KERANGKA ACUAN KERJA ( KAK ) PEKERJAAN PENGAWASAN RENOVASI GEDUNG PERAWATAN NAPZA (BANGSAL PURI NURANI) RS. JIWA Dr. SOEHARTO HEERDJAN JAKARTA

KERANGKA ACUAN KERJA ( KAK ) PEKERJAAN PENGAWASAN RENOVASI GEDUNG PERAWATAN NAPZA (BANGSAL PURI NURANI) RS. JIWA Dr. SOEHARTO HEERDJAN JAKARTA TAHUN 2011

I.

PENDAHULUAN A. U M U M 1.

Setiap pelaksanaan konstruksi fisik bangunan gedung negara yang dilakukan oleh kontraktor pelaksana harus mendapat pengawasan secara teknis dilapangan, agar rencana teknis yang telah disiapkan dan dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan kontruksi dapat berlangsung operasional efektif.

2.

Pelaksanaan pengawasan lapangan harus dilakukan oleh pemberi jasa pengawasan yang kompeten, dan dilakukan secara penuh dengan menempatkan tenaga-tenaga ahli pengawasan di lapangan sesuai kebutuhan dan kompleksitas pekerjaan.

3.

Konsultan pengawas bertujuan secara umum mengawasi pekerjaan konstruksi, dari segi biaya, mutu, dan waktu kegiatan pelaksanaan.

4.

Kinerja pengawasan lapangan sangat ditentukan oleh kualitas dan intensitas pengawasan, serta yang secara menyeluruh dapat melakukan kegiatannya berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah disepakati.

B. MAKSUD DAN TUJUAN 1.

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Konsultan Pengawas yang memuat masukan, azas, kriteria, proses dan keluaran yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterprestasikan kedalam pelaksanaan tugas pengawasan.

2.

Dengan penugasan ini diharapkan Konsultan pengawas dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memenuhi sesuai KAK ini.

KAK Konsultan Pengawas Renovasi Gedung Perawatan NAPZA (Bangsal Puri Nurani)

1

C. LATAR BELAKANG 1.

Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah merupakan bagian dari lingkup Kegiatan RS. Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan Jakarta

2.

Pemegang Mata Anggaran adalah Pemerintah RI yang dalam hal ini RS. Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan Jakarta.

D. LINGKUP KEGIATAN 1. Lingkup Kegiatan adalah Renovasi Gedung Perawatan NAPZA (Bangsal Puri Nurani). 2. Lingkup pekerjaan adalah Pengawasan Pekerjaan Arsitektur, Pengawasan Pekerjaan Struktur, Pengawasan Pekerjaan Mekanikal/ Elektrikal Renovasi Gedung Perawatan NAPZA (Bangsal Puri Nurani). II. KEGIATAN PENGAWASAN A.

Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku, khususnya Teknis Bangunan Bangunan Gedung Negara, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 45/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007.

B.

Lingkup Kegiatan tersebut antara lain adalah : 1.

Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan.

2.

Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi.

3.

Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume / realisasi fisik.

4.

Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi.

5.

Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan Mingguan dan laporan Bulanan pekerjaan pengawasan, dengan masukkan hasil rapat-rapat lapangan, Laporan harian, Mingguan dan Bulanan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh Pemborong.

6.

Menyusun Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pemeliharaan pekerjaan, serah Terima pertama dan Kedua pekerjaan Konstruksi.

7. Meneliti gambar-gambar pelaksanaan (Shop Drawings) yang diajukan oleh Pemborong.

KAK Konsultan Pengawas Renovasi Gedung Perawatan NAPZA (Bangsal Puri Nurani)

2

8.

Meneliti gambar-gambar yang telah sesuai dengan pelaksanaan ( As-Built Drawings ) sebelum Serah Terima Pertama.

9.

Menyusun daftar cacat / kekurangan sebelum Serah Terima Pertama, mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan, dan Laporan Akhir Pekerjaan Pengawasan. 10. Bersama Konsultan perencana menyusun petunjuk pemeliharaan dan penggunaan bangunan gedung.

III. TANGGUNG JAWAB PENGAWAS A. Konsultan Pengawas bertanggung jawab secara profesional atas jasa pengawasan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dan kode tata ‘laku’ profesi yang berlaku. B. Secara umum tanggung jawab konsultan adalah minimal sebagai berikut : 1.

Kesesuaian pelaksanaan konstruksi dengan dokumen pelelangan / pelaksanaan yang dijadikan pedoman, serta peraturan, standar dan pedoman teknis yang berlaku.

2.

Kinerja pengawasan telah memenuhi standar hasil pengawasan yang berlaku.

3.

