Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan & Perikanan Tahun 2016

1

Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan & Perikanan Tahun 2016

2

A. Latar Belakang Indonesia mempunyai letak geografis yang sangat strategis karena merupakan negara kepulauan yang terletak di daerah tropis. Indonesia memiliki banyak pulau yaitu sekitar 17.500 pulau. Panjang garis pantainya mencapai 81.000 km atau sekitar 14% dari panjang pantai dunia. Posisi geografis Indonesia diapit oleh dua benua yaitu Asia dan Australia, serta dua samudera (Pasifik dan Hindia). Indonesia juga merupakan daerah pertemuan tiga lempeng besar dunia (Eurasia, India-Australia, dan Pasifik). Selain itu, sebagian besar wilayah teritorialnya (75%) merupakan lautan. Dengan demikian, Indonesia mempunyai potensi kekayaan alam dengan mega-diversitas tinggi yang berkarakteristik maritim, sehingga peran sektor pesisir, kelautan, perikanan dan pertambangan memberikan kontribusi yang penting bagi perekonomian Indonesia. Namun demikian, potensi yang sedemikian besar tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan. Sejauh ini, Indonesia belum mempunyai kerangka kebijakan pengembangan pesisir dan kelautan yang terintegrasi dibandingkan dengan negara-negara lain. Pemanfaatan potensi sumberdaya tersebut sebagian besar masih berkiblat sektoral, sampai dengan terbentuknya Departemen Kelautan dan Perikanan tahun 1999. Pembentukan Departemen Kelautan dan Perikanan tersebut, tidak secara mudah mengubah pola pemanfaatan dan pengelolaan sumber-sumber daya pesisir dan kelautan di Indonesia menjadi lebih terintegrasi. Salah satu sebabnya adalah ketidaksiapan daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dalam mengimplementasi perangkat - perangkat kebijakan pemerintah pusat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut secara terintegrasi. Sebagai ilustrasi, belum Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan & Perikanan Tahun 2016

3 semua daerah baik kabupaten maupun kota yang telah siap dengan penataan serta pemanfaatan ruang pesisir dan laut. Hal itu mengakibatkan kebijakan pembangunan, baik kebijakan pusat maupun kebijakan lokal yang berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan kelautan, belum sepenuhnya berjalan secara sinergis dan terintegrasi. Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah tingginya kerusakan ekosistem mangrove, terumbu karang, estuarin sebagai habitat vital, tingginya pencemaran lingkungan pesisir pantai utara yang diakibatkan limbah industri, rumah tangga dan pertanian, menurunnya potensi perikanan di Laut Jawa akibat dari penangkapan berlebih sehingga makin menurun pendapatan nelayan, rendahnya tingkat kesejahteraan dan kemampuan sebagian masyarakat pesisir dalam pendayagunaan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan. Sebagian besar ekosistem habitat vital bagi biota perairan pesisir di Jawa Tengah yang berfungsi sebagai spawning ground, nursery ground, dan feeding ground seperti hutan bakau, padang lamun dan terumbu karang telah mengalami degradasi fisik. Luas ekosistem mangrove di Jawa Tengah ± seluas 15.184,15 Ha (belum termasuk karimunjawa); terumbu karang seluas 758,17 Ha (belum termasuk karimunjawa); dan padang lamun yang kondisinya baik hanya 120,18 Ha (belum termasuk karimunjawa). Rusaknya ekosistem pesisir menyebabkan abrasi yang ditambah dengan adanya bangunan yang menjorok ke laut. Luas wilayah yang terkena abrasi di Jawa Tengah adalah 6.566,97 Ha dimana Kabupaten Brebes dan Demak menjadi daerah yang terkena abrasi cukup parah. Namun demikian, tanah timbul atau akresi juga terjadi di pesisir Jawa Tengah yaitu seluas 12.585,19 Ha. Luas lahan akresi tersebutlah yang menjadi potensi dalam rehabilitasi ekosistem khususnya ekosistem mangrove. Oleh karena itu diperlukan adanya upaya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berwawasan lingkungan, melalui rehabilitasi dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan, maupun pembinaan, sosialisasi, pelatihan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat nelayan dalam pengelolaan wilayah pesisir. Kerangka acuan kerja ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Dimana pada kegiatan ini terdiri dari sosialisasi kegiatan Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, penanaman bakau (mangrove), penebaran benih ikan,


4 transplantasi karang dan penenggelaman Terumbu Karang Buatan (TKB).

