Penilaian Kritis Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) dan Watch Indonesia Terhadap Penetapan Alokasi Kursi dan Daerah Pemilihan DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota.
“Kembalikan Hak Keterwakilan Yang Hilang” Beberapa waktu lagi alokasi kursi dan daerah pemilihan anggota DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota akan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Jika melihat aturan dalam undang-undang pemilu no 10, ada mandat eksplisit bahwa sedapat mungkin peta daerah pemilihan dan jumlah kursi daerah pemilihan untuk pemilu 2009 tidak berubah seperti 2004, kecuali undang-undang menyatakan lain. Sebagai penyelenggara yang sekaligus penyusun regulasi teknis atas tahapan di atas, KPU memiliki mandat yang tidak saja berdasarkan asas normatif, lebih dari itu termasuk didalamnya terkait dengan prinsip keadilan (proporsionalitas dan keterwakilan penduduk). Meskipun aturan pedoman penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota telah ditetapkan oleh KPU melalui peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2008, beberapa catatan kritis perlu diajukan. Hal ini penting karena berkaca dari penetapan alokasi kursi pada pemilu 2004 yang bermasalah; pelanggaran batas alokasi 312 kursi/daerah pemilihan, kesalahan penghitungan alokasi kursi DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan jumlah penduduk (lihat lampiran), maupun ketidakjelasan sumber data penduduk dan batas waktu finalnya sebagai basis data alokasi kursi. Berangkat dari pengalaman Pemilu 2004 yang dapat terulang pada Pemilu 2009, beberapa masalah tersebut kami identifikasi sebagai berikut;
Ketidakjelasan Basis Data Kependudukan dan Batas Waktu Final Alokasi Kursi -
Basis data kependudukan yang akan dipakai oleh KPU untuk melakukan penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi (DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota). Apakah Data Penduduk dan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) berdasarkan pasal 32 ayat (1) dan (2) UU No 10 Tahun 2008, ataukah data kependudukan yang lain. Karena hingga saat ini data DP4 masih belum dianggap sempurna, sehingga belum dapat digunakan sebagai basis alokasi kursi dan penetapan daerah pemilihan. Batas waktu DP4 diatas, agar tidak terulang lagi peristiwa penambahan jumlah penduduk dalam waktu singkat (beberapa bulan) yang berakibat penambahan jumlah kursi daerah pemilihan, seperti pada pemilu 2004. Rendahnya komitmen Departemen Dalam Negeri (Depdagri) untuk menyediakan data bagi penyempurnaan DP4, dan lemahnya koordinasi KPU dengan Depdagri untuk memenuhi tenggat waktu tersedianya DP4 yang akurat. Kekeliruan Dalam Penghitungan Alokasi Kursi Kewajiban KPU untuk menjamin pemenuhan prinsip keterwakilan dan proporsionalitas dalam penetapan alokasi kursi daerah pemilihan. Berangkat dari pengalaman Pemilu 2004, berdasarkan kajian kami, terdapat kekeliruan perhitungan dalam alokasi kursi pada 15 Daerah pemilihan, mulai daerah pemilihan DPRD Propinsi sampai DPRD Kabupaten/Kota, dengan kisaran antara 1 hingga 4 kursi. Data ini akan dapat bertambah jika KPU melakukan review menyeluruh terhadap alokasi kursi dan penetapan daerah pemilihan pada Pemilu 2004 (lihat lampiran). Apakah dalam peraturan KPU No 17 tahun 2008, masalah-masalah seperti yang telah disebutkan diatas telah disiapkan antisipasinya. Karena berdasarkan ketentuan UU Pemilu No 10 Tahun 2008 ada semangat untuk
1
sedapat mungkin tidak mengubah, baik jumlah kursi maupun peta daerah pemilihan seperti pada Pemilu 2004. Namun, fakta menunjukkan bahwa ada sejumlah pencideraan hak keterwakilan pada sejumlah daerah pemilihan yang mengakibatkan hilangnya kursi perwakilan. Oleh karena itu, antisipasi ini perlu dilakukan oleh KPU sebagai bentuk Remedi bagi hilangnya hak keterwakilan yang hilang tersebut. Melihat berbagai masalah yang muncul dalam penetapan kursi dan daerah pemilihan DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota, dalam penilaian kami perlu dilakukan peninjauan terhadap beberapa hal sebagai berikut: Terhadap Basis Data Penduduk: 1. Departemen Dalam Negeri (Dirjen Adminduk) dan Komisi Pemilihan Umum harus segera melakukan koordinasi secara intensif dalam rangka penyelesaian DP4. Penyelesaian data kependudukan ini harus juga disertai dengan batas waktu yang tepat, karena menjadi basis dalam alokasi kursi dan penetapan daerah pemilihan DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. 2. Guna mengantisipasi berlarut-larutnya proses penyempurnaan data kependudukan diatas, maka Komisi II DPR perlu mengambil langkah-langkah yang dianggap penting, baik dalam rangka memfasilitasi koordinasi antara Depdagri dengan KPU, ataupun dalam rangka memberikan sinyal bagi dimungkinkannya audit kinerja terhadap Depdagri atas ketidakjelasan data penduduk. Terhadap Penetapan Alokasi Kursi Daerah Pemilihan DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota: 1. Sebelum KPU melakukan alokasi kursi dan penetapan daerah pemilihan (Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penetapan Alokasi Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota). KPU wajib terlebih dahulu melakukan review menyeluruh atas alokasi kursi DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota pemilu 2004. Hal ini tidak saja berguna sebagai bahan evaluasi, lebih dari itu sebagai pijakan dasar dalam pengambilan kebijakan alokasi kursi dan penetapan daerah pemilihan pemilu 2009. 2. Sebagai bentuk Remedi terhadap 15 Daerah Pemilihan (termasuk penambahan jika KPU melakukan review menyeluruh) pemilu 2004 yang mengalami kesalahan penghitungan alokasi kursi. Maka KPU wajib mengembalikan hak keterwakilan (kursi) yang seharusnya diterima oleh daerah pemilihan tersebut. 3. Jika KPU mengabaikan kewajiban seperti yang tertera dalam poin 1 dan 2 di atas, berarti pemenuhan prinsip proporsionalitas dan keterwakilan dalam pemilu tercederai. Jika pengabaian tersebut berlanjut, maka KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu menjadi pihak yang bertanggung jawab penuh atas hilangnya hak keterwakilan dari sejumlah besar penduduk. 4. Karena menyangkut terkuranginya atau bahkan hilangnya hak keterwakilan penduduk pada suatu daerah, maka Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai penyelenggara fungsi pengawasan, wajib mengambil langkah-langkah strategis dalam masalah ini sehingga KPU dapat menjalankan kewajibannya, demi pelaksanaan Pemilu yang demokratis. Demikian penilaian Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) dan Watch Indonesia terhadap tahapan pemilu yang saat ini kami anggap berada pada titik kritis. Jakarta, 8 Juli 2008 Tertanda Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) Disusun oleh: August Mellaz dan Pipit R. Kartawidjaja Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD
2
Lampiran: (Hasil Review Pipit R. Kartawidjaya-Watch Indonesia dan August Mellaz-SPD)
1.
