KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT HOLCIM INDONESIA TBK (“Perseroan”) Informasi ini dibuat dan ditujukan kepada Pemegang Saham Perseroan berdasarkan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
PT Holcim Indonesia Tbk Kegiatan Usaha Utama: Untuk mendirikan dan mengelola pabrik semen dan menjalankan segala usaha yang berguna sehubungan dengan usaha tersebut termasuk tetapi tidak terbatas pada pengangkutan dan pengolahan limbah berbahaya dan melaksanakan investasi di perusahaan-perusahaan lain. Kantor Pusat: Talavera Suite lantai 15, Talavera Office Park Jl. Letjen TB Simatupang No. 22 – 26, Jakarta 12430, Indonesia Telepon: (62-21) 2986 1000 Fax: (62-21) 2986 3333 Website: www.holcim.co.id Email:
[email protected] Apabila Anda mengalami kesulitan dalam memahami informasi yang termuat dalam Keterbukaan Informasi ini, atau keragu-raguan dalam membuat suatu keputusan, Anda dianjurkan untuk berkonsultasi dengan seorang perantara penjual saham, pengelola investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersamasama, bertanggung jawab penuh atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang termuat di dalam Keterbukaan Informasi ini, dan menjelaskan bahwa informasi yang tercantum di dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak diungkapkan di dalam Keterbukaan Informasi ini yang dapat menyebabkan informasi material yang tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar atau menyesatkan.
1
Jakarta, 11 Februari 2016 DEFINISI DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN “Akta Jual Beli”
:
Akta Perjanjian Jual Beli Saham No. 03, tanggal 10 Februari 2016 , antara Financiere Lafarge SA dan Perseroan, dibuat di hadapan Devi Yunanda, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.
“Bapepam” atau “Bapepam dan LK”
:
Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
“Euribor”
:
Kurs per tahun sebagaimana dikutip oleh Bloomberg sebagai Euro003M untuk Euro 2 hari kerja sebelum pembayaran bunga selanjutnya untuk periode sebagaimana disahkan oleh Pemberi Pinjamankepada Perseroan. Dalam hal Euro003M negatif, maka akan dianggap sebagai nol.
“FL”
:
Financiere Lafarge SA, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Perancis yang memiliki kantor terdaftar di 61, Rue des Belles Feuilles, Paris, 75116, Perancis.
“Hari Kerja”
:
Hari-hari, kecuali hari Sabtu atau Minggu atau hari libur nasional, dimana bank-bank komersial buka untuk beroperasi secara umum di Jakarta, Indonesia.
“LafargeHolcim”
:
LafargeHolcim Ltd (sebelumnya dikenal sebagai Holcim Limited), suatu perusahaan dari Swiss yang terbentuk dari hasil penggabungan antara Lafarge SA dan Holcim Ltd pada tanggal 10 Juli 2015.
“Masyarakat”
:
Pihak-pihak termasuk badan hukum, baik warga negara Indonesia ataupun warga negara asing dan badan hukum Indonesia ataupun badan hukum asing, baik yang berdomisili dan didirikan di Indonesia ataupun yang berdomisili dan didirikan di luar yurisdiksi Republik Indonesia.
“Menkumham”
:
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (atau sebutan sebelumnya / di masa yang akan datang yang dapat digunakan untuk menyebut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dari waktu ke waktu).
“Otoritas Jasa Keuangan” atau “OJK”
:
Suatu lembaga independen yang dibentuk berdasarkan UndangUndang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan atas kegiatan jasa keuangan pada sektor perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, institusi pembiayaan dan sektor-sektor institusi pembiayaan lainnya. Dimana sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan institusi yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban dari Bapepam dan/atau Bapepam dan LK untuk melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK. 2
“Pemberi Pinjaman”
:
Holderfin B.V., suatu perusahaan terbatas yang didirikan dan diatur berdasarkan hukum Belanda.
“Pemegang Saham”
:
Pihak-pihak yang memiliki kepentingan atas Saham Perseroan, baik dalam bentuk bilyet giro atau rekening penitipan bersama yang disimpan dan dikelola di rekening efek KSEI, yang terdaftar pada Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelola oleh Biro Administrasi Efek, yakni PT Datindo Entrycom.
“Peraturan No. IX.E.1”
:
Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
“Peraturan No. IX.E.2”
:
Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 Februari 2011, Peraturan No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
“Perjanjian Jual Beli Bersyarat”
:
Perjanjian Jual Beli Bersyarat tanggal 29 Desember 2015 antara Financiere Lafarge SA sebagai penjual dan Perseroan sebagai pembeli.
