Kebijakan Sistem Informasi Kesehatan dan Sistem Informasi Puskesmas Pelatihan Data Prioritas dan SP2TP/SIKDA Prov Jawa Timur Pusat Data dan Informasi 2016
Pokok Bahasan • • • • • •
Gambaran Masalah SIK Kebijakan Satu Data Fokus Penguatan Sistem Informasi Kesehatan Optimalisasi Aliran Data dan Bank Data Penataan Data Transaksi Hal yang perlu diperhatikan dalam Pengelolaan SIK
GAMBARAN MASALAH SIK
Ekosistem Kesehatan: SANGAT KOMPLEKS DAN MASIH PARSIAL • Implementasi silo-silo (terfragmentasi) • Tidak terstandardisasi: Rumah Sakit (2.406)
Asuransi Kes (46)
(BUK)
(Bapepam)
Puskesmas (9.754) (Pusdatin)
Praktek Dokter (85.000)
Apotek (21.852) (IAI)
Industri Farmasi (260)
• Interoperabilitas, sulit dikembangkan • Konsolidasi data sulit dilakukan (multi format dan standar)
• Kelengkapan data lemah • Akses informasi publik terbatas: atas indikator dan informasi kesehatan.
Masalah Utama
DINKES PROV
RS
RS
DINKES KAB
PUSKESMAS
fragmentasi
integrasi
KEBIJAKAN SATU DATA
Staf
• SatuData adalah sebuah inisiatif Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan interoperabilitas dan pemanfaatan data pemerintah. • Pemanfaatan data pemerintah tidak terbatas pada penggunaan internal antar instansi, tetapi juga sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan data publik bagi masyarakat. • Kebijakan Satu Data ini dilaksanakan dengan strategi melalui pengembangan satu standar data, satu metadata yang baku, dan satu portal data.
SATU DATA
Penguatan Peran Pusdatin K/L dalam konsolidasi data internal serta standardisasi, interoperabilitas, dan berbagi pakai data/informasi
FOKUS PENGUATAN SIK (SEBAGAI STRATEGI UNTUK MEWUJUDKAN SATU DATA)
FOKUS PENGUATAN SIK KEMENTERIAN KESEHATAN
LINTAS SEKTOR
Optimalisasi Aliran Data dan Bank Data
BPJS KESEHATAN
DINKES PROV RUMAH SAKIT (FKTR)
DINKES KAB
PUSKES MAS (FKTP)
Penataan Data Transaksi
JARINGAN PUSKES MAS
JEJARING FASYANKES (FKTP)
OPTIMALISASI ALIRAN DATA DAN BANK DATA
Optimalisasi aliran data melalui Komunikasi Data Aplikasi Komdat adalah suatu aplikasi sistem informasi yang digunakan untuk melakukan konsolidasi/ integrasi data (termasuk data prioritas) yang dikirimkan dari Dinkes Kabupaten/Kota dan Dinkes Provinsi dalam rangka penyelenggaraan SIK terintegrasi.
www.komdat.kemkes.go.id
PENATAAN DATA TRANSAKSI
Penataan data transaksi melalui Pembenahan Sistem Informasi Puskesmas Orang Penyakit Menular, Tidak Menular, Penyakit Tropis Tanda dan Gejala JKN dan Integrasi Sistem Informasi Puskesmas Pemeriksaan Fisik, Pemeriksaan Penunjang Penatalaksanaan Medis Gizi
Pembenahan Sistem Informasi Puskesmas nonElektronik telah selesai revisi
Penyusunan Standar METADATA (Health Data Dictionary) KaTa-hatI: idn-hdd.kemkes.go.id
Penyusunan Standar DATASET Sistem Pencatatan dan Pelaporan Puskesmas Dilakukan selama 2 tahun (2010-2011)
SIMPUS (SP2TP/SP3) dalam kerangka PMK 75/2014 • Kartu • Register • Laporan
Inventarisasi Data bersumber dari Puskesmas Pusdatin sdh bekerja selama 2 tahun (2009-2010)
Standar Dataset dan Metadata/HDD yang disusun tidak hanya untuk Puskesmas tetapi juga untuk Fasyankes lainnya (RS, dll)
Pengembangan Sistem Informasi Puskesmas Elektronik
telah mengembangkan aplikasi SI Puskesmas elektronik (SIKDAGen modul Puskesmas) yang implementasi di sejumlah kab/kota menjadi SIP elektronik
HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PENGELOLAAN SIK
Kewajiban Pengelola SIK Provinsi dan Kabupaten • PP no 46 tahun 2014 menyebutkan kewajiban pengelola Sistem Informasi Kesehatan, kewajiban pengelola SIK adalah : – melakukan konsolidasi data (data clearing) sebelum penyebarluasan Data dan Informasi Kesehatan kepada pengguna – memberikan Data dan Informasi (laporan) Kesehatan yang diminta oleh Kementerian Kesehatan selaku pengelola Sistem Informasi Kesehatan nasional; – menyediakan akses pengiriman Data dan Informasi Kesehatan kepada Kementerian Kesehatan selaku pengelola Sistem Informasi Kesehatan nasional; – menyediakan akses pengambilan Data dan Informasi Kesehatan bagi pengelola Sistem Informasi Kesehatan nasional dan/atau – menyediakan akses keterbukaan Informasi Kesehatan bagi masyarakat untuk Informasi Kesehatan yang bersifat terbuka.
