KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 (Perspektif Feminisme) Rr. Rina Antasari Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang
[email protected]
Abstract: Act No. 23 Year 2004 on the Elimination of Domestic Violence (Law-Domestic Violence), is a device in which the laws governing the prevention, protection of victims, and prosecution of perpetrators of domestic violence. Thus domestic violence no longer be something that is considered private, but had become a public issue. Along with the passage of time reality show, that every issue of domestic violence victims, especially between husband and wife, it is not as smooth as expected from the presence of Act No. 23 of 2004. The reality has not met the expectations of the victims (women) to get justice. Some of the factors that cause this condition, including the substance of the Act is not yet clear, absorption abundance liberalism, gender bias conditions, as well as meet compliance demands internasioanal ratification convention.
Keywords: Domestic violence, Gender relations, Feminism Abstraks: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT), adalah perangkat di mana hukum yang mengatur pencegahan, perlindungan korban, dan penuntutan pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian kekerasan dalam rumah tangga tidak lagi menjadi sesuatu yang dianggap pribadi, tetapi telah menjadi isu publik. Seiring dengan berlalunya waktu reality show, bahwa setiap masalah korban kekerasan dalam rumah tangga, terutama antara suami dan istri, tidak semulus yang diharapkan dari kehadiran UU Nomor 23 Tahun 2004. Kenyataannya belum memenuhi harapan korban (perempuan) untuk mendapatkan keadilan. Beberapa faktor yang menyebabkan kondisi ini, termasuk substansi UU tersebut
KDRT menurut UU No. 23 Tahun 2004 (Rr. Rina Antasari)
| 163
belum jelas, kelimpahan penyerapan liberalisme, kondisi bias gender, serta tuntutan memenuhi kepatuhan ratifikasi konvensi internasioanal. Kata Kunci: Domestic violence, Relasi Gender, Feminisme yang menimpa dirinya. Karena bukan
Pendahuluan Kekerasan Dalam Rumah Tangga termasuk ke dalam golongan domestic Menurut
konsep
saja pada saat itu belum ada payung hukum melainkan
masyarakat masih
domestic
menganggap KDRT adalah suatu hal yang
violence, cakupan atas tindakan yang
tabu, aib, dan sangat privat. Ditambah
dikategorikan sebagai bentuk kekerasan,
cara
lebih pada suatu tindakan kekerasan yang
berperspekif
dilakukan
terdekat
pandangan masyarakat. Sehingga hanya
dalam hubungan interpersonal, yang bisa
sebagaian kecil kejadian/ kasus KDRT
dilakukan oleh teman dekat, bisa pacar,
dilaporkan kepada pihak yang berwajib
atasan
pasangan
bahkan kepada pihak kerabat terdekat pun
hidupnya atau antar anggota keluarga baik
hampir tidak terlakukan. Begitu kuatnya
yang terikat dalam suatu perkawinan yang
keyakinan sebagai suatu aib atau tabu
sah
luar
pada akhirnya KDRT menjadi hal yang
perkawinan. Kelompok yang dianggap
sangat tertutup atau ditutup-tutupi. Korban
rentan menjadi korban kekerasan adalah
pun hanya diam seribu bahasa menikmati
perempuan dan anak. Kekerasan yang
kesedihan
dimaksud dapat terjadi di tempat umum,
memendam perasaan sakit fisik, psikis
di tempat kerja, di sekolah, bahkan di
atau perasaan-perasaan lain yang pada
lingkungan
keluarga.
dasarnya
membuat
Perempuan
menyebutkan
korban.
Oleh
violence.
oleh
orang-orang
dengan
bawahan,
(suami–isteri)
maupun
di
Data
Komnas
pada
2011
pandang
penegak praktis
dan
hukum sama
yang dengan
kesendiriannya
penderitaan
karena
itu
dalam
bagi sangat
terdapat 19.107 ribu kasus, 90 % adalah
membutuhkan bukan saja perlindungan
kasus KDRT meningkat menjadi 216.156
sosial tetapi juga perlindungan hukum.
ribu pada 2012 (Tempo, 2013 : 23).
Pada tahun 2004, akhirnya dapat
Sebelum diterbitkan UU Nomor 23 Tahun
KDRT
sangat
keadilan
atau
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-
mendapatkan perlindungan atas kejadian
PKDRT), merupakan perangkat hukum
kesulitan
164 |
2004,
korban
diterbitkan Undang-Undang Nomor 23
mencari
Tahun
2004
Tentang
Penghapusan
MUWÂZÂH, Volume 5, Nomor 2, Desember 2013
yang didalamnya mengatur mengenai
peruntukannya membedakan antara peran
pencegahan,
laki-laki dan peran perempuan atau untuk
perlindungan
terhadap
korban, dan penindakan terhadap pelaku
menunjukkan
KDRT. Dengan demikian KDRT bukan
maskulinitas
lagi menjadi sesuatu yang dianggap privat
budaya
tetapi sudah menjadi isu publik, maka
dengan jenis kelamin secara biologis.
dalam penanganannya pun diharapkan
Gayley Rubin dalam artikelnya
dapat
dilakukan
secara
femininitas yang
sebagai
dan
dikonstruksi
suatu
yang
oleh
berbeda
proporsional
berjudul the traffic in women : notes on
sebagaimana upaya perlindungan terhadap
the political economy of seks”mengatakan
korban dan penanganan terhadap pelaku.
gender
Sejalan dengan
perjalanan waktu
itu
construction
adalah
sebagai
and
codification
social of
kenyataan menunjukkan, bahwa setiap
differences between the sexes refers to
permasalahan KDRT khususnya antara
social relationship between women and
suami dan korban isteri, tidaklah semulus
men. (Nugroho, 2008 : ix). Sementara dari
yang diharapkan dari kehadiran UU
Kantor
Nomor
tersebut.
Perempuan dan Anak Republik Indonesia
Kenyataannya belum memenuhi harapan
mengartikan gender merupakan peran-
para
untuk
peran sosial yang dikonstruksikan oleh
Menghadapai
masyarakat, serta tanggung jawab dan
kondisi sebagaimana tersebut di atas
kesempatan laki-laki dan perempuan yang
menggelitik pertanyaan , kerangka pikir
diharapkan masyarakat agar peran-peran
yang bagaimana yang dipakai dalam
sosial tersebut dapat dilakukan oleh
pembuatan UU Nomor 23 tahun 2004 ?
keduanya (laki-laki dan perempuan.
23
tahun
korban
mendapatkan
dan
2004
(perempuan) keadilan.
bagaimana
hubungannya
dengan
Kementerian
Pemberdayaan
Dari beberapa pemahaman tentang gender di atas sebenarnya titik persoalan
perkembangan paham feminis?
ada pada peran.Terlihat bahwa peranperan itu berubah seiring waktu dan mesti
Pembahasan A.
Gender
Sebagai
Agenda
Di
berbeda antara satu kultur dengan kultur yang lain. Peran itu akan dipengaruhi
Indonesia menggaung
terus oleh kelas sosial, usia dan latar
diberbagai belahan dunia, termasuk di
belakang etnis. Pergerakan perempuan
Indonesia. Istilah gender telah dipakai
Indonesia dan pembicaraan tentang gender
sejak awal tahun 1970 an yang mana
di Indonesia dalam perkembangannya
Kata
gender
telah
KDRT menurut UU No. 23 Tahun 2004 (Rr. Rina Antasari)
| 165
tidak
terlepas
dari
panjang
tidak mempunyai peranan yang signifikan
perjuangan para perempuan-perempuan
dalam komunitas masyarakat. Kondisi
hebat Indonesia yang pertama adalah
seperti ini tidak jauh berbeda dengan di
Kartini, nama yang legendaris, setiap
dunia barat pada waktu itu. Namun ada
tanggal 21 April diperingati sebagai hari
perbedaan dengan dunia barat yang mana
Kartini.
pergerakan perempuannya menunjuk laki-
Ia
sejarah
memunculkan
ide-ide
emansipasi, pendobrak patron
patriakal
laki
sebagai
biang
dalam budaya masyarakat Jawa yang
Selanjutnya
kental, pemikirannya yang aneh dan
dilakukan
menyalahi adat pada jamannya, dalam
pendekatan pendidikan.
menggulingkan tirani dan penindasan terhadap perempuan. Pada
masa
ini
yang
melalui
Setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945,
1950
pada
perjuangan
memberikan
kesempatan
yang
pergerakan
leluasa bagi perempuan Indonesia untuk
perempuan Indonesia berusaha menekan
berkiprah baik untuk membela negara
dikeluarkannya
maupun untuk mengeksistensikan dirinya
Perkawinan
tahun
strategi
permasalahan.