“Perseroan”
:
PT Holcim Indonesia Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka dengan kegiatan usaha utama untuk mendirikan dan mengelola pabrik semen dan menjalankan segala usaha yang berguna sehubungan dengan usaha tersebut termasuk tetapi tidak terbatas pada pengangkutan dan pengolahan limbah berbahaya dan melaksanakan investasi di perusahaan-perusahaan lain.
“POJK No. 32”
:
Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
“POJK No. 33”
:
Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
“PT LCI”
:
PT Lafarge Cement Indonesia, suatu perusahaan terbatas yang didirikan di Republik Indonesia, memiliki kantor terdaftar di Jalan Banda Aceh-Meulaboh KM 17 Gampong Mon Ikeun, Lhoknga, Aceh Besar.
“Undang-Undang Pasar Modal”
:
Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608, serta peraturan-peraturan pelaksananya.
I.
PENDAHULUAN
Dalam rangka memenuhi Peraturan No. IX.E.2 dan Peraturan No. IX.E.1, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berniat untuk membuat Keterbukaan Informasi ini untuk menyediakan informasi yang jelas dan lengkap kepada Pemegang Saham Perseroan (“Keterbukaan Informasi”). Perseroan telah membeli seluruh saham FL di dalam entitas anaknya, yaitu PT LCI (selanjutnya akan disebut sebagai “Transaksi”), sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Jual Beli Bersyarat dan Akta Jual Beli. Akta Jual Beli telah 3
ditandatangani oleh Perseroan dan FL pada saat penutupan Transaksi pada tanggal 10 Februari 2016 (“Penutupan”). Pada saat Penutupan, Perseroan wajib membeli secara efektif dari FL, dan FL sebagai pemilik yang sah secara hukum dan sebagai pemilik atas manfaat, menjual secara efektif kepada Perseroan seluruh saham berjumlah 1.948.040 lembar saham yang dimiliki oleh FL di dalam PT LCI (“Saham”), bebas dan bersih dari segala pembebanan dan disertai dengan seluruh hak dan manfaat yang melekat pada Saham. Transaksi merupakan suatu transaksi material berdasarkan Peraturan IX.E.2 dikarenakan jumlah nilai Transaksi berada di antara 20%-50% dari jumlah modal Perseroan berdasarkan laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2015. Dengan demikian, sesuai dengan Peraturan No. IX.E.2, Perseroan hanya diwajibkan untuk mengumumkan kepada Masyarakat, informasi spesifik sehubungan dengan Transaksi setidaknya pada 1 (satu) surat kabar yang berperedaran nasional di Indonesia dan mengirimkan bukti terkait pengumuman dalam surat kabar tersebut kepada OJK bersamaan dengan dokumen-dokumen pendukungnya paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak Penutupan. Lebih lanjut, Transaksi juga merupakan Transaksi Afiliasi berdasarkan Peraturan No. IX.E.1 dikarenakan kesamaan pemegang saham pengendali pada Perseroan dan FL, yakni LafargeHolcim. LafargeHolcim merupakan perusahaan Swiss yang muncul sebagai hasil penggabungan antara Lafarge SA dan Holcim Ltd pada 10 Juli 2015 (“Transaksi Penggabungan”). Pada tanggal 8 Desember 2015, KPPU telah menerbitkan surat terkait opini tidak berkeberatan atas Transaksi Penggabungan. Transaksi telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip kewajaran (arm’s length basis), dan Transaksi juga telah dinyatakan sebagai transaksi yang wajar berdasarkan sebuah pendapat kewajaran yang dikeluarkan oleh KJPP Jennywati, Kusnanto & Rekan, penilai independen yang terdaftar di OJK. Ringkasan dari pendapat kewajaran tersebut dimuat dalam Bagian IV Keterbukaan Informasi ini. Oleh karenanya, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, bersamasama dan masing-masing, dengan ini menyatakan bahwa Transaksi ini bukan merupakan Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1. Namun, dikarenakan Transaksi juga merupakan suatu Transaksi Material berdasarkan Peraturan No. IX.E.2, dengan demikian sesuai dengan angka 5.a.1 dari Peraturan No. IX.E.1, Perseroan hanya perlu untuk memenuhi persyaratan berdasarkan Peraturan No. IX.E.2 Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini untuk kepentingan Pemegang Saham Perseroan, demi menyediakan informasi spesifik sehubungan dengan Transaksi yang dilaksanakan oleh Perseroan berkaitan dengan hal tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan No. IX.E.2. II.
