PNPM Mandiri
Kesejahteraan
Pro Rakyat
Infrastruktur
Penaggulangan Kemiskinan
gotong royong
Sanitasi
Prioritas Pembangunan Sosialisasi
Fasilitator SPP UPK Irigasi
Generasi
Masyarakat
Kesejahteraan Pengelolaan
Musyawarah
MDG
Pasca Krisis
musyawarah Kegiatan keberlanjutan
akuntable
prasarana
PNPM RESPEK
Peta Sosial
Polindes
Perdesaan Kecamatan
Evaluasi
BLM
PNPM PISEW
Transparansi
PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan Penanggulangan Kemisninan
Perkotaan perencanaan BKAD pendidikan Swadaya
Musyawarah Pencairan
Partisipasi
Desa sarana
Pemberdayaan KSM
Gender
Perempuan Pelaksanaan
Pengembangan
Pemerintah Daerah
PNPM Peduli
Partisipatif
Kesehatan
Sekolah
Paket Informasi 2012 - 2013
MAD
Puskesmas
air bersih
daftar isi
Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia
2
PNPM Mandiri
4
Prinsip Dasar
6
Komponen dan Ruang Lingkup
8
Pengelolaan
10
Kelembagaan
12
Pendanaan
14
Pemantauan dan pengawasan
16
Sistim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
18
Program-program dan Cakupan Wilayah
20
Hasil Hingga Saat Ini
22
Peta Jalan PNPM Mandiri (Road Map)
29
5 Pilar Peta Jalan PNPM Mandiri
30
Kontak Kementerian
33
Daftar Istilah
34
UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA
Peningkatan kesejahteraan melalui penanggulangan kemiskinan merupakan prioritas utama pembangunan. Permasalahan kemiskinan di Indonesia antara lain: 1.
Jumlah penduduk yang berada di dalam garis kemiskinan pada September 2011 sebesar 29,89 juta atau 12,36% dari total penduduk Indonesia. Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,89 juta dari Maret 2011 (BPS diolah dari Susenas BPS). 2. Jumlah pengangguran terbuka di Indonesia masih cukup tinggi, mencapai 7,7 juta jiwa atau 6,56% dari total angkatan kerja (BPS Agustus 2012). 3. Akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan pemukiman, infrastruktur, permodalan/kredit, dan informasi bagi masyarakat miskin antar daerah belum merata dan terbatas. 4. Kawasan kumuh dan kantong-kantong kemiskinan di perkotaan masih banyak dan tersebar. Dengan permasalahan yang luas dan kompleks, kemiskinan perlu ditangani secara terpadu, terencana dan berkesinambungan. Oleh karena itu, sesuai dengan Perpres 15/2010, pemerintah mengembangkan tiga kelompok program kemiskinan, yang kemudian pada tahun 2011 ditambahkan Klaster 4 Program Pro Rakyat sesuai direktif Presiden, sebagai berikut:
Kluster Program-program Penanggulangan Kemiskinan Perpres No. 13 Tahun 2009 dilanjutkan dengan Perpres No. 15 Tahun 2010
Direktif Presiden
KLASTER I
KLASTER II
KLASTER III
KLASTER IV
Bantuan dan Perlindungan Sosial Berbasis Keluarga
Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil
Program Pro Rakyat
Mengurangi Beban Kehidupan dan Memperbaiki Kualitas Kehidupan Masyarakat Miskin
Meningkatkan Kapasitas Kelompok Masyarakat Miskin untuk Terlibat dalam Proses Pembangunan
Meningkatkan Tabungan dan Menjamin Keberlanjutan Usaha
Menyediakan Fasilitas Dasar Bagi Masyarakat Miskin dengan Harga Murah Melalui Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Sektoral pada Wilayah Tertentu
* Sesuai Inpres 15/2010 ada 3 klaster program penanggulangan kemiskinan di Indonesia
2
Anggaran dan Sasaran PNPM Mandiri tahun 2012*: PNPM Perdesaan
Rp 597,6 T
5.100 kecamatan
PNPM Perkotaan
Rp
1,7 T
1.153 kecamatan
PNPM Infrastruktur Perdesaan (RIS-PNPM)
Rp 150 M
187 kecamatan
PNPM Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW)
Rp 536,5 M
237 kecamatan
*Data Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012
Paket informasi ini selanjutnya difokuskan pada penjelasan mengenai Program Penanggulangan Kemiskinan pada Kelompok II, yaitu Pemberdayaan Masyarakat (PNPM Mandiri).
3
PNPM MANDIRI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri merupakan program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri telah dilaksanakan sejak tahun 2007, dimulai dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Keberhasilan PPK dan P2KP menjadi model pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di perdesaan dan perkotaan di lokasi PNPM Mandiri. PNPM Mandiri dimaksudkan untuk menjadi payung program penanggulangan kemiskinan dengan menggunakan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat (CDD). PNPM Mandiri resmi diluncurkan oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono di Palu, Sulawesi Tengah pada 30 April 2007 yang dilaksanakan hingga tahun 2015 dan sejalan dengan target pencapaian MDGs (Millennium Development Goals). Diharapkan, dalam rentang waktu 2007–2015, kemandirian dan keberdayaan masyarakat telah terbentuk sehingga keberlanjutan program dapat terwujud. Tujuan PNPM Mandiri adalah meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri dengan cara menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat–baik secara individu maupun berkelompok dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian serta kesejahteraan hidup dengan memanfaatkan potensi ekonomi dan sosial yang mereka miliki melalui proses pembangunan secara mandiri.
KATEGORI PROGRAM DALAM PNPM MANDIRI: PNPM MANDIRI
PNPM Perkotaan
PNPM Perdesaan
PNPM RIS
PNPM PISEW
Program Pendukung PNPM Perdesaan:
Program pendukung lainnya:
• • • • • • • •
• PNPM Peduli • PNPM Mandiri Sanimas (Perkotaan dan Program Sanitasi) • PNPM Mandiri Pamsimas • PNPM Mandiri Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PNPM PUAP) • PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan • PNPM Mandiri Pariwisata • PNPM Mandiri Perumahan dan Pemukiman
PNPM Generasi PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan PNPM Mandiri RESPEK (Papua) PNPM Mandiri BKPG (Aceh) PNPM Integrasi/P2SPP PNPM Mandiri Respek Pertanian PNPM Mandiri Pasca Bencana PNPM Mandiri Pasca Krisis
4
KEMENTERIAN PELAKSANA PROGRAM PNPM MANDIRI 1. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Kementerian Dalam Negeri bertanggung jawab atas pelaksanaan program PNPM Mandiri Perdesaan dan program-program pendukungnya (bekerjasama dengan kementerian terkait). 2. Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bertanggung jawab atas pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan, PNPM PISEW, dan PNPM Infrastruktur Perdesaan (bekerjasama dengan kementerian terkait).
