KEKUATAN HUKUM PEMBAGIAN WARIS MELALUI AKTA PERDAMAIAN DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERDATA

KEKUATAN HUKUM PEMBAGIAN WARIS MELALUI AKTA PERDAMAIAN DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERDATA TESIS

Oleh

FEBRI SILVIA DEWI 117011007/M.Kn

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2013

Universitas Sumatera Utara

KEKUATAN HUKUM PEMBAGIAN WARIS MELALUI AKTA PERDAMAIAN DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERDATA

TESIS

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan Pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Oleh

FEBRI SILVIA DEWI 117011007/M.Kn

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2013


Judul Tesis

Nama Mahasiswa Nomor Pokok Program Studi

: KEKUATAN HUKUM PEMBAGIAN WARIS MELALUI AKTA PERDAMAIAN DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERDATA : FEBRI SILVIA DEWI : 117011007 : Kenotariatan

Menyetujui Komisi Pembimbing

(Prof. Dr. Runtung, SH, MHum)

Pembimbing

Pembimbing

(Notaris Dr. Syahril Sofyan, SH, MKn)(Dr. T. Keizerina Devi A, SH, CN, MHum)

Ketua Program Studi,

(Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN)

Dekan,

(Prof. Dr. Runtung, SH, MHum)

Tanggal lulus : 24 Oktober 2013


Telah diuji pada Tanggal : 24 Oktober 2013

PANITIA PENGUJI TESIS Ketua

: Prof. Dr. Runtung, SH, MHum

Anggota

: 1. Notaris Dr. Syahril Sofyan, SH, MKn 2. Dr. T. Keizerina Devi A, SH, CN, MHum 3. Dr. Dedi Harianto, SH, MHum 4. Notaris Syafnil Gani, SH, MHum


SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : Nama

: FEBRI SILVIA DEWI

Nim

: 117011007

Program Studi

: Magister Kenotariatan FH USU

Judul Tesis

: KEKUATAN HUKUM PEMBAGIAN WARIS MELALUI AKTA PERDAMAIAN DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERDATA

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis yang saya buat adalah asli karya saya sendiri bukan Plagiat, apabila dikemudian hari diketahui Tesis saya tersebut Plagiat karena kesalahan saya sendiri, maka saya bersedia diberi sanksi apapun oleh Program Studi Magister Kenotariatan FH USU dan saya tidak akan menuntut pihak manapun atas perbuatan saya tersebut.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dalam keadaan sehat.

Medan, Yang membuat Pernyataan

Nama : FEBRI SILVIA DEWI Nim : 117011007


ABSTRAK Pewarisan hanya terjadi bilamana ada kematian (dari pewaris). Prinsip ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 830 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (Civil Code/Burgerlijke Wetboek). Pembagian warisan melalui dua cara, yaitu adanya cara sukarela dan cara paksaan, cara sukarela yang berujung pada perdamaian dan paksaan dengan putusan Hakim. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis dan jenis penelitian yang diterapkan adalah memakai metode pendekatan yuridis normatif. Pembagian warisan dalam perdata mengenal dua ahli waris, yaitu ahli waris ab intestato atau menurut undang-undang dan ahli waris testament atau menurut wasiat. Pada ahli waris menurut undang-undang ada pembagian 4 golongan, yaitu golongan pertama,kedua,ketiga dan keempat yang tiap-tiap golongan memilikki karakteristik dan sistem pembagian tersendiri, sedangkan ahli waris menurut wasiat berdasarkan penunjukan wasiat dan tidak boleh menghilangkan hak waris dari ahli waris ab intestato. Perdamaian dalam pembagian waris adanya perdamaian melalui persidangan dan di luar persidangan. Perdamaian di luar persidangan adanya bentuk akta perdamaian di bawah tangan dan akta perdamaian otentik yang berdasarkan persetujuan Hakim(acta van vergelijk) dan tidak berdasarkan persetujuan Hakim (acta van dading) termasuk akta perdamaian yang dibuat di muka Notaris. Pelaksanaan pembagian harta warisan melalui akta perdamaian tergantung kepada kesepakatan para pihak yang berdamai, jika bagian yang ditentukan langsung berupa benda nyata maka penyerahannya kelak berupa benda nyata juga namun jika pembagian berupa taksiran harga, berarti pelaksanaannya melalui penjualan harta peninggalan dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan pembagian awal. Penyelesaian pembagian yang bersifat langsung kepada benda nyata maupun taksiran adanya proses yang harus dilaksanakan terdahulu oleh ahli waris yaitu pengurusan surat keterangan hak waris dan akta pemisahan dan pembagian. Kekuatan hukum dari akta perdamaian dapat dilihat akta perdamaian di bawah tangan dan akta perdamaian otentik, jika akta perdamaian di bawah tangan kekuatan hukum dalam pembuktian selama para pihak mengakui tanda tangannya maka berkekuatan hukum sama dengan akta otentik. Akta perdamaian otentik memiliki kekuatan hukum sempurna dalam pembuktian, terutama putusan akta perdamaian memiliki kekuatan yang disamakan dengan putusan akhir, dapat dieksekusi, dan tidak dapat melakukan upaya hukum untuk selajutnya. Akta perdamaian dapat dibatalkan dengan ketentuan 1859 sampai Pasal 1864 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penyelesaian waris tidak harus selalu melalui litigasi melainkan adanya pilihan perdamaian yang lebih menguntungkan dan dalam pebuatan perdamaian lebih baik dalam bentuk akta otentik sehingga dalam kekuatan hukum lebih sempurna. Kata kunci : Pembagian waris, Akta perdamaian, Kekuatan hukum.

