IDEOLOGI & HUKUM LINGKUNGAN HIDUP Aris Subagiyo
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Brawijaya
PERMASALAHAN SDL DI INA 1.Indonesia memiliki wilayah yang kaya akan sumber daya alam, baik jenis & jumlahnya. 2.Konstitusi Negara : Bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 3.Permasalah yg skrg dihadapi : • Kerusakan hutan. • Kerusakan DAS. • Kerusakan ekosistem pesisir & laut. • Pertambangan yg merusak lingkungan dll.
PENGANTAR Ideologi lingkungan terbentuk dan dipengaruhi oleh dimana manusia dibesarkan. Manusia dan lingkungan berdampingan. Ideologi lingkungan menyelaraskan antara manusia dan lingkungan yg hidup berdampingan. Masalah lingkungan terus meningkat, menjadi perhatian pemerintah-swasta-masyarakat, pentingnya lingkungan di mata dunia. Muncul slogan dari perusahaan-perusahaan “GO GREEN” sebagai bentuk persaingan yang bersifat kapitalis.
FILSAFAT ANTROPOSENTRIS Berorientasi manusia menjadi pusat dari lingkungan.
Lingkungan menjadi alat persaingan dan kapitalis.
Lingkungan hidup dijadikan pasar (marketplace), sebagai bentuk produk
persaingan atau kompetitif yg dpt diwujudkan melalui kekuatan pasar.
FILSAFAT EKOSENTRIS Bumi merupakan pusat dari lingkungan. Setiap aktivitas yg dilakukan berbasis pd upaya yg ramah atau peduli terhadap lingkungan, seperti mengurangi polusi, melindungi SDA dan pelestarian lingkungan.
BAGIAN FILOSOFI EKOSENTRIS Ekologiawan dan Sosialis Mengarahkan tindakan manusia selaras thd alam & mengkritik segala bentuk dominasi spt pemusatan pada kekuatan ekonomi, paham otoriter dan ideologi yg bersifat menindas. Ecofeminism Manusia seharusnya memperlakukan alam sama dengan memperlakukan wanita, diperlukan kasih sayang dan kelembutan manusia dalam mengelolannya.
KERANGKA KOGNITIF LH Tanggungjawab Moral Kita harus bertanggungjawan terhadap apa yg telah Tuhan ciptakan di bumi ini. Jangan semena-mena thd alam. Data-data Empiris yg Obyektif Berdasarkan pd pengamatan empiris thd alam bgmn penggunaan kemampuan teknologi. Penilaian berdasarkan Estetika Menggantikan ekspresi kita terhadap hubungan antara kita dgn alam.
IDEOLOGI LINGKUNGAN Jika kita memperlakukan alam dengan baik, maka alam jg memberi mereka LH yg baik.
Ideologi LH jg membantu memecahkan masalah, merubah cara/pola berpikir manusia utk dpt peduli & memperhatikan lingkungan hidup. Kesadaran peduli lingkungan yg ada justru membuat kapitalisme dan persaingan ekonomi muncul, melalui “green image”.
ASAS PERLINDUNGAN & PENGELOLAAN LINGKUNGAN Ecoregion
Tanggungjawab negara
Keanekaragam Hayati
Kelestarian & keberlanjutan
Pencemar membayar
Keserasian & keseimbangan Partisipatif Keterpaduan
Kearifan lokal, lingkungan
Manfaat
hidup
Kehati-hatian
Tata Kelola pemerintah yang
Keadilan
baik
Otonomi Daerah
TUJUAN PENGELOLAAN LH Melindungi NKRI dr pencemaran dan/atau kerusakan LH.
Menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia.
Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup, ekosistem & berkeadilan utk generasi masa kini & generasi masa mendatang. Menjaga kelestarian, keserasian, keselarasan & kesimbangan LH. Mengendalikan pemanfaatan SDA & mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
KEBIJAKAN PENGELOLAAN LH Good Environmental Governance Lembaga yustisi (pengadilan, kejaksaan & polisi) yg kredibel & adil. Birokrasi pemerintah yg profesional & bersih. DPR yg kredibel dan aspiratif. Kebijakan Lingkungan Kebijakan desentralisasi pengelolaan LH. Kebijakan pengendalian kerusakan LH. Penghargaan terhadap pengelolaan LH (Adipura, Kalpataru, Adiwiyata, penghargaan Industri Hijau, gerakan kota hijau, sertifikasi ISO 14000).
KEBIJAKAN PENGELOLAAN LH Peraturan perundang-undangan : Baku mutu emisi, baku mutu limbah cair, golongan peruntukan air sungai, pengelolaan limbah B3. Kepedulian konsumen : Kesadaran untuk membeli produk yg dibuat dgn etika lingkungan yg tinggi. Boikot konsumen thd produk-produk yg tidak ramah lingkungan.
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN Upaya preventif dlm rangka penegndalian dampak lingkungan hidup dgn mendayagunakan secara maksimal intrumen pengawasan dan perijinan. Jika pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
sudah terjadi, maka perlu dilakukan upaya represif penegakan hukum yg efektif, konsekuen dan konsisten
terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yg sdh terjadi.
PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI Melakukan pengawasan thd persyaratan dlm izin & kewajiban perundang-undangan. PERDATA Memulihkan hak-hak seseorang yg dilanggar, melalui pemberian ganti rugi (kompensasi), mengembalikan keadaan seperti semula & meminta agar aturan dipatuhi dan dilaksanakan. PIDANA Memberikan efek jera melalui hukuman badan atau denda (org dan korporasi).
DASAR HUKUM PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI UU no. 32 thn 2009 ttg Perlindungan dan Pengelolaan LH (ps 71-75) Permen LH no. 2 thn 2013 ttg Pedoman Penerapan Sanksi Administrasi di Bidang Perlindungan & Pengelolaan LH. UU no. 41 thn 1999 ttg Kehutanan (ps. 59-64) UU no. 18 thn 2004 ttg Perkebunan (ps. 44) UU no. 4 thn 2009 ttg Pertambangan Minerba (ps 140) UU no. 26 thn 2007 ttg Penataan Ruang (ps 55-59) UU no. 7 thn 2004 ttg SDA (ps 75)
PRINSIP POKOK PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI (UU 32/09) Penegakan hukum administrasi sbg pencegahan
permasalahan LH. Pelaksanaan penegakan hukum administrasi dilakukan
oleh Pemerintah Pusat dan PEMDA. Pendelegasian kewenangan dan penetapan Pejabat Pengawas LH. Kewenangan “step in” Pemerintah Pusat thd ranah kewenangan PEMDA.
JENIS-JENIS SANKSI ADMINISTRASI
TEGURAN TERTULIS Melanggar peraturan & persyaratan, masih bisa dilakukan perbaikan & jg blm menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Permasalahan ringan pada aspek teknis, misalnya kerusakan pd instalasi pengolahan limbah tapi tdk melaporkan kpd pejabat yg berwenang. PAKSAAN PEMERINTAH Tindakan nyata utk menghentikan/memulihkan keadaan sbgmn kondisi semula. Dilakukan setelah ada teguran tertulis dahulu, kecuali ancaman serius, dampak besar & luas serta kerugian yg besar. Bentuk Paksaannya : penghentian sementara produksi, pemindahan sarpras produksi, penutupan saluran pembuangan, penyitaan, penghentian keseluruhan dll. Dilakukan jika : tidak ada IPAL, tdk ada TPS limbah B3 dll sesuai peraturan.
JENIS-JENIS SANKSI ADMINISTRASI PEMBEKUAN IZIN LINGKUNGAN Tindakan hukum utk tdk memberlakukan sementara ijin lingkungan terkait PPLH yg berakibat pd berhentinya usaha. Dapat dilakukan dengan batas waktu maupun tanpa batas waktu. Diterapkan jika tdk melaksanakan paksaan pemerintah, melakukan kegiatan selain dr yg dikeluarkan ijinnya serta ada persyaratan teknis yg blm dipenuhi.