PROSES PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PNPM MANDIRI
Proses Pemberdayaan Masyarakat Dalam PNPM Mandiri Pengorganisasian Masyarakat
Pemetaan Swadaya
4
3
5
Penyusunan Rencana
2 Mengenali Kemiskinan
Pelaksanaan Kegiatan
6 1
7
Sosialisasi Awal dan Musyawarah Masyarakat
Pemanfaatan & Pemeliharaan Hasil Kegiatan
5
.
PRINSIP-PRINSIP DASAR Dalam pelaksanaannya, PNPM Mandiri menekankan prinsip-prinsip dasar berikut ini: a.
Bertumpu pada Pembangunan Manusia Pelaksanaan PNPM Mandiri senantiasa bertumpu pada peningkatan harkat dan martabat manusia seutuhnya.
b.
Otonomi Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri, masyarakat memiliki kewenangan untuk berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola.
c.
Desentralisasi Kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah atau masyarakat sesuai dengan kapasitasnya.
d. Berorientasi pada Masyarakat Miskin Semua kegiatan yang dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung.
6
e.
Partisipasi atau Pelibatan Masyarakat Masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong-royong menjalankan pembangunan.
f.
Kesetaraan dan Keadilan Gender Laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan dan dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan tersebut.
g.
Demokratis Setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin.
h. Transparansi dan Akuntabel Masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggungjawabkan – baik secara moral, teknis, legal maupun administratif. i.
Prioritas Pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan, kegiatan mendesak dan bermanfaat bagi masyarakat dengan mendayagunakan secara optimal berbagai sumber daya yang terbatas.
7
j.
Kolaborasi Semua pihak yang berkepentingan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam menanggulangi kemiskinan.
k.
Keberlanjutan Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya untuk saat ini tetapi juga untuk masa yang akan datang dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
l.
Sederhana Semua aturan, mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan PNPM Mandiri harus sederhana, fleksibel, mudah dipahami, mudah dikelola serta dapat dipertanggungjawabkan oleh masyarakat.
KOMPONEN DAN RUANG LINGKUP Komponen Kegiatan dalam PNPM Mandiri Komponen-komponen kegiatan ini merupakan unsur utama yang harus ada di dalam setiap program PNPM Mandiri. Komponen-komponen tersebut adalah: •
Pengembangan Masyarakat Serangkaian kegiatan untuk membangun kesadaran kritis masyarakat yang terdiri dari pemetaan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat, perencanaan partisipatif, pengorganisasian, pemanfaatan sumber daya, pemantauan dan pemeliharaan hasil-hasil.
•
Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Berbentuk dana stimulan keswadayaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat untuk membiayai sebagian kegiatan yang telah direncanakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, terutama masyarakat miskin.
8
•
Peningkatan Kapasitas Pemerintah dan Pelaku Lokal Serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan pelaku lokal atau pemangku kepentingan lainnya agar mampu menciptakan kondisi yang kondusif dan sinergi positif bagi masyarakat terutama kelompok miskin dalam menjalani kehidupannya secara layak. Kegiatan terkait dalam komponen ini antara lain seminar, pelatihan, lokakarya, kunjungan lapangan yang dilakukan secara selektif, dan sebagainya.
•
Bantuan Pengelolaan dan Pengembangan Program Komponen bantuan pengelolaan dan pengembangan program meliputi kegiatan-kegiatan untuk mendukung pemerintah dan berbagai kelompok peduli lainnya dalam pengelolaan kegiatan seperti penyediaan konsultan manajemen, pengendalian mutu, evaluasi, dan pengembangan program.
Ruang Lingkup Kegiatan Ruang lingkup kegiatan PNPM Mandiri terbuka bagi semua kegiatan penanggulangan kemiskinan yang diusulkan dan disepakati masyarakat. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat berupa: • • • •
Penyediaan dan perbaikan sarana/prasarana lingkungan pemukiman, sosial dan ekonomi melalui kegiatan padat karya; Penyediaan sumber daya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin. Perhatian yang lebih besar perlu diberikan bagi kaum perempuan dalam memanfaatkan dana bergulir ini; Kegiatan terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama yang bertujuan mempercapat perncapaian target MGDs; Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan lokal melalui penyadaran kritis, pelatihan keterampilan usaha, manajemen organisasi dan keuangan serta penerapan tata kepemerintahan yang baik.
9
PENGELOLAAN Pengelolaan PNPM Mandiri terdiri dari persiapan, perencanaan partisipatif, pelaksanaan kegiatan, pengendalian, pengelolaan, pengaduan masalah, evaluasi, pelaporan, dan sosialisasi. a.
Persiapan Meliputi penyusunan kebijakan umum, penetapan lokasi, penyediaan dana serta penyediaan dan penempatan tenaga-tenaga konsultan dan fasilitator.
b.
Perencanaan Partisipatif Terdiri atas perencanaan di desa atau kelurahan, antar desa atau kelurahan (kecamatan) serta perencanaan koordinatif di kabupaten atau kota.
c.
Pelaksanaan Kegiatan Meliputi kegiatan pemilihan dan penetapan lembaga pengelola kegiatan, pencairan dana, pengerahan tenaga kerja, pengadaan bahan dan alat serta pelaksanaan kegiatan yang diusulkan.
10
d. Pengendalian Pengendalian dilakukan untuk menjamin pelaksanaan sesuai dengan tujuan dan sasaran program. e.
Pengelolaan Pengaduan Masalah Pengelolaan Pengaduan dan Masalah (PPM) PNPM Mandiri dimulai di tingkat yang terdekat dengan lokasi pengaduan agar penanganan dilakukan secepat mungkin dan sedekat mungkin dari lokasi pengaduan. Masyarakat, pemerintah dan seluruh pelaku terkait bertanggung jawab dalam pengelolaan pengaduan dan masalah.
f.
Evaluasi Kegiatan evaluasi dilakukan secara rutin dan berkala – baik oleh pengelola program maupun pihak independen seperti LSM, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan sebagainya.
g.
