Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dan Small and Medium Business Administration Republik Korea;

MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA DAN SMALL AND MEDIUM BUSINESS ADMINISTRATION REPUBLIK KOREA MENGENAI KERJASAMA TEKNIK Dl BIDANG PENGEMBANGAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dan Small and Medium Business Administration Republik Korea; Selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak";

Berkehendak untuk meningkatkan pengembangan kerjasama ekonomi bilateral antara para pihak berdasarkan persamaan dan saling menguntungkan antara Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dari kedua negara; Mengingat peran Koperasi dan UKM pembangunan ekonomi di kedua negara;

sebagai

bagian

tidak

terpisahkan

dari

Mengakui peran kerjasama ekonomi bilateral dalam mempercepat pembangunan ekonomi di negara masing-masing; Merujuk pada Persetujuan mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik serta Pengembangan Perdagangan antara Republik Indonesia dan Republik Korea yang ditandatangani di Jakarta pada 24 April 1971; Mengganti Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dan Small and Medium Business Administration Republik Korea Mengenai Kerjasama Teknik di Bidang Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah, 21 Mei 2006; dan Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara masing-masing; Telah dicapai kesepahaman sebagai berikut:

PASALI TUJUAN KERJASAMA Tujuan Memorandum Saling Pengertian ini adalah untuk mendorong, memajukan dan memberikan konstribusi bagi pembentukan hubungan saling menguntungkan dalam pengembangan Koperasi dan UKM antara para Pihak.

PASAL 2 KEGIATAN

Berdasarkan ketersediaan biaya, personil dan peraturan perundang-undangan di masingmasing negara, para Pihak akan mendorong dan memberikan kontribusi untuk mempromosikan kerjasama bilateral di bidang perdagangan, investasi dan kerjasam a teknik untuk mengembangkan Koperasi dan UKM melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a) Menyelenggarakan simposium, seminar dan bengkel kerja sebagai pertukaran kebijakan, inisiatif, pengalaman, kewirausahaan dan informasi relevan lainnya; b) Mengembangkan dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi para pewirausaha, pegawai pemerintah dan pelaku usaha lainnya yang terlibat dalam menumbuhkembangkan Koperasi dan UKM; c) Merencanakan dan mendukung pendidikan dan pelatihan bagi para tenaga kerja yang berkompeten untuk diberdayakan di Koperasi dan UKM, sehingga dapat memulai wirausaha sendiri yang relevan dengan pengalaman yang diperoleh; d) Memfasilitasi kerjasama penelitian, alih teknologi, kerjasama pemasaran, menciptakan kerjasama kontrak karya dan akses pasar antara Koperasi dan UKM di kedua negara; e) Mendirikan Korea-Indonesia Green Business Center untuk memfasilitasi proyekproyek bersama di bidang pengembangan industri hijau antara Koperasi dan UKM kedua negara dengan tujuan mengidentifikasi dan mengembangkan industri yang berwawasan lingkungan hijau; f) Mengeksplorasi dan mendukung langkah-langkah kerjasama antara Koperasi dan UKM kedua negara dalam industri strategis nasional, termasuk dalam bidang peralatan kesehatan; g) Pertukaran dan pengiriman tenaga ahli dan petugas penghubung secara berkala untuk membantu pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini dan misi kerjasama bilaterallainnya; dan h) Mendukung aktivitas Koperasi dan UKM lainnya yang ditentukan oleh Komite Koordinasi Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

