KEBIJAKAN POLITIK GUS DUR SEBAGAI PRESIDEN RI KE-4 TERHADAP REFERENDUM ACEH Skripsi Diajukan kepada Fakultas Adab dan Humaniora untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Humaniora (S. Hum)
Oleh
Yastri Rustina NIM: 103022027529
Di Bawah Bimbingan
Dr. Sudarnoto Abdul Hakim, M.A NIP: 150 240 083
PROGRAM STUDI SEJARAH DAN PERADABAN ISLAM FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1429 H. /2008 M.
PENGESAHAN PANITIA UJIAN
Skripsi berjudul Kebijakan Politik Gus Dur Sebagai Presiden RI ke-4 Terhadap Referendum Aceh telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 06 Juni 2008. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Humaniora (S. Hum.) pada program Studi Sejarah dan Peradaban Islam.
Jakarta, 06 Juni 2008
Sidang Munaqasyah Ketua Merangkap Anggota
Sekretaris Merangkap Anggota
Drs. H. M. Ma’ruf Misbah, M. A NIP: 150 247 010
Usep Abdul Matin, S.Ag, M. A, M. A NIP:150 288 391
Anggota
Penguji,
Dra. Hj. Tati Hartimah M. A NIP: 150 240 484
Pembimbing
Dr. Sudarnoto Abdul Hakim M. A NIP: 150 240 083
KEBIJAKAN POLITIK GUS DUR SEBAGAI PRESIDEN RI KE-4 TERHADAP REFERENDUM ACEH Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Humaniora
Oleh Yastri Rustina NIM: 103022027529
PROGRAM STUDI SEJARAH DAN PERADABAN ISLAM FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1429 H. /2008 M.
LEMBAR PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa: 1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. Jika kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 06 Juni 2008
Yastri Rustina
ABSTRAK
Yastri Rustina Kebijakan Politik Gus Dur Sebagai Presiden RI Ke-4 Terhadap Referendum Aceh Kebijakan politik yang dikeluarkan oleh Presiden Gus Dur dalam menghadapi referendum Aceh adalah mengadakan dialog dengan masyarakat Aceh dengan damai. Tuntutan referendum dengan opsi merdeka tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah karena persoalan Aceh masih bisa diatasi dengan cara lain salah satunya melalui dialog. Selain itu pula Presiden Gus Dur berhasil mengadakan perundingan dengan GAM yang dilakukan di Swiss dan menghasilkan adanya Jeda Kemanusiaan di Aceh. Pernyataan Gus Dur mengenai persetujuan dilaksanakannya referendum di Aceh bukanlah suatu kebijakan akan tetapi itu hanyalah pernyataan pribadi dari Presiden Gus Dur. Referendum Aceh merupakan tuntutan dari masyarakat Aceh dimana di dalamnya terdapat dua opsi pilihan yaitu berpisah dari Indonesia atau tetap bergabung. Referendum ini berawal dari kekecewaan masyarakat Aceh terhadap pemerintah pusat dari masa Soekarno sampai masa Orde Baru pimpinan Soeharto, dimana saat itu diberlakukannya Daerah Operasi Militer atau yang biasa disebut DOM. DOM diberlakukan untuk menumpas Gerakan-Gerakan Pengacau Keamanan akan tetapi pada prakteknya rakyat Aceh yang tidak bersalah menjadi korbannya. Referendum muncul dari demonstrasi para mahasiswa yang terinspirasi oleh peristiwa Timor Timur. Dalam perkembangannya mereka mendirikan Sentral Informasi Referendum Aceh yang kemudian mengadakan Sidang Umum Masyarakat Pejuang Referendum Aceh yang menghasilkan dua opsi yaitu merdeka atau tetap bergabung dengan Indonesia. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana kebijakan seorang presiden dalam hal ini Presiden Gus Dur menangani masalah referendum Aceh ini. Melalui berbagai sumber Presiden memang sempat mengemukakan bahwa ia setuju dengan adanya referendum di Aceh namun dalam referendum tersebut tidak ada opsi merdeka ia hanya menawarkan otonomi khusus ataupun otonomi istimewa.
KATA PENGANTAR
Bismillahhirahmanirrahim. Puji beserta syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman dan islam dan hanya dengan ridho dan inaya-Nya-lah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW dan seluruh keluarga, para sahabatnya serta para pengikutnya. Akhirnya dengan limpahan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Berbagai kesulitan dan hambatan penulis temui dalam mencari sumber pustaka maupun wawancara, namun banyak pengalaman yang penulis dapat dari kesulitan dan hambatan tersebut. Alhamdulillah hal tersebut dapat teratasi berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ungkapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada: 1. Bapak Dr. Abdul Chair, MA, selaku Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik Jurusan Sejarah dan Peradaban Islam tahun angkatan 2003. 2. Bapak Drs. Ma’ruf Misbah, MA dan Bapak Usep Abdul Matin, MA, MA, selaku Ketua dan Sekertaris Jurusan Sejarah dan Peradaban Islam. 3. Bapak Dr. Sudarnoto Abdul Hakim M.A, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan pengarahan yang sangat berharga kepada penulis sampai tulisan ini selesai.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan, semoga penulis dapat memanfaatkan dan mengamalkan dengan baik sesuai dengan syariat Islam serta berguna bagi agama, nusa dan bangsa. 5. Hormat dan bakti penulis yang tertinggi dan setulus-tulusnya kepada Bapak dan Ibu-ku Tercinta dan Tersayang yang selalu memberikan limpahan kasih sayang hingga penulis dapat menempuh pendidikan dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah selalu melindungi dan memberikan limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada keduanya. Dan untuk keluarga besarku yang
tercinta keberadaan kalian sangat berarti bagi
penulis. 6. Bapak Dr. H Muchtar Aziz MA yang telah bersedia meluangkan waktu untuk diwawancarai oleh penulis sebagai sumber tulisan dalam menyelesaikan skripsi ini. 7. Untuk nene-neneku di SPI (Sulis, Ipunk, Babay, Nuril, Riza, Dena, Sinta, Rara) semoga persahabatan kita akan terus berlanjut tidak hanya sebatas masa kuliah. Sahabat-sahabatku yang tergabung dalam BFC (Nana, Kajol, Iep, Tila, Ratu, Icha, Iqoh, Umu, Moef) walaupun kita jauh namun kalian akan selalu tetap dekat di hatiku dan kepada semua teman-temanku yang tak bisa disebutkan satu-persatu kalian selalu memberi kesan tersendiri di hati penulis dan yang terakhir Aku Sayang Kalian. 8. Seluruh staf akademik di Fakultas Adab dan Humaniora UIN Jakarta yang telah banyak membantu memberikan pelayanan bagi penulis.
Dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah turut membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis hanya dapat berdoa semoga bantuan dari berbagai pihak dapat diterima sebagai amal shaleh dan mudah-mudahan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT atas bantuan yang diberikan kepada penulis. Amin Ya Rabbal’alamin.
Jakarta, 06 Juni 2008
Penulis
DAFTAR ISI
ABSTRAK ........................................................................................................... i KATA PENGANTAR......................................................................................... ii DAFTAR ISI
BAB I
v
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ............................................................... 1 B. Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah ...................... 5 C. Tujuan dan Manfaat Penulisan .................................................... 6 D. Metodelogi Penelitian .................................................................. 7 E. Survei Pustaka............................................................................... 8 F. Sistematika Penulisan .................................................................. 10
BAB II
BIOGRAFI GUS DUR
A. Latar Belakang Keluarga dan Pendidikan........................................... 11 B. Prestasi dan Karya-Karya Tulis Gus Dur............................................ 15 a. Prestasi Gus Dur............................................................................ 15 b. Karya-Karya Tulis Gus Dur .......................................................... 18
C. Gus Dur Sebagai Presiden................................................................... 20
BAB III
GAMBARAN UMUM ACEH
A. Letak Geografi dan Demografi ........................................................... 28 B. Keadaan Sosial dan Budaya ................................................................ 32 C. Perjalanan Politik Aceh Pasca Kemerdekaan ..................................... 39
BAB IV REFERENDUM ACEH A. Latar Belakang Munculnya Referendum Aceh................................... 49 B. Langkah Menuju Referendum Aceh ................................................... 57 C. Kebijakan politik Gus Dur Dalam Menghadapi Referendum Aceh ... 59 D. Implikasi dan Reaksi Dari Referendum Aceh..................................... 66
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan ......................................................................................... 73 B. Saran ................................................................................................... 74
DAFTAR PUSTAKA .........................................................................................75 LAMPIRAN ........................................................................................................81
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Abdurrahman Wahid yang akrab dipanggil Gus Dur menjabat sebagai Presiden RI ke-4 mulai 21 Oktober 1999 pada hari Gus Dur dilantik hingga Juli 2001 dengan mengalahkan calon lainnya yaitu Megawati Soekarno Putri. Pemungutan suara yang dilakukan secara tertutup pada tanggal 20 Oktober 1999 di parlemen menghasilkan 373 suara untuk Abdurrahman Wahid dan 313 suara untuk Megawati, 9 abstain dan 4 suara tidak sah. Maka hasil sidang yang diperoleh mengumumkan dan menetapkan K.H. Abdurrahman Wahid, Ketua Umum Pengurus Besar NU sebagai presiden RI ke-4, periode 1999 sampai 2004 menggantikan B.J. Habibie. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Habibie tampaknya belum memuaskan banyak pihak sehingga banyak anggota MPR/DPR yang di dalam Sidang Umum tahun 1999 menolak hasil pertanggungjawaban Habibie, Sehingga terjadi
perubahan
peta
politik
di
mana
Habibie
mundur
setelah
pertanggungjawabannya ditolak. Akhirnya pencalonan pun terpecah menjadi 2 kubu yaitu Megawati yang dicalonkan PDI-P dan Gus Dur yang dijagokan oleh Poros Tengah. Terpilihnya K.H. Abdurrahman Wahid dan Megawati sebagai presiden dan wakil presiden dalam sidang umum MPR 1999 memberi harapan yang besar bagi bangsa Indonesia. Harapan besar itu pada umumnya bersumber dari keinginan kolektif agar kehidupan sosial, ekonomi, dan politik nasional segera