LATAR BELAKANG DAN MANFAAT DARI TRANSAKSI
Perseroan adalah penyedia bahan dan jasa atas bangunan berbahan dasar semen yang saat ini beroperasi di Indonesia, dengan menyediakan kebutuhan ritel domestik yang ekstensif dan pasar pembangunan perumahan nasional serta proyek-proyek komersil dan infrastruktur. 4
Transaksi ini bertujuan untuk mengembangkan dan mendorong pertumbuhan usaha Perseroan; sehingga setelah Transaksi diselesaikan, diharapkan dapat terjadi peningkatan daya saing Perseroan, kualitas pelayanan Perseroan, efisiensi pembelian barang modal untuk tujuan peningkatan pendapatan Perseroan, dan lebih memperkuat posisi Perseroan di industri semen, khususnya di wilayah Sumatera. Transaksi juga akan memfasilitasi konsolidasi usaha-usaha pembuatan dan penjualan semen, beton jadi dan bahan bangunan terkait lainnya milik LafargeHolcim di Indonesia di bawah Perseroan yang juga akan mendukung sinergi dan efisiensi. III.
INFORMASI MENGENAI TRANSAKSI
A. Obyek Transaksi Obyek dari Transaksi adalah 1.948.040 (satu juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu empat puluh) lembar saham di dalam PT LCI yang dimiliki oleh FL atau mewakili sekitar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dari PT LCI, bebas dan bersih dari seluruh pembebanan dan disertai dengan seluruh hak dan manfaat yang melekat padanya akan dijual ke Perseroan pada Penutupan. Perseroan tidak akan diwajibkan untuk menyelesaikan pembelian atas hanya sebagian dari Saham kecuali pembelian keseluruhan Saham diselesaikan secara bersamaan. B. Nilai Transaksi Berdasarkan Akta Jual Beli, total nilai transaksi yang harus dibayarkan adalah Rp2.138.933.197.129 (dua triliun seratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh tujuh ribu seratus dua puluh sembilan Rupiah) yang dibayarkan dalam mata uang Rupiah (“Nilai Transaksi”). Berdasarkan laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2015, Nilai Transaksi tersebut di atas melebihi 20% (dua puluh persen) tetapi tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah modal Perseroan. Oleh karena itu, Transaksi diklasifikasikan sebagai transaksi material sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan No. IX.E.2, yang perlu diumumkan ke Masyarakat pada setidaknya 1 (satu) surat kabar berperedaran nasional di Indonesia dan mengirimkan bukti pengungkapan pada surat kabar tersebut kepada OJK beserta dokumen pendukung terkait paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah Penutupan Transaksi. C. Pembiayaan Transaksi Sebagai tambahan, untuk tujuan pembiayaan Transaksi, Perseroan telah memperoleh dua fasilitas pinjaman dari Pemberi Pinjaman, yang merupakan pemegang saham pengendali Perseroan. Fasilitas pinjaman pertama sejumlah EUR 50.000.000 (“Pinjaman A”) dan fasilitas pinjaman kedua sejumlah EUR 100.000.000 (“Pinjaman B”). Pinjaman A dan 5
Pinjaman B dianggap sebagai satu rangkaian dengan Transaksi dan juga merupakan Transaksi Afiliasi berdasarkan Peraturan No. IX.E.1.
Ketentuan-ketentuan utama dari Pinjaman A dan B adalah sebagai berikut: 1. Tujuan: Perseroan akan menggunakan seluruh jumlah yang dipinjam berdasarkan Pinjaman A dan Pinjaman B untuk membeli saham PT LCI. 2. Pelunasan: Untuk Pinjaman A, Perseroan akan membayar Pinjaman A dengan cicilan tunggal, yang dimulai pada akhir tahun ke-5 sejak penarikan. Untuk Pinjaman B, Perseroan akan melunasi Pinjaman dengan dua kali cicilan, yaitu (i) 50% dari jumlah penarikan akan dilunasi pada akhir tahun ke-4 sejak penarikan, dan (ii) sisa 50% dari jumlah penarikan akan dilunasi pada akhir tahun ke-6 sejak penarikan. 3. Bunga: Untuk Pinjaman A, suku bunga yang dikenakan adalah pada tingkat 4.09% di atas Euribor. Sedangkan untuk Pinjaman B, suku bunga yang dikenakan adalah pada tingkat 4.29% di atas Euribor. 4. Pelunasan Dipercepat: Perseroan dapat, tanpa premi atau denda, melakukan pembayaran dipercepat atas Pinjaman A dan Pinjaman B secara sebagian atau seluruhnya bersamaan dengan bunga yang harus dibayar, dengan ketentuan bahwa Perseroan telah memberikan pemberitahuan tertulis 5 hari sebelumnya kepada Pemberi Pinjaman. 5. Peristiwa Cidera Janji: Peristiwa yang merupakan peristiwa cidera janji berdasarkan Pinjaman A dan Pinjaman B antara lain sebagai berikut: a. Jika Perseroan gagal melakukan pembayaran kepada Pemberi Pinjaman padasaat jatuh tempo dan harus dibayar atas jumlah pokok, bunga ataupun jumlah lainnya yang merupakan kewajiban Perseroan untuk membayarnya; b. Jika pernyataan dan jaminan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Pinjaman A dan Pinjaman B terbukti tidak benar, tidak akurat atau menyesatkan; c. Jika Perseroan gagal melaksanakan atau melanggar salah satu ketentuan dari Perjanjian ini; d. Jika Perseroan menjadi insolven atau tidak mampu untuk membayar utangnya saat jatuh tempo atau melakukan suatu tindakan kepailitan.
