KESADARAN HUKUM PENGUSAHA TAHU DALAM MELESTARIKAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA SAMARINDA Moeslimin Fakultas Hukum Universitasa Mulawarman Samarinda Jl. Sambaliung Kampus Gn. Kelua Samarinda Kalimantan Timur Email:
[email protected] ABSTRAKSI Pelestarian lingkungan hidup bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi menjadi tanggung jawab masyarakat dan pengusaha. Kesadaran hukum masyarakat dan pengusaha dapat dilihat dari pengetahuan terhadap perilaku yang diatur oleh hukum sebab kecenderungannya mematuhi peraturan karena masyarakat dan pengusaha takut adanya sanksi apabila hukum dilanggar. Peranan pengawasan pemerintah terhadap kesadaran hukum masyarakat maupun pengusaha dalam pelestarian pengelolaan lingkungan hidup merupakan wujud keseriusan pemerintah dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pertumbuhan industri besar maupun kecil terus bertambah berpotensi mencemari lingkungan hidup. Sehingga industri tahu yang berada di sekitar lingkungan pemukiman padat penduduk berpeluang terjadinya pencemaran lingkungan hidup karena tidak memiliki pengelolaan limbah dan limbahnya langsung dibuang ke badan sungai. Kata kunci: Kesadaran Hukum, Melestarikan Fungsi Lingkungan Hidup
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Lingkungan hidup adalah “kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”. Pelestarian lingkungan hidup bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah, namun juga menjadi tanggungjawab masyarakat dan pengusaha, karena Pelestarian lingkungan merupakan faktor yang penting sebagai penyanggah kehidupan di bumi ini dan memberi manfaat yang besar bagi kesejahteraan umat manusia untuk itu pembinaan dan kesadaran hukum dari masyarakat sangat diperlukan demi untuk kepentingan bersama. Untuk mewujudkan pelestarian lingkungan hidup pemerintah mengeluarkan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal 4 yang berbunyi: Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi: 1. Perencanaan; 2. Pemanfaatan; 3. Pengendalian; 4. Pemeliharaan; 5. Pengawasan; dan 6. Penegakan Hukum-Hukum
Berbicara mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup perlu ada suatu perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemelihara, pengawas dan penegakan hukum oleh sebab itu pemerintah, pengusaha dan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan oleh kehidupan manusia maupun lingkungan makhluk hidup yang lainnya agar dapat menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Lingkungan hidup yang baik dan sehat diatur dalam Pasal 65 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi : 1. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. 2. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak ataslingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolahan Lingkungan Hidup yang berbunyi : “Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut memberi isyarat bahwa pengelolaan fungsi lingkungan hidup haruslah dilakukan secara bersama dengan kesadaran dari masyarakat guna melestarikan dan mengembangkan fungsi lingkungan hidup yang baik dan sehat. Peran pengusaha dalam memahami dan sekaligus mempraktekkan di lapangan yang terkandung dalam hukum lingkungan hidup merupakan salah satu syarat utama bagi keberhasilan usaha pengendalian dan pelestarian fungsi lingkungan. Untuk mencapai tujuan dari pelestarian fungsi lingkungan hidup pada Pasal 68 UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berbunyi: Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban: 1. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu; 2. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan 3. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Berdasarkan uraian di atas diperlukan suatu usaha untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang baik dalam upaya kepedulian terhadap pengelolaan lingkungan hidup yang pada intinya tetap terjaga dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Sehubungan hal itu maka kesadaran masyarakat dalam memahami hukum sangat diperlukan dalam melestarikan lingkungan hidup. Kesadaran hukum dimasyarakat dapat dilihat dari pengetahuan terhadap perilaku yang telah diatur oleh hukum, oleh sebab itu masyarakat memiliki kecenderungan untuk mematuhi peraturan. Hal ini dikarenakan masyarakat takut adanya sanksi apabila hukum dilanggar, maka dari itu masyarakat memilki kecenderungan akan selalu taat dan patuh terhadap hukum. Masalah lingkungan yang timbul akibat kegiatan suatu industri dapat diatasi dengan jalan meningkatkan pengawasan pemerintah kota samarinda terhadap kesadaran hukum masyarakat pada umumnya dan pengusaha pada khususnya dalam melestarikan lingkungan hidup dan berupaya meningkatkan kesadaran hukum dari masyarakat atau pengusaha dalam melestarikan lingkungan hidup.
Permasalahan pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup ini penting untuk diteliti, karena lingkungan hidup yang baik dan sehat, oleh karena itu pengelolaan lingkungan hidup harus penuh dengan kesadaran serta tanggung jawab pemerintah kota Samarinda, warga masyarakat dan pengusaha dalam menaati aturan-aturan yang tertulis maupun tidak tertulis. Persoalan pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup sangatlah komplek, perkembangan jumlah penduduk yang dari tahun ke tahun terus meningkat, pertumbuhan industri baik besar maupun kecil terus bertambah berpotensi mencemari lingkungan. Salah satu industri rumah tangga yang perlu dicermati adalah komoditas tahu. Industri tahu berskala kecil dan menengah terdapat di daaerah samarinda. Kegiatan usaha ini diminati masyarakat karena di samping proses produksinya relatif mudah dikuasai, dan harganya terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Namun tradisi pembuatan tahu dan perkembangan teknologinya bergerak relatif sangat lamban sehingga berpotensi mencemari lingkungan melalui pembuangan limbah cairnya apabila tidak dikelola dengan baik. Limbah cair tersebut tidak saja mengganggu kehidupan biota di perairan sungai baik hayati maupun non hayati yang menghambat ekosistem yang ada di sungai. kegiatan industri produksi tahu banyak yang berada di sekitar lingkungan pemukiman yang padat penduduk sehingga berpeluang terjadinya pencemaran paling rendah yang sering dikeluhkan oleh masyarakat adalah aroma limbah yang berbau. Dalam kondisi ini perlu peran masyarakat diperlukan dalam pengawasannya terhadap perilaku pengusaha tahu yang dapat mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan. Pengusaha tahu menggambarkan bahwa kurangnya kesadaran dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup. Dalam proses pembuangan limbahnya tidak memiliki pengelolaan limbah yang baik, hasil limbah cairnya langsung dibuang kebantaran sungai sehingga menimbulkan penurunan dan kemerosotan kualitas air sungai, apabila air tersebut dikonsumsi dapat menimbulkan gangguan terhadap kesehatan karena menciptakan media untuk tumbuhnya kuman penyakit atau kuman lainnya yang merugikan baik pada produk tahu sendiri ataupun tubuh manusia. Pemerintah selaku penegak hukum perlu mengawasi pengusaha tahu yang telah lalai dalam menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup, dilihat dari perijinan dan pengelolaan limbah industri. B. Tujuan Penelitian Dalam penulisan proposal ini, penulis ingin mendapatkan tujuan sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui pengelolaan limbah industri tahu di lokasi bantaran sungai di Kota Samarinda 2. Untuk mengetahui pengawasan pemerintah Kota Samarinda terhadap pengelolaan limbah industri tahu di lokasi bantaran sungai C. Manfaat Penelitian 1. Manfaat teoritis a. Pada dasarnya dari penelitian ini dapat menjadi sarana ilmiah bagi mahasiswa untuk menyumbangkan wawasan akademik terutama dalam memahami dan memberikan analisa hukum dalam memahami kesadaran pengusaha tahu terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup di Kota samarinda b. Bahwa dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi yuridis bagi masyarakat untuk mengetahui pentingnya kesadaran hukum pengusaha industri terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup.