pulih kembali setelah selama lebih dari 2 tahun bangsa Indonesia terpuruk dilanda krisis ekonomi dan politik yang begitu dahsyat. Ada sejumlah faktor mengapa harapan masyarakat sangat besar terhadap duet kepemimpinan Gus Dur-Mega. Pertama, kecuali Soekarno-Hatta yang dipilih secara aklamasi oleh anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), untuk pertama kalinya sepanjang sejarah Indonesia merdeka, presiden dan wapres dipilih secara demokratis oleh para anggota MPR hasil pemilu 1999 yang relatif damai dan demokratis pula. Kedua, K.H. Abdurrahman Wahid dan Megawati merupakan kombinasi dari dua golongan bangsa yang terpenting yaitu islam disatu pihak dan golongan nasional lainnya.1 Harapan itu pun sirna ketika kritikan terhadap pemerintahan Gus Dur terjadi sejak ia tidak mampu untuk memperbaiki kondisi negara ini. Kritikan terhadap pemerintahannya terjadi sejak Presiden Gus Dur mengumumkan Kabinet Persatuan Nasional di mana kekuatannya merupakan hasil kompromi dari partaipartai pendukungnya. Namun kabinet yang dikatakan Gus Dur akan lebih ramping dari kabinet sebelumnya ternyata jumlah menteri lebih banyak bahkan ada dua departemen yang dihapus, yaitu Departemen Sosial dan Departemen Penerangan, yang pada masa Soeharto sebagai alat yang efektif untuk mengendalikan penerbitan dan pemberitaan dalam media. Gus Dur mempunyai daftar panjang yang luar biasa mengenai apa yang harus dikerjakan dan masalah apa yang harus dipecahkan. Salah satunya adalah mengatasi gerakan separatis di Papua Barat dan Aceh. Sebagai presiden, Gus Dur terus mengadakan pertemuan dengan pemimpin-pemimpin Aceh dalam 1
Riza Sihbudi et.al, Bara Dalam Sekam: Identifikasi akan Masalah dan Solusi atas Konflik-Konflik Lokal di Aceh, Maluku, Papua, dan Riau, (Bandung: Mizan 2001), h. 17
menegosiasikan suatu penyelesaian. Tapi sayangnya masalah yang ada di Aceh tidaklah semudah yang diperkirakan. Dalam menghadapi tuntutan rakyat Aceh yang meminta referendum dalam hitungan minggu, Gus Dur mencoba mengulur waktu. Dengan berbuat demikian ia masuk dalam suatu pola sikap yang merugikan posisinya sebagai presiden.2 Kebijakan Gus Dur dalam menangani konflik pemerintah dengan GAM dan OPM (Organisasi Papua Merdeka) yang cenderung lebih lunak dan toleran seperti kebijakannya yang mengijinkan OPM mengibarkan bendera bintang kejora dan bahkan ia memberi sumbangan untuk kongres rakyat Papua. Ini berdampak negatif dan menjadi bumerang bagi keutuhan NKRI, karena kesempatan tersebut digunakan OPM sebagai sarana sosialisasi gagasan dan Konsolidasi gerakan pemisahan diri.3 Kemudian kebijakannya di Aceh dengan memberikan jeda kemanusian di Aceh dan memberikan janji kepada GAM untuk melakukan referendum di Aceh. Ia berkeinginan agar setiap penyelesaian konflik ini dilakukan secara dialogis dan bukan dengan kekerasan. Sehari setelah terpilih menjadi presiden, Gus Dur berjanji untuk menjanjikan Aceh sebagai kunjungan perdananya dengan sasaran penyelesaian kasus Aceh yang sudah berkepanjangan itu. Janjinya tersebut ternyata beralih arah dari ujung barat pulau Sumatera ke luar negeri untuk mengunjungi beberapa negara seperti Singapura, Cina, Amerika, Malaysia dan negara-negara di Timur Tengah. Yang lebih menarik lagi adalah dalam perjalanannya itu sang presiden dengan tegas mengatakan di dalam buku Tamaddun dan Sejarah bahwa “kalau untuk Timor Timur bisa diberikan referendum dengan opsi gabung atau pisah 2 3
Kompas, 22 April 2000 Budiarto Danudjaja, Hari-Hari Indonesia Gus Dur, (Jakarta: Galang Pres, 1999), h. 152
dengan Indonesia, kenapa untuk Aceh tidak bisa”. Janji ini menjadi obat mujarab bagi bangsa Aceh. Tidak lama kemudian, setelah kembali dari keliling dunia, Gus Dur kembali memutarbalikan janji dan fakta yang sudah ada. Gus Dur tetap akan memberikan referendum untuk Aceh akan tetapi dengan opsi otonomi luas dan sempit. Disini nampak sekali bahwa presiden sepertinya hendak mempermainkan istilah referendum yang sudah dikenal luas sebagai sebuah solusi untuk menentukan sikap, apakah tetap bergabung dengan negara tersebut atau pisah untuk waktu yang tidak terbatas.4 Semenjak menjadi presiden, Gus Dur sesungguhnya memiliki sejarah besar membangun demokrasi, kebebasan pers dan berbicara tentang perjuangan hak-hak kaum minoritas. Gus Dur selama berkuasa (1999-2001) telah memberikan wacana yang menarik bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Paling tidak selama kurang dua tahun banyak sekali sumbangan Gus Dur bagi bangsa. Bahkan proyek Desakralisasi Istana, Supremasi Sipil, Konflik dengan parlemen menjadi wacana yang menakjubkan dimasanya.5 Gus Dur menjadi sosok paling unik, khas dan cukup fenomenal. Tidak saja dalam jagat organisasi NU, tetapi juga jagat ke-Indonesiaan. Unik, khas dan fenomenal karena dalam diri Gus Dur melekat sejumlah predikat yang cukup beragam dari budayawan, agamawan, intelektual sampai pada politikus.6 Untuk itu penulis berusaha mengkaji kebijakan politik Gus Dur selama ia menjabat sebagai presiden RI dan hanya terfokus kepada kebijakannya terhadap referendum Aceh. Dengan ini penulis mengajukannya sebagai karya ilmiah skripsi 4
Hasanuddin Yusuf Adan, Tamaddun dan Sejarah: Etnografi Kekerasan di Aceh, (Jogjakarta: Prisma Sophie Press, 2003), h. 162-163 5 Khamami Zada, ed. Neraca Gus Dur di Panggung Kekuasaan, (Jakarta: LAKPESDAM, 2002), h. 7 6 Listiyono Santoso, Teologi Politik Gus Dur, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2004), h. 67
dengan judul: “Kebijakan Politik Gus Dur Sebagai Presiden RI ke-4 Terhadap Referendum Aceh”.
B. Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah 1. Identifikasi Masalah Masalah pokok yang menjadi dasar pikiran dari penulisan ini adalah, apa latar belakang diadakannya referendum Aceh? Siapa sajakah yang berperan penting dalam referendum Aceh? Bagaimana langkah untuk menuju referendum Aceh? Bagaimana langkah politik Gus Dur dalam menghadapi referendum Aceh? Adakah unsur-unsur lain yang terkait dengan diadakannya referendum Aceh selain unsur politik? Bagaimana implikasi dan reaksi terhadap referendum Aceh? Apakah tercetusnya referendum Aceh hanya diwakili oleh kaum elit atau masyarakat seluruhnya? Apakah referendum Aceh efektif untuk penyelesaian masalah di Aceh? 2. Pembatasan Masalah Masalah atau pertanyaan tersebut penting untuk dicermati akan tetapi skripsi ini hanya akan membatasi pada latar belakang diadakannya, langkah menuju referendum Aceh, langkah politik Gus Dur dalam menghadapi referendum Aceh, serta reaksi dan implikasi diadakannya referendum Aceh.
3. Perumusan Masalah Adapun perumusan masalahnya adalah: a. Apa yang melatarbelakangi dilaksanakannya referendum Aceh? b. Bagaimana langkah menuju referendum Aceh? c. Apa saja langkah Politik Gus Dur dalam menghadapi referendum Aceh? d. Bagaimana implikasi dan reaksi terhadap tercetusnya referendum Aceh?
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan 1. Tujuan Penulisan Sesuai dengan perumusan masalah yang telah penulis sampaikan, maka tujuan diadakannya penulisan ini adalah: a. Untuk mengetahui latar belakang lahirnya referendum Aceh b. Untuk mengetahui langkah-langkah politik menuju referendum Aceh yang dilakukan oleh Gus Dur? c. Untuk mengetahui implikasi dan reaksi yang ditimbulkan dengan adanya referendum Aceh 2. Manfaat Penulisan Menambah khazanah keilmuan mengenai suatu kebijakan maupun mengenai suatu tuntutan referendum.
D. Metodologi Penelitian Dalam mengkaji permasalahan di atas penulis menggunakan metode: 1. Teknik Pengumpulan data Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini, ditinjau dari jenis data yang diperoleh adalah jenis metode penelitian kepustakaan atau library research, dengan cara meneliti berbagai sumber buku, majalah, surat kabar dan lainnya, di berbagai perpustakaan antara lain Perpustakaan Utama UIN, Perpustakaan Iman Jama, Perpustakaan PBNU, Perpustakaan DPR/MPR, Perpustakaan Nasional, Wahid Institute serta perpustakaan umum lainnya yang tentu mempunyai data yang berkaitan dengan karya tulis ini. Selain itu juga penulis melakukan wawancara untuk melengkapi data-data yang telah ada. 2. Metode analisa data a. Heuristik Setelah semua data terkumpul, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh penulis adalah
memilih data yang memang sesuai
dengan topik. Dari data yang telah terkumpul dari berbagai sumber, kemudian ditelaah kembali dan diklasifikasikan serta disusun sesuai jenisnya. b. Kritik sumber Yaitu mencari kevaliditasan sumber sejarah atau informasi dengan kata lain penulis akan menilai, menguji, dan menyeleksi sumber sejarah yang otentik dan relevan. Sumber-sumber yang telah didapat kemudian akan diverifikasi keabsahannya melalui kritik intern dan ekstern. c. Interpretasi Memberikan penafsiran terhadap fakta sejarah dengan cara menerangkan peristiwa yang telah terjadi dan mengaitkannya dengan sumber sejarah yang didapat dari pengumpulan data tersebut.
3. Teknik Penulisan Penulisan skripsi ini berpedoman pada buku pedoman penulisan skripsi, tesis, dan disertasi UIN Jakarta tahun 2007 cetakan kedua.
E. Survei Pustaka Pembahasan tentang Aceh telah banyak dilakukan, karya tersebut antara lain: 1. Bara Dalam Sekam Buku ini,7 membahas mengenai pencarian akar masalah dan solusi atas gejolak serta ledakan kekerasan di sejumlah daerah rawan konflik di tanah air, dalam bahasan ini yaitu Aceh, Maluku, Riau dan Papua. Keempat daerah yang disorot di sini telah mengalami konflik dan gejolak lokal dengan intensitas persoalan yang paling mendasar dari berbagai konflik dan gejolak lokal tersebut.
2. Tamaddun dan Sejarah Buku ini,8 membahas tentang kondisi histories-sosiologis Aceh sejak masa awal berdirinya, mengungkapkan tentang keinginan besar Aceh dengan berkiblat kepada adat istiadat, budaya, tradisi keagamaan, selain itu buku ini juga membahas tentang politik yang merujuk kepada prinsip dan asas-asas politik Islam yang masih dalam koridor ke-Aceh-an. Di buku 7
Riza Sihbudi, et.al, Bara Dalam Sekam: Identifikasi akan Masalah dan Solusi atas Konflik-Konflik Lokal di Aceh, Maluku, Papua, dan Riau, (Bandung: Mizan, 2001) 8 Hasanuddin Yusuf Adan, Tamaddun dan Sejarah: Etnografi Kekerasan di Aceh, (Jogjakarta: Prisma Sophie Press, 2003)
ini penulis ingin menyajikan fakta dan keinginan yang sebenarnya dari masyarakat yang sudah lama terkungkung dalam ketidakjelasan dan ketidakadilan hidup seperti dalam hal pembagian pengolahan sumber daya alam Aceh serta budaya kekerasan sampai saat itu. Masalah Aceh membutuhkan penanganan yang khusus dan berkelanjutan. 3. Aceh Win-Win Solution Buku ini,9 menceritakan tentang bagaimana solusi atau penyelesaian tentang konflik-konflik di Aceh, setelah Indonesia merdeka, rakyat Aceh merasa dikhianati dan bahkan dilupakan. Tuntutan mereka untuk mendirikan provinsi tersendiri dengan status daerah istimewa ditolak pemerintah
pusat.