6
D. Pihak-Pihak dari Transaksi 1. Perseroan a. Sejarah Singkat Perseroan merupakan sebuah perseroan terbatas terbuka yang pertama kali didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia di bawah kerangka Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing, berdasarkan Akta Pendirian No. 53 tanggal 15 Juni 1971, dibuat dihadapan Abdul Latief S.H., Notaris di Jakarta, yang disahkan oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. JA.5/149/7 tanggal 23 September 1971 dan diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia No. 82 tanggal 12 Oktober 1971, Tambahan No. 466. Pada tanggal 6 Agustus 1977, Perseroan memperoleh pemberitahuan efektif dari Ketua Bapepam berdasarkan Surat No. SI-001/PM/E/1977 untuk Penawaran Umum atas 178.750 lembar saham. Pada tanggal 8 Agustus 1977, saham-saham ini telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perseroan mengubah statusnya dari perusahaan penanaman modal asing (PMA) menjadi perusahaan penanaman modal dalam negeri (PMDN) berdasarkan persetujuan dari Kepala Badan Koordinasi Pasar Modal No. 17/V/1988 tanggal 19 November 1988. Anggaran dasar Perseroan telah diubah dari waktu ke waktu, terakhir kali pada tahun 2015 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No.36 tanggal 19 Mei 2015, dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M. Kn., Notaris di Jakarta, dimana Perseroan mengubah anggaran dasarnya untuk memenuhi POJK No. 32 dan POJK No. 33. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0942178 tanggal 17 Juni 2015, dan didaftarkan pada Daftar Perusahaan No. AHU-3519839.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 17 Juni 2015. b. Kegiatan Usaha Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan usaha Perseroan adalah untuk bergerak terutama dalam kegiatan industri, perdagangan, pertambangan (bahan mentah dan bahan bakar industri semen),transportasi dan 7
pengelolaan limbah berbahaya serta untuk menanamkan modal di perusahaanperusahaan lain.
c. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Struktur permodalan dan struktur kepemilikan saham Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, berdasarkan Daftar Pemegang Saham tanggal 31 Desember 2015 yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan adalah sebagai berikut:
NAMA PEMEGANG SAHAM Holderfin B. V., Belanda Masyarakat Total
PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM
JUMLAH SAHAM 6.179.612.820 1.483.287.180 7.662.900.000
80,64% 19,36% 100%
JUMLAH SAHAM DITEMPATKAN (DALAM JUTA RUPIAH) 3.089.807 741.643 3.831.450
d. Dewan Komisaris dan Direksi Struktur Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 35 tanggal 19 Mei 2015, dibuat dihadapan Aryanti Artisari S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0941849 tanggal 16 Juni 2015, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Menkumham di bawah No. AHU-3519459.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 16 Juni 2015, adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Presiden Komisaris Wakil Presiden Komisaris Komisaris Komisaris Komisaris Komisaris Independen Komisaris Independen
: Kuntoro Mangkusubroto : Ian Thackwray : Daniel Bach : Patrick McGlinchey : Hendra Kartasasmita : John Daniel Rachmat : Kemal Azis Stamboel
Direksi Presiden Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur
: Gerhard W. Schutz : Derek Williamson : Francois Goulut : Mochamad Fazri Yulianto* : Jan Kunigk** : Kent Carson*** 8
Direktur Direktur Independen
: Wiwik Muji Wahyuni : Farida Helianti Sastrosatomo
Catatan: * Telah mengundurkan diri efektif pada tanggal 1 Juli 2015 ** Telah mengundurkan diri efektif pada tanggal 25 Januari 2016 *** Telah mengundurkan diri efektif pada tanggal 3 September 2015
2. FL FL adalah suatu perusahaan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Perancis, yang memiliki kantor terdaftar di 61, Rue des Belles Feuilles, Paris, 75116, Perancis dan terdaftar dalam Daftar Perdagangan dan Perusahaan Paris di bawah nomor 552 017 196. Kegiatan usaha utama FL antara lain: a.