PP 46/2014 Pasal 17 Pengumpulan Data dan Informasi Kesehatan dilaksanakan melalui kegiatan: a. pelayanan kesehatan rutin atau berkala oleh tenaga kesehatan yang berwenang; b. penyelenggaraan rekam medik, meliputi rekam medik elektronik dan rekam medik nonelektronik; c. surveilans kesehatan; d. sensus dan survei dengan menggunakan metode dan instrumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah; e. penelitian dan pengembangan kesehatan; f. pemanfaatan teknologi dan sumber lain yang sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dapat dipertanggungjawabkan; dan g. cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Dasar Hukum Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas Kewajiban Penyelenggaraan Sistem Informasi di Puskesmas Pasal 43 PMK 75/2014 (1) Setiap Puskesmas wajib melakukan kegiatan sistem informasi Puskesmas. (2) Sistem Informasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan secara eletronik atau nonelektronik. Unsur Sistem Informasi Puskesmas Ayat (3) Pasal 43 PMK 75/2014
Pencatatan dan Pelaporan Puskesmas dan Jaringannya Survei Lapangan
Sistem Informasi Puskesmas
Laporan Lintas Sektor Terkait Laporan Jejaring Fasyankes di Wilayah Kerjanya
SP2TP Update
Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas SIP bagian dari SIKDA Kab/Kota Pasal 44 PMK 75/2014 (1) Sistem Informasi Puskesmas merupakan bagian dari sistem informasi kesehatan kabupaten/kota.
Kewajiban menyampaikan laporan Pasal 44 PMK 75/2014 (2)Dalam menyelenggarakan sistem informasi Puskesmas, Puskesmas wajib menyampaikan laporan kegiatan Puskesmas secara berkala kepada dinas kesehatan kabupaten/kota. (3)Laporan kegiatan Puskesmas tersebut merupakan sumber data dari pelaporan data kesehatan prioritas yang diselenggarakan melalui komunikasi data.
RPMK SISTEM INFORMASI PUSKESMAS
Mengapa direvisi? Perkembangan kesehatan dan sistem kesehatan (JKN, Keluarga Sehat, akreditasi, dll) Perubahan tatanan pemerintahan
Perkembangan Kebutuhan Data dan Fragmentasi Data
Tidak up to date REVISI SP2TP
Pergeseran peran dan fungsi Puskesmas dalam upaya penguatan kesehatan masyarakat (PMK 75 tahun 2014)
Perkembangan IPTEK
RANCANGAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG SISTEM INFORMASI PUSKESMAS (SIP)
RPMK SIP
Batang Tubuh
Lampiran I Pencatatan
Lampiran II Pelaporan
Lampiran III Pemanfaatan Data
Pencatatan Setiap pelaksana kegiatan Puskesmas dan jaringannya wajib melakukan pencatatan kegiatan dan hasil kegiatan yang dilaksanakan, yang meliputi pencatatan :
1. DATA DASAR
A. identitas Puskesmas; B. wilayah kerja Puskesmas; C. sumber daya Puskesmas; dan D. sasaran program
133 FORMULIR
2. DATA PROGRAM
UKM ESENSIAL (UKME)
1. Promosi Kesehatan 2. Kesehatan Lingkungan 3. Kesehatan Ibu, Anak, KB dan Gizi 4. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit • Data rabies • Data PTM • Data TB • Data Surveilans, • Data Kusta SKDR dan KLB • Data Frambusia • Data Malaria • Data Diare • Data DBD • Data Imunisasi • Data Kecacingan
UKM PENGEMBANGAN (UKMP) 1. Data UKS 2. Data Kesehatan Gigi Masyarakat 3. Data Kesehatan Olah Raga 4. Data Kesehatan Kerja
UKP
Pelayanan Puskesmas
Pelaporan 21 FORMULIR
2. DATA PROGRAM
1. DATA DASAR
UKM PENGEMBANGAN (UKMP)
UKM ESENSIAL (UKME)
Pencatatan sama dengan pelaporan 1. 2. 3. 4. • • • •
