Sekretariat Negara Republik Indonesia
Keterangan Pers Presiden RI Mengenai Pengumuman Calon Menkes dan Wamen ESDM, Bogor, 13 Juni 2012 Rabu, 13 Juni 2012
KETERANGAN PERS PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MENGENAI PENGUMUMAN CALON MENTERI KESEHATAN, WAKIL MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, DAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI ISTANA BOGOR
PADA TANGGAL 13 JUNI 2012
Â
Â
Bismillahirrahmanirrahim,
Â
Saudara-saudara, hari ini, dengan didampingi oleh Saudara Wakil Presiden Republik Indonesia, saya akan mengumumkan calon menteri dan calon wakil menteri, serta dua orang yang akan menjabat di jajaran Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, yang insya Allah akan segera mengawali tugasnya setelah saya lantik.
Â
Sebagaimana Saudara ketahui, bahwa ada dua kekosongan jabatan, yaitu Menteri Kesehatan dan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, karena kedua pejabat tersebut telah wafat, dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sementara itu, ada dua pos di jajaran pemerintah yang saya pandang perlu dilakukan pengisian ataupun penyegaran. Pertama adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional, dan yang kedua adalah Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
Â
Sebelum saya sampaikan nama-nama yang akan saya berikan kepercayaan untuk menjabat di posisi-posisi itu, perlu saya sampaikan bahwa untuk calon Menteri Kesehatan dan calon Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, kedua-duanya secara terpisah tentunya, telah saya lakukan fit and proper test. Kedua-duanya juga telah mengikuti pemeriksaan kesehatan. Dari dua ujian itu, kita nyatakan dua-duanya lulus dan memenuhi syarat. Segera setelah menjabat pada posisi menteri dan wakil menteri, kedua-duanya akan menandatangani kontrak http://www.setneg.go.id
www.setneg.go.id
DiHasilkan: 9 February, 2017, 09:26
Sekretariat Negara Republik Indonesia
kinerja dan juga pakta integritas.
Â
Yang kedua, yang ingin saya sampaikan adalah berkaitan dengan isu atau debat yang beberapa saat yang lalu bergulir di masyarakat luas menyangkut jabatan wakil menteri. Saya ingin mengulangi penjelasan saya, yang pada saat saya mengangkat wakil menteri beberapa saat yang lalu, sebenarnya telah saya jelaskan.
Â
Presiden memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan pemerintahan. Itu yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dengan kewenangan itu, Presiden tentu bisa menyusun satu struktur pemerintahan yang dipandang efektif untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan itu. Dikukuhkanlah implementasi dari kewenangan Presiden yang ada dalam konstitusi kita itu dalam Undang-Undang Kementerian Negara. Di situ, Presiden diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mengangkat menteri dan wakil menteri.
Â
Oleh karena itu, saya angkatlah beberapa Wakil Menteri. Pertimbangan untuk mengangkat wakil menteri, saya ulangi lagi penjelasan saya yang dulu, ada sejumlah kementerian yang load, atau beban tugas menteri yang bersangkutan amat besar, misalnya Menteri Keuangan. Menteri Keuangan, di samping harus mengembangkan kebijakan-kebijakan di bidang keuangan, juga menghabiskan waktunya yang cukup banyak untuk membahas berbagai hal dengan DPR-RI, dan juga untuk menghadiri pertemuan kerja sama, konferensi dalam berbagai forum internasional, misalnya ASEAN, APEC, G-20, dan sebagainya. Oleh karena itu, agar kesemua tugas itu dapat dilaksanakan dengan baik, maka saya angkatlah wakil menteri.
Â
Demikian juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kementerian itu mengelola anggaran yang sangat besar, kemudian juga memiliki cakupan yang luas. Saya angkatlah wakil menteri. Kementerian Luar Negeri, lebih dari 30% waktu Menteri Luar Negeri berada di luar negeri, sedangkan dalam persidangan kabinet, dalam tugas membantu Presiden untuk pengembangan kebijakan luar negeri, sering diperlukan kehadiran pejabat utama di kementerian itu. Maka, saya angkatlah wakil menteri. Wakil menteri tentu berbeda dengan Sekjen, Dirjen, Irjen, karena wakil menteri pada hakikatnya adalah membantu menteri dalam policy making.