2. Manfaat praktis Bahwa dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan memberikan bahan kajian bagi Pemerintah Kota Samarinda BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Pengelolaan Lingkungan Hidup Pengertian lingkungan hidup dipertegas dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi : “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain” Berarti lingkungan hidup ialah semua benda hayati dan non hayati yang digolongkan sebagai materi, daya, kondisi, dan perilaku yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Pengertian pengelolaan lingkungan hidup dipertegas dalam pasal 1 butir 2 UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi : “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yangdilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Berdasarkan pengertian pengelolaan lingkungan hidup yang telah diutarakan diatas, maka pengelolaan lingkungan hidup pun harus dikaitkan dengan upaya memelihara dan memperbaiki mutu lingkungan hidup agar keletarian terjaga. Artinya pengelolaan limbah industri tahu hendaknya merupakan upaya dalam pendayagunaan, perencanaan,pengawasan, pengendalian limbah, serta pemulihan lingkungan akibat pencemaran limbah, dan apabila melanggar dikenakan sanksi yang tegas. B. Hukum Lingkungan Hukum Lingkungan adalah salah satu bidang yang menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan sistem aturan atau norma masyarakat dalam interaksinya dengan lingkungan hidup1 Koesnadi Hardjasoemantri mengutip pendapat Drupsteen, bahwa “Hukum Lingkungan (Milieurecht) adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam (natuurlijk milieu) dalam arti seluas-luasnya. Dengan demikian Hukum Lingkungan merupakan instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan” .2 hukum tata lingkungan yang diperlukan karena berhubungan dengan tata penyelenggaraan tugas negara dalam kelengkapannya dalam mengatur pengelolaan lingkungan hidup merupakan hukum administratif. 1
Rangkuti, Siti Sundar Rangkuti . 2005. Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional-edisi ketiga. Airlangga University Press. Surabaya, hal.37. 2 Koesnadi Hardjasoemantri 2005. Hukum Tata Lingkungan. Cet. 18. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta, h.41.
C. Kesadaran Hukum Kesadaran hukum yang merupakan suatu konsep abstrak dalam diri manusia ini tentunya juga sangat erat kaitannya dengan kesadaran masyarakat terhadap fungsi lingkungan hidup. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup diarahkan agar menjangkau lapisan massyarakat yang lebih luas, oleh karena itu ketersediaan informasi yang berkenaan dengan kelestarian sumber alam dan lingkungan hidup dikembang kan dan diperluas sehingga pengetahuan dan kesadaran masyarakat dapat lebih meningkat.3 Masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah daripada apabila mereka memahaminya dan seterusnya. Selain itu, kesadaran hukum juga ditentukan oleh sudut pandang masing-masing individu dalam melihat hukum. Makanya perlu Kesadaran hukum masyarakat, pengusaha maupun pemerintah untuk mendukung kualitas lingkungan hidup, Beberapa definisi kesadaran hukum yang dikutip oleh Rahmat : 1. Beberapa definisi mengenai hukum menurut scholten adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum , antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan. 2. Menurut kamus Bahasa Indonesia. Kesadaran hukum adalah pengetahuan bahawa prilaku tertentu diatur oleh hukum sehingga ada kecendrungan untuk mematuhi peraturan. 3. Kesadaran hukum menurut onrecht adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hokum. 4. Menurut Suharso dan Retnoningsih, kesadaran hukum adalah a. Nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum yang ada. b. Pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum. 5. Menurut Abdurrahman dalam Nurhidayat, menyatakan bahwa kesadaran hukum itu adalah tidak lain dari pada suatu kesadaran yang ada dalam kehidupan manusia untuk selalu patuh dan taat pada hukum.4 Beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum. Menurut Soerjono Soekanto dijelaskan secara singkat sebagai berikut : 1. Pengetahuan tentang kesadaran hukum Secara umum, perturanperaturan yang telah sah, maka dengan sendirinya peraturan-peraturan tadi akan tersebar luas dan diketahui umum. Tetapi sering kali terjadi suatu golongan tertentu di dalam mayarakat tidak mengetahui atau kurang mengetahui tentang ketentuan-ketentuan hukum yang khusus bagi mereka. 2. Pengakuan terhadap ketentuan-ketentuan hukum, Pengakuan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum, berati bahwa masyarakat mengetahui isi dan kegunaan dari norma-norma hukum 3
Koesnadi Harjasoemantri, 1997,Hukum Tata Lingkungan, Edisi Keenam, Gajah Mada University Prees, Jogja, Hal.70 4 Ilahi Besri, Rahmat, “Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat”, Karya Tulis, 10 Desember 2011
tertentu. Artinya ada suatu derajat pemahaman yang tertentu terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Namun hal ini belum merupakan jaminan bahwa warga masyarakat yang mengakui ketentuanketentuan hukum tertentu dengan sendirinya mematuhinya, tetapi juga perlu diakui bahwa orang-orang yang memahami suatu ketentuan hukum adakalanya cenderung untuk mematuhinya. 3. Penghargaan terhadap ketentuan-ketentuan hukum, Penghargaan atau sikap tehadap ketentuan-ketentuan hukum, yaitu sampai sejauh manakah suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang hukum diterima oleh sebagian besar warga masyarakat. Juga reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Masyarakat mungkin menentang atau mungkin mematuhi hukum, karena kepentingan mereka terjamin pemenuhannya. 4. Pentaatan atau kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan hukum, Salah satu tugas hukum yang penting adalah mengatur kepentingankepentingan para warga masyarakat. Kepentingan para warga masyarakat tersebut lazimnya bersumber pada nilai-nilai yang berlaku, yaitu anggapan tentang apa yang baik dan apa yang harus dihindari. 5. Ketaatan masyarakat terhadap hukum, dengan demikian sedikit banyak tergantung apakah kepentingan-kepentingan warga masyarakat dalam bidang-bidang tertentu dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum.5 Tingkat Kesadaran Hukum, Menurut Soerjono Soekanto indikator-indikator dari kesadaran hukum sebenarnya merupakan petunjuk yang relatif kongkrit tentang taraf kesadaran hukum. Dijelaskan lagi secara singkat bahwa : 1. Indikator pertama adalah pengetahuan hukum Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. 2. Indikator kedua adalah pemahaman hukum Seseorang pelajar mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar dari pelajar tentang hakikat dan arti pentingnya peraturan disekolah. 3. Indikator yang ketiga adalah sikap hukum Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. 4. Indikator yang keempat adalah perilaku hukum, yaitu dimana seseorang atau pelajar mematuhi peraturan yang berlaku.6 Keempat indikator tadi sekaligus menunjukkan pada tingkat-tingkatan kesadaran hukum tertentu di dalam perwujudannya. Apabila seseorang hanya mengetahui hukum, maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukumnya masih rendah, tetapi kalau seseorang dalam suatu masyarakat telah berperilaku sesuai dengan hukum, maka kesadaran hukumnya tinggi.