Undang-Undang
dan
menempuh
model
sebagai manusia. Pernah ada
berbagai
perjuangan feminisme liberal menuju
bentuk Laskar perempuan untuk membela
reformasi
Selanjutnya
kedaulatan negara Republik Indonesia
berkembang dengan isu-isu gender seperti
ketika ada keinginan Belanda untuk
masalah peran ganda, isu perkosaan,
kembali menjajah Indonesia. Selanjutnya
aborsi, domestic violence serta berbagai
pada masa Orde Baru beberapa kelompok
isu gender lainnya. Perjuangan pergerakan
pergerakan
perempuan di Indoensia dapat dikatakan
penyatuan yang organisasinya sejenis
tidak berbeda dengan fenomena gerakan
yang
perempuan di negara-negara lain yang
kepada perempuan ataupun para isteri
pernah mengalami kolonialisme barat.
berjuang untuk meningkatkan kehidupan
Pada
kemerdekaan
perempuan di berbagai lapisan masyarakat
Indonesia
terutama perempuan di lapisan bawah.
terbelenggu ke dalam sistem budaya
Berbagai bentuk permasalahan perempuan
masyarakat
kehidupan
masih ada di masa ini seperti, kekerasan
kolonial. Perempuan menjadi kaum yang
terhadap perempuan, perlindungan tenaga
tidak
kerja perempuan dan sebagainya. Pada
hukum.
masa
kehidupan
sebelum perempuan dan
berdaya
sistem dan
menjadikannya
tergantung pada laki-laki. Perempuan
166 |
masa
perempuan
terus
memberikan
reformasi,
melakukan kesempatan
perkembangan
MUWÂZÂH, Volume 5, Nomor 2, Desember 2013
perempuan Indonesia lebih berada pada
paradigma modernisasi (Mosse, 2007 :
atmosfir demokrasi dan otonomi daerah.
205).
Dalam perjalanan pergerakan perempuan
difokuskan
pada masa ini semakain beragam dan
pengembangan teknologi yang lebih baik ,
spesifik, baik di tingkat Internasional,
yang tepat yang akan meringankan beban
nasional, regional hingga bergerak di
kerja perempuan. Tujuan WID benar-
tingkat
pergerakan
benar menekankan sisi produktif kerja dan
lokal.
Sasaran
Selanjutnya
pendekatan
pada
inisiatif
ini
seperti
perempuan
tertuju
pada
pemenuhan
tenaga kerja perempuan, khususnya juga
kebutuhan
strategis
dan
pemenuhan
penghasilan
kebutuhan praktis. Dari
dan
pendapatan
dengan
mengabaikan sisi reproduktifnya. Namun
masa–masa
pergerakan
setelah
ditelaah
lebih
mendalam
perempuan Indonesia masih berada pada
pendekatan WID masih menimbulkan
fakta adanya “ketidakseimbangan” peran,
diskriminasi
tanggung jawab dan kesempatan antara
Berdasarkan angka kuantitas keterlibatan
perempuan dan laki-laki, dengan kata lain
perempuan pada aspek ekonomi, misalnya
perempuan berada di bawah dominasi
jumlah pekerja perempuan di tempat-
laki-laki. Melalui pemahaman tentang
tempat kerja industri tinggi. Perempuan
gender sebagai strategi dalam mengisi
berada pada posisi yang paling bawah,
pembangunan,
pemikiran
sebagai buruh borongan dengan upah
perempuan dalam pembangunan (Women
yang lebih rendah dari laki-laki. Berarti
in Development). Ungkapan Women and
pemahaman
Development atau dalam bahasa Indonesia
berorientasi pada situasi dunia kerja
diartikan
adalah
timbul
“Perempuan
dalam
terhadap
konsep
dunia
perempuan.
gender
maskulin.
masih
Setelah
itu,
Pembangunan diciptakan pada awal 1970
beberapa
an oleh Women’s Committee of the
internasional
Washington D.C.Chapter of the Society
pemberdayaan
for International Development sebagai
akhirnya sekitar tahun 1980-an berbagai
bagian
studi
dari
strategi
cermat
untuk
kesetaraan
kebijakan
kuantitas,
yang
kemudian
terjadi yang
lebih maka
pertemuan
memperhatikan
perempuan.
menunjukkan
membawa pemikiran baru, pembuatan Amerika
kali
bahwa penting
tema
WID
Sampai kualitas daripada diubah
digunakan sebagai steno bagi pendekatan
menjadi
terhadap isu perempuan dan pembangunan
(WAD). Pendekatan ini merupakan satu
yang sebagian besar didasarkan pada
pendekatan feminisme neo-marxis yang
KDRT menurut UU No. 23 Tahun 2004 (Rr. Rina Antasari)
Women
and
Development
| 167
merupakan wujud kepedulian terhadap
Tahun
1992
dan
1993,
studi
keterbatasan teori modernisasi. WAD
Anderson
tidak menitik beratkan pada strategi untuk
rekomendasi
mengintegrasikan
dalam
kerjasama, dan keterlibatan kaum laki-laki
pembangunan , justru menunjukan bahwa
maka program pemberdayaan perempuan
perempuan selalu penting secara ekonomi
tidak akan berhasil dengan baik. Dengan
dan kerja yang dilakukan dalam rumah
alasan
tangga dan komunitasnya sangat mendasar
pendekatan gender yang dikenal dengan
untuk mempertahankan masyarakatnya.
Gender and Development (GAD) yang
WAD mengakui bahwa laki-laki miskin
menekankan prinsip hubungan kemitraan
juga
proses
dan keharmonisan antara perempuan dan
pembangunan yang mengabaikan mereka.
laki-laki. GAD merupakan pendekatan
Akan
terhadap perempuan dalam pembangunan
menjadi
perempuan
korban
tetapi
proses
mengelompokan
dari itu
cenderung
perempuan
tanpa
dan
Moser
bahwa
tersebut
tanpa
maka
perempuan
dan
diantara
dilakukan
perempuan
secara
memadai.
kerelaan,
dipergunakan
yang melihat semua aspek kehidupan
menganalis pembagian kelas, ras dan etnis mereka
memberikan
semua
kerja yakni
yang kerja
Pendekatan WAD berasumsi bahwa posisi
produktif, reproduktif, privat dan publik
perempuan akan lebih baik selama dan
dan menolak upaya apapun menilai
ketika struktur internasional menjadi lebih
rendah pekerjaan untuk mempertahankan
adil dan dalam hal ini pendekatan ini
keluarga dan rumah tangga. Selanjutnya
cenderung kurang mengindahkan sifat
pada
penindasan gender khusus perempuan.
menghasilkan
Posisi perempuan dilihat sebagai bagian
Development
dari
dan
mempromosikan kesetaraan gender dan
ketidakadilan kelas, ketimbang sebagai
pemberdayaan perempuan sebagai cara
akibat
efektif untuk memerangi kemiskinan,
struktur dari
internasional ideologi
dan
struktur
Tahun 2000 Konferensi PBB
patriarkhi. Dengan kata lain WAD selalu
kelaparan,
cendrung
menstimulasi
menitik
beratkankepada
'The
(MDGs)
Goals'
dan
Millenium yang
penyakit
serta
pembangunan
yang
kegiatan yang mendatangkan pendapatan
sungguh-sungguh
dan
tenaga
Sejauh ini tentunya tidak dapat dipungkiri
perempuan yang disumbangkan dalam
bahwa kesetaraan gender yang datang dari
mempertahankan keluarga dan rumah
barat, oleh masyarakat Indonesia yang
tangga.
telah mempunyai adat, budaya ketimuran
168 |
kurang
mengindahkan
dan
berkelanjutan.
MUWÂZÂH, Volume 5, Nomor 2, Desember 2013
mendapatkan tanggapan yang beragam
manusia
,tempat
ia
ada yang pro dan tidak sedikit yang
kehangatan selalu bersemi dan tempat
kontra, dan meskipun pemerintah telah
berinteraksi.
mewujudkan dalam berbagai peraturan
pasangan
namun kefektifan aturan itu belum tampak
mencintai,
nyata berlakunya.
reference dan sense of belongingness.
