KESADARAN HUKUM MASYARAKAT BATAK KARO JEMAAT GBKP-KLASIS KABANJAHE TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN TAHUN 2000 SID 2005 (Studi Kasus di Kantor Badan Kependudukan, Catatan Sipil, KB dan Keluarga Sejahtera Kabanjahe)
TESIS Oleh :
L E M T A T A R I G A N 027005016/HK
SEKOLAH PASCA SARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2006
Lemta Tarigan : Kesadaran Hukum Masyarakat Batak Karo Jemaat GBKP-Klasis Kabanjahe terhadap Pencatatan..., 2006
USU Repository © 2007
LEGAL AWARENESS OF CUSTOM KARONESE AS CONGREGATION OF GBKP KLASIS KABANJAHE ON MARRIAGE REGISTRATION PERIOD OF 2000/2005 (Case Study in Population Office, Civil Registration, Family Planning and Prosperous Family in District of Karo) Lemta Tarigane Runtung Sitepu* Rehngen a Purba* Pendastaren Tarigan* ABSTRACT
The Legal awareness is one embedded in human life for a good compliance and obedience before the law. There is an assumption to say that the higher legal awareness of individual, the better compliance and obedience before the law and vise verse, the marriage registration of those who perform the marriage according to religion and belief. The Moslem determines the Office of Religion Administration for this purpose, in addition they will make the civil registration according to the Law of Marriage No. 1 of 1974. Christian Protestans, in this case the case the congregations of GBKP Klasis Kabanjahe, has civil aspect closely related to community and nation thus the nation is entitled to regulate it through the Law of State. And in another aspect, the marriage should comply with religious matter. If the legal awareness of people is still low on marriage registration, it does not produce the legal certainity on the event of marriage itself, and there is no administrative dicipline. And Regional Income also, for prosperity of people in Indonesia particularly congregation of GBKP Klasis Kabanjahe, plays the important role. Location of research is congregation of GBKP Klasis Kabanjahe consisting of 29 Runggun Gereja (RG). The population in this research is all marriage couple who perform the marriage in period of 2000/2005, and also the marriage couples who performed the marriage before 2000 (after enforcement of the Law No. 1 of 1974). The sample is purposive sampling by determining three Runggun Gereja as sample village, i.e., RG Kabanjahe Kota in Kabanjahe City, RG Kacaribu in Kacaribu village and RG Beganding in Beganding village by taking 60 respondens from RG Beganding and 20 respondens from RG Kabanjahe Kota, 20 respondens from RG Kacaribu and 20 respondens from RG Beganding, respectively. The reason of choosing this city is to remember that Kabanjahe is Moderamen office from all Klasis Offices of GBKP entirely. And also RG Kabanjahe Kota is located in Kabanjahe, * Faculty of Law, North Sumatera University, Medan.
Lemta Tarigan : Kesadaran Hukum Masyarakat Batak Karo Jemaat GBKP-Klasis Kabanjahe terhadap Pencatatan..., 2006
USU Repository © 2007
while RG Kacaribu is near to Kabanjahe and RG Kacaribu is quite far from Kabanjahe. The technic of data collection is by library research as secondary data and to make the field research to get the primary data. The primary data is collected by methods of observation, questionnaires, and interview. The research is analytical descriptive by using sociological juridical approach (Data analysis empirically) conducted by qualitative. And drawing of conclusion is made by inductive-deductive approach. The result of research indicates that generally the marriage couple of congregation of GBKP Klasis Kabanjahe has less sufficient legal awareness of marriage civil registration in Population Office, Civil Registration, Family Planning and Prosperous People in Karoland, Kabanjahe, although there is already the better access of implementing the marriage registration that is located not too far from the Civil Registration Office through the enforcement of Decree of Internal Affair Ministry No. 97 of 1978. It is important to improve the participation of government and also information from BP Runggun Gereja and socialization by Population Board, Civil Registration, Family Planning and Prosperous Karonese to receive the authentic proof for legal certainity, administrative dicipline and also Real Regional Income to be realized as desired for goodness of all. Keywords : Legal awareness, Marriage Registration, Congregation of GBKP.
