KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Yth. 1. Kepala Kantor Wilayah DJP; 2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak; 3. Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan; seluruh Indonesia.
SURATEDARAN NOMOR SE-81/PJ/2011 TENTANG INSENTIF JURUSITA PAJAK
Sehubungan dengan upaya peningkatan kinerja dan efektivitas penagihan pajak dalam rangka mengamankan penerimaan negara sekaligus untuk memberikan motivasi atas prestasi kerja dalam peningkatan pencairan piutang pajak, dengan ini diberitahukan bahwa dalam tahun 2011 direncanakan akan diberikan insentif kepada para Jurusita Pajak dengan uraian sebagai berikut:
a.
Pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang telah diangkat dan disumpah menjadi Jurusita Pajak oleh pejabat yang berwenang.
b.
Jurusita Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a adalah Jurusita Pajak yang berdasarkan penilaian pejabat eselon III yang menjadi atasan langsung, berperan aktif melakukan kegiatan penagihan pada periode antara 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010, bukan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang semata-mata diangkat sebagai Jurusita Pajak, tetapi tidak melaksanakan kegiatan penagihan.
c.
Jurusita Pajak yang tidak mendapat insentif adalah Jurusita Pajak yang pada periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010: 1) diberhentikan
sebagai Pegawai Negeri Sipil baik atas permintaan sendiri
maupun tidak atas permintaan sendiri; . 2) dilepas jabatannya sebagai Jurusita Pajak karena suatu sebab, selain karena mutasi; 3) telah memasuki masa pensiun per 1 Januari 2010; 4) sedang cuti di luar tanggungan negara; 5) sedang menjalankan skorsing atau pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI; atau 6) tidak pernah aktif menjalankan tugasnya sebagai Jurusita Pajak. 2.
Kriteria khusus Jurusita Pajak yang mendapatkan insentif adalah:
a.
Insentif
atas pencapaian
pencairan 1)
target
Jurusita
Kinerja
Utama
(IKU) atas
Pajak yang realisasi pencairan piutang PPh, PPN dan PSS tahun 2010
sebagaimana Jurusita
200% dari target yang ditetapkan
Pajak yang realisasi pencairan
piutang PPh, PPN dan PSS tahun 2010
melebihi 200% dari target yang ditetapkan
dengan 40%, sebagaimana Jurusita
dan IKU di atas 40%,
dimaksud dalam Lampiran 1 Surat Edaran ini;
atas KPPnya
3)
dan Indikator
piutang PPh, PPN dan PSS, yaitu:
atas KPPnya melebihi
2)
pencairan
dan IKU 20% sampai
dimaksud dalam Lampiran 2 Surat Edaran ini;
Pajak yang realisasi pencairan piutang PPh, PPN dan PSS tahun 2010
atas KPPnya 100% sampai dengan 200% dari target yang ditetapkan atas 40%, sebagaimana 4)
Jurusita
dimaksud dalam Lampiran 3 Surat Edaran ini;
Pajak yang realisasi pencairan piutang PPh, PPN dan PSS tahun 2010
atas KPPnya 100% sampai dengan 200% dari target yang ditetapkan bawah 40%, sebagaimana 5)
Jurusita
Pajak yang realisasi pencairan
sebagaimana
piutang PPh, PPN dan PSS tahun 2010 dan IKU di bawah 20%,
dimaksud dalam Lampiran 5 Surat Edaran ini.
Jurusita Pajak yang dalam tahun 2010 berhasil melakukan yang
dan IKU di
dimaksud dalam Lampiran 4 Surat Edaran ini, atau
atas KPPnya melebihi 200% dari target yang ditetapkan
1)
dan IKU di
dilakukannya
dan
namanya
tercantum
dalam
pencairan atas lelang
Risalah
Lelang
dengan
ketentuan: a)
Untuk KPP Madya, KPP Wajib Pajak Sesar (LTO), dan KPP yang berada di wilayah
kerja Kanwil DJP Jakarta
Khusus,
akumulasi
nilai pencairan
seluruh kegiatan lelang yang dilakukan Jurusita Pajak bersangkutan Rp250.000.000,00 b)
minimal
(dua ratus lima pUluh juta rupiah);
Untuk KPP Pratama akumulasi yang
dari
dilakukan
Jurusita
nilai pencairan
Pajak
dari seluruh
bersangkutan
minimal
kegiatan
lelang
Rp100.000.000,OO
(seratus juta rupiah); 2)
Jurusita
Pajak
yang
pemblokiran
dan/atau
Pajak/Penanggung tahun
2009
a)
2010
berhasil
melakukan
penyitaan
harta
namanya
(SPMP)
tercantum
dan/atau
pencairan
pencairan kekayaan
Serita
tersebut
dalam
Surat
Acara
belum
pad a
Perintah
Pelaksanaan
pernah
atas Wajib
pad a bank yang dilakukannya
insentif pad a tahun sebelumnya
diusulkan
Sita untuk
dengan ketentuan:
