Vol. X No. 1 1982
Bulletin Penelitian Kesehatan Health Studies in Indonesia
KEEUTUHAN DAN PEMANFAATAN DANA PEMELIHARAAN KESEHATAN OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENSIUNAN DI TA197811 979 i
Oleh : L. Ratna Budiarso *)
J
ABSTRACT Household interviews were conducted in 19 78, to study the characteristics of health insurance policy holders and the utilization of health insurance service by civil servants and retired civil servants. The survey was done in three sample areas, i. e. the Metropolitan city of Jakarta, two regencies in East Java and two regencies in Bali. An analysis was done to study the utilization of the health insurance service. The demand for medical treatment among civil servants and retired civil servants was respectively 13.6 - 20.1 and 11.9 - 18.2 per 100 people monthly, and the monthly utilization of health insurance service amounted to 6.9 - I I. 1 and 6.7 - 11.5 per 100 people. Demands for hospital care and spectacles among civil servants and retired civil servants were respectively 3.0 - 3.3 and 2.2 - 2.6 per 100 people in 6 months period, and the utilization of health insurance was respectively 1.6 - 2.4 and 1.0 - 1.5per 100 people in the same period. The health insurance service could meet the need of health insurance policy holders in that respectively 59.0 % and 56.1 % of the demand for medical treatment among civil servants and retired civil servants were fulfilled by the health insurance service. 71.3 % of civil servants and 80.6 % of retired civil servants had made use of the health insurance service for their demand for hospital care, spectacles and hearing aid. PENDAHULUAN Asuransi Kesehatan (Askes), yang sekarang disebut Dana Pemeliharaan Kesehatan, adalah satu cara dalsm usaha pemeliharaan kcsehatan bagi Pegawai Negeri Sipil, (kecuali Pegawai Negeri Sipil Departemen Hankam) dan Penerima Pensiunan Sipil/ABRI beserta anggota keluarganya, guna memberikan bantuan untuk biaya pemeliharaan kesehatannya, sehingga tidak menjadi beban yang berat bagi mereka. Dana dikumpulkan dari iuran wajib Pegawai Negeri sebesar 2 % dari gajinya dan Penerima Pensiunan sebesar 5 % dari Pokok Pensiun yang dipensiunkan sebelum tanggal 1 Januari 1977, dan 2 % penghasilan dari Penerima Pensiun yang dipensiunkan sejak tanggal 1 Januari 1977 (Keppres No. 8 tahun 1977). Untuk meningkatkan pelayanannya, Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan
*) Pusat Penelitian Ekologi Kesehatan Badan Litbang-
kes, Depkes.
Pusat pada 1978 bekerja sama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, telah menyelenggarakan penelitian untuk mengevaluasi pola pemanfaatan pelayanan asuransi kesehatan di beberapa daerah yang dipilih sebagai sampel, ialah di DKI Jakarta, Kabupaten Nganjuk dan Kediri di Jawa Timur, Kabupaten Jembrana dan Badung di ~ a l i . ' ) Dalam laporan dari hasil survai pada tahun 1978 telah disajikan antara lain data mengenai peserta dana pemeliharaan kesehatan yang pernah memanfaatkan dana tersebut sejak ia menjadi peserta, di mana didapati 83,l % Pegawai Negeri Sipil dan 63,3 % Pensiunan yang pernah memanfaatkan untuk keperluan memperoleh pelayanan kesehatan. Bila diperinci menurut daerah survai didapati angka yang pernah memanfaatkan pelayanan dank pemeliharaan kesehatan di Nganjuk-Kediri (Jawa Timur) sebanyak 9 1,3 % dan peserta di Denpasar-Jembrana (Bali) 8 3 5 % dan di DKI Jakarta 75,9 %.' ) Hal ini memberikan garnbaran bahwa sebagian besar kebutuhan akan pelayanan kesehatan dari peserta dana pemeliharaan kesehatan bagi
L. RATNA BUDIARSO
mengenai sifat-sifat rumah tangga, pemilikan dan pemanfaatan KTP. Di samping itb kepada masing-masing keluarga ditanyakan berapa kali berobat jalan dalam 1 bulan terakhir dan apakah menggunakan KTP. Dan juga ditanyakan apakah ada di antara anggota keluarga yang dirawat di rumah sakit, membeli kacamata atau alat penolong pendengaran dalam 6 bulan terakhir, dan apakah menggunakan KTP.