Lemta Tarigan : Kesadaran Hukum Masyarakat Batak Karo Jemaat GBKP-Klasis Kabanjahe terhadap Pencatatan..., 2006
USU Repository © 2007
KESADARAN HUKUM MASYARAKAT ADAT BATAK KARO JEMAAT GBKP KLASIS KABANJAHE TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN TAHUN 2000 S/D 2006 (Studi Kasus di Kantor Badan Kependudukan, Catatan Sipil, KB dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Karo) Lemta Tarigan* Runtung Sitepu* Rehngena Purba* Pendastaren Tarigan* I N T I S A R I Kesadaran hukum yaitu suatu kesadaran yang ada di dalam kehidupan masyarakat manusia untuk selalu patuh dan taat kepada hukum. Ada asumsi yang mengatakan bahwa semakin tinggi taraf kesadaran hukum seseorang akan makin tinggi pula ketaatan dan kepatuhannya terhadap hukum dan sebaliknya, semakin rendah tingkat kesadaran hukum seseorang maka akan semakin kurang pula ketaatan dan kepatuhannya terhadap hukum. Pencatatan perkawinan dan mereka yang kelangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya itu. Agama Islam dilakukan pada Kantor Urusan Agama. Selain agama Islam dilakukan pada Kantor catatan Sipil sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974. Warga kristen Protestan, dalam hal ini jemaat GBKP Klasis Kabanjahe mempunyai aspek ang merupakan soal sipil yang erat hubungannya dengan masyarakat dan negara ehingga negara berhak mengaturnya menurut Undang-Undang Negara. Sedangkan alam aspek lain perkawinan merupakan soal agama yang harus tunduk kepada eraturan agama. Bila kesadaran hukum masyarakat masih rendah terhadap encatatan perkawinannya akibatnya tidak memberikan kepastian hukum tentang peristiwa perkawinan, maka belum terwujud ketertiban administrasi demikian juga peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bermanfaat bagi kesejahteraan warga masyarakat Indonesia khususnya jemaat GBKP Klasis Kabanjahe. Lokasi penelitian adalah jemaat GBKP Klasis Kabanjahe yang terdiri dari 29 unggun Gereja (RG). Sebagai populasi dalam penelitian ini seluruh pasangan perkawinan di lokasi penelitian yang melaksanakan perkawinannya Tahun 2000 s/d 2005 serta pasangan perkawinan yang sudah melaksanakannya sebelum Tahun 2000 setelah berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang belum dan yang sudah mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil Kabanjahe. Sampel diambil cara Purposive Sampling dengan memilih 3 Runggun Gereja sebagai desa sampel yaitu RG Kabanjahe Kota di Kota Kabanjahe, RG Kacaribu di Desa Kacaribu dan RG * Fakultas Hukum, USU, Medan.
Beganding di desa Beganding dengan mengambil sampel sejumlah 60 responden yakni : 20 Lemta Tarigan : Kesadaran Hukum Masyarakat Batak Karo Jemaat GBKP-Klasis Kabanjahe terhadap Pencatatan..., 2006
USU Repository © 2007
responden dari RG Kabanjahe Kota, 20 responden dan RG Kacaribu dan 20 responden dari RG Beganding. Alasan memilih lokasi ini mengingat di Kabanjahe adalah Kantor Moderamen sebagai pusat dari seluruh Kantor Klasis se GBKP. Demikian juga RG Kabanjahe Kota terletak di Kabanjahe sedangkan RG Kacaribu dekat dengan Kabanjahe dan RG Kacaribu jaraknya agak jauh dari Kabanjahe. Tehnik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan sebagai data secunder dan melakukan studi lapangan untuk mendapatkan data primer. Data primer dikumpulkan dengan metode : observasi, angket dan wawancara. Penelitian ini bersifat Diskriptif Analisis dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (Empiris Analisis Data) yang dilakukan dengan cara kualitatif. Dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan pendekatan Induktif – Deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya pasangan perkawinan jemaat GBKP Klasis Kabanjahe kesadaran hukumnya masih kurang terhadap pencatatan perkawinanya pada Kantor Badan Kependudukan, Catatan Sipil, KB dan Keluarga Berencana di Kabupaten Karo Kabanjahe, walaupun sudah ada kemudahan pelaksanaan pencatatan perkawinan yang letaknya terlalu jauh dan Kantor Catatan Sipil dengan keluarnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nemor : 97 Tahun 1978, ma k a m a s i h p e r l u d i t i n g k a t k a n k e p e r d u l i a n P e m e r i n t a h d e mi k i a n j u g a p enjelasan/penerangan dari BP Runggun Gereja masing-masing dan sosialisasi dan dari Kependudukan, Catatan Sipil, KB dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Karo dan memperoleh bukti yang autentik agar kepastian hukum, ketetiban administrasi demikian juga Pendapatan Asli Daerah dapat terwujud sesuai dengan yang diharapkan demi ketertiban dan kesejahteraan rakyat.
Kata Kunci Kesadaran Hukum Pencatatan Perkawinan Jemaat GBKP
Lemta Tarigan : Kesadaran Hukum Masyarakat Batak Karo Jemaat GBKP-Klasis Kabanjahe terhadap Pencatatan..., 2006
USU Repository © 2007
