KESEHATAN MASYARAKAT
KESEHATAN MASYARAKAT (Winslow,1920): ILMU DAN KIAT UNTUK
1. Mencegah penyakit 2.Memperpanjang usia hidup 3. Meningkatkan kesehatan dan effisiensi
MELALUI : Usaha masyarakat yang terorganisir
UNTUK : a. Sanitasi lingkungan, b. Pengendalian penyakit menular, c. Pendidikan individu dalam higiene perseorangan, d. Mengorganisir pelayanan medis dan perawatan agar dapat dilakukan diagnosis dini dan pengobatan pencegahan, dan e. Membangun mekanisme sosial sehingga setiap insan dapat menikmati standard kehidupan yang cukup untuk dapat memelihara kesehatan
KESEHATAN UU NO. 9, 1960 TENTANG POKOK-POKOK KESEHATAN RI BAB I P12 : “Yang dimaksud dengan kesehatan dalam UU ini adalah keadaan yang meliputi kesehatan badan, rohani (mental), dan sosial, bukan hanya keadaan yang bebas dari penyakit, cacat, dan kelemahan”
USAHA KESEHATAN MASYARAKAT “ THE BASIC SIX”
APHA
EMERSON& LUGINBUHL
W H O
1. Pencatatan & analisis data
1. Statistik Vital
1. Pemeliharaan dok Kes
2. Pendidikan Kesehatan &
2. Pendidikan Kesehatan
2. Pendidikan Kesehatan
3. Kesehatan Lingkungan
3. Kesehatan Lingkungan
4. Pemberantasan Penyakit
4. Pemberantasan Penyakit
Diseminasi Informasi 3. Pengawasan, Pengaturan Pelayan Kesling 4. Adm & Pelayanan Kesehatan
Menular
Menular
5. Pelayanan Kesehatan
5. Kesehatan Ibu dan anak
5. Kesehatan Ibu dan anak
6. Koordinasi Sumberdaya
6. Pengendalian Penyakit
6. Pelayanan Medis & Perawatan
Kesehatan
khronis
Kesehatan
Data Kesehatan
•
Statistik Vital: – Umur harapan hidup Eo – Mortalitas: • • • •
Angka kematian Bayi (AKB), Penyebab kematian bayi Angka kematian Balita (Akaba), penyebab kematian Angka Kematian Ibu Maternal Angka kematian kasar
– Morbiditas: • • • •
Demam Berdarah Dengue Malaria TB Paru Dll
– Status Gizi – Kondisi Lingkungan
• Kondisi Lingkungan: – – – –
Sumber air minum sehat: terlindung dan tidak terlindung Jamban Sehat Air Limbah Rumah Tangga Pembuangan Sampah
• Perilaku Masyarakat: – Olah raga teratur – Kebiasaan merokok – Pemanfaatan pelayanan masyarakat
Statistik Vital • Statistik mengenai kesehatan • Tujuan : publikasi data kesehatan • Kegunaan : evaluasi aktivitas, perencanaan, dasar tindak lanjut suatu pemantauan & penelitian
Kesehatan Lingkungan (DRO)
9
• CDR (Crude Death Rate): Indonesia: thn 1980: 7,9/1000 penduduk thn 1990: 7,5/1000 penduduk ÆKondisi pelayanan kesehatan • CBR (Crude Birth Rate): Indonesia: thn 1980: 28,7/1000 penduduk thn 1990: 25,3/1000 penduduk 10
• IMR (Infant Mortality Rate): Indonesia: thn 1980: 112/1000 kelahiran hidup thn 1990: 74/1000 kelahiran hidup thn 2001: 50/1000 kelahiran hidup Æ Kualitas lingkungan tempat tinggal bayi, sanitasi dan pelayanan air bersih, pemukiman, gizi, kesejahteraan ibu, imunisasi
11
• Usia harapan hidup (Eo): Indonesia: thn 1980: 50 th laki2 54 th perempuan thn 2001: 65,92 th laki2 69,90 th perempuan
12
MORTALITY RATE & LIFE EXPECTANCY (Sumber: Profil Kesehatan Indonesia, DEPKES, 2000)
70 60 50 40 30 20 10 0 1995
1996
1997
Angka Kematian Bayi
1998
1999
Angka harapan hidup (Eo)
Kesehatan Lingkungan (DRO)
13
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10
Pendapatan perkapita Angka Kematian Kasar
(Profil Kesehatan Indonesia, Depkes 2000) 14
Si n gap ura
.