Pegawai Negeri Sipil dan Pensiunan telah dilayani. Berikut ini dibahas kebutuhan pelayanan medis dan pemanfaatan pelayanan dana pemeliharaan kesehatan, dari Pegawai Negeri Sipil dan Pensiunan dalarn batas waktu tertentu; keb u t ~ . , a nakan pelayanan medis untuk berobat jalan dalam kurun waktu 1 bulan, dan untuk perawatan di rumah sakit, membeli kacamata atau alat penolong pendengaran (hearing aid) dalam kurun waktu 6 bulan.
HASIL
BAHAN DAN CARA
Pada survai ini telah dikunjungi 3.218 keluarga Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 749 keluarga Penerima Pensiun (PP); di antaranya 2.985 (92,8 %) keluarga PNS dan 610 (81,4 %) keluarga PP yang telah memiliki kartu tanda peserta (KTP) dana pemeliharaan kesehatan, di mana didapati bahwa angka yang belum memiliki KTP pada golongan PP adalah lebih besar dari~ a d golongan a PNS (p
Pengumpulan data dilaksanakan dengan mengadakan survai dari suatu sampel Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Penerirna Pensiun (PP) yang telah dipilih secara random dari daftar PNS dan PP. Survai dilakukan pada akhir tahun 1978 di DKI Jakarta, Kabupaten Nganjuk dan Kediri (Jawa Timur), Kabupaten Jembrana dan Badung (Bali) di mana belum diadakan reorganisasi dalam pelayanan Askes. Data dikumpulkan oleh pewawancara yang terdiri dari tenaga penillk kesehatan, sosiolog dan mahasiswa fakdtas kedokteran.
Angka pengobatan jalan antara PNS dan PP di DKI Jakarta ialah 20,l dan 18,2 per 100 anggota keluarga yang menjadi tanggungan dana pemeliharaan kesehatan; adalah lebih tinggi (p < 0,Ol) daripada di Jawa Timur dan Bali (Tabel 2). Di antara mereka yang berobat jalan, persentasi yang menggunakan KTP di DM Jakarta
Wawancara dilakukan dengan responden PNS dan PP, di rumahnya masing-masing. Sebagai alat pengumpul data, digunakan kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan
Tabel 1.
Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Penerima Pensiun (PP) yang merniliki kartu tanda pengenal (KTP)
Pegawai Negeri Sipil
D a e r a h Jurnlah
D K I Jakarta Jatim Bali
Penerima Pensiun
Merniliki
KTP
#
%
Jumlah
Merniliki
4k
KTP
Yo
KEBUTUHAN DAN PEMANFAATAN DANA PEMELIHARAAN KESEHATAN
ilmumnya adalah lebih rendah daripada di dua daerah lainnya, baik pada golongan PNS (6,9 per 100 anggota keluarga) maupun PP (8,4 per 100 anggota keluarga). Angka perawatan di rumah sakit, membeli kacamata atau alat penolong pendengaran dalam 6 bulan terakhir, pada golongan PNS adalah 3,O-3,3 per 100 anggota keluarga dan pada golongan PP 2,2-2,6 per 100 anggota keluarga dengan perbedaan yang tidak bermakna (Tabe1 2). Tabel 2.
Penggunaan KTP untuk perawatan di rumah sakit, membeli kacamata atau alat penolong pendengaran, di DKI Jakarta pada golongan PNS 1,6 per 100 anggota keluarga adalah lebih rendah (p 0,05) daripada di daerah lainnya, Jawa Tirnur 2,4 % dan Bali 2,3 %. Tetapi pada golongan PP, persentasi penggunaan KTP, di DKI Jakarta 1,O % tidak menunjukkan perbedaan yang bermakna bila dibandingkan dengan di Jawa Timur 1,5 % dan Bali 1 ,l % (Tabel 2).
