KECAMATAN tempeh

Rencana Strategis Kecamatan Tempeh 2015 - 2019

RENCANA STRATEGIS ( RenstRa )

KECAMATAN tempeh 2015 - 2019

KECAMATAN TEMPEH KABUPATEN LUMAJANG 2013 32


KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT., karena berkat karunia-Nya, Rencana Strategis Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019 telah dapat diselesaikan. Renstra ini secara garis besar mengupas tentang visi, misi, tujuan strategis, serta, sasaran dan target strategis dari Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang. Selain itu, juga dibahas tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan indikatif yang terhubung langsung dengan tujuan strategis yang ingin dicapai. Dengan segala keterbatasan, perumusan dokumen Renstra ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak dan lembaga yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu di sini. Kami menyadari, Renstra ini masih banyak kekurangannya, namun demikian, kami berharap, dengan Renstra ini semua kebijakan, program dan kegiatan yang

kami susun

dapat mengarahkan semua kegiatan

pembangunan yang akan dilakukan oleh semua elemen. serta dapat mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati. Renstra ini juga diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi Kecamatan Tempeh

Kabupaten

Lumajang

maupun

bagi

pihak

lain

yang

memerlukannya.

Tempeh, 30 Nopember 2013 CAMAT TEMPEH

Drs. HARIYONO Pembina TK I 19610930 198303 1 009

33


DAFTAR ISI Hal i ii iii iv

Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Gambar Daftar Tabel BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Landasan Hukum C. Maksud dan Tujuan D. Sistematika Penulisan

1 1 6 7 9

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN TEMPEH A. Gambaran Umum Organisasi Kantor Kecamatan Tempeh B. Sarana dan Prasarana SKPD C. Susunan Kepegawaian D. Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Tempeh E. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

11

BAB III

11 20 22 23 25

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi B. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih C. Penentuan Isu – Isu Strategis

32 32 36 47

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN A. Visi dan Misi SKPD Kecamatan Tempeh B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah C. Strategi dan Kebijakan

59 59 65 78

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

86

PENUTUP

103

BAB VI

34


DAFTAR GAMBAR Hal

Gambar 2.1

: Bagan Struktur Organisasi Kecamatan

12

35


DAFTAR TABEL Hal

Tabel 2.1

: Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Tempeh tahun 2012

21

Tabel 2.2

: Susunan Kepegawaian Kantor Kecamatan Tempeh

22

Tabel 3.1

: Skor Kriteria Penentuan Isu – Isu Strategis

50

Tabel 3.2

: Nilai Skala Kriteria

51

Tabel 4.1

: Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

Tabel 4.2

: Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tabel 5.1

: Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja,

67 80

Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatir SKPD Kecamatan Tempeh

87

36


BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang Implementasi

kebijakan

otonomi

daerah

telah

mendorong

terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi. Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota. Pengaturan

penyelenggaraan

kecamatan

baik

dari

sisi

pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan

Peraturan

Pemerintah. Sebagai

perangkat

daerah, Camat

mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat.

Selain

itu

kecamatan

juga

akan

mengemban

penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan. Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota. Pertanggungjawaban Camat kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian

melalui bukan

berarti Camat

merupakan

bawahan langsung Sekretaris Daerah, karena secara struktural Camat berada langsung di bawah bupati/walikota. Camat juga berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja, namun tidak memiliki daerah dalam arti daerah kewenangan), melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan, khususnya tugas-tugas 37


atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban,

penegakan

penyelenggaraan

peraturan

pemerintahan

perundang-undangan, desa

dan/atau

pembinaan

kelurahan,

serta

pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan dan/atau instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan. Oleh karena itu, kedudukan camat berbeda dengan kepala

instansi

pemerintahan

lainnya

di

kecamatan,

karena

penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya di kecamatan harus berada dalam koordinasi Camat. Camat sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan asas desentralisasi. Kekhususan tersebut yaitu adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosio kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketenteraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka membangun integritas kesatuan wilayah. Dalam hal ini, fungsi utama camat selain mernberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah. Secara filosofis, kecamatan yang dipimpin oleh Camat perlu diperkuat dari aspek sarana prasarana, sistem administrasi, keuangan dan kewenangan

bidang

pemerintahan

dalam

upaya

penyelenggaraan

pemerintahan di kecamatan sebagai ciri pemerintahan kewilayahan yang memegang posisi strategis dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan

kabupaten/kota

yang

dipimpin

oleh

bupati/walikota.

Sehubungan dengan itu, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan dari 2 (dua) sumber yakni: pertama, bidang kewenangan dalam lingkup tugas umum pemerintahan; dan kedua, kewenangan bidang pemerintahan

38


yang dilimpahkan oleh bupati/walikota dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dengan

tugas

pokok

dan

fungsi

serta

kewenangan

yang

dilimpahkan, maka Camat dituntut lebih berperan secara optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, melalui program dan kegiatan dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Dalam sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus ditempuh oleh setiap instansi pemerintah dalam menjawab tuntutan lingkungan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya. Perencanaan strategis memiliki peran yang sangat pengting untuk menuntun instansi pemerintah dalam memberikan kontribusi bagi upaya mewujudkan cita – cita bangsa dan negara sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya,

dengan

mengoptimalkan

penggunaan

berbagai

sumberdaya yang dikuasakan penggunaannya kepadanya. Oleh karena itu, dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis menjadi kunci yang akan menunjukkan penjabaran kebijakan nasional dan pemerintah daerah melalui rencana – rencana yang sangat prioritas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Karena itu rencana – rencana dimaksud disertai dengan target yang harus dipenuhi dan dipertanggungjawabkan pencapaiannya, sehingga secara nyata kebijakan nasional dan daerah, pemerintah dapat diketahui pula pencapaiannya. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara akuntabel. Pada dasarnya, perencanaan strategis merupakan sebuah alat manajemen yang menentukan ke mana sebuah organisasi akan menuju dalam beberapa tahun ke depan, bagaimana cara menuju ke arah tersebut dan bagaimana cara kita mengentahui apakah kita telah atau

39


belum sampai ke arah tersebut. Perencanaan strategis merupakan suatu cara ungtuk memahami lingkungan, mendefinisikan tujuan – tujuan organisasi,

mengidentifikasi

berbagai

pilihan,

membuat

dan

mengimplementasikan keputusan, serta mengevaluasi kinerja saat ini. Terdapat berbagai pendekatan maupun model perencanaan strategis. Namun demikian, cara perencanaan strategis dibuat sangat tergantung antara lain dari kepemimpinan dalam organisasi, kompleksitas dari lingkungan

strategis

organisasi,

budaya

yang

berkembang

dalam

organisasi, dan keahlian para pembuat rencana. Berbeda dengan perencanaan klasik, yang lebih berupaya untuk mengoptimalkan hasil di masa mendatang dengan tren yang berkembang pada saat ini, perencanaan strategis mengupayakan peluang – peluang yang baru dan berbeda di masa mendatang. Berkaitan dengan hal tersebut, sebagai instansi pemerintah, Kecamatan Tempeh dalam menyusun rencana strategisnya mengikuti hal – hal sebagai berikut : 1.

Menentukan visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa rencana strategis merupakan keputusan mendasar yang dinyatakan secara garis besar sebagai acuan operasional kegiatan organisasi terutama dalam pencapaian tujuan akhir organisasi ;

2.

Mengenali

lingkungan

di

mana

organisasi

mengimplementasikan

interaksinya, terutama fungsi pelayanan yang wajib diselenggarakan oleh organisasi kepada masyarakat ; 3.

Melakukan berbagai analisis yang bermanfaat dalam positioning organisasi dalam percaturan memperebutkan kepercayaan masyarakat;

4.

Mempersiapkan semua faktor penunjang yang diperlukan terutama dalam mencapai keberhasilan operasional organisasi ;

5.

Menciptakan sistem umpan balik untuk mengetahui efektivitas pencapaian implementasi rencana strategis.

Dengan demikian secara garis besar perencanaan strategis yang dilakukan di Kecamatan Tempeh dimulai dari perumusan visi serta misi. Selanjutnya visi dan

40


misi dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran serta strategi, yaitu cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan dan program. Proses dan perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi tidak terlepas dari berbagai pertimbangan faktor – faktor lingkungan eksternal dan internal.

Merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting

dengan

memperhitungan

kekuatan

(strenghts), kelemahan

(weakness), peluang (opportunities), dan tantangan (threats) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi. Rencana strategis disusun untuk jangka waktu lima tahun, dan diimplementasikan ke dalam rencana kerja (Renja) tahunan. Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Peraturan Bupati Lumajang Lumajang Nomor 1 Tahun 2009 Penjabaran Tugas dan Fungsi Organisasi Kecamatan di Kabupaten

Lumajang, maka Rencana

Strategis Kecamatan Tempeh disusun sesuai dengan perkembangan kebutuhan. Landasan Hukum Landasan

hukum

penyusunan

Rencana

Strategis

Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang adalah : 1.

Landasan Idiil : Pancasila

2.

Landasan Konstitusional : UUD 1945

3.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;

41


4.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008;

8.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9.

Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 11. Peraturan Presiden RI nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

yang disempurnakan

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007.

42


13. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,

Tatacara

Penyusunan,

Pengendalian,

Dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2012-2032 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan. 16. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 01 Tahun 2009

tentang

Penjabaran Tugas dan Fungsi Organisasi Kecamatan di Kabupaten Lumajang. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Kecamatan Tempeh adalah : 1.

SKPD dapat menyiapkan perubahan secara proaktif yang bukan hanya sekedar bereaksi terhadap perubahan yang terjadi.

2.

SKPD dapat membangun strateginya sebagai bagian penting organisasi yang berorientasi hasil. Kapabilitas dan sumberdaya difokuskan secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan.

3.

Memungkinkan SKPD untuk memberikan komitmen pada aktifitas dan kegiatan di masa mendatang. Rencana strategis menggunakan informasi secara menyeluruh untuk kemudian menyiapkan analisis atas berbagai alternatif dan implikasi yang dapat diarahkan pada masa mendatang.

4.

Kepuasan pelanggang merupakan faktor penentu keberhasilan bagi setiap organisasi untuk dapat tetap diterima masyarakat. Oleh karena itu pemahaman

terhadap

siapa

pelanggan

dan

pihak

–

pihak

yang

berkepengtingan sangat diperlukan. Untuk itu pola – pola pelayanan yang perlu diselenggarakan harus disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. 5.

Implementasi Perencanaan Strategis akan dapat memfailitasi komunikasi dan partisipasi, mengkamodasi perbedaan kepentingan dan nilai, dan

43


mendorong proses pengambilan keputusan yang teratur serta keberhasilan pencapaian

tujuan

organisasi.

Dengan

demikian

organisasi

dapat

meningkatkan komunikasi baik vertikal maupun horisontal antar unit kerja. 6.

Berbagai sumber dapat dipergunakan melalui pengalokasian secara fokus pada prioritas – prioritas kunci.

7.

Peningkatan efektifitas dan efisiiansi dapat meningkatkan produktifitas organisasi.

8.

Fleksibilitas merupakan suatu kriteria yang sangat penting dalam rencana strategis walaupun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan jangka panjang. Penyesuaian terhadap perkembangan yang muncul dapat dilakukan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Capaian terhadap indikator kinerja dan mengkur kemajuaan capaian hasil tetap menjadi fokus utama dalam renstra.

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Tempeh adalah : 1.

untuk merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks ;

2.

untuk pengelolaan keberhasilan ;

3.

memberikan orientasi pada masa depan ;

4.

memberikan orientasi pada pelayanan prima ;

5.

meningkatkan komunikasi ;

6.

menjamin efektivitas penggunaan sumber – sumber organisasi ;

7.

meningkatkan produktivitas ;

8.

meningkatkan daya adaptif rencana – rencana yang teelah dibuat sesuai dengan perubahan lingkungan.

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Kecamatan Tempeh Tahun 2015 – 2019 disusun menurut sistematika sebagai berikut : BAB I

: PENDAHULUAN A.

Latar Belakang

44


B.

Landasan Hukum

C.

Maksud dan Tujuan

D. Sistematika Penulisan

BAB II

: GAMBARAN PELAYANAN SKPD KECAMATAN TEMPEH A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi B. Sarana dan Prasarana SKPD C. Susunan Kepegawaian D. Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Tempeh E. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III

: ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI A. Identifikasi

Permasalahan

Berdasarkan

Tugas

dan

Fungsi B. Telaahan Visi, Misi dan Program kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih C. Penentuan Isu-Isu Strategis. BAB IV

: VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN A. Visi dan Misi SKPD Kecamatan Tempeh B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah C. Strategi dan Kebijakan

BAB V

: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI

: PENUTUP

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN TEMPEH

A. Gambaran Umum Organisasi Kantor Kecamatan Tempeh

45


1.

Dasar Hukum Penetapan SKPD Kecamatan Tempeh adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Lumajang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan.

2.

Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, organisasi Kecamatan Tempeh terdiri dari : a. Camat ; b. Sekretaris Kecamatan, yang membawahi : 1. Sub Bagian Renbang ; 2. Sub Bagian Umum ; 3. Sub Bagian Keuangan. c.

Seksi Tata Pemerintahan ;

d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum ; e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ; f.Seksi Perekonomian dan Pembangunan ; g. Seksi Pelayanan Umum, dan h. Kelompok Jabatan Fungsional. Selanjutnya

Struktur

Organisasi

Kecamatan

Tempeh

adalah

sebagaimana digambarkan pada bagan berikut ini.

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan CAMAT

SEKRETARIAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

46


SUB BAGIAN RENBANG

SEKSI TATA PEMERINTAHAN

3.

SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

SUB BAGIAN UMUM

SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

SUB BAGIAN KEUANGAN

SEKSI PELAYANAN UMUM

Tugas Pokok dan Fungsi

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, maka selanjutnya tugas pokok dan fungsi organisasi kecamatan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lumajang nomor 01 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan di Kabupaten Lumajang. Camat Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundangundangan. Dalam melaksanakan tugasnya Camat berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Selanjutnya untuk melaksanakan tugas tersebut, Camat mempunyai fungsi : a. Pemimpin penyelenggaraan pemerintahan,pembangunan dan pembinaan

kehidupan

berdasarkan

pedoman

kemasyarakatan dan

kebijakan

di

kecamatan

serta

pelimpahan

kewenangan yang ditetapkan Bupati ; b. Pemimpin pelaksanaan fungsi kecamatan ;

47


c.

Pembantu Sekretaris Daerah dalam menyiapkan informasi mengenai wilayah kecamatan yang dibutuhkan dalam perumusan kebijakan bagi Kepala Daerah ;

d. Pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban masyarakat ; e. Penyelenggaraan pelayanan publik ; f.Pengkoordinasian pembangunan

kegiatan dan

penyelenggaraan

kehidupan

pemerintahan,

kemasyarakatan

di

wilayah

kecamatan ; g. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Bupati ; h. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Bupati. Sekretariat Sekretariat

mempunyai

tugas

membantu

Camat

dalam

menyelenggarakan urusan perencanaan, umum, keuangan dan memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Camat. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi : a. Perumusan

dan

penyusunan

rencana kegiatan

Sekretariat

Kecamatan ; b. Pemghimpunan rencana kegiatan seksi-seksi sebagai bahan rencana kegiatan kecamatan ; c.

Pelaksanaan

koordinasi

rencana

operasional

kegiatan

kecamatan; d. Pelaksanaan urusan kepegawaian ; e. Pelaksanaan urusan keuangan ; f.Pelaksanaan urusan perlengkapan dan keprotokolan ;

48


g. Pengkoordinasian

penerapan

ketatausahaan,

administrasi

keuangan dan kehumasan ; h. Penyajian informasi dan hubungan masyarakat ; i. Pengkoordinir laporan kegiatan pelaksanaan tugas seksi-seksi ; j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ; k. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja sekretariat ; l. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Camat ; m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Camat. Tugas-tugas kesekretariatan tersebut selanjutnya terbagi habis kepada 3 ( tiga ) Sub Bagian yang ada di Sekretariat, yaitu Sub Bagian Perencanaan dan Pengembangan, Sub Bagian Umum dan sub Bagian Keuangan.

Seksi – Seksi Seksi Tata Pemerintahan Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Tata Pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Seksi Tata Pemerintahan ; b. Pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Tata Pemerintahan ; c.

Fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama ;

d. Pengkoordinasian

UPT

/

Instansi

pemerintah

di

wilayah

kerjanya;

49


e. Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kades dan BPD ; f.Pelaksanaan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kades, Anggota dan Pimpinan BPD di wilayah kerjanya ; g. Pelaksanaan penilaian atas Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa ; h. Fasilitasi

penyelenggaraan

kerjasama

antar

desa

dan

penyelesaian perselisihan antar desa ; i. Fasilitasi penataan Desa / Kelurahan ; j. Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa ; k. Fasilitasi administrasi Desa / Kelurahan ; l. Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan m. Pelaksanaan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya ; n. Pemberian rekomendasi dan perijinan tertentu ; o. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Tata Pemerintahan ; p. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Camat ; q. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Seksi

Ketentraman

dan

Ketertiban

Umum

mempunyai

tugas

membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum. Untuk melaksanakana tugas dimaksud, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

50


a. Penyusunan

rencana

kegiatan

dan

program

kerja

Seksi

Ketentraman dan Ketertiban Umum ; b. Pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban umum ; c.

Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban serta kemasyarakatan, pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa ;

d. Pembinaan dan penataan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat ( LINMAS ), Pengawasan Perda, Keputusan Bupati, Aset Kabupaten, pengaturan PK5 dan pelaksanaan perundang-undangan di wilayah kerjanya ; e. Penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya ; f.Pengkoordinasian

penyusunan

bahan

pembinaan

/

fasilitasi

penataan pengamanan dan Perlindungan Masyarakat (LINMAS); g. Penghimpunan dan pengolahan data pembinaan / fasilitasi penataan pengamanan dan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) ; h. Pelaksanaan

monitoring,

evaluasi

dan

pelaporan

kegiatan

pembinaan / fasilitasi, penataan, pengamanan dan perlindungan masyarakat ; i. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Camat ; j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan,

51


pelaksanaan,

evaluasi

dan

pelaporan

urusan

Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa. Untuk

melaksanakan

tugas

sebagaimana

dimaksud,

Seksi

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi : a. Penyusunan

rencana

kegiatan

dan

program

kerja

Seksi

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ; b. Pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ; c.

Pelaksanaan pembinaan / pemantapan lembaga kemasyarakatan desa/ kelurahan ;

d. Fasilitasi penyelenggaraan Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar ; e. Pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita ; f.Pembinaan

dan

pengawasan

kegiatan

program

kesehatan

masyarakat ; g. Penyelenggaraan Keluarga Berencana ; h. Penanggulangan masalah sosial ; i. Pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi; j. Fasilitasi kegiatan organisasi sosial / kemasyarakatan dan LSM ; k. Pemantapan

struktur

perekonomian

masyarakat

desa

/

kelurahan; l. Peningkatan pendapatan masyarakat desa / kelurahan ; m. Pemantapan pola keterpaduan pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan ; n. Peningkatan partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desa / kelurahan ;

52


o. Pelaporan

pelaksanaan

tugas

dan

program

kerja

Seksi

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ; p. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada camat ; q. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Seksi Perekonomian dan Pembangunan Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Perekonomian dan Pembangunan. Untuk

melaksanakan

tugas

sebagaimana

dimaksud,

Seksi

Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi : a. Penyusunan

rencana

kegiatan

dan

program

kerja

Seksi

Perekonomian dan Pembangunan ; b. Pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang perekonomian dan pembangunan ; c.

Pelaksanaan prasarana

analisa desa,

potensi

sarana

desa,

prasarana

pembangunan ekonomi,

sarana

pendidikan,

kesehatan, pertanian, pengairan dan sosial lainnya ; d. Pengkoordinasian penyusunan bahan pembinaan / fasilitasi peningkatan

pemanfaatan

hasil-hasil

perekonomian

dan

pembangunan ; e. Pelaksanaan

pembinaan

peningkatan

pelaksanaan

pembangunan; f.Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan terhadap golongan ekonomi lemah / keluarga miskin ; g. Penganalisaan dan pengkoordinasian penyiapan sarana prasaran perekonomian dan pembangunan ;

53


h. Pengkoordinasian, penyiapan dan penyelenggaraan Musbangdes dan UDKP ; i. Penghimpunan

dan

pengolahan

data

perekonomian

dan

pembangunan ; j. Pelaporan

pelaksanaan

tugas

dan

program

kerja

seksi

Perekonomian dan Pembangunan ; k. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Camat ; l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Seksi Pelayanan Umum Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pelayanan umum. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi : a. Penyusunan

rencana

kegiatan

dan

program

kerja

Seksi

Pelayanan Umum ; b. Pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Pelayanan Umum ; c.

Pelaksanaan

pengelolaan

tata

laksana

pelayanan

umum,

pengumpulan dana analisa data indek kepuasan masyarakat, pemberian legalisasi, rekomendasi, perijinan, KTP, KK, Akta Kelahiran dan / atau Surat Kenal Lahir ; d. Pengkoordinasian

pemberian

legalisasi,

rekomendasi

dan

perijinan sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku ; e. Penyelenggaraan pengaturan dan evaluasi tata ruang dan prosedur tetap dalam rangka kepuasan masyarakat ;

54


f.Penyelenggaraan pembinaan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan ; g. Penyelenggaraan

pembinaan

sarana

dan

prasarana

fisik

pelayanan umum ; h. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program seksi Pelayanan Umum ; i. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Camat ; j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

B. Sarana dan Prasarana SKPD

Posisi Kecamatan Tempeh yang cukup strategis karena cukup dekat dengan ibukota kabupaten memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap

dinamika

masyarakat.

Dinamisnya

kehidupan

sosial

kemasyarakatan masyarakat Kecamatan Tempeh tersebut pada akhirnya juga membawa dampak pada semakin

meningkatnya pemenuhan

kebutuhan akan pelayanan. Pemerintahan dalam semua tingkatannya dibentuk pada dasarnya adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu untuk dapat dan mampu menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan yang lain serta memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih berkualitas, salah satu faktor yang cukup berpengaruh adalah keberadaan sarana dan prasarana yang tersedia secara memadai baik secara kuantitas maupun kualitas. Tabel berikut ini menggambarkan sarana dan prasarana yang di dimiliki Kantor Kecamatan Tempeh. Tabel 2.1 Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Tempeh Keadaan Tahun 2012

55


No. 1

I.

II.

Jenis

Jumlah

Ket.

2

3

4

Sarana 1. Meja kerja 2. Kursi kerja 3. Kursi untuk pertemuan 4. Meja / Kursi tamu 5. Lemari kerja 6. Komputer 7. Printer 8. Mesik Ketik 9. Kendaraan Roda 4 10. Kendaraan Roda 2 11. Pesawat Telepon 12. Mesin Fax 13. Perangkat Radio VHF 14. Mesin laminating Prasarana 1. Gedung Kantor 2. Pendopo Kecamatan 3. Ruang Pertemuan 4. Panti PKK 5. Musholla 6. Rumah dinas Camat

27 buah 30 buah 75 buah 2 set 13 buah 4 buah 2 buah 1 buah 1 buah 4 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 1 1 1 1 1

buah buah buah buah buah buah

Sumber data : Buku Inventaris Kecamatan Tempeh 2012

Ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugastugas pemerintahan maupun dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang semakin berkualitas sebenarnya masih dirasa belum memadai. Upaya yang dilakukan untuk mensiasati kondisi tersebut adalah dengan mengoptimalkan pemanfaatannya. C. Susunan Kepegawaian

Sumber daya manusia aparatur memiliki peran yang cukup dominan dalam pencapaian tujuan organisasi kecamatan. Oleh sebab itu, untuk dapat mencapai tujuan organisasi kecamatan secara efektif dan efisien

56


harus didukung dengan keberadaan pegawai yang cukup memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan serta pemberian pelayanan kepada masyarakat, sampai dengan akhir tahun 2012 Kantor Kecamatan Tempeh didukung oleh 20( dua puluh )

orang pegawai

sebagaimana dibambarkan dalam tabel berikut ini. Tabel 2.2 Susunan Kepegawaian Kantor Kecamatan Tempeh a.

b.

C

Status kepegawaian - Pewagai negeri sipil (PNS) - Tenaga Kontrak Latar belakang pendidikan - Magister (S2) - Sarjana (S1) - Sarjana Muda/Diploma III (D3) - Sarjana Muda/Diploma II (D2) - Sarjana Muda/Diploma I (D1) - SLTA - SLTP - SD Pangkat dan Golongan - Pembina Utama Madya (IV/d) - Pembina Utama Muda (IV/c) - Pembina Tingkat I (IV/b) - Pembina (IV/a) - Penata Tingkat I (III/d) - Penata (III/c) - Penata Muda Tingkat I (III/b) - Penata Muda (III/a) - Pengatur Tingkat I (II/d) - Pengatur (II/c) - Pengatur Muda Tingkat I (II/b)

: :

15 5

orang orang

: : :

3

orang orang

-

orang

-

orang

-

orang

14 1 2

orang orang orang

-

orang

-

orang

: : : : :

2 4 3

orang orang orang orang

3

orang

: : : :

1 1 2

orang orang orang

1

orang

: : : : : : :

57


- Pengatur Muda (II/a) - Juru Tingkat I (I/d) - Juru (I/c) - Juru Muda Tingkat I (I/b) - Juru Muda (I/a) Pejabat Stuktural - Eselon II - Eselon III - Eselon IV

D

: : : : :

1 -

: : :

2 7

orang orang orang orang Orang orang orang orang

D. Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Tempeh Secara umum SKPD kecamatan Tempeh melaksanakan pelayanan terbagi menjadi 3 bagian berdasarkan kepada penerima pelayanan, yaitu masyarakat, intern SKPD dan lintas SKPD. Untuk pemberian pelayanan kepada

masyarakat

dapat

berupa

perijinan,

dan

non

perijinan

(rekomendasi, legalisasi dll), Sedangkan untuk pemberian pelayanan intern organisasi lebih kepada penyelenggaraan, koordinasi, fasilitasi, penetapan yang pada umumnya bersifat administratif. Untuk pemberian pelayanan kepada lintas SKPD dan atau organisasi lainnya, dapat berupa koordinasi, rekomendasi, fasilitasi dll. Adapun contoh konkritnya dari pemberian pelayanan tersebut adalah : a.