Kekecewaan
telah
dialami
Aceh,
termasuk
pemberlakuan DOM dan berbagai pelanggaran HAM. Karena itu buku ini membahas mengenai bagaimana mencari solusi terhadap peristiwaperistiwa tersebut, dari mulai penyelesaian Aceh secara damai atau melalui dialog. Dari tiga buku di atas dapat diambil persamaannya yaitu bagaimanakah seharusnya penyelesaian terhadap kasus Aceh tersebut, di dalamnya termasuk opsi otonomi ataupun referendum. Yang membedakan antara skripsi ini dengan buku-buku tersebut adalah bagaimana kebijakan Presiden Gus Dur saat itu dalam menghadapi isu referendum Aceh tersebut.
F. Sistematika Penulisan
9
Musni Umar. ed, Aceh Win-Win Solution (Jakarta: Forum Kampus Kuning, 2002)
Untuk memudahkan penulisan maka diperlukan sistematika penulisan. Untuk itu penulis membagi materi ke dalam beberapa bab yaitu, Bab I : Bab ini terdiri dari pendahuluan, meliputi: latar belakang masalah, identifikasi, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, metodologi penelitian, survei pustaka, dan sistematika penulisan.
Bab II
: Pada bab ini penulis mulai melakukan pembahasan mengenai biografi Gus Dur meliputi: latar belakang keluarga dan pendidikan, prestasi dan karya-karya tulis Gus Dur, Gus Dur sebagai presiden.
Bab III : Gambaran umum tentang Aceh, meliputi: geografi dan demografi Aceh, keadaan sosial dan budaya serta perjalanan politik Aceh pasca kemerdekaan. Bab IV : Munculnya referendum Aceh, yaitu latar belakang dilaksanakannya referendum Aceh, langkah menuju referendum Aceh, kebijakan politik Gus Dur dan implikasi dan reaksi dilaksanakannya referendum Aceh Bab V
: Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.
BAB II BIOGRAFI GUS DUR
A. Latar Belakang Keluarga dan Pendidikan Gus Dur panggilan akrab K.H. Abdurrahman Wahid lahir dengan nama Abdurrahman Ad-dakhil pada tanggal 4 Agustus 1940 di Denanyar Jombang Jawa Timur, ia anak pertama dari enam bersaudara. Ayahnya K.H. Abdul Wahid Hasyim, adalah putra K.H.Hasyim Asy’ari, pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng dan pendiri Jam’iyah Nahdhatul Ulama, organisasi Islam terbesar di Indonesia, bahkan barangkali juga di dunia, melalui jumlah anggota sedikitnya 40 juta orang. Ibunya Hj. Sholehah, juga putri tokoh besar NU, K.H. Bisri Syamsuri, pendiri pondok pesantren Denanyar Jombang dan Rois Aam Syuriah PBNU setelah K.H. Abdul Wahab Hasbullah. Dengan demikian secara genetik, Gus Dur memang keturunan darah biru dan jika meminjam istilah Clifford Geertz, ia tergolong seorang santri dan Priyayi sekaligus, baik dari trah ayah maupun ibu, Gus Dur sosok yang menempati strata sosial tinggi dalam masyarakat Indonesia. Gus Dur adalah cucu dari dua ulama terkemuka NU dan tokoh besar bangsa Indonesia.10 Meski demikian, sejarah hidup Gus Dur tidak mencerminkan kehidupan seorang ningrat. Dia berproses dan hidup sebagaimana layaknya masyarakat kebanyakan. Gus Dur kecil belajar di pondok pesantren. Dalam usia lima tahun, ia sudah lancar membaca Al-Qur’an, gurunya waktu itu adalah kakeknya sendiri K.H.Hasyim Asy’ari. Pada masa kecilnya, Gus Dur tidak seperti kebanyakan anak-anak seusianya. Ia lebih memilih tinggal bersama
10
Tim Incres, Beyond The Symbols: Jejak Antropologis Pemikiran dan Gerakan Gus Dur, (Bandung: Remaja Rosdakarya 2000), h. 4
kakeknya daripada bersama ayahnya. Berkat tinggal bersama kakeknyalah Gus Dur banyak mengenal tokoh-tokoh penting politik. Masa kecilnya ia lewatkan di kawasan Menteng, Jakarta. Disini, antara lain ia bertetangga dengan keluarga Prof. Rooseno, dan Toeti Heraty, (salah seorang anak Prof Rooseno), teman Gus Dur semasa kecil. Selain itu, seraya belajar di sekolah SD umum, Gus Dur juga dikirim ayahnya untuk mengikuti les privat bahasa Belanda kepada seorang warga Jerman yang masuk Islam, Willem Buhl, yang mengganti namanya menjadi Iskandar. Inilah yang mengantarnya ke khazanah musik klasik, karena lagu-lagu itu diputar untuk mempermudah pelajaran bahasa Belandanya. Selanjutnya pada April 1953, ketika itu Gus Dur berumur 13 tahun, Gus Dur harus sudah kehilangan ayahnya, dan hidup sebagai anak yatim. Wahid Hasyim ayahandanya meninggal dunia pada usia 38 tahun karena kecelakaan kendaraan. Pada saat itu Gus Dur melakukan perjalanan menggunakan kendaraan bersama ayahnya. Ia berada di depan dan ayahnya berada di belakang. Ketika mobilnya terbalik, ayahnya terlempar keluar dan terluka parah. Sehari kemudian ia meninggal dunia.11 Lepas SD, Gus Dur masuk sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP) di Jakarta, namun itu hanya berlangsung satu tahun. Sebab tahun berikutnya, ia dikirim ke pesantren Krapyak. Namun rupanya ia tidak betah di pesantren itu. Gus Dur masih ingin melanjutkan pelajarannya di sebuah SMEP yang dikelola gereja katolik setempat. Maka ia pun pindah ke Jogjakarta, dan kos di rumah K.H.Junaid, seorang guru SMEP sekaligus pemimpin Muhammadiyah di kota itu. Setelah 11
Abudin Nata, Tokoh-tokoh Pembaharuan Islam Di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2005), h. 339-340
paginya mengaji kepada Kiai Ma’sum di pesantren Krapyak, siangnya sekolah di SMEP, malamnya berdiskusi mengenai berbagai hal dengan K.H.Junaid dan anggota Muhammadiyah. Di Jogjakarta, kebiasaan membacanya mulai meningkat. Disinilah ia mulai belajar bahasa Inggris. Karya sastrawan dunia, seperti Hemingway, Steinbeck, Malraux atau Faulkner sudah dibacanya. Sementara Sumantri, anggota PKI yang menjadi salah seorang gurunya memberikan bukubuku Marxis-Lennis. Maka, selain Das Kapitas, dalam usia remaja itu, ia juga sudah membaca What Is To Be Done, petunjuk praktis Lennin tentang bagaimana melakukan revolusi.12 Setelah
menamatkan
pendidikannya
di
SMEP,
Gus
Dur
banyak
menghabiskan waktunya untuk belajar di berbagai pesantren yang berada di bawah naungan NU. Pada mulanya ia mondok di Tegal Rejo Magelang (19571959). Selama ia di pesantren ini, Gus Dur menunjukkan bakat dan kemampuan dirinya dalam bidang ilmu agama Islam di bawah naungan Kiai Khudori, selain belajar ilmu agama Islam, selama di pesantren ini, Gus Dur banyak menghabiskan waktunya untuk membaca buku-buku karangan sarjana barat. Kemampuan Gus Dur membaca buku-buku barat tersebut jarang dimiliki oleh para santri pada umumnya. Melalui belajar secara otodidak ini yang dimulainya sejak usia dini. Menyebabkan Gus Dur sudah mengenal karya-karya sastra tingkat dunia, pemikiran filsafat karangan tokoh-tokoh terkemuka seperti Karl Marx, Lenin, Gramsei, Mao Zedong. Selain itu, dari tahun 1959-1963, Gus Dur menimba ilmu di Muallimat Bahrululum, Tambak Beras Jombang Jawa Timur. Selanjutnya pada tahun 1964 ia
12
Forum Keadilan, (30-31 Oktober 1999), h. 70
berangkat ke Mesir untuk menimba ilmu di Universitas Al-Azhar, Kairo hingga tahun 1966. Selama belajar di Mesir, Gus Dur banyak menggunakan waktunya untuk menonton film-film terbaik Perancis, Inggris dan Amerika, serta membaca buku-buku di perpustakaan Al-Azhar Kairo, hal ini ia lakukan karena ia merasa kecewa dengan sistem pengajaran di Al-Azhar yang dinilainya sudah ketinggalan zaman.13 Tidak cocok dengan atmosfer dunia intelektual di tempat belajarnya yang menekankan pada metode hapalan, Gus Dur justru banyak belajar secara mandiri (otodidak), saat itu ia banyak menghabiskan waktu di salah satu perpustakaan terlengkap di kota Kairo, yaitu American University Library. Dari Kairo, ia pindah ke Baghdad Gus Dur justru bukan memperdalam studi-studi keislaman, akan tetapi mempelajari sastra dan kebudayaan Arab, Filsafat Eropa dan Teori Sosial.14 Perjalanan panjang Gus Dur di luar negeri berakhir pada tahun 1971, ketika akhirnya dia harus kembali kepangkuan ibu pertiwi di pondok pesantren. Gus Dur menikah dengan Sinta Nuriyah, mereka dikaruniai empat orang anak, Allisa Qotrunnada Munawaroh, Zannuba Arifah Chafsoh, Annita Hayatunnufus dan Inayah Wulandari.
B. Prestasi dan Karya Tulis Gus Dur
13
Abudin Nata, Tokoh-tokoh Pembaharuan, h. 340-341 Faisal Ismail, Dilema NU Di Tengah Badai Pragmatisme Politik, (Jakarta: Proyek Peningkatan Pengkajian kerukunan Hidup Umat Beragama Puslitbang Kehidupan Beragama Badan Litbang Agama Dan Diklat Keagamaan Depag RI 2004), H. 190-191 14
a. Prestasi Gus Dur Setelah Gus Dur kembali ke Indonesia, dengan bekal ijazah S1 Universitas Baghdad, pada tahun 1972 ia menjadi dosen sekaligus Dekan Fakultas Ushuluddin Universitas Hasyim Asy’ari (Unhas) di Jombang hingga tahun 1974. Ketika itu pula, ia menekuni kembali bakatnya menulis dan menjadi kolumnis. Tahun 1974, Gus Dur diminta K.H.Yusuf Hasyim, pamannya untuk membantu di pondok pesantren Tebu Ireng di Jombang. Gus Dur menjadi sekretaris umum pondok pesantren Tebu Ireng hingga tahun 1980. Selama periode inilah secara teratur ia semakin terlibat dalam kepengurusan NU dengan menjabat sebagai Wakil Khatib Syuriah PBNU. Dari sini Gus Dur mulai sering diundang diskusi-diskusi keagamaan dan kepesantrenan di berbagai tempat, dalam maupun luar negeri. Gus Dur pun kemudian terlibat dan terjun di dunia LSM, menjadi tenaga pengajar pada program training-training. Di LP3ES, ia bekerjasama dengan M. Dawam Rahardjo, Aswab Mahasin, dan Adi Sasono dalam proyek pengembangan masyarakat pesantren. Kemudian dalam perkembangannya, bersama para kiai yang dimotori oleh LP3ES, Gus Dur mendirikan P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat).15 Pembentukkan P3M ini berawal dari dinamika pemikiran dan keberhasilan program LP3ES selama tahun 70-an serta bisa ditariknya Pondok Pesantren dalam proses perubahan sosial dan politik. Peranan yang dilakukan P3M salah satunya adalah mendukung proyek-proyek pembangunan secara kritis misalnya lewat program KB (Keluarga Berencana).
