KEMENTTNIAN PENI}IDIKAI\T I}AN KEBUDAYAAN
UNT\TERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN Jl. Prof. Dr. HR. Bunyaninl.Io.708 Punrckerto 53122 (0281) Telepon 635292 (Huotine) 638337. $n95 $eimite (028 t) 631802
PERATURAN
REKTOR UNTVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
Nomor: 03 Tahun 2Ol2
tentang
(
PENGELOLAAN KERJASAMA T]NTVERSITAS JEI\IDERAL SOEDIRMAN
REKTOR UNTVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
Mcnimbang: a. bahwa datam
rargka
glran dan meningkatkan kualitas
pendidikan yang meliputi proses belajar mengajar, pe,nelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Universitas Jenderal Soedirman secara
aktif berusatra menjalin kerjasama saling menguntungkan dengan pihak lain baik dalam negeri maupun luar negeri; b. bahwa untuk pelaksanaan kerjasama di Universitas Jenderal Soedirman
sebagaimana dimaksud pada
butir a, perlu ada pedoman
yang
ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
Mengingat :
l.
Undang-Undang R.I. No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a30l);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahtur 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
3. Peraturan Pemerintatr Nomor 17 Tahun 2010 jo. Peraturan Pemerintatr
Nomor 66 Tatrun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Keputusan Presiden
RI. Nomor :
18/IvI Tahun 2010 tanggal 05 Maret
2010 tentang Peng6ngkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman;
5. Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor
0901o.12004 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. Nomor 02512009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman;
7. Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor
223Utlgg8 yang telatr diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 264N11999 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi; 8. Keputusan Dirjen DIKTI Nomor 61/DIKTI/I(q|200A tentang Petufiuk Pelaksanaan Kerjasama Perguruan
Tinggi
di
Indonesia dengan
Perguruan Tinggi/ Lembaga lain di luar negeri.
Memperhatikan : Saran dan pertimbangan Pimpinan Universitas.
MEMUTUSKAN Menetapkan : Pengelolaan Kerjasama Universitas Jenderal Soedirman.
BAB
I
KETENTUAN IIMUM Pasal
1
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
a. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedinnan; b. Fakultas adalatr Fakultas di Universitas Jenderal Soedirman; c. Lembaga adalatr Lembaga pada Universitas Jenderal Soedirman; d. Pusat Penelitian, Pusat Pengembangan , Pusat Kajian dan Pusat Unggulan adalah Pusat Penelitian, Pusat Pengemban5ai
,
Pusat Kajian dan Pusat Unggulan pada
Universitas Jenderal Soedirman;
e. f,
Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah UPT pada Universitas Jenderal Soedirman; Pelaksana Kerjasama Universitas Jenderal Soedirman adalah Universihs, Fakultas,
Lembaga, Pusat Kajian/?usat Unggulan dan UPT pada Universitas Jenderal Soedirman;
g.
Kerjasama adalah kegiatan kerjasama antara Universitas, Fakultas, Lembaga, Pusat Kajian/Pusat Unggulan dan UPT pada Universitas Jenderal Soedinnan dengan pihak
lain baik dalam negeri maupun luar negeri yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman
h. Nota
ataltr
Memorandum of Understanding (MoU);
Kesepahaman adalah dasar pembuatan perjanjian kerjasama atau
Memorandum of Action (MoA);
i.
Kontrak kerjasama adalah suatu perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Universitas, Fakultas, Lembaga, Pusat KajianiPusat Unggulan dan UPT pada Universitas Jenderal Soedirman dengan Perusahaan/Badan/Lembaga./Instansi lain
baik pemerintah atau swasta, untuk melaksanakan suafu kegiatan pembiayaan yang disepakati bersam a y ang diketahui oleh Rektor;
j. k.
Rektor adalah Rektor Universitas Jenderal Soedirman; Pembantu Rektor adalah Pembantu Rektor Urriversitas Jenderal Soedirman;
dengan
l.
Dekan adalah Dekan Falailtas pada Universitas Jenderal Soedirman;
m. Ketua Lembaga
adalah Ketua Lembaga pada Lembaga
di
Universitas Jenderal
Soedirman
BAB
II
ASAS KERJASAMA
Pasal2 Kerjasama antara Universitas, Fakultas, Lembaga, Pusat Kajihn/Pusat Unggulan dan UPT dengan pihak lain dilakukan dengan berdasarkan pada asas-asas :
a. b. c. d. e. f. g.
