
memudahkan dan mempercepat pengurusan
pemerintah
izin
memberlakukan
Peraturan
walaupun
berkas/dokumen
yang
Walikota Nomor 4 Tahun 2017 tentang
disediakan belum memenuhi persyaratan
Penyelenggaraan
Non
yang ada. Profesionalisme pegawai/petugas
Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan
yang belum optimal dan tidak sesuai dengan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
misi
Kota Manado yang meliputi 98 (sembilan
meningkatkan
puluh delapan) jenis pelayanan perizinan
ketepatan waktu dan profesionalisme.
Perizinan
dan
yang terdiri dari 70 (tujuh puluh) pelayanan
DPMPTSP
Dari
Kota
Manado
efektivitas
uraian
diatas,
yaitu
pelayanan;
peneliti
perizinan dan 28 (dua puluh delapan)
memandang perlu untuk membahas dan
pelayanan non perizinan. DPMPTSP dibantu
mengkaji lebih dalam mengenai kualitas
pelayanan Izin Usaha Perdagangan pada
Dalam
penelitian
mengenai
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
efektivitas pelayanan izin usaha perdagangan
Terpadu Satu Pintu Kota Manado. Atas dasar
di
latar belakang permasalahan tersebut, maka
Terpadu
peneliti tertarik mengangkat permasalahan
menggunakan
tersebut dalam suatu penelitian dengan judul:
pendekatan
“Efektivitas
Usaha
menurut Moleong (2007:6) adalah penelitian
Perdagangan pada Dinas Penanaman Modal
yang bermaksud untuk memahami fenomena
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
tentang apa yang dialami oleh subjek
Manado”.
penelitian
misalnya
LANDASAN TEORI
motivasi,
tindakan,
Pelayanan
Izin
Kantor
Badan
Pelayanan
Kota
Manado,
metode
Perizinan peneliti
kualitatif
deskriptif.Penelitian
perilaku, dan
dengan kualitatif
persepsi, sebagainya.
Kata efektif berasal dari bahasa
Penelitian ini dapat dilakukan secara holistik
inggris yaitu effective yang berarti berhasil
dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata
atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan
dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang
baik.
alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai
Kamus
ilmiah
mendefinisikan
efektivitas sebagai ketepatan penggunaan,
metode
hasil guna atau menunjang tujuan. Secara
Sugiyono
terminologi, efektivitas banyak digunakan
adalah
dalam mengukur ataupun menilai dari suatu
menggambarkan atau menganalisis suatu
pencapaian
hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk
tujuan
dan
sasaran
dari
pelaksanaan suatu kegiatan. Menurut Undang-undang Nomor 25
alamiah.
Sedangkan
(2014:22),
metode
metode
yang
membuat
kesimpulan
penelitian
ini
menurut deskriptif
digunakan
yang
lebih
bertujuan
untuk
luas, untuk
Tahun 2009 mendefinisikan pelayanan publik
mengungkapkan informasi kualitatif sehingga
sebagai :
lebih menekankan pada masalah proses dan
“Pelayanan publik adalah kegiatan atau
makna mendeskripsikan sesuatu masalah.
rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan
Sehingga dapat disimpulkan bahwa metode
kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan
penelitian deskripsi dengan jenis penelitian
perundang-undangan
warga
kualitatif merupakan penelitian sosial yang
negara dan penduduk atas barang, jasa,
mampu melihat serta mendeskripsikan hasil
dan/atau
penelitian
pelayanan
bagi
setiap
administratif
yang
disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”.
berdasarkan
Metode Penelitian
atau
fenomena yang ada dari obyek yang diteliti. Fokus Penelitian Penelitian
METODE PENELITIAN
kanyataan
ini
difokuskan
pada
pelayanan dalam pemberian izin usaha perdagangan di Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado. Adapun
dalam penelitian ini, efektivitas akan diamati
masyarakat dilihat dari persyaratan dan
dengan menggunakan pendekatan proses
kesederhanaan alur pelayanan.
(process approach) yang dikemukakan oleh
3.