Kepada masyarakat, diantaranya : 1. Penerbitan KSK siap tanda tangan kadispenduk ; 2. Penerbitan KTP model siak (sudah dihentikan penerbitannya Mei 2013) ; 3. Penerbitan surat keterangan telah foto E – KTP ; 4. Pelayanan Entri Data E – KTP ; 5. Pelayanan pendistribusian E – KTP yang selesai cetak ; 6. Fasilitasi pelayanan akta kelahiran jemput bola kepada masyarakat; 7. Pelayanan legalisasi surat – surat ; 8. Rekomendasi / persetujuan surat – menyurat tertentu ; 9. Penerbitan IMB tidak bertingkat ;

58


10. Rekomendasi perijinan HO dan non HO ; 11. Pelayanan ijin keramaian ; 12. Penerbitan Surat Keterangan pindah antar kecamatan ; 13. Rekomendasi dan fasilitas pembuatan surat keterangan pindah antar kabupaten ; 14. Fasilitas dokumen penduduk pindah datang 15. dll b.

Kepada Intern SKPD, diantaranya : 1. Fasilitasi pelayanan gaji pegawai ; 2. Penyelenggaraan kepegawaian (kenaikan pangkat, pengajuan cuti, ijin dll) ; 3. Koordinasi antar unit organisasi ; 4. Penetapan melalui SK camat ; 5. Penyiapan data – data ; 6. dll

c.

Kepada lintas SKPD atau organisasi lainnya, diantaranya adalah : 1. Pelaksanaan Koordinasi dengan dinas / instansi baik yang sederajat, vertikal maupun horizontal ; 2. Pemberian rekomendasi penyaluran dana ADD, tunjangan perangkat dan organisasi kemasyarakatan 3. Fasilitasi pelaksanaan Pilkades, penjaringan perangkat desa dll 4. Pelayanan pembinaan administrasi pemerintahan desa ; 5. dll

Dari beberapa penjelasan di atas permasalahan yang sering ditemukan diantaranya : 1.

Banyaknya pengaduan dari masyarakat akan kualitas pelayanan ;

2.

Waktu penyelesaian berkas – berkas pengajuan sampai terbitnya dokumen belum terstandarkan ;

3.

Personil yang menangani terbatas ;

4.

Tidak adanya unit khusus yang menangani pengaduan ;

5.

Belum memiliki standar Operasional yang lengkap ;

6.

Sarana dan prasarana perlu pembenahan ;

59


7.

dll

E. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Pemberian

pelayanan

publik

yang

berkualitas

dan

mampu

memberikan kepuasan bagi masyarakatanya merupakan kewajiban yang harus dilakukan pemerintah. Kinerja pelayanan publik akan menjadi tolok ukur bagi kinerja pemerintah. Fungsi pemerintah beserta aparatnya sebagai pelayan publik merupakan salah satu tuntutan reformasi. Persepsi masyarakat yang selama ini cendurung dijadikan objek pelayanan sehingga masyarakat dianggap harus melayani harus dihilangkan. Setiap aparat pemerintah harus mulai bersikap profesional dalam memberikan pelayanan dan menjadikan masyarakat seseorang yang harus dilayani. Oleh karena itu seluruh aparat penyedia layanan pada tiap – tiap organisasi pemerintah haruslah bersinergi satu sama lainnya untuk berupaya memberikan pelayanan yang terbaik. Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik sejauh ini terus menerus dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan dibidang pelayanan. Di samping itu pemberian penghargaan kepada unit – unit pelayanan yang dinilai mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat juga menjadi salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk mendorong terciptanya pelayanan publik yang berkualitas di segala bidang. Meskipun demikian, sejauh ini penilaian negatif akan kinerja pelayanan yang masih belum sesuai harapan masyarakat. Masih saja ditujuakn pada pengelolaan pelayanan publik . Pelayanan

publik

harus

diartikan

sebagai

kewajiban

yang

diamanatkan oleh konstitusi untuk dilaksanakan oleh pemerintah untuk memenuhi hak – hak warga masyarakat. Pelayanan publik mempunyai perbedaan dengan pelayanan jasa lainnya. Karakteristik pelayanan publik antara lain adalah sebagai berikut : 1.

Memiliki dasar hukum yang jelas dalam penyelenggaraannya ;

60


2.

Memiliki kelompok kepentingan yang luas termasuk kelompok sasaran yang ingin dilayani ;

3.

Memiliki tujuan sosial ;

4.

Dituntut akuntabel kepada publik ;

5.

Memiliki konfigurasi indikator kinerja yang perlu kelugasan ;

6.

Seringkali menjadi sasaran isu politik.

Berbagai

karakteristik

pengelolaan

pelayanan

publik

yang

disediakan oleh pemerintah tersebut menimbulkan persoalan dalam penyediaan pelayanan publik. Persoalan – persoalan tersebut antara lain : 1.

Kelemahan yang berasal dari sulitnya menentukan atau mengukur output maupun kualitas dari pelayanan yang diberikan oleh pemerintah ;

2.

Pelayanan yang diberikan memiliki ketidakpastian tinggi dalam hal teknologi produksi sehingga hubungan antara output dan input tidak dapat ditentukan dengan jelas ;

3.

Pelayanan pemerintah tidak mengenl bootom line yang artinya seburuk apapun kinerjanya, pelayanan pemerintah tidak mengenal istilah bangkrut ;

4.

Organisasi pelayanan pemerintah menghadapi masalah berupa internalitis, yang artinya organisasi pemerintah sangat sulit mencegah pengaruh nilai – nilai dan kepentingan para birokrat dari kepentingan umum masyarakat yang seharusnya dilayani.

Meskipun demikian, penyediaan pelayanan publik tetap harus diupayakan untuk selalu dilakukan, mengingat penyediaan pelayanan publik yang berkualitas merupakan suatu kewajiban bagi setiap instansi penyedia pelayanan publik. Pelayanan yang berkualitas dapat dilihat dari berbagai sudut. Jika dilihat dari sudut pandang konsumen, maka pelayanan prima selalu dihubungkan dengan sesuatu yang baik. Jika kualitas pelayanan dipandang dari sudut product based, maka pelayanan prima dapat didefinisikan sebagai stau fungsi yang spesifik, dengan variabel pengukuran yang berbeda – beda dalam memberikan penilaian kualitas sesuai dengan karakteristik produk yang bersangkutan. Jika dilihat dari sudut user based, maka pelayanan prima adalah sesuatu yang

61


diinginkan oleh pelanggan atau tingkat kesesuaian dengan keinginan pelanggan. Sedangkan jika dilihat dari value based, maka kualitas pelayanan merupakan keterkaitan antara kegunaann atau kepuasan dengan harga. Penilaian

terhadap

kualitas

pelayanan

dilakukan

pada

saat

pemberian pelayanan, yaitu terjadinya kontak antara pelanggan dengan petugas pemberi pelayanan. Kualitas pelayanan

akan terlihat dari

kesesuaian pelayanan yang diterima pelanggan dengan apa yang menjadi harapan dan keinginan pelanggan tersebut. Sebagai salah satu instansi pemberi pelayanan publik, kecamatan dituntut untuk mampu mengikuti perkembangan dinamika kebutuhan masyarakat akan pelayanan, maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan mengandung maksud bahwa kecamatan merupakan pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi kantor / badan pelayanan terpadu kabupaten / kota dapat terwujud. Yang bertujuuan untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Adapun tolok ukur pelaksanaan Paten di kecamatan sebagaimana tertuang dalam permendagri di atas, setidaknya harus memenuhi 3 syarat yaitu : 1.

Syarat

substansif

yang

berupa

pendelegasian

sebagai

kewenangan

bupati/walikota kepada Camat dibidang perizin dan non perizinan ; 2.

Syarat

Administratif

meliputi

standar

pelayanan

(jenis,

persyaratan,

proses/prosedur, pejabat yang bertanggungjawab, waktu dan biaya) dan uraian tugas personil kecamatan. 3.

Syarat teknis, meliputi sarana dan prasarana dan pelaksana teknis.

Selain itu hal yang menjadikan tantangan sekaligus peluang bagi kecamatan adalah dengan adanya visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Adapun yang menjadi Visi dari pasangan tersebut

62


adalah “ Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Sejahtera dan Bermartabat”, dengan 3 misi yaitu : 1.

Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia yang agamis, cerdas, kreatif, inovatif dan ber moral melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, pembinaan keagamaan serta pemerataan pembangunan dan penyediaan fasilitas umum masyarakat ;

2.

Meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat berbasis pertanian, pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah dab jasa pariwisata serta usaha pendukungnya ;

3.

Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih dan demokratis melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif, dan transparan serta mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat.

Sebagai aktualisasi dari visi dan misi tersebut, terdapat 9 program unggulan, yang terdiri dari 1.

Pendidikan : a. Mendirikan Perguruan Tinggi Negeri di Lumajang b. Melanjutkan BOS Madrasah Diniyah (Madin) c. Bantuan Honor Guru Non NIP, Guru PAUD, SD, SMP dari Rp. 100.000 menjadi Rp. 300.000 d. Bantuan Operasional SMA/SMK. Untuk SMK dari Rp. 65.000/siswa/ bulan naik

menjadi

Rp.

125.000/

siswa/bulan.

Untuk

SMA

dari

Rp.

65.000/siswa/bulan naik menjadi 100.000/siswa/bulan e. Bantuan Honor Pesuruh SD/ MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK @ Rp. 200.000 f. 1 (satu) Kecamatan 1 (satu) Sekolah Dasar Unggulan 2.

Kesehatan : a. Melanjutkan Program 1 (SATU) Desa 1 (satu) Ambulance b. Membangun Rumah Sakit Umum Daerah di Kecamatan Pasirian c. Pelayanan Kesehatan Gratis Rawat Inap untuk Lansia di Puskesmas d. Memantapkan GERBANGMAS SIAGA e. Ambulance Ponkestren f. Semua Puskesmas Jadi Rawat Inap

63


g. Pemeriksaan Haji Gratis, mulai tahun 2013 h. Penggratisan biaya kesehatan melalui SKTM bagi Keluarga Miskin yang tidak memiliki Jamkesmas dan Jamkesda 3.

Pertanian : a. Subsidi Pupuk Organik b. Pengamanan Harga Gabah c. 1 (satu) Desa 1 (satu) Lumbung Pangan d. Biaya Operasional untuk Semua Kelompok Tani (Poktan)

4.

Reformasi Birokrasi : a. Pemantapan dan Implementasi 3 Dimensi  Dimensi Ketuhanan  Dimensi Kepemimpinan  Dimensi Kedisiplinan b. Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Pemerintah dan Perangkat Desa c. Kenaikan Honorarium RT/RW dan Peningkatan Kualitas SDM-nya d. Percepatan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan pada Unit – Unit Pelayanan, salah satunya dengan menetapkan Zona Pakta Integritas (Wilayah Pelayanan Bebas Pungli )

5.

Pariwisata : a. Pembangunan Museum Sejarah b. Pengembangan Tempat Pariwisata dan Seni Budaya Lokal c. Pengembangan 1 (satu) Kecamatan 1 (satu) Desa Wisata

6.

Infrastruktur : a. Peningkatan Seluruh Ruas Jalan Kabupaten dari Aspal menjadi Hotmix : 

Panjang Jalan

: 1051,987 KM



Sudah Hotmix

:

175,448 KM

b. Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan – jalan Desa / Lingkungan, Jembatan, dan lain – lain c. Pengentasan pemenuhan kebutuhan dasar Kawasan padat, kumuh dan miskin d. Perluasan Penerangan Jalan Umum (PJU) se Kabupaten Lumajang

64


7.

Sosial : a. Pemberian Bantuan Sosial Santunan Uang Duka bagi Warga Miskin yang Meninggal Dunia b. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni bagi Masyarakat c. Menaikkan Tunjangan Honor 3.000 Guru Ngaji d. Bantuan Ongkos Angkut Distribusi Raskin dari titik distribusi kelokasi Masyarakat penerima (RT/RW/Dusun) e. Memperjuangkan penambahan Kuota Penerima Raskin (Surat Bupati Nomor

518/135/427.14/2013

tanggal

18

Maret

2013

Perihal

:

permohonan Tambahan Pagu Raskin 2013 8.

Sumberdaya Alam dan Energi : a. Memaksimalkan

Pemanfaatan

Potensi

Sumberdaya

Alam

yang

berwawasan lingkungan b. Semua Desa Sudah dialiri Listrik 9.