Di
belajar,tempat
dalamnya
suami-istri
terdapat
yang
terbentuknya
saling
frame
of
Pengalaman–pengalaman dalam interaksi B. Interaksi Gender Dalam Keluarga Menurut sejumlah ahli, keluarga adalah
sebagai
terkecil
unit
dalam
sosial-ekonomi
masyarakat
yang
sosial dalam keluarga turut menentukan tingkah laku seseorang terhadap orang lain dalam pergaulan sosial di luar keluarga (Gerungan, 1991 : 180). Setiap
merupakan landasan dasar dan semua
individu
institusi, merupakan kelompok primer
anggota keluaraga akan memposisikan
yang terdiri dan dua atau lebih orang yang
dirinya dalam mengambil peran-peran
mempunyai
gendernya tidak akan lepas dari konteks
jaringan
interaksi
yang
menjadi
bagian
interpersonal, hubungan darah, hubungan
ekspektasi-ekspektasi
perkawinan dan adopsi Menurut u.s.
melindungi
Bureau ofthe Census keluarga terdiri atas
menggunakan indikator-indikator tersebut
orang-orang yang hidup dalam satu rumah
di atas, maka pola relasi di antara anggota
.
sosial
dari
yang
kehidupannya.
Dengan
tangga (Puspitawati, 2009 : 21) Menurut
keluarga sudah berkeadilan gender atau
Mattessich dan Hill keluarga merupakan
justru
suatu
melanggengkan ketidakadilan gender.
kelompok
kckerabatan,
yang
tempat
berhubungan
relasi
tersebut
atau
Pola relasi yang cenderung tidak
hubungan emosional yang sangat dekat
adil gender bermula dari adanya pola
yang memperlihatkan empat hal (yaitu
relasi kekuasaan yang tidak seimbang
interdepensi intim, memelihara batas-
dengan model hirarkhis-struktural dimana
batas yang terseleksi, mampu untuk
ada
beradaptasi
menghegemoni
pihak
memelihara identitas sepanjang waktu dan
penelitian
terdahulu
melakukan
mengungkapkan
dengan
tinggal
sebaliknya
perubahan
tugas-tugas
dan
keluarga)
pihak
lebih
dominan lain.
Beberapa banyak
faktor
menyebabkan
mengatakan
keluarga yang tidak adil gender. Menurut
merupakan
kelompok sosial pertama dalam kehidupan
Rahmad
KDRT menurut UU No. 23 Tahun 2004 (Rr. Rina Antasari)
Wahab
dalam
pola
yang
(Puspitawati, 2009 : 21). Pandangan lain keluarga
lahirnya
dan
relasi
disertasinya
| 169
berjudul Disertasi “Bimbingan Sosial
disebabkan ia, tidak menganggap istri
Pribadi Berbasis Model Perkembangan”,
dalam kacamata kemanusiaan. Demikian
pada
juga jika terjadi kekerasaan terhadap anak,
program studi
Bimbingan
Konseling
di
Universitas
Indonesia
di
Bandung
dan
Pendidikan
Tahun
2003
mengatakan pola relasi yang tidak adil dalam
keluarga
dikarenakan
suami, bapak, ibu dan lain-lain.
faktor
internal dan eksternal, baik secara sendiri
C. Gerakan Feminisme
Sebagai Ide
Global Pembicaraan
mengenai
posisi
sendiri maupun bersama sama, terlebih -
perempuan menggaung baik pada ranah
lebih di era terbuka dan informasi yang
masyarakat regional , nasional maupun
kadangkala
Internasional
budaya
kekerasan
yang
yang
kemudian
dikenal
feminisme.
Secara
muncul lewat informasi tidak bisa terfilter
dengan
pengaruh
etimologis feminis berasal dari kata
negatifnya
terhadap
gerakan
kenyamanan hidup dalam rumah tangga.
femme
Faktor keluarga sebagai basis kekerasaan
(tunggal)
dapat disebabkan oleh adanya pemikiran
memperjuangkan
bahwa relasi berkeluarga adalah relasi
perempuan (jamak), sebagai kelas sosial.
kepemilikan. Relasi ini mengimajinasikan
Dalam hubungan ini perlu dibedakan
bahwa subjek dalam rumah tangga (ibu,
antara male dan female (sebagai aspek
bapak, suami, istri, anak) merasa memiliki
perbedaan
satu atas lainnya. Bapak, merasa memiliki
alamiah), masculine dan feminine (sebagai
anak, Ibu merasa memiliki anak, suami
aspek perbedaan psikologis kultural).
merasa memiliki istri dan sebagainya.
Maggie Humm, seorang feminis dari
Imajinasi kepemilikan itu mengakibatkan
University of East London mengartikan
bahwa sang pemilik memiliki otoritas
feminisme
kepemilikan paripurna. Di mana ia bisa
doktrin persamaan hak untuk perempuan
memperlakukan “miliknya” menurut apa
(sebuah gerakan untuk mencapai hak asasi
yang ia inginkan. Relasi ini lebih cocok
perempuan) dan sebuah ideologi untuk
disebut relasi “kebendaan,” di mana
transformasi yang bertujuan menciptakan
subjek yang merasa memiliki otoritas atas
sebuah dunia untuk perempuan yang baru.
yang lain sebenarnya memperlakukan
Lebih lanjut Maggie Humm mengatakan
yang lain itu sebagai benda. Artinya jika
tidak ada pemahaman atau definisi yang
suami melakukan KDRT terhadap istri itu
tunggal mengenai apa itu feminisme
170 |
(woman,
berarti
yang
biologis,
sebagai
perempuan
berjuang
untuk
hak-hak
kaum
sebagai
gabungan
hakikat
antara
MUWÂZÂH, Volume 5, Nomor 2, Desember 2013
(Gerungan, 1991 : 180). Lahirnya gerakan
dinomorduakan oleh kaum laki-laki atau
Feminisme yang dipelopori oleh kaum
maskulin terutama dalam masyarakat
perempuan ini dapat terbagi menjadi 2
patriaki. Dalam bidang-bidang sosial,
(dua) gelombang dan pada masing-masing
pekerjaan, pendidikan dan politik, hak-hak
gelombang memiliki perkembangan yang
kaum perempuan biasanya lebih inferior
sangat pesat. Diawali dengan kelahiran era
ketimbang apa yang dinikmati oleh laki-
pencerahan yang terjadi di Eropa dimana
laki, apalagi masyarakat tradisional yang
Lady
berorientasi
Mary
Marquis
Wortley
de
Montagu
Condoracet
dan
Agraris
cenderung
sebagai
menempatkan kaum laki-laki didepan, di
pelopornya. Menjelang abad 19 gerakan
luar rumah dan kaum perempuan di
feminisme ini lahir di negara-negara
rumah. Situasi ini mulai mengalami
penjajahan Eropa dan memperjuangkan
perubahan
ketika
apa yang mereka sebut sebagai universal
Liberalisme
di
sisterhood.
Revolusi Perancis di abad ke-18 dimana
Gelombang
Eropa
dan
era
tejadinya
kata
perempuan
kali
menempatkan diri mereka seperti laki-laki
dikreasikan oleh aktivis sosialis utopis
yang sering berada di luar rumah.Selain
bernama Charles Fourier pada tahun 1837.
itu, suasana tersebut diperparah dengan
Kemudian pergerakan yang berpusat di
adanya fundamentalisme agama yang
Eropa
dan
cenderung melakukan opresi terhadap
berkembang pesat sejak adanya publikasi
kaum perempuan. Di lingkungan agama
buku yang berjudul the subjection of
Kristen pun ada praktek-praktek dan
women (1869) karya John Stuart Mill, dan
khotbah-khotbah yang menunjang situasi
perjuangan
kelahiran
demikian, ini terlihat dalam fakta bahwa
gelombang
banyak gereja menolak adanya pendeta
pertama. Memang gerakan ini sangat
perempuan bahkan jemaat pun hanya
diperlukan pada saat itu (abad 18) karena
dapat dijabati oleh pria. Banyak khotbah-
banyak
khotbah
feminisme
sendiri
ini
gerakan
Pertama,
datangnya
pindah
ini
pertama
ke
Amerika
menandai
feminisme
terjadi
pada
pemasungan
dan
sudah
mimbar
mulai
berani
menempatkan
pengekangan akan hak-hak perempuan.
perempuan sebagai makhluk yang harus
Selain
tunduk kepada suami.