Lubis dan Huseini (2009;66).
Responsivitas tanggap
Dalam pendekatan proses, efektivitas
pegawai;
pegawai
dalam
yaitu
daya
mendengar
keluhan dan memberikan pelayanan
diamati dengan melihat efisiensi dan kondisi
kepada
kesehatan dari suatu lembaga internal. Pada
menyangkut keramahan dan kemampuan
lembaga yang efektif, proses internal berjalan
petugas DPMPTSP Kota Manado dalam
dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian
memberikan
yang ada berjalan secara terkoordinasi.
perdagngan.
Pendekatan
ini
tidak
memperhatikan
4.
masyarakat.
Koordinasi
Hal
pelayanan
antara
ini
izin
juga
usaha
pimpinan
dan
lingkungan melainkan memusatkan perhatian
bawahan; yaitu hubungan yang terjadi
terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap
antara pimpinan dan tim pelaksana izin
sumber-sumber yang dimiliki oleh lembaga
usaha perdagangan ataupun antar tim
yang menggambarkan tingkat efisiensi serta
teknis lainnya.
kesehatan lembaga. Adapun
5.
indikator-indikator
yang
Sarana dan prasarana; yaitu kondisi fasilitas yang tersedia dalam menunjang
termuat dalam pendekatan proses, yaitu;
proses
1.
Efisiensi pelayanan; yaitu pelaksanaan
Manado,
pelayanan
dengan
keberadaan
dan
perbandingan yang terbaik antara hasil
menunjang
kemudahan,
(output) dan pemasukan (input). Adapun
proses
indikator efisiensi dalam pelayanan izin
kenyamanan bagi pengguna layanan.
yang
dilakukan
usaha perdagangan; a. Waktu
yaitu
izin
usaha
bahwa
waktu
pelayanan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya.
bahwa pengenaan biaya pelayanan harus ditetapkan secara wajar dan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
pelayanan
ini
pelayanan
juga
mencakup
fungsinya
dan
Kota
dalam
kelancaran memberikan
Informan dalam penelitian adalah orang-orang
yang
berpotensi
untuk
memberikan informasi tentang bagaimana
perdagangan pada DPMPTSP Kota Manado yang terdiri dari 9 (sembilan) orang yaitu; 1 (satu) orang Kepala Bidang Izin Usaha Perdagangan, 1 (satu) orang pegawai/petugas back office, 1 (satu) orang bagian Tim
Prosedur Pelayanan; yaitu kemudahan tahapan
hal
DPMPTSP
efektivitas pelayanan pemberian izin usaha
b. Biaya izin usaha perdagangan yaitu
2.
di
Informan
pelaksanaan
perdagangan
kerja
izin
usaha
perdagangan yang diberikan kepada
Tekins, 1 (satu) orang petugas loket, dan 5 (lima) orang Masyarakat yang telah membuat Surat Izin Usaha Perdagangan.
dari penggunaan metode observasi dan
Teknik Pengumpulan Data Teknik
pengumpulan
data
yang
wawancara dalam penelitian kualitatif.
digunakan adalah data primer dan data sekunder.data primer yaitu data yang di
Teknik Analisis Data
kumpulkan secara langsung dari sumber
Analisis
data
kualitatif
menurut
utamanya dan data sekunder yaitu data yang
Bognan dan Biklen (Moleong 2007:248),
bersumber dari penelitian orang lain atau data
adalah upaya yang dilakukan dengan jalan
berupa fakta atau tabel (Kantor). Menurut
bekerja dengan data, mengorganisasikan
Sugiyono (2014:224) teknik pengumpulan
data, memilah-milahnya menjadi satuan yang
data merupakan langkah yang paling strategis
dapat dikelola, mensistensikannya, mencari
dalam penelitian, karena tujuan utama dari
dan menemukan pola dan menemukan apa
penelitian adalah mendapatkan data.
yang penting dari apa yang dipelajari dan
Teknik
wawancara.