Angka Kematian Bayi
Perbandingan dengan negara lain Kesehatan Lingkungan (DRO)
Bru nei D
ia Ma l ays
Tha il an d
Fil ip i na
Vi e tna m
Ind on e si a
My anm ar
Kam boja
Lao s
0
Kondisi penyakit menular di Jawa Barat (Sumber: BAPEDA JABAR, 2003)
2002
2001
2000
1999
1998
11.88 0.88
18.32 0.921
13.18 0.386
5.41 0.45
28.18 0.73
Malaria (per 10000 pend.)
Demam Berdarah Dengue (per 100000 pend.)
Kesehatan Lingkungan (DRO)
Pendidikan Kesehatan
15
Pola Pikir dan Perilaku Pola pikir Æ menentukan perilaku Pola pikir seseorang: Sikap, pengetahuan, kepercayaan dan norma. Perilaku juga dipengaruhi oleh: sumber daya dan pendapat panutan masy. Pengalaman dan sumber daya terus berubah Æ perilaku berubah 17
Kemampuan sosial hewan diturunkan secara genetis berupa instink Manusia: perilaku sosial tidak diturunkan secara genetis, tetapi didapat setelah lahir karena kontak sosial
18
Orang Tua, dll
Pengalaman
Sikap
Pengetahuan
Masyarakat
Kepercayaan
Norma
Pemikiran Perasaan
Pengaruh Panutan
Perilaku
Sumber Daya
Gaya Hidup (Normal), Perilaku, Budaya 19
Gaya Hidup (Normal), Perilaku, Budaya Tidak Tahu Tidak Peduli
Kesehatan Lingkungan Contoh: Membuang sampah, faeses ke sungai Membuang insektisida/limbah industri ke saluran, sungai Merokok
20
Kesehatan Lingkungan
Lingkungan Aktivitas Manusia: • Udara • Air: Tanah, Sungai, Waduk • Tanah • Sosial
• Pertanian • Industri • Transportasi • Informasi • Domestik/Rumah Tangga • Rumas Sakit • Lainnya:
Kualitas dan Kuantitas Hidrosfir
Beban kerusakan lingkungan • Degradasi kualitas dan kuantitas sumber air • Pencemaran air permukaan oleh limbah industri dan domestik • Peraturan-peraturan yang menyangkut perlindungan sumber air sulit diterapkan oleh lembaga terkait • Tata guna lahan dan tata ruang pada daerah resapan air banyak terabaikan karena kepentingan lain
Perdesaan
Propinsi
Sendiri
Bersama
Umum
Tidak ada
Jumlah
Bali
46,70
22,81
15,17
15,33
100,00
Nusa Tenggara Barat
24,27
38,89
30,42
6,42
100,00
Nusa Tenggara Timur
10,13
27,28
48,72
13,87
100,00
Kalimantan Barat
15,68
3,71
4,59
76,02
100,00
Kalimantan Tengah
23,51
7,10
2,75
66,64
100,00
Kalimantan Selatan
35,06
15,19
16,61
33,14
100,00
Kalimantan Timur
41,64
7,56
9,34
41,46
100,00
Sulawesi Utara
41,51
29,88
22,17
6,44
100,00
Sulawesi Tengah
44,17
21,47
19,47
14,89
100,00
Sulawesi Selatan
35,03
33,53
18,43
13,02
100,00
Sulawesi Tenggara
40,77
28,07
20,82
10,34
100,00
Gorontalo
27,19
41,90
21,15
9,76
100,00
Maluku
16,34
18,42
57,18
8,06
100,00
Maluku Utara
26,31
33,46
29,57
10,66
100,00
Papua
19,88
15,19
15,35
49,58
100,00
Sumber: BPS: Statistik Kesejahteraan Rakyat 2004
25
Metoda pembuangan tinja setempat (Depkimpraswil, 2005) Wilayah
Tangki
Kolam/Sawah
sungai/danau
Lobang tanah
pantai/kebon
lainnya
Jumlah
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
2001 2002 2003 2001 2002 2003 2001 2002 2003 2001 2002 2003 2001 2002 2003 2001 2002 2003 2001 2002 2003 Sumatera
31,26 41,00 42,57 3,29 3,31 3,29 17,87 18,13 15,98 26,27 28,01 29,04 4,97 6,36 6,41 5,88 3,19 2,72
89 100 100
Jawa + Bali
52,86 52,44 54,13 5,32 5,35 5,44 18,57 17,30 15,37 16,39 18,24 18,81 4,48 5,48 5,07 2,38 1,19 1,17 100 100 100