itu,
sejarah
dunia
juga
menunjukkan bahwa secara universal perempuan dirugikan
atau dalam
feminine semua
merasa
bidang
dan
Gelombang
kedua
adalah
masa
setelah berakhirnya perang dunia kedua, yang ditandai dengan lahirnya Negara-
KDRT menurut UU No. 23 Tahun 2004 (Rr. Rina Antasari)
| 171
negara baru yang terbebas dari penjajahan
tiga hal yang menyebabkannya yaitu :
negara-negara
pertama
Eropa
maka
lahirlah
,
perlindungan
Hak
Asasi
gerakan Feminisme gelombang kedua
Manusia; kedua
pada tahun 1960 dimana fenomena ini
menandatangani dan turut meratifikasi
mencapai
beberapa hasil konvensi Internasional
puncaknya
dengan
keterikatan Indonesia
diikutsertakannya kaum perempuan dan
mengenai
hak suara perempuan dalam hak suara
ketiga berangkat dari kasus-kasus KDRT
parlemen. Pada tahun ini merupakan awal
dengan
berbagai
modus
operandinya
bagi perempuan mendapatkan hak pilih
memang
sudah
sangat
memerlukan
dari selanjutnya ikut mendiami ranah
pengaturan yang memadai. Berdasarkan
politik
beberapa
kenegaraan.Feminisme
liberal
larangan
catatan
diskriminasi
Dewan
dan
Perwakilan
gelombang kedua dipelopori oleh para
Rakyat RI
feminis Perancis seperti Helene Cixous
penetapan UU Nomor 23 Tahun 2004
(seorang yahudi kelahiran Algeria yang
(DPR, 2004 : 71).
kemudian menetap di Perancis) dan Julia
a. Peningkatan statistik kasus KDRT
Kristeva
(seorang
Bulgaria
yang
kemudian menetap di Perancis) bersamaan dengan
kelahiran
sebagai dasar pertimbangan
dalam berbagai bentuk. b. Peraturan
perundang-undang
yang
dekontruksionis,
ada . Kitab Undang-Undang Hukum
Derrida. Dalam the laugh of the Medusa,
Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-
Cixous mengkritik logosentrisme yang
Undang
banyak
(KUHAP) menyatanya belum dapat
didominasi
oleh
nilai-nilai
Hukum
Acara
maskulin. Sebagai bukan white-Anglo-
menyentuh
American
KDRT dan melindungi korban.
Feminist,
dia
menolak
essensialisme yang sedang marak di
persoalan
Pidana
kasus-kasus
c. Berbagai hambatan yang menyulitkan
Amerika pada waktu itu. Julia Kristeva
korban
memiliki pengaruh kuat dalam wacana
tangga dalam mendapatkan akses
pos-strukturalis yang sangat dipengaruhi
hukum.
oleh Foucault dan Derrida.
d. RUU
kekerasan
tersebut
dalam
rumah
diberitahukan
dan
dibagikan kepada semua anggota D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Dalam Perspektif Feminisme Menengok
sejarah
mengapa
DPR RI melalui rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI pada tanggal 27 Januari 2003.
lahirnya UU PKDRT secara umum ada
172 |
MUWÂZÂH, Volume 5, Nomor 2, Desember 2013
Adapun tanggapan dari beberapa
menopang
tertib
sosial.
Dan
yang
fraksi yakni dari Faksi Daulatul Ummah:,
terpenting menurut pandangan fraksi ini
mengatakan pemikiran tentang Tindak
KDRT masih dan terus ada di tengah
Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai
masyarakat,
isu global sebagaimana telah ditetapkan
mengajarkan sikap hidup berumah tangga
dalam instrument hukum International
yang
Viennna Declaration, CEDAW 1979 dan
membentuk
Beijing Declaration
and Platform for
berakhlaqtul karimah. Kontradiksi dalam
Action 1995, maka Fraksi PDU berharap
masyarakat seperti ini kalau dibiarkan
materi RUU tentang KDRT merupakan
pada
kebijakan yang Zero Tolerance yakni
tradisi, budaya, norma-norma sosial yang
kebijakan
tercerabut dari nilai-nilai
tidak
mentolerir
kekerasan
di
sarat
sisi
nilai
agama
peribadatan
untuk
manusia
yang
insan
gilirannya
lain
dapat
menghadirkan agama ,
sekecil apapun ,dimana keamanan dan
sehingga dapat merusak fondasi sosio
kesetaraan
kultural
perempuan
merupakan
masyarakat
beragama
yang
prioritas. Lebih lanjut disampaikan UU
menjadi tiang utama kehidupan berbangsa
Tentang PKDRT merupakan komitmen
di Republik tercinta ini. Disamping itu
bersama antara negara dan masyarakat
UU ini nantinya akan menjadi artikulasi
dalam upaya mencapai situasi yang tidak
kehendak rakyat yang menyadari arti
mentolerir segala bentuk tindak kekerasan
pentingnya
terhadap perempuan yang merupakan
hukum
implementasi : negara dan militeristik;
perlindungan
bidang
dan
hukum atas dasar kesederajatan perlakuan
perundang-undangan ; ketenagakerjaan;
bagi setiap orang dihadapan hukum
kesehatan; pendidikan; dan media masa.
(equality before the law) untuk tegaknya
sosial
Pengusulan
budaya;
dari
hukum
Faksi
Partai
Demokrasi Perjuangan mengusulkan RUU menjadi urgen karena memang sudah
sebuah yang
jaminan kepastian
tangga di Negara Republik Indonesia. Faksi
Kebangkitan
menjadi
janganlah
dan
dan
sistem
supermasi hukum dalam lingkup rumah
mengusulkan
negara
memberi
keadilan
menjadi kebutuhan korban KDRT dan ini kewajiban
bangunan
bahwa
dinilai
Bangsa,
RUU
ditempatkan
KDRT dan
masyarakat. Faksi Partai Bulan Bintang
dipahami secara sempit. Dan secara
mengusulkan RUU KDRT perlu dibahas
substantif materi-materi yang ada dalam
karena hal ini cukup beralasan dan sangat
RUU tersebut janganlah bergeser ke arah
setuju menjadi UU dikarenakan untuk
untuk mengkonfirmasikan pihak laki-laki
KDRT menurut UU No. 23 Tahun 2004 (Rr. Rina Antasari)
| 173
yang
diidentifikasi
sebagai
pelaku
kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan
pihak
perempuan
kesewenangan ini dengan mengatakan bahwa arrijaalu qowwamuuna’alannisaa.
yang
Berikutnya
Fraksi
Golkar
diidinfikasikan sebagai korban KDRT
mengajukan
karena status sebagai pelaku
dibicarakan RUU PKDRT mengingat
dan/atau
usul
sudah
saatnya
korban KDRT dapat kedua-duanya. Dari
Indonesia
Fraksi reformasi usul yang disampikan
Nomor
berangkat dari pemikiran ,bahwa RUU
Pengahapusan segala bentuk diskriminasi,
diperuntukan untuk pembelaan kepada
yang
perempuan dengan asas yang dipakai
menjawab permasalahan korban KDRT.
adalah
terhadap
Fraksi Polri mengusulkan RUU harus
keadilan
menjamin perlindungan korban dan Pasal-
dan
Pasalnya harus dapat diimplementasikan
perlindungan bagi korban, mengingat
secara tegas baik hak maupun kewajiban
banyak sekali perempuan yang menjadi
masing-masing pihak secara adil dan tidak
korban. Disampaikan lebih lanjut ajaran
memberi
peluang
agama Islam memberikan prinsip-prinsip
gerakan
kaum
penghormatan kepada kaum perempuan
kecendrungan sebagai refleksi suara hati
dengan norma yang termaktub dalam
perempuan.
kitab suci , bahkan ada surat tersendiri
mengusulkan bahwa tetap mencantumkan
tentang perempuan. Namun kontroversi
KDRT sebagai pelanggaran HAM
tajam harus tetap diperhatikan misalnya
merupakan
makna kekerasan ternyata dibutuhkan
kemanusiaan. Perlu diatur protection order
dalam keluarga manakala suami memukul
bagi korban dan harta benda serta adanya
isteri
Rumah
penghormatan
perempuan, gender,
kesetaraan anti
diskriminasi
karena
mepyimpangan
dan
isteri atau
melakukan
pembangkangan
sudah 7
mengeluarkan
Tahun
dirasakan
1984
masih
feminisme fraksi
kejahatan
aman.
dan ini dan
terhadap
Fraksi
Indonesia
dapat
merebaknya
Selanjutnya
Kebangsaan
Tentang
belum
untuk
UU
Kesatuan
melihat
RUU
dalam rangka pendidikan. Untuk itu
KDRT segera dituntaskan dengan tujuan
jangan disalah artikan. Selain itu budaya
untuk
patriatkhi yang memposisikan laki-laki
menghapus
sebagai makhluk superior dan perempuan
dalam rumah tangga yang merupakan
sebagai inferior. Sehingga laki-laki boleh
tindak kelahatan terhadap kemanusiaan.
menguasai kaum perempuan . kaum laki-
Secara
laki
PKDRT
174 |
seringkali
membenarkan
mengurangi, segala
filosofi harus
dan
mencegah bentuk
kekerasan
mendasar
dalam
dan
bingkai
RUU asas
MUWÂZÂH, Volume 5, Nomor 2, Desember 2013
penghormatan terhadap HAM, kesetaraan
melaksanakan dan menikmati hak-hak
dan keadilan gender , anti diskriminasi
asasi manusia dan kebebasan-kebebasan
serta
korban
pokok atas dasar persamaan dengan laki-
kekerasan dalam rumah tangga. Dalam
laki. Bahkan CEDAW telah memberikan
Rapat Paripurna tersebut sebagian besar
arti “diskriminasi’ secara komprehensif
anggota
RUU
sebagai setiap pembedaan, pengucilan,
PKDRT ini agar segera terealisir dan
atau pembatasan yang dibuat atas dasar
disyahkan
jenis kelamin yang mempunyai pengaruh
perlindungan
Dewan
terhadap
berpandangan
menjadi
Undang-Undang.