JENIS-JENIS SANKSI ADMINISTRASI PENCABUTAN IZIN LINGKUNGAN Dicabutnya ijin lingkunganterkait dgn PPLH shg aktivitas usaha berhenti. Dilakukan jika : Tdk melaksanakan sanksi administrasi paksaan pemerintah. Memindahtangakan ijin kepada pihak lain tanpa persetujuan pihak pemberi ijin. Tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh sanksi administratif yg diterapkan dlm waktu tertentu. Menimbulkan dampak serius PPLH dan keresahan masyarakat. Menyalahgunakan ijin pembuangan air limbah utk keg pembuangan limbah B3. Menyimpan, mengumpulkan, memanfaatkan, mengolah dan menimbun limbah B3 tdk sesuai dng ijinnya.
DENDA ADMINISTRASI Kewajiban thd penanggungjawab keg utk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu karena terlambat melaksanakan paksaan pemerintah, terhitung sejak jangka waktu pelaksanaan paksaan pemerintah tdk dilaksanakan. Denda ini adalah denda administratif dan bukan merupakan uang paksa. Ditegaskan dalam pasal 81 UU no. 32 tahun 2009 ttg PPLH.
EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI PPLH ABILITY TO DETECT ABILITY TO RESPOND
ABILITY TO PUNISH ABILITY TO BUILD PERCEPTION
PERAN SERTA MASYARAKAT Masy memiliki peran dlm mendukung tugas pemerintah yaitu mekanisme pengaduan. Masy jg dapat mengajukan gugatan administrasi mengacu pd hukum tata usaha negara (TUN). Keputusan TUN yg dpy digugat scr administratif yaitu : Ijin lingkungan yg diterbitkan tanpa dilengkapi dokumen AMDAL atau UKL-UPL. Ijin usaha yg diterbitkan tanpa dilengkapi ijin lingkungan.
CONTOH PELANGGARAN LH & SANKSI
TUGAS MENULIS ARTIKEL Susun artikel dilatarbelakangi tantangan dan permasalahan TERKINI yg muncul dalam pembangunan Kab/Kota maupun Provinsi dengan tema yaitu “Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan” : 1. Pengelolaan Pesisir dan Kelautan. 2. Pengembangan Kota Hijau.
9. Pengembangan Perumahan Perkotaan.
3. Pengelolaan Tambang.
10. Pengelolaan Persampahan
4. Pengelolaan Hutan.
11. Permasalahan Banjir
5. Pengembangan Sektor Pertanian.
12. Pengelolaan Air Minum.
6. Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal. 7. Pengelolaan Sektor Pariwisata.
8. Pengembangan Sektor Industri.
TUGAS MENULIS ARTIKEL • Karya yang dikirimkan harus orisinil, bukan hasil plagiarisme & tdk pernah dipublikasikan sebelumnya. • Judul karya tulis bebas selama mengacu pd tema tugas. • Naskah terdiri dari 1,300 – 1,500 kata (tidak termasuk tabel dan lampiran). • Diketik di kertas A4, font Tahoma ukuran 11, spasi 1,5 dgn margin ki 4 cm, ka 3 cm, at 3 cm dan ba 3 cm. • Karya tulis dukumpulkan dalam bentuk softcopy melalui koordinator • Paling lambat 10 Oktober 2016, pukul 12.00 WIB. • ARTIKEL TERBAIK AKAN MENDAPATKAN HADIAH. • Nama File : Tugas ASLD/Nama/NIM/Tema(nomor tema yg dipilih).
Manusia dengan lingkungan, berdampingan, saling mengenal, saling memahami dan saling menyanyangi, begitulah seharusnya…..
SEKIAN………
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Brawijaya
