1 1 : KEPUTUSAN MENTER AGAA REPUBLK DONESA NOMOR 137 TAHUN 1991 TEN TAN G PEMBUKAAN DAN PENEGERAN MADRASAH MENTER AGAMA REPUBLK NDONESA Mnmbang brhwa ...
brihwa dalam menunjang pembangunati Nasional di bidang Pendidikan, dipandang perlu dilakukan' pembukaan dan penegerian Madrasah sebagai model, motivasi dan pembina Madrasah 6wasta disekitarnya. 1.
.. ,.
2. 3. 4. 5.
Undang-Undang No~or 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Peratu~an Pemerintah ~epublik Indonesia Nomor 26 tahun 1990 tentang Pendidikan Oasar; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990 tentang pi;md i d i'kan Menengah;, Keputusan Pr~siden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1974 tehtang Pokok pokok Organ;sus; Departeman; , , Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor' 15 tahun 1984 tentang Susunan OrganisRs; dan tata Kerja. Departemen
yang telah diubah dan terakhir dengan Keputu'san' Pre~ i den· Repub 1; k Indones i a Nomor 8 tahun 1991 ; 6. Keputusan Bersama Menteri Agama ,Menter; Pendidikan 'dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Nageri Nomor 5 tahun 1975,Nomor 037/U/1975' dan Nomor 36 tahun 1975 tehtang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah; 7. Keputusan Menteri Agama No 19 tahun . 1,975 tentang Susunan Org~nisasi dan Tata Kerja Dep~rtemen Agama yang telahdiubah dan disempur'ilakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 tah~n 1984.
...
~
Memperhatikan: Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor 8-387/1/91 tang9al 6'Mei 1991. M EMU T U S K A N Menetapkan
KEPUTUSAN MENTER! AGAMA REPUBLIKINDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH.
Pertama
Membuka dan menegerikan Maa~asah sebagai~ana' tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini;'
I
I
I i
,
z
I
I
I
I·, I I I I
I I I I I
I
I
I· I
I I I
!
Kedua
Kedudukan ,tug8s dan fungsi, susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapl~an dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 15 tahun 1978. Pasal 1 sampa; Gengan Pasal 9;
Ke.t; ga
Kedudukan, tugas dan fungal, susunan Organ;aasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanaw;yah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan'dalam Keputusan Menter; Agama Nomor 16 tahun 1978, Pasal 1 sampa; dengan Pasal 9;
Keempat
Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan. Organisasi dan tata Kerja Madrasah Aliyah Neger; diatur sebagaimana ditetapkan dalarn Keputusan Menteri Agama Nomar 17 tahun 1978, Pasal 1 s~mpai dengan Pasal 9;
...
Ke11ma
.. "Keenam
.
Pelaksanaan le~ih lanjut dariKeputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pmllbinaan Kelembagaan Agama Islam; Sejak berlakunya Keputusan in; ju~lah Madrssah lbtidaiyah Neger; dari 376 buah menjadi 442 bush, jumlah Madrasah Tsanawiyah Negeri dari 430 buah menjadi 452 buah dan jUOlla~l Madrasah Aliyah Neger; dari 167 buah menjadi 201 buah; . KeputusaFl ; n i. mal~a segal a dinyatakan tidak ~8rlaku;
ketentuan
Ketujuh
D.engan barl akunya yang ber~entan9an
Kedelapan
Kepu.tusan ini mula; berlaku pada tanggal ditetapkan. I
.
Jakart'a' 11 Juli
~~~I
1991
AGAMA RI
SJADZALI~
n 1. Menko KESRA di Jakarta; 2. Menter1 Pendidik~n dan Kebudayaan di Jakarta; 3. Menter; Dalam Nager; di ,Jakarta;
4. Menter; .Keuangan di· Jakarta;
6. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
6. Komi~; IX OPR-RI.di Jakarta;
~1. Ditje~ Anggaran Oepartemen Keuangan di jakarta; 8.Sekjen/Para Dirjen/lrjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menter; Agama; .' . . . . 9. Para Gubernur Ko'H. Tk I di seluruh Indonesia; v .: .. 10.Para ~ep81a Biro/Oirektur/ln6pektur/Kap~$litbangAgam~ /Sekretarls/ Kapusdiklat Pegawa; di 1 ingl~ungan Departe~~n ,Agama ,di 'Jakar~a; 11.Para Kepala Kantor Wilayah Dep.Agama Proplnsl/ setlngkat dlseluruh IAdonesia; . 12.P~~a Kepala K4ntor Dep.Agama/~odya di .~eluruh Indonesla; 13.Kantor Perbendahai~an dan Kas Negsra dl Jakarta; 14.Biro Hukum dan Humas Oepartemen Agama.
-../T e m bus a
Ii
.
. '
I I I
I I
I
I I I I
I
I I I
I
I
I
I
I
..
,~.c
..,":c
.
S'IRUKTUR ORGAN! SASI MADRAS.AH IBTIDAIYAlI NEGERI