15
Tim Incres, Beyond The Symbol, h. 19-20
Setelah pindah ke Jakarta, ia merintis karir sebagai pengasuh pondok pesantren Ciganjur. Pada seluruh waktu sepanjang dekade 80-an, Gus Dur tampak meyakinkan sebagai seorang pemikir, intelektual, budayawan, dan agamawan. Darah seninya yang kental sempat menarik jalan hidupnya, pada tahun 1983, Gus Dur ditawari menjadi Ketua Dewan Kesenian Jakarta (DKJ), Taman Ismail Marzuki. Tanpa berpikir panjang, tawaran itu pun diterimanya. Kemudian ia juga menjadi ketua juri Festival Film Indonesia (FFI), 19861987, itulah awal aktualisasi perjalanan kebudayaan Gus Dur. Keputusan tersebut mendapat reaksi dari para kiai NU, akan tetapi ia tetap menerimanya, karena memang Gus Dur sangat menyenangi bidang kesenian terutama perfilman. Pada tahun 1984, ia terpilih sebagai Ketua Umum PBNU 19841999. Selain itu Gus Dur menduduki jabatan sebagai salah seorang presiden pada Konferensi Dunia Untuk Agama dan Perdamaian (World Council For Religion and Peace) yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. Lalu ia menjadi Anggota Dewan Pembina Institute Simon Perez yang berpusat di Tel Aviv Israel, menurutnya undangan menjadi anggota ini justru menunjukkan penghormatan penting bagi NU dan pertanda adanya kesadaran internasional yang sejati, keterlibatannya ini membuka jalan untuk memperjuangkan misi islam dan sekaligus misi perdamaian di antara sesama umat beragma di dunia.16 ketertarikannya terhadap Israel juga terlihat ketika ia menjadi presiden di mana ia mengadakan hubungan dagang dengan negara tersebut. Selain itu juga Gus Dur menjadi Dewan Penasihat pada Internasional Dialoque Foundation 16
Laode Ida, Gus Dur di antara Keberhasilan dan Kenestapaan, (Jakarta: Raja Grafindo 1999), h. 261
on Perspective Studies of Syariah and Secular Law, di Den Haag Belanda. Di Indonesia, selain menjadi pendiri Forum Demokrasi (FORDEM), ia adalah penggagas berdirinya Gerakan Anti Diskriminasi (GANDI). Jadi tidak salah jika Gus Dur, setelah menjadi presiden, memberikan status yang sama kepada umat Konghucu dalam merayakan hari besar mereka. Dalam konteks pendirian Fordem awal 1991, di mana Gus Dur menjadi Ketua Umum adalah salah satu bukti perhatiannya yang besar terhadap proses demokratisasi.17 Sebagai implikasi dari pemikiran dan gerakan sosialnya, Gus Dur pernah menerima penghargaan sebagai Man of The Year 1990 dan oleh majalah editor Harian Surya Surabaya ia juga pernah diberi gelar Tokoh Terpopuler. Pada tanggal 31 Agustus 1993, ia juga memperoleh penghargaan Magsaysay dari Filiphina. Ini suatu bukti pengakuan nasional dan internasional terhadap peran dan kontribusinya dalam proses kebangsaan Indonesia dalam mewujudkan masyarakat demokratis, terbuka dan toleran. Puncaknya melalui Sidang Umum MPR-RI Oktober 1999, ia terpilih sebagai Presiden RI ke-4, saat sekitar sebulan lagi ia akan mengakhiri masa jabatannya sebagai Ketua Umum PBNU yang telah dijabatnya selama 15 tahun.18 Dari banyaknya prestasi yang ia raih, Gus Dur ternyata bukan hanya seorang agamawan, melainkan ia juga seorang budayawan dan politisi. Ketika ia berada di tengah komunitas NU, ia berperan sebagai ulama sekaligus Ketua PBNU, ketika ia berada di DKJ, ia berperan sebagai budayawan, dan ketika
17
Listiyono Santoso, Teologi Politik Gus Dur, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2004), h. 85-
86 18
Ahmad Suaedy dan Ulil Abshar Abdalla (ed), Gila Gus Dur: Wacana Pembaca Abdurrahman Wahid, (Jogjakarta: LKIS 2000), h. 148
bersama Megawati, Habibie dan tokoh-tokoh lainnya, ia memainkan peranan sebagai politisi. Gus Dur selain seorang intelektual dan seorang pemikir, ia juga seorang aktivis organisasi. b. Karya Tulis Gus Dur Sebagai seorang intelektual, Gus Dur mengkomunikasikan pemikiranpemikirannya lewat tulisan-tulisan dalam berbagai topik yang beberapa di antaranya sudah dijadikan buku, sebagian lainnya telah menjadi artikel ilmiah bagian dari sebuah buku editorial. Gagasan-gagasan dan sikapnya dalam menanggapi persoalan yang berkembang di masyarakat banyak dijumpai dalam buku hasil karyanya. Di samping yang termuat di media massa, jurnal laporan penelitian atau dapat ditemukan dalam hasil wawancara. Diantara karya-karya Gus Dur yang sudah diterbitkan dalam bentuk buku adalah sebagai berikut: 1. Prisma Pemikiran Gus Dur Buku ini,19 tidak menekankan terhadap topik tertentu, tetapi lebih pada pemikiran Gus Dur
secara umum terkait dengan hubungan agama dan
HAM. Buku ini berisi 17 artikel yang memuat sejumlah gagasan besar Gus Dur tentang perlunya penafsiran kembali ajaran agama dan dialektikanya dengan diskursus ke-indonesia-an. Bagaimana seharusnya menempatkan ajaran agama dalam konteks pembangunan dan kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi titik tolak acuan bagi Gus Dur dalam memetakan posisi agama dalam diskursus modernitas. 2. Tuhan Tidak Perlu Dibela 19
Abdurrahman Wahid, Prisma Pemikiran Gus Dur, (Jogjakarta: LKIS 1999), penyunting: M. Shaleh Isre
Dari judulnya, buku ini20 terkesan provokatif, namun berisi kritik mendasar terhadap bangunan pengetahuan, pemikiran dan gerakan yang ditampilkan oleh komunitas muslim yang pada saat itu gemar menampilkan sosok sektarianisme. Buku ini, merupakan kumpulan tulisan Gus Dur yang dimuat di Majalah Tempo pada paro tahun 1980-an. Isi buku ini mencerminkan sikap Gus Dur untuk lebih mengedepankan semangat persamaan, keadilan dan kemanusiaan serta demokratisasi dalam menyikapi berbagai perkembangan dalam konstelasi sosial politik di Indonesia. Sebuah buku yang juga menampilkan suatu sikap kearifan hidup untuk tidak banyak mencela pemahaman keagamaan orang lain, sekaligus menghormatinya dalam kerangka demokratisasi dan hak asasi manusia. 3. Gus Dur Menjawab Perubahan Zaman: Kumpulan Pemikiran K.H. Abdurrahman Wahid Presiden RI ke-4 Buku ini,21 menceritakan tentang pemikiran-pemikiran Gus Dur yang terekam dalam harian Kompas. Buku ini merupakan upaya memahami ucapan, pemikiran, dan kiprah Gus Dur secara rasional dan mengambil pelajaran dan kritik atasnya. Buku ini menghimpun pemikiran Gus Dur sekitar soal-soal agama Islam dan negara. Pemikiran tentang sikap soal kepemimpinan politik, serta kepemimpinan dalam bidang moral, spiritual yang sudah melewati wacana NU. Dalam buku ini juga berisi tentang ajakan Gus Dur untuk membangun tradisi politik yang demokratis dan demokrasi di Indonesia. Selain itu buku ini juga berisi pemikiran Gus Dur sekitar politik 20
Abdurrahman Wahid, Tuhan Tidak Perlu Dibela, (Jogjakarta: LKIS 1999), penyunting: M. Shaleh Isre 21 Abdurrahman Wahid, Gus Dur Menjawab Perubahan Zaman: Kumpulan Pemikiran K.H.Abdurrahman Wahid Presiden RI ke-4, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 1999) penyunting: Frans M. Parera dan T. Jakob Koekerits
Indonesia kontemporer, kepemimpinan politik, hubungan antara individu dan negara, masalah HAM, dwifungsi ABRI dan pengembangan demokrasi.