Pemberdayaan Masyarakat : a. Melanjutkan Pemberian Pinjaman Dana Bergulir Tanpa Bunga bagi Kelompok Usaha Masyarakat dan menyediakan tempat bagi PKL sesuai dengan Kawasan Perdagangan dan Jasa pada Perda Tata Ruang b. 1 (satu) Kecamatan 1 (satu) Sentra batik Lumajang dan

Produk

Unggulan Lainnya c. Peningkatan Pembinaan Kepemudaan dan Keolahragaan Dari ke 3 misi dan 9 program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, pertanyaan yang timbul adalah apa dan bagaimana peran Kecamatan untuk mendukung terlaksananya janji politik pasangan tersebut.

BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

D. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

65


Perencanaan Strategis Kecamatan Tempeh tahun 2015- 2019 merupakan keberlanjutan dari perencanaan strategis tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian renstra tahun sebelumnya. Lima tahun pertama Renstra Kecamatan

telah menghasilkan berbagai

kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisahkan berbagai permasalahan yang merupakan kesenjangan antara kinerja SKPD yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan yang bermuara pada tercapainya peningkatan Kinerja SKPD Kecamatan Tempeh. Potensi permasalahan

pada

umumnya

timbul

dari

kekuatan

yang

belum

didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan agar dipecahkan,

tiap-tiap

permasalahan

juga

diidentifikasi faktor-faktor

penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor – faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan Pada bagian ini, akan diuraikan permasalahan, permasalahan yang paling krusial tentang layanan dasar di tiap bagian atau seksi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing – masing melalui penilaian terhadap capaian kinerja yang belum mencapai target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Tempeh Tahun 2009 2014. Permasalahan akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut. Adapun identifikasi permasalahan yang muncul adalah sebagai berikut :

66


1. Bidang Kepegawaian dan permasalahan yang teridentfikasi adalah sebagai berikut : a. Belum optimalnya pembinaan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan SKPD Kecamatan Tempeh; b. Terjadinyanya kekosongan jabatan pada tahun 2013, yaitu jabatan Kasi Trantib yang telah pensiun pada bulan Agustus 2013 dan Kasubag Renbang mulai tahun 2011 ; c. Akan terjadinya kekosongan jabatan Kasi Pelayanan Umum, Kasi Pembedayaan

Masyarakat

dan

Kasubbag

Keuangan

yang

personilnya memasuki masa pensiun mulai bulan April sampai Desember 2014 ; d. SKPD

Kecamatan

Tempeh

mengalami

kekurangan

personil

terutama dari unsur staf sedikitnya 6 orang personil ; e. Dari pejabat struktural yang ada khusunya eselon IV, hampir keseluruhan belum mengikut Diklat Pim IV. 2. Bidang Umum, permasalahan yang teridentifikasi adalah sebagai berikut : a. Belum tertibnya prosedur penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor yang dituangkan dalam SOP ; b. Belum dimilikinya SOP tentang tata surat menyurat dengan berbagai jenis permasalahannya ; c. Belum tertibnya tatakelola kearsipan kantor kecamatan Tempeh ; 3. Bidang Pemerintahan, permasalahan yang teridentifikasi adalah sebagai berikut : a. Masih lemahnya penyelenggaraan tata administrasi pemerintahan desa ; b. Belum optimalnya kualitas Sumberdaya manusia perangkat desa dalam melaksanakan tupoksinya ;

67


c. Belum

sinerginya

antara

pelaksanaan

pengelolaan

bantuan

Keuangan ADD dengan RPJM desa sehingga tahapan – tahapan pembangunan desa sulit terukur dan terarah ; d. Belum adanya kepastian pengesahan perda perubahan tentang Penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa ; e. Banyak Desa yang tidak memiliki sekretaris desa ; f. Belum optimalnya pengelolaan kekayaan desa ; g. Akan habisnya masa jabatan anggota BPD pada tahun 2018 ; h. Belum terdatanya inventarisasi aset daerah yang berada di wilayah kecamatan tempeh. 4. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, permasalahan yang teridentifikasi adalah sebagai berikut : a. Belum

sinkronnya

pelaksanaan

kegiatan

ketentraman

dan

ketertiban umum wilayah antar pihak yang berkepentingan ; b. Masih rendahnya kualitas kemampuan personil linmas ; c. Keberadaan PK5 terutama di jalan protokol, belum tertata dengan baik. 5. Bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, permasalahan yang teridentifikasi adalah sebagai berikut : a. Belum optimalnya fasilitasi penyelenggaraan lembaga pendidikan yang terdapat di wilayah Kecamatan Tempeh mulai dari PAUD dan pendidikan dasar; b. Belum optimalnya kegiatan pembinaan dan pengawasan kegiatan pedidikan,

generasi

muda,

keolahragaan,

kebudayaan,

kepramukaan serta peranan wanita ; c. Belum sinkronnya pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan program kesehatan masyarakat ; d. Belum sinkronnya kegiatan penyelenggaraan Keluarga berencana ; e. Belum optimalnya penanggulangan masalah sosial ;

68


f. Belum terkonsepnya pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi ; g. Belum optimalnya upaya – upaya peningkatan struktur ekonomi masyarakat desa ; h. Belum terpadunya pola pemberdayaan masyarakat desa termasuk pertisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desa; i. Belum terpadunya konsep peningkatan pendapatan masyarakat desa. 6. Bidang perekonomian dan pembangunan, masalah yang teridentifikasi adalah sebagai berikut : a. Belum terlaksananya analisa potensi desa, pembangunan sarana prasarana

desa,

sarana

prasarana

ekonomi,

pendidikan,

kesehatan, pertanian, pengairan dan sosial lainnya ; b. Belum terkoordinasinya penyusunan bahan pembinaan / fasilitasi peningkatan

pemanfaatan

hasil

–

hasil

perekonomian

dan

pembangunan ; c. Belum

optimalnya

pembinaan

dan

pengembangan

terhadap

golongan ekonomi lemah / keluarga miskin ; d. Kurangnya analisa dan koordinasi penyiapan sarana dan prasarana perekonomian dan pembangunan ; 7. Bidang pelayanan umum, masalah yang teridentifikasi adalah sebagai berikut : a. Belum optimalnya pengelolaan tata laksana pelayanan umum, pengumpulan analisa data indek kepuasan masyarakat, pemberian legalisasi, rekomendasi, perijinan, KTP, KK Akta Kelahiran dan /atau Surat Kenal Lahir ;

69


b. Perlunya peningkatan koordinasi dalam hal pemberian legalisasi, rekomendasi perijinan sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku ; c. Belum optimalnya penyelenggaraan pengaturan dan evaluasi tata ruang dan prosedur tetap dalam rangka kepuasan masyarakat ; d. Kurang

optimalnya

pelaksanaan

penyelenggaraan

pembinaan

kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan ; e. Kurangnya pembinaan sarana dan prasarana fisik pelayanan umum.

E. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Sebagaimana telah diketahui bahwa berdasarkan hasil pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lumajang pada tanggal 29 Mei 2013 yang dimenangkan oleh pasangan Calon Bapak Sjahrazad Masdar dan As’at Malik dan dilantik pada tanggal 26 Agustus 2013, maka sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Tempeh untuk tahun 2015 – 2019 mengacu kepada Visi, misi dan program pasangan Bupati dan wakil Bupati Terpilih. Visi dari pasangan tersebut adalah “ Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Sejahtera dan Bermartabat ”, yang apabila ditelaah lebih dalam lagi, bahwa visi tersebut mengandung makna yaitu suatu keinginan atau cita – cita atau semangat yang secara bersama – sama dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah untuk membangun dan mengembangkan kehidupan masyarakat disetiap aspeknya dengan mengelola semua potensi atau sumberdaya yang ada menuju kondisi terpenuhi kebutuhan lahir dan bathin individu dan masyarakat dengan menjunjung tinggi sendi – sendi moral yang menjadi nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara maupun berbangsa. Untuk mewujudkan visi tersebut, terdapat 3 misi yaitu :

70


4.

Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia yang agamis, cerdas, kreatif, inovatif dan ber moral melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, pembinaan keagamaan serta pemerataan pembangunan dan penyediaan fasilitas umum masyarakat ;

5.

Meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat berbasis pertanian, pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah dan jasa pariwisata serta usaha pendukungnya ;

6.

Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih dan demokratis melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif, dan transparan serta mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat.

Dari pernyataan misi diatas setidaknya ada 3 fokus objek sebagai pilar utama demi suksesnya visi yang telah digariskan, yaitu : 1. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia ; 2. Peningkatan perekonomian Daerah dan kesejahteraan masyarakat ; 3. Tata kelola pemerintahan yang profesional, aspiratif, parsitipatif dan transparan. Sebagai aktualisasi dari misi tersebut, terdapat 9 program unggulan, yang terdiri dari 10. Pendidikan : a. Mendirikan Perguruan Tinggi Negeri di Lumajang b. Melanjutkan BOS Madrasah Diniyah (Madin) c. Bantuan Honor Guru Non NIP, Guru PAUD, SD, SMP dari Rp. 100.000 menjadi Rp. 300.000 d. Bantuan Operasional SMA/SMK. Untuk SMK dari Rp. 65.000/siswa/ bulan naik

menjadi

Rp.

125.000/

siswa/bulan.

Untuk

SMA

dari

Rp.

65.000/siswa/bulan naik menjadi 100.000/siswa/bulan e. Bantuan Honor Pesuruh SD/ MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK @ Rp. 200.000 f. 1 (satu) Kecamatan 1 (satu) Sekolah Dasar Unggulan 11. Kesehatan : a. Melanjutkan Program 1 (SATU) Desa 1 (satu) Ambulance

71


b. Membangun Rumah Sakit Umum Daerah di Kecamatan Pasirian c. Pelayanan Kesehatan Gratis Rawat Inap untuk Lansia di Puskesmas d. Memantapkan GERBANGMAS SIAGA e. Ambulance Ponkestren f. Semua Puskesmas Jadi Rawat Inap g. Pemeriksaan Haji Gratis, mulai tahun 2013 h. Penggratisan biaya kesehatan melalui SKTM bagi Keluarga Miskin yang tidak memiliki Jamkesmas dan Jamkesda 12. Pertanian : a. Subsidi Pupuk Organik b. Pengamanan Harga Gabah c. 1 (satu) Desa 1 (satu) Lumbung Pangan d. Biaya Operasional untuk Semua Kelompok Tani (Poktan) 13. Reformasi Birokrasi : e. Pemantapan dan Implementasi 3 Dimensi  Dimensi Ketuhanan  Dimensi Kepemimpinan  Dimensi Kedisiplinan f. Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Pemerintah dan Perangkat Desa g. Kenaikan Honorarium RT/RW dan Peningkatan Kualitas SDM-nya h. Percepatan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan pada Unit – Unit Pelayanan, salah satunya dengan menetapkan Zona Pakta Integritas (Wilayah Pelayanan Bebas Pungli ) 14. Pariwisata : a. Pembangunan Museum Sejarah b. Pengembangan Tempat Pariwisata dan Seni Budaya Lokal c. Pengembangan 1 (satu) Kecamatan 1 (satu) Desa Wisata 15. Infrastruktur : a. Peningkatan Seluruh Ruas Jalan Kabupaten dari Aspal menjadi Hotmix : 

Panjang Jalan

: 1051,987 KM



Sudah Hotmix

:

175,448 KM

72


b. Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan – jalan Desa / Lingkungan, Jembatan, dan lain – lain c. Pengentasan pemenuhan kebutuhan dasar Kawasan padat, kumuh dan miskin d. Perluasan Penerangan Jalan Umum (PJU) se Kabupaten Lumajang 16. Sosial : a. Pemberian Bantuan Sosial Santunan Uang Duka bagi Warga Miskin yang Meninggal Dunia b. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni bagi Masyarakat c. Menaikkan Tunjangan Honor 3.000 Guru Ngaji d. Bantuan Ongkos Angkut Distribusi Raskin dari titik distribusi kelokasi Masyarakat penerima (RT/RW/Dusun) e. Memperjuangkan penambahan Kuota Penerima Raskin (Surat Bupati Nomor

518/135/427.14/2013

tanggal

18

Maret

2013

Perihal

:

permohonan Tambahan Pagu Raskin 2013 17. Sumberdaya Alam dan Energi : a. Memaksimalkan

Pemanfaatan

Potensi

Sumberdaya

Alam

yang

berwawasan lingkungan b. Semua Desa Sudah dialiri Listrik 18. Pemberdayaan Masyarakat : a. Melanjutkan Pemberian Pinjaman Dana Bergulir Tanpa Bunga bagi Kelompok Usaha Masyarakat dan menyediakan tempat bagi PKL sesuai dengan Kawasan Perdagangan dan Jasa pada Perda Tata Ruang b. 1 (satu) Kecamatan 1 (satu) Sentra batik Lumajang dan

Produk

Unggulan Lainnya c. Peningkatan Pembinaan Kepemudaan dan Keolahragaan

Dari pernyataan Visi, misi dan program sebagaimana tersebut diatas, apabila dikomparasikan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Tempeh serta hasil identifikasi permasalahan yang ada, dapat dipetakan daya dukung SKPD Kecamatan Tempeh dalam melaksanakan Visi, misi dan Program sebagaimana dimaksud yang akan dijabarkan secara detail didalam penyusunan Rencana Strategis ini. 73


Adapun point – point yang dapat dilaksanakan guna suksesnya pernyataan Visi, misi dan program tersebut, metoda yang digunakan adalah dengan menyatukan antara pernyataan yang tercantum di dalam program dengan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Kecamatan Tempeh sebagai

rujukan

awal

serta

identifikasi

permasalahan

sebagai

pembandingnya. 1. Program Pendidikan Terdapat 6 butir atau 83.33 % dari pernyataan program yang dapat didukung oleh SKPD Kecamatan Tempeh (untuk program mendirikan perguruan tinggi negeri di lumajang tidak dapat dilaksanakan berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki) yaitu pada point nomor 2 sampai dengan nomor 6 dengan menggunakan 2 fungsi dari Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu pada fungsi : a.

