KEMENTERIAN PENDIPIKAN S^ASIONAL UNIVERSITAS HJLSANUDDIN KAMPUSTAMALANREA J A L A N PERJNTIS K E M E R D E K A A N ' K M . I O M A K A S S A R 90245 T E L E P O N : 586200 ( 6 S A L U R A L ) ), 584002 F A X . 585188
KEPUTUSAN!! REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN NOMOR : 31/H4/P^2010 TENTANG I PEMBENTUKAN SATUAN PENGAWASAN INTERNAL UNIVERSITAS HASANUDDIN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN, Menimbang
Mengingat
Memperhatikan
a. '
bahwa berhubung Universitas' Hasanuddin telah menerapkan Badan Layanan Umum dan untuk Penguatan tata kelola, akuntabilitas penyelenggaraan tugas, fungsi; dan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Universitas Hasanuddin, dipapdang perlu meninjau kemball surat Keputusan Rektor Nomor 422/H4/O/2007 t a n g g a l l 3 Maret 2007;
b.
bahwa untuk terlaksananya perigawasan secara sistematik, efisien, efektif dan terkendali perlu membentuk Satuan Pengawasan Internal di lingkungan Universitas Hasanuddin;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Pembentukan Satuan Pengawasan Internal Universitas Hasanuddin.
1. UU No. 20 Tahun 2003, LN. Tahun 2003 No. 78; 2. PP. No. 23 Tahun 1956, LN. Tatiun 1956 No. 39; . 3. PP. No. 60 Tahun 1999, LN. Tahun 1999 No. 115; 4. PP. No. 23 Tahun 2005, tanggal 13 Juni 2005; 5. Keppres RI. No. 12/M Tahun 2006 Tanggal 18 Januari 2006; 6. Kepmendikbud RI. No. 0206/O/1995 Tanggal 18 Juli 1995; 7. Kepmendiknas RI. No. 192/O/2003 tanggal 16 Desember 2003 8. Kepmen Keuangan R.I No. 280/KMK.05/2008 tanggal 24 September 2008 9. Permendiknas RI. No. 16 Tahun. 2009 Tanggal 19 Maret 2009. Hasil Keputusan Rapat kerja Unhas di Toraja tanggal 17 sampai dengan 20 Desember 2009; MEMUTUSKAN r
Menetapkan
KEPUTUSAN REKl-QR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN PENGAWASAN INTERNAL UNIVERSITAS HASANUDDIN, sebagai berikut:
BAB I,
j
BAB I li KETENTUAN UMUM
\
Pasal 1
I
I
Dalam keputusan'ini y a n g dimaksud d e n g a n : 1. Universitas adalah Universitas Hasanuddin;
i
2. Rektor adalah;Rektor Universitas Hasanuddin;
!
3. Pimpinan universitas adalah Rektor bersama d e n g a n seluruh P e m b a n t u Rektor; 4. Satuan P e n g a w a s a n Internal (SPI) adalah Satuan P e n g a w a s a n yang dibentuk untuk membantu terselenggaranya p e n g a w a s a n terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Universitas; ! 5. Pengawasan adalah suatu aktivitas monitoring, pemeriksaan internal dan evaluasi terhadap pengelolaan penyelenggaran tugas dan'fungsi serta pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan universitas; 6. Sumberdaya manusia adalah dosen, mahasiswa d a n . t e n a g a kependidikan. 7. Data dan Informasi pelaksanaan tugas adalah kuantitas d a n kualitas kegiatan dilaksanakan di lingkungan universitas
yang
8. Sarana dan Prasarana adalah s e m u a barang milik negara y a n g dikelola universitas; 9. Anggaran adalah segala sesuatu yang terxait d e n g a n p e m b i a y a a n pengelolaan penyelenggaraan Tri D h a r m a Perguruan Tinggi balk pengeluaran dan/atau penerimaan;
BAB II
]
K E D U D U K A N , PRINSIP DASAR, F U N G S I D A N T U G A S Pasal 2 Satuan Pengawasan Internal berkedudukan bertanggungjawab langsung kepada Rektor. Pasal 3
i di
universitas,
berada
di
bawah
dan
i
Satuan Pengawasan Internal m e n e r a p k a n p r i n s i p i d a s a r kerja sesuai chapter audit y a n g transparan dan akuntabel dalam pengelolaan k e u a n g a n , s u m b e r daya manusia serta asset dalam lingkungan universitas, Pasal 4 i' Satuan Pengawasan Internal m e m p u n y a i terhadap pengelolaan k e u a n g a n , s u m b e r universitas.