5 6
ibid ibid
D. Kesadaran Lingkungan Menurut Emil Salim, kesadaran lingkungan adalah “upaya untuk menumbuhkan kesadaran agar tidak hanya tahu tentang sampah, pencemaran, penghijauan, dan perlindungan satwa langka, tetapi lebih dari pada itu semua, membangkitkan kesadaran lingkungan manusia Indonesia khususnya pemuda masa kini agar mencintaim tanah air.7 Menurut Daniel Chiras dalam Neolaka menyatakan bahwa dasar penyebab kesadaran lingkungan adalah etika lingkungan. Etika lingkungan yang sampai saat ini berlaku adalah etika lingkungan yang didasarkan pada sistem nilai yang mendudukkan manusia bukan bagian dari alam, tetapi manusia sebagai penakluk dan pengatur alam.8 Kesadaran lingkungan berarti usaha dimana melibatkan masyarakat dalam melakukan pelestarian lingkungan untuk menumbuhkan dan membina kesadaran yang harusnya terciptanya suatu keindahan dan kebersihan. Akan tetapi masyarakat perlu menghormati hakhak orang lain dalam menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat. Walaupun tindakan seseorang atau sekelompok orang (pengusaha) yang hanya mengejar kepentingannya sendiri tanpa memperhatikan dampak dan hak orang lain. Sebagai contoh terkait dengan lingkungan yaitu terdapatnya larangan untuk tidak membuang limbah kesungai ataupun parit maka sebagai masyarakat umumnya dan pengusaha khususnya yang sadar lingkungan harus mentaati larangan tersebut agar tidak membuang limbah ke sungai yang dapat mengakibatkantercemarnya kawasan tersebut. E. Kesadaran Hukum Lingkungan Kesadaran hukum lingkungan, baik itu pelestarian maupun pengelolaannya, pada hakikatnya manusia harus memiliki kesadaran hukum yang tinggi, karena manusia memiliki hubungan sosiologis maupun biologis secara langsung dengan lingkungan hidup dimana dia berada, sejak dia lahir sampai meninggal dunia. Namun kesadaran hukum masih dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain. Oleh karena itu, perlu adanya upaya-upaya strategis untuk menumbuhkan kesadaran hukum tersebut, baik dari sisi mental manusianya maupun dari segi kebijakan. Sinergi keduanya penting, karena kesadaran hukum itu ada yang tumbuh karena memang sesuai dengan nilai yang dianutnya. Manusia baik kedudukannya sebagai anggota masyarakat, sebagai pelaku usaha, sebagai aparat penegak hukum, maupun sebagai pembuat/pengambil kebijakan, harus memiliki kesadaran hukum lingkungan meskipun secara bertahap, dari sekedar mengetahui sampai dengan menaati dan menghargai berbagai ketentuan hukum lingkungan yang ada.9 Bagi individu dimasyarakat, misalnya dengan tidak membuang sampah sembarangan. Bagi pelaku usaha, misalnya melakukan AMDAL dan pengelolaan limbah yang dihasilkan. Sementara bagi Pemerintah, misalnya dengan memperketat proses AMDAL dan perizinan, serta menindak tegas pegawai yang menyalahgunakan kewenangannya, seperti memberikan AMDAL dan izin tanpa prosedur yang seharusnya. Selain itu, pemerintah dalam membuat kebijakan tata kota dan perizinan area bisnis hendaknya memperhatikan kondisi lingkungan tidak hanya untuk saat ini tetapi juga untuk masa yang akan datang. Proses menumbuhkan kesadaran hukum lingkungan di atas, jangan sampai terjebak dengan kata "lingkungan" saja, sehingga hanya 7 Artikel Berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Domestik Sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan di Kelurahan Binjai kecamatan Medan”, http/ repository.usu.ac.id/ bitstream/pdf. Diakses tanggal 10 juli
2012 8
Ibid
9
Artikel Berjudul “ Kesadaran Hukum Lingkungan, http://kepri, kemenag.go.id. diakses Tanggal 10 Juli 2011
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup saja yang dipahami masyarakat, tetapi juga Undang-Undang lain yang berkaitan dengan lingkungan hidup Karena lingkungan hidup itu meliputi tanah, air, udara, ruang angkasa, termasuk manusia dan perilakunya. F. Pengawasan Pengawasan lingkungan hidup menurut Hamrat Hamid dan Bambang Pramudyanto yang selanjutnya disebut pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan/atau Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah untuk mengetahui, memastikan, dan menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.10 Pengawasan lingkungan hidup merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pegawai Negeri yang mendapat surat tugas untuk melakukan pengawasan lingkungan hidup atau Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) di pusat atau daerah. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memeriksa dan mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha terhadap ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup termasuk di dalamnya pengawasan terhadap ketaatan yang diatur dalam perizinan maupun dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)11 Tipe pengawasan berkaitan erat dengan tujuan pelaksanaan pengawasan tersebut. Terdapat 2 (dua) tipe pengawasan terhadap suatu kegiatan dan/atau usaha, yaitu pengawasan yang bersifat rutin dan pengawasan mendadak atau sering dikenal dengan Sidak. Pengawasan rutin dilakukan secara kontinyu dengan interval waktu tertentu atau berkala (misal: dilakukan setiap satu bulan sekali pada akhir bulan), sedangkan pengawasan yang bersifat mendadak (incognito) dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Pengawasan yang bersifat rutin dilakukan pada kondisi kegiatan dan/atau usaha yang sudah stabil, sedangkan Sidak dilakukan pada kegiatan dan/atau usaha yang sedang bermasalah (ada kasus lingkungan). Sidak dapat dilakukan setiap saat tergantung kebutuhan, misalnya pada jam dini hari tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak penanggung jawab usaha atau kegiatan. Pengawasan juga dapat digolongkan menjadi 2 (dua) tipe yang lain, yaitu pengawasan oleh pihak penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sendiri (selfmonitoring) dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak lain, misalnya oleh pemerintah atau Lembaga Sawadaya Masyarakat. Self monitoring bersifat rutin dan dilakukan untuk memenuhi persyaratan izin atau peraturan yang ada. Pengawasan jenis ini memerlukan kejujuran dari pihak penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Pengawasan yang dilakukan pemerintah biasanya tidak dilakukan secara rutin atau berkala dan bersifat sesaat, karena terbatasnya dana dan tenaga. Tujuannya adalah sebagai cross check atas hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh pihak penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha. Dengan demikian, dapat diketahui kebenaran data self monitoring yang telah
10
Hamrat Hamid dan Bambang Pramudyanto. Pengawasan Industri Dalam Pengendalian Pencemaran