DPRD PROPINSI PROPINSI JAWA TIMUR KODE: 3500 KURSI: 100
CATATAN: Kendati jumlah penduduk Kota Surabaya Kota, Kabupaten Malang, Kota Malang Kota, Kota Blitar dan Kabupaten Trenggalek mengalami perubahan (bandingkan dengan data P4B), namun masih ditemui kekeliruan alokasi kursi di DAPEM JATIM 9 (bukan 12, tetapi 13) dan DAPEM JATIM 10 (bukan 10, tetapi 9). DAPEM KAB/KOTA
JATIM 1 SIDOARJO SURABAYA KOTA JATIM 2 PROBOLINGGO PASURUAN PROBOLINGGO KOTA
PASURUAN KOTA JATIM 3 BANYUWANGI BONDOWOSO SITUBONDO JATIM 4 LUMAJANG JEMBER JATIM 5 MALANG MALANG KOTA BATU KOTA JATIM 6 TULUNGAGUNG BLITAR KEDIRI KEDIRI KOTA BLITAR KOTA JATIM 7 PACITAN PONOROGO TRENGGALEK MAGETAN NGAWI JATIM 8 MOJOKERTO JOMBANG NGANJUK MADIUN MOJOKERTO KOTA
MADIUN KOTA JATIM 9 BOJONEGORO TUBAN LAMONGAN GRESIK JATIM 10 BANGKALAN SAMPANG PAMEKASAN SUMENEP TOTAL
PENDUDUK PENDUDUK PEMILIH *) **) ****)
1.682.278 2.688.202 1.036.262 1.419.716 200.252
1.682.278 2.660.381 1.036.262 1.419.716 200.252
1.180.155 1.910.580 744.662 1.000.470 139.920
176.730 1.539.948 708.646 621.067 999.533 2.231.793 2.339.253 769.577 177.256 960.067 1.110.726 1.474.840 252.033 123.247 538.392 869.359 669.444 620.750 839.949 968.502 1.172.439 1.028.260 656.918 111.999 169.481 1.212.700 1.077.088 1.235.890 1.059.822 886.077 833.640 740.154 1.032.260 36.234.550
176.730 1.539.948 708.646 621.067 999.533 2.231.793 2.338.865 767.567 177.256 960.067 1.110.726 1.474.840 252.033 123.344 538.392 869.359 671.046 620.750 839.949 968.502 1.172.439 1.028.260 656.918 111.999 169.481 1.212.700 1.077.088 1.235.890 1.059.822 886.077 833.640 740.154 1.032.260 36.206.030 ***)
122.273 1.108.421 523.605 462.537 722.583 1.584.307 1.659.669 566.159 126.436 701.503 805.879 1.061.496 186.957 90.026 394.480 641.084 486.302 464.050 617.062 689.200 829.336 748.370 483.734 81.392 126.311 883.897 774.014 892.683 746.456 588.072 550.847 511.555 771.871 25.978.354
PDK GAB **)
PEMILIH % KUOGAB ****) PE- TA MI- KURSI LIH
KURSI KURSI KUOTA SEHA- KPU KPU (PDK/ RUSKURSI NYA
BPP KPU (PEMILIH/ KURSI KPU)
KPU)
4.342.659 3.090.735 71%
11,99
12
12
361.888
257.561
2.832.960 2.007.325 71%
7,82
8
8
354.120
250.916
2.869.661 2.094.563 73%
7,93
8
8
358.708
261.820
3.231.326 2.306.890 71%
8,92
9
9
359.036
256.321
3.283.688 2.352.264 72%
9,07
9
9
364.854
261.363
3.921.010 2.845.861 73%
10,83
11
11
356.455
258.715
3.539.496 2.602.978 74%
9,78
10
10
353.950
260.298
4.107.599 2.958.343 72%
11,35
11
11
373.418
268.940
4.585.500 3.297.050 72%
12,67
13
12
382.125
274.754
3.492.131 2.422.345 69%
9,65
9
10
349.213
242.235
100
100
362.060
259.784
36.206.030 25.978.354 72%
*) Berdasarkan P4B (Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan) (Agustus 2003) **) Data dihitung dan dikutip dari Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota, LAMPIRAN III.1 s/d 38, Kep. KPU, No. 655, 20.11.2003, „Peta Daerah Pemilihan“, www.kpu.go.id ***) Jumlah Penduduk menurut KPU Pusat: 36.206.060. Kuota menurut KPU Pusat: 362.060,60 (Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi, LAMPIRAN III.15 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM, No. 655 TAHUN 2003, TANGGAL 20 NOPEMBER 2003 dan Daerah Pemilihan Anggota DPR, LAMPIRAN IV.15 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM, No. 640, 20.11.2003, „Peta Daerah Pemilihan“, www.kpu.go.id)
3
2.
DPRD PROPINSI PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR KODE: 5300 KURSI: 55
PEMILIH *)
PDK GAB PEMILIH GAB
% PEMILIH
SISA PDK
KURSI II
PENDUDUK *)
KURSI I
KAB/KOTA
KUOTA KURSI
DAERAH PEMILIHAN
CATATAN: Diketemukan kekeliruan alokasi kursi di DAPEM NTT 1 (Bukan 10, tetapi 9 kursi) dan DAPEM NTT 7 (Bukan 6, tetapi 7 kursi). Mungkin terjadi penambahan/penurunan jumlah penduduk, kendati total penduduk tetap. KURSI KURSI KUOTA SEHA- KPU (PDK/ RUSKURSI NYA KPU)
BPP (PEMILIH/ KURSI KPU)
NTT 1 KUPANG KOTA KUPANG ROTE NDAO
256.405 329.840 101.407
167.467 194.222 63.164
687.652
424.853
61,78%
9,26 19.420 9
9
10
68.765
42.485
NTT 2 BELU TIMOR TENGAH UTARA
335.888 201.814
172.595 120.038
537.702
292.633
54,42%
7,24 17.966 7
7
7
76.815
41.805
NTT 3 TIMOR TENGAH SELATAN
396.460
238.988
396.460
238.988
60,28%
5,34 25.220 5
5
5
79.292
47.798
NTT 4 SUMBA BARAT SUMBA TIMUR
384.496 196.024
209.699 117.916
580.520
327.615
56,43%
7,82 60.784 7
1
8
8
72.565
40.952
NTT 5 MANGGARAI MANGGARAI BARAT
476.146 179.362
268.466 98.699
655.508
367.165
56,01%
8,83 61.524 8
1
9
9
72.834
40.796
NTT 6 SIKKA ENDE NGADA
274.804 236.839 237.681
172.358 146.947 143.495
749.324
462.800
61,76%
10
10
74.932
46.280
NTT 7 ALOR FLORES TIMUR LEMBATA
165.917 213.892 96.664
99.122 127.839 60.018
476.473
286.979
60,23%
1
7
6
79.412
47.830
4.083.639 2.401.033 4.083.639 2.401.033
58,80%
52 3
55
55
74.248
43.655
TOTAL
PENDUDUK MENURUT KPU KUOTA MENURUT KPU
10,09
6.844 10
6,42 30.985 6
4.083.639 **) 74.248,00 **)
Data Penduduk berdasarkan *) P4B (Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan) (Agustus 2003) **) Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi NTT, LAMPIRAN III.19 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM, No. 659 TAHUN 2003, 20.11.2003, "Peta Daerah Pemilihan", www.kpu.go.id
4
3.