C. Gus Dur Sebagai Presiden Mundurnya Soeharto sebagai Presiden RI ke-2 untuk masa jabatan yang ketujuh pada tanggal 21 Mei 1998, adalah tonggak sejarah yang sangat menentukan bagi perjalanan bangsa negara ini ke masa depan. Pada tanggal itu juga merupakan waktu yang sangat bersejarah, karena terjadi proses peralihan kekuasaan dari orang kuat Indonesia, Presiden Soeharto kepada Wakil Presiden B.J. Habibie. Habibie disumpah menjadi Presiden ke-3 di tengah persoalan bangsa yang sangat berat, dan dipundaknya telah ada beban untuk melaksanakan agenda reformasi yang menjadi tuntutan bangsa, dari mulai memberantas KKN sampai perbaikan krisis ekonomi.22 Di bawah kepemimpinan Habibie, ternyata rakyat belum puas akan kinerjanya. Pada tanggal 10 November 1998, demonstrasi yang didominasi oleh mahasiswa menuntut agar Habibie segera menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan transisi yang dipimpin oleh Presidium kepemimpinan pro-reformasi yang terdiri atas Megawati (PDI-P), Gus Dur (PKB), Amien Rais (PAN), Uskup Belo dan Sultan Hamengkubuwono X.23 Selanjutnya, pemilihan umum pun dilakukan. PDI-P di bawah pimpinan Megawati berhasil menduduki peringkat pertama, mengalahkan Golkar yang selama Orde Baru memimpin perolehan suara. Tempat ketiga dan keempat 22
Sudarno Shobron, Muhammadiyah dan NU Dalam Pentas Politik Nasional, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2003), h. 111-117 23 Chriss Manning dan Peter Van Diermen, Indonesia di Tengah Transisi:Aspek-Aspek Sosial dari Reformasi dan Krisis, (Yogyakarta: LKIS, 2000), h. 21
diduduki oleh PKB yang diketuai oleh Matori Abdul Djalil dan PPP yang dipimpin oleh Hamzah Haz. Urutan selanjutnya ditempati oleh PAN pimpinan Amien Rais, yang akhirnya membawa ia untuk menduduki jabatan Ketua MPR. Penyusunan pemerintahan menjadi tugas Presiden yang akan dipilih oleh MPR dengan 700 anggotanya dalam bulan Oktober 1999. Oleh karena itu, lama sebelum hasil pemungutan suara diumumkan pada tanggal 1 September, pusat perhatian para pemimpin partai bergeser. Kalau semula mereka mengupayakan dukungan rakyat, sekarang mereka beralih ke perundingan di antara mereka untuk menjajaki bersama kemungkinan perlunya koalisi. Sepanjang hampir seluruh kurun waktu antara pemilihan umum dan pemilihan presiden, calon yang berada paling depan menuju kursi kepresidenan adalah calon dari Golkar, Habibie dan calon dari PDI-P Mega. Mula-mula Megawati mengandalkan dukungan PKB dan PAN, mitra-mitra PDI-P dalam koalisi informal yang muncul dari apa yang disebut Komunike Paso tanggal 18 Mei, sementara Habibie bersandar pada dukungan PPP dan militer, dan menyebut Wiranto sebagai Wapres yang cenderung dipilihnya nanti. Perkembangan terpenting dalam bulan-bulan setelah pemilihan umum adalah kemunculan apa yang disebut Poros Tengah, sebuah aliansi partai-partai muslim yang dirintis oleh Hamzah Haz dan diumumkan oleh Amien Rais pada tanggal 20 Juli 1999. Logikanya ialah bahwa dengan jumlah gabungan sebesar sekitar 200 kursi di MPR, partai-partai muslim dapat menandingi Golkar atau PDI-P, sehingga berposisi untuk menempatkan calonnya di Istana. Calon yang disepakati ialah Abdurrahman Wahid. Selain itu, Golkar sendiri jauh dari utuh. Fraksi reformis pimpinan Akbar Tanjung dan Marzuki Darusman tidak gembira
dengan pencalonan Habibie. Ini membuat Marzuki mengajukan tawaran sejumlah nama lain untuk dicalonkan menjadi Presiden, di dalamnya terdapat beberapa nama termasuk Jendral Wiranto, yang waktu itu menjabat sebagai Panglima TNI dan Menteri Pertahanan dan Keamanan Nasional. Muncul juga spekulasi bahwa fraksi Akbar akan bergabung dengan Megawati untuk memagari kemungkinan bahwa fraksi Poros Tengah yang muslim akan mengambil kekuasaan. Dalam suasana SI MPR yang digelar di bawah pimpinan Amien Rais, Sidang menolak pertanggungjawaban presiden RI ke-3 Prof B.J Habibie, dan setelah itu Golkar kehilangan calon presidennya. Kemudian Golkar memberi suara untuk suara untuk beralih kepada Gus Dur, daripada memilih Megawati. PAN yang didirikan Amien Rais bersama PK yang bernuansa Islam membentuk fraksi reformasi, lalu mereka mengusung Gus Dur ke kursi presiden.24 Pidato pertanggungjawaban Habibie ditanggapi skeptis jauh sebelum dibacakan. Pertanggungjawaban Habibie itu telah dinilai secara apriori oleh sebagian fraksi dan anggota MPR bahkan sebelum Presiden Habibie menyampaikan laporannya ada pihak-pihak di MPR yang menolak pidato pertanggungjawaban tersebut, padahal mereka belum melihatnya.25 Pidato pertanggungjawaban Habibie ditolak dikarenakan berbagai alasan salah satunya adalah kebijakannya terhadap Timor Timur untuk referendum yang akhirnya Timor Timur pisah dari Indonesia, lambannya ia dalam mengadili mantan Presiden Soeharto dan tidak meningkatnya perekonomian Indonesia. Akhirnya Golkar menarik Habibie dari persaingan pemilihan Presiden, tempat Habibie digantikan oleh Akbar Tanjung yang ketika itu telah menjabat sebagai Ketua DPR. Akan tetapi, karena menyadari bahwa Akbar bukan calon yang kemungkinan besar untuk berhasil, maka baru beberapa jam Golkar sudah menarik kembali calonnya dan menyalurkan 24
Inu Kencana,et.al, Sistem Politik Indonesia, (Bandung: Refika Aditama 2006), h. 52-
53 25
Azyumardi Azra, Islam Substantif: Agar Umat Tidak Jadi Buih, (Bandung: Mizan, 2000), hal 339
seluruh dukungannya kepada satu-satunya calon dari Poros Tengah Abdurrahman Wahid. Setelah bergabungnya Golkar, Amien menghubungi Gus Dur dan ternyata Gus Dur menyetujui untuk terus lanjut ke pemilihan kursi Presiden.
Gus Dur memang relative diterima semua pihak dan yang lebih penting lagi, rupanya ia telah mendapat restu dari K.H. Abdullah Faqih pemimpin Pondok Pesantren Langitan Tuban yang sangat disegani warga NU. Restu ini membuat fraksi PKB, yang sebelumnya mendukung Megawati, berpindah dan menyokong sepenuhnya kepada Gus Dur. Gedung MPR 20 Oktober 1999, Sidang Umum MPR berujung dramatis. Gus Dur yang dikenal sebagai Ketua Umum PBNU terpilih menjadi Presiden RI. Ia mengalahkan Megawati, Ketua Umum PDI-P. Sebanyak 373 dari 691 anggota MPR memberikan suaranya untuk Kiai tersebut. Naiknya Gus Dur tak lepas dari faktor Poros Tengah yang dimotori oleh Amien Rais. Gus Dur yang menggantikan Habibie karena pertanggungjawabannya ditolak dalam sidang umum MPR, mengemban estafeta kepemimpinan nasional yang tidak ringan. Gus Dur dihadapkan dengan persoalan bangsa yang menuntut untuk secepatnya dicarikan jalan keluarnya, sehingga Indonesia dapat bangun dari keterpurukannya dalam bidang ekonomi dan bidang-bidang lainnya. Warisan kemiskinan, pemutusan hubungan, kemerosotan nilai tukar rupiah, hutang luar negeri satu sisi, dan sisi lain tuntutan agenda reformasi harus sama-sama mendapat perhatian yang serius. Harapan perbaikan ekonomi di tangan Gus Dur sangat besar, karena ia dipilih secara demokrasi dan dinilai proses sidang pemilihannya transparan, diliput oleh media dalam dan luar. Namun harapan itu hanyalah tinggal harapan, karena presiden baru ini tidak mengetahui apa yang diderita rakyatnya, merasa tidak mempunyai beban, maka langkah-langkah yang diambil bukan mengarah
pada pemulihan ekonomi, sebaliknya malah memperparah ekonomi. Pada bulan pertama pemerintahan Gus Dur, yang seharusnya menyamakan persepsinya dengan kabinet terutama tim ekonominya, dalam mencari solusi dari krisis ekonomi, tidak dimanfaatkan Gus Dur, sebaliknya malah membuat statementstatement yang merusak pasar. Salah satu contohnya adalah Gus Dur ingin membuka hubungan dagang dengan Israel di mana banyak kalangan yang menentang terutama dari kalangan Islam. Karena protes tersebutlah menyebabkan berkurangnya investor asing yang datang ke Indonesia. Seperti yang diungkapkan oleh Riza Sihbudi kepada majalah Forum Keadilan, Gus Dur tetap ingin membuka hubungan dagang dengan Israel, yang terbukti justru membangkitkan protes-protes dari kalangan masyarakat Islam. Jika aksi itu semakin luas, tampaknya tidak ada investor asing yang mau datang ke Indonesia. Padahal menurut Menlu Alwi Shihab yang menjabat pada saat itu, pembukaan hubungan dagang dengan Israel dimaksudkan untuk menarik para investor besar Amerika yang umumnya keturunan Yahudi.26 Masalah ekonomi memang sangat rumit, berkali-kali Gus Dur mengatakan bahwa perekonomian Indonesia akan pulih dalam beberapa bulan, bahkan terakhir ia mengatakan pada tahun 2004 nanti GDP Indonesia akan mencapai US$ 5.000 per orang, nyatanya rupiah terus terpuruk, inflasi melambung dan lebih-lebih lagi hutang terus bertumpuk. Rakyat tidak lagi dapat diberi janji, mereka perlu visi dan langkah nyata.27
26
Riza Sihbudi. “Politik Luar Negeri Gus Dur,” Forum Keadilan, 21 November 1999, h.
11 27
Ira Rakhmawati, Surat Terbuka Kepada Gus Dur, Mbak Mega, Mas Amien, Bang Akbar dengan Elite Politik Lainnya: Dari anak bangsa, (Jakarta: Bina Pariwara, 2001), h. 21
Memang, setelah Gus Dur menduduki kursi kepresidenan, pemerintahannya segera diwarnai oleh perseteruan keras di antara berbagai unsur kabinet dalam memperebutkan kontrol atas lembaga-lembaga strategis. Hal yang tidak kalah penting, adalah keterlibatan dirinya dalam sejumlah skandal yang berkaitan dengan mobilisasi terselubung dana-dana politik. Dua skandal yang menonjol adalah mobilisasi persediaan dana politik melalui penggunaan uang dari dana pensiun pegawai badan logistik negara, serta rekening hibah illegal dari Sultan Brunei yang masing-masing populer dengan sebutan Bullogate dan Bruneigate.28 Kritik kepada presiden juga mengarah kepada kebijakan politiknya meski beberapa di antaranya masih dalam taraf ide atau gagasan yang dianggapnya hanya membuat kontroversi. Mengenai kunjungan-kunjungannya ke luar negeri yang terlalu sering dan memakan waktu cukup lama, telah dianggap pemborosan. Kemudian,
bahwa
kabinetnya
yang
mengakomodasikan
banyak
partai,
sebagaimana sebelum diramalkan banyak orang akan sangat resisten bagi munculnya konflik internal, mulai memperlihatkan tanda-tanda. Belum genap tiga bulan usia kabinetnya, satu personel telah jadi korban. Hamzah Haz, yang karena dugaan kuat terlibat dalam money politic menjelang pemilihan presiden dalam SU MPR 1999, harus diberhentikan di tengah jalan. Padahal, presiden sendiri telah dengan tegas saat pelantikan kabinetnya menyatakan tidak ada rencana untuk melakukan resuffle.29 Kepercayaan terhadap Gus Dur mulai turun, karena ketidakmampuannya memberantas KKN, ditambah perilaku ekonomi yang ia lakukan. Selain dari
28
Vedi.R.Hadiz, Dinamika Kekuasaan: Ekonomi Politik Indonesia Pasca Soeharto, (Jakarta: LP3ES 2005), h. 29 Khamami Zada (ed), Neraca Gus Dur di Panggung Kekuasaan, (Jakarta: LAKPESDAM 2002), h. 38-39
ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan Gus Dur, orang-orang kabinet pun merasa tidak puas terhadap kinerja Gus Dur. Banyak kalangan mengatakan bahwa Gus Dur berjalan sendiri. Gus Dur mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang kurang menguntungkan kelompok partai tertentu, terutama terhadap partai-partai Poros Tengah atau pun partai Golkar, yang membuat menteri-menteri dari partaipartai itu bekerja setengah hati. Mereka tidak berada dalam situasi psikologis yang nyaman di dalam kabinet karena adanya pernyataan-pernyataan Gus Dur yang tidak jelas ujung pangkalnya. Sepeti tuduhannya terhadap beberapa menteri yang diduga terlibat KKN. Gus Dur mengeluarkan pernyataan tersebut di hadapan masyarakat dan mahasiswa Indonesia di Salt Lake City, Amerika, ketika ia berkunjung ke negara tersebut pada November 1999. Di antara nama-nama tersebut adalah, Menteri Hukum dan Perundang-undangan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Hamzah Haz, Menteri Tenaga Kerja Bomer Pasaribu dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Yusuf Kalla.30 Pada waktu Gus Dur menjadi presiden, disintegrasi bangsa semakin terbuka dengan dibiarkannya beberapa daerah menyuarakan keinginan untuk memisahkan diri dari NKRI, misalnya Riau, Jatim, Madura, Aceh, Irian Jaya. Pemicunya adalah lepasnya Timtim. Kecenderungan Gus Dur yang berjalan sendiri tanpa dipertimbangkan dampaknya bagi masyarakat luas, misalnya perubahan nama Irian Jaya menjadi Papua, toleransi pengibaran bendera bintang kejora oleh Presiden merupakan langkah yang kontraproduktif. Model
30
“Tebak-Tebakan ala Gus Dur.” Forum Keadilan, 28 November 1999, h. 18-19
jalan sendiri ini menguntungkan Gerakan Papua Merdeka, dan menambah tugas baru buat aparat keamanan. Puncaknya pada Sidang Istimewa (SI) MPR 2001, Gus Dur turun dari kursi Presiden karena di-impeach oleh MPR. Kesalahannya adalah pertama, mengabaikan Memorandum I yang berisikan bahwa presiden telah melanggar UUD 1945 pasal 9 tentang sumpah jabatan dan ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Kedua, mengabaikan Memorandum II dimana Gus Dur diberi kesempatan selama satu bulan untuk meperbaiki kinerjanya sebagaimana yang telah diatur dengan ketetapan MPR No III/MPR/1978 dan pasal 7 Tap MPR mengatur, apabila dalam waktu satu bulan presiden tidak mengindahkan Memorandum II, DPR dapat meminta MPR untuk melaksanakan Sidang Istimewa.