Hasil evaluasi pengawasan dan dampak yang ditimbulkan.

C. Penanggung jawab profesional pengawasan adalah tidak hanya konsultan sebagai suatu perusahaan tetapi juga bagi para tenaga ahli profesional pengawasan yang terlibat.

IV. BIAYA A. BIAYA PENGAWASAN 1.B esarnya biaya pekerjaan pengawasan mengikuti pedoman dalam Peratuaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara yaitu : a.

Untuk pekerjaan standar berlaku maksimum sesuai yang tercantum dalam tabel B2, tabel E2

b.

Bila terdapat pekerjaan non standar, maka dihitung secara orang-bulan dan biaya langsung yang dapat diganti, sesuai dengan ketentuan billing rate yang berlaku.

c.

Pengaturan komponen pembiayaan pada butir a dan b diatas adalah dipisahkan antara bangunan standar dan non standar dan harus terbaca dalam suatu rekapitulasi akhir yang menyebut angka dan huruf.

d.

Besarnya biaya Konsultan Pengawas merupakan biaya tetap dan pasti.

KAK Konsultan Pengawas Renovasi Gedung Perawatan NAPZA (Bangsal Puri Nurani)

3

e. Ketentuan pembiayaan lebih lanjut mengikuti Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan yang dibuat oleh Pemberi Tugas dan Konsultan pengawas. 2. Biaya pekerjaan pengawasan dan tata cara pembayaran diatur secara kontruktual, meliputi komponen sebagai berikut : a. b. c. d. e. f. g.

Honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, Materi dan penggandaan laporan, Pembelian dan atau sewa peralatan, Sewa Kendaraan Biaya rapat-rapat, Biaya Komunikasi Pajak.

3. Pembayaran biaya Konsultan Pengawas adalah berdasarkan prestasi kemajuan pekerjaan pengawasan. B. SUMBER DANA Sumber dana dari keseluruhan pekerjaan pengawasan dibebankan dalam Dana APBN yang tercantum dalam DIPA Nomor : 0750/024-04.2.16/11/2011 Tanggal 20 Desember 2010 dengan Mata Anggaran Kegiatan 533111. Keluaran yang dihasilkan oleh Konsultan Pengawas berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini adalah lebih lanjut akan diatur dalam Surat Perjanjian, yang minimal meliputi : a. Buku harian, yang memuat semua kejadian, perintah / petunjuk yang penting dari Pemberi Tugas, Kontraktor Pelaksana, dan Konsultan Pengawas. b. Laporan harian, berisi keterangan tentang : 1. 2. 3. 4. 5.

Tenaga Kerja, Bahan-bahan yang datang, diterima atau ditolak, A l a t -a l a t , Pekerjaan-pekerjaan yang diselenggarakan, Waktu pelaksanaan pekerjaan.

c. Laporan mingguan dan bulanan sebagai resume laporan harian. d. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk angsuran pembayaran. e. Surat Perintah Perubahan pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tambah Kurang f. Gambar-gambar sesuai dengan pelaksanaan (as-built drawings) dan manual g. Peralatan-peralatan yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana. h. Laporan Rapat di lapangan ( site meeting ). i. Gambar rincian pelaksanaan (shop drawings) dan Time Schedule yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana. j. Laporan Akhir Pekerjaan Pelaksanaan.

KAK Konsultan Pengawas Renovasi Gedung Perawatan NAPZA (Bangsal Puri Nurani)

4

VI. KRITERIA Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas pada Kerangka Acuan Kerja ini harus memperhatikan persyaratan-persyaratan sebagai berikut : A.

PERSYARATAN UMUM PEKERJAAN Setiap bagian dari pekerjaan pengawasan harus dilaksanakan secara benar dan tuntas sampai dengan memberi hasil yang telah ditetapkan dan diterima dengan baik oleh Pemberi Tugas.

B.

PERSYARATAN OBYEKTIF Pelaksanaan pekerjaan pengawasan teknis konstruksi yang obyektif untuk kelancaran pelaksanaan, baik yang menyangkut macam, kualitas, dan kuantitas dari setiap bagian pekerjaan sesuai standar hasil kerja pengawasan yang berlaku.

C.

PERSYARATAN FUNGSIONAL Pekerjaan pengawasan konstruksi fisik harus dilaksanakan dengan profesionalisme yang tinggi sebagai Konsultan Pengawas yang secara fungsional dapat mendorong peningkatan kinerja kegiatan.

D.

PERSYARATAN PROSEDURAL Penyelesaian administrasi sehubungan dengan pekerjaan dilapangan harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.

E.