Lingkungan, Edisi I, Granit, Jakarta, 2007, hal. 21-22 11 Ibid
disampaikan kepada pemerintah. Pengawasan yang bersifat cross check ini lebih baik dilakukan secara mendadak tanpa memberi tahu pihak pengusaha atau penanggungjawab kegiatan.12 Berbicara mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan perlu adanya tugas dan wewenang pemerintah daerah yang melakukan pengawasan penaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan BAB III METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian Penelitian ini berdasarkan jenis penelitian empiris atau disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup masyarakat.13 Jenis penelitian adalah Yuridis-Empiris/sosiologis yakni dengan sasaran utamanya adalah pengusaha tahu kota samarinda dalam pengelolahan limbah terhadap industri tahu di lokasi bantaran sungai, mengenai perilaku seorang pengusaha menjaga pelestarian lingkungan hidup berrdasarkan hukum positif dalam hubungan hidup masyarakat dan badan lingkungan hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota samarinda sebagai pengawas pemerintah terhadap pengelolahan limbah terhadap industri tahu di lokasi jauh dari bantaran sungai Pendekatan penelitian. B. Pendekatan Penelitian Untuk menjawab permasalahan yang terdapat dalam penulisan ini dilakukan suatu pendekatan deskriptif yaitu uraian tentang isi dari penelitian secara umum yang akan memberikan gambaran atau uraian dalam menjelaskan tentang kesadaran hukum pengusaha tahu melestarikan fungsi lingkungan hidup di kota Samarinda. Serta dalam penelitian ini akan melakukan Pendekatan dengan Undang-Undang. C. Pendekatan Masalah Pendekatan Masalah merupakan strategi penelitian untuk menyelesaikan, memecahkan, mencari solusi yang efektif dan efisien terhadap permasalahan penelitian yang telah dirumuskan sehingga mencapai tujuan yang diinginkan. Strategi penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah secara yuridis-empiris, yaitu dengan membahas permasalahan yang ada dengan meninjau pada undang-undang yang berlaku dan masih berkaitan dengan permasalahan yang ada serta melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berwenang untuk mendapatkan data yang dibutuhkan oleh penulis. D. Lokasi Penelitian lokasi penelitian ini dilakukan di industri tahu yang berada di Jalan Purwodadi RT 044 No.65, RT 010 No.21, RT 009 No. 28 Kelurahan Lempake Samarinda Utara Provinsi Kalimantan Timur. Dipilihnya lokasi di jalan purwodadi sebagai penelitian karena pengelolaan limbah industri tahu tersebut tidak dikelola dengan baik akibat proses pembuangan langsung limbah ke sungai.
BAB IV 12 13
Ibid hal 29-30 Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum Dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, Halaman 155
PEMBAHASAN A. Pengelolaan Limbah Industi Tahu Di Lokasi Bantaran Sungai Samarinda Lingkungan hidup harus dilindungi dan dijaga kelestariannya agar tercipta lingkungan yang baik dan sehat, oleh sebab itu untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat perlu dipelihara dan dijaga mutu lingkungan agar kebutuhan dasar kita dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya sesuai eksetensi Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup. penjelasan pengelolahan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Terdapat 2 (dua) industri tahu di RT 09, 3 (tiga) industri tahu di RT 10 dan 2 (dua) industri tahu di RT 44 Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara, dalam proses pembuatan tahu menghasilkan limbah padat dan limbah cair. Limbah proses pembuatan tahu apabila dibuang sembarangan akan mengakibatkan timbulnya pencemaran terhadap lingkungan hidup disekitar wilayah tersebut. Limbah dapat menimbulkan dampak negative apabila jumlah di lingkungan telah melebihi baku mutu. Berdasarkan pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup yang berbunyi : Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah kemedia lingkungan hidup dengan persyaratan: a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup;dan b. mendapat izin dari menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Aktivitas industri yang langsung melakukan pembuangan limbahnya ke media lingkungan hidup perlu memenuhi baku mutu lingkungan hidup karena keadaan industri tahu yang membuang limbah cairnya menyebabkan dampak negative bagi kehidupan. Proses pengolaahan limbah terutama limbah cair telah diatur Pada Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Limbah Cair Wilayah Kota Samarinda yaitu pasal 5 yaitu: 1. Setiap badan usaha dan atau kegiatan usaha lainnya dilarang membuang air limbah langsung ke badan air dan atau ke sungai tanpa melalui proses pengelolaan 2. Setiap badan usaha dan atau kegiatan usaha lainnya dilarang membuang air limbah yang melebihi baku mutu yang telah ditetapkan 3. Pembuangan air limbah yang melebihi baku mutu sebagaimana tersebut ayat (2) diatas, akan mendapatkan perlakuan khusus. Dari pasal di atas bahwa pengolahan limbah harus dilakukan dengan baik dengan menggunakan Instalasi Pengelolahan Air Limbah agar tidak melebihi baku mutu yang dapat mengakibatkan pencemaran kualitas air. Berdasarkan wawancara dengan pengusaha tahu di kelurahan Lempake14 mengenai proses pengolahan limbah padat dijual kepada pengumpul limbah padat tahu yang dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Sedangkan limbah cair dihasilkan dari proses pencucian, perebusan, pengepresan dan pencetakan tahu sehingga limbah cair yang dihasilkan cukup banyak yang mengandung bahan organik dan BOD, COD yang cukup tinggi kemudian limbah 14
Wawancara ke pengusaha tahu di RT 09, 10, 44 Kelurahan Lempake tanggal 16 oktober 2012