DPRD KABUPATEN/KOTA SUMATERA UTARA KABUPATEN SIMALUNGUN KODE: 1209
CATATAN: Terdapat ketaksesuain alokasi kursi di DAPEM SIMALUNGUN 1 dan SIMALUNGUN 2 (Bandingkan dengan kasus yang sama di Kabupaten Dairi). Kemungkinan telah berlangsung penurunan/pertambahan penduduk di kedua DAPEM tersebut. Sayang, KPU Nasional tidak memberikan informasi tentang penduduk di Websitenya. DAERAH PEMILIHAN
KECAMATAN
PDK *)
PEMILIH PDK *) GAB
PEM. GAB
% KUOTA PEMILIH KURSI
KURSI SEHARUSNYA
KURSI KPU **)
KUOTA (PDK/ KURSI KPU)
BPP (PEMILIH/ KURSI KPU)
33.125 37.329 115.343 57.754 ***) ***)
21.174 243.551 156.142 25.277 72.496 37.195
64,11%
13,56
13
12
20.296
13.012
SIMALUNGUN 2 UJUNG PADANG BANDAR BOSAR MALIGAS BANDAR HULUAN BANDAR MASILAM
42.368 88.507 43.338 ***) ***)
26.797 174.213 110.883 55.824 28.262
63,65%
9,70
10
11
15.838
10.080
SIMALUNGUN 3 TANAH JAWA HUTABAYU RAJA JAWA MARAJA BAH JAMBI HATONDUHAN
66.129 52.078 ***) ***)
40.403 118.207 31.497
71.900
60,83%
6,58
7
7
16.887
10.271
SIMALUNGUN 4 DOLOK PARDAMEAN SIDAMANIK GIRSANG SIPANGAN BOLON DOLOK PANRIBUAN JORLANG HATARAN PEMATANG SIDAMANIK
14.237 44.185 13.467
8.017 107.905 28.239 8.106
65.645
60,84%
6,01
6
6
17.984
10.941
18.468 17.548 ***)
10.453 10.830
SIMALUNGUN 5 DOLOK SILAU SILIMAKUTA
13.042 21.496
8.037 164.412 12.042
98.486
59,90%
9,15
9
9
18.268
10.943
PURBA
23.208
14.120
RAYA
29.835
18.267
SILAU KAHEAN
15.809
9.473
RAYA KAHEAN
17.036
9.970
PANE
43.986
26.577
808.288 503.056 808.288 503.056
62,24%
45
45
17.962
11.179
SIMALUNGUN 1 TAPIAN DOLOK DOLOK BATUNANGGAR SIANTAR PEMATANG BANDAR GUNUNG MALELA GUNUNG MALIGAS
***) HARANGGAOL HORISAN PANOMBEIAN PANE TOTAL
PENDUDUK MENURUT KPU KUOTA MENURUT KPU
***)
808.288 **) 17.961,96 **)
*) Berdasarkan P4B (Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan) (Agustus 2003). **) Daerah Pemilihan Anggota DPRD KABUPATEN SIMALUNGUN, LAMPIRAN III.4 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM, No. 642 TAHUN 2003, 20.11.2003, "Peta Daerah Pemilihan", www.kpu.go.id *** ***) Kecamatan-kecamatan yang tidak tercantumkan dalam P4B. Namun demikian, jumlah keseluruhan penduduk Kab. Simalungun P4B sama dengan total penduduk KPU LAMPIRAN III.4 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM, No. 642 TAHUN 2003, 20.11.2003, "Peta Daerah Pemilihan", www.kpu.go.id. Kasus yang sama terjadi di Kabupaten DAIRI. Bedanya, alokasi kursi KPU Pusat di sana tidak meleset.
5
4.
DPRD KABUPATEN/KOTA JAMBI KABUPATEN SAROLANGUN KODE: 1503
KECAMATAN PDK *)
PEMILIH PDK *) GAB
SAROSAROLANGUN 1 LANGUN
49.027
SAROPAUH LANGUN 2 MANDIANGIN
32.864
19.915
25.585
15.970
SAROBATANG ASAI LANGUN 3 LIMUN
14.650
8.246
21.062
11.944
48.882
30.544
PELAWAN SINGKUT TOTAL
30.017
49.027
PEM. GAB
30.017
% KUOPEMILIH TA KURSI
61,23%
58.449
35.885
61,40%
84.594
50.734
192.070 116.636 192.070 116.636
PDK MENURUT KPU KUOTA MENURUT KPU
6,38
7,61
SISA KURSI KURSI I
DAPEM
6
0,38
ATAU SISA PDK
KURSI II
CATATAN: Ditemukan „kekeliruan“ alokasi kursi. Bukan 7 pada DAPEM SOROLANGUN 1, akan tetapi 6 kursi. Dan bukan 7 untuk SOROLANGUN 2, melainkan 8 kursi. KURSI KURSI KUOTA SEHA- KPU (PDK/ RUSKURSI NYA KPU)
2.930
7
0,61
4.669
59,97%
11,01 11
0,01
83
60,73%
24
1
1
BPP (PEMILIH/ KURSI KPU)
7.004
4.288
11
7.690
4.612
25
7.683
4.665
6
7
8
7
11
25
192.070 **) 7.682,80 **)
*) Berdasarkan P4B (Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan) (Agustus 2003). **) Daerah Pemilihan Anggota DPRD KABUPATEN SAROLANGUN, LAMPIRAN III.5 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM, No. 645 TAHUN 2003, 20.11.2003, "Peta Daerah Pemilihan", www.kpu.go.id
6
5.