B. Kerangka pikir Kegiatan Kerangka pikir Kegiatan Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tahun 2016 sebagaimana dasar pelaksanaan tersebut di atas adalah : (1) Program : Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. (2) Kegiatan : Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. (3) Masukan : dana yang tersedia sebesar Rp. 1.681.200.000,(4) Keluaran :  Sosialisasi Kegiatan Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan melalui Sosialisasi Rehabilitasi Ekosistem Mangrove dan Sosialisasi Rehabilitasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.  Terwujudnya Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dengan melakukan Rehabilitasi Ekosistem Mangrove melalui penanaman bibit bakau/mangrove di 4 (empat) lokasi yaitu Kab. Pemalang, Kendal, Demak, dan Kebumen; serta melalui penebaran benih ikan/rajungan di 2 (dua) lokasi yaitu Kab. Rembang dan Demak. Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan juga diwujudkan dengan melakukan Rehabilitasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan melalui transplantasi karang dan pembuatan terumbu karang buatan di tiga (3) lokasi yaitu Kabupaten Jepara, Rembang dan Tegal.  Monitoring evaluasi transplantasi dan terumbu karang buatan.  Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Kajian ini dilakukan sebagai pendukung revisi Perda Jawa Tengah No. 4 Tahun 2014 tentang RZWP3K. (5) Hasil : Tolok ukur dan target kinerja :  Terlaksananya Sosialisasi Kegiatan Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan pada masyarakat sekitar lokasi di Kab. Pemalang, Kendal, Demak, dan Kebumen pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan & Perikanan Tahun 2016

5













Sosialisasi Rehabilitasi Ekosistem Mangrove; serta masyarakat sekitar lokasi kegiatan di Kabupaten Jepara, Rembang dan Tegal untuk Sosialisasi Rehabilitasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dengan harapan mereka dapat turut serta menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan. Terlaksananya penanaman bibit bakau/mangrove sebanyak 173.000 batang untuk mencegah terjadinya abrasi di wilayah pesisir Kab. Pemalang, Kendal, Demak, dan Kebumen serta meningkatkan kualitas dan kondisi lingkungan ekosistem pesisir serta sumberdaya kelautan dan perikanan. Tercapainya penebaran benih ikan/rajungan sebanyak 100.000 ekor untuk ekosistem mangrove di Kab. Rembang dan Demak dengan maksud untuk menambah/meningkatkan jumlah stok sumberdaya ikan di wilayah pesisir/laut. Terlaksananya pemasangan transplantasi karang sebanyak 60 unit di lingkungan pesisir dan laut Kabupaten Jepara, Rembang dan Tegal. Terlaksananya pemasangan Terumbu Karang Buatan (TKB) sebanyak 60 unit di lingkungan pesisir dan laut Kabupaten Jepara, Rembang dan Tegal. Terlaksananya sistem informasi mitigasi bencana dan adaptasi berupa penyebaran informasi cuaca dari BMKG yang dikirim melalui sms. Tersusunya dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai data pendukung dalam merevisi Perda Jawa Tengah No. 4 Tahun 2014 tentang RZWP3K.

(6) Manfaat  Mengurangi dan mencegah terjadinya abrasi pantai.  Meningkatkan fungsi dan mengurangi kerusakan ekosistem pesisir.  Memulihkan sumberdaya kelautan dan perikanan yang telah mengalami degradasi.  Memberikan informasi mengenai cuaca dari BMKG yang diperlukan bagi nelayan dan masyarakat yang memerlukan melalui pelayanan sms. 

Dokumen KLHS menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan revisi Perda Jawa Tengah No. 4 Tahun 2014 tentang RZWP3K.

(7) Dampak


6 



Terjaganya kondisi garis pantai di wilayah pesisir serta mengurangi dampak wilayah pesisir dari bencana gelombang besar. Pulihnya sumberdaya kelautan dan perikanan sebagai sumber penghidupan dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

(8) Kondisi sebelum kegiatan dilaksanakan :  Terjadinya abrasi di Kab. Pemalang, Kendal, Demak, dan Kebumen yang ditunjukkan berkurangnya garis pantai di wilayah pesisir tersebut.  Pemanfaatan lahan hasil akresi di Kab. Pemalang, Kendal, Demak, dan laguna di Kab. Kebumen.  Rusaknya ekosistem mangrove karena bencana alam dan perbuatan manusia.  Rusaknya ekosistem karang di perairan Kabupaten Jepara, Rembang dan Tegal.  Antusiasme para penerima sms yang berisi informasi cuaca di tahun 2015 semakin tinggi dan dianggap sangat penting untuk mereka mengetahui kondisi cuaca sebelum melaut. C.

