KERANGKA ACUAN KERJA

KERANGKA ACUAN KERJA Rakor Pengurangan Kemiskinan Melalui Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016

BIRO BINA SOSIAL SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

0

A. LATAR BELAKANG 1. Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;

tentang

Perkembangan

b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025; c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah; d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang RPJMD Prov. Jateng tahun 2013-2018; e. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; f.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2016;

g. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 69 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016; h. DPA Nomor : 1.12.04.08.15.16.5.2 tanggal 28 Desember 2015 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) Tahun Anggaran 2016 Kegiatan Peningkatan Koordinasi Pelayanan Keluarga Berencana (KB). 2. Gambaran Umum Sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo yang ditindaklanjuti dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/J/2016 tanggal 11 Januari 2016, diarahkan untuk tahun 2016 ini pembentukan dan pencanangan Kampung KB satu kabupaten satu. Pembentukan Kampung KB harus memenuhi kriteria umum dan kriteria khusus. Kriteria umum Kampung KB seperti: padat penduduk, di daerah perbatasan, di daerah nelayan, kemiskinan cukup tinggi. Sedangkan kriteria khusus seperti: tingkat kesertaan berKB masih rendah, partisipasi masyarakat menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang masih rendah, keinginan masyarakat untuk berKB tetapi belum terlayani masih tinggi, dan partisipasi pria dalam ber-KB masih rendah. Mengikuti pelaksanaan pencanangan oleh Presiden di Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat pada tanggal 14 Januari 2016 pencanangan Tingkat Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2016 di desa Tritih Wetan Kecamatan Jeruk Legi Kabupaten Cilacap. Harapannya tentu program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui Kampung KB ini dapat secara langsung bersentuhan dan memberikan manfaat kepada masyarakat, khususnya di Desa Tritih Wetan dan di lokasi Kampung KB lainnya di 34 Kab/Kota lain di Jawa Tengah. Tidak hanya sebatas pencanangan, Kampung KB harus segera diimplementasikan secara komprehensip, baik dari sisi Pelayanan KB, maupun Pembangunan Keluarga yaitu pembentukan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL) serta Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) harus dilaksanakan secara utuh, antar lintas sektor, dan sesuai Nawacita Presiden RI ke tiga yaitu “Membangun Indonesia dari 1

Pinggiran, dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dengan kerangka negara kesatuan”. Kalau Kampung KB berjalan maka harus dipadukan dengan program semua lintas sektor seperti dinas kesehatan, pendidikan, perikanan dan kelautan, sosial, PU, pertanian, dan lain-lain. Sebagai contoh, jika Kampung KB ada di desa nelayan maka dinas kelautan dan perikanan diajak untuk melatih masyarakat nelayan untuk budidaya dan pembenihan ikan, teknologi hasil perikanan, serta membantu sarana prasarana tangkap ikan, sehingga akan meningkatkan ekonomi desa sebagai perwujudan kesejahteraan dan ketahanan pangan masyarakat desa. Jika Kampung KB terwujud/ berhasil, maka akan menjadi icon bagi desa-desa yang lain. Sasaran Kampung KB ini berdasarkan daerah yang miskin, kumuh dan banyak kekurangannya, sehingga saat digarap dalam satu tahun bersama lintas sektor dapat meningkatkan kualitas hidup mereka dan mengurangi angka kemiskinan. Guna tercapainya pengurangan kemiskinan melalui pengembangan Kampung KB di Provinsi Jawa Tengah, maka diperlukan kegiatan Rakor Pengurangan Kemiskinan Melalui Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016.

B. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud Kegiatan adalah untuk penguatan kebijakan kemiskinan melalui Program KB di Provinsi Jawa Tengah.

pengurangan

Sedangkan Tujuan kegiatan adalah merumuskan kebijakan-kebijakan guna koordinasi dan sinergitas lintas sektor yang mendukung Penanggulangan Kemiskinan melalui Program KB di Provinsi Jawa Tengah.

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN Ruang Lingkup kegiatan meliputi: 1. Rapat persiapan kegiatan Rakor Pengurangan Kemiskinan Melalui Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016. 2. Rakor Pengurangan Kemiskinan Melalui Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016. No a.

b.

Tahapan Kegiatan Rapat Persiapan Rakor

Sasaran

Jumlah

Manfaat

 SKPD Provinsi Jawa Tengah terkait  SKPD Kabupaten/ Kota  SKPD Provinsi Jawa Tengah  Mitra Kerja KB

10 orang

Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Perumusan kebijakan

230 orang

2

D. PENYELENGGARAAN RAKOR 1. Kegiatan Rakor Pengurangan Kemiskinan Melalui Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 se-Bakorwil I: Hari/Tanggal Pukul Tempat

: Rabu-Kamis/ 20-21 April 2016 : 14.00 WIB : Grand Wahid Hotel Salatiga Jalan Jendral Sudirman Nomor 2 Salatiga

Peserta: No.