b.
c.
pembelian, pemesanan dan penjualan atas setiap saham, saham rekanan atau hak perusahaan dalam jenis apapun di perusahaan atau usaha di Perancis ataupun luar negeri, baik yang sudah berdiri maupun yang masih akan didirikan; setiap bentuk investasi lainnya, penempatan dan penggunaan modalnya dalam bentuk surat utang, dana negara dan efek lainnya yang dapat dialihkan, pinjaman dan uang muka lainnya; dan untuk menjalankan kegiatan pembiayaan dalam grup dan memberikan bentukbentuk jaminan bukan uang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Perancis;
Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini, struktur pengurusan dari FL adalah sebagai berikut: President
: Patrice Tourliere
E. Informasi PT LCI 1. Sejarah Singkat PT Lafarge Cement Indonesia adalah sebuah perseroan terbatas terbuka yang didirikan di Negara Republik Indonesia dengan nama PT Semen Andalas Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 115 tanggal 11 April 1980, dibuat dihadapan Kartini Muljadi S.H., Notaris di Jakarta, dengan status sebagai perusahaan penanaman modal asing berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1967 sebagaimana diubah berdasarkan Undang-Undang No. 11 tahun 197o tentang Penanaman Modal Asing yang telah disahkan oleh Menkumham, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, berdasarkan Keputusan No. Y.A.5/556/18 tanggal 16 Desember 1980, yang telah didaftarkan ke Kantor Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh di bawah No. 171/1980 tanggal 29 Desember 1980, dan telah diumumkan di Berita Negara Republik Indonesia No. 34 tanggal 28 April 1981, Tambahan No. 340. 9
Perseroan kemudian mengubah namanya dari PT Semen Andalas Indonesia ke PT Lafarge Cement Indonesia berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 74 tanggal 18 Maret 2010, dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, S.H., M.H., M.Kn., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-17780.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 8 April 2010, telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan pada Menkumham berdasarkan daftar No. AHU0026212.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 8 April 2010, dan telah diumumkan diBerita Negara Republik Indonesia No. 18 tanggal 4 Maret 2011, Tambahan No. 3902. (“Akta No. 74/2010”) 2. Kegiatan Usaha Sesuai dengan Pasal 3 dari anggaran dasar PT LCI, ruang lingkup dari kegiatan usahanya adalah untuk bergerak terutama di bidang industri. 3. Permodalan dan Komposisi Pemegang Saham Struktur kepemilikan saham PT LCI sebelum dan sesudah Penutupan adalah sebagai berikut: Sebelum Penutupan:
NO
NAMA PEMEGANG SAHAM
JUMLAH SAHAM
1.
Financiere Lafarge
1.948.040
2.
PT Aroma Cipta Anugrahtama
100
Total
1.948.140
JUMLAH SAHAM DITEMPATKAN (DALAM JUTA RUPIAH) 122.385.613.000 atau setara dengan US$ 194.804.000. 6.282.500 atau setara dengan US$ 10.000. 122.391.895.500 atau setara dengan US$ 194.814.000.
PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM 99,99% 0,01% 100%
Setelah Penutupan: NAMA PEMEGANG SAHAM
JUMLAH SAHAM
1.
PT Holcim Indonesia Tbk
1.948.040
2.
PT Holcim Beton
100
NO
Total
1.948.140
JUMLAH SAHAM DITEMPATKAN (DALAM JUTA RUPIAH) 122.385.613.000 atau setara dengan US$ 194.804.000. 6.282.500 atau setara dengan US$ 10.000. 122.391.895.500 atau setara dengan US$ 194.814.000.