Pelaporan Pelaporan PNPM Mandiri dilaksanakan secara berkala dan berjenjang melalui jalur-jalur struktural (perangkat pemerintah) dan jalur fungsional (konsultan dan fasilitator).
h. Sosialisasi Kegiatan sosialisasi PNPM Mandiri dilaksanakan sepanjang pelaksanaan program ke berbagai pihak agar terbangun pemahaman, kepedulian serta dukungan terhadap PNPM Mandiri.
11
KELEMBAGAAN Struktur kelembagaan PNPM Mandiri terdiri dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha, fasilitator, konsultan pendamping dan pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam penanggulangan kemiskinan serta upaya pencapaian tujuan PNPM Mandiri. Sesuai dengan Perpres 15/2010 mengenai percepatan penanggulangan kemiskinan, pengendalian seluruh program kemiskinan, termasuk PNPM Mandiri dilaksanakan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang diketuai oleh Wakil Presiden Indonesia serta dibantu oleh Kelompok Kerja Pengendali (Pokja Pengendali) yang terdiri dari para pejabat Menko Kesra, Bappenas, Depdagri, Kementerian Pekerjaan Umum dan kementerian terkait lainnya yang terlibat dalam PNPM Mandiri. Dalam upaya meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan di tingkat Provinsi dan kabupaten/kota dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah. Pada tingkat provinsi, TKPK Provinsi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Di tingkat kabupaten/kota, TKPK berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.
12
Secara umum, struktur organisasi PNPM Mandiri adalah sebagai berikut: Kementerian/ Lembaga Terkait
Pusat Konsultan Nasional dan Regional
Provinsi
TNP2K Pokja Pengendali PNPM Mandiri
Satuan Kerja
SKPD Pelaksana Konsultan Provinsi
TKPK Provinsi
Satuan Kerja Kab./Kota
SKPD Pelaksana
TKPK Kabupaten/Kota
Fasilitator/Koordinator Kabupaten/Kota Satuan Kerja Kecamatan Desa/Kelurahan Fasilitator Kecamatan/Desa
BKAD MAD/K, UPK Lembaga Keswadayaan Masyarakat/ Tim Pelaksana Kegiatan Masyarakat Penerima Manfaat
Catatan:
SKPD = TKPK = BKAD = MAD/K = TNP2K = UPK =
Satuan Kerja Perangkat Desa Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Badan Kerjasama Antar Desa Musyawarah Antar Desa/Kelurahan/Kampung Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Unit Pengelola Kegiatan
13
Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK)
PENDANAAN SUMBER PENDANAAN PNPM MANDIRI PNPM Mandiri sebagai program bersama antara pusat dan daerah didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi atau Kabupten/Kota. PNPM Mandiri juga membuka peluang dukungan atau pendanaan dari sektor swasta, swadaya masyarakat dan berbagai lembaga. Dalam mengkoordinasikan dukungan hibah dari berbagai donor, pada tahun 2007 dibentuk Fasilitas Pendukung PNPM Mandiri (PNPM Support Facilicty atau PSF) yang diketuai oleh Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM Bappenas. Dukungan yang diberikan PSF kepada pemerintah berupa dukungan teknis yang terkait dengan perencanaan, kebijakan, managemen pengelolaan dan perencanaan keuangan dalam pelaksanaan PNPM Mandiri.
14
PENCAIRAN DANA PNPM MANDIRI Sistem Aliran Dana BLM PNPM Mandiri
Tata cara pencairan dana–baik APBN maupun APBD mengikuti ketentuan dan mekanisme pengelolaan keuangan negara yang berlaku. Khusus untuk Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) disalurkan secara langsung ke rekening kolektif masyarakat yang dibuka dengan sekurangkurangnya 2 (dua) spesimen anggota masyarakat penerima bantuan.
Rekening Khusus Bank Indonesia Rekening Sumber Dana Lain
Nasional
KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara)
Penyaluran dana BLM ke rekening masyarakat dan pemanfaatannya dilakukan secara bertahap atau sesuai kebutuhan dan jenis bantuannya. Jika dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan atau penyelewengan terhadap pelaksanaan PNPM Mandiri di lapangan atau terhadap pelaksanaan PNPM Mandiri di lapangan atau terhadap pemanfaatan dana BLM, maka Satuan Kerja (Satker) PNPM Mandiri berdasarkan masukan dan rekomendasi dari konsultan pendamping maupun pemerintah daerah setempat, dimungkinkan untuk membatalkan penyaluran dana BLM sebagian atau seluruhnya.
Bank Operasional Kabupaten Rekening Kolektif Masyarakat Bank-bank Pemerintah (BRI, BNI, dll) Kecamatan/Desa Masyarakat/Kelompok
DANA BLM YANG DIALOKASIKAN UNTUK PNPM MANDIRI Pagu Indikatif (dalam Rp Miliar) Tahun
PNPM Mandri Perdesaan
PNPM Mandiri Perkotaan
PNPM Mandiri (RIS PNPM)
PNPM Mandiri PISEW
2011
8.234,3
1.218,6
480,6
355,5
2012
8.889
1.414,7
150
355,5
2013
7.806,2
1.391,3
150
355,5
*Data berdasarkan “Daftar Lokasi BLM PNPM Mandiri 2013” ditetapkan oleh Pokja Pengendali pada tanggal 5 Oktober 2012.
15
PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN Pemantauan dan pengawasan PNPM Mandiri dilakukan untuk menjadi pelaksanaan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta memastikan dana digunakan sesuai dengan tujuan program. PNPM Mandiri menerapkan sistim pemantauan dan pengawasan sebagai berikut: •
Pemantauan dan Pengawasan Partisipatif oleh Masyarakat Masyarakat terkait dalam pemantauan dan pengawasan mulai dari perencanaan partisipatif hingga pelaksanaan PNPM Mandiri di tingkat desa sampai kabupaten atau kota.
•
Pemantauan dan Pengawasan oleh Pemerintah Kegiatan ini dilakukan secara berjenjang dan bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan PNPM Mandiri dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan prosedur yang berlaku serta dana dimanfaatkan sesuai dengan tujuan program
16
•
Pemantauan dan Pengawasan oleh Konsultan dan Fasilitator Pemantauan dan pengawasan ini dilakukan secara dari tingkat nasional, regional, provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan dan desa atau kelurahan. Kegiatan ini dilakukan secara rutin dengan memanfaatkan sistim informasi pengendalian program dan kunjungan rutin ke lokasi program. Pengawasan melekat juga dilakukan oleh fasilitator dalam setiap tahapan pengelolaan program dengan maksud agar perbaikan dan penyesuaian pelaksanaan program dapat segera dilaksanakan.