Tujuan Kegiatan

Kegiatan Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tahun 2016 bertujuan : (a) Terkendalinya kerusakan sumberdaya kelautan dan perikanan di Provinsi Jawa Tengah. (b) Berkurangnya volume kerusakan habitat vital sumberdaya kelautan dan perikanan di Provinsi Jawa Tengah. (c) Meningkatnya kesadaran masyarakat di wilayah pesisir dalam menjaga kelestarian lingkungan, khususnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan. (d) Mengurangi resiko kecelakaan dan bahaya dari ancaman bencana untuk nelayan dan masyarakat pesisir. D.

Sasaran

1. Masyarakat peserta Sosialisasi Rehabilitasi Ekosistem Mangrove di 4 (empat) lokasi kegiatan yaitu Kab. Pemalang, Kendal, Demak, dan Kebumen. 2. Masyarakat peserta Sosialisasi Rehabilitasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di tiga (3) lokasi kegiatan yaitu Kabupaten Jepara, Rembang dan Tegal. Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan & Perikanan Tahun 2016

7 3. Hamparan pesisir yang vegetasi bakau/mangrovenya mengalami kerusakan sehingga dilakukan penanaman bibit mangrove sebanyak 173.000 batang di Kab. Pemalang, Kendal, Demak, dan Kebumen. 4. Stok sumberdaya ikan menurun akan dilakukan penebaran benih ikan/rajungan sebanyak 100.000 ekor di perairan pesisir Kab. Rembang dan Demak. 5. Laut/Perairan di Kabupaten Jepara, Rembang dan Tegal yang ekosistem karangnya mengalami kerusakan sehingga dilakukan penenggelaman Terumbu Karang Buatan (TKB) sebanyak 20 unit dan transplantasi karang sebanyak 20 unit di tiap lokasi. 6. Kabupaten/Kota Pesisir Utara dan Selatan Jawa Tengah E.

Lokasi Kegiatan

(a) Sosialisasi Rehabilitasi Ekosistem Mangrove di 4 (empat) Kabupaten meliputi Kab. Pemalang, Kendal, Demak, dan Kebumen dilaksanakan pada bulan Februari – Maret 2015 di calon lokasi penanaman / Rehabilitasi Ekosistem Mangrove. (b) Sosialisasi Rehabilitasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Jepara, Rembang dan Tegal dilaksanakan pada bulan Maret 2015. (c) Penanaman Bakau (Mangrove) sebanyak 50.000 batang (mangrove) di Kab. Kendal, Demak, Kebumen dan 23.000 batang (cemara) di Kab. Pemalang dengan total bibit sebanyak 173.000 batang. (d) Pengadaan bibit untuk stakeholder dialokasikan sebanyak 27,000 batang dengan lokasi sesuai permohonan stakeholder. (e) Penebaran Benih Ikan/rajungan sebanyak 100.000 ekor di Kabupaten Rembang dan Demak. (f) Penenggelaman Terumbu Karang Buatan (TKB) sebanyak 20 unit dilakukan di Perairan Kabupaten Jepara; sebanyak 20 unit untuk Perairan Kabupaten Rembang dan sebanyak 20 unit dilakukan di Perairan Kabupaten Tegal. (g) Transplantasi karang sebanyak 20 unit dilakukan di Perairan Kabupaten Jepara; sebanyak 20 unit dilakukan di Perairan Kabupaten Rembang dan sebanyak 20 unit dilakukan di Perairan Kabupaten Tegal. (h) Penyusunan dokumen KLHS dilakukan di Kab./Kota pesisir Jawa Tengah


8

F.