PASAL 3 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Para Pihak sepakat bahwa setiap kekayaan intelektual yang muncul dalam pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini akan dimiliki secara bersama-sama dan: a. Setiap Pihak diperbolehkan untuk menggunakan kekayaan intelektual tersebut dengan tujuan mengelola, mengadaptasi dan mengembangkan kekayaan intelektual tersebut. b. Setiap Pihak bertanggung jawab atas segala tuntutan yang diajukan oleh pihak ketiga atas kepemilikan dan keabsahan penggunaan hak kekayaan intelektual oleh Pihak tersebut di atas dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini. 2. Apabila salah satu Pihak akan mengungkapkan data dan atau informasi mengenai kekayaan intelektual yang dihasilkan dari kegiatan kerjasama dalam Memorandum Saling Pengertian ini kepada pihak ketiga, maka Pihak tersebut harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Pihak lainnya sebelum pengungkapan itu dilakukan. 3. Dalam hal salah satu Pihak dan atau suatu institusi yang mewakili pemerintah Pihak tersebut menggunakan kekayaan intelektual untuk tujuan komersial, maka Pihak lainnya berhak untuk mendapatkan royalti dengan bagian yang sama.

4. Apabila salah satu Pihak membutuhkan kerja sama dengan pihak lain selain Republik Indonesia dan Republik Korea untuk tujuan komersial kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini, Pihak tersebut harus mengutamakan kerja sama dengan Pihak lainnya berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini, yang mana akan dikecualikan, jika Pihak lain tersebut tidak mampu berpartisipasi di dalam kerja sama tersebut dalam bentuk apapun.

PASAL 4 KERAHASIAAN 1. Setiap Pihak wajib menjaga kerahasiaan dokumen, informasi dan data lainnya yang diberikan oleh Pihak lainnya selama pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini atau pelaksanaan lainnya yang dibuat berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini. 2. Ketentuan dalam Pasal ini akan terus berlaku meskipun dilakukan pengakhiran atas Memorandum Saling Pengertian ini. 3. Ketentuan dalam Pasal ini tidak mengesampingkan hukum dan peraturan yang berlaku di masing-masing negara Para Pihak.

PASAL 5 PENGATURANPELAKSANAAN Pelaksanaan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 7 dari Memorandum Saling Pengertian ini, akan dilaksanakan melalui pengaturan teknis atau pengaturan lainnya secara terpisah, yang disepakati oleh Para Pihak.

PASAL6 KERJASAMA DALAM ORGANISASI INTERNASIONAL Para Pihak akan saling menyelenggarakan konsultasi dan saling bertukar pandangan dalam organisasi internasional, dimana kedua belah Pihak adalah anggota, di bidang Koperasi dan UKM.

PASAL 7 KOMITE KOORDINASI BERSAMA 1. Komite Koordinasi Bersama yang terdiri dari perwakilan yang ditunjuk oleh Para Pihak akan dibentuk dengan tujuan untuk memformulasikan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan memantau kegiatan-kegiatan kerjasama yang ditentukan berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini. 2. Para anggota Komite Koordinasi Bersama terdiri dari perwakilan pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pengembangan Koperasi dan UKM serta perwakilan dari Koperasi dan UKM bila diperlukan. 3. Fungsi Komite Koordinasi Bersama adalah untuk mengembangkan dan membahas kemungkinan bidang-bidang kerjasama yang disepakati oleh Para Pihak, mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan kegiatan kerjasama, mempertimbangkan hal-hal yang menjadi kepentingan bersama yang timbul dari dan melakukan tinjauan berkala dalam pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini.

4. Pertemuan-pertemuan Komite Koordinasi Bersama akan diselenggarakan jika dipandang perlu pada waktu yang disepakati bersama secara bergantian sekurangkurangnya setahun sekali di Republik Indonesia dan Republik Korea. 5. Komite Koordinasi Bersama akan melaporkan secara berkala kepada Menteri dan Administrator terkait yang bertanggungjawab terhadap pengembangan Koperasi dan UKM.

PASAL 8 PENGATURANPENDANAAN 1. Para Pihak wajib melaksanakan kerja sama yang disebutkan dalam Memorandum Saling Pengertian ini berdasarkan tanggung jawab dan finansial masing-masing Pihak. Para Pihak akan mencari sumber-sumber pendanaan lain untuk melaksakan kegiatan kerja sama dimaksud. 2. Dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kerja sama, Para Pihak dapat mengundang pihak ketiga untuk bekerjasama dengan para Pihak di bidang Koperasi dan UKM, berdasarkan kesepakatan bersama untuk membiayai pelaksanaan kegiatan kerja sama. Mekanisme keterlibatan pihak ketiga harus melalui kesepakatan bersama dari Para Pihak.