•
Pemantauan Independen oleh Berbagai Pihak Lainnya PNPM Mandiri membuka kesempatan bagi berbagai pihak lain, seperti LSM, universitas, wartawan yang ingin melakukan pemantauan secara independen terhadap PNPM Mandiri dan melaporkan temuannya kepada instansi terkait yang berwenang.
•
Kajian Keuangan dan Audit Untuk mengantisipasi dan memastikan ada atau tidaknya penyimpangan penggunaan dana, maka Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Kabupaten/Kota sebagai lembaga audit milik pemerintah akan melakukan pemeriksaan secara rutin di beberapa lokasi yang dipilih secara acak.
17
SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT SistEm pengelolaan pengaduan masyarakat dilaksanakan secara berjenjang dan menjadi tanggung jawab dari masyarakat, pemerintah, dan seluruh pelaku terkait di berbagai tingkatan. Pengaduan dan masalah dapat disampaikan kepada konsultan, fasilitator, staff pemerintah, LSM atau langsung ke alamat khusus. Masing-masing program PNPM dan sekretariat Pokja Pengendali PNPM Mandiri akan mencatat dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat tersebut.
18
Alamat Pengaduan PNPM Mandiri: PNPM Mandiri Perdesaan: Alamat Surat : Jl. Raya Pasar Minggu Km 19, Jakarta Telp : 7919 1684/ 7919 9648 Fax : (021) 7919 6118 SMS : 0857 1030 1234 Email :
[email protected] atau
[email protected] PNPM Mandiri Perkotaan: Alamat Surat : Jl. Danau Toba F3 No. 8 Bendungan Hilir, Jakarta Pusat Kotak Pos : 2222 JKPMT Telp : (021) 3790 02725 SMS : 0817 148 048 Email :
[email protected] PNPM Mandiri Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW): Alamat Surat : Jl. Tulodong Bawah II No. 24 Jakarta Selatan 12190 Telp : (021) 573 3323 Fax : (021) 522 2909 SMS : 0816 77 4500 Email :
[email protected] PNPM Mandiri Infrastruktur Perdesaan (RIS) PNPM Mandiri: Alamat Surat : Jl. Cipaku V No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12170 Telp/Fax : (021) 7395 673 SMS Center : 0813 2862 9901 Email :
[email protected] atau
[email protected] Sekretariat Pokja Pengendali PNPM Mandiri: Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Alamat Surat : Jl. Medan Merdeka Barat No. 3, Jakarta Pusat 10110 Telp/Fax : (021) 345 9077 SMS : 0853 111 31188 Email :
[email protected] Facebook : www.facebook.com/pengaduan.pnpm
19
PROGRAM-PROGRAM DAN CAKUPAN WILAYAH Program-program yang tercakup dalam PNPM Mandiri adalah program-program yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang berciri-ciri: a. Menggunakan pendekatan partisipasi masyarakat b.
Melakukan penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat
c. Kegiatan program dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat d.
Melakukan aksi positif bagi kaum perempuan
Program-program yang termasuk dalam PNPM Mandiri antara lain: PNPM Mandiri Perdesaan PNPM Mandiri Perdesaan ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat di perdesaan, Program ini dikembangkan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak 1998. Besar dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang dialokasikan ke kecamatan adalah sebesar Rp 900 juta – 3 Miliar, yang ditentukan berdasarkan rasio jumlah penduduk miskin dibandingkan jumlah penduduk di kecamatan tersebut. Setiap kecamatan akan mendapat BLM minimal selama tiga tahuan. Program pendukung PNPM Mandiri Perdesaan terdiri dari: • PNPM Generasi • PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan • PNPM Mandiri RESPEK (Papua) • PNPM Mandiri BKPG (Aceh)
20
• • • •
PNPM Integrasi/P2SPP PNPM Mandiri Respek Pertanian PNPM Mandiri Pasca Bencana PNPM Mandiri Pasca Krisis
Informasi lebih lanjut mengenai PNPM Mandiri Perdesaan dapat diperoleh melalui situs: www.pnpm-perdesaan.org. PNPM Mandiri Perkotaan PNPM Mandiri Perkotaan ditujukan untuk pengembangan pemberdayaan masyarakat di perkotaan. Program ini dikembangkan dari Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) yang telah dilaksanakan sejak 1999. Besar dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang dialokasikan ke kelurahan sebesar Rp 150 – 350 juta yang ditentukan berdasarkan jumlah persentasi kepala keluarga miskin dan jumlah penduduk di masing-masing kelurahan tersebut. Setiap kelurahan atau desa akan mendapat BLM minimal selama tiga tahun. Informasi lebih lanjut mengenai PNPM Mandiri Perkotaan dapat diperoleh melalui situs: www.pnpm-perkotaan.org. PNPM Mandiri Infrastruktur Perdesaan (RIS PNPM) RIS PNPM ditujukan untuk peningkatan akses masyarakat miskin di perdesaan terhadap pelayanan infrastruktur dasar perdesaan. RIS PNPM dititikberatkan pada desa tertinggal yang masih memiliki pelayanan infrastruktur yang rendah. Besar dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang dialokasikan ke desa adalah sebesar Rp 250 juta. Informasi lebih lanjut mengenai RIS PNPM dapat diperoleh melalui situs: www.rispnpm.org PNPM Mandiri Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PNPM Mandiri PISEW) PNPM PISEW merupakan bagian dari PNPM inti yang ditujukan untuk mengatasi ketimpangan antar wilayah melalui Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat. Besar dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang dialokasikan sebesar Rp 1,5 Miliar per kecamatan dan Rp 2 Miliar per kabupaten. Informasi lebih lanjut mengenai PNPM Mandiri PISEW dapat diperoleh melalui situs: www.pnpm-pisew.org
LOKASI PNPM MANDIRI TAHUN 2013 Items/Program
PNPM Mandiri Perdesaan
PNPM Mandiri Perkotaan
PNPM Mandiri IP
PNPM Mandiri PISEW
Jumlah Provinsi
32
33
4
9
Jumlah Kab/Kota
394
256
30
34
5.146
1.183
186
237
Jumlah Kecamatan
Data berdasarkan “Daftar Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri TA 2013” ditetapkan oleh Pokja Pengendali Pada 5 Oktober 2012
21
HASIL HINGGA SAAT INI Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang dimulai tahun 1998 dan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) yang dimulai tahun 1999, ditetapkan sebagai program perintis PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan sejak tahun 2007. Sampai tahun 2011, PPK dan PNPM Mandiri Perdesaan telah mengalokasikan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebesar Rp 29 Triliun. Sedangkan P2KP dan PNPM Mandiri Perkotaan hingga tahun 2011 telah mengalokasikan dana sebesar Rp 5,3 Triliun. Sampai saat ini, kedua program tersebut telah menghasilkan berbagai dampak poisitif terhadap peningkatan kapasitas, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Berikut adalah hasil pelaksanaannya: 1. Sasaran Program PNPM berpihak pada orang miskin. Hasil studi menunjukkan bahwa PNPM Mandiri Perdesaan memberikan dampak positif terhadap penurunan angka kemiskinan, peningkatan kesejahteraan keluarga dan peningkatan ketersediaan pelayanan umum untuk masyarakat. • Konsumsi per kapita keluarga di wilayah PNPM Mandiri Perdesaan meningkat hingga 9,1% • Dalam rentang waktu 2007 – 2012, konsumsi keluarga per kapita di kecamatan termiskin PNPM Mandiri Perdesaan meningkat 12,7% • Lebih dari 500.000 rumah tangga keluar dari kemiskinan. Hal ini menunjukkan kontribusi PNPM Mandiri Perdesaan dalam pencapaian tujuan MDG di Indonesia. Selain itu, lebih dari 300.000 orang yang tidak bekerja mendapatkan pekerjaan.