Pembiayaan

Kegiatan Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dibiayai melalui APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016 dengan total anggaran sebesar Rp. 1.681.200.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), meliputi : a. Belanja Pegawai Rp. 95.600.000,- Honorarium PNS Rp. 59.600.000,- Honorarium Non PNS Rp. 36.000.000,b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.585.600.000,- Belanja ATK Rp. 10.353.000,- Belanja Bahan Material Rp. 1.163.400.000,- Belanja Jasa Pengajar/Narasumber Rp. 135.000.000,- Belanja cetak & Penggandaan Rp. 13.942.000,- Belanja Sewa Ruang Rapat Rp. 2.800.000,- Belanja Sewa Peralatan Elektronik Rp. 2.100.000,- Belanja Makanan & Minuman Rp. 24.525.000,- Belanja Perjalanan Dinas Rp. 203.480.000,- Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Rp. 30.000.000,-


9

A. Rencana Pelaksanaan Pembiayaan 1) Pengelolaan Anggaran Kegiatan Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang dibiayai oleh APBD Provinsi Jawa Tengah TA. 2016 mengelola anggaran sebesar Rp. 1.681.200.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang terhitung sejak 1 Januari – 31 Desember 2016. 2) Rencana Kemajuan Pembiayaan Mengenai gambaran target kemajuan pembiayaan selama 1 (satu) tahun anggaran pelaksanaan (Januari s/d Desember 2016) seperti tertera pada tabel 1 berikut : No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Bulan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember TOTAL

Target (Rp.) 9.833.000 28.340.000 16.740.000 74.065.000 193.830.000 106.982.000 413.700.000 223.440.000 16.740.000 26.990.000 558.440.000 12.100.000 1.681.200.000

Persentase (%) 0,58 1,69 1,00 4,41 11,53 6,36 24,61 13,29 1,00 1,61 33,22 0,72 100,00


10 B. Pelaksanaan Fisik 1. Rencana Kemajuan Fisik Sampai dengan 31 Desember 2016 (satu tahun pelaksanaan), realisasi kemajuan fisik yang akan dicapai adalah 100 %. Jadi seluruh kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana secara keseluruhan dengan baik. 2. Gambaran Target Kemajuan Fisik Gambaran target kemajuan fisik secara keseluruhan selama tahun anggaran pelaksanaan (Januari s/d Desember 2016) seperti tertera pada tabel 2 berikut : Jan 0,58 0,58

Feb 1,69 2,27

Mar 1,00 3,27

Apr 4,41 7,67

Mei 11,53 19,20

Jun 6,36 25,56

Jul 24,61 50,17

Ags 13,29 63,46

Sep 1,00 64,46

Okt 1,61 66,06

Nop 33,22 99,28

Des 0,72 100


11

A. Persiapan Pada tahap persiapan, disusun Kerangka Acuan Kerja, Rencana Kerja Operasional, Jadwal Kegiatan, dan Surat Keputusan, sebagai perangkat lunak kegiatan untuk mempermudah arah kegiatan selama kegiatan berlangsung. Disamping itu juga dilakukan penunjukan personil pelaksanaan kegiatan dan koordinasi dengan Dinas/Kantor /Subdin/Bagian yang membidangi Kelautan dan Perikanan Kab/Kota lokasi kegiatan. B. Rencana Teknis Kegiatan 1) Penanaman Mangrove Kegiatan rehabilitasi sumberdaya hayati merupakan kegiatan pemulihan ekosistem yang rusak sehingga dapat pulih kembali. Hal ini disebabkan tingkat kerusakan ekosistem sangat tinggi akibat faktor alam, maupun manusia. Kegiatan rehabilitasi sumberdaya ini dilakukan melalui pelibatan/partisipasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pesisir terhadap upaya-upaya rehabilitasi. Kegiatan rehabilitasi yang dilakukan meliputi rehabilitasi mangrove/vegetasi pantai, dan rehabilitasi terumbu karang. Namun karena penurunan luasan hutan mangrove dan kerusakan ekosistem mangrove terjadi hampir di semua daerah di Indonesia, maka kegiatan rehabilitasi sumberdaya hayati yang dalam hal ini adalah rehabilitasi ekosistem mangrove menjadi lebih dominan. Kegiatan rehabilitasi mangrove/vegetasi pantai maupun rehabilitasi terumbu