Kalimantan
31,06 29,95 36,99 1,13 0,79 1,01 31,44 32,56 25,32 27,96 29,77 31,09 5,41 4,28 3,09 3,02 2,66 2,51 100 100 100
Sulawesi 37,73 36,51 47,48 1,10 1,32 0,97 12,76 15,27 11,48 23,33 22,47 21,88 20,13 17,47 14,50 4,95 6,96 3,70 100 100 100 NTT, NTB, Maluku, 16,94 52,30 37,22 1,25 0,52 1,45 8,95 10,86 12,21 15,83 22,04 25,11 10,48 8,75 18,88 6,56 5,52 5,13 60 100 100 Papua Indonesia Barat 38,78 42,79 45,50 3,57 3,52 3,59 20,83 20,73 17,63 23,15 24,94 25,87 4,89 5,64 5,28 3,99 2,38 2,14 95 100 100 Indonesia Timur 27,33 44,41 42,35 1,18 0,92 1,21 10,86 13,06 11,84 19,58 22,26 23,49 15,31 13,11 16,69 5,76 6,24 4,41 80 100 100 Indonesia
40,06 39,65 43,87 6,02 5,79 5,52 23,48 22,93 20,12 21,81 23,83 23,32 5,19 5,55 5,12 3,44 2,25 2,05 100 100 100
26
Metoda pembuangan tinja (studi Kasus Desa Cilenyi Timur)
Cakupan pelayanan Sarana dan Prasarana Air Limbah Domestik di Indonesia Tahun 2000 (Depkimpraswil, 2005) TIDAK TERDETEKSI (25,98%) Tanpa diolah (8,16%)
PERKOTAAN (37,52%)
On-site (28,10%)
Off-site (1,26%)
AKSES KE PS&S AL NASIONAL 100%
Sebagian besar tidak berfungsi dengan baik karena pemeliharaannya belum memadai misalnya: belum secara reguler disedot lumpurnya
On-site (21,96%)
PERDESAAN (36,50%)
Tanpa diolah (14,54%)
Off-site (0%)
CATATAN: RASIO PENDUDUK KOTA DAN DESA MENURUT BPS 2000 ADALAH 42% :58%\ (*) KONDISI TAHUN 2000
28
Fasilitas pembuangan tinja di Kalimantan Barat (2006)
29
Fasilitas Air Minum Propinsi
Perdesaan Sendiri
Bersama
Umum
Tidak ada
Jumlah
Nanggroe Aceh Darussalam
80,60
7,90
4,28
7,21
100,00
Sumatera Utara
51,38
14,31
20,90
13,42
100,00
Sumatera Barat
52,82
21,53
13,12
12,53
100,00
Riau
48,75
8,20
7,02
36,04
100,00
Jambi
52,64
14,95
5,03
27,39
100,00
Sumatera Selatan
48,05
19,03
4,31
28,61
100,00
Bengkulu
70,83
15,94
5,98
7,25
100,00
Lampung
75,05
16,75
2,40
5,80
100,00
Bangka Belitung
41,76
34,99
18,54
4,71
100,00
DKI Jakarta
-
-
-
-
-
Jawa Barat
52,39
20,82
21,18
5,61
100,00
Jawa Tengah
50,71
28,37
14,56
6,37
100,00
D I Yogyakarta
52,03
25,04
6,48
16,45
100,00
Jawa Timur
50,22
28,01
15,03
6,74
100,00
Banten
46,69
23,50
17,92
11,89
100,00
30 Sumber: BPS: Statistik Kesejahteraan Rakyat 2004
Sumber Air Minum di Kalimantan Barat (2006)
31
Penelitian di Cileunyi Timur: 66% dari sampel air sumur mengandung Fecal Coli > 2400 MPN/100mL
Kualitas Sayuran (Kangkung di Bandung) • Sumber pertanian kangkung: – Cidurian dan Cibolerang
• Kadar Hg (standar Hg di sayuran= 0,03mg/kg): – Cidurian: rata2: 0,012 mg/kg, maks: 0,021 mg/kg – Cibolerang: rata2: 0,002 mg/kg, maks: 0,005 mg/kg
• Konsentrasi Hg dalam air: – Cidurian: 0,156 ppb – Cibolerang: 0,072 ppb
Kondisi Sungai sebagai Sumber Air pertanian Kangkung Cidurian
Pengendalian Kualitas Hidrosfer • 3 Aspek : – Penghematan dan konservasi – Minimisasi pengotor dan pencemaran – Maksimisasi daur ulang dan pemanfaatan kembali
• Standard: – Standard aliran – Standard Efluent – Standard penyisihan
Pencegahan Pengotoran Air • Pengolahan dan Pengelolaan Limbah: – Cair: • Domestik • Industri • Pertanian
– Padat: • Domestik • Industri • Lainnya?