22
2.
Meningkatkan akses terhadap prasarana dasar, pasar, pusat-pusat pelayanan, fasilitas pendidikan dan kesehatan dan sumber air bersih. • Berdasarkan Sensus Infrastruktur Potensi Desa (PODES) yang dilakukan pada 2011: Masyarakat telah memiliki akses untuk pelayanan dasar kesehatan (poliklinik, puskesmas, puskesmas pembantu dan dokter) • Akses pelayanan dasar kesehatan telah tersebar di seluruh Indonesia meliputi Bali (100%), Jawa (98%), Sumatera (95%) dan Sulawesi (94%). Sementara akses pelayanan dasar kesehatan masih terbatas di beberapa wilayah perdesaan, antara lain Maluku (83%), Papua Barat (74%) dan Papua (59%) • Akses terhadap pendidikan dasar tersebar di wilayah perkotaan (98%) dan wilayah perdesaan (71%) di seluruh Indonesia.
Jenis Kegiatan
PPK (1998 – 2007)
Luas lahan pertanian/panjang jalan yang dibangun (km) # jembatan yang dibangun # sistem irigasi yang dibangun # sistem air bersih yang dibangun # MCK umum yang dibangun # bangunan sekolah yang dibangun atau diperbaiki # sarana kesehatan yang dibangun atau diperbaiki # unit listrik desa yang dibangun # kegiatan pendidikan yang didanai # kegiatan kesehatan yang didanai # kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan yang didanai # rumah yang dibangun R2PN
40.371 9.049 11.062 11.081 4.822 6.732 3.865 842 123.837 1.037 42.425
PNPM Perdesaan (2008 - 2011) 68.821 8.142 6.527 29.701 16.101 21.855 10.839 1.401 120.590 1.301 258.578 5.000
*sumber: PSF Progress Report 2011
Sedangkan PNPM Mandiri Perkotaan, hingga saat ini telah mendanai: Sub-kegiatan
UPP/PNPM Perkotaan (1999 – 2011)
Panjang jalan kampung yang dibangun (km) 31.100 Panjang selokan yang dibangun (km) 8.800 # rumah RTM yang dibangun 126.800 # unit sarana pembuangan sampah dan sanitasi yang dibangun 164.800 # sarana kesehatan yang dibangun 9.450 # kegiatan yang didanai oleh pinjaman bergulir 222.180 *sumber: PSF Progress Report 2011
23
3.
Tingginya tingkat pengembalian investasi. Menurut evaluasi ekonomi independen yang dilaksanakan pada tahun 2004 dan 2005 rata-rata EIRR (Economic Internal Rate Return) untuk total kegiatan adalah 53%. Evaluasi yang sama yang dilakukan tahun 2011 di 3 provinsi menunjukkan rata-rata EIRR sebesar 35%-50% Tingginya tingkat pengembalian ini merupakan hasil dari penciptaan berbagai kesempatan ekonomi dan aktivitas yang terjadi berkat pembangunan infrastruktur yang dibangun oleh komunitas PNPM Mandiri Perdesaan.
4.
Penghematan biaya yang signifikan dalam pembangunan. Biaya pembangunan infrastruktur program PNPM Mandiri Perdesaan terbukti hemat biaya. Dengan adanya partisipasi masyarakat dan sistem ‘bottom up’ dalam PNPM Mandiri, biaya pembangunan infrastruktur perdesaan pada umumnya rata-rata 15%-20% lebih murah dibandingkan dengan menggunakan jasa kontraktor. 85% sarana fisik yang dibangun berkualitas baik dan sangat baik.
5.
Memperluas kesempatan usaha dan membuka lapangan kerja baru • Sejak 1998-2009, tercatat 107,2 juta Hari Orang Kerja (HOK) dihimpun melalui pekerjaan jangka pendek PNPM Mandiri Perdesaan yang melibatkan lebih dari 9,9 juta pekerja yang berasal dari masyarakat pedesaan dengan honor yang sesuai dengan standar honor setempat. • Untuk lokasi yang telah menikmati program PNPM Mandiri sejak PPK II (2002–2005), tingkat pengangguran turun rata-rata 1,5%. • Dibukanya usaha/jasa transportasi oleh masyarakat menyusul terbangunnya jalan, jembatan, dan dermaga baru yang dikerjakan masyarakat dengan dana PNPM Mandiri Perdesaan.
24
6.
Pembangunan berbagai sarana/prasarana jalan, jembatan dan dermaga oleh komunitas PNPM Perdesaan juga telah menciptakan berbagai usaha kecil di bidang pelayanan dan transportasi.
7.
Dampak signifikan terhadap kenaikan belanja rumah tangga perdesaan. Untuk lokasi yang telah menikmati program PNPM Mandiri sejak PPK II (2002 – 2005), Hasil studi di kecamatan program (PPK II), belanja rumahtangga naik hingga 11% dibanding lokasi lain. Semakin lama kecamatan menerima bantuan program, semakin besar peningkatan belanja rumahtangganya.
8.
Meningkatkan kapasitas, kinerja lokal dan kelembagaan, serta pembelajaran demokrasi–pembentukan model perencanaan dan pembiayaan partisipatif.