PASAL 9 PEMBATASAN AKTIVITAS PERSONIL Setiap orang yang terlibat dalam kegiatan terkait dengan Memorandum Saling Pengertian ini wajib menghormati kebebasan berpolitik, kedaulatan dan keutuhan wilayah dari negara tuan rumah, dan akan menghindari kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuantujuan dan maksud dari Memorandum Saling Pengertian ini.

PASAL10 AMANDEMEN Memorandum Saling Pengertian ini dapat diamandemen atau direvisi atas persetujuan bersama dari Para Pihak. Amandemen atau revisi tersebut harus disampaikan secara tertulis dan berlaku pada tanggal yang disepakati oleh Para Pihak.

PASAL11 PENYELESAIAN SENGKET A Perbedaan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan ketentuan dari Memorandum Saling Pengertian ini akan diselesaikan melalui negosiasi dan konsultasi diantara Para Pihak.

4JHOFE

4JHOFE

La f-tlnltY ~~l~-=ft'l} t@l-$- ~%-& ro""Af~ {:IlL La IY f~{L ~ lL t1 ~ 3lt~ I~ f~ ~ lL"Y% La ~ ::i?% ~ "{L ~~L JPE[&

1

I

·-b. w~ ~ 1

~~~lL

=lo-"tf

lo~-b ~~=fo

1

rn IT J

e..T2

1

H_g[o

t:o-i:f t@l-$- ~~~ t'?_g. {II~~ ~ 1

ro

~ ~ ~ ~ ~ ~ 1~ l~

~lL"Y-:£

-E=fo

{II.§-1_~

~~ lo~=fo

L

lY

-:--t

lo

c 2 oi~

L

t=o

~ Jl<:? ~L

K{21%-~

k:- 1,.- 0 LO -r=-=t..o

-=r;-- 0 J r:::::. "f3. -ltt

y-:£ lo.

o

g

~_g~ ~%~

lt~

to -E=fo -2:-=fo

{~-§-

~

Fo-t k:- L ~ lO ~ ~

11,

Lr~

t~=fo

0

fL

W

to

~ ~

~~ ~{gl} L l -x- 0 o2 Lo o-¥- i.Y

lL {2 ~ ~{L ~ ~ ~ lt~ f'L

~~~ :::.e:::

fb.

0

0

ltz::~ {Z 0

t-Y t=rr ~

(d. i.g.

llo R~ lt~ ~

lL

~lL"Y-£- ~~::2%~

l )

__1.-, L 0 J 1.c ~~~=to, l2 o

--"L

--:::;:-

Ft

~::i?%~ -2:-~-& {olvl~3[0 ~f~f:6lLY% -EIUW-~

IC IC IC

ro lL

_L l=l

l0

'2: 1.--t -:-t "2 0 -[.-l-:::=:;:-iZ 2 l c tl:- i.g_ 0

. J-, --.. :::L

o"2

LJ.

L

l

tt:-iY ll:i lY ~

-:-t

-:-..

-:-. W

LJ_

LO

it.

"2 -:-t LJ

o l:-Y llL

%~

1

l~%

to~{Y~:i

~~

"B

I~ -l~ %:Y::

%-& ~ ft:{Y ~:i t9- l~ -12- ~ ~ ~ ~ ~ ~g lo

to l-Y -tz ~-2-=fo %- -; ~=fo ·r

t!--t:Yk~ ~

"[%-~_:;::.........:::!:.-.