Promosi Kesehatan Kesehatan Lingkungan Kesehatan Ibu, Anak, KB dan Gizi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Data PTM Data Surveilans, SKDR dan KLB Data penyakit menular Data imunisasi
1. Data UKS 2. Data Kesehatan Gigi Masyarakat 3. Data Kesehatan Olah Raga
Rutin setiap tahun
Rutin dan Non Rutin
UKP & pelayanan Puskesmas & jejaring Puskesmas
Penyelenggaraan SIP Sistem Informasi Puskesmas wajib diselenggarakan oleh Puskesmas mencakup: • pencatatan dan pelaporan kegiatan Puskesmas dan jaringannya; • survei lapangan; • pelaporan lintas sektor terkait; dan • pelaporan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya. Data yang dihasilkan wajib dilakukan pembersihan, validasi, dan pengelompokan data sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung manajemen Puskesmas.
Pencatatan Setiap pelaksana kegiatan Puskesmas dan jaringannya wajib melakukan pencatatan kegiatan dan hasil kegiatan yang dilaksanakan, yang meliputi: • data dasar – – – –
identitas Puskesmas; wilayah kerja Puskesmas; sumber daya Puskesmas; dan sasaran program.
• data program. – upaya kesehatan masyarakat esensial; – upaya kesehatan masyarakat pengembangan; dan – upaya kesehatan perseorangan.
Pencatatan (2) • Pencatatan menggunakan instrumen yang meliputi: – kartu; – formulir; dan/atau – register.
• Kepala Dinas Kesehatan Provinsi /Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat melakukan penambahan muatan data dalam instrumen pencatatan sesuai dengan kebutuhan program pada masing-masing daerah.
Pelaporan Setiap Puskesmas wajib melaporkan kegiatan dan hasil kegiatan yang dilaksanakan kepada Kepala Dinas Kesehatan kabupaten/kota yang disusun berdasarkan pencatatan kegiatan dan hasil kegiatan di Puskesmas dan jaringannya. Laporan Puskesmas dan jaringannya terdiri atas • laporan data dasar dilakukan secara rutin setiap tahun • laporan data program. dilakukan secara rutin (mingguan, bulanan, tahunan) dan non rutin (laporan kejadian luar biasa dan laporan khusus)
Laporan Rutin Data Program • Laporan mingguan terdiri atas laporan mingguan penyakit potensi wabah. • Laporan bulanan terdiri atas: – laporan bulanan data upaya kesehatan masyarakat esensial; – laporan bulanan data upaya kesehatan masyarakat pengembangan; dan – laporan bulanan data upaya kesehatan perseorangan.
• Laporan tahunan terdiri atas laporan tahunan kegiatan program.
Penyampaian Laporan Pelaporan disampaikan secara teratur sesuai dengan jadwal penyampaian laporan: • laporan mingguan disampaikan paling lambat setiap hari Selasa pada minggu berikutnya; • laporan bulanan disampaikan paling lambat setiap tanggal 5 pada bulan berikutnya; • laporan tahunan disampaikan paling lambat setiap tanggal 5 pada bulan pertama tahun berikutnya;
Umpan Balik Laporan • Dinas Kesehatan kabupaten/kota wajib membuat dan menginformasikan umpan balik terhadap pelaporan data Puskesmas dan jaringannya. • Umpan balik disampaikan paling lambat tanggal 20 pada bulan diterimanya laporan. • Umpan balik laporan Puskesmas berupa surat pemberitahuan yang memuat keterangan – – – – –
absensi laporan; kelengkapan isi laporan; ketepatan waktu penyampaian laporan; hasil validasi isi laporan; dan/atau rekomendasi perbaikan laporan dalam hal ditemukan kesalahan atau ketidaklengkapan pelaporan.
