1 KEDUDUKAN DPD RI DALAM PROSES LEGISLASI PERSPEKTIF PRINSIP KEADILAN DAN PRINSIP PERSAMAAN DALAM AL-QUR AN SKRIPSI DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI AH ...
KEDUDUKAN DPD RI DALAM PROSES LEGISLASI PERSPEKTIF PRINSIP KEADILAN DAN PRINSIP PERSAMAAN DALAM AL-QUR’AN
SKRIPSI DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM OLEH: SITI AMIATI NIM.13370057 PEMBIMBING: Dr. AHMAD YANI ANSHORI, M.Ag. NIP. 19731105 199603 1 002 HUKUM TATA NEGARA ISLAM (SIYASAH SYAR’IYAH) FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2017
ABSTRAK Munculnya Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mengakibatkan perubahan di sistem ketatanegaraan Republik Indonesia menjadi 2 (dua) kamar yang biasa disebut dengan sistem bikameral. Hadirnya DPD RI untuk mempertegas dalam sistem pembagian kekuasaan yang disebut dengan Trias Politica yang mana telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta dilatarbelakangi oleh tuntutan demokrasi untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat di daerah dan memperluas serta meningkatkan partisipasi daerah dalam kancah nasional. Akan tetapi kenyataannya kewenangan DPD RI khususnya dibidang legislasi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia seolah-olah dibatasi dengan hadirnya UndangUndang Nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan pemaparan diatas tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sekaligus memahami kedudukan DPD RI dalam proses legislasi di Indonesia ditinjau dari prinsip keadilan dan prinsip persamaan dalam Al-Qur‟an, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research), yang bersifat deskriptif-analisis, dengan teknik pengumpulan data primer, sekunder, dan tersier.Untuk menganalisis data penyususn menggunakan analisis kualitatif dengan metode induktif, serta pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis dan normatif. Yuridis terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku, sedangkan normatif terhadap prinsip keadilan dan prinsip persamaan dalam Al-Qur‟an. Setelah dilakukan analisis, ditemukan bahwa kedudukan DPD RI dalam praktek legislasi bertentangan dengan prinsip keadilan dan prinsip persamaan dalam Al-Qur‟an. Sebab, jika dilihat dari aspek keanggotaan, fungsi, dan wewenang DPD yang telah diatur dalam Undang-Undang belumlah sesuai dengan prinsip keadilan dan prinsip persamaan dalam Al-Qur‟an. Oleh sebab itu, DPD belumlah cukup dapat mempersentasikan kepentingan daerah sebagaimana mestinya, sehingga begitu sulit untuk mewujudkan kesejahteraan umat.
Kata Kunci: DPD, sistem ketatanegaraan, sistem bikameral, trias politika, legislasi
ii
SURAT
PE
RNYA.I..\.\N KET\SLIAN SKRIPSI
Yar-rg bertanclatangan cli ban'ah
ini:
Nama
: Siti Anriiiti
NIM
: 1ji700-i7
Jumsan
:
Fakultas
: Svari'ah dan Hukun-r
Judul
Skripsi
Sivusuh, I-lrrkLrur
-fata
Negara
: KEDUDUKAN DPD RI DALAM PROSES LEGISLASI PEI{SPEKTIF PRlNSIP KEADILAN
I
P
DAN
PRINSIP
ERSAMAAN DALAM AL-QUR'AN
Metreraugkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya
ini
adalah hasil
kalya atau lapolan penclitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi clari
hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini
clan
disebutkar-r dalar-r-r acuan chfiar pr-rstaka.
Demikian surat pcrnyataan ini saya buat dengan sebenar-benamya. Yogyakarta, 17 Februari 2017
Siti Amiati
NrM. t33700s1
lil
SU
R.\'f
PE
Yang berlanda tanqan rlibari'ah
RNYATAAN BERJILBAB
ir-ri
:
Nama
: Siti Arniat
NIM
: I 3370057
Jurusan
: Si1,'asah ,' I-lukunr Tata Ncqara
Fakultas
: Syari'ah dan FIukum
Dcngan
ini
nrcnyatakan bahu,a pas
tbto yang
diserahkan dalam dattar
nlunaqosyah tersebut bcnar-bcnar pas fbto saya, dan saya berani mcnan-9gung resiko dari pas fbto tersebut. Jika cli ken-rudian hari terdapat suatu hal, saya tidak akan menyalahkar.r pihak fakultas Syari'ah clan Hukum
UIN
Sunan Kalijaga.
t: Yogyakarla, 17 Februari 2011 Yang menyatakan
Siti Amiati
NrM.
iv
13370051
SURAT IERSJITLjJ tlAN SKRI PSI
Hal
: Skripsi Sauclala Siti Amiati
Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan llukum
UIN SunanKalijaga Yogyakarta Di Yogyakirrta
;ls s al omu' al u i kum
lli'.
ll'' b.
Setelah rrembaca. merreliti. memberikan petr-u!uk clan rnengoreksi :;erta