Lf;L~ 7\

0

0

~-rs:

~n

t1i

I}~ ~Y::E l-~Uh%-& ~~ ~

t%-l~

&lbf{n it-

~~::E%

E=fo

~~::E%~

E=eo

~~ lo~lL

~

ty

0

0

~e:

"{n

"{2

.@~L t&r~n- ~~·-'o~

lo ~ llo ~ lL:Y::-.£ "-b

{)(~-2- ~3'(6 ~ ~ ~ ~i~ to=lo~-fb.lt-2- ~~3 ~ t1-~ {)(~ -2-

% K {
t1i "[%--kif- {L ~ lL ft>l~

1

~ {)(~ -2- ~{Z ~ [2:{)( ~--

f&r2T\ ~~·-'o~ to-tvtl:l {L-ffR LE l:ot~ b5- ~ "R.@ ~y-'g- ~ lL~-.£ it- ~ ::E% ~ ·fL .@~L

-IO-fn ~ lo "=ESl~

·p ~-fg

I I O r:1 11-==- l~

lI

'2 0

o fZ L::

1-r

1~

lo ~:fo

~t-l-E

·r {.,

~P~

01¥

·J.-,~OL

-LJ.

2-o

..!::::__p

L-

~

- r J-., ::J.. l_C

~1.0

~-2-=fo

"2: ....-r 0

t52:~

lr:l

-'2

0

-Th--&~~

~~i~

-flt

~-t~ '*~ ~% -I@

f';C

lo

~i.~

b3.

2

to%

L::J. ~

~ ~*

1-:-l.Q.. -

~~iY~~b-

l~lY~

"fo

2of-2-?t

to~Y{z~.gfo

"-b{@

%

1o l=o

{
lE 2

l~

Ea lL fl:-i:Y ~~ b

l~

fb~ l~i:-f~ ~%lo ~~

W~ ~ 2o %~ ~ ~ to bY -tz ~-2-=fo -£

lE ft:%"Y

to{~£lt~

bl~ -&~~ 2o%~ ~~-&to l~bY-tzlt-2-fo

"-b-Th- g lb lk[b l=o{?tb l~ft:.{Y~~ % ~-l~{Y-& -tz

·z

od=~ ~

~ %5:~ ~ %~71 ~

~~,.;;-Cd ~;<-1171-T 1-fl~l

{f-o'F9l-

J(!l(i o}~ od=~

,A}{j~ ~-tR~ Zl~ol 9-l~o}_Jl JJI~~q.

1\1 -l

l .o -::.JOi.......:.--1

ol S!--T-

1--.

I __

All8± j~ ~ -~-.91

1. 0J~~ % 0J-6~ZfAl~l ~Al~ ~~ 0 1 °J~~ ~_!f-_Q} ;A~;Aj~ ~%

LB ~l A-1 ol ~ ~ g_ ~Aa ~r+. OJ~~ Sf1o}Oi r:t~ ;A~Aa~ ;A~~g_ *~r:t. ~~

2. -=§-%~% ;A~ Aa

g_

~ol=£4

~

-6~g_

o}Oi

~~g_

A1l3A}~ 7~ ~

~.Q...£, ~%A}iiJ

AJ§. %~ o}~l,

Sf-lo}Oi 0 J=~ .9-1

i?-%~%~

A1l3A}~

oJ

~ ~

3::~aw

-6~~1

~ %~

~g_

~.9-1 ~1 .9-l-8-~ ~;Aj ~ q.

ol-6~

wJil-

g

~_B_~

~::±.71 ~

w7lll ~Aa~t:t.

~1 12~

V:[A , -ft-A7l~ ~ 'i!li

%'- <>1 .=. ~l:JJ-o1 i>R.A19.l.A} ~ .A-1~.2...£ 71{} ~li 67R-%l ~<:>11 J8-7-1o}.A1 ?:[~ ~ 7-}%.2..£ 3\:!{} ~AJ-~q. 3. % oJ:i>RZfJ--1.9.1 ~li~ oJ:~ 0 1 "'J-§. ~9.1 o}.A1 ~~ ~ oJ:-5RZf.AioJ1 9i -5R ~ -6~ ~.Jl ~ ~ n: £.:1 ~ 3:. ~ n: £-A~ .S.9.l %~-"j 31} 71 Zl-oJ1 OJ "8-J: g_ 0 l.*l.A1 %f ~ q. 2. %

oJ:i>RZf.Ai ~

oJ:~

% oJ:i>ij.zf.A-1~ 2011 \:! 7-%! 29~ 7.}7}E..E}o11J-i ~~<>l ~ ~S:.t.i1.A1 °}01, OJ<>l£ 4 2lf-~ .Ai~~t:9 .£T %%~ §.~ g ~~r:t. -5R~"'J- -*} 0 17} ~g 784- OJ<>l~ 0 1 4-~~q.