Pelaporan Lintas Sektor • Dalam rangka pemenuhan kebutuhan data dalam manajemen Puskesmas, dilakukan pengumpulan data yang bersumber dari lintas sektor terkait. • Data dari lintas sektor terkait berupa data demografi, data terkait program Puskesmas, dan data lainnya sesuai kebutuhan. • Data tersebut dikelola dalam pelaporan yang terintegrasi dengan pelaporan puskesmas dengan mencantumkan sumber data.
Pelaporan Jejaring Puskesmas • Fasilitas Pelayanan Kesehatan di wilayah kerja Puskesmas wajib menyampaikan laporan data kegiatan dan hasil kegiatan pelayanan kesehatan kepada Puskesmas setempat. • Data kegiatan dan hasil kegiatan pelayanan kesehatan paling sedikit terdiri atas: – – – –
data kelahiran; data kematian; data kesakitan dan masalah kesehatan lainnya; dan data kunjungan pelayanan.
• Data dikelola dalam pelaporan yang terintegrasi dengan pelaporan puskesmas mencantumkan sumber data
KEAMANAN DAN KERAHASIAAN • Setiap pemangku kepentingan Sistem Informasi Puskesmas harus menjamin keamanan dan kerahasiaan informasi • Data dan Informasi Kesehatan dapat bersifat terbuka dan tertutup. • Dalam hal data bersifat tertutup dapat diakses oleh masyarakat dengan izin, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kementerian.
Pengorganisasian dan SDM • Puskesmas harus dilengkapi dengan sumber daya manusia yang mengelola sistem informasi Puskesmas tim pengelola SIP yang terdiri dari: – Koordinator (Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas) – Pengelola sistem (pelaksana urusan sistem informasi Puskesmas. – Pelaksana pencatatan dan pelaporan (pelaksana kegiatan program Puskesmas)
• SDM memiliki kompetensi paling sedikit di bidang statistik, komputer, dan epidemiologi.
Sarana dan Prasarana • Sistem informasi Puskesmas dapat dilaksanakan secara elektronik atau secara non elektronik • Sarana dan prasarana yang harus dilengkapi mencakup instrumen pencatatan dan pelaporan, aplikasi sistem informasi Puskesmas, komputer dan perangkat pendukungnya seperti jaringan internet, jaringan lokal (LAN), dan server • Instrumen pencatatan dan pelaporan mencakup: – – – – –
Kartu; Register; Formulir; Pedoman; dan Standar prosedur pelaksanaan.
Pendanaan • Pendanaan Sistem Informasi Puskesmas bersumber dari: – anggaran Pendapatan dan Belanja Negara – anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah – sumber lain yang sah dan tidak mengikat
• Pendanaan mencakup: – pendanaan pembangunan sistem informasi Puskesmas – pendanaan operasional penyelenggaraan sistem informasi Puskesmas – pendanaan pemeliharaan dan pengembangan
SANKSI • Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Menteri, Kepala dinas kesehatan provinsi, dan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dapat memberikan sanksi administratif sesuai kewenangan masingmasing • Sanksi administratif dapat berupa: – – – –
teguran lisan; teguran tertulis; publikasi; dan /atau pemberhentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan
Peta Jalan Implementasi SP2TP Update (SIP), 2015 -2019 1. Review SP2TP lama 2. Perumusan SP2TP revisi 3. Lokakarya 4. Pelatihan di daerah ujicoba 5. Uji-coba 6. Perumusan NSPK 7. Finalisasi pedoman/ lampiran RPMK SIP
2019
2018
2017
2016
2015 2015
Sosialisasi dan Pelatihan Implementasi di Puskesmas
Sosialisasi dan Pelatihan Implementasi di Puskesmas
Sosialisasi dan Pelatihan Implementasi di Puskesmas
- Penetapan Permenkes SIP - Sosialisasi dan Pelatihan
Kelebihan SIP • Kelebihan dari segi legal aspek berdasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan tentang SIP • Mekanisme pelaporan jelas dan ada penguatan unit pengelola SIP • Data set SIP merupakan standard pencatatan dan pelaporan yang berbasis tugas dan fungsi Puskesmas • Menyesuaikan dengan kebutuhan program dan Puskesmas menjadi satu-satunya pelaporan di Puskesmas • SIP tak hanya meliputi Upaya Kesehatan Perorangan saja tetapi Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan • SIP elektronik telah dipersiapkan dengan konsep modular yang akan dikembangkan sehingga dapat memenuhi kebutuhan data program
Terima Kasih