Untuk KPP Madya, KPP Wajib Pajak Sesar (LTO), dan KPP yang berada di wilayah
kerja Kanwil
seluruh
kegiatan
Untuk
KPP
pemblokiran bersangkutan 3)
dan
Penyitaan
Jurusita kekayaan wilayah
Pajak Wajib kerJa
DJP Jakarta
pemblokiran
Pajak bersangkutan b)
2010
pelaksanaan
dan atas prestasi
memperoleh
tahun
Pajak yang tersimpan
atau
Melaksanakan (SAPS)
dalam
Khusus,
dan/atau
penyitaan
minimal Rp500.000.000,OO
Pratama,
akumulasi
dan/atau
nilai
penyitaan
dalam
tahun
Pajak/Penanggung KPPnya,
dan
2010
yang dilakukan
dari
seluruh
dilakukan
dari
Jurusita
kegiatan
Jurusita
Pajak
(dua ratus lima puluh juta rupiah); melakukan
pemblokiran
Pajak yang tersimpan
namanya
nilai pencairan
(lima ratus juta rupiah);
pencairan
yang
minimal Rp250.000.000,OO yang
akumulasi
tercantum
atas
harta
pad a bank di luar
dalam
Surat
Perintah
2
Melaksanakan Penyitaan (SPMP) atau Berita Acara Pemblokiran, serta terjadi pencairan walaupun pencairan tersebut terjadi atas hasil penyitaan oleh Jurusita Pajak KPP tempat bank yang diblokir terdaftar, dengan ketentuan: a) Untuk KPP Madya, KPP Wajib Pajak Besar (LTO), dan KPP yang berada di wilayah kerja Kanwil DJP Jakarta Khusus, akumulasi nilai pencairan dari seluruh kegiatan pemblokiran dan/atau
penyitaan yang dilakukan Jurusita
Pajak bersangkutan minimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); b) Untuk KPP Pratama, akumulasi nilai pencairan dari seluruh kegiatan pemblokiran dan/atau penyitaan yang dilakukan Jurusita Pajak bersangkutan minimal Rp250.000.000,OO(dua ratus lima puluh juta rupiah); 4)
Jurusita Pajak yang dalam tahun 2010 berhasil melakukan pencairan atas penyitaan harta kekayaan Wajib PajaklPenanggung Pajak yang tersimpan pada bank yang terdaftar di KPPnya dan namanya tercantum dalam Surat Perintah Melaksanakan
Penyitaan (SPMP) dan/atau
Berita Acara Pelaksanaan Sita
(BAPS), yang pemblokirannya dilakukan pada tahun 2009 atau 2010 oleh Jurusita Pajak di KPP tempat Wajib Pajak/Penanggung Pajak terdaftar dan atas prestasi pencairan tersebut belum pernah diusulkan untuk memperoleh insentif pada tahun sebelumnya, dengan ketentuan: a) Untuk KPP Madya, KPP Wajib Pajak Besar (LTO), dan KPP yang berada di wilayah kerja Kanwil DJP Jakarta Khusus, akumulasi nilai pencairan dari seluruh kegiatan pemblokiran dan/atau
penyitaan yang dilakukan Jurusita
Pajak bersangkutan minimal Rp500.000.000,OO(lima ratus juta rupiah); b) Untuk KPP Pratama, akumulasi nilai pencairan dari seluruh kegiatan pemblokiran dan/atau penyitaan yang dilakukan Jurusita Pajak bersangkutan minimal Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah); 5)
Jurusita Pajak yang KPPnya dalam tahun 2010 berhasil melakukan pencairan dari tindakan pencegahan Wajib Pajak/Penanggung Pajak ke Luar Negeri dan berdasarkan surat pernyataan pejabat eselon III yang menjadi atasan langsung, Jurusita Pajak bersangkutan berperan aktif dalam membuat usulan pencegahan serta pencairan tersebut semata-mata hanya karena tindakan pencegahan ke luar negeri bukan karena tindakan penagihan lainnya;
6)
Jurusita Pajak yang KPPnya dalam tahun 2010 atau 2011 berhasil melakukan pencairan dari tindakan penyanderaan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dan namanya tercantum dalam Surat Perintah Penyanderaan/Berita Acara PelaksanaalJ penyanderaan serta pencairan tersebut semata-mata hanya karena tindakan penyanderaan bukan karena tindakan penagihan lainnya.
3.
Besarnya insentif yang diberikan ditetapkan sebagai berikut: a.
Bagi Jurusita Pajak yang realisasi pencairan piutang PPh, PPN dan PBB tahun 2010 atas KPPnya melebihi 200% target yang ditetapkan serta IKU di atas 40%, sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a butir 1, besaran insentif yang diberikan 2 (dua) kali Tunjangan Pokok bulan Desember 2010;
b.
Bagi Jurusita Pajak yang realisasi pencairan piutang PPh, PPN dan PBB tahun 2010 atas KPPnya melebihi 200% target yang ditetapkan serta IKU 20% sampai dengan 40%, sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a butir 2, besaran insentif yang diberikan 1,5 (satu setengah) kali Tunjangan Pokok bulan Desember 2010;
c.