t:H~lil~ %'-~71 ~~a

g rlLKo}<:r1

~S:.t.-11 -"1 °} t?-~~

~%~W ~ ~~71~lf-~

rl1 Ji %}0:1 Signed

Signed

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF COOPERATIVES AND SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND SMALL AND MEDIUM BUSINESS ADMINISTRATION OF THE REPUBLIC OF KOREA REGARDING TECHNICAL COOPERATION IN THE FIELD OF COOPERATIVES AND SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES DEVELOPMENT

The Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia and Small and Medium Business Administration of the Republic of Korea; Hereinafter jointly referred to as the "Parties";

Desiring to further promote bilateral economic cooperation between the Parties on the basis of equality and mutual benefit between the cooperatives as well as small and medium enterprises (hereinafter referred to as the "SMEs") of the two countries; Acknowledging the role of Cooperatives and SMEs as an integral part of economic development in both countries; Recognizing the role of bilateral economic cooperation in accelerating economic development of their respective countries; Referring to Agreement regarding Economic and Technical Cooperation and Trade Promotion between the Republic of Indonesia and the Republic of Korea, signed at Jakarta, on 24 April, 1971; Superseding the Memorandum of Understanding between Small and Medium Business Administration of the Republic of Korea and the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia regarding the Technical Cooperation in the Field of Small and Medium Enterprises Development, signed on 21 May, 2006; and Pursuant to the prevailing laws and regulations of their respective countries; Have reached the following understanding:

ARTICLE 1 OBJECTIVE OF COOPERATION The objective of this Memorandum of Understanding is to encourage, promote and contribute to the establishment of mutual beneficial relations in the development of Cooperatives and SMEs between the Parties.

ARTICLE 2 ACTIVITIES Subject to the availability of appropriate funds, personnel and to their domestic laws and regulations, the Parties shall encourage and contribute to the promotion of bilateral cooperation in the areas of trade, investment, and technical cooperation for the development of Cooperatives and SMEs through the following activities: a) hosting symposiums, seminars and workshops to exchange Cooperatives and SME policies, initiatives, experiences, entrepreneurship cases and other relevant information; b) developing and conducting training and education courses for entrepreneurs, government officials and other professionals involved in the development and support of Cooperatives and SMEs; c) planning and supporting training and education courses so that highly qualified workers can be sent to Cooperatives and SMEs and start their own businesses based on the accumulated experiences gained in the relevant areas. d) facilitating joint research, technology transfer, marketing cooperation, creation of joint ventures and networking events among the Cooperatives and SMEs of the two countries; e) establishing a Korean-Indonesian Green Business Center to facilitate green collaborative projects among the Cooperatives and SMEs of the two countries with a view to identifying and developing successful green business models; f) exploring and supporting cooperative measures among the Cooperatives and SMEs of the two countries in strategic national industries, including those in the medical equipment; g) exchanging and dispatching experts and liaison officers on a regular basis to assist the implementation of this Memorandum of Understanding and other bilateral cooperative missions; and h) supporting other Cooperatives and SME-related activities that may be decided upon by the Joint Coordinating Committee referred in Article 7.