Fasilitasi

penyelenggaraan

Taman

Kanak

–

Kanak

dan

Pendidikan Dasar ; b.

Pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita.

Apabila permasalahan yang telah teridentifikasi diselaraskan dengan ke 5 program pendidikan maka permasalahan tersebut adalah : a.

Belum

optimalnya

fasilitasi

penyelenggaraan

lembaga

pendidikan yang terdapat di wilayah Kecamatan Tempeh mulai dari PAUD dan pendidikan dasar ; b.

belum

optimalnya

program

Pembinaan

pendidikan,

dan

generasi

pengawasan muda,

kegiatan

keolahragaan,

kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita. 2. Kesehatan

74


Dari 8 pernyataan program, terdapat 7 program atau 87.50% yang dapat didukung atau dilaksanakan oleh SKPD kecuali membangun Rumah Sakit Umum Daerah di Kecamatan Pasirian. Adapun dari ke 7 program tersebut yang dapat dicover oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah pada fungsi : a.

Pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat di Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;

b.

Pelaksanaan prasarana

analisa

desa,

potensi

sarana

desa,

prasarana

pembangunan ekonomi,

sarana

pendidikan,

kesehatan, pertanian, pengairan dan sosial lainnya di Seksi Perekonomian dan Pembangunan. Apabila diselaraskan dengan permasalahan yang telah teridentifikasi maka permasalahan tersebut adalah : a.

Belum Sinkronnya pembinaan dan pengawasan terhadap program kesehatan masyarakat ;

b.

Belum terlaksananya analisa potensi desa, pembangunan sarana prasarana desa, sarana prasarana ekonomi, pendidikan, kesehatan, pertanian, pengairan dan sosial lainnya

3. Pertanian Dari 4 pernyataan program, SKPD dapat mendukung seluruh program pertanian atau 100% melalui fungsi pengkoordinasian penyusunan bahan pembinaan / fasilitasi peningkatan pemanfaatan hasil – hasil perekonomian

dan

pembangunan

di

seksi

perekonomian

dan

pembangunan. Sedangkan dari permasalahan yang teridentifikasi yang selaras dengan program tersebut adalah belum terkoordinasinya penyusunan pembinaan / fasilitasi peningkatan pemanfaatan hasil – hasil perekonomian dan pembangunan. 4. Reformasi Birokrasi

75


Dari 4 pernyataan program, SKPD dapat mendukung seluruh program atau 100% dari Reformasi Birokrasi melalui fungsi : a.

Pelaksanaan urusan Kepegawaian sebagai bagian dari fungsi kesekretariatan ;

b.

Fasilitasi penataan desa / kelurahan khususnya peningkatan kualitas

Sumberdaya manusia aparatur pemerintah desa

(perangkat desa) yang terdapat di Seksi Tata Pemerintahan ; c.

Pelaksanaan

pembinaan

/

pemantapan

lembaga

kemasyarakatan desa / kelurahan di seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ; d.

Pelaksanaan

pengelolaan tata laksana pelayanan

umum,

pengumpuklan data analisa indeks kepuasan masyarakat, pemberian legalisasi, rekomendasi, perijinan, KTP, KK, Akta Kelahiran dan atau Surat Kenal Lahir dari Seksi Pelayanan Umum. Sedangkan permasalahan yang selaras dari 4 pernyataan dalam program adalah : a.

Belum

optimalnya

pembinaan

PNS

dilingkungan

SKPD

Kecamatan Tempeh ; b.

Dari pejabat struktural yang ada khususnya eseloan IV, hampir keseluruhan belum mengkuti Diklat Pim Tk IV.

c.

Belum optimalnya kualitas Sumberdaya manusia perangkat desa dalam melaksanakan tupoksinya ;

d.

Belum optimalnya pembinaan lembaga kemasyarakatan yang terdapat di desa ;

e.

Belum optimalnya pengelolaan tata laksana pelayanan umum, pengumpuklan data analisa indeks kepuasan masyarakat, pemberian legalisasi, rekomendasi, perijinan, KTP, KK, Akta Kelahiran dan atau Surat Kenal Lahir.

76


5. Pariwisata Dari 3 pernyataan program, dukungan SKPD setidak di 2 point atau 70%, yang secara tugas pokok dan fungsinya terdapat pada pungsi Pelaksanaan analisa potensi desa, pembangunan sarana prasarana desa, sarana prasarana ekonomi, pendidikan, kesehatan, pertanian, pengairan

dan

sosial

lainnya

di

Seksi

Perekonomian

dan

Pembangunan. Untuk keselarasan dengan permasalahan yang teridentifikasi adalah Belum terlaksananya analisa potensi desa, pembangunan sarana prasarana desa, sarana prasarana ekonomi, pendidikan, kesehatan, pertanian, pengairan dan sosial lainnya. 6. Infrastruktur Dari 4 pernyataan program, dukunagn SKPD adalah 100% melalui tugas pokok dan fungsi a.

Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan terhadap golongan ekonomi lemah / keluarga miskin ;

b.

penganalisaan dan pengkoordinasian penyiapan sarana dan prasarana perekonomian dan pembangunan.

Kedua fungsi tersebut merupakan bagian dari Seksi Perekonomian dan Pembangunan. Adapun keselarasannya dengan

permasalahan yang teridentifikasi

adalah : a.

Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan terhadap golongan ekonomi lemah / keluarga miskin ;

b.

Kurangnya analisa dan koordinasi penyiapan sarana dan prasarana perekonomian dan pembangunan

7. Sosial

77


Dari 5 pernyataan program, dukungan SKPD adalah 80% atau 4 pernyataan yang secara tupoksi dapat dilaksanakan, yaitu pada fungsi : a.

Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan terhadap golongan ekonomi lemah / keluarga miskin di seksi Perekonomian dan Pembangunan ;

b.

Pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita di seksi Pemberdayaan Masyarakat dan desa.

keselarasannya dengan permasalahan yang teridentifikasi adalah : a.

Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan terhadap golongan ekonomi lemah / keluarga miskin.

b.

belum

optimalnya

program

Pembinaan

pendidikan,

dan

generasi

pengawasan muda,

kegiatan

keolahragaan,

kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita. 8. Sumberdaya Alam dan Energi Dari 2 pernyataan program, SKPD mampu mendukung 100%, terutama pada fungsi : a.

Pelaksanaan analisa potensi desa, pembangunan sarana dan prasarasana desa, sarana dan prasarana ekonomi, pendidikan, kesehatan, pertanian, pengairan dan sosial lainnya ;

b.

Penganalisaan

dan

pengkoordinasian

penyiapan

sarana

prasarana perekonomian dan pembanguna. Keselarasannya dengan permasalahan yang teridentifikasi adalah : a.


b.

Kurangnya analisa dan koordinasi penyiapan sarana dan prasarana perekonomian dan pembangunan

78


9. Pemberdayaan masyarakat Dari tiga pernyataan program, SKPD mampu mendukung 100% terutama pada fungsi : a.

Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan terhadap golongan ekonomi lemah / keluarga miskin ;

b.

Pelaksanaan analisa potensi desa, pembangunan sarana dan prasarasana desa, sarana dan prasarana ekonomi, pendidikan, kesehatan, pertanian, pengairan dan sosial lainnya ;

c.

Pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita.

Keselarasannya dengan permasalahan yang teridentifikasi adalah : a.

Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan terhadap golongan ekonomi lemah / keluarga miskin ;

b.


c.

belum

optimalnya

program

Pembinaan

pendidikan,

dan

generasi

pengawasan muda,

kegiatan

keolahragaan,

kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita Dari uraian visi, misi dan program yang telah ditelaah, secara garis besar SKPD Kecamatan Tempeh mampu melaksanakan 91,20% dari keseluruhan pernyataan program yang akan dilaksanakan yang tentu hal tersebut bersandar kepada tugas pokok dan fungsi yang melekat sebagaimana aturan yang telah menggariskannya. Apabila pernyataan visi, misi dan program dikonversikan ke dalam tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan, maka tugas – tugas yang dapat dijalankan sebagai penjabaran pernyataan visi, misi dan program di atas adalah sebagai berikut :

79


1. Pelaksanaan urusan kepegawaian ; 2. Fasilitasi penataan desa / kelurahan ; 3. Pelaksanaan pembinaan / pemantapan lembaga kemasyarakatan desa/ kelurahan ; 4. Fasilitasi penyelenggaraan

Taman Kanak-kanak dan Pendidikan

Dasar ; 5. Pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita ; 6. Pembinaan

dan

pengawasan

kegiatan

program

kesehatan

masyarakat ; 7. Pelaksanaan analisa potensi desa, pembangunan sarana prasarana desa, sarana prasarana ekonomi, pendidikan, kesehatan, pertanian, pengairan dan sosial lainnya ; 8. Pengkoordinasian peningkatan

penyusunan

pemanfaatan

bahan

pembinaan

hasil-hasil

/

fasilitasi

perekonomian

dan

pembangunan ; 9. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan terhadap golongan ekonomi lemah / keluarga miskin ; 10. Penganalisaan dan pengkoordinasian penyiapan sarana prasarana perekonomian dan pembangunan ; 11. Pelaksanaan pengelolaan tata laksana pelayanan umum, pengumpulan dana analisa data indek kepuasan masyarakat, pemberian legalisasi, rekomendasi, perijinan, KTP, KK, Akta Kelahiran dan / atau Surat Kenal Lahir.

F. Penentuan Isu – Isu Strategis Arti isu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 1993 adalah : 1. Masalah yang dikedepankan untuk ditanggapi ;

80


2. Kabar angin yang tidak jelas asal usulnya dan tidak terjamin kebenarnnya ; 3. Kabar, desas desus. Sedangkan dalam kamus Inggris – Indonesia yang disusun oleh John M. Echols dan Hassan Shadily, isu artinya pokok persoalan yang dapat

didiskusikan,

dibicarakan,

dihindari,

dihadapi,

dan

diambil

keputusan. Jadi menurut dua kamus tersebut, isu adalah masalah atau pokok persoalan yang dikedepankan, dikemukakan untuk ditanggapi oleh pihak – pihak tertentu. Dengan demikian isu strategis setidaknya memiliki pengertian sebagai suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan karena dampaknya signifikan dengan karakteritik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan dimasa yang akan datang. Untuk menentukan suatu fenomena / pernyataan dikatakan sebagai isu, terdapat 4 syarat yang harus dipenuhi, yaitu : 1. Terjadi / akan terjadi : isu yang sedang terjadi atau sedang dalam proses, sedang hangat dibicarakan di kalangan masyarakat. Sedang isu yang akan gterjadi adalah isu yang diperkirakan akan terjadi dalam waktu dekat. 2. Kekhalayakan : isu yang mempunyai nilai kekhalayakan adalah isu yang secara langsung menyangkut orang banyak / pelanggan dan bukan hanya untuk kepentingan seseorang tertentu saja. 3. Problematik : isu yang memiliki nilai problematik adalah isu yang menyimpang dari harapan, standar, ketentuan yang menimbulkan kegelisahan yang perlu segera dicari penyebab dan pemecahannya. 4. Kelayakan : isu yang logis, pantas, realitis dan dapat dibahas sesuai dengan tugas, hak, wewenang dan tanggungjawab.

