PENDAWULUAN Dasar Pemikiran Penelitian ini berlatar belakang pada kondisi riil pertikaian antara gerakan rakyat dengan kebijakan pemerintah yang tidak tnemberikan perhatian sebesarbesamya terhadap aspirasi dan partisipasi masyarakat bawah. Kebijakan pemerintah yang sangat berkaitan dengan penelitian ini adalah kebijakan pemerintah dalarn bentuk perundang-undangan yang mengatur tentang desa. Secara khusus kebijakan pemerintah tersebut pada tahun 70-an sudah secara jelas dan tegas berani memberikan pengaturan tentang desa. Pengaturan yang terangterangan tersebut termanifestasi dalam UU No. 5 Tahun 1979 Tentang Desa. Diundangkannya peraturan tersebut dalam kcnyataan di lapangan tidak memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk lebih mengembangkan dirinya, walaupun pertimbangan yang sangat tncndasar dikeluarkannya peraturan tersebut adalah untuk menciptakan percepatan pembangunan desa yang komprehensif dan terukur. Namun, ken~sakansosial-budaya yang terjadi di desa menghancurkan potensi lokal (local wisdonz). Dampak kerusakan yang telah dirasakan dalam kurun waktu yang tidak sebentar, memunculkan kondisi perlawanan dari aktivis (masyarakat kritis) dalam bentuk gerakan masyarakat desa, gerakan petani, gerakan buruh, gerakan perempuan, gerakan agraria, hingga gerakan pembaruan desa. Dinamika perubahan undang-undang tentang pemerintahan daerah yang sangat cepat dan melibatkan kepentingan politik setiap rezim penguasa, sadar atau tidak, sangat berpengaruh pada dinamika hubungan kelembagaan di masingmasing tingkat pemerintahan. Undang-undang yang baru, yang mengatur tentang pemerintahan desa yang sekarang terdapat pada UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang tersebut disahkan pada awal tahun 2005. Pada kondisi yang metnprihatinkan, diterbitkannya undang-undang ini mendapat banyak respon yang tidak memberikan dukungan positif. Pertimbangan yang dilakukan atas reaksi dikeluarkannya undang-undang ini adalah kecenderungan berpotensi merubah kembali pemerintahan reformasi - yang diidealkan - menjadi kembali pada sentralisasi kekuasaan (recentralization) di tangan pemerintah pusat.
Kenyataan yang menjadi perhatian peneliti adalah proses perjuangan pembaruan desa di Kabupaten Bantul. Perjuangan pembaman desa bemsaha melakukan usaha pembahan kebijakan yang berlcaitan dengan desa, temtarna beberapa elemen pengaturan yang berpengaruh terhadap dinamika demokratisasi dan otonomi desa sebagai pemerintahan yang mengurus rumah tangganya sendiri. Proses pembaruan desa dapat dilihat dari proses gerakan pembaruan desa melakukan respon terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak menghargai otonomi desa. Reaksi dilakukan tidak hanya menggunakan suatu cara aksi masa dalam suatu gerakan yang nampak radikal, seperti dalam bentuk demonstrasi masa. Reaksi dilakukan dengan menggunakan suatu refleksi dan penyadaran kritis atas fenomena perundangan yang mengatur tata pemerintahan hingga di tingkat desa. Dinamisasi kebijakan yang dilakukan pemerintah tidak memberikan pengaruh terhadap surutnya langkdl perjuangan mencapai harapan adanya otonomi dan demokratisasi pcmer~ntahan lokal (dcsa). Terutama kalau kita melihat fenomena yang menarik pada scjarah pcmbaruan sistem pemerintahan di Yogyakarta sebagai wilayah