DPRD KABUPATEN/KOTA BENGKULU KABUPATEN BENGKULU UTARA KODE: 1703
KECAMATAN
PDK *)
PEMILIH PDK *) GAB
BENGKULU ARGA MAKMUR UTARA 1 LAIS BATIK NAU GIRI MULIA PADANG JAYA
41.474
25.625 103.567
15.635 9.634 12.237 24.587
9.888 6.250 8.678 15.979
BENGKULU KETAHUN UTARA 2 NAPAL PUTIH PUTRI HIJAU
35.299
23.327
13.178 36.701
8.106 23.868
BENGKULU PEMATANG TIGA UTARA 3 KERKAP AIR NAPAL AIR BESI
11.536
6.384
21.517 10.182 9.209
13.327 6.356 5.818
2.032
1.361
10.123 16.207 12.663 9.996 26.549
6.410 10.340 7.859 5.868 16.550
BENGKULU ENGGANO UTARA 4 KARANG TINGGI TABA PENANJUNG TALANG EMPAT PAGAR JATI PONDOK KELAPA TOTAL
PEM. GAB
% KUOPEMILIH TA KURSI
KURSI KURSI KUOTA SEHA- KPU (PDK/ RUSKURSI NYA KPU)
BPP (PEMILIH/ KURSI KPU)
0,37
3.386
11
12
8.631
5.535
9
0,35
3.211
9
9
9.464
6.145
5,76
5
0,76
6.907
1
6
6
8.741
5.314
8,52
8
0,52
4.711
1
9
8
9.696
6.049
35
9.107
5.771
66.420
64,13%
85.178
55.301
64,92%
9,35
52.444
31.885
60,80%
77.570
48.388
62,38%
318.759 201.994 318.759 201.994
63,37%
PDK MENURUT KPU KUOTA MENURUT KPU
SISA ATAU KURSI SISA PDK
KURSI II
DAPEM
KURSI I
CATATAN: Ditemukan „kekeliruan“ alokasi kursi. Bukan 12 pada DAPEM BENGKULU UTARA 1, akan tetapi hanya 11 kursi. Dan bukan 8 untuk BENGKULU UTARA 4, melainkan 9 kursi.
11,37 11
33
2
35
318.759 **) 9.107,40 **)
*) Berdasarkan P4B (Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan) (Agustus 2003). **) Daerah Pemilihan Anggota DPRD KABUPATEN BENGKULU UTARA, LAMPIRAN III.2 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM, No. 647 TAHUN 2003, 20.11.2003, "Peta Daerah Pemilihan", www.kpu.go.id
7
6.
DPRD KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN RIAU KABUPATEN KARIMUN KODE: 2002
KECAMAT PDK *) AN
PEMILIH PDK *) GAB
PEM. GAB
% KUOPEMILIH TA KURSI
KARIMUN 1 KARIMUN BURU MERAL
32.812 9.390 34.218
21.168 5.958 22.492
76.420
49.618
64,93%
KARIMUN 2 TEBING
20.386
13.348
20.386
13.348
65,48%
2,79
KARIMUN 3 MORO
22.731
15.083
22.731
15.083
66,35%
KARIMUN 4 KUNDUR KUNDUR UTARA KUNDUR BARAT
31.675 16.785
21.358 11.007
63.080
42.011
66,60%
14.620
9.646
182.617 120.060 182.617 120.060
65,74%
TOTAL
PDK MENURUT KPU KUOTA MENURUT KPU
10,46 10
SiSA ATAU KURSI SISA PDK
0,46
3.370
2
0,79
5.776
3,11
3
0,11
816
8,64
8
0,64
4.640
23
KURSI II
DAPEM
KURSI I
CATATAN: Ditemukan „kejanggalan“ (atau kah „kekeliruan“) alokasi kursi. Ditengok dari kuota penduduk, kekeliruan alokasi kursi terjadi di tiga DAPEM. Kemungkinan lain, sejak P4B dipublikasikan bulan Juli 2003, telah berlangsung perpindahan penduduk. Paling tidak dari Kecamatan Meral ke Kecamatan TEBING yang bertetanggaan itu.
1
1
KURSI KURSI KUOTA SEHA- KPU (PDK/ RUSKURSI NYA KPU)
BPP (PEMILIH/ KURSI KPU) a)
10
9
8.491
5.513
3
5
4.077
2.670
3
3
7.577
5.028
9
8
7.885
5.251
25
7.305
4.802
25
182.617 **) 7.305,00 **)
*) Berdasarkan P4B (Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan) (KPU, Jakarta, Agustus 2003). **) Daerah Pemilihan Anggota DPRD KABUPATEN KARIMUN, LAMPIRAN III.3 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM, No. 649 TAHUN 2003, 20.11.2003, "Peta Daerah Pemilihan", www.kpu.go.id
8
7.
DPRD KABUPATEN/KOTA SUMATERA BARAT KOTA PADANG KODE: 1371
PADANG BARAT PADANG UTARA
PADANG 2
PEM. GAB
56.465
40.654 125.447
68.982
51.326
% PEMILIH
91.980
73,32%
89.959 195.714 127.660
65,23%
ATAU SISA PDK
SISA KURSI
PADANG 1
PEMILIH PDK *) GAB
KURSI I
KECAMATAN PDK *)
7,39 7
0,39
6.549
11,52 11 0,52
8.875
KUOTA KURSI
DAPEM
KURSI II
CATATAN: Diketemukan kekeliruan alokasi kursi di DAPEM PADANG 2 (Bukan 12, tetapi 11 kursi) dan DAPEM PADANG 4 (Bukan 10, tetapi 9 kursi). Mungkin terjadi penambahan/penurunan jumlah penduduk di kedua DAPEM tersebut, kendati total penduduk tetap. BPP (PEMILIH/ KURSI KPU)
7
7
17.921
13.140
12
11
17.792
11.605
KOTO TANGAH NANGGALO
142.599
PADANG 3
KURANJI PAUH
106.104 47.991
69.072 154.095 100.443 31.371
65,18%
9,07 9
0,07
1.227
9
9
17.122
11.160
PADANG 4
PADANG SELATAN PADANG TIMUR BUNGUS TELUK KABUNG
56.143
37.466 156.771 102.225
65,21%
9,23 9
0,23
3.903
9
10
15.677
10.223
78.464
51.002
22.164
13.757
LUBUK KILANGAN LUBUK BEGALUNG
38.869
24.199 132.314
85.963
64,97%
7,79 7
0,79 13.416
1
8
8
16.539
10.745
93.445
61.764
764.341 508.271 764.341 508.271
66,50%
43
2
45
45
16.985
11.295
PADANG 5
TOTAL
53.115
1
KURSI KURSI KUOTA SEHA- KPU (PDK/ RUSKURSI NYA KPU)
37.701
PDK MENURUT KPU KUOTA MENURUT KPU
764.341 **) 16.985,36 **)
*) Berdasarkan P4B (Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan) (Agustus 2003). **) Daerah Pemilihan Anggota DPRD KOTA PADANG, LAMPIRAN III.2 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM, No. 643 TAHUN 2003, 20.11.2003, "Peta Daerah Pemilihan", www.kpu.go.id
9
8.