BAB III
GAMBARAN UMUM ACEH
A. Geografi dan Demografi Aceh atau secara resmi, Nangroe Aceh Darussalam adalah sebuah Daerah Istimewa yang terletak di Pulau Sumatra. Secara geografis Aceh terdiri atas 9 kabupaten, 2 kodya, 3 kotip, 142 kecamatan dan 5463 desa. Luas wilayahnya adalah 57,365.57 km per segi atau merangkumi 12.26% pulau Sumatra persegi, yang meliputi 119 pulau, 35 gunung, dan 73 sungai dengan status daerah istimewa. Aceh terletak di barat laut Sumatra.31 Aceh dikelilingi Selat Melaka di sebelah Utara, Provinsi Sumatera Utara di Timur dan Lautan Hindi di Selatan dan Barat. Ibukota Aceh adalah Banda Aceh yang dulunya dikenali sebagai Kutaradja. Ibukota dan bandar terbesar di Aceh ialah Banda Aceh. Bandar besar lain ialah seperti Sabang, Lhokseumawe, dan Langsa. Aceh mempunyai lahan hutan terluas yaitu mencapai 39.615.76 km persegi, diikuti lahan perkebunan kecil seluas 3.135.22 km persegi, sedangkan lahan pertambangan mempunyai luas terkecil yaitu 4,42 km persegi. Aceh mempunyai luas perairan 56.563 km persegi yang terdiri dari laut teritorial 23.563 km persegi dan perairan laut dalam 33.000 km persegi. Di samping zona ekslusif ekonomi (ZEE) 200 mil dari pantai.32 Adapun kegiatan dalam bidang perkebunan di daerah ini dapat dibagi menjadi 2, perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Adapun perincian dari hasil
31
Riza Sihbudi et.al, Bara Dalam Sekam: Identifikasi akan Masalah dan Solusi Atas Konflik-Konflik Lokal di Aceh, Maluku, Papua, dan Riau, (Bandung: Mizan 2001), h. 31 32 Zulkifli Husin, et,al, Keadaan Sosial Ekonomi dan Pengembangan Masyarakat Nelayan di Daerah Istimewa Aceh, (Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala dan Jakarta), h. 8
perkebunan sebagai berikut: karet, minyak sawit, inti sawit, kelapa, kopi, cengkeh, pala, lada dan cokelat.33 Aceh yang berada di ujung pulau Sumatera secara historis mempunyai peranan penting dalam pelayaran dan perniagaan dunia yang melalui selat Malaka, bandar-bandar Aceh menjadi sangat penting sebagai bandar penghubung yang melayani kebutuhan perbekalan seperti bahan makanan, air dan keperluan seharihari. Ini yang menghantarkan Aceh menjadi mahkota alam yang merupakan bandar penghubung dalam hal ini jalur pelayaran dagang antara Timur Tengah, Eropa, Kerajaan Demak, Brunei, dan Turki Usmani.34 Aceh merupakan salah satu provinsi kaya di Indonesia. Tanahnya subur, banyak komoditas padi dihasilkan Aceh, tembakau, kelapa sawit, dan kopi. Kekayaan mineral juga banyak. Sejak lama, berbagai industri sudah dibangun di Aceh. Hasil ladang minyak dan pabrik pupuk Aceh merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Pantai-pantainya indah dan berbagai kawasan perairan laut kaya akan ikan. Di sejumlah pulau kecil di lepas pantai, banyak terdapat hutan bakau yang dikelilingi terumbu karang yang indah sehingga cocok menjadi kawasan wisata. Pulau-pulau kecil lainnya dipenuhi pohon kelapa yang buahnya banyak diperdagangkan ke berbagai wilayah lain. Daerah Aceh mempunyai potensi dan sumber daya alam yang cukup besar, baik di bidang pertanian, perindustrian, pertambangan maupun pariwisata. Namun potensi ini belum banyak dikembangkan karena sulitnya medan dan kurangnya sarana dan prasarana lainnya.
33
Ensiklopedi Indonesia, Seri Geografi, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve 1990), cet 1, h.
34
Denys Lombard, Kerajaan Aceh, (Jakarta: Balai Pustaka 1986), h. 96-99
38
Dalam bidang pertanian, Aceh menghasilkan cukup bahan makanan seperti beras, kedelai, ubi kayu, dan sayur-sayuran serta buah-buahan. Di samping pertanian, perkebunan dan pertambangan, usaha peternakan dan perikanan juga memegang peranan penting. Aceh mempunyai potensi yang besar, baik perikanan laut maupun perikanan darat. Wilayah Aceh juga mengandung berbagai bahan tambang, antara lain minyak bumi, gas alam, tembaga, emas, dan besi.35 Jenis flora dan fauna yang terdapat di Aceh tidak banyak berbeda dengan jenis flora dan fauna di wilayah lainnya. Selain berbagai jenis tumbuhan dan binatang yang telah dibudidayakan oleh masyarakat, terdapat pula jenis dan corak tumbuhan dan binatang yang tumbuh dan hidup liar di kawasan hutan. Salah satu jenis tumbuhan yang dibudidayakan oleh masyarakat sebagai tanaman hias yaitu Bungong Jeumpa (Cempaka: Mechiale Chamcapa), telah ditetapkan sebagai maskot daerah. Kawasan hutan daerah Aceh tergolong hutan tropis. Diantara keistimewaannnya, hutan di daerah ini memiliki cukup luas tumbuhan Pinus Maskusii yang dipercaya sebagai asal pinus di seluruh Indonesia. Selain itu terdapat pula bunga Raflesia Achehensies, yang termasuk tumbuhan langka dan digolongkan bunga terbesar di dunia. Tanaman ini tersebar di hutan cagar alam Serba Jadi.36 Aceh memiliki banyak potensi objek wisata yang cukup menjanjikan untuk dikembangkan. Potensi wisata itu meliputi objek wisata alam, budaya, bahari, dan objek wisata industri. Tetapi karena keterbatasan prasarana dan sarana penunjang, maka objek-objek wisata di daerah ini belum berkembang dibanding daerah lain
35
B. Setiawan, Ensiklopedi Nasional, h. 42 Profil Provinsi Republik Indonesia Daerah Istimewa Aceh, (Jakarta: Yayasan Bhakti Wawasan Nusantara Bekerjasama dengan Majalah TELSTRA-Strategic Review dan PT Intermasa, 1992), h. 68 36
sehingga belum juga dapat dipasarkan dan dipromosikan ke wisatawan asing maupun domestik.37 Penduduk Aceh merupakan keturunan berbagai suku kaum dan bangsa. Bentuk fisikal mereka menunjukkan ciri-ciri orang Nusantara, Cina, Eropa dan India. Leluhur orang Aceh dikatakan telah datang dari Semenanjung Malaysia, Cham, Cochin China dan Kamboja. Kumpulan-kumpulan etnik yang terdapat di Aceh adalah orang Aceh yang terdapat di merata Aceh, orang Gayo di Aceh Tengah, sebagian Aceh Timur, Bener Meriah dan Gayo Lues, orang Alas di Aceh Tenggara, orang Tamiang di Aceh Tamiang, Aneuk Jamee di Aceh Selatan dan Aceh Barat Daya, orang Kluet di Aceh Selatan dan orang Simeulue di Pulau Simeulue. Aceh juga mempunyai bilangan keturunan Arab yang tinggi. Sebuah suku bangsa berketurunan Eropa juga terdapat di Kecamatan Jaya, Aceh Jaya. Mereka beragama Islam dan dipercayai adalah dari keturunan askar-askar Portugis yang telah memeluk agama Islam. Pada umumnya, mereka mengamalkan budaya Aceh dan hanya boleh bertutur dalam bahasa Aceh dan bahasa Indonesia. Pada tahun 1905, diperkirakan penduduk Aceh tidak lebih dari 750.000 jiwa, termasuk penduduk pulau sekitarnya. Menurut data tahun 1987 penduduk Daerah Istimewa Aceh sekitar 3,12 juta jiwa. Sebagian besar penduduk daerah ini adalah penduduk asli yang sudah sejak dahulu tinggal di daerah ini. Kepadatan penduduk di Daerah Istimewa Aceh tidak merata di setiap daerah. Sebagian besar tinggal di daerah rendah atau daerah dekat pantai. Daerah pedalaman hanya sedikit didiami. Di pedalaman ini hanya ada satu kota kabupaten, yaitu Takengon. Sebagian besar tanah masih berupa hutan lebat atau padang ilalang. Kurangnya penduduk, luas
37
Profil Provinsi, h. 219
lahannya, dan sulit komunikasi antar daerah masih menjadi halangan besar bagi pembangunan di daerah ini.38 Pada tahun 1990, Aceh baru berpenduduk 3.415.875 jiwa, dari penduduk sejumlah itu lebih dari 70%nya bermukim di pedesaan dan berusaha di sektor pertanian. Karena itu pula sektor pertanian masih memegang peranan penting dalam perekonomian daerah, meskipun sektor-sektor lainnya seperti industri dalam tahun terakhir ini telah pula memberi kontribusi yang cukup besar. Mengenai pembangunan, di Aceh menganut konsep keseimbangan dalam usaha mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi dan sosial yang tinggi sekaligus meningkatkan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh anggota masyarakat di daerah ini. Pembangunan di daerah pada dasarnya merupakan seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di daerah baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh swasta (masyarakat). Pembangunan di Aceh didasarkan pada 4 trilogi pembangunan, yaitu trilogi pembangunan nasional, trilogi pemerintah daerah, trilogi keistimewaan Aceh, dan trilogi etos kerja. Mengingat Aceh masih relatif tertinggal dibanding provinsi lain di Indonesia, maka, secara operasional usaha pembangunan di daerah ini tidak memadai lagi ditempuh dengan cara-cara yang konvensional semata.