Adanya kekhawatiran terhadap pro dan
atau
kontra
agama
menghapuskan pengakuan, penikmatan
mengenai konsep KDRT setempat yang
atau penggunaan hak asasi manusia dan
dilontarkan. Diusulkan juga pengaturan
kebebasan-kebebasan pokok di bidang
KDRT
boleh
politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau
bertentangan dengan muatan hak asasi
apapun lainnya bagi kaum perempuan,
manusia secara universal juga hendaknya
terlepas dari status perkawinan mereka
memperhatikan
dalam
ini
prinsipnya
pembentukan diusulkan
menafsirkan
tidak
tujuan
untuk
mengurangi
atau
asas
dan
tujuan
atas dasar persamaan hak laki-laki dan
PKDRT
yang
pernah
perempuan.”
diantaranya
asas
fraksi
keadilan dan kesetaraan gender.
Unsur-unsur
yang
terkandung dalam istilah ”diskriminasi” tersebut meliputi (Puspitawati, 2009 : 21):
Mengalirkan paham feminisme ke
1. Ideologi,
berupa
asumsi-asumsi
dalam substansi UU Nomor 23 Tahun
berbasis gender tentang peran dan
2004
kemampuan perempuan;
secara
berawal
umum
dari
Perserikatan tentang
adanya Bangsa-Bangsa
Penghapusan
Diskriminasi
dapat
Segala
terhadap
dikatakan Konvensi
2. Tindakan,
(PBB)
pembatasan
Bentuk
perempuan;
Wanita
(Convention on the Elimination of All
pembedaan
perlakuan,
atau
pengucilan
3. Niat, diskriminasi langsung atau tidak langsung;
Forms Discrimination Against Women/
4. Akibat;
CEDAW) dengan Undang-Undang Nomor
5. Pengurangan
atau
penghapusan
7 Tahun 1984 mengatakan negara harus
pengakuan, penikmatan, penggunaan
melakukan penjamin perkembangan dan
hak dan kebebasan,
kemajuan perempuan sepenuhnya, dengan tujuan
untuk
menjamin
mereka
KDRT menurut UU No. 23 Tahun 2004 (Rr. Rina Antasari)
| 175
6. Diskriminasi
dalam
semua
bidang
perempuan dari dunia barat, namun di sisi
(politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil,)
lain diakui bahwa pada sisi lain UU ini
dan oleh setiap pelaku.
merupakan
Korelasi lain bahwa KDRT adalah
pergerakan
hasil
perjuangan
perjuangan
panjang
perempuan
merupakan bentuk kekerasan berbasis
Indonesia untuk menuntut kesetaraan dan
gender, maksudnya kekerasan yang terjadi
keadilan gender (KKG). Bila dikaji lebih
sebagai akibat ideologi gender yang bias.
lanjut mengenai KDRT dan relasinya
Kekerasan
dengan
yang
disebabkan
ideologi
KKG, maka perlu dilihat dari
gender yang bias ( gender related violence
beberapa aspek. Yang paling utama adalah
)
bentuk
aspek filosofi. Dari aspek filosofi perlu
kejahatan daiantaranya (Saraswati, 2006 :
dilihat dari tiga pasangan nilai yang satu
16):
sama lain tidak dapat saling melepaskan
mempunyai
1. Bentuk
macam
dan
pemerkosaan
terhadap
diri. Nilai- nilai yang dimaksud adalah
termasuk
perkosaan
yakni nilai ketertiban, nilai keadilan dan
perempuan,
dalam perkawinan. 2. Tindakan Fisikyang
nilai kepastian. Pemikiran berawal dari
pemukulan terjadi
dalam
serangan rumah
tangga.
pemahaman
bahwa
hubungan
atau
komunikasi zahiriah antar pribadi atau antar kelompok akan selalu berada proses
3. Penyiksaan mengarah pada organ alat kelamin.
interaksi. Dalam berinteraksi hukum akan berdiri sebagai law and order.
Hukum
4. Kekerasan dalam bentuk pelacuran.
akan mengeluarkan keharusan-keharusan
5. Kekerasan dalam bentuk pornografi.
berperilaku dengan cara tertentu yang
6. Kekerasan
dirumuskan dalam bentuk kaedah. Kaedah
pemaksaan
sterilisasi
dalam Keluarga Berencana.
yang diperlukan manusia adalah yang
7. Kekerasan terselubung (molestation)
secara otentik dapat menciptakan kondisi
memegang atau menyentuh bagian
yang
memungkinkan
tertentuperempuan dengan berbagai
wajar
mewujudkan
caradan kesempatan tanpa kerelaan si
secara utuh serta dapat mengembangkan
pemilik tubuh.
semua potensi kemanusiaan yang secara
8. Pelecehan seksual. Meskipun
pada
bebas prinsipnya
UU
secara
kepribadiaannya
dikehendakinya
(vrije
wil)
(Sidharta, 1999 : 2). Pemikiran seperti ini
Nomor 23 tahun 2004 terlahir dikarenakan
menurut
adanya pengaruh perjuangan pembebasan
melakukan
176 |
manusia
Thomas penataan
Aquinas pemikiran
berarti demi
MUWÂZÂH, Volume 5, Nomor 2, Desember 2013
kebaikan bersama, yang dipublikasikan
semacam itu adalah tidak benar dan oleh
oleh
kepada
karenanya bertentangan dengan Hukum
quaedam
Alam dan Hukum Tuhan. Akibatnya
bonum
adalah bahwa undang-undang tersebut
commune,ab eo qui cura cummunitatis
tidak syah ( menjadi sebagai hukum yang
habet promulgata. Thomas
menyimpang).
mereka
ketertiban
yang
peduli
masyarakat:
rationalis
ordinatio
ad
membuat
tingkatan hukum dimana yang tertinggi
Sehubungan
dengan
keadilan,
adalah hukum Tuhan /lex aeterna yang
mengutip pendapat Ulpianus, seorang
isinya tidak dapat ditangkap semua oleh
pengemban hukum kekaisaran Romawi
manusia berisi asas-asas dari tuhan.
menulis”Iustitia est constans et perpetua
Kemudian lex naturalis yakni yang dapat
voluntas ius suum cuique tribuendi, yang
ditangkap orang melalui akal pikiran,
mengandung
misalnya yang baik dikerjakan yang jahat
adalah kehendak yang bersifat tetap dan
dihindari. Lalu diberi petunjuk-petunjuk
tak ada akhirnya untuk memberikan
bagaimana melaksanakan asas-asas dari
kepada tiap-tiap orang apa yang menjadi
tuhan dalam hal ini dituangkan dalam lex
haknya.
divina. Yang terakhir adalah lex humana,
diserap dan dijabarkan lebih lanjut oleh
selanjutnya disebut dengan
Justianus dalam corpus Iuris Civilis,dasar
Hukum
makna
Pararigma
bahwa
keadilan
keadilan
tersebut
manusia. Hukum manusia membuat ruang
hukum
dan waktu keberlakuannya dalam bentuk
praecepta
undang-undang. Undang-undang negara
vivire,alterum non leadere,suumcuique
tidak boleh sewenang-wenang. Bilamana
tribuere, yang bermakna peraturan dasar
tidak benar apakah mengenai tujuannya,
dari hukum adalah hidup dengan patut
yakni undang-undang yang tidak mengacu
,tidak merugikan orang lain dan memberi
kepada
pada orang lain apa yang menjadi
kebaikan
masyarakat,
tetapi
Romawi
menyebutkan”
sunt
haec
juris
honeste
kepada nafsu dan kesombongan pembuat
bagiannya.
undang-undang,
hal
elaborasi lebih lanjut dalam tesisnya yang
undang-undang
terkenal dengan prinsip hukum umum
yang dibuat melampaui kekuasaan yang
(principle of universal law),”Bertindaklah
diberikan kepadanya) atau dalam hal
dengan sebuah maksim yang dalam waktu
bentuknya (seperti bilamana sejumlah
yang sama Anda dapat menghendaki
beban
sama
maksim tersebut menjadi hukum umum”.