Penilaian Kualitas Air • Monitoring Air Permukaan • Monitoring Kualitas Eflluent IPAL (Domestik dan Industri)
Standard Air Minum di Indonesia Keputusan Menteri Kesehatan RI No: 907/MENKES/SK/VII/2002 Tanggal 29 Juli 2002
Parameter: • Bakteriologis: E. coli • Kimia: inorganik dan organik • Radioaktivitas • Fisis: warna, bau dan kekeruhan 2/1/2010
Dwina Roosmini
38
Peraturan-Peraturan : •
Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
•
Keputusan Gubernur No. 6 Tahun 1999 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Industri di Jawa Barat
•
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I No. 38 tahun 1991 tentang Peruntukan Air dan Baku Mutu Air pada Sumber Air di Jawa Barat
•
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I No. 67 tahun 1997 tentang Peruntukan Air dan Baku Mutu Air pada Sungai Cikarang, Ciherang, Cilamaya, Ciasem, Cipunegara di Jawa Barat
•
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I No.58 tahun 1998 tentang Peruntukan Air dan Baku Mutu Air pada Sungai Cisanggarung, Ciberes dan Bangkaderes di Jawa Barat
•
Keputusan Gubernur Jawa Barat No.28 tahun 2000 tentang Peruntukan Air dan Baku Mutu Air pada Sungai Ciwulan dan Cilangla di Jawa Barat.
•
Keputusan Gubernur Jawa Barat No.39 tahun 2000 tentang Peruntukan Air dan Baku Mutu Air pada Sungai Citarum dan Anak-anak Sungainya di Jawa Barat
2/1/2010
Dwina Roosmini
Prinsip Pengelolaan Kualitas Udara Tujuan: Kualitas udara yang sehat Komponen yang diperlukan: Baku mutu Udara : Inventarisasi Sumber Penanggulangan
‐Ambien ‐ Emisi
39
Baku mutu udara ambien: Diberlakukan untuk udara, udara yang mengandung unsur melebihi baku mutu Æ udara telah tercemar
Baku mutu emisi (standard emisi): Diberlakukan bagi sumber‐sumber pengotor Emisi cerobong pabrik Emisi kendaraan bermotor Standar kualitas bahan bakar
Baku mutu kualitas udara ambien (KEP-2/MENKLH/I/1988) No
Parameter
Baku mutu
1
SO2
0,01 ppm
2
CO
20,00 ppm
3
NOx
0,05 ppm
4
Ox
0,10 ppm
5
Debu
0,26 mg/m3
6
Pb
0,06 mg/m3
7
H2S
0,03 ppm
8
NH3
2,00 ppm
9
HC
0,24 ppm
Inventarisasi Sumber: Klasifikasi: Alamiah
Sumber titik: cerobong
Buatan
Sumber bergerak: kendaraan bermotor Sumber area: pemukiman
Penanggulangan: Penyelidikan epidemiologi Teknologi Hukum
Sarana dan Prasarana yang diperlukan untuk Pengendalian Kualitas Udara Badan/jawatan khusus Tenaga ahli: Rekayasa: perubahan/pemilihan bahan di industri Pemantauan, fasilitas laboratorium Penyuluhan
Pusat Penyimpanan Data Pencatatan kondisi meteorologi, koordinasi dengan industri
Protokol Kyoto •
Pembatasan emisi terkait dengan perubahan iklim global Æ membatasi emisi CO2, CH4, N2O, CFCs, SOX .
•
Indonesia: Ratifikasi Protokol Kyoto dengan UURI No. 17 Tahun 2004
•
Pembatasan pada sumber: Energi: Industri, Transportasi Industri: Kimia, Logam, dll Pertanian: Pengel. pupuk, Pembakaran residu pertanian, dll Limbah: Pembuangan limbah padat, pembakaran limbah, dll
INDONESIA TELAH MERATIFIKASI KONVENSI WINA DAN MONTREAL YANG MENGHAPUSKAN BAHAN-BAHAN PERUSAK OZON DAN MENETAPKAN PROGRAM IMPLEMENTASI SEJAK 1996/1997 DG KEPPRES 23/1992.