<
Angka pengobatan dan perawatan dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Penerima Pensiun (PP) serta penggunaan kartu tanda peserta (KTP) dana pemeliharaan kesehatan
-
Keterangan
D K I Jakarta
.lath
Pegawai Negeri S i p i l Jumlah anggota keiuarga tanggungan dana pemeliharaan kesehatan Berobat jalan d d a m 1 bulan
-
per 1 0 0 anggota keluarga
- dengan K T P per 1 0 0 anggota keluarga
Perawatan, beli kacamata/alat penolong pendengaran
-
per 1 0 0 anggota keluarga
-
dengan KTP per 1 0 0 anggota keluarga
Panerima Penslun Jumlah anggota keluarga tanggungan dana pemeliharaan kesehatan Berobat Jalan dalam 1 bulan
-
per 1 0 0 anggota keluarga
-
dengan K T P per 1 0 0 anggota keluarga
Perawatan, bell kecamata/alet panolong pendengaran
-
per 1 0 0 anggota keluerga
-
dengan KTP per 1 0 0 anggota keluarga
8.4%
11,5%
Ball
L. RATNA BUDIARSO
Tabel 3.
Penggunaan KTP oleh keluarga PNS dan PP dalarn 6 bulan terakhir. Pegawai Negeri Sipil
Dwrah Jumlah
D K I Jakarta
Menggunakan
Penerima Pensiun %*
Jumlah
Menggunakan
%*
1096
640
58,4
238
105
44.1
Jatip
907
672
74,l
193
120
62,2
Bali
972
753
77,5
173
104
60.1
2975
2065
69,4
604
329
54,5
Jumlah seluruh
Jumlah peserta dana yang pernah menggunakan KTP dalam 6 bulan terakhir --
X 100%
Jumlahgeserta dana
Tabel 4.
Penggunaan KTP untuk pengobatan jalan dalarn 1 bulan terakhir, rnenurut golongan pegawai Pegawai Negeri Sipil
Penerlma Pensiun
Golongan -Berobat
Dengan K T P
%'
493
59 ,O
Berobat
Dengan KTP
%*
Jumlah seluruhnya
835
Jumlah berobat jalan dengan KTP dalam 1 bulan terakhir
107
60
56.1
X 100%
Jumlah berobat jalah dalam 1 bulan terakhir
Peserta dana pemeliharaan kesehatan di DKI Jakarta yang pernah memanfaatkan dana tersebut dalam 6 bulan terakhir, adalah kurang dibandingkan dengan di dua daerah lainnya (Tabe1 3). Pemanfaatn dana menurut golongan pegawai atau pensiunan, secara umum didapati persentasi penggunaan KTP pada golongan I1 cenderung lebih tinggi daripada golongan I dan III/IV (Tabe1 4). Bila ditinjau secara terpisah pada kelompok PNS, didapati persentasipenggunaan KTP pada golongan I adalah lebih rendah daripada golongan 11, I11 dan I V (p << 0,Ol). Pada ke-
lompok pensiunan walaupun terlihat perbedaan persentasi penggunaan KTP, tetapi perbedaan tersebut tidak bermakna. Di antara yang dirawat di rumah sakit, membeli kacamata atau alat penolong pendengaran dalam 6 bulan terakhir, pada PNS golongan I11 dan IV didapati persentasi penggunaan KTP yang rendah dibandingkan dengan golongan I dan I1 (p <0,05), sebaliknya pada PP golongan I didapati persentasi penggunaan KTP yang rendah dibandingkan dengan golongan 11, I11 dan IV,namun perbedaan ini tidak bermakna (p > 0,05) (Tabel 5).
KEBUTUHAN DAN PEMANFAATAN DANA PEMELIHARAAN KESEHATAN
Tabel 5.
Penggunaan KTP untuk perawatan di rurnah sakit, rnernbeli kacarnata atau alat penolong pendengaran dalarn 6 bulan terakhir, rnenurut golongan pegawai. Pegawai Negeri Sipil
Penerima Pensiun
Golongan Berobat
Dengan K T P
%*
275
196
71,3
Jumlah seluruhnya
Berobat
Dengan K T P
%*
29
36
80.6
Jumlah yang dirawat, membeli kacamata atau alat penolong pendengaran dengan KTP
X 100%
Jumlah yang dirawat, membeli kacamata atau alat penolong pendengaran
Tabel 6.
PNS dan PP yang belurn pernah rnernanfaatkan KTP dalarn 6 bulan terakhir rnenurut golongan. Pegawai Negeri Sipil
Golongan
Jumlah
Tak pernah
Penerima Pensiun %
Jumlah
memanfaatkan
Jumlah seluruh
2924
899
Pegawai Negeri Sipil yang belum pernah memanfaatkan dana dalarn 6 bulan terakhir adalah 30,8 %, dan Penerima Pensiun 44,5 %. Persentasi yang tinggi terutama pada golongan 111 dan IV dan PP golongan I (Tabel 6).