Â
Kita tentu memperhatikan kehematan. Artinya, biaya yang dikeluarkan untuk sejumlah wakil menteri itu sudah kita perhitungkan dengan manfaat yang riil, dari bekerjanya organisasi, bekerjanya pemerintahan. Dengan demikian, ada apa namanya, peliputan, dikatakan pemborosan yang besar, tidak seperti itu. Kita juga memperhatikan dengan seksama asas kehematan. http://www.setneg.go.id
www.setneg.go.id
DiHasilkan: 9 February, 2017, 09:26
Sekretariat Negara Republik Indonesia
Â
Tetapi, sebagaimana Saudara ketahui, undang-undang yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengangkat wakil menteri itu digugat di Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana sikap saya, sikap pemerintah sebelum-sebelumnya, saya menghormati hukum, saya taat asas, dan akan mengindahkan apa pun yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Banyak sekali di waktu yang lalu, Undang-undang dibatalkan atau sebagian pasalnya dibatalkan. Kita juga ikuti, taat, dan patuhi putusan Mahkamah Konstitusi itu. Dan tentunya, bicara Undang-undang. Itu yang menyusun DPR-RI dengan pemerintah. Oleh karena itu, menjadi sulit dimengerti, misalnya kalau baik pemerintah ataupun DPR menyalahkan undang-undangnya, kemudian menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi. Yang betul adalah manakala pemerintah dan DPR menganggap sebuah undang-undang sudah tidak cocok lagi, maka ada jalan untuk melakukan perubahan atas undang-undang itu. Itulah sistem yang kita anut. Dan sebagaimana Saudara ketahui, Mahkamah Konstitusi, dalam putusannya, justru mengatakan Undang-undang tentang Kementerian Negara itu tidak bertentangan dengan konstitusi. Artinya, kalau mau kita sederhanakan urusan ini, Presiden memiliki kewenangan untuk mengangkat wakil menteri.
Â
Justru dalam Undang-undang Kementerian, yaitu Penjelasan Pasal 10 itu yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, karena penjelasan pasal itu dianggap terlalu mengikat dan mencampuri terlalu teknis apa yang menjadi kewenangan Presiden. Atas putusan Mahkamah Konstitusi ini, saya segera menjalankannya. Dalam arti, Peraturan Presiden dan Keputusan Presiden untuk mengangkat wakil menteri itu yang merujuk Pasal 10, ulangi, Penjelasan Pasal 10 itu yang kita tiadakan. Dengan demikian, secara substansial sebenarnya tidak ada sesuatu yang luar biasa. Dan yang jelas, kewenangan ini sah dan berlaku, dan kemudian putusan MK menyangkut Penjelasan Pasal 10 juga kita jalankan.
Â
Saudara-saudara,
Â
Dengan penjelasan itu, maka saya akan menyampaikan nama-nama yang akan mengemban tugas penting di negeri ini untuk sekitar 2,5 tahun mendatang, atau sampai berakhirnya masa bakti Kabinet Indonesia Bersatu II. Utamanya, untuk jabatan menteri dan wakil menteri.
Â
Yang pertama, Menteri Kesehatan, saya percayakan kepada Ibu Dr. Ny. A. Nafsiah Mboi, SpA., MPH. Saya melihat kemampuan, pengalaman, dan juga pengabdian beliau di waktu yang lalu hingga sekarang, termasuk komitmen serta kerja nyata untuk memajukan kesehatan masyarakat dan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan itu. Oleh karena itu, saya pandang tepat dan cakap untuk mengemban tugas sebagai Menteri Kesehatan.