Menurut
Esterber
(Sugiyono 2014:231) wawancara merupakan pertemuan
dua
orang
untuk
memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.
bertukar
Kegiatan analisis menurut Miles dan
informasi dan ide melalui Tanya jawab,
Huberman (Silalahi, 2012 : 338-341) terdiri
sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam
dari empat alur kegiatan yang terjadi secara
suatu topic tertentu.
bersamaan, yaitu :
1. Teknik pengamatan/observasi. Menurut
1.
Pengumpulan
Data;
yaitu
dengan
Sutrisno Hadi (Sugiyono 2014:145)
melakukan
wawancara
mengemukakan
observasi
parasumber
data/informan
merupakan suatu proses yang kompleks,
berpedoman
suatu proses yang tersusun dari berbagai
pertanyaan yang dipersiapkan terlebih
proses biologis dan psikologis. Dua di
dahulu.
bahwa,
antara yang terpenting adalah proses-
2.
proses pengamatan dan ingatan.
pada
terhadap dengan
pertanyaan-
Reduksi Data; diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada
2. Teknik dokumentasi. Menurut Sugiyono
penyederhanaan, pengabstraksian, dan
(2014:240) dokumen merupakan cacatan
transformasi data kasar yang muncul
peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen
dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
bisa berbentuk tulisan, gambar, atau
3.
Penyajian
Data;
yaitu
sebagai
karya-karya monumental dari seseorang.
sekumpulan informasi tersusun yang
Dokumen
memberi
yang
berbentuk
karya
kemungkinan
adanya
misalnya karya seni, yang dapat berupa
penarikan kesimpulan dan pengambilan
gambar, patung, film, dan lain-lain.
tindakan. Melalui data yang di sajikan,
Studi dokumen merupakan pelengkap
kita melihat dan akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang
harus dilakukan lebih jauh menganalisis
pengurusan izin usaha perdagangan
ataukah
mengambil
yaitu satu hari berdasarkan SOP yang
berdasarkan
atas
didapat
4.
tindakan
pemahaman
dari
yang
ada. Indikator ini digunakan untuk
penyajian-penyajian
menilai bagaimana informan memberi
tersebut.
tanggapan terhadap ketepatan waktu
Penarikan Kesimpulan; yaitu makna-
yang diberikan pegawai DPMPTSP
makna yang muncul dari data harus diuji
Kota Manado dalam memberi pelayanan
kebenarannya,
izin
kekukuhannya
dan
usaha
perdagangan
kepada
kecocokannya, yakni yang merupakan
masyarakat.
validitasnya.
Melalui hasil wawancara dapat dilihat dari sebagian besar informan menilai
Hasil Penelitian
bahwa waktu dalam pengurusan izin
Setelah dirangkum, hasil penelitian
usaha perdagangan tidak tepat waktu
kemudian akan di deskripsikan sesuai dengan
atau tidak sesuai dengan standarisasi
indikator pengukuran efektivitas menurut
waktu
Lubis dan Huseini (2009;66) yakni sebagai
yang perlu dideteksi dalam pengukuran efektivitas pelayanan publik karena efisiensi itu berkaitan dengan pelayanan yang dilakukan dengan perbandingan yang terbaik antara hasil (output) dan pemasukan (input). Dimensi efisiensi terkait efektivitas pelayanan izin usaha perdagangan
pada
yang
DPMPTSP dapat
Kota
dideteksi
berdasarkan sub-sub indikator berikut: Waktu Pelayanan Waktu
ini
dan minimnya jumlah tim teknis dalam
Efisiensi merupakan salah satu dimensi
a.
ditentukan
diterima oleh pegawai begitu banyak
Efesiensi Pelayanan
Manado
telah
disebabkan karena beban kerja yang
berikut: 1.
yang
yaitu
izin
usaha
bahwa
waktu
pelayanan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya. Waktu yang digunakan pegawai DPMPTSP Kota Manado
b.