i


ABSTRACT Inheritance only occurs when the testator passed away. This principle is clearly stated in Article 830 of the indonesian Civil Code. Inheritance is distributed in two ways, voluntarily and by coersion. Voluntarily means that the ditribution of inheritance ends in peace, while by coersion means that it ends in the court of law. This a descriptive analytical study with normative juridical approach. In civil law, the distribution of inheritance recognizes two types of heirs; the ab inestato heir or according to law and testament heir or according to the will. According to the law, the heir is divided into 4 (four) groups – the first, second, third, and fourth groups – and each groups has its own characteristic and distribution system. According to the will, the heir is the one appointed in the will and must not eliminte the inheritance right of the ab intestato heir. Peace in the distribution of inheritance can be divided into two categaries – through a trial and and outside the court. The peace outside the court can be with underhanded peace deed and an authentic peace deed based on the judge’s agreement (acta van vargelijk) and without the judge’s agreement (acta van dading) including the peace deed made before a public notary. The implementation of distribution of inheritance through the peace deed depend on the agreement made the parties making peace. If the distribution directly determined is in the form of real object, the delivery later is also in the form of real object, but if the distribution is in the form of estimate price, the implementation of distribution of inheritance is through the sale of the legacy and the proceeds of the sale is then divided in accordance with the intial distribution agreement. The settlement of direct distribution of real object or estimade price needs a process which must be first done by the heis such as preparing the certificate of inheritance right and the separation amd division deeds. The legal power of peace deed can be seen from the types of the peace deed hold. If it is the underhanded peace deed, as evidence, its legal power is the same as that authentic deed aslong as the parties signed the underhanded peace deed admit that the signatures on the underhanded peace deedare theirs. The authentic peace deed has a perfect legal power as evidence, especially the decision of peace deed has same legal power as the that of final decision, it can be executed but not able to perform further legal action. Peace deed can be cancelled under the provision of article 1859 to article 1864 of the indonesial Civil Codes. The settlement of inheritance distributionshould not always be through litigation because there are better more choices. The peace deed made will be better and more benefical in the form of authentic deed that it has a more perfect legal power. Keywords: Inheritance Distribution, Peace Deed, Legal Power

ii


KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan sampaikan kehadirat Allah SWT karena hanya dengan berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul “Kekuatan Hukum Pembagian Waris Melalui Akta Perdamaian Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata”. Penulisan tesis ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Dalam penulisan tesis ini banyak pihak yang telah memberikan bantuan dorongan moril berupa masukan dan saran, sehingga penulisan tesis dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh sebab itu, ucapan terima kasih mendalam penulis sampaikan secara khusus kepada yang terhormat

