Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2013
PER-24/PJ/2012, TANGGAL 22 NOVEMBER 2012 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG BENTUK, UKURAN, TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN, PROSEDUR PEMBERITAHUAN DALAM RANGKA PEMBUATAN, TATA CARA PEMBETULAN ATAU PENGGANTIAN, DAN TATA CARA PEMBATALAN FAKTUR PAJAK
Materi Sosialisasi 1
2
3 4
5
ROAD MAP PPN
ARAH KEBIJAKAN PER-FAKTUR PAJAK
PERUBAHAN PENGATURAN FAKTUR PAJAK
TATA CARA PEMBERIAN NOMOR FAKTUR PAJAK
PERSIAPAN KPP
ROAD MAP PPN Pembenahan Sistem Administrasi PPN
2014 2013 2012 •
2011
• Evaluasi eSPT
Memperluas basis eSPT
•
Kebijakan Pengukuhan PKP
• Validasi Faktur Pajak
•
Peningkatan Penggunaan eSPT
•
Segmentasi PKP: normal dan deemed
•
Registrasi Ulang PKP
•
•
Tim Kajian Komprehensif
eTax Invoice: Pilot Project
• Peraturan eSPT
• eTax Invoice
Sumber: Road Map Pembenahan Sistem Administrasi PPN Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan RI
3
Sistem Administrasi PPN
3
Pengkreditan Faktur Pajak
2
Penerbitan Faktur Pajak *
1
Pengukuhan PKP
Peraturan dan Sistem IT yang handal
4
Arah Kebijakan Pengaturan FP
1
Penomoran Faktur Pajak
2
Penomoran Faktur Pajak tidak lagi dilakukan sendiri oleh PKP, tetapi dikendalikan oleh DJP melalui pemberian nomor seri Faktur Pajak, dimana bentuk dan tata caranya ditentukan oleh DJP. Mengembalikan pengaturan Faktur Pajak sesuai dengan UU KUP dan UU PPN. Sehingga mempunyai basis legal yang kuat dan lebih memberikan kepastian hukum baik bagi PKP maupun bagi DJP
Sumber: Pengantar Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Penomoran Faktur Pajak
Landasan Hukum PER-24/PJ/2012
UU PPN
PMK
PER DJP
Catatan: Peraturan Direktur Jenderal Pajak mempunyai kewenangan untuk mengatur tata cara pengisian keterangan pada Faktur Pajak
Penyempurnaan Pengaturan FP Pasal 13 (5) UU PPN a
b
Identitas Penjual/Pembeli
Alamat
Sesuai dengan alamat yg sebenarnya
c
Jenis BKP/JKP
BKP/ JKP
Menggambarkan keadaan sebenarnya Dalam hal diketahui jumlah unit atau satuan tertentu lainnya, maka harus dicantumkan
f
g
Nomor Seri FP
Meminta ke DJP
Tata cara ditentukan oleh DJP
Nama Penandatangan FP
Identitas: - KTP - SIM - Passport
Sesuai identitas yang sah & berlaku
Keterangan FP Lengkap
(fotocopy dilampirkan pada saat pemberitahuan pejabat penandatangan FP)
Catatan: Selain 5 Butir Pengaturan di atas, masih terdapat butir lain, untuk lebih lengkapnya dapat Saudara lihat selengkapnya di PER-24/PJ/2012
Perubahan Nomor Seri Faktur Pajak
. Kode transaksi & status
. Kode tahun
Nomor Seri
Jumlah Digit: 8 digit Ditentukan oleh PKP sendiri
Penomoran FP Sesuai dengan Per-13/65
. Kode transaksi & status
Penomoran FP Sesuai dengan Per-24
Kode cabang
-
-
. Nomor Seri
Jumlah Digit: 13 digit Ditentukan oleh sistem DJP, termasuk kode tahun akan dicreate oleh sistem DJP dan kode cabang dihapus.
Kendali Nomor Seri Faktur Pajak Nomor seri Faktur Pajak hanya dapat diberikan kepada PKP yang: a. b. c. d. e. f. g. h.
Telah dilakukan registrasi ulang PKP sesuai dengan Per-05 dan perubahannya atau telah dilakukan verifikasi dalam rangka pengukuhan PKP. Telah melakukan update alamat sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, apabila terjadi perubahan alamat . Telah mengajukan surat permohonan kode aktivasi dan password. Telah menerima surat pemberitahuan kode aktivasi dari KPP . Telah menerima pemberitahuan password melalui e-mail. Telah mengajukan surat permintaan nomor seri faktur pajak. Telah memasukkan kode aktivasi dan password dengan benar pada saat mengajukan permintaan nomor seri faktur pajak. Telah menyampaikan SPT masa PPN untuk 3 (tiga) masa pajak terakhir berturutturut yang telah jatuh tempo pada tanggal surat permohonan nomor seri faktur pajak disampaikan ke KPP.