Bagi Jurusita Pajak yang realisasi pencairan piutang PPh, PPN dan PBB tahun 2010 atas KPPnya 100% sampai dengan 200% target yang ditetapkan serta IKU di atas 40%, sebagaimana
dimaksud dalam angka 2 huruf a butir 3, besaran insentif yang
diberikan 1,5 (satu setengah) kali Tunjangan Pokok bulan Desember 2010; d.
Bagi Jurusita Pajak yang realisasi pencairan piutang PPh, PPN dan PBB tahun 2010 atas KPPnya 100% sampai dengan 200% target yang ditetapkan serta IKU di bawah 40%, sebagaimana
dimaksud dalam angka 2 huruf a butir 4, besaran insentif yang
diberikan 1 (satu) kali Tunjangan Pokok bulan Desember 2010; e.
Bagi Jurusita Pajak yang realisasi pencairan piutang PPh, PPN dan PBB tahun 2010 atas KPPnya
melebihi
sebagaimana
dimaksud
200% target yang ditetapkan
serta IKU di bawah 20%,
dalam angka 2 huruf a butir 5, besaran
insentif yang
diberikan 1 (satu) kali Tunjangan Pokok bulan Desember 2010; f.
Bagi Jurusita
Pajak yang dalam tahun 2010 berhasil melakukan
pencairan atas
~. -
lelang sebagaimana Tunjangan
dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1, diberikan 1 (satu) kali
Pokok bulan Desember
pencapaian
target
pencairan
2010 (apabila
tidak
mendapat
insentif
atas
sebesar
1 (satu)
kali
dan IKU) atau tambahan
Tunjangan Pokok bulan Desember 2010 (apabila mendapat insentif atas pencapaian target pencairan dan IKU); g.
Bagi Jurusita
Pajak yang dalam tahun 2010 berhasil melakukan
pemblokiran
dan/atau
Pajak/Penanggung
pelaksanaan
penyitaan
harta
kekayaan
Pajak yang tersimpan pada bank sebagaimana
angka 2 huruf b butir 2, diberikan 1 (satu) kali Tunjangan
pencairan atas Wajib
dimaksud dalam
Pokok bulan Desember
2010 (apabila tidak mendapat insentif atas pencapaian target pencairan dan IKU) atau tambahan
sebesar
1 (satu) kali Tunjangan
Pokok
bulan Desember
2010
(apabila mendapat insentif atas pencapaian target pencairan dan IKU); .' h.
Bagi Jurusita
Pajak yang dalam tahun 2010 melakukan
kekayaan Wajib Pajak/Penanggung kerja KPPnya, sebagaimana
pemblokiran
atas harta
Pajak yang tersimpan pada bank di luar wilayah
dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 3, diberikan 1
(satu) kali Tunjangan Pokok bulan Desember 2010 (apabila tidak mendapat insentif atas pencapaian
target pencairan dan IKU) atau tambahan
sebesar 1 (satu) kali
Tunjangan Pokok bulan Desember 2010 (apabila mendapat insentif atas pencapaian target pencairan dan IKU); i.
Bagi Jurusita penyitaan
Pajak yang dalam tahun 2010 berhasil melakukan
harta kekayaan Wajib
Pajak/Penanggung
pencairan
Pajak yang tersimpan
atas pada
bank yang terdaftar di KPPnya sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 4, diberikan mendapat
1 (satu) kali Tunjangan inseotif
atas pencapaian
sebesar 1 (satu) kali Tunjangan
Pokok bulan Desember 2010 (apabila tidak target
pencairan
dan IKU) atau tambahan
Pokok bulan Desember 2010 (apabila mendapat
insentif atas pencapaian target pencairan dan IKU); j.
Bagi Jurusita Pajak yang KPPnya dalam tahun 2010 berhasil melakukan pencairan atas
pencegahan
sebagaimana Tunjangan pencapaian
Wajib
dimaksud
Pokok target
Pajak/Penanggung
Pajak
bepergian
ke
dalam angka 2 huruf b butir 5, diberikan
bulan Desember pencairan
2010 (apabila
tidak
dan IKU) atau tambahan
luar
negeri,
1 (satu) kali
mendapat
insentif
atas
sebesar
1 (satu)
kali
Tunjangan Pokok bulan Desember 2010 (apabila mendapat insentif atas pencapaian
target pencairan dan IKU); k.
Bagi Jurusita
Pajak yang KPPnya dalam tahun 2010 berhasil
dari penyanderaan 1 (satu)
kali Tunjangan
Pokok
bulan
Desember
2010
(apabila
target pencairan dan IKU) atau tambahan
kali
buian
Tunjangan
Pokok
pencairan
dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 6, diberikan
insentif atas pencapaian
pencapaian I.
sebagaimana
melakukan
Desember
2010
(apabila
tidak
mendapat
sebesar 1 (satu)
mendapat
insentif
atas
target pencairan dan IKU);
Insentif atas tindakan penagihan seperti pada angka 2 huruf b butir 2 dan 4, apabila dikemudian
hari diketahui
tahun sebelumnya,
sudah .pernah diusulkan
untuk memperoleh
insentif yang sudah diterima harus dikembalikan
insentif pada ke kas Negara
sesuai mekanisme yang berlaku; m.