PERSYARATAN TEKNIS LAINNYA. Selain kriteria umum diatas, untuk pekerjaan pengawasan berlaku pula ketentuanketentuan seperti standar, pedoman, dan peraturan yang berlaku, antara lain : 1.

Ketentuan yang diberlakukan untuk pekerjaan yang bersangkutan, yaitu Surat Perjanjian Pekerjaan Pelaksanaan beserta kelengkapannya, dan ketentuanketentuan sebagai dasar perjanjiannya.

2.

Yang termuat dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang, Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

KAK Konsultan Pengawas Renovasi Gedung Perawatan NAPZA (Bangsal Puri Nurani)

5

VII. PROSES PEKERJAAN PENGAWASAN A.

UMUM

Konsultan Pengawas dalam menjalankan tugasnya diperlukan pula oleh Pengelola Kegiatan agar fungsi dan tanggung jawab Konsultan Pengawas dapat terlaksana dengan baik, dan menghasilkan keluaran sebagaimana yang diharapkan oleh Pemberi Tugas. Konsultan Pengawas harus membuat uraian kegiatan secara terinci yang sesuai dengan setiap bagian pekerjaan pengawasan pelaksanaan yang dihadapi dilapangan yang secara garis besar adalah sebagai berikut : 1. Pekerjaan Persiapan a. Menyusun program kerja, alokasi tenaga dan konsepsi pekerjaan pengawasan. b. Memeriksa Time Schedule / Bar Chart, S-Curve, dan Net Work Planning yang diajukan oleh Kontraktor Pelaksana untuk selanjutnya diteruskan kepada Pengelola Kegiatan untuk mendapat persetujuan. 2. Pekerjaan Teknis Pengawasan Lapangan a. Melaksanakan pekerjaan pengawasan secara umum, pengawasan lapangan, koordinasi dan inspeksi kegiatan kegiatan pembangunan agar pelaksanaan teknis yang dilakukan dapat secara terus menerus sampai dengan pekerjaan diserahkan untuk kedua kalinya. b. Mengawasi kebenaran ukuran, kualitas dan kuantitas dari bahan atau komponen bangunan, peralatan dan perlengkapan selama pekerjaan pelaksanaan dilapangan atau ditempat kerja lainnya. c. Mengawasi kemajuan pelaksanaan dan mengambil tindakan yang tepat dan cepat, agar batas waktu pelaksanaan minimal sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. d. Memberikan masukan pendapat teknis tentang penambahan atau pengurangan pekerjaan yang dapat mempengaruhi biaya dan waktu pekerjaan serta berpengaruh pada ketentuan kontrak, untuk mendapatkan persetujuan dari Pemberi Tugas. e. Memberi petunjuk, perintah sejauh tidak mengenai pengurangan dan penambahan biaya dan waktu pekerjaan serta tidak menyimpang dari kontrak, dapat langsung disampaikan kepada Pemborong, dengan pemberitahuan tertulis kapada Pemberi Tugas. f.

Memberi bantuan dan petunjuk kepada Pemborong dalam mengusahakan perijinan sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan.

3. Konsultasi a. Melakukan konsultasi kepada Pemberi Tugas untuk membahas segala masalah dan persoalan yang timbul selama masa pembangunan. b. Mengadakan rapat lapangan secara berkala sedikitnya dua kali dalam sebulan, dengan Pemberi Tugas, Perencana dan Pemborong dengan tujuan untuk membicarakan masalah dan persoalan yang timbul dalam KAK Konsultan Pengawas Renovasi Gedung Perawatan NAPZA (Bangsal Puri Nurani)

6

c

pelaksanaan, kemudian membuat risalah dan mengirimkan kepada semua pihak yang bersangkutan, serta sudah diterima paling lambat 1 minggu kemudian Mengadakan rapat diluar jadwal rutin tersebut apabila dianggap mendesak.

4. Laporan a.

Memberi laporan dan pendapat teknis administrasi dan teknis teknologis kepada Pemberi Tugas, mengenai volume, Prosentase dan nilai bobot bagian - bagian pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh pemborong.

b.

Melaporkan kemajuan pekerjaan yang nyata dilaksanakan, dan dibandingkan dengan jadwal yang telah disetujui.

c.

Melaporkan bahan-bahan bangunan yang dipakai, jumlah tenaga kerja dan alat yang digunakan.

d.

Memeriksa gambar-gambar kerja tambahan yang dibuat oleh Pemborong terutama yang mengakibatkan tambah atau berkurangnya pekerjaan, dan juga perhitungan serta gambar konstruksi yang dibuat oleh Pemborong (Shop Drawings).

5. Dokumen a.

Menerima dan menyiapkan Berita Acara sehubungan dengan penyelesaian pekerjaan di lapangan, serta untuk keperluan pembayaran angsuran.

b.