81


Sedangkan suatu isu dikatakan memiliki nilai strategis, setidaknya harus memenuhi 3 kreteria, yaitu : 1. Seberapa mendesak itu tersebut harus dibahas dikaitkan dengan waktu yang tersedia serta seberapa keras tekanan waktu tersebut untuk memecahkan masalah yang menyebabkan isu tadi (urgensi). 2. Seberapa serius isu tersebut perlu dibahas dikaitkan dengan akibat yang

timbul

dengan

penundaan

pemecahan

masalah

yang

menimbulkan isu tersebut atau akibat yang menimbulkan masalah – masalah lain kalau masalah penyebab isu tidak dipecahkan. Perlu dimengerti bahwa dalam keadaan yang sama, suatu masalah yang dapat menimbulkan masalah lain adalah lebih serius bila dibandingkan dengan suatu masalah lain yang berdiri sendiri, (keseriusannya). 3. Seberapa kemungkinan – kemungkinannya isu tersebut menjadi berkembang, dikaitkan kemungkinan masalah penyebab isu akan makin memburuk kalau dibiarkan, (berkembang/tumbuh). Dengan demikian Kriteria : Terjadi / akan terjadi, Kekhalayakan, Problematik, Kelayakan, Tingkat Urgensinya, tingkat Keseriusannya serta Tingkat Berkembangnya dapat dijadikan alat dalam menentukan isu Strategis di tambah lagi dengan kriteria lain, yaitu :  Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah ;  Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan ;  Kemungkinan atau kemudahan untuk ditangani. dan untuk menentukan bobot di masing – masing kriteria menggunakan skala Likert dengan penjelasan nilai sebagai berikut : 

Nilai 5 = sangat penting / sangat tinggi ;



Nilai 4 = penting / tinggi ;



Nilai 3 = cukup penting / cukup tinggi ;



Nilai 2 = kurang penting / kurang tinggi;



Nilai 1 = tidak penting / tidak tinggi.

82


Adapun korelasi penentuan isu strategis dengan pernyataan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah saling mendukung, dalam artian penentuan isu strategis merupakan bagian tidak terpisahkan dalam rangka mewujudkan Visi, Misi tersebut. Hasil dalam penentuan isu – isu strategis dapat dilihat pada tabel dibawah ini

83


Tabel 3.1 Skor Kriteria Penentuan Isu - Isu Strategis No.

Kriteria

Bobot

1

Terjadi / akan terjadi

5

2

Kekhalayakan

5

3

Problematik

5

4

Kelayakan

5

5

Tingkat Urgensinya

5

6

Tingkat Keseriusannya

5

7

Tingkat Berkembangnya

5

8

Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah

5

9

Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan

5

10

Kemungkinan atau kemudahan untuk ditangani

5 Total

50

84


Tabel 3.2 Nilai Skala Kriteria Nilai Skala Kriteria 2 3 4 5 6 7 8 9

1 0

Tota l Skor

1 Belum optimalnya pembinaan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan SKPD Kecamatan Tempeh;

4 3 4 5 5 4 4 3 4

4

40

4

Terjadinyanya kekosongan jabatan pada tahun 2013, yaitu jabatan Kasi Trantib yang telah pensiun pada bulan Agustus 2013 dan Kasubag Renbang mulai tahun 2011 ;

5 3 5 4 5 5 5 5 4

3

44

4.4

5 3 5 4 5 5 4 5 4

3

43

4.3

5 3 5 4 5 5 3 5 4

2

41

4.1

5 3 5 4 4 5 5 5 4

2

42

4.2

4 3 3 4 4 3 3 2 2

5

33

3.3

4 3 3 3 4 3 3 2 2

5

32

3.2

4 3 3 3 3 3 3 2 2

5

31

3.1

No . A.

2

Isu Strategis

1

Rata rata skor

Bidang Kepegawaian

Akan terjadinya kekosongan jabatan Kasi Pelayanan Umum, Kasi Pembedayaan Masyarakat 3 dan Kasubbag Keuangan yang personilnya memasuki masa pensiun mulai bulan April sampai Desember 2014 ; SKPD Kecamatan Tempeh mengalami kekurangan personil terutama dari unsur staf sedikitnya 6 orang personil ; Dari pejabat struktural yang ada khusunya eselon IV, hampir keseluruhan belum mengikut 5 Diklat Pim IV. 4

B

Bidang Umum Belum tertibnya prosedur penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor yang dituangkan 1 dalam SOP ; Belum dimilikinya SOP tentang tata surat menyurat dengan berbagai jenis 2 permasalahannya ; 3 Belum tertibnya tatakelola kearsipan kantor kecamatan Tempeh

85


Nilai Skala Kriteria No. C

Isu Strategis

1

Total 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Skor

Rata rata skor

Bidang Pemerintahan

1 Masih lemahnya penyelenggaraan tata administrasi pemerintahan desa ;

4 5 4 4 5 5 5 4 4

4

44

4.4

2

Belum optimalnya kualitas Sumberdaya manusia perangkat desa dalam melaksanakan tupoksinya ;

4 3 4 4 4 4 5 4 4

4

40

4

3

Belum sinerginya antara pelaksanaan pengelolaan bantuan Keuangan ADD dengan RPJM desa sehingga tahapan – tahapan pembangunan desa sulit terukur dan terarah ;

4 5 5 5 5 5 5 4 4

4

46

4.6

4 5 4 4 5 5 5 4 4

3

43

4.3

4 5 4 4 5 5 4 3 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 3 3 3 4 4

4 1 4

42 41 38

4.2 4.1 3.8

4 4 4 4 3 3 3 4 4

4

37

3.7

4 4 4 4 3 3 3 4 4

4

37

3.7

2

Bidang Ketentraman dan Ketertiban Belum sinkronnya pelaksanaan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum wilayah antar pihak yang berkepentingan ; Masih rendahnya kualitas kemampuan personil linmas ;

4 3 3 3 3 3 3 4 4

4

34

3.4

3

Keberadaan PK5 terutama di jalan protokol, belum tertata dengan baik.

3 3 3 3 3 3 3 4 4

4

33

3.3

Belum adanya kepastian pengesahan perda perubahan penyaringan Perangkat Desa ; 5 Banyak Desa yang tidak memiliki sekretaris desa ; 6 Belum optimalnya pengelolaan kekayaan desa ; 7 Akan habisnya masa jabatan anggota BPD pada tahun 2018 4

tentang

Penjaringan

dan

8 Belum terdatanya inventarisasi aset daerah yang berada di wilayah kecamatan tempeh D 1

86


No . E

Nilai Skala Kriteria Isu Strategis 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Total Skor

Rata rata skor

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan desa

1

Belum optimalnya fasilitasi penyelenggaraan lembaga pendidikan yang terdapat di wilayah Kecamatan Tempeh mulai dari PAUD dan pendidikan dasar;

4 4 4 4 3 3 3 4 4

4

37

3.7

2

Belum optimalnya kegiatan pembinaan dan pengawasan kegiatan pedidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita

4 4 4 4 5 5 4 4 4

4

42

4.2

3

Belum sinkronnya pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan program kesehatan masyarakat ;

4 4 3 4 4 4 4 4 4

3

38

3.8

4 Belum sinkronnya kegiatan penyelenggaraan Keluarga berencana ;

4 4 4 4 4 4 4 4 4

4

40

4

5 Belum optimalnya penanggulangan masalah sosial ;

4 4 4 4 3 3 3 4 3

2

34

3.4

6 Belum terkonsepnya pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi ;

4 4 4 4 3 3 3 4 3

3

35

3.5

7 Belum optimalnya upaya – upaya peningkatan struktur ekonomi masyarakat desa ;

5 4 4 4 4 4 3 4 4

3

39

3.9

5 4 4 4 4 4 4 4 4

4

41

4.1

3 4 4 4 3 3 3 4 4

4

36

3.6

8

Belum terpadunya pola pemberdayaan masyarakat desa termasuk pertisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desa;

9 Belum terpadunya konsep peningkatan pendapatan masyarakat desa.

87


Nilai Skala Kriteria No. F

Isu Strategis

1 2

3

Total 4 5 6 7 8 9 10 Skor

Rata rata skor

Bidang Perekonomian dan Pembangunan

1

Belum terlaksananya analisa potensi desa, pembangunan sarana prasarana desa, sarana 5 4 prasarana ekonomi, pendidikan, kesehatan, pertanian, pengairan dan sosial lainnya ;

4 4 5 5 5 4 4

4

44

4.4

2

Belum terkoordinasinya penyusunan bahan pembinaan / fasilitasi peningkatan pemanfaatan 5 4 hasil – hasil perekonomian dan pembangunan ;

4 4 5 3 4 4 4

3

40

4

4 4 5 4 4 4 4

4

42

4.2

4 4 4 4 4 4 4

4

41

4.1

Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan terhadap golongan ekonomi lemah / 5 4 keluarga miskin ; Kurangnya analisa dan koordinasi penyiapan sarana dan prasarana perekonomian dan 4 5 4 pembangunan 3

G

Bidang Pelayanan Umum

1

Belum optimalnya pengelolaan tata laksana pelayanan umum, pengumpulan analisa data indek kepuasan masyarakat, pemberian legalisasi, rekomendasi, perijinan, KTP, KK Akta 5 4 Kelahiran dan /atau Surat Kenal Lahir ;

4 4 5 5 5 4 4

4

44

4.4

2

Perlunya peningkatan koordinasi dalam hal pemberian legalisasi, rekomendasi perijinan 5 4 sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku ;

4 4 5 4 4 4 4

3

41

4.1

3

Belum optimalnya penyelenggaraan pengaturan dan evaluasi tata ruang dan prosedur tetap dalam rangka kepuasan masyarakat ;

5 4

4 4 4 4 4 4 4

3

40

4

4

Kurang optimalnya pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan kebersihan, keindahan, 4 4 pertamanan dan sanitasi lingkungan ;

4 4 4 4 4 4 4

3

39

3.9

5

Kurangnya pembinaan sarana dan prasarana fisik pelayanan umum

4 4 3 4 4 4 4

3

38

3.8

4 4

88


Dari hasil penilaian skala kriteria, maka didapatkan hasil isu – isu strategis yang prioritas berdasarkan nomor urut di bawah ini : 1. Bidang Kepegawaian, isu strategis berdasarkan urutan rangking adalah sebagai berikut : a. Terjadinyanya kekosongan jabatan pada tahun 2013, yaitu jabatan Kasi Trantib yang telah pensiun pada bulan Agustus 2013 dan Kasubag Renbang mulai tahun 2011 ; b. Akan terjadinya kekosongan jabatan Kasi Pelayanan Umum, Kasi Pembedayaan

Masyarakat

dan

Kasubbag

Keuangan

yang

personilnya memasuki masa pensiun mulai bulan April sampai Desember 2014 ; c. Dari pejabat struktural yang ada khusunya eselon IV, hampir keseluruhan belum mengikut Diklat Pim IV ; d. SKPD

Kecamatan

Tempeh

mengalami

kekurangan

personil

terutama dari unsur staf sedikitnya 6 orang personil ; e. Belum optimalnya pembinaan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan SKPD Kecamatan Tempeh. 2. Bidang Umum : a. Belum tertibnya prosedur penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor yang dituangkan dalam SOP ; b. Belum tertibnya tatakelola kearsipan kantor kecamatan Tempeh ; c. Belum dimilikinya SOP tentang tata surat menyurat dengan berbagai jenis permasalahannya. 3. Bidang Pemerintahan : a. Belum

sinerginya

antara

pelaksanaan

pengelolaan

bantuan

Keuangan ADD dengan RPJM desa sehingga tahapan – tahapan pembangunan desa sulit terukur dan terarah ; b. Masih lemahnya penyelenggaraan tata administrasi pemerintahan desa ;

59


c. Belum adanya kepastian pengesahan perda perubahan tentang Penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa ; d. Banyak Desa yang tidak memiliki sekretaris desa ; e. Belum optimalnya pengelolaan kekayaan desa ; f. Belum optimalnya kualitas Sumberdaya manusia perangkat desa dalam melaksanakan tupoksinya ; g. Akan habisnya masa jabatan anggota BPD pada tahun 2018 h. Belum terdatanya inventarisasi aset daerah yang berada di wilayah kecamatan tempeh 4. Bidang Ketentraman dan Ketertiban : a. Belum sinkronnya pelaksanaan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum wilayah antar pihak yang berkepentingan ; b. Masih rendahnya kualitas kemampuan personil linmas ; c. Keberadaan PK5 terutama di jalan protokol, belum tertata dengan baik. 5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa : a. Belum optimalnya kegiatan pembinaan dan pengawasan kegiatan pedidikan,

generasi

muda,

keolahragaan,

kebudayaan,

kepramukaan serta peranan wanita ; b. Belum terpadunya pola pemberdayaan masyarakat desa termasuk pertisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desa ; c. Belum sinkronnya kegiatan penyelenggaraan Keluarga berencana ; d. Belum optimalnya upaya – upaya peningkatan struktur ekonomi masyarakat desa ; e. Belum sinkronnya pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan program kesehatan masyarakat ;