4. Direksi dan Dewan Komisaris
10
PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM 99,99% 0,01% 100%
Struktur Direksi PT LCI pada tanggal Keterbukaan Informasi berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 02 tanggal 10 Februari 2016, dibuat dihadapan Devi Yunanda S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut: Direksi Presiden Direktur Direktur Direktur Direktur
: Ika Tjondrodihardjo : Michel Nayah : Dhamayanti Suhita : Raden Ali Permadiono Sumedi
Struktur Dewan Komisaris PT LCI pada tanggal Keterbukaan Informasi adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris Utama Komisaris Komisaris
: Gerhard W. Schutz : Farida Helianti Sastrosatomo : Christian Pierre Herrault
5. Ringkasan Laporan Keuangan Selanjutnya, berikut adalah ringkasan informasi keuangan PT LCI untuk periode 2014 dan 2015 berdasarkan laporan keuangan dari Perseroan yang telah diaudit untuk periode 2014 dan 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited):
11
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN 30 SEPTEMBER, 2015 30-Sep-15
31-Dec-14
Jutaan Rp
Jutaan Rp
116,026
138,519
9,790
11,062
ASET ASET LANCAR Kas dan setara kas Piutang Usaha Piutang lain-lain Pihak berelasi Pihak ketiga Aset derivatif Persediaan Pajak dibayar dimuka Biaya dibayar dimuka dan uang muka Jumlah Aset Lancar
260
519
10,086
18,775
5,178
3,332
215,785
192,260
9,554
22,059
63,920
86,265
430,599
472,791
164,104
121,937
22,126
45,216
ASET TIDAK LANCAR Aset derivatif Tagihan pengembalian pajak Aset tetap – setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 606,602 juta 2,394,797
2,417,241
Properti tambang
pada tahun 2015 dan Rp 551,594 juta pada 2014
118,737
121,731
Goodwill
102,203
102,203
Aset tidak lancar lainnya
22,544
7,604
Jumlah Aset Tidak Lancar
2,824,511
2,815,932
JUMLAH ASET
3,255,110
3,288,723
12
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN 30 SEPTEMBER, 2015
30-Sep-15
31-Dec-14
Jutaan Rp
Jutaan Rp
225,425
250,892
LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS JANGKA PENDEK Hutang Usaha Pihak berelasi
20,230
Pihak ketiga Hutang Lain-lain Pihak berelasi
5,845
Pihak ketiga
-
Hutang pajak
5,961 99,749
6,151
4,004
Uang muka dari Pelanggan
12,749
14,008
Deposito
12,953
6,388
Biaya masih harus dibayar
90,663
61,648
528,000
255,000
Pinjaman jangka pendek Pinjaman jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun Pihak berelasi Tota Liabilitas Jangka Pendek
293,140
248,800
1,174,926
966,680
219,855
435,400
LIABILITAS JANGKA PANJANG Pinjaman jangka panjang –setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun pihak berelasi Liabilitas imbalan kerja
61,806
48,516
214,818
186,928
4,259
4,259
500,738
675,103
122,392
122,392
Tambahan modal disetor
983,062
983,062
Saldo laba
473,992
547,168
1,579,446
1,652,622
Liabilitas pajak tangguhan -neto Provisi jangka panjang Jumlah Liabilitas Jangka Panjang EKUITAS Modal Saham – nilai nominal Rp 62,825 (US$ 100) per saham Modal dasar,Modal ditempatkan dan disetor - 1,948,140 shares
Ekuitas yang diatribusikan kpd pemilik perusahaan Kepentingan non Pengendali
(5,682)
Total Ekuitas
1,579,446
1,646,940
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
3,255,110
3,288,723
13
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2015
PENJUALAN
30-Sep-15
30-Sep-14
Jutaan Rp
(Unaudited) Jutaan Rp
1,254,859
1,304,484
BEBAN POKOK PENJUALAN
996,063
1,057,379
LABA BRUTO
258,796
247,105
Beban usaha
(152,720)
(163,206)
Biaya bunga
(72,376)
(67,461)
Laba (rugi) selisih kurs - neto
(46,425)
8,605
Pendapatan bunga
1,195
Laba (rugi) transaksi derivatif
44,013
297 (57,552)
Lainnya - neto
(73,700)
RUGI SEBELUM PAJAK
(41,217)
747
BEBAN PAJAK
(29,703)
(1,094)
RUGI TAHUN BERJALAN
(70,920)
(32,559)
(31,465)
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN Pos yang tidak akan dikelompokan dalam Laba (rugi): Rugi pengukuran kembali aktuaria dari imbalan kerja setelah dikurangi pajak
(5,441)
TOTAL PENDAPATAN KOMPREHENSIVE TAHUN BERJALAN
(76,361)
(32,559)
(67,735)
(28,583)
RUGI BERSIH PERIODE BERJALAN YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA: Pemilik Perusahaan Kepentingan non Pengendali
(3,185)
(3,976)
(70,920)
(32,559)
(73,176)
(28,583)
TOTAL PENDAPATAN KOMPREHENSIVE PERIODE BERJALAN YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA: Pemilik Perusahaan Kepentingan non Pengendali
14
(3,185)
(3,976)
(76,361)
(32,559)
F. Dampak dari Transaksi Terhadap Keuangan Perseroan Berikut adalah ringkasan informasi keuangan terkonsolidasi proforma sampai dengan tanggal 30 September 2015 (dalam juta Rupiah) berdasarkan laporan keuangan dari Perseroan yang untuk periode 30 September 2015, yang telah ditelaah oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja:
15
16
17
18
Informasi terkait laporan kinerja keuangan terkonsolidasi telah dipersiapkan untuk menjelaskan dampak atas laporan posisi keuangan terkonsolidasi dari Perseroan dan entitas-entitas anaknya apabila Transaksi telah diselesaikan pada Penutupan. Informasi pada kinerja keuangan terkonsolidasi berasal dari sejarah laporan posisi keuangan terkonsolidasi Perseroan tanggal 30 September 2015 dan penyesuaian-penyesuaian kinerja, yang dipersiapkan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.