12 karang yang dilaksanakan mengacu pada kesesuaian dengan prioritas lokasi yang perlu direhabilitasi. Tujuan kegiatan ini adalah :  Mewujudkan ekosistem mangrove untuk menjaga kelestarian sumberdaya hayati laut dan sumberdaya perikanan.  Membantu mencegah terjadinya abrasi pantai, bencana alam gelombang besar, maupun terjadinya tsunami. Spesifikasi teknis pekerjaan penanaman mangrove adalah: a) Nama pekerjaan : Penumbuhan bibit mangrove untuk rehabilitasi dan konservasi sumberdaya mangrove b) Lokasi pekerjaan pesisir Kab. Pemalang, Kendal, Demak, dan Kebumen. c) Lokasi penanaman merupakan lahan pesisir berupa hamparan tanah timbul dengan status kepemilikan tanah negara atau bengkok desa, dibuktikan dengan surat keterangan desa atau pemerintah kabupaten. d) Lama pekerjaan adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender, terbagi dalam proses penanaman 30 (tiga puluh) hari dan pemeliharaan sampai berdaun minimal 2 (dua) selama 90 (sembilan puluh) hari kalender. e) Jumlah bibit mangrove di Kab. Kendal, Demak, Kebumen sebanyak 50.000 batang (mangrove) dan Kab. Pemalang sebanyak 23.000 batang (cemara) atau sesuai perhitungan harga terakhir di lokasi. f) Bibit mangrove yang ditaman Jenis Rhizophora sp dalam bentuk propagul dan dihitung sebagai hasil pekerjaan setelah tumbuh menjadi berdaun dua atau lebih dengan ketinggian minimal 40 cm atau bibit Rhizophora dalam polybag yang telah berdaun 2 – 4 lembar atau jenis spesies mangrove lain sesuai kondisi alam dan kisaran harga yang sama. g) Sumber bibit mangrove jenis rhizophora diupayakan berasal dari daerah setempat atau lokasi terdekat untuk mengurangi tingkat mortalitas. h) Penanaman bibit mangrove dilakukan dengan mengikat pada ajir (bilah bambu) untuk meningkatkan kestabilan dan daya hidup bibit bakau. i) Pekerjaan dapat dimulai setelah Penyedia barang dan jasa memberi tahukan rencana pelaksanaan penanaman bakau kepada pemberi pekerjaan dan dinas kelautan dan perikanan kabupaten lokasi pekerjaan.


13 j) Penyedia barang dan jasa berkewajiban memelihara tanaman bakau selama 2 (dua) bulan. k) Pemeliharaan tanaman mangrove/bakau meliputi penyulaman, penyiangan, pengendalian hama dan mengganti tanaman bakau yang mati sehingga jumlah tanaman yang hidup sejumlah kontrak. l) Lokasi penanaman bakau dipasang papan himbauan dengan spesifikasi terbuat dari papan kayu bengkirai berukuran panjang, lebar, tebal 100 x 60 x 3 cm, dengan kayu penyangga ukuran 5/7, tinggi 1,5-3 meter. Papan dan tiang dicat warna putih dengan tulisan hitam. m) Pelaksanaan pemeriksaan pekerjaan dan pembayaran dilaksanakan secara 2 (dua) tahap, yaitu setelah penanaman propagul (30 hari pelaksanaan) dan setelah 2 bulan penanaman (akhir masa pelaksanaan pekerjaan). n) Pada akhir kegiatan akan dilakukan penyerahan hasil pekerjaan dari Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Anggaran kepada Kelompok Mangrove/petani tambah terdekat dengan lokasi untuk dikelola dengan baik. 2) Terumbu Karang Buatan Tujuan kegiatan adalah :  Penyediaan tempat tumbuhnya (media) terumbu karang sebagai upaya rehabilitasi ekosistem sumberdaya kelautan;  Penyediaan tempat perlindungan sumberdaya ikan di kawasan ekosistem pantai. Spesifikasi teknis pekerjaan adalah: a) Nama pekerjaan : pembuatan terumbu karang buatan (TKB) sebanyak 20 unit untuk rehabilitasi sumberdaya kelautan dan perikanan. b) Lokasi pekerjaan di kawasan perairan pesisir laut Kab. Tegal, Jepara, Rembang. c) Lokasi penenggelaman TKB merupakan kawasan perairan dengan kondisi terumbu karang yang telah rusak namun masih memiliki potensi tumbuh dan berkembangnya terumbu karang. d) Lama pekerjaan adalah 60 (enam puluh) hari kalender. e) pekerjaan ini ditunjang dengan pekerjaan jasa konsultasi perencana dan konsultan pengawas pekerjaan yang dialokasikan melalui rekening yang berbeda pada kegiatan APBD ini. f) Pekerjaan dapat dimulai setelah Penyedia barang dan jasa memberi tahukan rencana pelaksanaan pembuatan, jadwal Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan & Perikanan Tahun 2016