B. Keadaan Sosial dan Budaya Semua masyarakat di dunia memiliki kebudayaan sehingga setiap kebudayaan berbeda wujudnya dengan kebudayaan yang lain. Aceh pun memiliki kebudayaannya sendiri. Dengan polesan warna Islam yang kental, maka budaya Aceh berkembang tidak hanya dalam bentuk adat maupun seni, melainkan dalam suatu peradaban yang tinggi Berdasarkan beberapa sumber, para sejarawan dan arkeolog menyimpulkan bahwa kerajaan Islam pertama di nusantara berdiri di daerah Aceh. Disimpulkan pula bahwa agama yang masuk ke daerah ini adalah Islam, yang dalam batas tertentu telah tersebar dan teradaptasi dengan unsur kebudayaan Persia dan Gujarat (India). Islam yang telah berbaur dengan unsur India dan Persia ini memberi corak tersendiri terhadap budaya dan tradisi Aceh. Namun dalam
38
2004), h. 39
B. Setiawan, dkk, Ensiklopedi Nasional Indonesia: jilid I, (Jakarta: Delta Pamungkas
pelaksanaannya, masyarakat Aceh menyesuaikan praktek agama dengan tradisi/adat istiadat yang berlaku. Hal ini terlihat dalam kehidupan sosial budaya Aceh, sebagai hasilnya, Islam dan budaya Aceh menyatu sehingga sulit untuk dipisahkan.39 Masuknya Islam ke Aceh pada abad ke-7 M, banyak sekali mempengaruhi adat istiadat Aceh, bahkan pengaruh Islam itu sangat besar, sehingga ada pepatah yang berbunyi: Hukom ngo adat lagee zatg ngo sipheuet (hukum dengan adat seperti benda dengan sifatnya, tidak terpisahkan). Yang dimaksud dengan hukum disini adalah hukum Islam yang diajarkan oleh para ulama. Demikian besar pengaruh Islam di Aceh, sehingga sapaan waktu berjumpa dan ucapan waktu berpisah, tidak lagi diucapkan dengan kata lain melainkan sudah menjadi Assalamu’alaikum (selamat, tuan) dan jawabannya wa’alaikumsalam wa rahmatullah...(tuan juga selamat beserta rahmat Allah). Bila seseorang menerima pemberian dari orang lain, melainkan sudah diganti dengan Alhamdulillah (segala puji bagi Allah). Apabila mendengar ada orang meninggal, segera mengucapkan: Innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji’uun (semua kita milik Allah dan kita semua akan kembali kepada-Nya).40 Sistem kemasyarakatan Aceh juga sangat erat berkaitan dengan Islam. Masyarakat Aceh merupakan suatu masyarakat yang bertingkat dan tersusun dalam golongan-golongan. Golongan tersebut adalah golongan bangsawan, kaum alim ulama, golongan rakyat umum dan juga kelompok-kelompok lain seperti orang pendatang atau orang asing. Memang suatu kenyataan bahwa kaum bangsawan dan alim ulama pada umumnya menduduki tingkatan atas, akan tetapi dari kalangan rakyat umum pun tidak kurang yang mendapat kehormatan dan berada di tingkat yang tinggi, misalnya saja orang-orang yang sudah menunaikan ibadah Haji, dan kaum saudagar.41 Sebelum Aceh diperintah oleh Belanda, penggolongan masyarakat adalah: 1. Golongan Hulubalang (ulebalang), yaitu golongan yang memerintah negeri. Golongan ini, mula-mula juga merupakan rakyat biasa. Tetapi karena mempunyai wibawa, disebabkan kekayaan, keberanian, kecakapan dalam mengatur dan memimpin maka ia diangkat menjadi kepala rakyat.
2. Golongan ulama/golongan ahli dan pengajar agama. Golongan ini berasal dari rakyat biasa. Tetapi karena ketukunannya belajar, mereka memperoleh berbagai ilmu pengetahuan. 3. Golongan saudagar, yaitu golongan orang kaya. Golongan ini pun berasal dari rakyat biasa yang mempunyai nasib lebih baik dalam usaha mereka mendapatkan kekayaan. 4. Golongan tani, golongan inilah yang terbanyak. 5. Golongan terpelajar/pegawai, yang dimaksudkan dengan terpelajar ialah mereka yang telah mengenyam pendidikan barat, lalu diangkat menjadi pegawai pemerintah. 6. Golongan buruh.42 Dari berbagai golongan ini nantinya timbul perbedaan keinginan dalam penyelesaian kasus Aceh ini. Golongan pelajar, buruh, tani dan ulama 39
Taufik Abdullah, dkk, Ensiklopedi Tematis Dunia Islam: Asia Tenggara, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve 2004), h. 219 40 Taufik Abdullah (ed), Agama dan Perubahan Sosial, (Jakarta: CV Rajawali, 1983), h. 6 41 Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia: jilid IV, (Jakarta: Balai Pustaka 1993) h. 84 42 Taufik, Agama dan Perubahan, h. 10-11
menginginkan adanya referendum di Aceh akan tetapi golongan uleebalang hanya menginginkan diberlakukannya otonomi khusus bagi Aceh. Masyarakat Aceh adalah penggolongan rakyat dalam kelompoknya soeke (suku) atau Kawon (kaum) penggolongan atas kawon ini didasarkan atas keturunan dari nenek moyang pihak laki-laki dan adat istiadatnya. Kawon terdiri dari 4, yaitu: 1. Kawon Imeuet Peut (kaum imam empat) adalah mereka yang berasal dari orang Hindu yang telah memeluk islam. 2. Kawon Lherentoih (suku 300) adalah mereka yang berasal dari orang-orang mantir dan batak. 3. Kawon Tok Baru adalah mereka yang terdiri dari orang-orang asing seperti orang Arab, orang parsi dan orang Turki. 4. Kawon Ia Sandang adalah orang hindu yang bekerja untuk majikan masingmasing.43 Masing-masing kawon ini mempunyai pimpinan yang dipilihnya sendirisendiri dan disebut Panglima Kawon. Walaupun kedudukannya turun temurun, kalau Panglima Kawon yang baru sudah dipilih harus disahkan oleh Ulebalang yang berkuasa dimana Panglima Kawon itu bertempat tinggal. Ulebalang adalah penguasa sebuah Nangroe (negeri) yaitu gabungan beberapa mukim. Para Ulebalang menerima kekuasaannya langsung dari Sultan Aceh. Mereka memerintah secara turun temurun dan setiap penggantian pimpinan harus disyahkan oleh Sultan.
43
Marwati Djoened, Sejarah Nasional Indonesia, h. 86-87
Adapun sistem kekeluargaan di Aceh adalah parental, kecuali di daerah Gayo Alas. Parental adalah kekerabatan yang menghubungkan kekerabatan melalui pihak ayah dan pihak ibu, jadi melalui dua pihak. Oleh karena itu, sesuai dengan hukum Islam, orang boleh menikah dengan saudara sepupunya baik dari pihak ayah atau ibu. Demikian pula hukum warisan, sejak zaman Iskandar Muda sampai sekarang, yang dipakai adalah hukum islam baik di pengadilan negeri maupun di pengadilan agama. Satuan wilayah terkecil di Aceh adalah Gampong (dalam bahasa melayu: kampung) yaitu, pekarangan yang sebagian ditata untuk kebun, dengan satu rumah atau lebih yang satu sama lain terpisah dengan pagar dan jalan kampung (jurong).44 Di Gampong atau di dekatnya selalu akan ditemukan bangunan yang ditata sebagai rumah, namun tanpa kamar, lorong atau pembagian lain. Di dekat tangga bangunan yang disebut Meunasah ini terdapat cadangan air, apakah hanya berupa galian di tanah atau dibuat dari batu, pipa atau saluran bambu yang miring dari sumur yang berdekatan yang bermuara di tempat cadangan air untuk memudahkan pengisian air setiap hari daripada menimba dari sumur. Meunasah berasal dari Bahasa Arab Madrasah yang berarti tempat belajar atau sekolah. Memang Meunasah itu mempunyai multi fungsi, diantaranya sebagai tempat belajar membaca Al-Qur’an dan pelajaran-pelajaran lain. Fungsi lain dari Meunasah itu adalah sebagai tempat shalat lima waktu untuk kampung tersebut. Dalam hubungan ini, diatur pula letak meunasah itu harus berbeda dengan letak rumah
44
Snouck Hurgronje, Aceh dan Adat Istiadat, (Jakarta: INIS 1996), h. 46, penterjemah: Sutan Maimoen
untuk membedakan mana rumah dan yang mana Meunasah dan sekaligus juga orang dapat mengetahui kemana arah kiblat kalau akan shalat.45 Selain Meunasah, ada pula tempat ibadah di Gampong yang dibangun tanpa tiang, namun memakai pondasi tembok yang ditinggikan, lalu di atasnya diberi semen tangga dari batu untuk memasuki tempat ibadah, namun gedungnya sendiri selalu dibuat dari kayu, dan di dinding dalam dibuat relung batu (Mehrab/Merab) untuk menunjukkan kiblat ke ka’bah di Mekah. Kadang-kadang pekarangan tempat ibadah itu dipagari dengan tembok terendah bersegi empat. Bangunan yang lebih megah itu disebut Dayah dan berfungsi sama dengan Meunasah. Dalam kebudayaan Aceh terdapat banyak variasi terutama dalam dialek bahasa dan adat istiadat. Hal ini disebabkan karena pengaruh luar yang terus menerus terjadi. Pengaruh luar ini termasuk kebudayaan daerah tetangga dan asing. Kebudayaan luar antara lain disebabkan oleh adanya perpindahan bangsa-bangsa. Dapat dikatakan pengaruh luar ini memperkaya kebudayaan Aceh sebagai keseluruhan kebudayaan Aceh yang memberi peranan yang amat penting dalam terbentuknya kebudayaan nasional Indonesia, karena kebudayaan Indonesia adalah kebudayaan daerah yang telah mengalami perkembangan lebih lanjut.46 Secara garis besar bahasa di daerah Aceh dapat dibedakan menjadi empat bahasa, yaitu bahasa Gayo Alas, bahasa Aneuk Jamee, bahasa Tamiang, dan bahasa Aceh Tengah. Bahasa Aneuk Jamee khusus digunakan oleh penduduk di Aceh Selatan dan Aceh Barat. Bahasa Tamiang digunakan oleh penduduk di daerah pantai Timur. Bahasa Aceh adalah bahasa yang paling banyak digunakan di propinsi ini, antara lain di Aceh Timur, Utara, Pidie, dan sebagian Aceh Barat.47
Mayoritas penduduk di provinsi Aceh memeluk agama Islam. Selain itu provinsi Aceh memiliki keistimewaan dibandingkan dengan provinsi yang lain, karena di provinsi ini Syariat Islam diberlakukan kepada sebahagian besar warganya yang menganut agama Islam. Peradaban Aceh menduduki tempat tertinggi pada masa Sultan Iskandar, pada masa ini terjadilah peleburan antara nilai-nilai ke-Acehan, keislaman dan kenusantaraan secara padu. Aceh merupakan sebuah komunitas plural Islam yang berperadaban tinggi. Istana diperindah, kemewahan pengiring raja yang besar jumlahnya, kesusastraan yang berkembang dengan sangat pesat, perdebatan keagamaan yang sangat rumit yang diikuti oleh alim ulama terpelajar dari India dan dari tempat yang lebih jauh lagi. Istana dihias dengan indah, batu-batu permata menghiasi dinding-dindingnya, ada pula tamantaman. Selain istana dan taman yang menakjubkan yaitu terdapat karya sastra. Beberapa karya besar di Aceh bukan karya yang disampaikan secara turun temurun dengan lisan, bukan dongeng yang terlalu sering dianggap merupakan inti kesusastraan Melayu, tetapi karangan yang ditulis dengan prosa yang baik dan benar, di berbagai tulisannya dihiasi dengan sajak yang ada tanggalnya dan kebanyakan bahkan ada nama pengarangnya.48 Peradaban inilah yang memberikan Aceh rasa percaya diri sebagai sebuah masyarakat yang terhormat, yang mulia dan berbudi kebangsaan yang luhur. Kebudayaan Aceh yang telah mengalami perkembangan sejak beberapa abad yang lalu dan diperkirakan telah berkembang sejak pada masa abad ke-13 dan mencapai puncaknya pada masa abad ke-17 sekitar pemerintah Sultan Iskandar Muda. Kebudayaan Aceh mengalami pasang surut akibat kolonialisasi Belanda dan perpecahan 45 46
Taufik Abdullah, Agama dan Perubahan, h. 7 Ismail Suny, Bunga Rampai Tentang Aceh, ( Jakarta: Bhatara Karya Aksara 1980), h.