1.

2.

Unit

Jumlah

SKPD/ Instansi terkait Provinsi Jateng: 1) Bappeda 2) Bapermades 3) BP3AKB 4) BKKBN 5) Bakorwil I 6) TP PKK Kab. Blora, Kab. Demak, Kab. Grobogan, Kab. Jepara, Kab. Kudus, Kab. Kendal, Kab. Pati, Kab. Rembang, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kab. Semarang terdiri 6 dari unsur: 1) SKPD KB, 2) Dinas Pertanian 3) Dinas Perikanan & Kelautan, 4) Dinas Pendidikan 5) Dinas Kesehatan 6) Koordinator P2KKP (Kota) atau Tenaga Ahli Pendamping Desa (Kabupaten) Jumlah

6

66

72

Materi dan Narasumber: No.

Narasumber/ Profesional

1.

Kepala Bapermas PP, PA KB Kabupaten Cilacap

2.

Kepala Badan KB PP Kabupaten Cirebon

3.

Staf Ahli Gubernur Jawa Tengah Bidang Pembangunan

Materi Rencana Pelaksanaan Pengembangan Kampung KB di Kabupaten Cilacap guna mendukung Penanggulangan Kemiskinan Strategi dan Model Pengembangan Kampung KB dalam Penanggulangan Kemiskinan Integrasi Lintas Sektor dalam Pengembangan Kampung KB di Jawa Tengah

3

Susunan Acara: Waktu Rabu, 20 April 2016 14.00 – 18.00 18.00 – 19.00 19.00 – 19.30

19.30 – 20.15

Kamis, 21 April 2016 07.30 – 09.00

09.00 – 09.15 09.15 – 11.15

11.15 – 11.45 11.45

Materi / Kegiatan

Pendaftaran peserta Check In Hotel Makan malam dan ramah tamah Pembukaan 1. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Mars KB 2. Do’a 3. Laporan Penyelenggaraan 4. Sambutan Asisten Kesra Sekda Provinsi Jateng sekaligus membuka secara resmi kegiatan Paparan:  Rencana Pelaksanaan Pengembangan Kampung KB di Kabupaten Cilacap guna mendukung Penanggulangan Kemiskinan

Paparan:  Strategi dan Model Pengembangan Kampung KB dalam Penanggulangan Kemiskinan Cofee Break Diskusi Kelompok:  Integrasi Lintas Sektor dalam Pengembangan Kampung KB di Jawa Tengah Rumusan Hasil Tindak Lanjut Penutupan Makan Siang Check out Hotel

Penyaji

Keterangan

Petugas

Protokol Dirigen Petugas Do’a Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jateng Asisten Kesra Sekda Provinsi Jateng

Kepala Bapermas PP, PA KB Kabupaten Cilacap


Moderator: Plt. Kabag PMPK dan KB



Protokol

4

2. Kegiatan Rakor Pengurangan Kemiskinan Melalui Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 se-Bakorwil II: Hari/Tanggal Pukul Tempat

: Kamis-Jum’at/ 28-29 April 2016 : 14.00 WIB : Best Western Premeir, Solo Jalan Ir. Soekarno, Solo Baru, Sukoharjo

Peserta: No.

1.

2.

Unit

Jumlah

SKPD/ Instansi terkait Provinsi Jateng: 1) Badan Ketahanan Pangan 2) Dinas Koperasi dan UMKM, 3) Dinas Pertanian TPH 4) Dinas Kelautan dan Perikanan 5) Dinas Cipkataru, 6) Dinas Pendidikan 7) Dinas Kesehatan Kota Surakarta, Kab. Sukoharjo, Kab. Klaten, Kab. Boyolali, Kab. Sragen, Kab. Karanganyar, Kab. Wonogiri, Kota Magelang, Kab. Magelang, Kab. Kebumen, Kab. Wonosobo, Kab. Temanggung, Kab. Purworejo terdiri 6 dari unsur: 1) SKPD KB, 2) Dinas Pertanian 3) Dinas Perikanan & Kelautan, 4) Dinas Pendidikan 5) Dinas Kesehatan 6) Koordinator P2KKP Kota atau Tenaga Ahli Pendamping Desa Kabupaten Jumlah

7

78

85



1.

Kepala Bapermas PKB Kabupaten Rembang

2.


3.