A. PNPM Mandiri Perdesaan • Masyarakat Indonesia di lebih dari 42.300 desa di lokasi PNPM Mandiri Perdesaan telah berpartisipasi dalam proses demokrasi, berpartispasi dalam perecanaan dan pengambilan keputusan menyangkut alokasi dana bagi pembangunan publik di desa masing-masing. Berkat pelatihan guna meningkatkan kapasitas yang diberikan program PNPM Mandiri Perdesaan, 82% warga lokal menyatakan telah memiliki kemampuan dan kapasitas diri. • Hingga November 2011, total modal kegiatan pinjaman bergulir PNPM Mandiri Perdesaan secara nasional sebesar Rp 6,6 triliun. Dana pinjaman bergulir ini diberikan kepada 439.974 kelompok (310.673 kelompok SPP dan 129.301 kelompok UEP) dengan jumlah peminjam lebih dari 4 juta orang. • Sekitar 74% dari peserta yang hadir dalam musyawarah perencanaan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan kelompok masyarakat yang paling miskin di desanya. Lebih dari 70% tenaga kerja untuk kegiatan pembangunan sarana/ prasarana PNPM Mandiri Perdesaan berasal dari kelompok paling miskin. • Partisipasi perempuan dalam berbagai pertemuan dan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan terus meningkat, yaitu mencapai 45% dan partisipasi warga miskin meningkat hingga 50%.
25
• PNPM Mandiri Perdesaan mengalokasikan maksimal 25% dana kegiatan untuk dana perguliran yang dikenal dengan Simpan Pinjam kelompok Perempuan (SPP), di mana dana ini di manfaatkan oleh kaum perempuan untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan pendapatan untuk memajukan usaha kecil mereka. • Pada beberapa lokasi PNPM Mandiri Perdesaan swadaya masyarakat bisa mencapai 17% dana BLM (Bantuan Langsung untuk Masyarakat). Namun, angka ini mengalami penurunan hampir 6% setelah tahun 2007 akibat adanya perubahan kebijakan program yang tidak lagi mensyaratkan kontribusi swadaya sebagai prasyarat untuk proyek-proyek utama. • Tingginya komitmen pemerintah daerah terhadap pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan. Semua kabupaten yang berpartisipasi dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan menyediakan dana bersama pelaksanaan program dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan besar kontribusi lebih dari 30-40% dari total dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat.
B. PNPM Mandiri Perkotaan • Sebanyak 8.446 KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) di lokasi PNPM Mandiri Perkotaan telah berpartisipasi dalam proses demokrasi, berpartispasi dalam perecanaan dan pengambilan keputusan menyangkut alokasi dana bagi pembangunan publik di desa masing-masing. • Hingga Desember 2011, total dana kegiatan pinjaman bergulir di PNPM Mandiri sebesar Rp 530 milyar. Dana pinjaman bergulir ini diberikan kepada 323.939 kelompok dengan jumlah peminjam lebih dari 1,6 juta orang. • Sampai dengan 2011, total dana sosial yang terserap melalui PNPM Mandiri Perkotaan sebesar Rp 145,1 miliar. Penyerapan dana sosial antara tahun 2007 dan 2008 diperuntukkan bagi peningkatan SDM, kesehatan, beasiswa dan santunan sosial/hibah. • Alokasi pemanfaatan dana BLM untuk santunan sosial/hibah adalah yang terendah dan nilainya akan terus berkurang. Kecenderungan ini dinilai positif karena sesuai dengan kebijakan baru di tahun 2008, PNPM Mandiri Perkotaan mendorong agar pemanfaatan dana sosial tidak lagi bersifat hibah melainkan memiliki dampak yang berkelanjutan di masyarakat. • Partisipasi perempuan dalam berbagai pertemuan dan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan terus meningkat. Lebih dari 39% perempuan turut berpartisipasi dalam perencanaan dan kegiatan, sementara 40% masyarakat yang hadir dalam berbagai pertemuan adalah kaum perempuan. • Tingginya komitmen pemerintah daerah terhadap pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan. Kontribusi Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan mencapai 70% dari total dana pelaksanaan kegiatan di kelurahan.
26
9.
PNPM Generasi merupakan program pendukung PNPM Perdesaan yang didukung oleh Pemerintah Indonesia sejak 2007 untuk mempercepat pencapaian MDG terkait dengan kesehatan ibu dan anak serta pelayanan pendidikan dasar. • PNPM Generasi memperkenalkan sebuah inovasi dalam pemanfaatan dana BLM dengan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat (CDD) untuk memberikan motivasi kepada masyarakat dalam mencapai 12 indikator yang menjadi prioritas kebutuhan terkait dengan pendidikan dan kesehatan ibu dan anak. • Masyarakat yang didampingin oleh fasilitator PNPM, bekerja sama dengan berbagai penyedia layanan kesehatan dan pendidikan mengidentifikasi peluang lokal untuk meningkatkan akses serta pelayanan pendidikan dan kesehatan. • Pada tahun 2012, PNPM Generasi memperluas wilayah kerjanya di 8 provinsi, 42 kabupaten dan 369 kecamaran. • Dalam 3 tahun pelaksanaan program, PNPM Generasi telah mendorong menurunnya angka kurang gizi hingga 9,5% dibandingkan dengan lokasi non PNPM Generasi. Selain itu, terlihat ada peningkatan pastisipasi sekolah tingat SD dan SMP mencapai 22–35% lebih tinggai dari lokasi non PNPM Generasi. • PNPM Generasi memberikan dampak lebih besar di wilayah sulit seperti Nusa Tenggara Timur (NTT). Pada tahun ketiga pelaksanaan program, jumlah anak dengan berat bada kurang menurun hingga 20%, jumlah anak dengan tinggi di bawah rata-rata (stunting) menurun 21% dan jumlah anak dengan berat badan sangat rendah menurun hingga 33% dibandingkan dengan lokasi non Generasi. Selain itu, PNPM Generasi juga telah mendorong peningkatan tingkat pendaftaran di SMP hingga 29%. • Terkait dengan kesehatan ibu dan anak, PNPM Generasi telah memberikan dukungan dan penyuluhan tentang nutrisi kepada 1,6 juta ibu dan anak; membantu lebih dari 1 juta balita mendapatkan asupan Vitamin A; membantu 770.000 wanita hamil mendapatkan asupan zat besi, memberikan imunisasi kepada lebih dari 365.000 anak dan membantu lebih dari 185.000 anak yang menderita berat badan kurang; memberikan pelatihan dan dukungan operasional kepada lebih dari 59.000 kader kesehatan. • Dalam hal pendidikan, PNPM Generasi memberikan bantuan kepada 382.000 murid SD dan SMP yang kurang mampu dalam bentuk beasiswa, bantuan dana untuk biaya transportasi ke sekolah dan seragam; menyediakan buku paket bagi 556.000 siswa SD dan SMP yang kurang mampu. • Dalam proses pelaksanaannya, PNPM Generasi mengajak kaum perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait dengan layanan kesehatan dasar dan pendidikan – rata-rata 67% peserta yang hadir dalam pertemuan sosialisasi program, perencanaan, pemantauan adalah perempuan.