yang

dan amat

terpelajar Bapak Prof. Dr. Runtung, SH.,M.Hum., Dr. Syahril Sofyan, SH.,MKn., Dr. T. Keizerina Devi A, SH., CN., M.Hum., selaku Komisi Pembimbing yang telah dengan tulus ikhlas memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis untuk kesempurnaan penulisan tesis ini. Kemudian juga, semua pihak yang telah berkenan memberi masukan dan arahan yang konstruktif dalam penulisan tesis ini sejak tahap kolokium, seminar hasil sampai pada tahap ujian tertutup sehingga penulisan tesis ini menjadi lebih sempurna dan terarah. Selanjutnya ucapan terima kasih penulis yang sebesar-besarnya kepada : 1.

Bapak Prof. Dr. dr. Syahril Pasaribu, DTM&H, M.Sc (CTM), Sp.A(K) selaku Rektor Universitas Sumatera Utara atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan dalam menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum, Program Studi Magister Fakultas Hukum Kenotariatan Universitas Sumatera Utara

iii


2.

Bapak Prof. Dr. Runtung, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada Penulis dalam menyelesaikan pendidikan ini.

3.

Bapak Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, yang telah memberikan dorongan kepada Penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini.

4.

Ibu Dr. T. Keizerina Devi A, SH, CN, M.Hum, selaku Sekretaris Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, yang telah memberikan dorongan kepada Penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini.

5.

Bapak dan Ibu Dosen Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta ilmu yang sangat bermanfaat selama Penulis mengikuti proses kegiatan belajar mengajar di bangku kuliah.

6.

Seluruh Staf/Pegawai di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, yang telah banyak memberikan bantuan kepada Penulis selama menjalani pendidikan.

7.

Motivator terbesar dalam hidup Penulis yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, dukungan dan doa yang tak putus-putusnya Ibu dan ayah tercinta serta saudariku yang telah memberikan semangat dan doa kepada Penulis. Teristimewa penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada sahabasahabat yang selama ini telah menjadi inspirasi dan memberikan semangat sehingga menjadi motivasi dan warna tersendiri dalam kehidupan dan juga dalam penyelesaian tesis pada di Program Studi Magister Kenotariatan (M.Kn.)Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

8.

Rekan-rekan Mahasiswa dan Mahasiswi di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, khususnya angkatan Reguler tahun 2011 yang telah banyak memberikan motivasi kepada Penulis dalam menyelesaikan tesis ini. iv


Penulis menyadari sepenuhnya tulisan ini masih jauh dari sempurna, namun besar harapan penulis kiranya tesis ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, terutama para pemerhati hukum perdata pada umumnya dan ilmu kenotariaan pada khususnya. Demikian pula atas bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT, agar selalu dilimpahkan kebaikan, kesehatan, kesejahteraan dan rezeki yang melimpah kepada kita semua. Amien Ya Rabbal ‘Alamin

Medan,

Oktober 2013 Penulis,

Febri Silvia Dewi S.H., Mkn.

v


RIWAYAT HIDUP

I.

DATA PRIBADI

Nama

: Febri Silvia Dewi

Tempat/Tanggal Lahir

: Pekanbaru, 6 Febuari 1989

Jenis Kelamin

: Perempuan

Agama

: Islam

Status

: Belum Menikah

Alamat

: Jln. Kaharuddin Nasution, Pekanbaru.

Telepon/Hp

: 083187954532

II. KELUARGA Nama Ayah

: Armawin

Nama Ibu

: Masmi

III. PENDIDIKAN FORMAL SD Negeri 050 Pekanbaru

lulus tahun 2001

MTSN Simpang Tiga Pekanbaru

lulus tahun 2004

SMA NEGERI 4 Pekanbaru

lulus tahun 2007

S-1 Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

lulus tahun 2011

S-2 Program Studi Magister Kenotariatan FH-USU

lulus tahun 2013

vi


DAFTAR ISI Halaman ABSTRAK .........................................................................................................

i

ABSTRACT .......................................................................................................

ii

KATA PENGANTAR ......................................................................................

iii

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ........................................................................

vi

DAFTAR ISI......................................................................................................

vii

DAFTAR SKEMA ............................................................................................

ix

DAFTAR ISTILAH ..........................................................................................

x

DARTAR SINGKATAN ..................................................................................

xiv

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN...........................................................................