Insentif diberikan mendapatkan
penuh tanpa potongan absensi,
peringatan
41/PMK.01/201 berdasarkan
~
dengan persentase n.
Atas
insentif
Pemerintah
pegawai
yang
Pemerintah
sedang
Nomor
menjalani
53 Tahun
2011,
hukuman
disiplin
dibayarkan
sesuai
yang ditetapkan;
yang
diterima,
Nomor
262/KMK.03/2010 4.
Pajak yang
tertulis sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
atau
Peraturan
kecuali atas Jurusita
dipotong
80 Tahun
tanggal31
2010
PPh Pasal dan
21 sesuai
Peraturan
dengan
Menteri
Peraturan
Keuangan
Nomor
Desember 2010.
Insentif atas Jurusita Pajak yang dimutasikan: a.
Diusulkan Daftar
dan dibayar oleh unit tempatnya
Pembayaran
dapat dilakukan
penerima.
Selanjutnya
tersebut
dapat
pembayaran
oleh Kepala
Seksi
Penagihan
selaku
kuasa
insentif kepada Jurusita Pajak yang dimutasikan
dikirim/ditransfer
pengiriman/transfer
sebelum mutasi, dan penandatanganan
kepada
yang
berhak
segera dikirim ke Subdit Penagihan
menerima.
Direktorat
Bukti
Pemeriksaan
dan
Penagihan. b.
Bagi Jurusita Pajak pad a unit kerja sebelum mutasi dan tetap menjadi Jurusita Pajak setelah mutasi di unit kerja yang baru, apabila: 1)
prestasi pencapaian
target dan Indikator Kinerja Utama (IKU) pencairan
PPh, PPN dan PBB tahun 2010 pad a salah satu dan/atau tersebut mencapai target yang ditetapkan; 2)
terdapat
prestasi pencairan
dimaksud 3)
terdapat
prestasi
piutang
dari
harta kekayaan
Wajib
pada bank sebagaimana
4;
hasil
pemblokiran
Pajak/Penanggung
terdapat prestasi pencairan piutang dari hasil penyanderaan, yang
prestasi
kelancaran
pertanggungjawaban
Pajak yang
atau
5)
prestasi
dan/atau
dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 2 atau
terdapat prestasi pencairan piutang dari hasil pencegahan;
dipergunakan
pencairan
hitungan insentifnya Untuk
lelang sebagaimana
4)
adalah
5.
dan/atau
piutang dari hasil pelaksanaan
pencairan
penyitaan
butir 3 atau butir
maka
unit kerja
dalam angka 2 huruf b butir 1; atau
pelaksanaan tersimpan
kedua
piutang
piutang
sebagai
dasar
pajak dan/atau
atau
pemberian tindakan
besarnya
penagihan
insentif
yang hasil
lebih besar.
dropping
dana
insentif
Jurusita
Pajak
tersebut,
serta
mengingat
dana tersebut ke KPPN Jakarta, pejabat eselon III yang membawahi
Jurusita Pajak diminta untuk segera:
a.
menghitung
dana insentif Jurusita Pajak secara cermat dan tepat, agar tidak terjadi
kesalahan
penghitungan
dan/atau
kekeliruan
pembayaran
kepada
pegawai
yang
tidak berhak; b.
menghitung
besarnya
PPh Pasal 21 atas insentif
perhitungan
tersebut
PPh Pasal 21 akan dipotong
Jurusita
Pajak, dan atas dasar
dan disetorkan
dengan SSP ke
KPPN (Kas Negara) oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak; c.
mengirimkan
Surat
Permintaan
dengan keperluannya,
Dropping
Dana
Insentif
Jurusita
Pajak
sesuai
dengan melampirkan:
1)
Surat Pertanggungjawaban
2)
Daftar
Pembayaran
(SPJ);
Insentif
yang telah ditandatangani
oleh masing-masing
Jurusita Pajak; 3)
Nama Sank dan Nomor Rekening dana insentif (disertakan
4)
Fotokopi
Sendahara
Surat Keputusan
Pengangkatan
terjual
Jurusita
serta;
Pajak sebanyak
4 (empat)
paling lambat 21 Oktober 2011;
apabila dalam tahun 2010 terdapat tindakan dengan ketentuan
pengiriman
fotokopi halaman pertama buku tabungan);
rangkap ke Kanwil DJP masing-masing d.