http://www.setneg.go.id
www.setneg.go.id
DiHasilkan: 9 February, 2017, 09:26
Sekretariat Negara Republik Indonesia
Â
Yang kedua, untuk Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, saya mempercayakan kepada Saudara Prof. Dr. Ir. Rudi Rubiandini Ria Suhatsyah. Yang bersangkutan saya nilai juga memiliki kecakapan, pengetahuan, pengalaman, sekaligus komitmen untuk memajukan sektor energi dan sumber daya mineral kita. Yang bersangkutan saya pandang, sebagaimana Almarhum Prof. Dr. Widjajono dulu, memiliki kecakapan untuk membantu Menteri ESDM mengembangkan kebijakan, program, dan rencana aksi, serta upaya nyata untuk meningkatkan pengelolaan energi dan sumber daya mineral yang baik, serta menjalankan apa yang menjadi kebijakan sekarang ini, "Gerakan Penghematan Energi Secara Nasional."
Â
Untuk Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, saya percayakan kepada Saudara Muhammad Chatib Basri, Ph.D. Yang bersangkutan sekarang ini menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Ekonomi Nasional, dan aktif di dalam memberikan pandangan-pandangan kepada pemerintah, yang berkaitan dengan ekonomi dan dunia usaha. Oleh karena itu, yang bersangkutan saya pandang cakap untuk mengemban tugas sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
Â
Saudara tahu, bahwa di era, ulangi, dalam keadaan dunia menghadapi krisis ekonomi yang baru ini, maka untuk menjaga pertumbuhan ekonomi kita, investasi dan perdagangan amat penting. Kedua wilayah ini harus kita jaga dengan baik karena situasi dunia berada dalam keadaan yang sulit. Oleh karena itu, kalau selama ini jabatan Kepala BKPM dirangkap, atau masih dirangkap oleh Menteri Perdagangan, maka saya berharap Menteri Perdagangan sekarang bisa fokus untuk mengembangkan perdagangan kita, agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga, sedangkan investasi saya percayakan kepada pejabat yang baru ini juga untuk meningkatkan peluang investasi di negeri kita.
Â
Sedangkan yang keempat, atau yang terakhir, Kepala Badan Pertanahan Nasional, saya percayakan kepada Saudara Hendarman Supandji, S.H. Permasalahan yang sering dihadapi oleh masyarakat luas, yang mengait kepada BPN adalah sengketa pertanahan, permasalahan hukum. Oleh karena itu, saya pandang tepat untuk mengangkat Saudara Hendarman Supandji, agar dalam upaya penyelesaian masalah konflik pertanahan, terutama yang mengait kepada aspek hukum ini bisa dilaksanakan dengan baik. Tentu, sebagaimana yang telah saya sampaikan kepada Saudara Hendarman Supandji, apa yang telah dilakukan oleh pejabat yang lama, Saudara Djojo Winoto Ph.D., dalam melaksanakan pembaharuan pertanahan dan agraria itu terus dilanjutkan, karena itu juga membawa manfaat yang nyata. Tetapi sekaligus permasalahan pertanahan yang terjadi di banyak tempat di negeri ini juga mendapatkan prioritas atau perhatian yang seksama untuk mengatasinya.
Â
Ada yang bertanya, Saudara Hendarman Supandji sudah tidak menjadi PNS apa tepat untuk memimpin lembaga ini? Saudara-saudara, perlu diketahui bahwa Lembaga Pemerintah Non-Kementerian http://www.setneg.go.id
www.setneg.go.id
DiHasilkan: 9 February, 2017, 09:26
Sekretariat Negara Republik Indonesia
itu bisa diisi oleh mereka yang berstatus pegawai negeri sipil, atau pejabat karier dengan syarat-syarat tertentu, ataupun mereka yang tidak berkategori pegawai negeri sipil. Dengan demikian, dibenarkan untuk mengangkat pejabat seperti itu.
Â
Itulah Saudara-saudara, yang ingin saya sampaikan, dan keempat pejabat itu insya Allah akan saya lantik besok dan setelah itu akan segera memulai tugas-tugasnya. Demikian penjelasan saya. Terima kasih.
Â
Â
Asisten Deputi Naskah dan Penerjemahan,
Deputi Bidang Dukungan Kebijakan,
Kementerian Sekretariat Negara RI
http://www.setneg.go.id
www.setneg.go.id
DiHasilkan: 9 February, 2017, 09:26
