KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1117 TAHUN 1990 TENTANG PENUNJUKAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERKOTAAN DAN LINGKUNGAN (P4L) DKI JAKARTA SEBAGAI BADAN YANG BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGELUARKAN HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM UNTUK KEPERLUAN PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN MENGENAI LINGKUNGAN HIDUP DI WILAYAH DKI JAKARTA GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran keperluan pembuktian di dalam persidangan Pengadilan terhadap perkara-perkara pelanggaran peraturan mengenai lingkungan hidup, dianggap perlu menunjuk laboratorium yang berwenang memeriksa dan mengeluarkan hasil pemeriksaan atas contoh (sample) air sungai, air limbah lainnya, limbah padat, limbah gas (emisi) dan kebisingan yang digunakan untuk keperluan sebagai akibat adanya pencemaran atau kerusakan lingkungan; b. bahwa sehubungan dengan huruf a, perlu menetapkan Laboratorium Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkotaan dan Lingkungan (P4L) DKI Jakarta sebagai badan yang berwenang melakukan pemeriksaan dan mengeluarkan hasil pemeriksaan laboratorium atas pencemaran atau kerusakan lingkungan, untuk keperluan pembuktian di dalam persidangan Pengadilan terhadap perkara-perkara pelanggaran peraturan mengenai lingkungan hidup di wilayah DKI Jakarta dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Pnps Tahun 1961 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya; 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta tetap sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta; 3. Undang-undang Nomor Pemerintahan di Daerah;
5
Tahun
1974
tentang
Pokok-pokok
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana; 5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup; 6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian; 7. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air; 9. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 1980 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkotaan dan Lingkungan Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 382 Tahun 1977 tentang Kewajiban bagi Perusahaan-perusahaan industri dan Badan dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk memeriksakan hasil buangannya pada Laboratorium Pencemaran Pusat Penelitian Masalah Perkotaan dan Lingkungan Pemerintah DKI Jakarta/Laboratorium yang ditunjuk; 11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 220 Tahun 1979 tentang Pelimpahan wewenang kepada Pusat Penelitian Masalah Perkotaan dan Lingkungan untuk memasuki Perusahaanperusahaan Industri dan Badan dalam wilayah DKI Jakarta untuk keperluan Pemeriksaan dan Penelitian hasil buangan industri/badan; 12. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 587 Tahun 1980 tentang Penetapan Kriteria Ambien Kualitas udara dan ambien bising dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1608 Tahun 1988 tentang Peruntukan dan baku mutu air sungai dan air limbah di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Memperhatikan : Instruksi Gubernur KDKI Jakarta Nomor 203 Tahun 1978 perihal mewajibkan Perusahaan-perusahaan industri dalam wilayah DKI Jakarta untuk meningkatkan usaha mengatasi pencemaran lingkungan. MEMUTUSKAN Menetapkan Pertama : Penunjukan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkotaan dan Lingkungan (P4L) Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai badan yang berwenang melakukan pemeriksaan dan mengeluarkan hasil pemeriksaan laboratorium atas contoh (sample) air sungai, air limbah lainnya, limbah padat, limbah gas (emisi) dan kebisingan yang digunakan untuk keperluan pembuktian di dalam persidangan pengadilan terhadap perkara-perkara pelanggaran peraturan mengenai lingkungan hidup di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Kedua : Hasil pemeriksaan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama apabila akan digunakan sebagai pembuktian di pengadilan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan secara tertulis, dan pada bagian atas kiri harus dicantumkan kata "Untuk Keadilan" sedangkan pada bagian penutup dicantumkan kata "Demikian Berita Acara ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan" dan ditandatangani olah Kepala Laboratorium atau petugas yang ditunjuk. Ketiga : Tata cara melakukan pemeriksaan dan mengeluarkan hasil pemeriksaan laboratorium sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
Keempat : Apabila ternyata kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Kelima :
Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian. Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : JAKARTA Pada tanggal : 14 Agustus 1990 GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, WIYOGO ATMODARMINTO Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. 1. Menteri Dalam Negeri; 2. Menteri KLH; 3. Dirjen PUOD Departemen. Dalam negeri; 4. Kapolda Metro Jaya; 5. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta; 6. Para Ketua Pengadilan Negeri; 7. Para Kepala Kejaksaan Negeri; 8. Para Wakil Gubernur Kepala Daerah; 9. Sekwilda DKI Jakarta; 10. Para Asisten Sekwilda; 11. Ketua Bappeda DKI Jakarta; 12. Kepala Itwilprop DKI Jakarta; 13. Kepala BKPMD DKI Jakarta; 14. Kepala Direktorat Sospol; 15. Kepala dinas Perindustrian; 16. Kepala Dinas Pekerjaan Umum; 17. Kepala Dinas Kesehatan; 18. Kepala Dinas P2K;
19. Kepala Biro BKLH 20. Kepala P4L 21. Kepala Biro Hukum.