cair tersebut di buang langsung ke sungai tanpa melalui Instalansi Pengolahan Air Limbah atau adanya penampungan. Hal ini akan memberi dampak pencemaran lingkungan hidup khususnya pencemaran kualitas air sungai. Hal ini dikarenakan limbah yang memiliki kandungan senyawa organik yang tinggi akan mempengaruhi kualitas air sungai yang digunakan oleh masyarakat di wilayah kelurahan Lempake kecamatan Samarinda Utara, Limbah yang bercampur dengan air akan mengakibatkan pencemaran air yang ada di wilayah tersebut. Pencemaran limbah cair mengenai data kualitas air yang ada di kota Samarinda yang terletak di sungai Karang Mumus didaerah Gunung Lingai. Berdasarkan data Kualitas Air Di Sekitar Sungai Karang Mumus Di Daerah Gunung Lingai Dari Badan Lingkungan Hidup Tahun 2010 tercemar yang berasal dari berbagai macam di atas menerangkan limbah seperti limbah industri besar, limbah rumah tangga, limbah pasar dan salah satunya limbah cair pabrik tahu ini dikarenakan memiliki kandungan senyawa organik yang tinggi. Seperti COD yang berada diatas standar baku mutu yaitu mencapai 26,768 mg/L sedangkan BOD air sungai mencapai 14,05 mg/L. Kandungan senyawa organik selalu dapat meningkat apabila limbah cair pabrik tahu tidak ditangani dengan baik. Apabila semakin meningkatnya kandungan senyawa organik tersebut maka dapat menyebabkan dampak negatif yang dapat merugikan masyarakat dan menurunkan estetika di sekitar aliran sungai karang mumus. 7 Industri tahu di kelurahan lempake belum memiliki Instalansi Pengelolahan Air Limbah. Berdasarkan wawancara dengan pak Rudi Mukarram selaku masyarakat di Kelurahan Lempake bahwasanya semenjak berdirinya pabrik tahu disekitaran daerah tersebut, air sungai yang dulunya bisa dikonsumsi untuk sekarang tidak layak lagi dan aroma limbahnya berbau sehingga mempengaruhi kualitas air sungai tersebut. Untuk mengurangi pencemaran air limbah tahu maka dibutuhkan instalansi pengelolahan air limbah agar buangannya tidak mencemari lingkungan. Dimana proses pembuangan limbah cairnya sebaiknya dikelola terlebih dahulu melalui Instalasi Pengelolaan Air Limbah agar dapat mengurangi standar baku mutu sehingga aman apabila dibuang kebadan sungai. Akan tetapi dikarenakan faktor ketidaktahuan dan proses pembuatan Instalasi Pengelolaan Air Limbah sangat rumit serta membutuhkan biaya yang relatif mahal sehingga pengusaha tidak mengadakan alat tersebut. Berdasarkan hal tersebut pengusaha tahu daerah Lempake kecamatan Samarinda Utara tidak memenuhi unsur dari pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hukum lingkungan administrasi yang merupakan pencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sehingga para pengusaha tahu yang ada di kelurahan Lempake melakukan tahapan-tahapan yang sebagaimana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 Kota Samarinda sehingga masyarakat menjadi sadar akan pentingnya pelestarian lingkungan hidup. Salah satu upaya pencegahan terhadap pencemaran lingkungan hidup kepada pengusaha diberikan kewajiban untuk mengurus izin usaha industri dan izin lingkungan. Dengan demikian jauh sebelum perusahaan atau industri itu beroperasi sebaiknya mengetahui akan kewajiban yang harus dipenuhi untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup. Adanya syarat pelestarian fungsi lingkungan hidup ini dalam izin usaha industri adalah sejalan dengan pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup yaitu setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Dari pasal tersebut ditentukan bahwa setiap pengusaha diwajibkan untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kewajiban ini dicantumkan dalam setiap ijin yang dilakukan instansi yang berwenang dengan demikian maka setiap industri yang beroperasi akan terkena kewajiban untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup.
Berdasarkan hasil wawancara penulis dilapangan 7 industri tahu di kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara tidak memiliki ijin usaha dan ijin lingkungan hidup, dalam Pasal 23 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berisi mengenai : 1. Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan amdal terdiri atas : a. pengubahan bentuk lahan dan bentang alam; b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan; c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan idup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya; d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya; e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya; f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati; g. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau h. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri. Pasal 34 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berisi mengenai : 1. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasukdalam kriteria wajib amdal sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) wajib memiliki UKLUPL 2. Gubernur atau Bupati /Walikota menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL Uraian pasal di atas menjelaskan kegiatan usaha yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan serta lingkungan sosial budaya wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan akan tetapi industri usaha yang tidak diharuskan membuat dokumen AMDAL. Sehingga setiap kegiatan usaha yang tidak wajib AMDAL wajib memiliki UKL/UPL. oleh sebab itu ada beberapa industri antaranya: 1. Industri Besar; 2. Industri sedang; 3. Industri kecil; dan 4. industri rumah tangga. Keberadaan industri tahu yang ada di kelurahan lempake kecamatan samarinda utara yang kegiatan usaha tahu merupakan industri skala rumah tangga perlu memiliki izin usaha dan izin lingkungan, hal tersebut di pasal 35 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi :
1. usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (2) wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup 2. penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria: a. tidak termaksud dalam kategori berdampak penting sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1); dan b. kegiatan usaha mikro dan kecil 3. ketentuan lebih lanjut mengenai UKL-UPL dan surat pernyataan kesanggupam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup diatur dengan peraturan menteri Setiap usaha industri yang tidak wajib dikenai AMDAL dan ijin UKL-UPL sebaiknya memiliki surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauhan lingkungan hidup (SPPL), oleh sebab itu industri sebaiknya mengurus surat ijin lingkungan sebagai upaya pemantauan dari pemerintah daerah dan kesadaran pengusaha bahwa mampu menjalankan setiap usaha tanpa harus melakukan perusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Sehingga setiap usaha tahu di Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara wajib melakukan ijin lingkungan untuk melindungi lingkungan hidup dari kerusakan lingkungan sesuai dari tujuan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran pengusaha akan lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Kesadaran lingkungan berarti usaha di mana melibatkan masyarakat dalam melakukan pelestarian lingkungan hidup untuk menumbuhkan dan membina kesadaran yang seharusnya tercipta lingkungan hidup yang baik dan sehat. Walaupun tindakan seseorang atau sekelompok pengusaha yang hanya mengejar kepentingannya sendiri tanpa memperhatikan dampak kerusakan lingkungan. Berdasarkan hasil wawancara15, penulis mengamati ada beberapa hal yang mempengaruhi kesadaran lingkungan pengusaha tahu di kelurahan lempake kecamatan samarinda utara, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya adalah : 1. Faktor Ketidaktahuan Pengusaha tahu Pengusaha tahu kurang mengetahuai tentang pentinganya menjaga pelestarian lingkungan hidup. Hal ini dikarena pencemaran limbah cair pembuatan tahu di kawasan Lempake tidak dikelola dengan baik dan langsung di buang ke sungai namun limbah tersebut tidak berdampak buruk bagi masyarakat karena limbah tersebut terbawa oleh aliran sungai. Dan sebaliknya limbah yang dihasilkan sangat berdampak buruk bagi lingkungan. 