DISKUSI Keluarga Penerima Pensiun sebagian besar terdiri dari golongan lanjut usia, maka diperkirakan akan lebih banyak membutuhkan pelayanan kesehatan, karena angka kesakitan (morbiditas) pada golongan lanjut usia (2.53 %) lebih tinggi daripada golongan usia muda (10,O %) 2).
Tak pernah
%
memanfaatkan
30,8
455
203
44,5
Namun pada penelitian ini angka pengobatan dan perawatan tidak menunjukkan perbedaan antara keluarga PNS dan PP. Hal ini mungkin disebabkan oleh tinpginya angka kesakitan dari anak-anak Balita dari keluarga PNS, yang sebagian besar terdiri dari keluarga pasangan muda. DKI Jakarta mempunyai angka pengobatan jalan yang jauh lebih tinggi dibandingkan di Jawa Timur dan Bali, baik pada keluarga PNS maupun PP. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan kesadaran akan penyakit (perceiveness) dan kebutuhan (demand) akan pengobatan, yang banyak dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, tetapi persentasi penggunaan KTP untuk pengobatan jalan di DKI Jakarta adalah jauh lebih rendah daripada di Jawa Ti-
L RATNA BUDIARSO
mur dan Bali; dan tidak terlihat adanya penggunaan KTP yang berlebihan. Demikian pun dengan pemanfaatan KTP untuk perawatan, membeli kacamata atau alat penolong pendengaran. Penggunaan KTP untuk berobat jalan di DKI Jakarta adalah 3,8 kali per KTP/tahun pada 1978, sedangkan dari laporan pemellharaan kesehatan Pegawai Negeri Sipil tahun 19791 n~)' 1980 tercatat 4,6 kali per ~ ~ ~ / t a h u yang berarti bahwa setelah reorganisasi terlihat adanya kenaikan dalam pemanfaatan KTP di DKI Jakarta. Penggunaan KTP untuk pengobatan jalan tidak menunjukkan perbedaan bermakna antara golongan I, I1 dan 111-TV, kecuali pada kelompok PNS golongan I yang pemanfaatannya rendah. Penggunaan KTP dalam 6 bulan terakhir oleh PNS golongan IIIIIV dan PP terbatas pada 46,8 - 66,5 % keluarga tertentu saja, sedangkan pada PNS golongan I dan TI terlihat bahwa pemanfaatan dana lebih merata, meliputi 71,2 72,7 % keluarga. Alasan utama yang diajukan oleh mereka yang tidak pernah menggunakan KTP, pada PNS ialah karena mampu bayar sendiri (32,8%), dan pada PP ialah karena kurang tahu cara pemanfaatan KTP (29,8 %).
KESIMPULAN Sebagian besar kebutuhan pelayanan kesehatan dalam pengobatan jalan telah tercakup oleh sistem dana pemeliharaan kesehatan (59,O % PNS dan 56,l %PP). Terutama dalam hal perawatan, membeli kacamata atau alat penolong pendengaran, terlihat pemanfaatan dana yang jauh lebih tinggi (7 1,3 % PNS dan 80,6 % PP).
Pada tahun 1978 telah dikumpulkan data kebutuhan pelayanan medis dan pemanfaatan dana pemeliharaan kesehatan oleh Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun di 3 daerah. Telah dibahas kebutuhan pelayanan medis dan pemanfaatan dana pemeliharaan kesehatan oleh Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun, untuk berobat jalan, perawatan, membeli kacamata dan alat penolong pendengaran.
UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih disampalkan kepada Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan, yang telah mengizinkan kami' untuk mehggunakan hasil penelitiannya sebagai bahan untuk penulisan naskall ini.
KEPUSTAKA AN 1. Kawengian, B.A. dan kawan-kawan : Pola Pemanfaatan Pelayanan Asuransi serta Determinan. Determinannya di beberapa daerah Indonesia, 1979. 2. Budiarso, L. Ratna dan kawan-kawan : La-
poran Survai Kesehatan Rumah Tangga, 1980. 3. Data dalam rangka penyusunan rencana program Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan tahun 198211983 ; Tabel 11. 8.3.