,undang-undang
Harapan untuk mendapatkan keadilan
penulisnya
(bilamana
diletakkan
terhadap
atau
dalam
secara
masyarakat)
tidak
KDRT menurut UU No. 23 Tahun 2004 (Rr. Rina Antasari)
Tentang
hal
ini
Kant
| 177
sangat besar didambakan oleh setiap
adalah makhuk yang tidak sempurna,
orang hidup.(justice according to the law).
kekhilafan merupakan insani manusia.
Agustinus (343-430 TM) mengatakan
Selain itu perlu dipahami kehidupan
“hukum yang tidak adil itu bukanlah
masyarakat
hukum. Hart mengatakan “ suatu Negara
telah dicapai manusia sesungguhnya tidak
yang tidak mencerminkan keadilan ,tidak
dapat
usah
kontribusi
menyebut
dirinya
sebagai
yang dinamis segala yang
dipisahkan hukum.
dari
peranan
Berbagai
dan aspek
Negara”.Bodin dalam karyanya Six Livres
kehidupan membutuhkan hukum sehingga
de La Republique menegaskan “ hukum
akan terwujud suatu keserasian. Dalam
tanpa keadilan dapat disamakan dengan
perkawinan / berumah tangga keserasian
badan tanpa jiwa. Sejauh itu pula Paul
lebih sering disebut keharmonisan dan
Scholten mengatakan “suatu keputusan
menjadi tujuan inti dari suatu perkawinan.
hukum ,yang dicari adalah keadilan yang
Hukum yang membawa nilai ketertiban,
mengandung
keadilan
Hukum
hukum
menuntut
dalam
kepastian
dalam
mewujudkan suatu keluarga harmonis
keadilan juga menuntut hukum” (Ibrahim,
yang dikemas dalam pengaturan tatanan
2006 ; 4).
hukum yang andal harus difungsikan
keadilan
hukum
untuk
direfleksikan
,
dan
tetapi
Cita
keadilan
dirinya.
menegakan suatu
tersebut. Sehingga pola kerukunan hidup
adagium hukum “Fiat justitia et pereat
berumah tangga antar anggota keluarga
mundus “ atau Fiat justitia,ruat caelum” (
menjadi
tegakkan
mengendalikan perilaku menjurus kepada
keadilan
dalam
untuk mengkanalisasi bekerjanya hukum
walau
langit
runtuh).keadilan harus ditegakan ,oleh
Kekerasan
karena itu keadilan harus menjadi “value
(KDRT).
usaha Dalam
pencegahan Rumah
dan Tangga
that a lawyer should be ready to stand and
Berdasarkan apa yang diuraikan di
to die for” dalam praktik penegakan
atas pada prinsipnya dalam kehidupan
hukum. Dalam keadilan mengandung
berumah Tangga perilaku kekerasan dapat
unsur
terjadi ketika nilai ketertiban, keadilan dan
penghargaan
,
penilaian,
dan
pertimbangan. Apakah setiap orang harus
kepastian
mendapatkan keadilan sama? Sehubungan
terlebih ketika nilai ketertiban lebih
dengan keadilan tersebut hukum bersifat
dikedepankan dari nilai keadilan dan
kompromisti, karena keadilan manusia
kepastian. Sebagai contoh: Suatu rumah
tidaklah
tangga terkadang isteri atau suami yang
178 |
mutlak.
Mengingat
manusia
tidak
berjalan
seimbang,
MUWÂZÂH, Volume 5, Nomor 2, Desember 2013
mengalami KDRT lebih menampilkan
wewenangnya. Suami berhak menuntut
kehidupan harmonis di depan keluarga,
hak-haknya, seperti dilayani istri dengan
masyarakat
baik.
mereka.
dan
Hal
mungkin
ini
anak-anak
suami
memiliki
dengan
kewajiban untuk mendidik istri dan anak-
keluarga,
anaknya, memberikan nafkah yang layak
tumbuh kembang anak-anak dan jabatan.
dan memperlakukan mereka dengan cara
Sehingga suami isteri tersebut lebih
yang makruf. Selanjunya Allah SWT
memilih mengabaikan rasa keadilan dan
berfirman dalam sebuah ayat: “Hai orang-
harapan hukum dalam membentuk rumah
orang yang beriman, tidak halal bagi
tangga.
kamu mempusakai wanita dengan jalan
pertimbangan
Dari
dilakukan
Sebaliknya,
nama
Aspek
baik
Agama
(Islam),
paksa dan janganlah kamu menghalangi
kehidupan rumah tangga adalah
mereka kawin dan menyusahkan mereka
dalam konteks menegakkan syariat Islam,
karena
menuju ridho Allah Swt. Suami dan istri
sebagian dari apa yang telah kamu
harus saling melengkapi dan bekerja sama
berikan
dalam membangun rumah tangga yang
mereka melakukan perbuatan keji yang
harmonis menuju derajat takwa. Allah
nyata. Dan bergaullah dengan mereka
SWT berfirman:
“Dan orang-orang
secara patut. Kemudian bila kamu tidak
beriman, lelaki dan perempuan, sebagian
menyukai mereka, (maka bersabarlah)
mereka
karena mungkin kamu tidak menyukai
(adalah)
menjadi
penolong
hendak
mengambil
kepadanya,
kembali
terkecuali
bila
sebahagian yang lain. Mereka menyuruh
sesuatu,
(mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah
padanya kebaikan yang banyak” (QS. Al-
dari yang mungkar, mendirikan shalat,
Nisa>’ [4]: 19)
padahal
Allah
menjadikan
menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan
diberi
rahmat
oleh
Allah;
Nash ini merupakan seruan kepada para suami agar mereka mempergauli
Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi
isteri-isteri
mereka
Maha Bijaksana.” (QS. Al-Taubah [9]:
Menurut
71).
menunaikan hak-hak mereka. Beberapa
ath-Thabari,
mufassir Sejalan dengan itu dibutuhkan relasi
menyatakan
secara
ma’ruf.
ma’ruf bahwa
adalah ma’ruf
adalah bersikap adil dalam giliran dan
yang jelas antara suami dan istri, dan tidak
nafkah;
bisa
perbuatan. Ayat ini juga memerintahkan
disamaratakan
tugas
dan
memperbagus
KDRT menurut UU No. 23 Tahun 2004 (Rr. Rina Antasari)
ucapan
dan
| 179
menjaga keutuhan keluarga. Jika ada
tunggal yang bekerja secara absolut yang
sesuatu yang tidak disukai pada diri
semula legitimasinya didasarkan pada
isterinya, selain zina dan nusyuz, suami
konsepsi teokrasi.Keadaan ini tentu saja
diminta bersabar dan tidak terburu-buru
memancing timbulnya berbagai konflik
menceraikannya. Sebab, bisa jadi pada
antara para penguasa dan warga negara
perkara yang tidak disukai, terdapat sisi-
tau antara kekuasaan dan kebebasan.
sisi kebaikan. Jika masing-masing, baik
Kekuasaan raja-raja merambah ke suatu
suami maupun istri menyadari perannya
negeri beserta seluruh rakyatnya dan
dan melaksanakan hak dan kewajiban
hanya berkuasa atas teritori tertentu dan
sesuai
dalam urusan-urusan duniawi saja. Hal ini
syariat
dibutuhkan
Islam,
niscaya
kekerasan
tidak dalam
kemudian
memunculkan
persoalan
menyelaraskan perjalanan biduk rumah
tentang legitimasi atas kekuasaan seorang
tangga. Kekerasan dalam rumah tangga
raja. Yang dipertanyakan adalah dari
(KDRT) dapat terhindarkan karena biduk
mana raja memiliki kekuasaan atas teritori
rumah tangga dibangun dengan pondasi
dan urusan? Namun perlu diketahui
syariat Islam, dikemudikan dengan kasih
juga,bahwa konsep Hak Asasi Manusia
sayang dan diarahkan oleh peta iman.
(HAM) tidalah semata-mata dari produk
Apek lain yang harus dilihat tentang
barat tersebut ,melainkan memiliki dasar
larangan adanya KDRT yakni ditinjau dari
historis yang kokoh dari seluruh budaya
aspek HAM (Davidson, 2008 : 32).
dan agama.