2. Faktor tingkat pendidikan Pengusaha tahu memiliki tingkat pendidikan yang kurang karena rata-rata pendidikan hanya kelulusan SD dan SMP, sehingga pengetahuan mengenai pengelolahan limbah tahu yang baik sangat kurang dipahami dan berdampak pada kurangnya memahami entingnya melestarikan fungsi lingkungan hidup dan melaksanakan penuh dengan kesadaran. 3. Faktor Ekonomi Pengusaha Sebagian besar pengusaha tahu hanya merupakan industri rumah tangga dan penghasilan dari penjualan digunakan untuk kebutuhan hidup sehingga aspek-aspek pelestarian lingkungan tidak menjadi prioritas karena hanya berpikir agar mendapatkan penghasilan yang lebih. 4. Faktor partisipasi pemerintah dan penegakan hukum 15
Wawancara ke pengusaha tahu di RT 09, 10, 44 Kelurahan Lempake tanggal 16 oktober 2012
peranan pemerintah sangat penting untuk bertindak tegas dalan pengawasan. Dilihat dari pengusaha tahu dikawasan Lempake belum memiliki ijin usaha dan ijin lingkungan serta pengelolahan limbah cair yang kurang baik sehingga dibutuhkan ketegasan pemerintah kota samarinda dalam melaksanakan peraturan dan perlu adanya sosialisasi serta partisipasi mengenai sosialisasi isi peraturan serta pembinaan langsung kepada pengusaha tahu agar menambah pengetahuan tentang hukum. 5. Faktor peran masyarakat Pelestarian lingkungan sangat erat kaitannya dengan masyarakat. Kebanyakan pengusaha tahu di kawasan lempake berada ditengah pemukiman masyarakat sehingga masyarakat harus mengetahui dampak pencemaran dari limbah cair yang dibuang kesungai. Namun sebaliknya masyarakat kurang memperhatikan dampak pencemaran yang terjadi sehingga perlu adanya kepedulian dari masyarakat sebagai pengawas agar pelestarian lingkungan dapat terjaga. Berdasarkan dari 5 faktor tersebut kurangnya kesadaran lingkungan pengusaha tahu untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, sebab itu untuk menunjang pemahaman pengusaha akan lingkungan hidup yang baik maka diperlukan kesadaran pengusaha dalam memahami hukum. Kualitas lingkungan hidup akan meningkat bila didukung oleh adanya kesadaran hukum baik dari pengusaha maupun aparat pemerintah. Sebagai warga negara yang taat akan hukum tentunya akan memahami pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi : Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban : a. Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolahan lingkungan hidup secara benar, akurat terbuka dan tepat waktu. b. Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan c. Mentaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Dengan demikian perlu adanya ketaatan seseorang akan peraturan hukum yang telah ditetapkan. Akan tetapi belum ada jaminan bahwa masyarakat yang mengetahui ketentuanketentuan hukum tertentu dengan sendirinya mau mematuhinya, diakibatkan sejauh mana pemahaman mereka mengenai kesadaran hukum akan tetapi masyarakat yang mengetahui ketentuan hukum lebih cenderung untuk mematuhinya. Sehubungan dengan hal tersebut maka hadirnya peraturan perundang-undangan yang merupakan sarana mencegah maupun menanggulangi terjadinya pelanggaran hukum yang dimaksud pelanggaran lingkungan hidup. Berdasarkan tingkat kesadaran hukum menurut soerjono soekanto16 dapat dijadikan indikator kesadaran hukum pengusaha tahu kelurahan lempake, penulis melakukan penelitian terhadap 3 (tiga) pengusaha industri tahu, hasil dari penelitian tersebut ialah: 1. Pengetahuan hukum seseorang mengetahui bahwa prilaku-prilaku tertentu telah diatur oleh hukum. Dari indikator di atas bahwa kesadaran hukum pengusaha tahu akan pengetahuan hukum kurang baik karena berdasarkan pengamatan dilapangan pengusaha tahu tersebut tidak memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah. Sehingga berdampak terhadap pencemaran. Selain itu dari ketiga pengusaha tahu tidak memiliki surat izin sehingga para pengusaha tahu melanggar ketentuan-ketentuan hukum. 2. Pemahaman hukum seseorang mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai isi aturan-aturan hukum. 16
Ilahi Besri, Rahmat, “Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat”, Karya Tulis, 10 Desember 2011
Disini tingkat pemahaman terhadap isi-isi ketentuan yang menunjang kewajiban pelestarian fungsi lingkungan hidup (Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan lingkungan hidup serta izin usaha dari mereka dapat diketahui tingkat pemahaman pengusaha tahu kurang baik. Dari hasil wawancara dengan pengusaha tahu belum pengetahuan dan pemahaman mengenai isi aturan-aturan hukum. Dengan tidak menjaga lingkungan hidup yang baik dan sehat dari pencemaran air. 3. Sikap hukum seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Para pengusaha tahu mendukung isi dari undang undang akan tetapi ketidaktahuan akan upaya pelestarian lingkungan hidup sehingga dibutuhkan peran dari pemerintah untuk memfasilitasi dan melakukan pembinaan agar pengusaha tahu sadar pentingnya pelestarian lingkungan hidup. 4. Perilaku hukum Dari hasil wawancara kepada pengusaha tahu kurang mentaati hukum. Karena belum melaksanakan kewajiban izin usaha akan tetapi usaha mereka tetap berjalan meski tidak memiliki izin tertulis. Berdasarkan indikator di atas menunjukkan bahwa kesadaran hukum pengusaha tahu di kelurahan Lempake kecamatan Samarinda Utara masih rendah terhadap hukum dikarena tidak mengetahui atau kurang mengetahui tentang ketentuan ketentuan hukum dan belum berperilaku sesuai hukum B. Pengawasan Pemerintah Kota Samarinda Terhadap Pengelolahan Limbah Industri Tahu Di Lokasi Bantaran Sungai Untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup perlu dilakukan perlindungannya, dimana setiap usaha/atau kegiatan dilarang melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup. Akan tetapi akibat pengembangan kegiatan manusia salah satunya industri tahu dikelurahan Lempake yang hasil dari pengelolaan tahunya menghasilkan limbah cair yang dibuang kelingkungan hidup baik hayati maupun non hayat isehingga menimbulkan dampak yang berbahaya terhadap kehidupan manusia oleh sebab itu perlu adanya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kota samarinda, dalam hal ini dilaksanakan oleh Badan lingkungan Hidup (BLH) kota samarinda. Berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ialah : 1. Menteri gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 2. Menteri, gubernur, bupati/walikota dapat mendelegasikan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 3. Dalam melaksanakan pengawasan, menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsiobal
Pasal di atas menerangkan bahwa menteri, gubernur, atau bupati/ walikota menetapkan BLH selaku pejabat fungsional berperan sebagai pengawas terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. BLH kota samarinda yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam tugas dan wewenang yang berhubungan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup supaya terpenuhi kualitas lingkungan hidup sesuai daya dukung di kota samarinda Pada Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Samarinda No 13 tahun 2006 tentang Pengelolahan Limbah Cair yaitu : 1. Setiap badan usaha dan/atau kegiatan usaha lainnya yang membuang air limbah kebadan air atau sumber air wajib mencegan dan mananggulangi terjadinya pencemaran air. 2. Pembinaan terhadap pembuangan air limbah dalam daerah dilakukan oleh walikota melalui Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Samarinda. Berdasarkan pasal diatas BLH kota samarinda melakukan pembinanan terhadap pembuangan air limbah tetapi belum semua industri tahu kelurahan lempake memiliki ijin usaha dan lingkungan serta tidak didukung dengan IPAL. Hal ini sebaiknya BLH kota samarinda untuk melakukan pengawasan secara rutin atau berkala kepada pengusaha tahu tersebut karena administrasi dari usaha mereka tidak ada. Maka seharusnya setiap badan usaha atau kegiatan lainnya yang di lokasi bantaran sungai melakukan pengelolahan limbah cairnya sehingga tidak mencemari lingkungan sungai. Sesuai dengan peranan pengusaha dalam mencegah serta menanggulangi terjadinya pencemaran air sungai dan peran pemerintah yang diwakili Badan Lingkungan Hidup (BLH) melakukan pembinaan mengenai pengelolahan limbah cair sehingga dibutuhkan kesadaran dari pengusaha dalam mentaati peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis lebih ditingkatkan. Berdasarkan wawancara di BLH Kota Samarinda, pengawasannya terhadap rekomendasi ijin lingkungan terhadap industri yang berpotensi melakukan pencemaran lingkungan hidup sebagai syarat untuk dikeluarkan surat ijin usaha oleh Badan Pelayanan Peijinan Terpadu Satu Pintu kota samarinda sehingga industri yang tidak memiliki ijin lingkungan selama ini belum ada pantauan karena terbatasnya sumber daya manusia di BLH Kota Samarinda. Sebenarnya segala usaha baik kecil, menengah maupun besar perlu adanya pengawasan agar pencegahan pencemaran dapat dilakukan guna pelestarian lingkungan hidup. Kurang adanya pengawasan ini akan berdampak pada pengusaha tahu yang selalu tetap memproduksi tanpa melihat dampak dari limbah cair yang di buang ke sungai. Para pengusaha juga belum mendapatkan sonsialisasi dari BLH karena hanya melakukan pengawasan terhadap industri besar dan menengah yang memiliki dampak lebih besar.17 industri tahu lebih besar dampak pencemaran dibanding industri tahu. Selama ini dari BLH belum bisa melakukan penegakan kepada industri tahu yang belum memiliki izin dikarenakan belum mendapatkan surat rekomendasi dari yang mengeluarkan izin usaha untuk melakukan penindakan terhadap industri tahu yang melakukan pencemaran dan dari masyarakat belum pernah melaporkan masalah pencemaran lingkungan. Selain itu untuk penegakan hukum berdasarkan Undang undang khususnya undang-undang lingkungan tidak titik beratkan pada pengusaha tahu skala rumah tangga didaerah lempake dikarenakan faktor ekonomi dari pengusaha tahu yang memenuhi kebutuhannya dari hasi
17
Kota
Wawancara dengan kasubbid pengendalian pencemaran lingkungan di kantor Badan Lingkungan Hidup
produksi tahu dan akan mengakibatkan pengusaha kehilangan mata pencaharian apabila sanksi aturan ditegakkan.18 Badan Lingkungan Hidup (BLH) yang mempunyai kewenangan dalam melakukan pengawasan kepada seluruh industri kota Samarinda yang memiliki indikasi melakukan kerusakan lingkungan hidup sejauh ini pengawasannya sangat kurang hanya fokus terhadap industri besar dan menengah, sebaiknya pemerintah tegas terhadap peraturan-peraturan yang telah dibuat terutama industri yang belum memiliki izin lingkungan dan perlu di tindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku, Adapun pengawasan dari perizinan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan perdagangan kota samarinda. Hasil dari wawacara di Dinas Perindustrian dan perdagangan belum pernah meninjau kelapangan mengenai perizinan oleh pengusaha tahu di Kelurahan Lempake dikarenakan ketidaktahuan dan tidak adanya laporan dari masyarakat daerah tersebut, Disamping itu belum ada surat perintah tugas untuk kelapangan.19 Sehingga lemahnya pengawasan dari pemerintah kota samarinda yang menyebabkan para pengusaha tahu di Kelurahan Lempake sebagian besar tidak memiliki izin. Hal ini terjadi karena ketidaktahuan pengusaha mengenai prosedur pembuatan izin usaha. Jika ditinjau dari perijinan bahwa pada tahun 2009-2012 semua perijinan menjadi satu tempat yaitu Badan Pelayanan Peijinan Terpadu Satu Pintu (BPPTST). Berdasarkan wawancara di BPPTST menerangakan bahwa pengusaha tahu Kelurahan Lempake sudah lama ada dan hingga sekarang belum pernah ada yang melakukan perijinan baik SITU maupun SIUP. BPPTST baru merencanakn akan melakukan sosialisasi untuk prosedur perizinan usaha agar semua usaha besar, menengah, kecil maupun rumah tangga memilki surat izin usaha. pengawasan untuk perijinannya sangat lemah terlihat semua pengusaha tahu di kelurahan lempake masih memproduksi tahu hingga sekarang tanpa prosedur administrasi belum terpenuhi. Pemerintah kota samarinda belum akan melakukan tinjauan mengenai izin pengusaha tahu apabila belum ada laporan masyarakat akan gangguan mengenai dampak pencemaran yang diakibatkan produksi tahu tersebut. Peranan dari pihak kelurahan sebenarnya dibutuhkan untuk menyampaikan data tentang industri yang belum memiliki ijin di wilayahnya tetapi selama ini belum ada data disampaikan langsung ke BPPTST Kota Samarinda. sehingga apabila ditemukan industri yang belum memiliki ijin segera dilakukan peneguran. Dengan berdasarkan wawancara ini dari BPPTST akan segera menindaklanjuti industri tahu di kelurahan lempake yang belum memliki ijin usaha20 Dari Dinas Kesehatan Kota Samarinda selama ini belum pernah melakukan pengawasan terhadap pengelolahan limbah cair tahu, melainkan hanya melakukan pengawasan terhadap hasil produksi tahu baik yang memiliki standar produksi maupun yang belum mencapai standar produksi. Selain itu mereka juga menerangkan bahwa hasil produksi tahu dilakukan pemerikasaan dan monitoring tentang tempat produksi tahu dan kualitas tahu sebelum dipasarkan ke masyarakat. Dan untuk kesehatan lingkungan sekitar langsung ditangani oleh Puskesmas yang ada di wilayah tersebut. Pengontrolan dan pengawasan oleh Dinas Kesehatan Kota samarinda belum melakukan pengawasan secara langsung di daerah Lempake untuk industri tahu melainkan hanya melakukan pengawasan usaha yang memiliki ijin resmi atau telah terdata di Dinas kesehatan Kota Samarinda. Selain itu salah satu staf dibidang Pemeriksaan Kualitas air menerangkan bahwa hasil dari monitoring kualitas air badan air sungai mahakam dan sungai karang mumus Kota Samarinda tahun 2009 yang pernah dilakukan untuk 18