Salingmenguntungftan; Saling menghormati; Kesetaraan, kepafutan dan kelayakan; Transparan dan akuntabel; Sesuai dengan visi dan misi universitas;
Memanfaatkan potensi dan sumberdaya sendiri; Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IU
LEGALITAS KERJASAMA Pasal3
(l)
Kerjasama yang dilakukan oleh pelaksana kerjasama
di
Universitas Jenderal
Soedirman dengan pihak lain harus diketahui oleh Rektor melalui Pembantu Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama;
(2)
Kontrak kerjasama yang dilakukan ditingkat Universitas harus ditandatangani oleh Rektor;
(3)
Kontrak kerjasama yang dilakukan pada tingkat Fakultas ditandatangani oleh Dekan dan harus diketahui dan ditandatangani Rektor;
(4)
Kontrak kerjasama yang'dilakukan pada tingkat Lembaga ditandatangani oleh Ketua Lembaga dan harus diketahui dan ditandatangani Rektor;
(5)
Kontrak kerjasama yang dilalnrkan pada tingkat Pusat Kajian/Pusat Unggulan di bawah Fakultas ditandatangani oleh Dekan dan harus diketatrui dan ditandatangani
Rektor;
(6) Konhak kerjasama yang dilakukan pada tingkat Pusat Penelitian di bawah Lembaga ditandatangani Ketua Lembaga dan harus diketahui dan ditandatangani Rektor;
(7)
Kontrak kerjasama yang dilakukan pada tingkat Pusat Kajian/Pusat Unggulan dibawah Universitas ditandatangani Rektor;
(8) Kontrak kerjasama yang dilakukan pada tingkat UPT ditandatangani Rektor; (9) Apabila ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) sampai dengan (8) dilanggar, kerjasama dinyatakan tidak sah dan pihak pelaksana bertanggungiawab terhadap akibat yang ditimbulkan dari kerjasama tersebut.
BAB
ry
POTENSI DAN BIDAI\IG KEGIATAN KERJASAMA Pasal4
Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kerjasama, Universitas Jenderal Soedirman memiliki beberapa komponen potensi kerjasama yaitu sumberdaya
manusiq sumberdaya kelembagaan, sumberdaya fasilitas dan sumberdaya alumni. Pasal5
Bidang kegiatan kerjasama yang dapat dilakukan oleh Universitas, Fakultas, Lembaga, Pusat Kajian/Pusat Unggulan dan UPT pada Universitas Jenderal Soedirman
meliputi:
a. b.
PenyelenggaraanPendidikan; Penyelengg araan Penelitian; 5
c. Penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat; d. Bidang lain yang sesuai dengan visi dan misi universitas. BAB V
ORGAMSASI PELAKSANA KERJASAMA Pasal6
(1)
Pembantu Retilor Bidang Perencanaan dan Kerjasama merupakan koordinator
pelaksana kerjasama pada tingkat universitas dan bertanggungiawab kepada Rektor;
(2)
Fakultas, Lembaga, Pusat Kajian/?usat Unggulan dan UPT pada Universitas merupakan pelaksana di bawah koordinasi Pembantu Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama;
(3)
Dalam pelaksanaan kerjasama Pembantu Rektor Bidang Perencanaan
dan
Kerjasama dan pelaksana kerjasama dapat saling berkoordinasi dengan pihak ketiga agar tercapai efektifitas pencapaian tujuan kerjasama.
Pasal T
(l)
Pembantu Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama wajib membuat laporan secara periodik kepada Rektor tentang pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
(2)
Pelaksana kerjasama wajib membuat laporan setiap kegiatan kerjasama secara
berjenjang kepada Rektor melalui Pembantu Rekilor Bidang Perencanaan dan Kerjasama.
BAB VI SASARAN KERJASAMA Pasal
S
Sasaran kerjasama meliputi kerjasama dalam negeri maupun
luar
negeri,
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Lembaga Pendidikan formal dan non-formal, Badan Usaha
Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Departemen