IV.
RINGKASAN DARI LAPORAN DAN PENDAPAT PIHAK INDEPENDEN ATAS TRANSAKSI
Kantor Jasa Penilai Publik (“KJPP”) Jennywati, Kusnanto & rekan (“JKR”) sebagai KJPP resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.09.0022 tanggal 24 Maret 2009 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di Bapepam dan LK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari Bapepam dan LK No. 05/BL/STTDP/B/2010 (penilai bisnis), telah ditugaskan oleh manajemen Perseroan untuk memberikan pendapat sebagai penilai independen atas kewajaran Transaksi dan nilai pasar wajar 99,99% saham LCI sesuai dengan surat penawaran dan/atau penugasan JKR No. JK/150709-002 tanggal 9 Juli 2015 dan No. JK/150709-005 tanggal 9 Juli 2015 serta addendum No. JK/151015001 tanggal 15 Oktober 2015 yang seluruhnya telah disetujui oleh manajemen Perseroan. 1. Ringkasan Laporan Penilaian 99,99% Saham LCI Ringkasan laporan penilaian 99,99% saham LCI sebagaimana tertuang dalam laporannya No. JK/SV/151223-001 tanggal 23 Desember 2015 adalah sebagai berikut: 1. Pihak-pihak yang Bertransaksi Pihak-pihak yang bertransaksi adalah Perseroan selaku pihak pembeli serta FL selaku pihak penjual. 19
2. Obyek Penilaian Obyek penilaian dalam laporan penilaian 99,99% saham LCI adalah nilai pasar wajar 99,99% saham LCI. 3. Tujuan dan Maksud Penilaian Tujuan penilaian adalah untuk memperoleh pendapat yang bersifat independen tentang nilai pasar wajar dari Obyek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 30 September 2015. Maksud dari penilaian adalah untuk memberikan gambaran tentang nilai pasar wajar dari Obyek Penilaian yang selanjutnya akan digunakan sebagai rujukan dan pertimbangan oleh manajemen Perseroan dalam rangka pelaksanaan Rencana Transaksi. 4. Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok Penilaian ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan laporan penilaian ini. Penilaian Obyek Penilaian yang dilakukan dengan metode diskonto pendapatan ekonomi mendatang didasarkan pada proyeksi laporan keuangan yang disusun oleh manajemen LCI. Dalam penyusunan proyeksi laporan keuangan, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan kinerja LCI pada tahun-tahun sebelumnya dan berdasarkan rencana manajemen di masa yang akan datang. JKR telah melakukan penyesuaian terhadap proyeksi laporan keuangan tersebut agar dapat menggambarkan kondisi operasi dan kinerja LCI yang dinilai pada saat penilaian ini dengan lebih wajar. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang JKR lakukan terhadap target kinerja LCI yang dinilai. JKR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi laporan keuangan berdasarkan kinerja historis LCI dan informasi manajemen LCI terhadap proyeksi laporan keuangan LCI tersebut. JKR juga bertanggung jawab atas laporan penilaian LCI dan kesimpulan nilai akhir. Dalam penugasan penilaian ini, JKR mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan. JKR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan penilaian tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penilaian. 5. Metode Penilaian yang Digunakan Metode penilaian yang digunakan dalam penilaian Obyek Penilaian adalah metode diskonto pendapatan ekonomi mendatang dan metode kapitalisasi kelebihan pendapatan. Metode diskonto pendapatan ekonomi mendatang dipilih mengingat bahwa kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh LCI di masa depan masih akan berfluktuasi sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha LCI. Dalam melaksanakan penilaian dengan metode ini, operasi LCI diproyeksikan sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha LCI. Pendapatan ekonomi mendatang yang dihasilkan berdasarkan proyeksi 20