1

A.

Latar Belakang Masalah .........................................................

1

B.

Perumusan Masalah ................................................................

9

C.

Tujuan Penelitian ....................................................................

9

D.

Manfaat Penelitian ..................................................................

10

E.

Keaslian Penelitian .................................................................

11

F.

Keranga Teori dan Konsepsional............................................

13

G.

Metodologi Penelitian.............................................................

22

1.

Sifat dan Jenis Penelitian .................................................

22

2.

Sumber Data ....................................................................

23

3.

Metode Pengumpulan Data..............................................

24

4.

Analisi Data .....................................................................

24

5.

Penarikan Kesimpulan .....................................................

25

PENYELESAIAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN YANG DILAKUKAN ATAS DASAR ADANYA AKTA PERDAMAIAN ANTARA PARA AHLI WARIS .....................

26

A.

Pembagian Warisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .......................................................................

26

1.

27

Ahli waris kerena Undang-Undang (ab intestato)........... vii


a.

Golongan Pertama ....................................................

27

b.

Golongan Kedua .......................................................

33

c.

Golongan ketiga........................................................

39

d.

Golongan keempat ....................................................

41

e.

Anak luar kawin........................................................

41

Ahli waris testament (wasiat) ..........................................

50

Perdamaian Dalam Pembagian Waris.....................................

52

1.

Perdamaian melalui sidang Pengadilan ...........................

53

2.

Perdamaian di luar Pengadilan ........................................

53

3.

Bentuk perdamaian ..........................................................

60

Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Melalui Akta Perdamaian .............................................................................

78

1.

Surat keterangan hak mewaris .........................................

83

2.

Akta pemisahan dan pembagian ......................................

90

2. B.

C.

BAB III

BAB IV

KEKUATAN HUKUM DARI PEMBAGIAN HARTA WARISAN YANG DILAKUKAN MELALUI AKTA PERDAMAIAN .............................................................................. 103 A.

Pembagian Harta Warisan ...................................................... 103

B.

Kekuatan Hukum Akta Perdamaian ....................................... 107

C.

Pembatalan Akta Perdamaian ................................................. 112

KESIMPULAN DAN SARAN ...................................................... 116 A.

Kesimpulan ............................................................................. 116

B.

Saran ....................................................................................... 117

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 118

viii


DAFTAR SKEMA

Skema 1

Pembagian waris terhadap golongan pertama ...........................

30

Skema 2

Pembagian waris golongan pertama terhadap ahli waris dari perkawinan lebih dari satu..........................................................

31

Skema 3

Pembagian waris terhadap golongan kedua ..............................

34

Skema 4

Pembagian waris terhadap golongan kedua yang mana turut serta saudara kandung......................................................................... 35

Skema 5

Pembagian waris terhadap golongan kedua mengenai Pasal 855 KUHPerdata ...............................................................................

35

Skema 6

Pembagian waris terhadap golongan kedua dengan kloving......

37

Skema 7

Pembagian waris terhadap golongan ketiga ...............................

39

Skema 8

Pembagian waris terhadap anak luar kawin yang diakui ...........

47

ix


DAFTAR ISTILAH

Aanhangig

: Perkara yang belum putus

Ab intestato

: Ahli waris menurut Undang-Undang

Acta superscriptie

: Akta pengalamatan

Acta van dading

: Akta perdamaian tanpa persetujuan Hakim

Acta Van Depot

: Akta penyimpanan

Acta van vergelijk

: Akta perdamaian dengan persetujuan Hakim

Afwezig

: Tak hadir

Akil baliq

: Dewasa

Aktiva

: Pemasukan

Alternative Dispute Resolution

: Kelembagaan penyelesaian diluar Pengadilan

Bedrog

: Penipuan

Beneficiaire boedelaanvaarding

: Penerimaan harta peninggalan secara hak istimewa

Beslag

: Penyitaan

Bezwaring

: Pembebanan

Boedel

: kesatuan harta kekayaan (harta dalam warisan)