wawancara dengan Bapak Fiqrian Noor kasubbid perizinan AMDAL di kantor badan lingkungan hidup kota
samarinda 19 20
BPPTST
Wawancara denbgan ibu Lena staff di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Samarinda wawancara dengan Ibu Hj. Zaida Yusfa sebagai Kepala Bidang pelayanan dan perijinan di kantor di
di daerah lempake tepat pada Jembatan S. Parman sungai Karang Mumus termasuk tercemar sehingga air sungai tidak layak untuk dikonsumsi dengan adanya pemeriksaan kandungan bakteriologis di atas standar yaitu 113.000 untuk MPN E Coil dan 68.000 untuk MPN Coliform. Hal ini dikarenkan pencemaran yang berasal dari limbah domestik dan industri.21 Berdasarkan wawancara dengan Lurah Lempake telah dilakukan pendataan industri yang beraktifitas di wilayah kelurahan lempake. Untuk perijinan khususnya Industri rumah tangga telah disarankan untuk melakukan perijinan di Dinas terkait. Namun dari industri rumah tangga khususnya pengusaha tahu belum berupaya mengurus perizinan ke terkait. 22 Dalam undang undang diatur peran pemerintah mengenai adanya tindakan pencemaran lingkungan hidup. pemerintah kota samarinda dapat memberikan pendidikan, pelatihan dan pembinaan serta pengawasan ketaatan kepada penanggung jawab usaha kegiatan terhadap ketentuan perijinan lingkungan agar pengusaha memahami tentang peraturan perundang undanga karena merupakan tugas dan wewenang pemerintah daerah dalam perlindungan pengelolahan lingkungan hidup dipertegas pada dalam pasal 63 ayat 3 undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolahan lingkungan hidup. Sehingga hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat terwujud dikarenakan peranan pengawasan pemerintah terhadap kesadaran hukum pengusaha dalam melestarikan lingkungan hidup. Dalam hal ini pengawasan pemerintah kota samarinda masih kurang dalam memeriksa dan mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab industri terhadap ketentuan perundangundangan yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup. Penerapan sanksi administrasi tidak dapat diterapkan karena industri tahu kelurahan lempake tidak memiliki ijin usaha dan ijin lingkungan sehingga memberikan peluang bagi pengusaha industri tahu untuk melakukan pencemaran lingkungan hidup. Sebaiknya pengawasan pemerintah kota samarinda lebih dioptimalkan agar kesadaran hukum masyarakat dan pengusaha dalam pelestarian pengelolalaan lingkungan hidup wujud keseriusan dalam menerapkan undang undang lingkungan. BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Setelah melakukan pengamatan,analisis, dan pembahasan terhadap data yang dihasilkan selama penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan 1. Pengelolahan limbah cair dari industri tahu tidak dikelola dengan baik dan limbah tersebut langsung dibuang di bantaran sungai di wilayah Kelurahan Lempake Kota Samarinda, karena kurangnya pengetahuan pengusaha mengenai pengelolahan limbah cair dan pengetahuan tentang perizinan usaha serta kurang memahami, mengetahui, sikap dan perilaku hukum maka dapat dikatakan bahwa pengusaha tahu memiliki tingkat kesadaran hukum masih rendah dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup. 2. Pengawasan pengelolahan limbah cair industri tahu oleh pemerintah sangat lemah dikarenakan kurangnya koordinasi antara BLH kota samarinda, Dinas Perindustrian dan perdagangan kota samarinda, BPPSP Kota Samarinda serta dinas kesehatan kota samarinda, pemerintah hanya mengawasi dan membina bagi pengusaha yang memiliki izin usaha dan izin lingkungan sedangkan pengawasan industri tahu yang 21 22
Wawancara dengan pak rudi dan bu maryam amir staff FARMAKMI Dinas Kesehatan Kota Samarinda Wawancara dengan pak joko lurah kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda
dekat bantaran sungai di kelurahan Lempake kota samarinda kurang dikontrol sebenarnya pengelolahan limbah cairnya langsung dibuang ke sungai dan tidak memiliki izin usaha dapat berdampak besar terhadap pencemaran lingkungan. B. Saran 1. Agar pengelolahan limbah cair tahu dapat di kelola dengan baik perlu adanya sosialisasi tentang Instalansi Pengelolahan Limbah serta pemanfaatan hasil dari limbah padat dan limbah cair dan perizinan usaha sebagai pengetahuan tambahan bagi pengusaha tahu untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan terhadap hukum. 2. Perlu adanya peningkatan koordinasi bagi setiap instansi terkait agar pengawasan dalam menangani masalah pencemaran lingkungan dapat terselesaikan, sehingga pemerintah lebih baik melakukan pencegahan dari pada memperbaiki lingkungan hidup yang rusak. Daftar Pustaka Buku Hamrat Hamid dan Bambang Pramudyanto.,2007, Pengawasan Industri Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Edisi I, Granit, Jakarta, Koesnadi Harjasoemantri, 1997,Hukum Tata Lingkungan, Edisi Keenam, Gajah Mada University Prees, Jogja. Koesnadi Hardjasoemantri 2005. Hukum Tata Lingkungan. Cet. 18. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. Rangkuti, Siti Sundar Rangkuti . 2005. Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional-edisi ketiga. Airlangga University Press. Surabaya, Muhammad, Abdulkadir, 2004, Hukum Dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, Artikel Peraturan Perundang-Undangan Undang Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Limbah Cair Kota Samarinda Artikel Artikel Berjudul “ Kesadaran Hukum Lingkungan, http://kepri, kemenag.go.id. diakses Tanggal 10 Juli 2011 Artikel Berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Domestik Sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan di Kelurahan Binjai kecamatan Medan”, http/ repository.usu.ac.id/ bitstream/pdf. Diakses tanggal 10 juli 2012