Konstruksi
berpikir
tentang
HAM
Pandangan dunia tentang HAM
mengajak berpikir pada universalitas nilai-
adalah
nilai kemanusiaan.Konsep dasar hak asasi
eksistensi dan proteksi kehidupan dan
manusia ini dalam catatan sejarah mulai
kemartabatan manusia.
berkembang dalam wacana politik di
dapat dikatakan apa yang dikenal dengan
Eropah Barat pada abad-abad pertengahan
istilah
sejalan dengan berkembangnya paham
melewati jalan panjang yang tidak dapat
kebangsaan yang kemudian mengilhami
dilepaskan dari sejarah peradaban manusia
terbentuknya negara-negara bangsa yang
itu
modern dan sekuler.Ketika itu negara
menghancurkan harta dan jiwa raga dari
bangsa yang tumbuh dan berkembang
individu
sangat
yang
peradaban.
Atas
sentralistis di tangan para penguasa
melahirkan
kesadaran
180 |
dipengaruhi
oleh
pola
pasangan
HAM
kesemestaan
hari
Pada sisi lain
ini
sendiri.
sesungguhnya
Kenistaan
merupakan
bagi
perbuatan
ini
semua bersama
yang diluar maka dari
MUWÂZÂH, Volume 5, Nomor 2, Desember 2013
manusia di dunia untuk menghargai dan
mengatur hal-hal tertentu yang bercirikan
menghormati
“ hak asasi manusia”.
kemanusiaan
harkat yang
dan
martabat
kemudian
dikenal
dengan konsep HAM.
Pandangan
Hak Asasi artinya hak yang bersifat mendasar.
HAM
merupakan
suatu
akan HAM secara partikuristik sudah
perangkat asas-asas yang timbul dari nilai-
saatnya untuk ditinggalkan karena paham
nilai yang kemudian menjadi kaidah –
ini tidak mampu menjawab tuntutan-
kaidah yang mengatur perilaku manusia
tuntutan dan kebutuhan HAM. Konsep
dalam hubungan dengan sesama manusia
HAM modern dijumpai dalam Revolusi
(Flew, 1984 : 36).
Inggris ,Amerika Serikat dan Perancis
Suseno, inti paham hak-hak asasi manusia
pada abad ke 17 dan 18. Pigam HAM
terletak
yang lahir pada abad ke 17 di Inggris
masyarakat atau umat manusia tidak dapat
merupakan terhadap
suatu tradisi
dalam
Menurut Magnis kesadaran
bahwa
bentuk
perlawanan
dijunjung tinggi kecuali setiap manusia
lama
dan
individual, tanpa diskriminasi dan tanpa
cara
pengambilan keputusan oleh raja yang
kekecualian,
absolut (Budihadjo, 1994 : 142). Lahirnya
keutuhannya
Piagam Magna Charta tahun 1215 yang
Selanjutnya
merupakan langkah kompromistis antara
Robert Audi mengatakan: “ the concept of
raja dan bangsawan di Inggris adalah awal
right arose in Roman Jurisprudence and
pengakuan akan hak-hak warga negara
was extended to ethics via natural law
dan
theory.Just
awal
kemanusiaan
pengakuan pada
akan
zaman
harkat
dihormati (Suseno, mengenai
as
positive
dalam
2001 konsep
law
:
45). HAM,
makers,
modern.
confers legal rights, so the natural confers
Kemudian pada tahun 1689 dalam Bill of
natural rights” (Audi, 1995 : 591). Audi
Rights atau An Act Declaring the Rights
membedakan juga antara hak alami
and Liberties of the Subject and Setting
(natural law) dan hak hukum ( legal law).
the Succesion of the Crown tentang Hak
Hak hukum (legal law) merupakan hak
dan kebebasan individu-individu serta tata
seseorang dalam kapasitasnya sebagai
cara suksesi kerajaan merupakan hasil
subjek hukum yang secara legal tercantum
perjuangan Parlemen Inggris melawan
dalam hukum yang berlaku.
pemerintahan Raja Stuart yang sewenang-
hak alami (natural law) merupakan hak
sewenang. Bill of Rights ini mengatur dan
manusia in toto.Dengan demikian dapat
mengawasi kewenangan yang selama ini
dikatakan hak hukum lebih menekankan
dimiliki raja-raja secara mutlak dan juga
sisi legalitas formal, sedangkan hak alami
KDRT menurut UU No. 23 Tahun 2004 (Rr. Rina Antasari)
Sementara
| 181
menekankan sisi alami manusia (naturally
Jika sudah begini, jangan berharap kasus
human being). Kedua hak ini tidaklah
akan diproses lebih lanjut. Sebenarnya
dapat
aparat tidak dapat disalahkan sepenuhnya
terpisah
karena
saling
membutuhkan. Dari
dalam hal ini. Paradigma pemikiran Aspek Psikologi, KDRT
terhadap KDRT masih sebagai urusan
mempunyai ruang lingkup yang sangat
masing-masing rumah tangga. Apalagi
luas, mulai dari sebagai calon suami isteri,
jika
sebagai suami isteri bahkan sudah terlepas
bersangkutan akan berbaikan kembali.
dari ikatan suami isteri karena kematian
Akan tetapi boleh timbul pemikiran heran
atau perceraian. Ketika telah terjadi tindak
bagaimana mungkin istri yang sudah
kekerasan antara suami dan isteri (korban
dianiaya masih tetap bertahan dalam
bisa isteri atau suami) maka saat itu
perkawinannya itu. Oleh sebab itu untuk
UUPKDRT merupakan hasil perjuangan
menghindari sikap dan tindak penanganan
kelompok
yang salah, langkah awal yang perlu
perempuan
sudah
dapat
pasangan
suami
istri
yang
diterapkan. KDRT memang merupakan
dilakukan
kasus yang bentuknya seperti gunung es.
dahulu
Sehingga dalam penanganannya cukup
bertahan dari berbagai aspek kehidupan.
rumit.Beberapa
Dari
menyebabkan
faktor
yang
penangannya
dapat
adalah
memahami
terlebih
mengapa
perempuan
korban
pendampingan
terhadap
korban
kurang
KDRT yang pernah peneliti lakukan
maksimal diantaranya adalah relasi intim
terhadap korban, ditemukan tidak satupun
sebagai suami-istri antara korban dan
di antara mereka yang menginginkan
pelaku masih membayangi.
kekerasan.Dari sudut pandang Ilmu Jiwa
Dimulai dari garda yang terdepan
mengapa korban sulit untuk meninggalkan
pelayanan kasus KDRT berada pada
pelaku
penyidik yakni aparat kepolisian terkhusus
mekanisme yang berhasil dibangun pelaku
pada bagian Unit Pelayanan Perempuan
untuk
Dan Anak sering berada pada sikap
melepaskan diri dari pelaku. Mekanisme
keraguan
kasus
pertama
adalah
korban dengan pelaku sehingga antara
atmosfer
menakutkan
sikap
korban merasa tidak mungkin untuk
untuk
menyelesaikan
mendamaikan
dan
melanjutkan
kekerasan
karena
melumpuhkan
ada
upaya
pelaku
dua
korban
menciptakan
yang
membuat
proses perkara memerlukan waktu yang
melepaskan
panjang. Tidak jarang pula ditemukan
korban yang hampir setiap hari disiksa.
korban mencabut kembali laporannya.
Setiap kali ia berusaha melawan, pelaku
182 |
diri.
Bayangkan
seorang
MUWÂZÂH, Volume 5, Nomor 2, Desember 2013
semakin
beringas.
lagi
mengingat seperti kebanyakan orang,
berani
korban menikah dengan cinta dan harapan
meninggalkannya. Ketika korban telah
bahwa perkawinan mereka akan langgeng.
meninggalkan rumah sekalipun, pelaku
Pelaku umumnya sangat hebat dalam
selalu
berhasil
membawanya
menjaga komitmen personal ini tetap ada
Entah
dengan
melakukan
ancamannya
Belum
jika
korban
pulang. kekerasan
pada diri korban.
Mereka membawa
ataupun tampil sebagai suami yang baik
korban pada tahapan bulan madu dari
sehingga menarik simpati. Kedua-duanya
siklus KDRT. Setelah tahap pertama
efektif dalam membuat orang-orang di
dimana pelaku membangun ketegangan
sekitar korban meminta korban untuk
demi ketegangan yang memuncak di tahap
pulang bersama pelaku. Mekanisme kedua
kedua dalam bentuk penganiayaan, pelaku
merupakan perpaduan dari komitmen
akan mengajak korban untuk memasuki
perkawinan.
Johnson,
tahap ketiga yang dinamakan tahap bulan
psikolog perkawinan dan siklus KDRT /
madu. Dalam tahap ini para pelaku
psikolog feminis mengungkapkan ada tiga
menampilkan kesan positif sebagai pria
bentuk
yang
yang baik dan menyenangkan (persona of
menentukan seseorang untuk bertahan
charming) seperti yang dikenal korban
atau melepaskan diri dari perkawinannya.
sebelum
penganiayaan
terjadi.