KPP untuk tujuan
penagihan
berupa pelaksanaan
lelang
bahwa terhadap barang yang disita tersebut, setelah dilelang laku
dan terdapat
pencairan
piutang dari hasil lelang, maka wajib melampirkan
fotokopi dokumen pendukung tindakan penagihan yaitu: 1)
Risalah Lelang;
2)
Surat Perintah Melaksanakan
3)
Serita Acara
Pelaksanaan
Penyitaan (SPMP); dan Sita (SAPS)
masing-masing
sebanyak
4 (empat)
rangkap. e.
apabila
dalam
dan/atau
tahun
2010
pelaksanaan
terdapat
penyitaan
tindakan
harta kekayaan
yang tersimpan
pada bank, pencegahan
ke luar negeri
dan penyanderaan
wajib
melampirkan
tindakan penagihan 1)
sebanyak
penagihan
(em pat)
wajib
pemblokiran
Pajak/Penanggung
Wajib Pajak/Penanggung
terhadap
4
Wajib
berupa
Pajak bepergian
pajak/penanggung
rangkap
fotokopi
Pajak
pajak maka
dokumen-dokumen
berupa:
dalam hal telah dilakukan
pemblokiran
dan terdapat
pencairan
piutang pajak
bukan dari hasil rekening yang diblokir: a)
Surat permintaan
pemblokiran
Pajak yang tersimpan b)
pad a bank;
Serita acara pemblokiran menyatakan
atas
harta kekayaan Wajib Pajak/Penanggung
dari bank atau surat jawaban
rekening
Wajib
Pajakl
dari bank yang
Penanggung
Pajak
telah
diblokir; c)
Surat Perintah Melaksanakan
d)
Sukti telah
terdapatnya
Pajak/MPN;
dan
e)
Surat Pernyataan bahwa
Jurusita
pemblokiran
pencairan
piutang
pajak yaitu
yang dike:tahui oleh Kepala Pajak
yang
dan/atau
Pajak/Penanggung
Penyitaan (SPMP);
Pajak
Serita Acara Pemblokiran
bersangkutan penyitaan
yang
memang
pada
yang
melakukan
kekayaan bank,
tidak tercantum.
Wajib
apabila
atau Surat Perintah Melaksanakan
nama Jurusita Pajak yang bersangkutan
Setoran
KPP, yang menyatakan
harta
tersimpan
Surat
pad a
Penyitaan
2)
dalam hal telah dilakukan pemblokiran dan penyitaan harta kekayaan Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank: a)
Surat permintaan pemblokiran harta kekayaan Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank;
b)
Serita acara pemblokiran dari bank atau surat jawaban dari bank yang menyatakan atas rekening Wajib Pajak/Penanggung Pajak telah diblokir;
c)
Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP);
d)
Serita Acara Pelaksanaan Sita (SAPS);
e)
Sukti telah terdapatnya pencairan piutang pajak yaitu Surat Setoran Pajak/MPN; dan
f)
Surat Pernyataan yang diketahui oleh Kepala KPP, yang menyatakan bahwa Jurusita Pajak yang bersangkutan memang yang melakukan pemblokiran
dan/atau
Pajak/Penanggung
penyitaan
harta
kekayaan
Wajib
Pajak yang tersimpan pada bank, apabila pada
Serita Acara Pemblokiran atau Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan nama Jurusita Pajak yang bersangkutan tidak tercantum. 3)
dalam hal telah dilakukan pencegahan Penanggung Pajak bepergian ke luar negeri: a)
Surat Permintaan Pencegahan Sepergian ke Luar Negeri kepada Menteri Keuangan;
b)
Keputusan Menteri Keuangan tentang Pencegahan Sepergian ke Luar Negeri atas Wajib PajaklPenanggung Pajak;
c)
Sukti telah terdapatnya pencairan piutang pajak yaitu Surat Setoran Pajak/MPN; dan
d) 4)
Kartu Pengawasan Tunggakan (print out data tunggakan pajak).
dalam hal telah dilakukan penyanderaan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak: a)
Surat Permohonan Ijin Melakukan Penyanderaan;
b)
Surat Perintah Penyanderaan;
c)
Serita Acara Penyampaian Surat Perintah Penyanderaan;
d)
Serita Acara Pelaksanaan Penyanderaan;
e)
Sukti telah terdapatnya pencairan piutang pajak yaitu Surat Setoran Pajak/MPN; dan
f) 6.
Kartu Pengawasan Tunggakan (print out data tunggakan pajak).
Kanwil DJP setelah meneliti kebenaran dokumen dan memverifikasi kebenaran Jurusita Pajak yang berhak menerima insentif (telah memenuhi syarat sesuai angka 1, 2, 3, 4, dan 5 Surat Edaran ini) segera mengirimkan 3 (tiga) rangkap dokumen lengkap dari seluruh KPP di wilayah kerjanya ke Subdit Penagihan, Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan paling lambat tanggal 23 November 2011.
7.
Subdit Penagihan Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan setelah meneliti kebenaran dokumen yang dikirim sebagaimana dimaksud dalam angka 5 segera mengirimkan 2 (dua) rangkap dokumen lengkap ke Bagian Keuangan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak paling lambat tanggal 2 Desember 2011.
8.
Permintaan insentif akan dipenuhi setelah Surat Permintaan Dropping Insentif Jurusita Pajak,
Surat Pertangggungjawaban (SPJ), dan Daftar Pembayaran Insentif Jurusita Pajak yang telah ditanda~ngani oleh masing-masing Jurusita Pajak diterima secara lengkap oleh Bagian , Keuangan Kantor Pusat Direktot:8tJenderal Pajak (bukan pengiriman melalui faksim,i1e)~ 9.