14 penenggelaman dan lokasi penenggelaman kepada pemberi pekerjaan dan dinas kelautan dan perikanan kabupaten lokasi pekerjaan. g) Pemberdayaan kelompok nelayan melalui keterlibatan kelompok nelayan dalam penentuan lokasi penenggelaman dan proses penenggelaman TKB. h) Monitoring dan evaluasi pertumbuhan dan keberhasilan transplantasi karang dilakukan setelah 2 (dua) bulan pemasangan atau sebelum datangnya musin penghujan. 3) Transplantasi Karang Tujuan kegiatan adalah:  Memulihkan sumberdaya terumbu karang di kawasan perairan pesisir yang telah mengalami penurunan kualitas ataupun kerusakan.  Penyediaan modul meja transplantasi karang sebagai habitat tumbuhnya karang.  Meningkatkan populasi dan penutupan karang melalui transplantasi karang sehingga kelestarian terumbu karang dapat ditingkatkan Spesifikasi teknis pekerjaan adalah: a) Nama pekerjaan : Transplantasi karang sebanyak 20 unit untuk rehabilitasi sumberdaya kelautan dan perikanan. b) Lokasi pekerjaan pesisir laut Kab. Tegal, Jepara, Rembang. c) Lokasi transplantasi karang terintegrasi dengan penenggelaman TKB merupakan kawasan perairan dengan kondisi terumbu karang yang telah rusak namun masih memiliki potensi tumbuh dan berkembangnya terumbu karang. d) Lama pekerjaan adalah 60 (enam puluh) hari kalender, dimana pelaksanaan pekerjaan dilakukan setelah penenggelaman TKB. e) Pekerjaan dapat dimulai setelah Penyedia barang dan jasa memberi tahukan rencana pelaksanaan pekerjaan kepada pemberi pekerjaan dan dinas kelautan dan perikanan kabupaten lokasi pekerjaan. f) Penyedia barang/jasa mencatat lokasi titik koordinat pemasangan transplantasi karang. g) Transplantasi karang dengan tujuan pemulihan terumbu karang yang telah rusak dilakukan dengan memindahkan potongan karang hidup dari terumbu karang yang kondisinya masih baik ke lokasi terumbu karang telah rusak. Teknik dan prosedurnya sebagai berikut: Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan & Perikanan Tahun 2016

15 (1) Lokasi pengambilan bibit diutamakan dari lokasi di sekitar terumbu karang yang telah rusak atau daerah lain dengan kondisi terumbu karang yang masih baik. (2) Antara lokasi pengambilan bibit dengan lokasi terumbu karang yang telah rusak mempunyai kondisi lingkungan (kedalaman dan keadaan arus) yang mirip. (3) Pengambilan bibit dilakukan dengan memotong cabang karang induk di tempat, dan tidak melakukan pemotongan koloni karang induk yang letaknya saling berdekatan untuk menghindari kerusakan ekosistem secara menyolok. (4) transportasi bibit dari lokasi pengambilan bibit dengan lokasi transplantasi tidak lebih dari satu jam. h) Monitoring dan evaluasi pertumbuhan dan keberhasilan transplantasi karang dilakukan setelah 2 (dua) bulan pemasangan atau sebelum datangnya musin penghujan. 4) Sosialisasi Rehabilitasi Ekosistem Mangrove Tujuan kegiatan adalah:  Meningkatkan pengetahuan masyarakat (peserta) mengenai peran dan fungsi ekosistem mangrove.  Meningkatkan kesadaran masyarakat (peserta) tentang pentingnya ekosistem mangrove. Spesifikasi kegiatan:  Sosialisasi dilaksanakan di Kab. Pemalang, Kendal, Demak, dan Kebumen yang masing-masing lokasi diikuti oleh 25 (dua puluh lima) orang yang merupakan masyarakat sekitar dan dinas terkait yang memiliki wewenang dan dapat berkontribusi sinergis dengan kegiatan.  Sosialisasi menghadirkan 3 (tiga) narasumber dengan materi yang telah ditentukan yaitu mengenai Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pengelolaan wilayah pesisir khususnya pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem mangrove, Kebijakan Pemerintah Kab./Kota dalam pengelolaan wilayah pesisir, dan materi yang terkait dengan rehabilitasi ekosistem mangrove. 5) Sosialisasi Rehabilitasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tujuan kegiatan adalah:  Meningkatkan pengetahuan masyarakat (peserta) mengenai peran dan fungsi ekosistem terumbu karang.