kesultanan yang secara strategis menghidupkan sistem pemerintahan istimewa dengan budaya kepemimpinan feodalistik. Dari proses sejarah tersebut dapat perlihatkan proses perubahan tatanan sosial politik yang tidak partisipatif, berdasarkan kepentingan penguasa, Sultan. Walaupun, menurut catatan sejarah tersebut, politik demokratisasi, pada tahun 1942 di Yogyakarta m e ~ p a k a nsuatu proses yang telah melakukan perubahan-pembahan politik yang luar biasa pada masa penjajahan Belanda, yaitu bergesernya sistem feodal yang terpusat (centralistic) menuju struktur pemerintahan yang lebih demokratis. Fenomena perubahan tersebut terjadi karena faktor penguasa fiepemimpinan) yang lebih kuat memberikan pengamh (hegemoni) terhadap pembahan sistem tersebut, dimana Sultan Hamengku Buwono IX menjadi inisiator pemb3han sosial politik di scLtor pcmcrintahan. Pada abad sebelumnya yaitu pada awal abad ke 17 terdapat pembaruan desa dalam kacamata yang sangat ekonomis. Pembaruan desa tersebut dipengaruhi oleh masuknya pemerintahan Hindia Belanda,
dimana kegiatan arus jalur
perekonomian modem mulai diadopsi sebagai wacana baru menggantikan sistem
perekonomian tradisional yang sangat feodal dan kolektifitas yang tinggi. Proses pembaruan desa tersebut, diharapltan dapat membcrikan penga~hnyauntuk mengurangi harnbatan proses transformasi jalur pcrekonomian modem dari pengusaha Belanda kepada orang-orang 1ndonesia.I Pada kenyataan pengalaman sejarah di atas, bahwa pembaruan desa dalam dimensi ekonomi dan sosial-politik telah dilakukan, sebagai respon dari perubahan yang lebih besar. Kalau kita melihat pernbaruan sosial-politik di Yogyakarta
- yang dilakukan ole11 Sultan - perlu
dicatat bahwa tidak nampak
adanya cerminan gerakan rakyat.2 Dan pembaruan ekonorni yang dilakukan pada masa sebelumnya (abad XVII) tidak memberikan kesempatan pada masyarakat
untuk menentukan arah perubahan yang dikehendakinya. Maka fokus penelitian ini rnenarik dilihat dari bagaimana ide atau gagasan perjuangan pembaruan desa yang lebih baik yang dilakukan dengan usaha mengarus-utamakan gerakan rakyat dan pemerintahan desa sebagai subjcknya. Pembaruan desa di Kabupaten Bantu1 sangat intcnsif dilakukan oleh gerakan pembaruan desa dengan melakukan pelembagaan pendukung dan penggerak pembaruan desa. Pernbentukan kelembagaan tersebut muncul dalarn bentuk asosiasi-asosiasi pemerintahan desa yang terbentuk hingga di tingkat nasional, seperti Asosiasi Badan Penvakilan Desa Seluruh Indonesia (ABDESI), Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI). Di tingkat desa dibentuk kelembagan sosial-politik rnasyarakat desa, seperti yang terdapat di Desa Gadingsari dibentuk kelembagaan Sosial-Politik Masyarakat Gadingsari (SPMG) dan Lembaga Inisiasi Masyarakat Gadingsari (LIMG). Pembentukan kelembagaan sosial politik masyarakat seperti yang dilakukan di Desa Gadingsari adalah suatu inisiasi perjuangan untuk melakukan pendarnpingan dan percepatan perjuangan pembmun desa yang mengarahkan perhatiannya pada percepatan perubahan struktural sistem kepemerintahan desa
(good governance in rural goverrnent). Gerakan sosial, civil society - secara
' Lebih detail libat di Burger, DH, 1983. Pertth;llmll.l'ur~~bnhon Strukt1lral Dnlam Masynrakat Jawa, Jakarta: Blirntnra Karya Aksara.