Memeriksa dan menyiapkan daftar volume dan nilai pekerjaan dilapangan serta penambahan atau pengurangan pekerjaan guna keperluan pembayaran.

c.

Mempersiapkan formulir, laporan harian, mingguan dan bulanan, Berita Acara kemajuan pekerjaan, penyerahan pertama dan kedua serta formulir - formulir lainnya yang diperlukan untuk kebutuhan dokumen pembangunan.

VIII. MASUKAN A. INFORMASI. 1.

Untuk melaksanakan tugasnya, Konsultan Pengawas harus mencari sendiri informasi yang dibutuhkan selain dari informasi yang diberikan oleh Pemberi Tugas termasuk melalui Kerangka Acuan Kerja ini.

2.

Konsultan Pengawas harus memeriksa kebenaran informasi yang digunakan dalam pelaksanaan tugasnya, baik yang berasal dari Pemberi Tugas maupun yang dicari sendiri. Kesalahan pengawasan/kelalaian pekerjaan sebagai akibat dari kesalahan informasi menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Konsultan Pengawas.

KAK Konsultan Pengawas Renovasi Gedung Perawatan NAPZA (Bangsal Puri Nurani)

7

3.

Informasi pengawasan antara lain : a. Dokumen pelaksanaan yaitu : i. Gambar-gambar pelaksanaan, ii. Rencana kerja dan syarat-syarat, iii. Berita Acara Aanwijzing sampai dengan penunjukan Pemborong, iv. Dokumen Kontrak Pelaksanaan/Pemborongan. b.

Bar Chart dan S-Curve dan Net Work Planning dari pekerjaan yang dbuat oleh Pemborong ( setelah disetujui ).

c.

Kerangka Acuan Kerja ( KAK) Pengawasan.

d.

Peraturan-peraturan, standar dan pedoman yang berlaku untuk pekerjaan pengawasan teknis konstruksi, termasuk petunjuk teknis simak pengawasan mutu pekerjaan, dll.

e.

Informasi lainnya.

B. TENAGA Untuk melaksanakan tugasnya, Konsultan Pengawas harus menyediakan tenaga yang memenuhi kebutuhan proyek, baik ditinjau dari lingkup (besar) Pekerjaan maupun tingkat kekomplekan pekerjaan. Tenaga-tenaga ahli yang dibutuhkan dalam kegiatan pengawasan ini minimal terdiri dari : (kualifikasi masing-masing tenaga ahli disesuaikan berdasarkan kebutuhan / kompleksitas pekerjaan. Tenaga Ahli yang dibutuhkan untuk masing-masing kegiatan pengawasan sekurang-kurangnya terdiri dari : 1.

Koordinator Pengawas (S1 Ars/Sipil) : 1 orang pengalaman professional min 5 th

2. 3. 4.

Tenaga muda sipil/stuktur : 1 orang pengalaman professional min. 3 th Tenaga Ahli M/E (S1 M/E) : 1 orang pengalaman professional min. 3 th Tenaga Pendukung/Administrasi/keuangan (SMA/SMEA): 1 orang pengalaman professional min. 3 th

IX. PROGRAM KERJA A. Sebelum melaksanakan tugasnya Konsultan Pengawas harus segera menyusun : 1. 2.

3.

Program kerja termasuk jadwal kegiatan secara detail. Alokasi tenaga ahli yang lengkap ( disiplin dan jumlahnya ). Tenaga-tenaga yang diusulkan oleh konsultan Pengawas harus mendapatkan persetujuan dari Pemberi Tugas. Konsep penanganan pekerjaan pengawasan.

B . Program kerja secara keseluruhan harus mendapatkan persetujuan dari Pemberi Tugas.

KAK Konsultan Pengawas Renovasi Gedung Perawatan NAPZA (Bangsal Puri Nurani)

8

X. PENUTUP A. Setelah Kerangka Acuan Kerja ini diterima, konsultan hendaknya memeriksa semua bahan masukan yang diterima dan mencari bahan masukan lain yang dibutuhkan. B. Berdasarkan bahan-bahan tersebut, maka selanjutnya konsultan agar segera menyusun program kerja untuk dibahas dengan Pemberi Tugas.

Dibuat Tanggal

di

: Jakarta :Maret 2011

Pejabat Pembuat Komitmen

Hildah Afiati, S.Gz. NIP. 198309290200501 2001

KAK Konsultan Pengawas Renovasi Gedung Perawatan NAPZA (Bangsal Puri Nurani)

9

KAK Konsultan Pengawas Renovasi Gedung Perawatan NAPZA (Bangsal Puri Nurani)

10