16  Meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya ekosistem terumbu karang.

(peserta)

tentang

Spesifikasi kegiatan:  Sosialisasi dilaksanakan di Kab. Tegal, Jepara dan Rembang yang masing-masing lokasi diikuti oleh 25 (dua puluh lima) orang yang merupakan masyarakat sekitar dan dinas terkait yang memiliki wewenang dan dapat berkontribusi sinergis dengan kegiatan.  Sosialisasi menghadirkan 3 (tiga) narasumber dengan materi yang telah ditentukan yaitu mengenai Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pengelolaan wilayah pesisir khususnya pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem terumbu karang, Kebijakan Pemerintah Kab./Kota dalam pengelolaan wilayah pesisir, dan materi yang terkait dengan rehabilitasi ekosistem terumbu karang. 6) Penyusunan Dokumen KLHS Tujuan kegiatan ini adalah :  Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan.  KLHS digunakan untuk merencanakan dan mengevaluasi kebijakan, rencana dan/atau program agar dampak dan/atau risiko lingkungan yang tidak diharapkan dapat diminimalkan, sedangkan dalam evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program, KLHS digunakan untuk mengidentifikasi dan memberikan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program yang menimbulkan dampak dan/atau risiko negatif terhadap lingkungan.  KLHS bermanfaat untuk memfasilitasi dan menjadi media proses belajar bersama antara pelaku pembangunan, dimana seluruh pihak yang terkait penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program dapat secara aktif mendiskusikan seberapa jauh substansi kebijakan, rencana dan/atau program yang dirumuskan telah mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Melalui proses KLHS, diharapkan pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program dapat mengetahui dan memahami pentingnya menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam setiap penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program.


17 Spesifikasi kegiatan:  Penyusunan dokumen KLHS dilaksanakan dengan metode pembahasan bersama dalam bentuk workshop yang akan dilakukan 3 (tiga) kali yang dibagi berdasarkan wilayah (pantura barat, pantura timur, dan pansela). Data yang akan dibahas pada workshop adalah data yang dihimpun dari 17 Kab./Kota pesisir Jawa Tengah baik data primer maupun data sekunder.  Workshop akan diikuti oleh 35 (tiga puluh lima) orang peserta dari 17 Kab./Kota pesisir Jawa Tengah.


18

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Monevpel) merupakan salah satu bagian dari unsur pengendalian yang dalam pelaksanaannya sangat diperlukan dan berfungsi sebagai kontrol dan tolok ukur setiap program/kegiatan yang dilaksanakan. Monevpel adalah suatu cara, sistem dan pola penyajian informasi formal yang obyektif dan teratur dengan dukungan fakta yang tersusun dalam bentuk yang tertata dan terstruktur. Dengan pengertian tersebut, maka Monevpel mampu menyajikan semua informasi yang berkaitan dengan perkembangan pelaksanaan kegiatan secara obyektif sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi secara cepat dan tepat apabila dalam pelaksanaannya ditemui permasalahan yang diperkirakan dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran program/kegiatan yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan pelaksanaan program/kegiatan di bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kepala Seksi selaku pelaksana teknis kegiatan secara berkala berkewajiban melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kepala Bidang. A. Monitoring Monitoring dapat diartikan sebagai usaha terus menerus atau berkala mengamati/mempelajari mengenai indikator kinerja (input, output, outcome) dan proses pelaksanaan terhadap pencapaian tujuan dari program/kegiatan. Dalam rangka mencapai efektifitas dan efisiensi, pembagian peranan dan tanggung jawab pelaksanaan monitoring dalam lingkup Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan secara Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan & Perikanan Tahun 2016