'
Keterlambatan dan ketidaklengkapan serta kekeliruan perhitungan permintaan dropping insentif, Jurusita Pajak yang 'mengakibatkan, tidak' diberikan atau kurangnya pemberian dropping dana insentif dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal pajak, menjadi tanggung jawab
Kepala Kantor masing-masing. Agar tidak terjadi hal-hal seperti tersebut di atas, dokumendokumen yang 'akan dikirlmkan supaya diteliti kembaii kebenaran dan kelengkapannya' sebelum dikirim ke Subdit Penagihan Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan. 10.
Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Edaran ini akan diatur lebih lanjut dengan Surat Direktur Pemeriksaan danPenagihan.
.
11. ' Terlampir contoh bentuk formulir Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Insentif, Surat Permintaan .
'Dropping Dana Insentif, dan Daftar Pembayaran Insentif Jurusita Pajak.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 November 2011 ...,pREKTUR JENDERAL ~ . ~"~~~
,,1'.1"1
0
',otIZ.-.
-
..
A. FUAl)'RAHMANY NIP 195411111981121001
Tembusan: 1. Sekretaris Direktorat Jenderal; 2. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di Lingkungan Direktorat Jenderal; 3. Kepala Bagian Umu~ KPDJP.
KEMENTERIAN
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
LAMPI RAN SURAT EDARAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK NOMOR SE-81/PJ/2011 TENTANG INSENTIF JURUSITA PAJAK
LAMPIRAN 1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
81/PJ/2011
Nomor
: SE-
Tanggal
: 10 November 2011
DAFTAR KPP DENGAN REALISASI PENCAIRAN PIUTANG PAJAK LEBIH DAR1200% DARI TARGET DAN REALISASIIKU LEBIH DARI40% TAHUN 2010
NO 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13
KPP KPP KPP KPP KPP KPP KPP KPP KPP KPP KPP KPP KPP KPP
PRATAMA RANTAU PRAPAT PRAT AMA KISARAN PRATAMA BANGKINANG MADYA PEKANBARU PRAT AMA LAHAT PRAT AMA SERPONG PRATAMA KETAPANG PRATAMA SANGGAU PRATAMA BONTANG PRATAMA TENGGARONG PRATAMA MAROS PRATAMA GIANYAR BADAN USAHA MILIK NEGARA
KANWIL DJP SUMATERA UTARA II SUMATERA UTARA II RIAU DAN KEPRI RIAU DAN KEPRI SUMSEL DAN KEP. BABEL BAN TEN KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN TIMUR SULSELBARTRA BALI WAJIB PAJAK BESAR
LAMPIRAN 2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor Tanggal
: SE- 81/PJ/2011 : 10 November 2011
DAFTAR KPP DENGAN REALISASI PENCAIRAN PIUTANG PAJAK LEBIH DAR1200% DARI TARGET DAN REALISASI IKU 20% SAMPAI DENGAN 40% TAHUN 2010
NO
KANWIL DJP
KPP
2
KPP PRATAMA MEDAN BELAWAN KPP PRATAMA BINJAI
SUMATERA UTARA I SUMATERA UTARA I
1 3
KPP PRATAMA PADANG SIDEMPUAN
SUMATERA UTARA II
4 5
KPP PRATAMA TEBING TINGGI KPP PRATAMA JAMBI
SUMATERA UTARA II SUMBARJAMBI
6 7
KPP PRAT AMA SEKA YU
SUMSEL DAN KEP BABEL
KPP PRATAMA ARGA MAKMUR
BENGKULU DAN LAMPUNG JAKARTA PUSAT BANTEN
8
KPP PRATAMA JKT GAMBIR SATU
9 10
KPP PRATAMA TANGERANG TIMUR KPP PRATAMA TIGARAKSA
BANTEN
11
KPP PRATAMA CIAMIS
JAWA BARAT I
12
KPP PRATAMA SUMEDANG
JAWA BARAT I
13 14
KPPPRATAMAINDRAMAYU KPP MADYA SEMARANG
JAWA BARAT II JAWA TENGAH I
15
KPP PRAT AMA SEMARANG TENGAH SATU KPP PRATAMA BATANG
JAWA TENGAH I JAWA TENGAH I
KPP PRATAMA SEMARANG CANDISARI
JAWA TENGAH I
18
KPP PRATAMA CILACAP
JAWA TENGAH II
19
KPP PRATAMA KARANGANYAR
JAWA TENGAH II
20 21
KPP PRATAMA PURWOREJO KPP PRATAMA BOJONEGORO