Biaya Pelayanan Biaya pelayanan adalah tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan atau segala biaya sebagai imbalan jasa yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk pengurusan izin usaha perdagangan pada DPMPTSP
Kota
Manado
tidak
dikenakkan biaya sama sekali, tentunya ini membuat kepuasan tersendiri bagi
pelaksanaan
perdagangan
pengurusan izin usaha perdagangan.
untuk menyelesaikan
masyarakat yang mengurus SIUP karena tidak perlu mengeluarkan biaya sama sekali
jika
dibandingkan
dengan
pengurusan izin lainnya. Indikator ini digunakan untuk menilai bagaimana informan memberi tanggapan terhadap
biaya yang ditetapkan oleh DPMPTSP
prosedur
Kota Manado dalam memberi pelayanan
disampaikan oleh pegawai.
izin
Melalui hasil wawancara dapat dilihat
usaha
perdagangan
kepada
persyaratan
yang
masyarakat.
dari sebagian besar informan menilai
Dari hasil penelitian yang dilakukan
bahwa prosedur pelayanan baik dari segi
terlihat
kejelasan
sebagian
besar
informan
persyaratan
administrasi
mengatakan bahwa dari segi biaya
maupun kesederhanaan alur pelayanan
dalam
izin usaha perdagangan sudah dapat
pengurusan
SIUP
sudah
dikatakan sangat baik dan efisien untuk
dikatakan
membantu
dalam
dipahami oleh masyarakat serta tidak
pengurusan izin usaha perdagangan,
mendapat kendala dalam memenuhi atau
dengan tidak adanya pungutan biaya ini
prosedur dan persyaratan pembuatan
dapat mendorong masyarakat untuk
SIUP.
masyarakat
lebih perduli lagi dengan pelayanan
2.
dan
3.
baik,
Responsivitas
Prosedur Pelayanan
tanggap
pelayanan
merupakan
dan
mudah
Responsivitas Pegawai
perizinan.
Prosedur
jelas
pegawai
pegawai
yaitu
dalam
daya
mendengar
keluhan dan memberikan pelayanan
rangkaian proses atau tata kerja yang
kepada
berkaitan satu sama lain, sehingga
menyangkut pelayanan yang diberikan,
adanya tahapan secara jelas dan pasti
keramahan pegawai, perilaku dan etika
serta cara-cara yang harus ditempuh
moral
dalam rangkaian penyelesaian suatu
DPMPTSP
Kota
pelayanan. Prosedur Pelayanan tidak
memberikan
pelayanan
hanya
perdagangan. Indikator ini digunakan
dituntut
untuk
menciptakan
masyarakat.
serta
Hal
ini
kemampuan
pegawai
Manado
memberikan kemudahan dan kejelasan
tanggap pegawai untuk memberikan
bagi masyarakat yang membutuhkan
pelayanan izin usaha perdagangan.
pelayanan yang baik. Kejelasan prosedur
Melalui hasil wawancara dapat dilihat
pelayanan disini dimaksudkan bahwa
dari sebagian besar informan menilai
masyarakat
setiap
bahwa daya tanggap pegawai dalam
serta
memberikan pelayanan sudah cukup
harus
baik
tahapan
yang
mereka
lalui yang
mereka
mendapatkan
keikhlasan pegawai dalam memberi
pelayanan yang diinginkan. Indikator ini
pelayanan, siap menanggapi keluhan
digunakan untuk menilai seberapa jauh
masyarakat, serta sudah menunjukkan
pemahaman
etika dan moral baik selama pemberian
untuk
masyarakat
mengenai
dari
keramahan
daya
persyaratan-persyaratan penuhi
dilihat
jauh
usaha
untuk
akan
seberapa
izin
dalam
keteraturan tetapi diutamakan untuk
mengerti
menilai
juga
dan
4.
pelayanan berlangsung walaupun tidak
pemberian pelayanan kepada masyarakat
semua pegawai yang menunjukkan sikap
artinya suatu pelayanan dapat dikatakan
yang sama.