Materi Rencana Pelaksanaan Pengembangan Kampung KB di Kabupaten Rembang guna mendukung Penanggulangan Kemiskinan Strategi dan Model Pengembangan Kampung KB dalam Penanggulangan Kemiskinan Integrasi Lintas Sektor dalam Pengembangan Kampung KB di Jawa Tengah

5

Susunan Acara: Waktu Kamis, 28 April 2016 14.00 – 18.00 18.00 – 19.00 19.00 – 19.30

19.30 – 21.00

Jum’at, 29 April 2016 07.30 – 09.30

09.30 – 09.45 09.45 – 10.15 10.15

Materi / Kegiatan

Pendaftaran peserta Check In Hotel Makan malam dan ramah tamah Pembukaan 1. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Mars KB 2. Do’a 3. Laporan Penyelenggaraan 4. Sambutan Asisten Kesra Sekda Provinsi Jateng sekaligus membuka secara resmi kegiatan Paparan:  Rencana Pelaksanaan Pengembangan Kampung KB di Kabupaten Rembang guna mendukung Penanggulangan Kemiskinan  Strategi dan Model Pengembangan Kampung KB dalam Penanggulangan Kemiskinan

Diskusi Kelompok:  Integrasi Lintas Sektor dalam Pengembangan Kampung KB di Jawa Tengah Cofee Break Rumusan Hasil Tindak Lanjut Penutupan Makan Siang Check out Hotel

Penyaji

Keterangan

Petugas


Kepala Bapermas P KB Kabupaten Rembang

Moderator : Plt. Kabag PMPK dan KB Kepala Badan KB PP Kabupaten Cirebon


Moderator : Plt. Kabag PMPK dan KB

Protokol

6

3. Kegiatan Rakor Pengurangan Kemiskinan Melalui Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 se-Bakorwil III: Hari/Tanggal Pukul Tempat

: Senin-Selasa/ 25-26 April 2016 : 14.00 WIB : Hotel Horison Ultima Purwokerto, Jalan Dr. Angka Nomor 71, Purwokerto

Peserta: No.

1.

2.

Unit

Jumlah

SKPD/ Instansi/ Mitra terkait Provinsi Jateng: 1) Dinas Peternakan dan Keswan 2) Dinas PSDA 3) Dinas Bina Marga 4) Dinas ESDM 5) Dinas Sosial 6) Koalisi Kependudukan 7) IpeKB Kab. Banyumas, Kab. Purbalingga, Kab. Cilacap, Kab. Banjarnegara, Kab. Pekalongan, Kab. Tegal, Kab. Pemalang, Kab. Brebes, Kab. Batang, Kota Pekalongan dan Kota Tegal terdiri 6 dari unsur: 1) SKPD KB, 2) Dinas Pertanian 3) Dinas Perikanan & Kelautan, 4) Dinas Pendidikan 5) Dinas Kesehatan 6) Koordinator P2KKP (Kota) atau Tenaga Ahli Pendamping Desa (Kabupaten) Jumlah

7

66

73



Materi

1.

Kepala Badan Kependudukan KB PP PA Kabupaten Wonosobo

2.


3.


Rencana Pelaksanaan Pengembangan Kampung KB di Kabupaten Wonosobo guna mendukung Penanggulangan Kemiskinan Strategi dan Model Pengembangan Kampung KB dalam Penanggulangan Kemiskinan Integrasi Lintas Sektor dalam Pengembangan Kampung KB di Jawa Tengah

7

Susunan Acara: Waktu Senin, 25 April 2016 14.00 – 18.00 18.00 – 19.00 19.00 – 19.30

19.30 – 20.15

Selasa, 26 April 2016 07.30 – 08.15

08.15 – 08.30 08.30 – 10.30

10.30 – 11.00 11.00

Materi / Kegiatan

Pendaftaran peserta Check In Hotel Makan malam dan ramah tamah Pembukaan 1. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Mars KB 2. Do’a 3. Laporan Penyelenggaraan 4. Sambutan Asisten Kesra Sekda Provinsi Jateng sekaligus membuka secara resmi kegiatan Paparan:  Rencana Pelaksanaan Pengembangan Kampung KB di Kabupaten Wonosobo guna mendukung Penanggulangan Kemiskinan

Paparan:  Strategi dan Model Pengembangan Kampung KB dalam Penanggulangan Kemiskinan Cofee Break Diskusi Kelompok:  Integrasi Lintas Sektor dalam Pengembangan Kampung KB di Jawa Tengah Rumusan Hasil Tindak Lanjut Penutupan Makan Siang Check out Hotel

Penyaji

Keterangan

Petugas


Kepala Kependudukan KB PP PA Kabupaten Wonosobo

Badan KB PP Kabupaten Cirebon


Moderator : Plt. Kabag PMPK dan KB


Protokol

E. KELUARAN KEGIATAN Keluaran Kegiatan ini adalah peningkatan Penanggulangan Kemiskinan melalui pengembangan Kampung KB.

8

F. PENUTUP Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.

Semarang,

KEPALA BIRO BINA SOSIAL

NUNUK HARDIYANI, SH,M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19580205 198703 2 006

9

KERANGKA ACUAN KERJA

Recommend Documents