JAWA TENGAH II JAWATIMUR II
22
KPP PRATAMA SIDOARJO UTARA
JAWATIMUR
23 24 25 26
KPP PRAT AMA PONTIANAK KPP PRATAMA SINTANG KPP PRATAMA TANJUNG
KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN BARAT
16 17
II
KALSELTENG KALSELTENG
27
KPP PRATAMA BATULICIN KPP PRATAMA PANGKALAN BUN
KALSELTENG
28 29 30
KPP PRATAMA MUARA TEWEH KPP PRATAMA WATAMPONE KPP PRATAMA KUPANG
KALSELTENG SULSELBARTRA NUSA TENGGARA
LAMPIRAN 3 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE- 81/PJ/2011 Tanggal : 10 November 2011
DAFTAR KPP DENGAN REALISASI PENCAIRAN PIUTANG PAJAK 100% SAM PAl DENGAN 200% DARI TARGET DAN REALISASIIKU LEBIH DARI40% TAHUN 2010
NO 1 2
3 4
5 6 7 8
9 10 11
KPP KPP KPP KPP KPP KPP KPP KPP KPP KPP KPP KPP
PRATAMA SUBULUSSALAM MADYA BAT AM PERUSAHAAN MASUK BURSA MADYA TANGERANG MADYA BEKASI PRATAMA SURABAYA SAWAHAN PRATAMA GRESIK UTARA MADYA MALANG MADYA BAlIKPAPAN PRATAMA TANJUNG REDEB WAJIB PAJAK BESAR SATU
KANWIL DJP NAD RIAU DAN KEPRI JAKARTA KHUSUS BANTEN JAWABARATII JAWATIMUR I JAWA TIMUR II JAWA TIMUR III KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN TIMUR WAJIB PAJAK BESAR
NO
54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94
KPP PRATAMA KPP PRATAMA KPP PRATAMA KPP PRATAMA KPP PRAT AMA KPP PRATAMA KPP PRATAMA KPP PRATAMA KPP PRATAMA KPP PRATAMA KPP PRATAMA KPP PRATAMA KPP PRATAMA KPP PRATAMA KPP PRATAMA KPP PRATAMA KPP PRATAMA KPP PRATAMA KPP PRATAMA KPP PRATAMA KPP PRATAMA KPP PRAT AMA KPP PRAT AMA KPP PRATAMA KPP PRATAMA KPP PRAT AMA KPP PRATAMA KPP PRATAMA KPP PRATAMA KPP PRATAMA KPP PRATAMA KPP PRATAMA KPP PRATAMA KPP PRATAMA KPP PRATAMA KPP PRAT AMA KPP PRATAMA KPP PRATAMA KPP PRATAMA KPP PRATAMA KPP PRATAMA
KPP KUOUS PATI OEMAK PURWOKERTO MAGELANG KLATEN SURAKARTA YOGYAKARTA BANTUL WONOSARI SURABAYA PABEAN CANTIKAN SURABAYA SIMOKERTO GRESIK SELATAN MOJOKERTO SIOOARJO BARAT PONOROGO PROBOLINGGO SINGOSARI BLiTAR SINGKAWANG MEMPAWAH BANJARBARU BARABAI BALlKPAPAN SAMARINOA TARAKAN PENAJAM BANTAENG PALO PO .. MANA DO BITUNG TAHUNA " GORONTALO' LUWUK POSO TERNATE SINGARAJA BAOUNG UTARA RUTENG MAUMERE BIAK
KANWIL DJP JAWA TENGAH I JAWA TENGAH I JAWA TENGAH I JAWA TENGAH II JAWA TENGAH II JAWA TENGAH II JAWA TENGAH II 01 YOGYAKARTA 01 YOGYAKARTA 01 YOGYAKARTA JAWATIMUR I JAWATIMUR I JAWA TIMUR II JAWA TIMUR II JAWA TIMUR II JAWATIMUR II JAWA TIMUR III JAWA TIMUR III JAWA TIMUR III KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN BARAT KALSELTENG KALSELTENG KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN TIMUR SULSELBARTRA SULSELBARTRA SULUTTENGGORMALUT SULUTTENGGORMALUT SULUTTENGGORMALUT SULUTTENGGORMALUT SULUTTENGGORMALUT SULUTTENGGORMALUT SULUTTENGGORMALUT BALI BALI NUSA TENGGARA NUSA TENGGARA PAPUA DAN MALUKU
LAMPIRAN 5 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor
: SE- 81/PJ/2011
Tanggal
: 10 November 2011
DAFTAR KPP DENGAN REALISASI PENCAIRAN PIUTANG PAJAK LEBIH DAR1200% DARI TARGET DAN REALISASIIKU KURANG DARI20% TAHUN 2010
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