efektif apabila
Koordinasi
antara
Pimpinan
dan
Bawahan
fasilitas sarana dan
prasarana yang
lengkap dan memadai serta tidak dapat
Koordinasi bawahan
antara
pimpinan
sangatlah
penting
dan
kendala dalam menggunakan fasilitas
dalam
yang disediakan, indikator ini digunakan
mewujudkan pelayanan yang efektif.
untuk
Membangun hubungan yang baik antara
menerima
pimpinan dan bawahan menunjukkan
fasilitas sarana dan prasarana dari
adanya timbal balik antara kedua belah
pelayanan izin usaha perdagangan pada
pihak. Indikator ini digunakan untuk
Dinas Penanaman Modal Pelayanan
menilai
Terpadu
apakah
informan
sudah
melakukan koordinasi yang baik antara pimpinan
dan
bawahan
memberikan
pelayanan
perdagangan
yang
izin
efektif
menilai
apakah
dan
Satu
dapat
Pintu
informan
menggunakan
Kota
manado
dengan baik atau tidak.
dalam
Setelah dilakukan wawancara didapat bahwa
usaha
sebagian besar informan menilai bahwa
kepada
penyediaan
sarana
dan
prsarana
masyarakat.
pelayanan perizinan pada DPMPTSP
Berdasarkan wawancara yang diperoleh
Kota Manado sudah menunjang dan
sebagian besar informan menyatakan
memadai,
bahwa
dan
kesulitan untuk menggunakan fasilitas
bawahan sudah berjalan dengan baik
yang disediakan oleh kantor karena
dilihat bagaimana pimpinan dengan
setiap pegawai sudah ditempatkan sesuai
bawahan menjalin hubungan yang baik,
dengan kemampuan dan ketrampilan
pimpinan memberi perhatian terhadap
masing-masing, tetapi untuk kondisi
pegawai, memberikan pengarahan dan
ruangan kerja yang ada pada back office
motivasi
kurang memadai untuk pegawai tempati.
koordinasi
kepada
pimpinan
semua
anggota
kelompok maupun individu agar dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama
serta
pimpinan dengan cara melalui pelaporan pekerjaan tiap bulan dan tahunnya. Sarana dan Prasarana
penunjang
tidak
mendapat
Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pelayanan izin usaha perdagangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tersedianya sarana dan prasarana adalah suatu
pegawai
KESIMPULAN DAN SARAN
adanya
pertanggungjawaban pegawai terhadap
5.
telah disediakannya
dalam
rangka
Kota Manado belum berjalan secara optimal dilihat
dari
aspek
efesiensi
waktu
penyelesaian dalam pengurusan Surat Izin
Kota
Usaha Perdangan tidak sesuai dengan waktu
memadai untuk pegawai tempati.
yang sudah ditentukan oleh DPMPTSP Kota Manado
dan
mementingkan
Manado
yang
masih
kurang
DAFTAR PUSTAKA
hubungan
keakrabatan dalam memberi pelayanan, serta tidak memadainya prasarana kantor seperti ruang bekerja pegawai yang terletak pada
Ainur, A. 2010. Reformasi Pelayanan Publik. Malang: Averroes Press. Dwiyanto, A. 2008. Mewujudkan Good
back office yang ada pada lantai dua
Governance
DPMPTSP Kota Manado, dimana ruangan
Publik.Yogyakarta:
tersebut terlalu kecil atau sempit untuk
University Press.
ditempati oleh semua petugas back office dan tim teknis.
Melalui
Pelayanan
Gadjah
Mada
Gie, T. L. 2002. Administrasi Perkantoran Modern. Yogyakarta: Liberty. Juniarso, R. 2009. Hukum Administrasi
Saran Berdasarkan
penelitian
yang
dilakukan, maka penulis memberikan saran– saran yang dapat meningkatkan efektivitas
Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik. Bandung: Nuansa. Kurniawan,
A.
pelayanan izin usaha perdagangan pada
Pelayanan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Pembaharuan.
Terpadu
Satu
Pintu
Kota
Manado,
2005.
Transformasi
Publik.
Yogyakarta:
Lubis, H & Martani H. 2009. Pengantar
diantaranya;
Teori Organisasi: Suatu Pendekatan
1.