laporan keuangan dikonversi menjadi nilai kini dengan tingkat diskonto yang sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai adalah total nilai kini dari pendapatan ekonomi mendatang tersebut. Metode kapitalisasi kelebihan pendapatan merupakan metode penilaian yang berdasarkan pada pendekatan neraca. Dengan metode ini, nilai dari semua komponen aset dan liabilitas harus disesuaikan menjadi nilai pasar atau nilai pasar wajarnya, kecuali untuk komponen-komponen yang telah menunjukkan nilai pasarnya (seperti kas/bank atau utang bank). Selain aset berwujud, nilai pasar aset takberwujud juga harus dihitung. Untuk menghitung nilai aset tak berwujud, terlebih dahulu dihitung nilai aset berwujud bersih dengan mengurangkan nilai pasar wajar kewajiban dari nilai pasar wajar aset berwujud (setelah semua nilai pada laporan posisi keuangan disesuaikan). Setelah itu, diperkirakan nilai pendapatan yang diharapkan per tahun dari nilai aset berwujud bersih tersebut dengan menggunakan tingkat pengembalian yang wajar. Sebagai langkah selanjutnya perlu dihitung pendapatan normal dari perusahaan yang dinilai dengan menyesuaikan laporan laba rugi komprehensif. Selisih antara pendapatan normal dengan pendapatan yang diharapkan merupakan kelebihan pendapatan yang dihasilkan oleh aset berwujud bersih. Nilai aset tak berwujud kemudian dihitung dengan cara mengkapitalisasikan kelebihan pendapatan tersebut dengan tingkat kapitalisasi yang sesuai. Langkah berikutnya adalah menghitung indikasi nilai pasar wajar saham dengan menjumlahkan nilai aset berwujud bersih dan nilai aset tak berwujud. Pendekatan dan metode penilaian di atas adalah yang JKR anggap paling sesuai untuk diaplikasikan dalam penugasan ini dan telah disepakati oleh pihak manajemen LCI. Tidak tertutup kemungkinan untuk diaplikasikannya pendekatan dan metode penilaian lain yang dapat memberikan hasil yang berbeda. Selanjutnya, nilai-nilai yang diperoleh dari tiap-tiap metode tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan. 6. Kesimpulan Berdasarkan hasil analisa atas seluruh data dan informasi yang telah JKR terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, maka menurut pendapat JKR, nilai pasar wajar Obyek Penilaian pada tanggal 30 September 2015 adalah sebesar Rp 2.150,27 miliar. 2. Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi Ringkasan laporan pendapat kewajaran atas Transaksi sebagaimana tertuang dalam laporannya No. JK/FO/160210-001 tanggal 10 Februari 2016 adalah sebagai berikut: 1. Pihak-pihak yang Bertransaksi Pihak-pihak yang bertransaksi adalah Perseroan selaku pihak pembeli serta FL selaku pihak penjual.
21
2. Obyek Transaksi Obyek transaksi dalam Pendapat Kewajaran atas Transaksi adalah transaksi akuisisi atas 99,99% saham LCI dari FL dan transaksi peminjaman dana dari Pemberi Pinjaman yang dilakukan oleh Perseroan. 3. Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Transaksi adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Transaksi dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan IX.E.1 dan Peraturan IX.E.2. 4. Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Transaksi pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan. Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, JKR menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Transaksi. Transaksi akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan. Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisa dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisa lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. JKR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Transaksi ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. 5. Pendekatan dan Prosedur Pendapat Kewajaran atas Transaksi Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Transaksi ini, JKR telah melakukan analisa melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas Transaksi dari hal-hal sebagai berikut: a. Analisa atas Transaksi; b. Analisa kualitatif dan kuantitatif atas Transaksi; dan c. Analisa atas kewajaran Transaksi. 6. Kesimpulan Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan pendapat kewajaran ini, penelaahan atas dampak keuangan Transaksi sebagaimana 22
diungkapkan dalam laporan pendapat kewajaran ini, JKR berpendapat bahwa Transaksi adalah wajar.
23
V.
INFORMASI TAMBAHAN
Untuk memperoleh informasi lanjutan terkait Transaksi, Para Pemegang Saham dari Perseroan dapat mengajukan pertanyaan kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan, pada Hari Kerja dan jam kerja Perseroan di alamat berikut: PT Holcim Indonesia Tbk. Kantor Pusat Talavera Suite lantai 15, Talavera Office Park Jl. Letjen TB Simatupang No. 22 – 26, Jakarta 12430, Indonesia Telepon: (62-21) 2986 1000 Fax: (62-21) 2986 3333 Website: www.holcim.co.id Email:
[email protected] U.p. Sekretaris Perusahaan Jakarta, 11 Februari 2016 Direksi Perseroan
24