DPRD KABUPATEN/KOTA SUMATERA SELATAN KABUPATEN LAHAT KODE: 1604
CATATAN: Ditemukan „kekeliruan“ alokasi kursi. Bukan 7 pada DAPEM LAHAT, akan tetapi hanya 6 kursi. Dan bukan 8 untuk LAHAT 3, melainkan 9 kursi. DAPEM KECAMATAN
LAHAT 1 LAHAT MERAPI LAHAT 2 KOTA AGUNG MULAK ULU PULAU PINANG PAJAR BULAN LAHAT 3 JARAI MUARA PINANG LINTANG KANAN TANJUNG SAKTI LAHAT 4 KIKIM BARAT KIKIM TIMUR KIKIM SELATAN KIKIM TENGAH TEBING TINGGI LAHAT 5 PENDOPO ULU MUSI PASMA AIR KERUH TALANG PADANG TOTAL
PDK *)
100.619
PEMILIH PDK *) GAB
PEM. GAB
% KUOT KURS SiSA ATAU KUR PEMI A II KURSI SISA SI II LIH KURS PDK I
40.887
65.218 141.506 91.173 64,43 12,01 % 25.955
16.501
10.910
KURS KURSI KUOTA I KPU (PDK/ SEHA KURSI -RUSKPU) NYA
BPP (PEMILIH/ KURSI KPU)
12
0,01
170
12
12
11.792
7.598
6
7
10.847
7.338
75.926 51.366 67,65 %
6,45
6
0,45
5.258
17.240 24.580 17.605
11.414 16.927 12.115
24.378
8,69
8
0,69
8.170
1
9
8
12.799
8.364
27.150
16.499 102.394 66.910 65,35 % 17.281
22.846
14.675
28.020
18.455
13.795
8,82
8
0,82
9.696
1
9
9
11.547
7.288
23.643 13.133
8.582 103.920 65.589 63,11 % 15.160 8.106
6.845 46.504
4.461 29.280
45.997
27.988 106.250 67.770 63,78 % 21.126 12.297
9,02
9
0,02
248
9
9
11.806
7.530
45
11.778
7.618
32.458 17.930 9.865
6.359
529.996 342.808 529.996 342.80 64,68 8 %
PDK MENURUT KPU KUOTA MENURUT KPU
43
45
529.996 **) 11.778,00 **)
*) Berdasarkan P4B (Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan) (Agustus 2003). **) Daerah Pemilihan Anggota DPRD LAHAT, LAMPIRAN III.8 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM, No. 646 TAHUN 2003, 20.11.2003, "Peta Daerah Pemilihan", www.kpu.go.id
10
9.
DPRD KABUPATEN/KABUPATEN BENGKULU KABUPATEN MUKO-MUKO KODE: 1704
KECAMATAN
MUKOMUKO 1
MUKOMUKO UTARA LUBUK PINANG
26.649
15.666
23.425
13.934
MUKOMUKO 2
TERAS TERUNJAM
28.023
MUKOMUKO 3
MUKO-MUKO SELATAN PONDOK SUGUH
TOTAL
PDK *)
PEMILIH PDK *) GAB
PEM. GAB
% KUOPEMI TA LIH KURSI
SISA ATAU KUR SISA SI PDK
KURSI II
DAPEM
KURSI I
CATATAN: Ditemukan „kekeliruan“ alokasi kursi. Bukan 6 pada DAPEM MUKO-MUKO 2, akan tetapi hanya 5 kursi. Dan bukan 9 untuk MUKO-MUKO 3, melainkan 10 kursi. KURSI KURSI KUOTA SEHA- KPU (PDK/ RUSKURSI NYA KPU)
BPP (PEMILIH/ KURSI KPU)
50.074 29.600 59,11 %
9,85
9
0,85
4.327
1
10
10
5.007
2.960
16.637
28.023 16.637 59,37 %
5,51
5
0,51
2.608
0
5
6
4.671
2.773
27.484
15.930
48.979 28.611 58,41 %
9,64
9
0,64
3.232
1
10
9
5.442
3.179
21.495
12.681
2
25
25
5.083
2.994
127.076
PDK MENURUT KPU KUOTA MENURUT KPU
74.848 127.076 74.848 58,90 %
23
127.076 **) 5.083,04 **)
*) Berdasarkan P4B (Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan) (Agustus 2003). **) Daerah Pemilihan Anggota DPRD KABUPATEN MUKO-MUKO, LAMPIRAN III.5 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM, No. 647 TAHUN 2003, 20.11.2003, "Peta Daerah Pemilihan", www.kpu.go.id
11
10.
DPRD KABUPATEN/KOTA JAWA BARAT KABUPATEN PURWAKARTA KODE: 3214
CATATAN:
KECAMATAN PDK *)
PURWAKARTA 3
PURWAKARTA 4
PURWAKARTA 5
PURWAKARTA 6
PEM. GAB
% KUOPEMIL TA IH KURSI
SISA ATAU KURSI SISA PDK
KURSI KURSI KUOTA SEHA- KPU (PDK/ RUSKURSI NYA KPU)
BPP (PEMILI H/KURSI KPU)
139.912
92.656 139.912
92.656
66,22 %
8,41
8
0,41
6.794
8
9
15.546
10.295
BABAKANCI KAO CAMPAKA CIBATU BUNGURSA RI
38.462
25.592 135.658
92.772
68,39 %
8,15
8
0,15
2.540
8
8
16.957
11.597
32.836 24.070 40.290
22.508 16.769 27.903
WANAYASA
35.048
22.074 118.839
77.467
65,19 %
7,14
7
0,14
2.361
7
7
16.977
11.067
KIARAPEDE S PASAWAHA N PONDOKSAL AM
23.022
15.410
36.419
23.989
24.350
15.994
BOJONG
41.263
25.573
96.002
60.889
63,42 %
5,77
5
0,77 12.803
1
6
6
16.000
10.148
DARANGDA N
54.739
35.316
JATILUHUR
54.247
34.853 124.592
77.186
61,95 %
7,49
7
0,49
8.114
1
8
7
17.799
11.027
SUKASARI SUKATANI
13.561 56.784
8.071 34.262
TEGAL WARU PLERED MANIIS
41.199
25.648 133.787
81.766
61,12 %
8,04
8
0,04
669
8
8
16.723
10.221
65.556 27.032
39.919 16.199
748.790 482.736 748.790 482.736
64,47 %
45
45
16.640
10.727
PURWAKAR PURWAKAR TA 1 TA
PURWAKARTA 2
PEMILIH PDK *) GAB
KURSI II
DAPEM
KURSI I
Ditemukan „kekeliruan“ alokasi kursi. Berdasarkan jumlah penduduk P4B, maka bukan 9, melainkan 8 kursi untuk PURWAKARTA 1. Begitu juga: bukan 7, akan tetapi 8 buat PURWAKARTA 5.
TOTAL
PDK MENURUT KPU KUOTA MENURUT KPU
43
2
748.790 **) 16.639,77 **)
*) Berdasarkan P4B (Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan) (Agustus 2003). **) Daerah Pemilihan Anggota DPRD KABUPATEN PURWAKARTA, LAMPIRAN III.14 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM, No. 652 TAHUN 2003, 20.11.2003, "Peta Daerah Pemilihan", www.kpu.go.id
12
11.