KPP KPPPRATAMALUBUKPAKAM KPP PRAT AMA BALIGE KPP PRAT AMA PEMAT ANG SIANTAR KPP PRATAMA PANGKALAN KERINCI KPP PRATAMA BINTAN KPP PRAT AMA SOLOK KPP PRATAMA BANGKO KPP PRATAMA KUALA TUNGKAL KPP PRATAMA KAYU AGUNG KPP PRATAMA LUBUK L1NGGAU KPP PRATAMA PRABU MULIH KPP PRATAMA PANGKAL PINANG KPP PRATAMA METRO KPP PRATAMA KOTABUMI KPP PRATAMA JKT SETIABUDI TIGA KPP PRATAMA PANDEGLANG KPP PRATAMA TASIKMALAYA KPP PRAT AMA SOREANG KPP PRATAMAGARUT KPP PRATAMA BEKASI SELATAN KPP PRATAMA TEGAL KPP PRAT AMA BLORA KPP PRATAMA JEPARA KPP PRAT AMA KEBUMEN KPP PRATAMA PURBALINGGA KPP PRATAMA SUKOHARJO KPPPRATAMATEMANGGUNG KPP PRATAMA TUBAN KPPPRATAMALAMONGAN KPP PRATAMA MADIUN KPP PRATAMA NGAWI KPP PRATAMA PAMEKASAN KPP PRAT AMA BANGKALAN KPP PRATAMA PASURUAN KPP PRATAMA KEPANJEN KPP PRAT AMA SAM PIT KPP.PRATAMA MAMUJU KPP PRATAMA KOLAKA KPP PRATAMA KOTAMUBAGU KPP PRAT AMA TOBELO KPP PRATAMA MATARAM TIMUR KPP PRATAMA TIMIKA
KANWIL DJP SUMATERA UT ARA I SUMATERA UTARA II SUMATERA UTARA II RIAU DAN KEPRI RIAU DAN KEPRI SUMBAR DAN JAMBI SUMBAR DAN JAMBI SUMBAR DAN JAMBI SUMSEL DAN KEP BABEL SUMSEL DAN KEP BABEL SUMSEL DAN KEP BABEL SUMSEL DAN KEP BABEL BENGKULU DAN LAMPUNG BENGKULU DAN LAMPUNG JAKARTA SELA TAN BAN TEN JAWA BARAT I JAWA BARAT I JAWABARATI JAWA BARAT II JAWA TENGAH I JAWA TENGAH I JAWA TENGAH I JAWA TENGAH II JAWA TENGAH II JAWA TENGAH II JAWA TENGAH II JAWA TIMUR II JAWATIMUR II JAWA TIMUR II JAWA TIMUR II JAWATIMUR II JAWA TIMUR II JAWA TIMUR III JAWA TIMUR III KALSELTENG SULSELBARTRA SULSELBARTRA SU LUTTENGGORMALUT SULUTTENGGORMALUT NUSA TENGGARA PAPUA DAN MALUKU
(CONTOH) KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
LAMPIRAN 6 INDONESIA
Sural Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor
: SE- 81/PJ12011
Tanggal
: 10 November 2011
DAFTAR KANTOR BULAN PEMBA YARAN
SUSUNAN KELUARGA
G
NAMA/NIP
NO
E S E 'L
0 N
0 L
0 N G A N
MASA KERJA GOLONGAN
DASAR PERHITUNGAN
TKI
T
A.INSENTIF
K11
A
K2
N
(..... x Tunjangan Pokok Bulan Desember 2010)
INSENTIF
INSENTIF JURUSITA
PAJAK
TANDA TANGAN
B. TAMBAHAN INSENTIF (..... x Tunjangan Pokok Bulan Desember 2010)
G
JUMLAH
DASAR
POTONGAN
YANG
5% x (11)
(8) + (9)
POTONGAN (10)
DIBAYARKAN (11(-(12)
G
(Gollil/a (8)
(9)
ke atas)
(1 )
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
1
Fauzan Imaduddin, SE., Ak
IV
IIl/b
12 TH
K2
3
3,450,000.00
6,900,000.00
10,350,000.00
10,350,000.00
517,500.00
9,832,500.00
1.................................
I ilIa
7TH
K1
-
3,140,000.00
6,280,000.00
9,420,000.00
9,420,000.00
471,000.00
8,949,000.00
2 .................................
3 Anita Nurihati Sotya NIP. 0600XXXXX
II/b
3TH
-
-
2,140,000.00
4,280,000.00
6,420,000.00
0.00
0.00
6,420,000.00
3 .................................
4 Ana Khoirun Nisa NIP.0600XXXXX
ilIa
OTH
-
-
1,950,000.00
3,900,000.00
5,850,000.00
0.00
0.00
5,850,000.00
4 .................................
10,680,000.00
21,360,000.00
32,040,000.00
(10)
(11 )
(12)
(13)
(14)
NIP.0600XXXXX
2
Haifa Zahiyah, SST.Ak NIP. 0600XXXXX
Jumlah
Keterangan: 1. Insentif yang dibayarkan kepada pegawai yang pernah mendapatkan
Mengetahui Kepala Kantor
peringatan tertulis
2.
sesuai SK Menkeu No.: 15/KMK.01/UP.06/1985 atau sedang menjalani hukuman berdasarkan PP No. 30 Tahun 1980 agar disesuaikan. Kolom 8 diisi sesuai angka 3a atau 3b atau 3c atau 3d atau 3e dalam Surat Edaran ini
3.
Kolom 9 diisi sesuai angka 3f dan/atau 3g dan/atau 3h dan/atau 3i dan/atau 3j dan/atau 3k
dalam Surat Edaran ini
19,770,000.00
988,500.00
31,051,500.00
.................................. .
Bendaharawan
Oktober
2011