60


f. Belum optimalnya fasilitasi penyelenggaraan lembaga pendidikan yang terdapat di wilayah Kecamatan Tempeh mulai dari PAUD dan pendidikan dasar; g. Belum terpadunya konsep peningkatan pendapatan masyarakat desa h. Belum terkonsepnya pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi ; i. Belum optimalnya penanggulangan masalah sosial ; 6. Bidang Perekonomian dan Pembangunan : a. Belum terlaksananya analisa potensi desa, pembangunan sarana prasarana desa, sarana prasarana ekonomi, pendidikan, kesehatan, pertanian, pengairan dan sosial lainnya ; b. Belum

optimalnya

pembinaan

dan

pengembangan

terhadap

golongan ekonomi lemah / keluarga miskin ; c. Kurangnya analisa dan koordinasi penyiapan sarana dan prasarana perekonomian dan pembangunan d. Belum terkoordinasinya penyusunan bahan pembinaan / fasilitasi peningkatan

pemanfaatan

hasil

–

hasil

perekonomian

dan

pembangunan ; 7. Bidang Pelayanan Umum : a. Kurangnya pembinaan sarana dan prasarana fisik pelayanan umum b. Perlunya peningkatan koordinasi dalam hal pemberian legalisasi, rekomendasi perijinan sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku ; c. Belum optimalnya penyelenggaraan pengaturan dan evaluasi tata ruang dan prosedur tetap dalam rangka kepuasan masyarakat ; d. Kurang

optimalnya

pelaksanaan

penyelenggaraan

pembinaan

kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan ;

61


e. Belum optimalnya pengelolaan tata laksana pelayanan umum, pengumpulan analisa data indek kepuasan masyarakat, pemberian legalisasi, rekomendasi, perijinan, KTP, KK Akta Kelahiran dan /atau Surat Kenal Lahir ;

62


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi SKPD Kecamatan Tempeh Visi Perumusan visi dan misi jangka menengah SKPD merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen Renstra SKPD sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai (clarity of direction) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (gap) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Di sini, visi diciptakan melampaui realitas sekarang. Visi bukan hanya mimpi atau serangkaian harapan, tetapi suatu komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, visi didasarkan pada realita, bukan pikiran berandai-andai (wishfull thinking), tetapi dengan fokus pada masa depan. Pernyataan visi yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi. Visi SKPD adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai SKPD melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Visi dan misi SKPD harus jelas menunjukkan apa yang menjadi cita-cita layanan terbaik SKPD baik dalam upaya mewujudkan visi dan misi kepala daerah maupun dalam upaya mencapai kinerja pembangunan daerah pada aspek kesejahteraan, layanan, dan peningkatan daya saing daerah dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang relevan. Kriteria suatu rumusan visi SKPD antara lain:

63


1. Menggambarkan arah yang jelas tentang kondisi pembangunan masa depan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam 5 (lima) tahun mendatang; 2.

Disertai dengan penjelasan yang lebih operasional sehingga mudah dijadikan acuan bagi perumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan;

3.

Disertai dengan penjelasan mengapa visi tersebut dibutuhkan SKPD, relevansi visi dengan permasalahan dan potensi pembangunan di daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi SKPD; dan

4.

Sejalan dengan visi dan misi kepala daerah dan arah pembangunan daerah jangka menengah.

Visi SKPD yang baik harus dapat memenuhi syarat sebagai berikut: 1.

Dapat

dibayangkan

oleh

semua

pelaku/pemangku

kepentingan

pelayanan SKPD (imaginable); 2.

Memiliki nilai yang memang diinginkan dan dicita-citakan (desirable);

3.

Memungkinkan, wajar, dan layak untuk dicapai dengan situasi, kondisi, dan kapasitas yang ada (feasible);

4.

Memusatkan perhatian kepada isu dan permasalahan utama daerah, sehingga pemerintahan dan pembangunan daerah dapat beroperasi dan terselenggara secara efektif, efisien, dan berkelanjutan serta dapat terjamin eksistensi daerah dimasa depan (focused);

5.

Dapat mengantisipasi dan disesuaikan dengan perubahan zaman (flexible);

6.

Dapat dikomunikasikan dan mudah dimengerti oleh semua pelaku (communicable); dan

7.

Dapat dirumuskan dan ditulis dengan suatu pernyataan yang singkat, jelas, dan padat.

64


Dengan demikian Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Tempeh menetapkan visinya, yaitu “ TERWUJUDNYA PERENCANAAN, KOORDINASI

DAN

PELAYANAN

BIDANG

PEMERINTAHAN,

PEMBANGUNAN SERTA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN YANG AKUNTABLE ” Untuk memenuhi visi tersebut, Pemerintah Kantor Kecamatan Tempeh menjabarkan ke dalam MISI sebagai berikut : 1. Menjalankan Pemerintahan yang baik dengan mengoptimalkan potensi Sumber Daya Manusia serta sarana dan prasarana. 2. Meningkatkan kualitas Pelayanan Masyarakat yang di dasarkan pada potensi Sumber Daya Manusia yang berwawasan lingkungan.

4.2.

TUJUAN

DAN SASARAN KANTOR

JANGKA MENENGAH KECAMATAN TEMPEH

Tujuan stratejik merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi

yang

akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan diformulasikan

tujuan stratejik ini,

maka Pemerintah Kantor Kecamatan Tempeh dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan

5

(lima)

tahun

ke

depan

dengan mempertimbangkan

sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Lebih

dari itu, perumusan tujuan stratejik ini memungkinkan Pemerintah Kantor Kecamatan

Tempeh

organisasi telah dicapai.

mengukur sejauh mana visi dan misi

Untuk itu agar dapat tujuan stratejik yang

ditetapkan harus memiliki indikator kinerja (performance indikator) yang terukur. Adapun tujuan stratejik Pemerintah Kantor Kecamatan Tempeh adalah :

65


1. Tujuan dari Misi ke-1 : Membangun Kepemerintahan yang baik Governance).

(Good and Clean

2. Tujuan dari Misi ke-2 : Meningkatnya keberdayaan masyarakat. Sasaran dari masing-masing tujuan tersebut di atas dijabarkan sebagai berikut : 1. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat ; 2. Meningkatnya kinerja aparatur pemerintah desa; 3. Terkoordinasinya kegiatan pembangunan; 4. Meningkatnya keberdayaan unsur-unsur masyarakat; 5. Terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang kondusif; STRATEGI DAN KEBIJAKAN KANTOR KECAMATAN TEMPEH 1. Strategi a. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dalam bidang kependudukan dan bidang lain yang menjadi kewenangan Camat. b. Meningkatkan kinerja pemerintah desa melalui peningkatan sumber daya aparatur pemerintah desa. c. Mengkoordinasikan kecamatan

kegiatan

Tempeh

melalui

pembangunan

di

wilayah

pengumpulan/inventarisir

usulan program/kegiatan pembangunan. d. Meningkatkan kelompok

keberdayaan masyarakat khususnya

perempuan

dan pemuda dalam menunjang

pembangunan di wilayahnya. e. Meningkatkan

keberdayaan

masyarakat

dalam

mengenali, mencegah, menanggulangi gangguan keamanan akibat tindak kriminal maupun bencana.

66


2. Kebijakan Kebijakan disusun kebijakan

berpedoman

sebagaimana

dan diselaraskan

tercantum

di

dalam

pada RPJMD

Kabupaten Lumajang Tahun 2014-2018 dan berdasarkan penjabaran

visi

dan

misi

Kantor

Kecamatan

Tempeh, selengkapnya adalah sebagai berikut : a. Melaksanakan program pelayanan administrasi perkantoran. b. Melaksanakan program peningkatan sarana dan prasarana. c. Melaksanakan program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan. d. Melaksanakan

program

penataa

nadministrasi

peningkatan

keberdayaan

kependudukan. e. Melaksanakan

program

masyarakat perdesaan. f. Melaksanakan program perencanaan pembangunan daerah. g. Melaksanakan program pemberdayaan lembaga keagamaan. h. Melaksanakan program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

67


Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD NO.

TUJUAN

SASARAN

(1)

(2)

(3)

INDIKATOR KINERJA (4)

1 (5)

TARGET KINERJA PADA TAHUN KE2 3 4 (6) (7) (8)

5 (9)

A. Bidang Kepegawaian Terisinya Jabatan Struktural di Mengusulkan pengisian lingkup Jabatan Struktural di lingkup Organisasi Kantor 1. Organisasi Kantor Camat Camat Tempeh Tempeh baik di eselon IVa baik di eselon IVa maupun b maupun b ;

Mengirimkan para PNS khususnya yang menduduki jabatan Struktural untuk 2. mengikuti pendidikan dan latihan kepemimpinan tingkat IV maupun III

Terpenuhinya para PNS khususnya yang menduduki jabatan Struktural yang telahmengikuti pendidikan dan latihan kepemimpinan tingkat IV maupun III

100%

50%

50%

100%

50%

50%

67


NO.

TUJUAN

SASARAN

(1)

(2)

(3)

Melaksanakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil 3. dilingkungan SKPD Kecamatan Tempeh

Terbinanya Pegawai Negeri Sipil dilingkungan SKPD Kecamatan Tempeh


1 (5)


100%

50%

100%

50%

25%

25%

100%

25%

25%

25%

5 (9)

B. Bidang Umum Tersusunnya prosedur Melaksanakan penyusunan penggunaan prosedur penggunaan peralatan dan peralatan dan perlengkapan perlengkapan 1. kantor yang dituangkan kantor yang dalam Standar Operasional dituangkan dalam Prosedur (SOP) Standar Operasional Prosedur (SOP) Tertibnya tatakelola Melaksanakan penertiban kearsipan pada 2. tatakelola kearsipan pada SKPD Kecamatan SKPD Kecamatan Tempeh ; Tempeh ;

25%

68


NO.

TUJUAN

SASARAN

(1)

(2)

(3)

3.

C.

1.

2.

3.

Tersusunnya SOP Melaksanakan penyusunan tentang tata SOP tentang tata surat surat menyurat menyurat dengan berbagai dengan berbagai jenis klasifikasinya jenis klasifikasinya. Bidang Pemerintahan : Terlaksananya sinkronisasi pelaksanaan Melaksanakan sinkronisasi pengelolaan pelaksanaan pengelolaan bantuan bantuan keuangan keuangan khususnya yang bersumber khususnya yang dari ADD dengan RPJM desa bersumber dari ADD dengan RPJM desa Melaksanakan pembinaan Terbinanya tata tata adminsitrasi adminsitrasi pemerintahan desa pemerintahan desa Mengupayakan Mengupayakan pengisian pengisian kekosongan Sekretaris Desa kekosongan


1 (5)


100%

25%

25%

13 Desa

7 desa

6 desa

Jumlah Desa terbina

4 desa

4 desa

3 desa

2 desa

7 orang

2 org

2 org

2 org

1 org

5 (9)

50%

69


NO.

TUJUAN

SASARAN

(1)

(2)

(3)

4.

Melaksanakan pembinaan pengelolaan kekayaan desa

5.

Melaksanakan pembinaan kualitas sumberdaya manusia perangkat desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya

6.

Mempersiapkan pelaksanaan pengisian jabatan BPD yang akan berakhir pada tahun 2018

Sekretaris Desa Terbinanya pengelolaan kekayaan desa Terbinanya kualitas sumberdaya manusia perangkat desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Terisinya jabatan BPD yang akan berakhir pada tahun 2018


1 (5)


Jumlah desa terbina

5 desa

3 desa

3 desa

2 desa

Jumlah desa terbina

5 desa

3 desa

3 desa

2 desa

13 desa

5 (9)

13 desa

70


G. Strategi dan Kebijakan Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD adalah strategi dan kebijakan SKPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD menunjukkan bagaimana cara SKPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah SKPD, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan SKPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana SKPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi

juga

dapat

digunakan

sebagai

sarana

untuk

melakukan

tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. 1. Perumusan Strategi Rumusan menjelaskan

strategi

bagaimana

merupakan tujuan

dan

pernyataan-pernyataan sasaran

akan

dicapai

yang serta

selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga

harus

menunjukkan

keinginan

yang

kuat

bagaimana

SKPD

menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholder layanan. Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (strategic objective).

86


Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan pemerintah

daerah

yang

lebih

baik,

transparan,

akuntabel

dan

berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (learning process). Perencanaan sekaligus dimaksudkan untuk menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam rencana kerja yang actionable. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap strategis. Keterhubungan Renstra Strategis. 2. Perumusan Kebijakan Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang dirumuskan harus dapat: a. Membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional. b. Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional; c. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi SKPD yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran; dan d. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi SKPD agar tidak bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan

dan

melanggar

kepentingan

umum.

87


Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan VISI

: TERWUJUDNYA PERENCANAAN, KOORDINASI DAN PELAYANAN BIDANG PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN SERTA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN YANG AKUNTABLE MISI I : Membangun Kepemerintahan yang baik (Good and Clean Governance) Tujuan

Sasaran

Tujuan 1 Mengusullkan pengisian Jabatan Struktural di lingkungan Kantor Camat Tempeh baik di di eselon Iva dan b Tujuan 2 Mengirimkan para PNS khususnya yang menduduki jabatan Struktural untuk mengikuti pendidikan dan latihan kepemimpinan tingkat IV maupun III

Terisinya Jabatan Struktural di lingkup Organisasi Kantor Camat Tempeh baik di eselon IVa maupun b

Usulan Pengisian Jabatan Struktural dengan mengirimkan surat Usulan ke Instansi di atasnya

Pemenuhan Kebutuhan Personil PNS di Lingkungan Kantor Kecamatan Tempeh

Terpenuhinya para PNS khususnya yang menduduki jabatan Struktural yang telah mengikuti pendidikan dan latihan kepemimpinan tingkat IV maupun III

Usulan Pengiriman PNS Untuk Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV dan III dengan mengirimkan surat ke instansi yang berwenang

Pemenuhan Kebutuhan Personil yang telah sesuai dengan syarat jabatan

Terbinanya Pegawai Negeri Sipil dilingkungan SKPD Kecamatan Tempeh

Pembinaan PNS di lingkungan SKPD Kecamatan Tempeh melalui rapat kerja dan evaluasi

Pembinaan PNS di lingkungan SKPD Kecamatan Tempeh

Tersusunnya prosedur penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor yang dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP)

Penyusunan SOP Penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor dalam bentuk Dokumen tertulis dan digital

Peningkatan tata laksana perkantoran

Tersusunnya SOP tentang tata surat menyurat dengan berbagai jenis klasifikasinya.