DPRD KABUPATEN/KOTA JAWA TIMUR KOTA PROBOLINGGO KODE: 3574
CATATAN: TERDAPAT PERBEDAAN MENCOLOK ALOKASI KURSI DI KETIGA DAPEM KOTA PROBOLINGGO. PADAHAL, TOTAL PENDUDUK MENURUT KPU PUSAT TIDAK BERBEDA DENGAN JUMLAH PENDUDUK MENURUT DATA P4B. AGAKNYA, ADA PERUBAHAN PENDUDUK DI DALAM KECAMATAN? PDK *)
PEMILIH *)
% PEMILIH
KUOTA KURSI
TOTAL KURSI KUOTA KURSI KPU (PDK SEHARUS- **) P4B/KURSI NYA KPU)
DAERAH PEMILIHAN
KECAMATAN
BPP (PEMILIH P4B/KUR SI)
KOTA PROBOLINGGO 1
KADEMANGAN
47.957
33.448
69,75%
7,18
7
9
5.329
3.716
KOTA PROBOLINGGO 2
WONOASIH
43.617
30.166
69,16%
6,53
7
9
4.846
3.352
KOTA PROBOLINGGO 3
MAYANGAN
108.678
76.306
70,21%
16,28
16
12
9.057
6.359
TOTAL
200.252
139.920
69,87%
30
30
6.675
4.664
Jumlah Penduduk menurut KPU Pusat: 200.252 **) Kuota menurut KPU: 6.675,07 **) *) Berdasarkan P4B (Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan) (Agustus 2003) **) Berdasarkan LAMPIRAN III.33 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM, No. 655 TAHUN 2003, TANGGAL 20 NOPEMBER 2003
13
12.
DPRD KABUPATEN/KOTA JAWA TIMUR KABUPATEN MADIUN KODE: 3519
CATATAN: Ditemukan ketidakcocokan alokasi kursi di Daerah Pemilihan Kabupaten Madiun. DAERAH PEMILIHAN
KECAMATAN
MADIUN 1 MADIUN
PDK *)
PEMILIH *)
PDK GAB
35.463
26.490 113.499
SAWAHAN
23.806
17.798
JIWAN
54.230
40.495
MADIUN 2 MEJAYAN
40.789
29.938 113.406
WONOASRI
30.352
22.319
BALEREJO
42.265
32.039
MADIUN 3 GEMARANG
PEM. GAB
7
1
8
7
16.214
12.112
84.296
74,33%
7,77
7
1
8
8
14.176
10.537
72,06%
10,13
10
10
10
14.781
10.651
93.054
73,73%
8,65
8
8
9
14.023
10.339
73,78%
10,69
10
11
11
14.181
10.463
45
45
14.598
10.750
23.166 147.814 106.512 45.590
PILANGKENCENG
51.091
37.756
44.041
32.685 126.210
WUNGU
51.208
37.334
KARE
30.961
23.035
50.764
37.930 155.989 115.089
GEGER
54.954
40.149
DOLOPO
50.271
37.010
656.918
483.734 656.918 483.734
Jumlah Penduduk menurut KPU: Kuota menurut KPU:
BPP (PEMILIH/ KURSI KPU)
7,77
64.953
TOTAL
KUOTA (PDK/ KURSI KPU)
74,70%
31.770
MADIUN 5 KEBONSARI
KURSI KPU **)
84.783
SARADAN
MADIUN 4 DAGANGAN
% KUO- KURSI KURSI TOTAL KURSI PEMILIH TA I II SEHAKURSI RUSNYA
73,64%
42
1
656.918 **) 14.598,18 **)
*) berdasarkan P4B (Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan) (Agustus 2003) **) Berdasarkan LAMPIRAN III.19 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM, No. 655 TAHUN 2003, TANGGAL 20 NOPEMBER 2003
14
13.
DPRD KABUPATEN/KOTA KALIMANTAN TIMUR KABUPATEN BERAU KODE: 6405
KECAMATAN PDK *)
BERAU 1
TANJUNG REDEB
BERAU 2
BERAU 3
BERAU 4
PEMILIH PDK *) GAB
PEM. GAB
% KUOPEMILIH TA KURSI
SISA KURSI KURSI I
DAPEM
ATAU SISA PDK
KURSI II
CATATAN: Ditemukan „kekeliruan“ alokasi kursi. Bukan 6 pada DAPEM BERAU 2, akan tetapi 5 kursi. Dan bukan 5 untuk BERAU 4, melainkan 6 kursi. KURSI KURSI KUOTA SEHA- KPU (PDK/ RUSKURSI NYA KPU)
BPP (PEMILIH/ KURSI KPU)
44.248
29.131
44.248 29.131
65,84%
8,21 8
0,21
1.157
8
8
5.531
3.641
KELAY
3.879
2.593
29.041 18.292
62,99%
5,39 5
0,39
2.109
5
6
4.840
3.049
TUBAAN
6.426
3.889
SAMBALIUNG
18.736
11.810
GUNUNG TABUR SEGAH
11.614
7.878
32.004 20.844
65,13%
5,94 5
0,94
5.072
1
6
6
5.334
3.474
4.951
2.948
TELUK BAYUR
15.439
10.018
6.616
4.269
29.366 18.295
62,30%
5,45 5
0,45
2.434
1
6
5
5.873
3.659
86.562 134.659 86.562
64,28%
23
5.386
3.462
PULAU DERAWAN BIDUK BIDUK TALISAYAN MARATUA TOTAL
7.596
4.741
12.423
7.597
2.731
1.688
134.659
PDK MENURUT KPU KUOTA MENURUT KPU
2
25
25
134.659 **) 5.386,36 **)
*) Berdasarkan P4B (Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan) (Agustus 2003). **) Daerah Pemilihan Anggota DPRD KABUPATEN BERAU, LAMPIRAN III.5 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM, No. 663 TAHUN 2003, 20.11.2003, "Peta Daerah Pemilihan", www.kpu.go.id
15
14.
DPRD KABUPATEN/KOTA KALIMANTAN TIMUR KABUPATEN NUNUKAN KODE: 6408
KECAMATAN PDK *)
PEMILIH PDK *) GAB
PEM. GAB
% KUOPEMILIH TA KURSI
NUNUKAN 1 NUNUKAN
53.121
34.587
53.121 34.587
65,11%
NUNUKAN 2 SEBATIK
27.312
16.641
27.312 16.641
60,93%
6,53
NUNUKAN 3 KRAYAN
8.829
5.765
24.156 15.004
62,11%
5,77
8.489
4.970
6.838
4.269
66.232 104.589 66.232
63,33%
LUMBIS SEMBAKUNG SEBUKU
TOTAL
12,70 12
SISA ATAU KURSI SISA PDK
0,70
2.918
6
0,53
2.211
5
0,77
3.238
KURSI KURSI KUOTA SEHA- KPU (PDK/ RUSKURSI NYA KPU)
KURSI II
DAPEM
KURSI I
CATATAN: Ditemukan „kesangat janggalan“ alokasi kursi. Perbedaannya cukup berarti diketiga DAPEM. Kemungkinannya, penduduk DAPEM NUNUKAN 1 melorot paling tidak 3 x 4.183,56 (=kuota), dan kemudian „menyusup“ ke NUNUKAN 2 dan NUNUKAN 3. Sayang, Website KPU tidak menayangkan data penduduk seperti P4B. Jika rentang waktu P4B diterbitkan (Juli 2003) sampai keputusan KPU turun (20 Nopember 2003 dan di Website baru sebulan kemudian), maka agaknya telah berlangsung perpindahan penduduk (demi pemilu, demi salah satu parpol, demi salah seorang caleg?).
