SKRIPSI
KEDUDUKAN TENAGA HONORER SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA DI PROVINSI BALI
NI PUTU MANIK MAS WIDIASIH 1203005044
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2016
i
KEDUDUKAN TENAGA HONORER SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA DI PROVINSI BALI
Skripsi ini dibuat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Udayana
NI PUTU MANIK MAS WIDIASIH 1203005044
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2016
ii
iii
iv
KATA PENGANTAR Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas Asung Kertha Wara Nugraha-Nya saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “KEDUDUKAN TENAGA HONORER SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA DI PROVINSI BALI” tepat pada waktunya. Skripsi ini diajukan sebagai persyaratan kelulusan dalam rangka menyelesaikan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Udayana. Saya sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan yang saya telah lewati dan tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Melalui kesempatan ini, maka saya mengucapkan terima kasih yang sebesarbesarnya atas segala bantuan, petunjuk-petunjuk dari berbagai pihak serta bantuan materiil dan non materiil yang begitu besar. Oleh karena itu saya sebagai penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat : 1. Bapak Prof. Dr. I Made Arya Utama, SH., MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana. 2. Bapak Dr. Gde Made Swardhana, SH., MH, Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Udayana. 3. Ibu Dr. Ni Ketut Sri Utari SH., MH, Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Udayana. 4. Bapak Dr. I Gede Yusa, SH.,MH, Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Udayana.
v
5. Bapak I Ketut Suardita, SH., MH, Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, saran, dukungan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 6.
Bapak Dr. I Nyoman Suyatna, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang dengan kebijaksanaannya telah banyak menyediakan waktu untuk memberikan saya bimbingan, petunjuk dan saran demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.
7. Ibu Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati, SH., M.Kn., LLM., Dosen Pembimbing II dalam penyusunan skripsi ini, yang telah meluangkan banyak waktu dan telah dengan sabar memberi arahan, bimbingan, dukungan, masukan dan saran serta petunjuk yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 8. Bapak I Gede Artha, S.H., M.H Dosen Pembimbing Akademik penulis yang senantiasa mengarahkan dan membimbing penulis selama duduk di bangku perkuliahan. 9.
Seluruh Dosen Pengajar, khususnya Dosen Bidang Hukum Administrasi Negara, di Fakultas Hukum Universitas Udayana yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan serta wawasan yang luas selama saya mengikuti kuliah di Fakultas Hukum Universitas Udayana.
10. Seluruh Staff Administrasi dan Pegawai di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Udayana yang telah memberikan bantuan selama duduk di bangku perkuliahan. vi
11. Dewan Penguji Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk menguji skripsi ini. 12. Kepada kedua orang tua saya, I Made Karmana dan Ni Putu Nartini yang tiada henti-hentinya mendoakan, selalu setia menemani serta memberikan dukungan materiil maupun non-materiil yang tak terhingga kepada saya. Tidak lupa pula saya mengucapkan terima kasih kepada Ni Made Ari Purnamaningsih, adik saya tersayang yang telah memberikan dukungan dan doa dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 13. Wanita-wanita tangguh seperjuangan penulis, Ni Made Ayu Purwati, Suartami Dewi, Ari Astuti, Ema Wulandari, dan Pramitha Asti yang selalu mendukung hingga membantu penulis dalam mencari data dan berjuang bersama dari awal perkuliahan sampai dengan saat ini. 14. Teman-teman seperjuangan penulis, Kevin Saputra Ryadi, Bayu Putra Pemayun, Ari Dwiyatmika, Putri Purnama Santhi, Aris,, Lepok, Dedek, Dewi Lestari, Maria, Nanda, Gek In, Yeyen, Ayu Purnama, Alit, Ayu Dwilaksmi, Intan, Ayu Purnama, Sulbianti, serta rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas Udayana Angkatan 2012 yang telah menemani mulai dari awal kuliah hingga menyelesaikan jenjang pendidikan sarjana ini. 15. Teman-teman KKN PPM UNUD XI Tahun 2015 (Desa Pangsan) : Jung Istri Apsari, Anak Agung Mitha, Irma Juliantari, dan Dhama Kusuma yang selalu memberi dukungan kepada penulis. 16. Kepada keluarga besar Udayana Moot Court Community (UMCC) yang senantiasa memberikan pengalaman berharga dan semangat kepada penulis
vii
untuk menyelesaikan skripsi ini, terutama fungsionaris tahun kepengurusan 2013-2014 dan teman-teman seperjuangan di delegasi Piala Mutiara Djoko Sutono VIII. 17. Para Informan yang telah banyak memberikan bantuan berupa informasi dan keterangan yang diperlukan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini. 18. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam skripsi ini dan jauh dari kata sempurna, untuk itu penulissangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pembaca dan bagi kemajuan ilmu hukum. Denpasar, Juni 2016
Penulis
viii
ix
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL …………………………………………………..……. i HALAMAN PERSYARATAN GELAR SARJANA HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING
………………… ii
………………………… iii
KATA PENGANTAR ……………………………………………………… iv SURAT PERNYATAAN KEASLIAN…………………………………….. viii DAFTAR ISI ABSTRAK
………………………………………………………… ix ………………………………………………………………… xii
ABSTRACT ………………………………………………………………… xiii
BAB I
PENDAHULUAN
............................................................. 1
1.1
Latar Belakang
………………………………………………… 1
1.2
Rumusan Masalah
………………………………………………… 6
1.3
Ruang Lingkup Masalah
1.4
Tujuan Penelitian
1.5
1.6
………………………………………… 6
………………………………………………… 7 ………………………………………… 7
1.4.1
Tujuan umum
1.4.2
Tujuan khusus ………………………………………................ 7
Manfaat Penelitian
………………………………………………… 7
1.5.1
Manfaat teoritis
………………………………………… 8
1.5.2
Manfaat praktis
………………………………………… 8
Landasan Teoritis
………………………………………………… 8
1.6.1
Teori Negara Hukum ………………………………………… 8
1.6.2
Teori Kewenangan
………………………………………… 11 x
1.7
………………………………… 12
1.6.3
Teori Penjenjangan Norma
1.6.4
Asas Desentralisasi
1.6.5
Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ………………….14
Metode Penelitian
………………………………………… 13
………………………………………………… 16
1.7.1
Jenis Penelitian
………………………………………… 16
1.7.2
Jenis Pendekatan
………………………………………… 17
1.7.3
Sumber Data ………………………………………………… 17
BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG TENAGA HONORER .. 22
2.1
Pengertian Tenaga Honorer ………………………………………… 22
2.2
Dasar Pengangkatan Tenaga Honorer
………………………... 26
2.3
Hak dan Kewajiban Tenaga Honorer
…………………...…… 28
2.4
2.3.1
Hak Tenaga Honorer ………….........................…………….. 28
2.3.2
Kewajiban Tenaga Honorer ………………....……………… 30
Mekanisme Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ……....………................................................... 32
BAB III
KEDUDUKAN TENAGA HONORER SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA DI PROVINSI BALI
3.1
……………………….. 41
…………………………......... 41
Pengaturan Tenaga Honorer
xi
3.2
Kedudukan Tenaga Honorer Sebelum Berlakunya Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ….............. 45
3.3
Kedudukan Tenaga Honorer Setelah Berlakunya Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ................... 49
BAB IV
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH TERHADAP TENAGA HONORER.............. 53
4.1
Penyelesaian Masalah Dan Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Honorer Oleh Pemerintah Daerah …………………….... 53
4.2
Pengaturan Tentang Penyelesaian Sengketa Tenaga Honorer …. 59
BAB V
PENUTUP
..................................................................... 67
…………………………………………………..... 67
5.1
Kesimpulan
5.2
Saran-saran .............……………………………………………... 68
DAFTAR PUSTAKA
.................................................................... 68
DATA INFORMAN RINGKASAN SKRIPSI
xii
ABSTRAK KEDUDUKAN TENAGA HONORER SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA DI PROVINSI BALI
Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara di Provinsi Bali memberikan pengaruh terhadap kedudukan tenaga honorer. Dalam ketentuan Undang-Undang kedudukan tenaga honorer ini dihapus dan digantikan dengan istilah baru yaitu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.Hal ini dikarenakan kini hanya ada dua jenis pegawai aparatur sipil Negara yaitu terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Walaupun tenaga honorer secara kedudukan hampir sama dengan PPPK akan tetapi tidak secara otomatis keberadaan tenaga honorer tersebut dapat berubah menjadi PPPK. Permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimanakah kedudukan tenaga honorer sebelum dan sesudah diberlakukannya UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, serta mengenai tanggung jawab pemerintah daerah terhadap tenaga honorer yang tidak dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimanakah kedudukan tenaga honorer sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan mengenai tanggung jawab pemerintah daerah terhadap tenaga honorer yang tidak dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Metode penelitian yang digunakan adalah berupa penelitian hukum empiris yang didasarkan pada data primer dan sekunder yang diperoleh dari kepustakaan dan penelitian di lapangan. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah dari penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah tenaga honorer yang tidak dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil tetap berkedudukan sebagai tenaga honorer sampai batas waktu pengabdiannya berakhir kepada daerah/ instansi tempat mereka bekerja selama belum ada peraturan baru yang mengaturnya. Saran yang dapat diberikan adalah pemerintah diharapkan tidak melakukan pengangkatan tenaga honorer lagi sesuai dengan amanat Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pemerintah daerah hendaknya memenuhi tanggungjawabnya secara preventif terhadap tenaga honorer yang tidak dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Kata kunci : Kedudukan, tenaga honorer, tanggung jawab
xiii
ABSTRACT STATUS OF POWER HONORARY AFTER APPLICABILITY OF LAW NO.5 OF 2014 CONCERNING THE STATE CIVIL APPARATUS IN BALI The enactment of Law No. 5 of 2014 concerning the State Civil Apparatus in Bali to give effect to the position of temporary employees. In provisions of Law honorary position is removed and replaced with a new term namely the Government Employees Working Agreement. This is because now there are only two types of civil servants the State apparatus is composed of civil servants and government employees with a work contract. Although the position of honorary workers are almost the same as first aid but not automatically the existence of temporary employees can be turned into a first-aid kit. The problem in this paper is how the position of temporary employees before and after the enactment of Law No. 5 of 2014 On the State Civil Apparatus, as well as on the responsibility of local governments on temporary employees who can not be appointed as candidates for Civil Servants. This research is important to know how the position of temporary employees before and after the enactment of Law No. 5 of 2014 concerning the State Civil Apparatus and on the responsibility of local governments on temporary employees who can not be appointed as candidates for Civil Servants. The method used is in the form of empirical legal research based on primary and secondary data obtained from the literature and research in the field. The results obtained from this study is from the application of Law No. 5 of 2014 on the Reform of Civil State are honorary workers who can not be appointed as candidate for Civil Servants still serves as honorary until the deadline devotion ends to the area / institution where they work as long as there has been no new regulations that govern them. Advice can be given is that the government is not expected to conduct the appointment of temporary employees again in accordance with the mandate of Article 8 of Government Regulation No. 48 Year 2005 concerning the appointment of Power Honorary Being a candidate for Civil Servants and Local governments must fulfill their responsibility in a preventive against temporary employees who can not be appointed as Candidate Government employees. Keywords: Position, honorary, responsibility
xiv