Penyusunan SOP tata surat menyurat dalam bentuk Dokumen tertulis dan digital

Peningkatan tata laksana perkantoran

Tujuan 3 Melaksanakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan SKPD Kecamatan Tempeh Tujuan 4 Melaksanakan penyusunan prosedur penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor yang dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Tujuan 5 Melaksanakan penyusunan SOP tentang tata surat menyurat dengan berbagai jenis klasifikasinya

Strategi

Kebijakan

88


MISI II : Meningkatnya keberdayaan masyarakat Tujuan

Sasaran

Strategi

Tujuan 1 Melaksanakan sinkronisasi pelaksanaan pengelolaan bantuan keuangan khususnya yang bersumber dari ADD dengan RPJM desa

Terlaksananya sinkronisasi pelaksanaan pengelolaan bantuan keuangan khususnya yang bersumber dari ADD dengan RPJM desa

Peningkatan tata kelola keuangan desa

Tujuan 2 Melaksanakan pembinaan tata adiminsitrasi pemerintahan desa

Terbinanya tata adminisitrasi pemerintahan desa

Sinkronisasi pelaksanaan pengelolaan bantuan keuangan khususnya yang bersumber dari ADD dengan RPJM Desa dengan cara meningkatkan kapasitas pengetahuan aparatur pemerintah desa beserta stake holdernya Pembinaan tata administrasi pemerintahan desa melalui peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa

Tujuan 3 Mengupayakan pengisian kekosongan Sekretaris Desa

Mengupayakan pengisian kekosongan Sekretaris Desa

Pemenuhan kebutuhan personil sekretaris desa

Tujuan 4 Melaksanakan pembinaan pengelolaan kekayaan desa

Terbinanya pengelolaan kekayaan desa

Tujuan 5 Melaksanakan pembinaan kualitas sumberdaya manusia perangkat desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Tujuan 6 Mempersiapkan pelaksanaan pengisian jabatan BPD yang akan berakhir pada tahun 2018

Terbinanya kualitas sumberdaya manusia perangkat desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya

Pengisian kekosongan Sekretaris Desa dengan mengirimkan surat usulan PNS yang bersedia ditempatkan di desa Pembinaan Pengelolaan kekayaan desa melalui monitoring tata administrasi pengelolaan tanah kas desa Pembinaan kualitas SDM Perangkat desa dalam melaksanakan Tupoksinya melalui ceramah umum dan simulasi

Pelaksanaan pengisian jabatan BPD yang akan berakhir pada tahun 2018 melalui pendampingan oleh Tim Kecamatan

Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa khususnya BPD

Terisinya jabatan BPD yang akan berakhir pada tahun 2018

Kebijakan

Peningkatan tata administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa

Peningkatan pengelolaan kekayaan desa

Peningkatan tata administrasi pemerintahan desa

89


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program SKPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per SKPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan SKPD kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD. Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan SKPD. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, harus dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

90


TABEL 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD Kecamatan Tempeh Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tujuan

(1)

Misi I : Tujuan 1 Mengusullkan pengisian Jabatan Struktural di lingkungan Kantor Camat Tempeh baik di eselon IVa dan b Tujuan 2 Mengirimkan para PNS khususnya yang menduduki jabatan Struktural untuk mengikuti pendidikan dan latihan kepemimpinan

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Terisinya Jabatan Struktural di SKPD Kecamatan lingkup tempeh Organisasi Kantor Camat Tempeh baik di eselon IVa maupun b Terpenuhinya para PNS khususnya yang SKPD Kecamatan menduduki tempeh jabatan Struktural yang telahmengikuti pendidikan dan latihan

Kode

(4)

Program dan Kegiatan

(5)

Data Capaian Indikator pada Kinerja Program Tahun (outcome) dan Awal Kegiatan (output) Perencan aan

(6)

(7)

Outcome : Organisasi dapat Program berjalan dengan Pembinaan dan baik yang Pengembangan didukung jumlah Aparatur personil yang lengkap 6 jabatan Tersedianya PNS yang menduduki Kegiatan jabatan Penempatan Strukttural eselon PNS IV Program peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah

Tahun-1

Tahun-2

Rp

Tahun-3

target

Rp

Tahun-4

target

Rp

Tahun-5

target

Rp

Kondisi Kinerja Unit Kerja pada akhir SKPD Lokas periode Penanggu i Renstra ngjawab SKPD

target

Rp

target

target

Rp

(8)

(9)

(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

(20)

3

3

BKD

3

3

BKD

(21)

Peningkatan kemampuan PNS terutama yang manduduki jabatan eselon Kegiatan : terpenuhinya PNS yang mengikuti diklat

6 orang

87


Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tujuan

(1)

tingkat IV maupun III

Tujuan 3 Melaksanakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan SKPD Kecamatan Tempeh

Tujuan 4 Melaksanakan penyusunan prosedur penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor yang dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)


(5)


(6)

Tahun-1

Tahun-2

Rp

Tahun-3

target

Rp

Tahun-4

target

Rp

Tahun-5

target

Rp


target

Rp

target

target

Rp

(7)

(8)

(9)

(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

20 org

20%

20%

20%

2

1

1

(20)

(21)

kepemimpinan tingkat IV maupun III

Terbinanya Pegawai Negeri Sipil SKPD Kecamatan dilingkungan tempeh SKPD Kecamatan Tempeh

Tersusunnya prosedur penggunaan peralatan dan SKPD perlengkapan Kecamatan tempeh kantor yang dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP)

Rendahnya Program tingkat Pembinaan dan pelanggaran yang Pengembangan dilakukan oleh Aparatur PNS Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

Terbinanya PNS di lingkungan SKPD

Outcomes : Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor

20%

20%

100 %

SKPD Kec. Tempeh

4 buku

SKPD Kec. Tempeh

Output : Tersusunnya dokumen SOP penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor

88



Tujuan

(1)

Tujuan 5 Melaksanakan penyusunan SOP tentang tata surat menyurat dengan berbagai jenis klasifikasinya

Sasaran

(2)

Tersusunnya SOP tentang tata surat menyurat dengan berbagai jenis klasifikasinya.

Indikator Sasaran

(3)

SKPD Kecamatan tempeh

MISI II

Tujuan 1 Melaksanakan sinkronisasi pelaksanaan pengelolaan bantuan keuangan khususnya yang bersumber dari ADD dengan RPJM desa

Tujuan 2

Kode

(4)


(5) Program : Perbaikan sistem administrasi kearsipan Kegiatan : Kajian sistem administrasi kearsipan


Tahun-1

Tahun-2

target

(7)

(8)

(9)

(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

Belum tertata dengan baik

1

1

1

1

Tim Verifikasi ADD Kec. Tempeh

2

2

3

3

Outcomes : Data terciptanya tertib tidak ada

3

3

3

2

Output : tersusunnya dokumen SOP tata surat menyurat

Rp

target

Rp

Tahun-5

Rp

Outcomes : tercapainya tata karsipan yang baik

target

Tahun-4

target

(6)

Rp

Tahun-3

target

Rp

Kondisi Kinerja Unit Kerja pada akhir SKPD Lokas periode Penanggu i Renstra ngjawab SKPD target

Rp

(20)

4 dok

SKPD Kec. Tempeh

3

13 desa

SKPD Kec. Tempeh

2

13 desa

SKPD Kantor

(21)

Kegiatan

Terlaksananya sinkronisasi pelaksanaan pengelolaan bantuan Aparatur keuangan Pemerintah khususnya desa dan yang Anggota BPD bersumber dari ADD dengan RPJM desa

Program : Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Aparatur Pemerintaha

Program : Peningkatan

Outcomes : tercapainya tatakelola keuangan desa

Output : Kegiatan : Terwujudnya Pelatihan peningkatan aparatur kapasitas pemerintah desa aparatur dalam bidang pemerintah desa pengelolaan dalam mengelola keuangan desa keuangan desa

89



Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

(1)

(2)

(3)

Melaksanakan pembinaan tata adiminsitrasi pemerintahan desa

Terbinanya tata adminisitrasi pemerintahan desa

n desa

Tujuan 3 Mengupayakan pengisian kekosongan Sekretaris Desa

Mengupayakan pengisian kekosongan Sekretaris Desa

7 desa

Kode

(4)


(5)

Terbinanya pengelolaan kekayaan desa

Pemerintah desa

(6)

Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

penyelenggaraan pemerintahan desa

Kegiatan : Pelatihan aparatur Pemerintahan Desa dalam bidang Manajemen Pemerintaha desa

Output : terwujudnya peningkatan pemahaman terhadap administrasi pemerintah desa

Outcome : Organisasi dapat Program berjalan dengan Pembinaan dan baik yang Pengembangan didukung jumlah Aparatur personil yang lengkap Kegiatan Penempatan PNS

Tujuan 4 Melaksanakan pembinaan pengelolaan kekayaan desa


Program : Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

(7)

Tahun-1

Tahun-2

Rp

Tahun-3

target

Rp

Tahun-4

target

Rp

Tahun-5

target

Rp


target

Rp

target

target

Rp

(8)

(9)

(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

(20)

(21)

Kec. Tempeh

6 org

2

3

3

13 org

BKD

Tersedianya PNS yang menduduki jabatan Sekdes Outcomes : terciptanya tertib pengelolaan kekayaan desa

90



Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)


(5) Kegiatan : Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Tujuan 5 Melaksanakan Terbinanya pembinaan kualitas kualitas sumberdaya sumberdaya manusia manusia perangkat desa perangkat desa dalam dalam melaksanakan melaksanakan tugas pokok tugas pokok dan dan fungsinya fungsinya

Tujuan 6 Mempersiapkan pelaksanaan pengisian jabatan BPD yang akan berakhir pada

Terisinya jabatan BPD yang akan berakhir pada tahun 2018

Program : Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Perangkat desa di 13 desa

Anggota BPD di 13 desa

Kegiatan : Pelatihan aparatur Pemerintahan Desa dalam bidang Manajemen Pemerintaha desa Program : Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa


(6)

(7)

Output : terwujudnya peningkatan Data pemahaman tidak ada tentang pengelolaan TKD

Tahun-1

Tahun-2

Rp

Tahun-3

target

Rp

Tahun-4

target

Rp

Tahun-5

target

Rp


target

Rp

target

target

Rp

(8)

(9)

(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

(20)

3

3

3

2

2

13 desa

SKPD Kantor Kec. Tempeh

3

3

3

2

2

13 desa


100 %


(21)

Outcomes : Terciptanya tertib penyelenggaraan pemerintahan desa Output : Data tida terwujudnya ada peningkatan pemahaman tentang Tupoksi

Outcomes : Terselenggaranya pemerintahan Anggota desa BPD di 13 desa

13 desa

91



Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)


(5)


(6)

(7)

Tahun-1

Tahun-2

Rp

Tahun-3

target

Rp

Tahun-4

target

Rp

Tahun-5

target

Rp


target

Rp

target

target

Rp

(8)

(9)

(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

(20)

(21)

tahun 2018 Kegiatan : Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Output : lancarnya pengisian anggota BPD

92


BAB VI PENUTUP

Penyusunan

dokumen

Perencanaan

Strategis

Kecamatan

Tempeh tahun 2015 – 2019, merupakan suatu acuan bagi SKPD Kantor Kecamatan Tempeh di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang diharapkan dapat memfasilitasi berbagai program dan kegiatan yang tersinergikan dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Dan tentunya didalam penyusunan dokumen ini dapat terealisasikan secara bertahap sesuai dengan yang telah direncanakan. Dukungan

berbagai

pihak

yang

berkepentingan

sangat

diperlukan, karena keberhasilan dari program dan kegiatan tersebut akan terlihat sebagai suatu capaian kinerja SKPD. Dokumen renstra ini bukanlah hal yang tabu apabila didalam realisasinya masih memerlukan penyesuaian – penyesuaian terhadap situasi dan kondisi yang berkembang dimasa yang akan mendatang, selain didalam penyusunan dokumen ini masih banyak kekurangan – kekurangan yang memerlukan saran dan perbaikan dari berbagai pihak yang berkepentingan.

Tempeh, 30 Nopember 2013 CAMAT TEMPEH

Drs. HARIYONO Pembina TK I 19610930 198303 1 009

103

KECAMATAN tempeh

Recommend Documents