ARTICLE 3 INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS 1. The Parties agree that any intellectual property arising under the implementation of this Memorandum of Understanding shall be jointly owned and: a. Each Party shall be allowed to use such intellectual property for the purpose of maintaining, adapting, and improving the relevant property. b. Each Party shall be liable for any claim made by any third party on the ownership and legality of the use of the intellectual property rights which the aforementioned Party for the implementation of the cooperation activities brings in under this Memorandum of Understanding. 2. If either Party wishes to disclose confidential data and/or information regarding to the intellectual property resulted from the cooperation activities under this Memorandum of Understanding to any third party, the disclosing Party must obtain prior consent from the other Party before any disclosure can be made. 3. In the event of the Party and/or institution on behalf of the government use the intellectual property for commercial purposes, the other Party shall be entitled to obtain equitable portion of the royalty. 4. Whenever either Party requires the cooperation of another party outside the Republic of Korea and the Republic of Indonesia for any commercial undertakings resulted from intellectual property covered by this Memorandum of Understanding, this Party shall

give first preference of cooperation to the other Party under this Memorandum of Understanding, which will be waived, if the other Party is unable to participate in any mutually beneficial manner.

ARTICLE 4 CONFIDENTIALITY

1.

2. 3.

Each Party shall observe the confidentiality of documents, information and other data received from the other Party during the implementation of this Memorandum of Understanding or any other arrangements made pursuant to this Memorandum of Understanding. The provisions of this Article shall continue to apply between the Parties notwithstanding the termination of this Memorandum of Understanding. The provisions of this Article shall not prejudice the prevailing domestic laws and regulations of the Parties.

ARTICLE 5 IMPLEMENTING ARRANGEMENTS

The implementation of the activities set forth in the Article 2 and Article 7 of this Memorandum of Understanding shall be carried out through technical or separate arrangements to be decided by both Parties.

ARTICLE 6 COOPERATION IN INTERNATIONAL ORGANIZATIONS

The Parties will consult closely and exchange their views in international organizations, where both Parties are members, in the fields of Cooperatives and SMEs.

ARTICLE 7 JOINT COORDINATING COMMITTEE

1.

2.

3.

4.

5.

A Joint Coordinating Committee, composed of representatives designated by the Parties, will be established with a view to formulate, implement, coordinate, and monitor the collaborative activities determined under this Memorandum of Understanding. The members of the Joint Coordinating Committee composed of government representatives responsible for the development of Cooperatives and SMEs and representatives of Cooperatives and SMEs when necessary. The function of the Joint Coordinating Committee is to develop and discuss the possible areas of cooperation jointly decided upon by the Parties, to coordinate and monitor the implementation of activities, to consider issues of mutual interest arising from and to perform periodic reviews of the implementation of this Memorandum of Understanding. Meetings of the Joint Coordinating Committee will be held as and when necessary on mutually agreed dates alternately at least once a year in the Republic of Indonesia and the Republic of Korea. The Joint Coordinating Committee shall report periodically to the respective Minister and Administrator responsible for the development of Cooperatives and SMEs.

ARTICLE 8 FINANCIAL ARRANGEMENTS 1. The Parties shall realize the cooperation herein specified within their own liabilities and financial capacity. The Parties shall seek other financing recources for the implementation of the joint activities. 2. With a view to facilitating the implementation of joint activities, the Parties shall mutually decide to invite third parties to cooperate in the field of Cooperatives and SMEs with the Parties, by mutual consent for financing the implementation of the activities. The mechanism of the involvement of the third parties shall be agreed upon the Parties.

ARTICLE 9 LIMITATION OF PERSONNEL ACTIVITIES Any persons engaged in activities related to this Memorandum of Understanding shall respect political independence, sovereignty, and territorial integrity of the host country, and shall avoid any activities inconsistent with the purposes and objectives of this Memorandum of Understanding.

ARTICLE 10 AMENDMENT This Memorandum of Understanding may be amended or revised by mutual consent of the Parties. Any such amendments or revisions shall be in writing and come into effect on the date as agreed upon by the Parties.

ARTICLE 11 SETTLEMENT OF DISPUTES Any differences which may arise from the interpretation or application of this Memorandum of Understanding will be settled by means of negotiations and consultations between the Parties.

4JHOFE

4JHOFE