Kegiatan Permohonan Kode Aktivasi dan Password Petugas TPT di KPP
1 Surat permohonan kode aktivasi
2
Surat pemberitahuan kode aktivasi dikirim via pos
Petugas Seksi Pelayanan di KPP
3 3
Password di email
PKP
Pemberitahuan kempos di email
5
4 Surat pemberitahuan kode aktivasi kempos
Direkam di aplikasi di KPP
Data base Registrasi Ulang PKP dan verifikasi Pengukuhan PKP Penerima surat masuk KPP
Catatan: Tata Cara Permohonan Kode Aktivasi dan Password secara lebih lengkap, dapat Saudara lihat pada SE- /PJ/2012
Kegiatan Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak PKP 2 memasukkan kode aktivasi dan password
1 surat permintaan nomor seri
3 Surat Pemberitahuan nomor seri Faktur Pajak
PKP
Petugas TPT di KPP Data base kepatuhan 3 masa pajak terakhir Data base penomoran Faktur Pajak
Catatan: Tata Cara Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak secara lebih lengkap, dapat Saudara lihat pada SE-52/PJ/2012
POIN PERUBAHAN No
Keterangan
PER-13/PJ/2010 stdd PER65/PJ/2010
1
PER-24/PJ/2012
1
Otorisasi pemberian nomor seri
Nomor Urut FP ditentukan sendiri oleh PKP secara berurutan
2
Syarat diberikan nomor seri FP
Tidak ada syarat khusus, baik PKP Nomor Seri Faktur Pajak ataupun non PKP dapat diberikan kepada PKP yang telah membuat nomor sendiri. diregistrasi ulang dan PKP baru yang telah diverifikasi dalam rangka pengukuhan PKP
3
Identitas PKP khususnya alamat dan jenis barang/jasa
Tidak ditegaskan
Catatan:
Nomor Seri FP diberikan oleh DJP dengan mekanisme yang ditentukan oleh DJP
Penegasan Keterangan FP mengenai alamat dan jenis barang/jasa harus diisi sesuai dengan keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya
12
POIN PERUBAHAN No
Keterangan
PER-13/PJ/2010 stdd PER-65/PJ/2010
2
PER-24/PJ/2012
4
Penunjukan PKP tidak disyaratkan dan melampirkan fotokopi Penandatangan kartu identitas yang sah an FP
Mengatur pejabat/pegawai penandatangan FP yang berhak: - PKP wajib memberitahukan ke KPP surat penunjukan penandatangan FP; dan - fotokopi kartu identitas yang sah (dilegalisasi oleh pejabat berwenang)
5
Istilah Faktur Pajak Cacat
Diatur dan digunakan istilah “Faktur Pajak cacat”
Istilah “Faktur Pajak cacat“ diganti dengan “Faktur Pajak tidak lengkap” agar sinkron dengan ketentuan UU KUP
6
Penggunaan Kode Transaksi (02 dan 03)
Menimbulkan multitafsir untuk transaksi yang harus dipungut oleh Pemungut dengan mekanisme normal
Mempertegas peruntukan Kode Transaksi, yaitu kode 02 (bendahara pemerintah) & 03 (BUMN dan KPS) digunakan untuk penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN
Catatan: Pengaturan butir ke 4, PKP harus menyampaikan surat pemberitahuan penandatangan FP + copy kartu identiitas
13
POIN PERUBAHAN PER-13/PJ/2010 stdd PER65/PJ/2010
3
No
Keterangan
PER-24/PJ/2012
7
Urutan nomor seri Faktur Pajak
- Wajib membetulkan FP sehingga sequence number tetap terjaga - Apabila tidak dibetulkan, PKP penerbit dikenai sanksi Ps 14 (4) UU KUP dan PKP Pembeli tetap dapat mengkreditkan PM
- Nomor seri Faktur Pajak diberikan oleh DJP dengan blok nomor urut - Penggunaan nomor yang tidak urut tidak dikenakan sanksi - Terdapat kewajiban pelaporan nomor yang tidak terpakai
8
Nomor Seri FP ganda (lebih dari satu)
- Wajib membetulkan FP sehingga sequence number tetap terjaga
Seluruh Faktur Pajak dengan Nomor Seri FP yang sama /ganda termasuk Faktur Pajak Tidak Lengkap
9
Penerbitan FP Pengganti
- Menggunakan Nomor Seri baru - Dilaporkan di 2 Masa Pajak SPT, yaitu di masa FP yang diganti dan di masa pembuatan FP pengganti
- Menggunakan Nomor Seri yang sama - Hanya dilaporkan di SPT FP yang diganti 14
POIN PERUBAHAN No
Keterangan
10 Pengkreditan FP
4
PER-24/PJ/2012
PER-13/PJ/2010 stdd PER65/PJ/2010
FP yang tidak diisi dengan keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya dan yang tidak mengikuti tata cara sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini tidak dapat dikreditkan oleh PKP Pembeli
Kesalahan pengisian keterangan FP di luar kuasa PKP Pembeli tetap dapat dikreditkan (nomor tidak urut, kode cabang dan penandatangan belum diberitahukan ke KPP)
15 Catatan: Selain 10 Butir Perubahan, masih terdapat butir lain, untuk lebih lengkapnya dapat Saudara lihat selengkapnya di PER-24/PJ/2012
Langkah Persiapan KPP 2012
31 Des 2012 Batas Akhir Registrasi Ulang PKP
1
2
2013
1 Maret 2013 PKP meminta kode aktivasi, pasword dan nomor seri ke KPP
2013
1 April 2013 Nomor seri mulai digunakan PKP
Diminta kepada Kepala KPP dan Kanwil untuk menginformasikan kebijakan ini kepada setiap pegawai dilingkungan kerja masing-masing dan PKP yang dikukuhkan diwilayah kerja masing-masing.
Kepala KPP diminta untuk menyelesaikan seluruh kegiatan Registrasi Ulang PKP paling lambat tanggal 31 Desember 2012 dan mendokumentasikannya secara baik dan benar.
Sumber: Per-05/PJ/2012 dan perubahannya, Pasal 19 Per-24/PJ/2012, dan Surat Dirjen S-243/PJ/2012
MELAYANI KONSULTASI TERKAIT SOSIALISASI PER-24/PJ/2012 MELALUI ALAMAT EMAIL:
[email protected]
“DALAM KESUSAHAN SELALU ADA KEMUDAHAN”
SELESAI