1
1
BPP (PEMILIH/ KURSI KPU)
13
10
5.312
3.459
6
7
3.902
2.377
6
8
3.020
1.876
4.184
2.649
***)
104.589
PDK MENURUT KPU KUOTA MENURUT KPU
23
2
25
25
104.589 **) 4.183,56 **)
*) Berdasarkan P4B (Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan) (Agustus 2003). **) Daerah Pemilihan Anggota DPRD KABUPATEN BERAU, LAMPIRAN III.5 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM, No. 663 TAHUN 2003, 20.11.2003, "Peta Daerah Pemilihan", www.kpu.go.id ***) Kecamatan-kecamatan yang tidak tercantumkan dalam P4B. Namun demikian, jumlah keseluruhan penduduk KAB. NUNUKAN versi P4B sama dengan total penduduk KPU **).
16
DPRD KABUPATEN/KOTA SAMARINDA KODE: 6472 CATATAN: Ditemukan „kesangat janggalan“ alokasi kursi. Perbedaannya cukup berarti di empat DAPEM. Ada dua golongan „kekeliruan“. Pertama: Agaknya, alokasi kursi KOTA SAMRINDA 5 dan SAMARINDA 6 tertukar (Bukan 8, melainkan 12 dan sebaliknya). Kedua: Berdasarkan jumlah penduduk P4B, maka bukan 8, melainkan 7 kursi untuk KOTA SAMARINDA 1. Begitu juga, bukan 7, akan tetapi 8 buat KOTA SAMARINDA 4. Sebagai kontrol, KOTA SAMARINDA 2 dapat dijadikan kontrol terhadap KOTA SAMARINDA 1 (7 kursi). Jumlah penduduknya hampir setara. Atau kah telah terjadi „penyeberangan“ penduduk? Sayang, Website KPU tidak menayangkan data penduduk seperti P4B. PEMILIH PDK *) GAB
KOTA SAMARINDA 1
SUNGAI KUNJANG
85.424
57.376
85.424
57.376
67,17%
6,83
6
0,83 10.429
KOTA SAMARINDA 2
SAMARIN DA SEBERANG
87.949
59.411
87.949
59.411
67,55%
7,04
7
0,04
KOTA SAMARINDA 3
PALARAN
40.573
27.521
40.573
27.521
67,83%
3,25
3
KOTA SAMARINDA 4
SAMARIN DA ILIR
103.815
70.798 103.815
70.798
68,20%
8,31
KOTA SAMARINDA 5
SAMARIN 142.417 DA UTARA
97.809 142.417
97.809
68,68%
KOTA SAMARINDA 6
SAMARIN DA ULU
102.285
72.201 102.285
72.201
70,59%
TOTAL
562.463 385.116 562.463 385.116
68,47%
PDK MENURUT KPU KUOTA MENURUT KPU
PEM. GAB
% KUOPEMILIH TA KURSI
SISA ATAU KURSI SISA PDK
KURSI KURSI KUOTA SEHA- KPU (PDK/ RUSKURSI NYA KPU)
KURSI II
KECAMAT PDK *) AN
KURSI I
DAPEM
BPP (PEMILIH/ KURSI KPU)
7
8
10.678
7.172
455
7
7
12.564
8.487
0,25
3.075
3
3
13.524
9.174
8
0,31
3.822
8
7
14.831
10.114
11,39 11
0,39
4.926
12
8
17.802
12.226
0,18
2.292
8
12
8.524
6.017
45
12.499
8.558
8,18
8
43
1
1
45
562.463 **) 12.499,18 **)
*) Berdasarkan P4B (Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan) (Agustus 2003). **) Daerah Pemilihan Anggota DPRD KOTA SAMARINDA, LAMPIRAN III.11 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM, No. 663 TAHUN 2003, 20.11.2003, "Peta Daerah Pemilihan", www.kpu.go.id
17
Ketentuan Undang-undang Pemilu Untuk Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi UU No 12 Tahun 2003 UU No 10 Tahun 2007 Undang-undang Pemilu No 12 Tahun 2003 BAB I Pasal 1 Pasal 1 Ayat 13 1.
Bilangan Pembagi Pemilihan yang selanjutnya disingkat dengan BPP adalah bilangan yang diperoleh dari hasil pembagian jumlah suara sah dengan jumlah kursi di daerah pemilihan untuk menentukan jumlah perolehan kursi partai politik peserta Pemilu dan terpilihnya anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
27. Bilangan Pembagi Pemilihan bagi kursi DPR, selanjutnya disebut BPP DPR, adalah bilangan yang diperoleh dari pembagian jumlah suara sah seluruh Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi ambang batas perolehan suara 2,5% (dua koma lima perseratus) dari suara sah secara nasional di satu daerah pemilihan dengan jumlah kursi di suatu daerah pemilihan untuk menentukan jumlah perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu.
28. Bilangan Pembagi Pemilihan bagi kursi DPRD, selanjutnya disebut BPP DPRD, adalah bilangan yang diperoleh dari pembagian jumlah suara sah dengan jumlah kursi di suatu daerah pemilihan untuk menentukan jumlah perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu dan terpilihnya anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Pasal 47 Jumlah kursi DPR ditetapkan sebanyak 550 (lima ratus lima puluh). Penjelasan Pasal 47 Dalam hal pembentukan provinsi atau kabupaten/kota baru yang dilakukan setelah Pemilu berlangsung, tidak ada penambahan jumlah anggota DPR dari provinsi yang bersangkutan.
BAB V JUMLAH KURSI DAN DAERAH PEMILIHAN Bagian Kesatu Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPR Pasal 21 Jumlah kursi anggota DPR ditetapkan sebanyak 560 (lima ratus enam puluh).banyak
Pasal 48
Pasal 22
(1) Jumlah kursi anggota DPR untuk setiap provinsi ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk dengan memperhatikan perimbangan yang wajar.
(1)
(2) Tata cara perhitungan jumlah kursi anggota DPR untuk setiap Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPU.
(3)
Penjelasan Pasal 48 Ayat (1) Yang dimaksud dengan perimbangan yang wajar dalam ayat ini adalah :
(2)
(4)
Daerah pemilihan anggota DPR adalah provinsi atau bagian provinsi. Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 10 (sepuluh) kursi. Penentuan daerah pemilihan anggota DPR dilakukan dengan mengubah ketentuan daerah pemilihan pada Pemilu 2004 berdasarkan ketentuan pada ayat (2). Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
(1) alokasi kursi provinsi dihitung berdasarkan tingkat kepadatan penduduk dengan kuota setiap kursi maksimal 425.000 untuk daerah yang tingkat kepadatan penduduknya tinggi dan kuota setiap kursi minimum 325.000 untuk daerah yang tingkat kepadatan penduduknya rendah; (2) jumlah kursi pada setiap provinsi dialokasikan tidak kurang dari jumlah kursi provinsi sesuai pada Pemilu 1999; (3) provinsi baru hasil pemekaran setelah Pemilu 1999 memperoleh alokasi sekurangkurangnya 3 (tiga) kursi.