27
28
PETA JALAN PNPM MANDIRI (Road Map) Peta Jalan PNPM Mandiri (PNPM Road Map) diperlukan untuk merumuskan dengan jelas masa depan dan berbagai strategi yang akan digunakan oleh Pemerintah dan masyarakat bagi keberlanjutan program-program pemberdayaan masyarakat di Indonesia. Naskah usulan Peta Jalan disusun sejak bulan Agustus 2011 oleh Kelompok Kerja yang terdiri dari Pokja unit Kebijakan klaster II (TNP2K) bersama anggota Sekretariat Pokja Pengendali (Kemenko Kesra) yang telah melakukan berbagai review dan konsultasi dengan unsur pemerintah, pelaku dan masyarakat secara umum. Terdapat 3 sasaran penting dalam penyusunan naskah Peta Jalan ini yaitu: (i) tersusunnya arah, prinsip, kriteria, indikator dan panduan untuk keberlanjutan; (ii) tersusunnya standar proses dan contoh praktek yang baik guna meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelaksanaan program pemberdayaan dan; (iii) tersusunnya strategi koordinasi antar klaster dan program guna memperkuat keberlanjutan lembaga masyarakat yang mandiri, akuntabel serta peran Pemerintah Daerah dan masyarakat secara umum. Dengan memakai pendekatan pokok yakni melakukan transformasi pemberdayaan dari sebuah program menjadi sebuah gerakan sosial, naskah usulan Peta Jalan menetapkan tiga capaian berkesinambungan yakni capaian berupa masyarakat BERDAYA (community participation) menuju masyarakat MANDIRI (community Institution) dan tujuan akhir berupa masyarakat yang MADANI (community engagement). Acuan utama dalam menyusun langkah kebijakan (action plan) ini adalah arahan Wakil Presiden Republik Indonesia mengenai keberlanjutan PNPM Mandiri (Maret, 2012) yang menjadi pedoman pokok dalam menjabarkan 5 pilar kebijakan dalam naskah usulan Peta Jalan PNPM Mandiri. Peta Jalan membutuhkan seperangkat sarana untuk dapat diimplementasikan. Oleh karena itu, disusunlah Langkah Kebijakan Pelaksanaan Peta Jalan PNPM Mandiri (PNPM Road Map Action Plan) berupa serangkaian usulan kebijakan yang dinilai paling strategis untuk memastikan terjadinya capaian program pemberdayaan masyarakat yang berdaya, mandiri dan madani sebagaimana yang dituangkan dalam naskah berikut ini.
29
5 Pilar Peta Jalan PNPM Mandiri 1. Pilar Integrasi Pemberdayaan Masyarakat Integrasi Perencanaan Pembangunan Partisipatif PNPM Mandiri telah memperkuat partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan pembangunan. Keberlanjutan dari penguatan tersebut akhirnya ditentukan oleh terintegrasinya prinsip, mekanisme dan tata kelola yang dipromosikan PNPM Mandiri ke dalam prinsip, mekanisme dan tata kelola perencanaan pembangunan di daerah. Rencana pembangunan masyarakat yang difasilitasi PNPM Mandiri diinetgrasikan dengan Perencanaan Reguler (satu desa/ kelurahan, satu rencana) agar diakomodasi oleh Kabupaten/Kota. 2. Pilar Keberlanjutan Pendampingan (Fasilitator) Keberlanjutan Pendamping dan Fasilitasi yang Efektif Salah satu unsur keberhasilan PNPM Mandiri terkait erat dengan fasilitasi dan pendampingan masyarakat yang efektif. Dalam Temu Nasional PNPM Mandiri dideklarasikan upaya memperkuat kapasitas dan kompetensi pendamping masyarakat sebagai ujung tombak pemberdayaan masyarakat, serta pengakuan profesi dan kinerja mewujudkan kewirausahaan sosial. Pengakuan profesi fasilitator pemberdayaan masyarakat melalui sertifikasi, uji kompetensi, perbaikan standar imbalan kerja/renumerasi, merupakan upaya untuk memelihara investasi dan mengembangkan aset sumberdaya manusia.
30
3. Pilar Penguatan Kelembagaan Masyarakat Penguatan Kapasitas & Status Hukum Lembaga Masyarakat Lembaga Masyarakat yang dibentuk oleh program-program pemberdayaan masyarakat yang telah menyerap banyak sumberdaya dan sumberdana memerlukan penguatan dalam kapasitas dan status hukumnya. Tanpa kebijakan tersebut, capaian yang telah diperoleh selama bertahun-tahun lambat laun dapat saja berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Penguatan diperlukan guna menghindari risiko gagalnya investasi modal sosial yang telah dicurahkan oleh Pemerintah selama ini. 4. Pilar Peran Pemerintah Daerah Peningkatan Integrasi dan Koordinasi Pusat & Kemitraan Pusat–Daerah Mendorong peningkatan peran Pemerintah Daerah tidak saja akan mengurangi beban Pemerintah Pusat, melainkan sekaligus memperkuat kapasitas dan kualitas Pemerintah Daerah. Dalam penyelenggaraan pembangunan umumnya dan program pemberdayaan masyarakat khususnya, Pemerintah Pusat perlu secara bertahap mengalihkan berbagai dukungan serta pengelolaan kepada Pemerintah Daerah. Sebaliknya, Pemerintah Daerah diharapkan mampu untuk mengembangkan inisiatif dalam mengembangkan program-program pemberdayaan masyarakat di wilayahnya. 5. Pilar Peningkatan Tata Kelola, Transparansi dan Akuntabilitas Tata Kelola yang Efektif & Responsif Tata kelola yang baik (good governance) telah ditetapkan sebagai salah satu penanda (legasi) yang penting dari penyelenggaraan program pemberdayaan masyarakat di Indonesia. Dengan demikian, diperlukan kebijakan ‘percepatan’ dalam menginternalisasi prinsip dan mekanisme Tata Kelola, Transparansi dan Akuntabilitas, sehingga menjadi komponen yang secara inheren melekat dalam setiap tahap dan model penyelenggaraan pembangunan.