Boedelbeshrijving

: pencatatan boedel/ inventaris kekayaan

Case by case

: Kasus demi kasus

Causa

: Sebab

Civil Code / Burgelijke Wetboek

: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Compromis

: Perdamaian

Conceptual

: Konsepsi

sengkeata

x


Conceptus

: Konsepsi

Curatele

: Pengampuan

Dading

: Perdamaian

Dwang

: Paksaan

Dwaling

: Kekhilafan

Executeur testamentair

: Pelaksana Wasiat

Fact of life

: Keseharian

Fiat justitia et pereat mundus

: Meskipun dunia runtuh hukum harus ditegakkan

Geschrift

: Penulisan

Homo homini lupus

: Manusia serigala bagi manusia lain

Inherent

: Tidak terpisahkan

Inkracht van gewijsde

: Berkekuatan hukum

In-natura

: Wujud asli

Kloving

: Pembelahan

Law and order

: Hukum dan ketertiban

Legitimaris

: Ahli waris yang mendapatkan bagian yang ditentukan Undang-Undang

Legitimportie

: Bagian ahli waris yang dilindungi oleh Undang-Undang

Levering

: Penyerahan

Library research

: Penelitian Kepustakaan

Lichamelijke zaken

: Benda yang berwujud/bertubuh

Olograpis/olografis

: Wasiat yang dibuat dan ditulis sendiri oleh pewaris

Onbeheerde boedel

: Warisan yang tidak terurus

Onlichamelijke zaken

: Benda tidak berwujud/tidak bertubuh xi


Onroerende zaken

: Benda tidak bergerak

Opheffen/opheffing

: Mengakhiri/pengakhiran

Overeenkomst

: Persetujuan

Pacta sunt servanda

: Asas mengikatnya suatu perjanjian

Pasiva

: Pengeluaran

Portie

: Bagian

Problem

: Masalah

Rekening en verantwoording

: Perkiraan dan pertanggung jawaban

Resolutie

: Surat yang dikeluarkan oleh Balai Harta Peninggalan mengenai anggota teknis hukum yang berwenang menghadap dan bertindak di muka Notaris hal akta pemisahan dan pembagian

Roerende zaken

: Benda bergerak

Samenleven

:

Scheiding

: Pemisahan

Splitsing

: membagi;memisahkan

Taksasi

: Taksiran

Taxateur

: Ahli Taksir

Tegen woordig

: Kehadiran seluruh ahli waris

The order by the law

: Urutan berdasarkan hukum

The order of law

: Urutan Hukum

Testament

: Wasiat

Testamentair

: Ahli waris menurut wasiat

Testateur

: Pewasiat

Hidup Bersama perkawinan)

(tidak

dalam ikatan

xii


Verdeeling

: Pemisahan

Verjaring

: Daluwarsa/lampau waktu

Verklaring van erfrecht

: Surat Keterangan Hak Waris

Vermoedelijk overlijden

: Seorang yang sebelumnya tak hadir dapat diputuskan kemungkinan sudah meninggal dengan keputusan Hakim

Vermogensrechtelijke betrekkingen

: Hukum Kekayaan

Vrije beheer

: Kebebasan dalam bertindak (tidak dalam pengawasan)

Wettiglijk

: Sah; diizinkan oleh Undang-Undang

Zaak

: Benda

Zwakheid in vermogens

: Lemah kekuatan jiwa

xiii


DAFTAR SINGKATAN ADR

: Alternative Dispute Resolution

BHP

: Balai Harta Peninggalan

BPN

: Badan Pertanahan Nasional

DPW

: Daftar Pusat Wasiat

HIR

: Herziene Indonesische Reglement

HKI

: Hak Kekayaan Intelektual

IS

: Indische Staatsregeling

Jo

: Juncto

KUHPerdata

: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

MA

: Mahkamah Agung

RBG

: Rechtsreglement vor Buitengeweesten

RI

: Republik Indonesia

SEMA

: Surat Edaran Mahkamah Agung

Stb

: Staatsblaad

WNI

: Warga Negara Indonesia

HAM

: Hak Asasi Manusia

xiv


KEKUATAN HUKUM PEMBAGIAN WARIS MELALUI AKTA PERDAMAIAN DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERDATA

Recommend Documents