18
Ayat(2) Cukup jelas Pasal 49 (1) Jumlah kursi anggota DPRD Provinsi ditetapkan sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) kursi dan sebanyak-banyaknya 100 (seratus) kursi. (2) Jumlah kursi anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah penduduk provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan:
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa mendapat 35 (tiga puluh lima) kursi; provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 3.000.000 (tiga juta) jiwa mendapat 45 (empat puluh lima) kursi; provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 3.000.000 (tiga juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) jiwa mendapat 55 (lima puluh lima) kursi; provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 7.000.000 (tujuh juta) jiwa mendapat 65 (enam puluh lima) kursi; provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 7.000.000 (tujuh juta) sampai dengan 9.000.000 (sembilan juta) jiwa mendapat 75 (tujuh puluh lima) kursi; provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 9.000.000 (sembilan juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa mendapat 85 (delapan puluh lima) kursi; provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa mendapat 100 (seratus) kursi.
Bagian Kedua Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Pasal 23 (1)
(2)
(3) Jumlah kursi anggota DPRD setiap provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh KPU. Penjelasan Pasal 49 Jumlah anggota DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan DPRD Provinsi Papua disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Dalam Bentuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Pasal 50 (1)
Jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) kursi dan sebanyak-banyaknya 45 (empat puluh lima) kursi. (2) Jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah penduduk di kabupaten/kota dengan ketentuan:
Jumlah kursi DPRD provinsi ditetapkan paling sedikit 35 (tiga puluh lima) dan paling banyak 100 (seratus). Jumlah kursi DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah Penduduk provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan: a. provinsi dengan jumlah Penduduk sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa memperoleh alokasi 35 (tiga puluh lima) kursi; b. provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 3.000.000 (tiga juta) jiwa memperoleh alokasi 45 (empat puluh lima) kursi; c. provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 3.000.000 (tiga juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) jiwa memperoleh alokasi 55 (lima puluh lima) kursi; d. provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 7.000.000 (tujuh juta) jiwa memperoleh alokasi 65 (enam puluh lima) kursi; e. provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 7.000.000 (tujuh juta) sampai dengan 9.000.000 (sembilan juta) jiwa memperoleh alokasi 75 (tujuh puluh lima) kursi; f. provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 9.000.000 (sembilan juta) sampai dengan 11.000.000 (sebelas juta) jiwa memperoleh alokasi 85 (delapan puluh lima) kursi; g. provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 11.000.000 (sebelas juta) jiwa memperoleh alokasi 100 (seratus) kursi.
Pasal 24 (1)
Daerah pemilihan anggota DPRD provinsi adalah kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota.
(2) Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi ditetapkan sama dengan Pemilu sebelumnya.
Pasal 104 kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 100.000 (seratus ribu) jiwa mendapat 20 (dua puluh) kursi;
19
Pasal 105 kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 100.000 (seratus ribu) sampai dengan 200.000 (dua ratus ribu) jiwa mendapat 25 (dua puluh lima) kursi; Pasal 106 kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 200.000 (dua ratus ribu) sampai dengan 300.000 (tiga ratus ribu) jiwa mendapat 30 (tiga puluh) kursi; Pasal 107 kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 300.000 (tiga ratus ribu) sampai dengan 400.000 (empat ratus ribu) jiwa mendapat 35 (tiga puluh lima) kursi; Pasal 108 kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 400.000 (empat ratus ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa mendapat 40 (empat puluh) kursi; Pasal 109 kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa mendapat 45 (empat puluh lima) kursi.
(3) Jumlah kursi anggota DPRD setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh KPU. Pasal 25 (1)
(2)
(3)
(4) (5)
Jumlah kursi anggota DPRD provinsi yang dibentuk setelah Pemilu ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Alokasi kursi dan daerah pemilihan anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 12 (dua belas). Dalam hal terjadi pembentukan provinsi baru setelah Pemilu, dilakukan penataan daerah pemilihan di provinsi induk sesuai dengan jumlah penduduk berdasarkan alokasi kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Penataan daerah pemilihan di provinsi induk dan pembentukan daerah pemilihan di provinsi baru dilakukan untuk Pemilu berikutnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi kursi dan daerah pemilihan anggota DPRD provinsi ditetapkan dalam peraturan KPU.
Bagian Ketiga Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pasal 26 Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota ditetapkan paling sedikit 20 (dua puluh) dan paling banyak 50 (lima puluh). (2) Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah Penduduk kabupaten/kota yang bersangkutan dengan ketentuan: a. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk sampai dengan 100.000 (seratus ribu) jiwa memperoleh alokasi 20 (dua puluh) kursi; b. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 100.000 (seratus ribu) sampai dengan 200.000 (dua ratus ribu) jiwa memperoleh alokasi 25 (dua puluh lima) kursi; c. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 200.000 (dua ratus ribu) sampai dengan 300.000 (1)
20
(tiga ratus ribu) jiwa memperoleh alokasi 30 (tiga puluh) kursi; d. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 300.000 (tiga ratus ribu) sampai dengan 400.000 (empat ratus ribu) jiwa memperoleh alokasi 35 (tiga puluh lima) kursi; e. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 400.000 (empat ratus ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa memperoleh alokasi 40 (empat puluh) kursi; f. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa memperoleh alokasi 45 (empat puluh lima) kursi; g. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa memperoleh alokasi 50 (lima puluh) kursi. Pasal 27 (1)
Daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota adalah kecamatan atau gabungan kecamatan.
(2)
Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan sama dengan Pemilu sebelumnya.
(3)
Jumlah kursi anggota DPRD kabupaten/kota di kabupaten/kota yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa berlaku ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf g.
(4)
Penambahan jumlah kursi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf g diberikan kepada daerah pemilihan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak secara berurutan. Pasal 28
(1)
Dalam hal terjadi bencana yang mengakibatkan hilangnya daerah pemilihan, daerah pemilihan tersebut dihapuskan. Alokasi kursi akibat hilangnya daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan kembali sesuai dengan jumlah Penduduk.
(2)
Pasal 29 (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Jumlah kursi anggota DPRD kabupaten/kota yang dibentuk setelah Pemilu ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Alokasi kursi dan daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 12 (dua belas). Dalam hal terjadi pembentukan kabupaten/kota baru setelah Pemilu, dilakukan penataan daerah pemilihan di kabupaten/kota induk sesuai dengan jumlah penduduk berdasarkan alokasi kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Penataan daerah pemilihan di kabupaten/kota induk dan pembentukan daerah pemilihan di kabupaten/kota baru dilakukan untuk Pemilu berikutnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi kursi dan daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan dalam peraturan KPU.
21
BAB VI PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH Bagian Kesatu Data Kependudukan Pasal 32 (1) Pemerintah dan pemerintah menyediakan data kependudukan.
daerah
(2) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah tersedia dan diserahkan kepada KPU paling lambat 12 (dua belas) bulan sebelum hari/tanggal pemungutan suara. Penjelasan (1) Yang dimaksud dengan data kependudukan adalah data penduduk dan data penduduk potensial Pemilih Pemilu (DP4)
22