' Hal
ini dimaksudkan bahwa perubahan-perubahan yang dilakukan dvlam rangka melakukan perubahan system pemcrintahan Jari feodalistik hingga tercapainya demokratisnsi pemerintill~anbukan terjadi atas inisiasi masyarakat bawah. Akan Letapi, sejauh mana usaha elit politik pe~~~cristal~aa hcrkuasn untok mclnkeksn perubah;m, walaupun tanpa dorongm dari gerakan masyarakat. Aninya, tokoll politik rnernberiknn pengaruh wrtg lid& sedikit alos tercapainya suatu perubahan tersebut.
khusus dalam bentuk asosiasi atau kelembagaan masyarakat - memberikan warna terhadap perjuangan menuju perubahan sistem pemerintahan desa di tingkat lokal, terutama sumbangannya terhadap isu-isu perubahan di tingkat nasional. Seperti, ABPeDSI (Asosiasi Badan Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia); APDeSI (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia), dan beberapa paguyuban Iainnya. Oleh karena itu kajian yang dilakukan pada penelitian ini, selain difokuskan pada gerak proses pembaruan desa di Gadingsari, juga memperlihatkan dukungan yang kuat secara politik oleh Pemerintah Daerah yang rnembuka secara luas partisipasi dan kontrol masyarakat terhadap keikutsertaannya dalam sistem pemerintahan Kabupaten Bantul. Sehingga, penelitian dilakukan yang pertama dilakukan di tingkat Kabupaten sebagai proses pembaruan desa di tingkat supra desa yeng menggambarkan proses pembaruan desa
dengan dukungan banyak element,
terutama pemerintah daerah dan asosiasi-asosiasi desa di tingkat kabupaten.
Kedua, pada level yang lebih rendah penelitian difokuskan pada proses pembaruan desa yang dilakukan oleh masyarakat dan gerakan sosial politik masyarakat desa Gadingsari. Permasalahan Pembaruan desa di Kabupaten Bantu1 dilaksanakan pada dua lini yang mendukung diantaranya yaitu: perfama, perjuangan pada arus atas yang k secara politk melakukan perjuangan pembaruan dcsa ~ ~ n t umempcngaruhi kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan desa dan terciptanya sistem tata pemerintahan yang baik (good governance). Keducr, perjuangan arus bawah dalam bentuk
gerakan sosial-politik
untuk
memperkuatkan posisi masyarakat,
mendekatkan masyarakat kepada kekuasaan (pemerintah desa) dan menciptakan demokratisasi masyarakat yang sesungguhnya. Permasalahan penelitian ini mendasarkan diri pada proses perubahan yang memperhatikan arus bawah, masyarakat desa yaitu: bagaimana wacana pembaruan desa sebagai suatu gagasan bisa termanifestasikan pada praktek sisteln pelnerintahan desa di desa sebagai subjek dari pembaruan desa di Bantul? Untuk memberikan penjelasan terhadap permasalahan di atas dipaparkan beberapa pertanyaan yaitu 1) Apa ide atau gagasan pembaruan desa yang
ditawarkan hingga di tingkat desa? 2) Sejauhmana proses pembaruan desa yang telah
dilakukan
di
Desa
Gadingsari?
3)
Bagaimana
keberlanjutan
mempejuangkan ide atau gagasan pembaruan desa hingga di tingkat praksis pada sistem hubungan antara pemerintahan desa dengan kehendak masyarakat desa. Ketiga ha1 itulah yang akan menjadi kekuatan dalarn penelitian ini.
Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui wacana pembaruan desa sebagai suatu gagasan bisa termanifestasikan pada praktek sistem pemerintahan desa di desa sebagai subjek dari pembaruan desa di Bantul. T e a t m a sekali, penulis berharap mendapatkan:
1) Mengetahui ide atau gagasan pembaruan desa yang ditawarkan oleh para aktivis gerakan pembaruan desa hingga di tingkat desa;
2) Mengetahui proses pembaruan desa yang telah dilakukan di Desa Gadingsari;
3) Mengetahui proses keberlanjutan memperjuangkan ide atau gagasan pembaruan desa hingga di tingkat praksis pada sistem hubungan antara pemerintahan desa dengan kehendak masyarakat desa. Sehingga dapat menggambarkan bagaimana proses hegemoni yang dipahami Grarnsci sebagai dorninasi kepemimpinan intelektual dan moral, atau terjadi sebaliknya yaitu krisis hegemoni atau kegagalan dominasi.