f u n g s i ; p e n g a w a s a n , monitoring dan evaluasi daya m a n u s i a . serta asset dalam lingkungan '
Pasal Ei Dalam melaksanakan fungsinya, Satuan Pengawasan Internal mempunyai tugas; 1. Menyusun rencana dan program kerja Pengawasan'jinternal Universitas; 2. Melaksanakan pengawasan kebljakan dan program jidalam lingkungan universitas; 3. Memonitor dan mengevaluasi pengelolaan keuangian, s u m b e r daya manusia serta asset dalam lingkungan universitas, ij 4. Melaksanakan pemantauan dan pengkoordinasian bndaklanjut hasil pengawasan, 5. Memberikan saran dan rekomendasi kepada Rektonjtentang hasil pengawasan, 6. Menyusun laporan hasil pengawasan setiap akhir tahun,
:i
BAB II] STRUICTUR DAN SUSUINAN ORGANISASI Pasal 6:
Struktur dan susunan organisasi Satuan Pengawasan Internal terdiri atas : a. Ketua merangkap Anggota; b. Sekretaris; c.
^
Divisi. Pasal 7i
1. Satuan Pengawasan Internal dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh, serta bertanggungjawab kepada Rektor; i 2. Ketua Satuan Pengawasan Internal dapat dibantu iDleh seorang Sekretaris; 3. Masa bakti Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawasan Internal adalah 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya berdasarkan rekomendasi hasil penilaian kinerja oleh Tim Penilai yang dibentuk oleh Rektor untuk itu; 4. Ketua Satuan Pengawasan Internal yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara selama 6 (enam) bulan berturut-turut dapat diganti oleh Rektor dengan mengangkat pejabat sementara untuk meneruskan sisa masa jabatan. Pasal & 1. Divisi dipimpin oleh seorang Ketua yang diangxat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul dan/atau rekomendasi Ketua Satuan Pengawasan Internal; 2. Ketua Divisi bertanggungjawab kepada Ketua Satuan Pengawasan Internal; 3. Divisi terdiri atas : a. Divisi Keuangan
,
b. Divisi Sumber Daya Manusia; c.
Divisi Asset;
i
Pasal 9 Ketua Divisi mempunyai fungsi dan tugas, yaitu : 1. Bersama-sama dengan Ketua Satuan Pengawasan i Internal menjabarkan program kerja Satuan Pengawasan Internal kedalam Program kerja Divisi; 2. Memimpin dan melaksanakan program kerja Divisi; 3. Meminta dan menerima laporan pengelolaan dariUunit-unit kerja dalam lingkungan universitas yang terkait dengan Divisinya; . 1 4. Melakukan penilaian atas (aporan tersebut, melakukan klarifikasi, ferivikasi, investigasi terhadap temuan-temuan yang diperoleh sesuai dengan bidapg Divisinya; 5. Membuat dan menyusun laporan kinerja Divisi yang dipimpinnya disertai rekomendasi kepada Ketua Satuan Pengawasan Internal dan/atau atas permintaan Ketua Satuan Pengawasan Internal.
BAB IV
i;
. PELAPORAN Pasal 10.1 1. Laporan hasil pelaksanaan kegiatan Satuan Pengiawasan Internal merupakan rangkuman dari laporan setiap Divisi, yang isinya minimal memuat: , a. Mated dan tujuan kegiatan yang dilakukan; b. Pengelolaan kegiatan, dan out come-nya; c. 2.
!
Rekomendasi.
Laporan dimaksud disampaikan kepada Rektor sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan fungsi dan tugas pokok Satuan Pengawasan Internal. KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 1
Keputusan ini berlaku terhitung muiai pada tanggal ditetapkan, dan dapat diubah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan serta dinamika organisasii serta tata kerja universitas. Dengan berlakunya surat keputusan ini, maka Surat Keoutusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 422/H4/O/2007 tanggal 13 Maret 2007, dinyatakan tidak berlaku. Ditetapkan di Makassar pada tanggal, 6 Januari 2010 l^^REKTOR,
Tembusan: 1. Mendiknas Jakarta; 2. Dirjen Dikti Jakarta; 3. Sekretaris Senat Unhas; 4. Pembantu Rektor Unhas; 5. Dekan Fakultas Unhas; 6. Ketua Lembaga Unhas; 7. Direktur PPS Unhas; 8. Kepala Biro Unhas; 9. Ketua UPT, Unhas; 10. Pertinggal
^ IDRUS A. PATURUSI 7NIP195008311978031U04