Memperbaiki kembali soal manajemen
Makro. Jakarta:
waktu dalam penyelesaian izin usaha
Administrasi, FISIP UI. Bab 3.
perdagangan agar kedepannya lebih
A.
S.
2006.
Umum
Ilmu
Manajemen
Pelayanan
terwujudnya misi kantor DPMPTSP
Jakarta: PT. Bumi Aksara.
di
Indonesia.
Moleong, L. J. 2007. Metodologi Penelitian
waktu pelayanan.
Kualitatif.
Diberikan sanksi tegas kepada pegawai
Rosdakarya.
yang menunjukkan etika moral yang
3.
H.
tepat waktu lagi, hal ini dilakukan agar
Kota Manado yaitu mengenai ketepatan
2.
Moenir,
Departemen
Bandung:
PT.
Remaja
Mukarramah. 2016. “Efektivitas Pelayanan
tidak baik serta masih memberlakukan
di
hubungan keakrabatan dalam memberi
Terpadu Satu Pintu Kota Parepare
pelayanan izin usaha perdagangan.
(SINTAP) (Studi Kasus: Pemberian
Meninjau
Izin Trayek Angkutan Kota)”. Program
atau
merenovasi
kembali
Kantor
Ilmu
Pelayanan
Administrasi
Perizinan
prasarana kantor seperti ruangan kerja
Studi
Negara.
petugas back office dan tim teknis yang
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
ada pada lantai dua pada DPMPTSP
Universitas Hasanuddin Makassar.
Nur, S. 2011. “Efektivitas Pelayanan Publik pada
Kantor
Manunggal
Sistem Satu
Makassar”.
Administrasi Atap
Kota
Program
Tampubolon,
M.
P.
Operasional.
2004.
Manajemen
Jakarta:
Ghalia
Indonesia.
Studi
Administrasi Pembangunan. Program PascaSarjan. Fakultas Ilmu Sosial dan
Sumber lain :
Ilmu Politik. Universitas Hasanuddin
E-book
Makassar.
Dinas
Penanaman
Modal
dan
Pelayanan Terapdu Satu Pintu Kota
Ratminto & Atik S. 2012. Manajemen Pelayanan.
Yogyakarta:
Pustaka
Pelajar.
Manado tahun 2017. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan
Ridwan. 2007. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Riski, K. 2012. “Efektivitas Pelayanan Perizinan
di
Kantor
Pelayanan
Publik. Republik Indonesia. Peraturan Walikota No. 27
Tahun
2015
TentangPenyelenggaraan
Perizinan Terpadu Kabupaten Luwu
dan
Timur”.
Ilmu
Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T)
Ilmu
Kota Manado.
Program
Studi
Administrasi Negara. Fakultas
Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Hasanuddin Makassar.
Jakarta:
Perizinan
PT.
Raja
Grafindo Persada.
pada
Badan
Republik Indonesia. Peraturan Walikota No. 4
Siagian, S. P. 2001. Produktivitas Kerja Perusahaan.
Non
Perizinan
Tahun
2017
TentangPenyelenggaraan dan
Non
Perizinan
Perizinan
pada
Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan
Silalahi U. 2012. Metodologi Penelitian Social. Bandung: PT Refika Aditama.
Terpadu Satu Pintu Kota Manado. Republik
Indonesia.
Peraturan
Menteri
Soetopo, H. 2010. Perilaku Organisasi Teori
dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006
dan Praktik dalam BidangPendidikan.
Tentang Pedoman Penyelenggaraan
Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Sugiyono.
2014.
Metode
Penelitian
Kualitatif. Bandung: CV. Alfabeta. Surjadi.
2009.
Pengembangan
Republik
Indonesia.
Perindustrian
Keputusan dan
Menteri
Perdagangan
Kinerja
Nomor:
289/MPP/Kep/10/2001
Pelayanan Publik. Bandung: Refika
Tentang
Ketentuan
Aditama.
Pemberian
Surat
Perdagangan (SIUP).
Izin
Standar Usaha