31
DAFTAR KONTAK KEMENTERIAN/LEMBAGA Kementerian Dalam Negeri Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Alamat : Jl. Pasar Minggu Km. 19, Jakarta 12072 Telp : (021) 384 6391, (021) 384 6113 Fax : (021) 384 9422 Website : http://www.depdagri.go.id/ atau http://www.pmd.depdagri.go.id Email :
[email protected] Kementerian Pekerjaan Umum Direktur Jenderal Cipta Karya Alamat : Jl. Pattimura No. 20, Jakarta Selatan, 12110 Telp/Fax : (021) 727 965 78 Website : http://ciptakarya.pu.go.id/v2/
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat No. 3, Jakarta Pusat Telp : (021) 345 9444 Website : http://www.menkokesra.go.id/ Email : deputi
[email protected] Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Kepala BAPPENAS Bidang Kemiskinan, Ketenaga Kerjaan dan Usaha Kecil Menengah Alamat : Jl. Taman Suropati No. 2 Telp : (021) 319 36207 Fax : (021) 2533 707 Website : http://www.bappenas.go.id/ Email :
[email protected] TNP2K (Tim Nasional Percepatan Pengentasan Kemiskinan) Sekretariat Wakil Presiden Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Alamat : Jl. Kebon Sirih No. 35, Jakarta Pusat 10110 Telp : (021) 391 2812 Fax : (021) 391 2513 Website : http://tnp2k.go.id/ Email :
[email protected] Kementerian Komunikasi dan Informatika Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta Pusat 10110 Telp/Fax : (021) 385 7974 Website : http://www.kominfo.go.id Sekretariat Pokja Pengendali PNPM Mandiri Alamat : Jl. Merdeka Barat No. 3 Gedung Utama Lt. 2 Jakarta Pusat 10110 Telp : (021) 386 0565 Fax : (021) 352 4695 Website : http://www.pnpm-mandiri.org Email :
[email protected] PNPM Support Facility (PSF) Alamat : Jl. Diponegoro No. 72, Menteng. Jakarta 10310 Telp : (021) 3148 175 Fax : (021) 3190 3090 Website : http://www.pnpm-support.org Email :
[email protected]
33
DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH
APBD
Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah
APBN
Anggaran Pendapatan & Belanja Nasional
BAPPENAS
Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional
BKAD
Badan Kerjasama Antar Desa
BLM
Bantuan Langsung Masyarakat
BPKP
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BPS
Badan Pusat Statistik
BRI
Bank Rakyat Indonesia
BNI
Bank Negara Indonesia
Bupati
Kepala Kabupaten
Camat
Kepala Kecamatan
CDD
Community Driven Development
(Pembangunan Berbasis Masyarakat)
DIPA
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
EIRR
Economic Internal Rate of Return
HOK
Hari Orang Kerja
Inpres Instruksi Presiden JMC
Joint Management Committee (Komite Manajemen Bersama)
Kabupaten
Pembagian wilayah di bawah provinsi
Kecamatan
Pembagian wilayah di bawah kabupaten atau kota
Kemenko Kesra
Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
KMW
Konsultan Manajemen Wilayah
KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi
KPPN
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
KSM Kelompok Swadaya Masyarakat LSM
Lembaga Swadaya Masyarakat
M&E
Monitoring & Evaluasi 34
MAD/K
Musyawarah Antar Desa/Kelurahan/Kampung
MCK
Mandi Cuci Kakus
MD
Musyawarah Desa
MDG
Millennium Development Goals
(Tujuan Pembangunan Milenium)
Menko
Menteri Koordinator
Perpres
Peraturan Presiden
PJOK
Penanggungjawab Operasional Kegiatan
PMD
Pemberdayaan Masyarakat Desa
PMU
Project Management Unit (Unit Manajemen Proyek)
PNPM Mandiri
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
PNPM Mandiri BKPG
PNPM Mandiri Bantuan Keuangan Pemakmue Gampong
PNPM Mandiri DTK
PNPM Mandiri Daerah Tertinggal dan Khusus
PNPM Mandiri Generasi
PNPM Mandiri Generasi Sehat dan Cerdas
PNPM Mandiri IP/RIS
PNPM Mandiri Infrastruktur Perdesaan/RIS PNPM
PNPM Mandiri LMP
PNPM Mandiri Lingkungan Mandiri Perdesaan
PNPM-MKP
PNPM Mandiri Kelautan Perikanan
PNPM Mandiri Pamsimas
PNPM Mandiri Pembangunan Air Minum dan Banitisi Berbasis Masyarakat
PNPM Mandiri Pariwisata
PNPM Mandiri Pariwisata
PNPM Mandiri Perdesaan
PNPM Mandiri Perdesaan
PNPM Mandiri Perkotaan
PNPM Mandiri Perkotaan
PNPM Mandiri PISEW
PNPM Mandiri Pembangunan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah
PNPM Mandiri PUAP
PNPM Mandiri Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan
PNPM Mandiri P2SPP
PNPM Mandiri Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif
PNPM Mandiri RESPEK
Rencana Strategis Pembangunan Kampung 35
PNPM Mandiri Sanimas
PNPM Mandiri Perkotaan dan Program Sanitasi
Podes
Potensi Desa
Pokja Pengendali
Kelompok Kerja Koordinator PNPM Mandiri Tingkat Nasional
PPK
Program Pengembangan Kecamatan
PPM
Pengelolaan Pengaduan Masalah
PSF
PNPM Support Facility
PU Kementerian Pekerjaan Umum P2KP
Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
RKPDes
Rencana Kerja Pembangunan Desa
RLF
Revolving Loan Funds (Pinjaman Dana Bergulir)
Road Map
Peta Jalan
RPJMDes
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
RTM Rumah Tangga Miskin Satker
Satuan Kerja
SDM Sumber Daya Manusia SKPD Satuan Kerja Perangkat Desa SPP
Simpan Pinjam kelompok Perempuan
SUSENAS
Survei Sosial Ekonomi Nasional
TKPK
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
TNP2K
Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
TPK
Tim Pengelola Kegiatan
UEP
Usaha Ekonomi Produktif
UKM
Usaha Kecil Menengah
UPK
Unit Pengelola Kegiatan
36
Sekretariat Pokja Pengendali PNPM Mandiri Jl. Merdeka Barat No. 3 Gedung Utama Lt. 2, Jakarta Pusat 10110 Telp/fax: (021) 3860565, (021) 3524695 Website: www.pnpm-mandiri.org