Pelaku
Pertama
Michael
komitmen
adalah
P.
perkawinan
komitmen
personal
pertama
kali
meminta
maaf,
penyesalan,
dan
seperti cinta dan rasa puas terhadap
menunjukkan
perkawinan. Kedua adalah komitmen
meyakinkan
moral, yakni rasa bertanggung jawab
berubah. Lama kelamaan tahap bulan
secara
menganggap
madu hanya menjadi fase yang dingin dan
pernikahan harus berlangsung sepanjang
tanpa cinta meskipun tanpa kekerasan.
hidup. Ketiga adalah komitmen struktural,
Pada
yakni keinginan bertahan karena faktor-
memegang
faktor penahan seperti tekanan sosial jika
memengaruhi keputusan korban. Bahkan
bercerai,
prosedur
komitmen ini tetap membuat korban
perceraian yang sulit, dan sebagainya
bertahan di saat komitmen personal sudah
(Singgih, 2007 : 61).
pudar sekalipun. Johnson memang tidak
moral
masalah
Kecintaan (isteri)
karena
anak,
perempuan
korban
bukan tidak mungkin masih
mencintai pelaku (suami). Hal ini wajar
fase
korban
ini
bahwa
komitmen
peranan
ia
akan
struktural
penting
dalam
pernah melihat aspek gender dalam membangun
teorinya.
Namun
saya
melihat komitmen struktural memiliki
KDRT menurut UU No. 23 Tahun 2004 (Rr. Rina Antasari)
| 183
peran
lebih
besar
dalam
mengikat
menjadi salah satu faktor yang membuat
perempuan pada perkawinannya dalam
korban berpikir berulang kali untuk
masyarakat kita yang patriarkis.
meninggalkan
pelaku.
Ditambah
lagi
Dalam budaya patriarkis, kepada
dengan memikirkan pandangan umum
perempuan telah ditanamkan nilai-nilai
yang berlaku bahwa anak-anak akan jauh
kepatuhan dan pelayanan kepada suami.
lebih baik bila berada dalam keluarga
Terkadang pelaku menekankan hal ini
yang utuh. Karena seorang ibu diharapkan
kepada korban sebagai pembenaran atas
mengutamakan kepentingan anak, korban
Pelaku
pun rela bertahan demi anak-anaknya
kekerasan
yang
dilakukan.
memaksa korban melakukan sesuatu hal
Perempuan
yang tidak disukai atau bahkan menyakiti
mungkin juga tidak ingin bercerai karena
hati korban. Cukup banyak korban yang
status janda yang akan mereka terima
meyakini bahwa ia harus melakukannya
tidak
sebagai wujud kepatuhan seorang istri
melainkan sebaliknya antipati. Pemikiran-
sehingga tidak menyadari bahwa pelaku
pemikiran
telah melakukan kekerasan psikologis
seringkali menyurutkan langkah korban
kepadanya.
untuk
Kewajiban
yang
juga
yang
akan
menikah
sedapat
mengundang
mengenai
bercerai.
simpati
stereotipe
Ketika
kehilangan
ditekankan kepada perempuan selaku istri
statusnya
adalah melayani kebutuhan seksual suami.
perempuan tidak lagi dianggap ada.
sebagai
istri,
janda
eksistensi
Tidak sedikit korban yang mengaku
Dengan demikian dalam pandangan
dipaksa melakukan hubungan seksual
ilmu jiwa / Psikologi jika kasus KDRT
termasuk dalam bentuk yang menyimpang
jika ingin diselesaikan melalui jalur
sekalipun ( bertentangan dengan ajaran
hukum setidaknya
agama). Keinginan mereka tidak pernah
terlebih dahulu psikologi korban untuk
menjadi
pelaku.
dapat bersikap dengan lebih empatis.
yang
Disamping itu korban perlu menyimpan
perannya dibatasi sebagai ibu rumah
bukti-bukti yang diperlukan, termasuk
tangga, cenderung akan tergantung secara
bukti medis dari dokter bilamana mereka
ekonomi kepada suami. Ketika usia
sakit akibat stres ataupun terluka setelah
semakin bertambah, perempuan akan
dianiaya.
bahan
Selanjutnya
semakin pekerjaan.
pertimbangan
pada
sulit
perempuan
untuk
Kekhawatiran
dapat memahami
mendapatkan tidak
dapat
menghidupi diri sendiri dan anak-anak
184 |
MUWÂZÂH, Volume 5, Nomor 2, Desember 2013
Sidharta B. Arief, 1999. Aliran Filsafat
Penutup Berbicara Kekerasan (KDRT)
Dalam banyak
Tindak
dan Hukum, Sema FH Universitas
Rumah
Tangga
Admajaya : Yogyakarta.
yang
menjadi
tentang sisi
Buku Proses Pembahasan Rancangan
perhatian. Pertama tertuju pada ranah
Undang-Undang
KDRT, yang sejogyanya berada pada
Indonesia
domein ranah privat, yang diikat oleh
Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
berbagai norma dalam kehidupan di
2004. Dewan Perwakilan Rakyat
masyarakat yang kemudian beralih
RI.
ke
domein ranah publik. Pergeseran tersebut
Republik
Tentang
Suseno, Frans
Penghapusan
Magnis, 2001,
Etika
dikarenakan permasalahan KDRT pada
Politik:Prinsip-prinsip Moral Dasar
umumnya
Kenegaraan Modern,
sudah
berdampak
pada
penderitaan kemanusiaan dan melanggar
Jakarta
:
Gramedia.
Hak Asasi manusia. Berjalannya waktu
Singgih, D. Gunarsah, 2007, Psikologi
pemberlakuan UU Nomor 24 tahun 2004
Untuk Keluarga, Jakarta : BPK Gunung
ternyata permasalahan KDRT belum dapat
Mulia.
diselesaikan secara maksimal dan belum
Puspitawati,
Herien,
2009.
Analisis
memberikan rasa keadilan bagi korban
Gender Dalam Penelitian Bidang
diantaranya karena kurang jelasnya isi
Ilmu Keluarga. Makalah. Pelatihan
Pasal- Pasal yang ada dalam UU Nomor
Metodologi Studi Gender Prodi
23 Tahun 2004 yang sebagian besar hanya
Studi
berbicara
Pembangunan, Bogor : IPB
tentang
kebebasan
diskriminasi
perempuan
dan
dan kurang
Ibrahim,
Wanita,Gender Jonny,
2006.
Dan
Teori
memperhatikan tatanan kaedah lain yang
Metodologi
hidup di tengah masyarakat. Meskipun
Normatif. Bayumedia Publishing.
diakui
Surabaya.
masih ada budaya masyarakat
yang bias gender dengan pemarginalan terhadap perempuan ataupun stereotipe.
Penelitian
Dan Hukum
Humm, Maggie, 1995, “The Dictionary of Feminist
Theory”,
edisi
kedua,
Jurnal Prentice Hall. DAFTAR PUSTAKA
Budiardjo, Mariam, 1994, Demokrasi Di Indonesia, Jakarta : Gramedia.
Flew, Flew, 1984,
A Dictionary of
Philosophy, New York: Martin’s Press.
Nugroho,
Riant,
Strategi
KDRT menurut UU No. 23 Tahun 2004 (Rr. Rina Antasari)
2008,
Gender
Pengarusutamaannya
Dan Di
| 185
Indonesia,
Pustaka
Belajar
:
Yogyakarta. Kementrian
Negara
Pemberdayaan Perempuan RI.
(Ed.),
Pembangunan,
Yogyakarta
:
Pustaka Pelajar
The
Dictionary
of
University Press. Scott,
Manusia: Praktek
2008,
Sejarah, dalam
Hak Teori,
Asasi dan
Pergaulan
Internasional, Terjemahan oleh A.
Partners for Law in Development, United Development
Women, 2004,
1995,
Philosophy, Cambridge : Cambridge Davidson,
Mosse, Julia Cleves, 2007, Gender Dan
Nation
Robert Cambriedge
Bahan Informasi Gender Modul 1. 2001, Kantor
Audi,
Fund
for
Mengembalikan
Hak-Hak Perempuan, New Delhi:
Hadyana Pudjaatmaka, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti. Gerungan, W.A., 1991, Psikologi Sosia, Bandung : Eresco
Partner for Law in Dvelopment Saraswati, Rika, 2006, Perempuan Dan Penyelesaian
Kekerasan
Dalam
Rumah Tangga.. Bandung : Citra
Internet : http//www.tempo.com. Diakses 20 Januari 2013
Adhitya Bakti
186 |
MUWÂZÂH, Volume 5, Nomor 2, Desember 2013
