KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENGADAAN SUMDER DAYA MANUSIA (SDM)-TENAGA PENGEMUDI SEKRETARIAT DEWAN NASIONAL KEUANGAN INKLUSIF
TAHUN ANGGARAN 2017
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PENGADAAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) – TENAGA PENGEMUDI SEKRETARIAT DEWAN NASIONAL KEUANGAN INKLUSIF 1. LATAR BELAKANG Dalam rangka memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, maka diperlukan adanya Strategi Nasional Keuangan Inklusif di Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2016 telah diterbitkan sebagai dasar penetapan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Strategi ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan instansi terkait lainnya dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan melalui kegiatan masing-masing secara bersama dan terpadu. Implementasi Strategi Nasional Keuangan Inklusif yang terpadu diperlukan untuk mencapai target keuangan inklusif yaitu persentase jumlah penduduk dewasa yang memiliki akses layanan keuangan pada lembaga keuangan formal sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) pada akhir tahun 2019. Dalam rangka pelaksanaan SNKI maka dibentuk Dewan Nasional Keuangan Inklusif yang diketuai oleh Presiden dan secara harian diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Dewan Nasional bertugas melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan SNKI; mengarahkan langkah-langkah dan kebijakan untuk penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan SNKI; dan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SNKI. Dewan Nasional dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Kelompok Kerja (Pokja) dan Sekretariat. Kelompok kerja keuangan inklusif terdiri dari 7 (tujuh) Pokja yang meliputi: Pokja Edukasi Keuangan; Pokja Hak Properti Masyarakat; Pokja Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi Keuangan; Pokja Pelayanan Keuangan pada Sektor Pemerintah; Pokja Perlindungan Konsumen; Pokja Kebijakan dan regulasi; dan Pokja Infrastruktur Teknologi informasi keuangan. Tugas dan kedudukan Sekretariat secara administratif berada pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan secara fungsional dilakukan oleh Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan. Sekretariat bertugas menetapkan target dan indikator keuangan inklusif yang disepakati oleh seluruh pokja yang dituangkan dalam surat keputusan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian/Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan selaku Ketua Sekretariat; menyusun rencana kegiatan tahunan kesekretariatan; melakukan monitoring capaian target tahunan keuangan inklusif yang telah ditetapkan; melakukan koordinasi dengan Pokja; menyusun dan menyampaikan laporan kepada Ketua Harian; dan melaksanakan tugas terkait lainnya berdasarkan arahan dari Ketua Dewan Nasional. Dalam rangka memperkuat eksistensi Dewan Nasional Keuangan Inklusif dan menunjukkan komitmen yang kuat dari Pemerintah Indonesia untuk mencapai target
yang telah ditetapkan dalam Perpres 82/2016, dibutuhkan ruang kantor yang memadai untuk kantor Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI). Kantor tersebut akan digunakan sebagai ruang kerja bagi personil Sekretariat DNKI baik yang berasal dari instansi Pemerintah maupun Non Pemerintah, serta personil dari partner pembangunan internasional yang dipekerjakan untuk mendukung Sekretariat DNKI. Disamping ruang kerja, kantor Sekretariat DNKI akan menyediakan ruang rapat lengkap dengan mebelair, peralatan kantor, dan mobil operasional yang dapat digunakan oleh seluruh anggota DNKI, Sekretariat maupun Pokja. Hal terpenting dalam pengelolaan kantor Sekretariat DNKI adalah sumber daya manusia (SDM) yaitu tenaga pengemudi yang akan bertugas untuk membantu kelancaran terkait mobilitas anggota Sekretariat DNKI, dan juga merawat kendaraan/mobil operasional. Terkait dengan hal tersebut diperlukan pengadaan SDM tenaga pengemudi dengan kualifikasi tertentu sesuai dengan fungsinya dalam Sekretariat DNKI. 2. TUJUAN Tujuan pengadaan SDM tenaga pengemudi ini yaitu untuk meningkatkan kinerja Pejabat/Anggota Sekretariat DNKI terkait, membantu kelancaran terkait mobilitas Anggota Sekretariat DNKI dan terpeliharanya kendaraan/mobil operasional. 3. LINGKUP PEKERJAAN Lingkup pekerjaan tenaga pengemudi adalah sebagai berikut: • Mengantarkan staf Sekretariat DNKI • Mendukung mobilitas staf Sekretarist DNKI Hari dan jam kerja SDM tenaga pengemudi tersebut mengikuti ketentuan dalam peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 tahun 2015 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Apabila terdapat perbedaan akan diatur lebih lanjut dalam kontrak kerja. 4. MANAJEMEN PELAKSANAAN KEGIATAN Sekretariat DNKI dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan bertindak sebagai Pemberi Tugas dan mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai pejabat yang berwenang menandatangani kontrak. PPK bertanggung jawab mengelola kegiatan yang berhubungan dengan kontrak dan pembiayaan, termasuk memproses tagihan dari Penyedia Jasa. Dalam menjalankan tugasnya PPK akan dibantu oleh beberapa tenaga penunjang lainnya. 5. PEMBIAYAAN Pembiayaan pengadaan SDM Tenaga Pengemudi Sekretariat DNKI akan dibebankan kepada Anggaran Deputi Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Kemeterian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2017 dengan rencanan anggaran biaya sebesar
sebesar Rp 49.280.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah). No
SDM
Jumlah
Durasi
Gaji Perbulan (Dalam Rp) 1 Tenaga pengemudi 2 orang 8 bulan 3.080.000 Terbilang: Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah
Total Gaji (Dalam Rp) 49.280.000
6. KUALIFIKASI KEBUTUHAN SDM SEKRETARIAT KEUANGAN INKLUSIF Kualifikasi SDM Tenaga Pengemudi Sekretariat DNKI adalah sebagai berikut: a. b. c. d. e.
Pendidikan minimal SMA atau sederajat. Memiliki SIM A yang masih aktif. Memiliki kemampuan mengemudi dengan baik. Jujur dan memiliki motivasi kerja yang baik. Sanggup bekerja keras dan berdidikasi dalam mendukung kegiatan Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. f. Memiliki NPWP. g. Memiliki BPJS Kesehatan aktif (tidak terhutang iuran) atau bersedia menjadi anggota dan membayar iuran BPJS Kesehatan jika diterima. h. Tidak menuntut untuk diangkat menjadi PNS/ASN/PPPK
7. WAKTU 1) Pengadaan SDM Tenaga Pengemudi Sekretariat DNKI ini dilaksanakan untuk masa kontrak 1 Mei 2017 —31 Desember 2017 2) Proses pengadaan akan dilaksanakan mulai bulan April 2017 dengan asumsi sudah tandatangan kontrak antara PPK dengan Penyedia Jasa sehingga efektif berfungsi di Sekretariat DNKI mulai bulan Mei 2017. 3) Rencana Kerja Belanja Pengadaan SDM: Uraian 2017 April Mei Juni Juli Agus Sept Okt Nov Des Proses Pengadaan Sewa rumah/kantor 8. DOKUMENTASI DAN PELAPORAN Panitia pengadaan akan mendokumentasikan seluruh proses pengadaan. Hasil pengadaan SDM Tenaga Pengemudi yang terpilih akan disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan
9. PENUTUP Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, April 2017 A.n Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kepala Bidang Perbankan
Eni Widiyanti