19 berjenjang mulai pelaksana teknis lapangan kabupaten/kota sampai tingkat Kepala Bidang dan Kepala Dinas.  Kepala seksi sebagai pelaksana teknis kegiatan akan selalu berkoordinasi dengan petugas Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten lokasi kegiatan  Selanjutnya akan melaporkan secara berkala ke Kepala Bidang sebagai Kuasa Pengguna Anggaran / Barang.  Kepala Bidang sebagai Kuasa Pengguna Anggaran / Barang akan melaporkan kepada Pengguna Anggaran dalam Rapat Pelaksanaan Operasional Kegiatan yang secara rutin diadakan. Monitoring dimulai sejak masa persiapan, masa pelaksanaan dan masa paska kegiatan untuk melihat indikator kinerja (input, output dan outcome) yang dicapai, proses pembinaan dan pemeliharaan output sampai dengan dihasilkannya outcome dari setiap kegiatan dan program. Monitoring dapat dilakukan dengan 2 (dua) metode yaitu monitoring secara tidak langsung dan monitoring langsung. 1. Monitoring tidak langsung Dilakukan melalui laporan hasil pelaksanaan monitoring secara berkala oleh petugas teknis lapangan di kabupaten yang disampaikan melalui surat, faximili, telpon, sms, e-mail, dll. 2. Monitoring langsung Monitoring langsung adalah monitoring yang dilakukan melalui peninjauan ke lapangan (on the spot) secara berkala agar kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. B. Evaluasi Evaluasi adalah suatu proses untuk menentukan relevansi, efisiensi, efektivitas dan dampak program/kegiatan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai secara sistematik dan obyektif. Evaluasi ini berupaya menerangkan “mengapa” output, efek, maupun dampak kegiatan tercapai atau tidak. Kegiatan evaluasi utama adalah untuk melihat secara menyeluruh pelaksanaan dan dampak dari suatu kegiatan sebagai landasan bagi penyusunan kebijaksanaan dan rancangan kegiatan yang akan datang. Evaluasi dilakukan bertujuan untuk dapat mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana pembangunan dapat dinilai dan dipelajari


20 untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan di masa yang akan datang. Evaluasi dilakukan terhadap hasil monitoring pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahap pra pelaksanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap paska pelaksanaan untuk menilai tercapainya efisiensi dan efektifitas setiap kegiatan. C. Pelaporan Laporan merupakan cerminan pertama dan utama yang secara cepat dapat menjawab pertanyaan apakah sebuah unit kerja telah menjalankan fungsinya dengan baik, apakah sebuah unit kerja telah melaksanakan tertib administrasi, apakah sasaran dan tujuan unit kerja telah tercapai, dengan kata lain laporan merupakan barometer pertama yang dengan mudah dilihat oleh pihak luar dalam mengevaluasi sebuah satker. Apabila laporan yang disajikan oleh sebuah unit kerja dapat dilakukan tepat waktu, akurat, lengkap, realistis dan akuntabel maka dapat dipastikan satker tersebut telah menjalankan fungsinya dengan baik, namun apabila laporan tidak ada, tidak lengkap atau terlambat tentu ini sudah merupakan sebuah indikator yang menunjukkan unit kerja tersebut belum optimal dalam menjalankan fungsinya. Oleh sebab itu setiap unit kerja diharapkan dapat menyiapkan dan menyajikan laporan secara tepat waktu, karena keterlambatan pengiriman laporan dari salah satu unit kerja akan mengakibatkan keterlambatan konsolidasi laporan dan mempengaruhi kinerja DKP. Fungsi pemantauan, evaluasi dan pelaporan adalah saling terkait dan saling mendukung satu dengan lainnya. Dalam pelaksanaannya, ketiga aktivitas tersebut tidak dapat dipisahkan karena merupakan suatu kesatuan sistematis sebagai bagian dari fungsi pengendalian dalam organisasi. Laporan yang disusun harus dapat menyajikan semua informasi faktual yang terkait dengan hasil pelaksanaan monitoring atau evaluasi yang telah dilaksanakan sebelumnya. Beberapa tujuan dan fungsi pelaporan adalah:  Sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran kepada pemangku kepentingan yang lebih tinggi  Untuk memberikan data dan Informasi setiap pelaksanaan program/kegiatan, termasuk tingkat pencapaian dan permasalahan yang dihadapi secara periodik dengan menyajikan laporan cepat, tepat, akurat dan akuntabel Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan & Perikanan Tahun 2016

21  Sebagai media komunikasi antar pihak yang berkepentingan  Sebagai alat kontrol agar pelaksanaan program/kegiatan tetap pada jalur yang benar, sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan  Sebagai umpan balik bagi penyusunan rancangan program/kegiatan serta anggaran tahun berikutnya  Sebagai bahan konsolidasi penyusunan laporan pada tingkatan yang lebih tinggi.  Sebagai bahan pengambilan keputusan pimpinan.


22

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang dibiayai melalui APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016 ini dalam rangka meningkatkan koordinasi antar semua pihak yang terkait untuk pengembangan kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil sesuai visi dan misi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Dengan adanya Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini, diharapkan dapat menjadi pedoman untuk meningkatkan efektifitas pencapaian tujuan dan sasaran program dan kegiatan dalam pengembangan bidang kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di daerah sesuai target yang telah ditetapkan.


23


Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan & Perikanan Tahun 2016

Recommend Documents