115-116 47
B. Setiawan, Ensiklopedi Nasional, h. 41 Denys Lombard, Kerajaan Aceh: Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636), (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia 2006), h. 212 48
dari dalam masyarakat Aceh sendiri. Setelah Indonesia merdeka, kebudayaan Aceh mencari identitasnya sendiri dan berhadapan pula dengan kebudayaan nasional.49
C. Perjalanan Politik Aceh Pasca Kemerdekaan
Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1947. Kemerdekaan tersebut terdorong oleh kejadian sejarah lain, yaitu kekalahan tentara Nippon dalam perang Asia Timur Raya melawan sekutu, pimpinan Amerika Serikat. Berita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia baru diketahui oleh masyarakat Aceh pada tanggal 21 Agustus 1945, berkat adanya informasi dari Ghazali Yunus dan kawankawan yang bekerja pada kantor berita Jepang Domei, kantor penerangan Jepang (Hodoko) dan Atjeh Sinbun. Berita kemerdekaan ini disambut gegap gempita oleh rakyat Aceh.50 Dalam perkembangan sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia, Aceh merupakan wilayah yang mempunyai andil cukup besar bagi pertumbuhan Republik Indonesia. Ketika pertama kali Bung Karno datang ke Aceh mengadakan pertemuan empat mata dengan Gubernur Militer Aceh Teungku Daud Beureuh untuk mengumpulkan dana buat pembelian pesawat terbang, masyarakat Aceh dengan tangan terbuka dan kerelaan menerimanya. Pada tahun 1948, Bung Karno datang ke Aceh untuk kedua kalinya dengan meminta Teungku Daud Beureuh agar rakyat Aceh mengambil bagian yang aktif dalam perjuangan melawan Belanda. Persetujuan ini dilakukan dengan syarat agar setelah perjuangan kemerdekaan selesai, Aceh dibolehkan menjalankan syariat Islam. Akan tetapi, pasca kemerdekaan, janji bahwa Aceh dapat menjadi suatu wilayah
49
Al chaidar, Aceh Bersimbah Darah: Mengungkap Penerapan Status Daerah Operasi Militer di Aceh 1989-1998, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 1998), h. 9-10 50 Hardi, Daerah Istimewa Aceh: Latar Belakang Politik dan Masa Depannya, (Jakarta: Cita Panca Serangkai 1993), h. 97-98
tersendiri yang menegakkan syariat Islam, ternyata tidak dikabulkan. Bahkan otonomi Aceh dihapuskan dan Teungku Daud Beureuh dicurigai.51 Perjuangan rakyat Aceh berpuluh-puluh tahun melawan Belanda tak dapat dikatakan mempunyai dasar lain kecuali mempertahankan agama, sehingga perang
melawan
Belanda
itu
dinamakan
perang
sabil
yaitu
perang
mempertahankan agama Allah, dan mereka yang tewas dalam perang tersebut dianggap mati syahid. Perang Aceh yang dahsyat itu berlangsung selama 31 tahun yang berakhir pada tahun 1904 dengan kemenangan Belanda, akan tetapi dalam hatinya rakyat Aceh masih belum menerima kekuasaan Belanda. Ternyata beberapa kali setelah tahun 1904, terjadi pemberontakan terhadap Belanda, misalnya di Bakongan antara tahun 1925-1927, di Lhong pada tahun 1933. Kemudian pemberontakan Aceh yang paling besar terhadap Belanda adalah ketika pemerintah Belanda menghadapi musuh dari luar yaitu Jepang pada waktu Perang Pasifik, sehingga ketika bala tentara Jepang masuk ke Aceh, mereka tidak menemui perlawanan lagi dari tentara Belanda yang sudah lebih dahulu pergi untuk menyelamatkan diri.52 Dilihat dari inilah Bung Karno meminta Aceh untuk berperang aktif dalam melawan Belanda karena keteguhan hati mereka dalam memperjuangkan kemerdekaan dan Islam. Kemerdekaan Indonesia disambut oleh rakyat Aceh dengan gegap gempita. Mereka bertekad akan mempertahankan kemerdekaan dengan semboyan merdeka atau mati syahid. Mereka berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankan kemerdekaan sehingga rencana Belanda hendak menduduki Aceh tidak dapat terlaksana. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan ini para ulama berada di 51 52
Riza Sihbudi et.al, Bara Dalam Sekam, h. 33-34 Ismail Suny, Bunga Rampai Aceh, h. 30-31
garis depan. Setelah kemerdekaan, di Aceh berkumandang seruan-seruan rakyat agar hukum-hukum Islam dilaksanakan sepenuhnya. Akan tetapi pemimpinpemimpin Aceh melihat waktunya belum tepat untuk memenuhi tuntutan rakyat tersebut. Karena itu ketika Bung Karno meminta rakyat Aceh untuk berperang aktif melawan Belanda, Teungku Daud Beureuh selaku wakil rakyat Aceh meminta agar setelah perjuangan selesai Aceh dibolehkan menjalankan Syariat Islam. Permintaan ini pun disanggupi oleh Bung Karno. Tetapi setelah perjuangan selesai Bung Karno tidak menepati janjinya. Ini dibuktikan oleh pidato presiden Sukarno di Amuntai yang menyatakan tidak menyukai lahirnya negara islam dari Republik Indonesia, hal ini membuat kecewa rakyat Aceh yang telah diberi janji, padahal Aceh tidak berniat untuk mendirikan Negara Islam, mereka hanya ingin menjalankan Syariat Islam.53 Kekecewaan rakyat Aceh sampai ke telinga Imam NII Kartosuwiryo, yang segera mengirim seorang utusannya Abdul Fatah alias Mustafa, untuk mendekati para pemimpin Aceh pada awal tahun 1952. Melalui Abdul Fatah, Kartosuwiryo mengirimkan sebuah salinan dakwahnya tentang gerakan DI/TII, dan mengajak para pemimpin Aceh untuk bergabung. Ajakan ini mendapat sambutan baik di Aceh.54 Akibat pencabutan Aceh sebagai daerah otonom yang luas dan hanya diberi status karesiden inilah, akhirnya hubungan antara Aceh dengan pemerintah pusat merenggang, dan terjadilah keinginan untuk membentuk Negara Islam Aceh pada tahun 1953, yang kemudian dikenal dengan pemberontakan Daud
53
M. Nur EL Ibrahimy, TGK. M. Daud Beureuh: Peranannya Dalam Pergolakan di Aceh, (Jakarta: Gunung Agung 1982), h. 41-67 54 Nazaruddin Sjamsuddin, Pemberontakan Kaum Republik: Kasus Darul Islam Aceh, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti 1990), h. 89
Beureuh. Unsur kekecewaan daerah terhadap pusat inilah yang melatarbelakangi mengapa Daud Beureuh mendirikan Negara Islam. Pada tanggal 21 September 1953 di Aceh meletuslah suatu peristiwa yang merupakan suatu tragedi bagi rakyat Tanah Rencong. Oleh pemerintah pada waktu itu, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo, peristiwa ini dinamakan peristiwa Daud Beureuh atau pemberontakan Daud Beureueh. Sedangkan rakyat Aceh menyebut peristiwa itu sebagai peristiwa berdarah. Pada tanggal tersebut, Daud Beureuh, seorang ulama besar, seorang pemimpin rakyat, mantan Gubernur militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo, mengangkat senjata terhadap pemerintah pusat dan memproklamasikan Aceh sebagai negara Islam. Daud Beureuh bersikeras bahwa tidak ada penyelesaian apapun sampai pemerintah pusat mengakui hak rakyat Aceh untuk menjalankan syariat Islam di daerah itu. Untuk mendukung pendapatnya, Daud menegaskan bahwa Islamlah yang mendorong para ulama berjuang dalam pemberontakan itu, dan karena Islam pula mereka mendesak rakyat supaya berpartisipasi. Karena memang tuntutan rakyat yang ingin menjalankan syariat Islam inilah awal mula peristiwa Daud Beureuh terjadi. Untuk menandai lahirnya sejarah baru itu tidak diadakan suatu rapat umum atau upacara yang meriah. Sebagai gantinya, hanya naskah proklamasi dan sebuah keterangan politik yang dibacakan dan disebarkan di Indra Puri, sebuah kampung di sebelah selatan Kutaraja. Adapun isi naskah tersebut adalah: PROKLAMASI Berdasarkan pernjataan Negara Republik Islam Indonesia pada tanggal 21 Sjawal 1368/7 Agustus 1949 oleh Imam Kartosuwiryo atas nama umat islam
Indonesia, maka dengan ini kami njatakan daerah Atjeh dan sekitarnya menjadi sebagian dari pada Negara Islam Indonesia.55 Atas Nama Umat Islam Daerah Atjeh dan Sekitarnya TTD Teungku Muhammad Daud Beureuh Tertanggal: Atjeh Darus’salam: 13 Muharram 1373 21 September 1953
Namun demikian, naskah-naskah ini sebenarnya bukanlah merupakan suatu tanda pembukaan lembaran baru sejarah Aceh, sebab pemberontakan itu telah dimulai sehari sebelum proklamasinya sendiri. Kerumunan-kerumunan rakyat dengan bendera Tentara Islam Indonesia (TII), yang dilengkapi senjata tajam serta satu atau dua pucuk senjata api, terlihat di kampung-kampung sepanjang jalan raya dan jalan kereta api. Mereka sedang bersiap-siap menyerang kota di sekitarnya. Keadaan menjadi begitu kacau, dan jam malam diberlakukan di kotakota. Pemerintah berusaha membujuk rakyat Aceh agar menjauhkan diri dari Darul Islam dan tetap setia kepada pemerintah yang sah. Namun demikian, seruan tersebut tidak membantu pemerintahan daerah yang telah kacau tersebut.56 Setahun setelah peristiwa Daud Beureuh, muncullah peristiwa Pulot-Cot Jeumpa pada bulan Maret 1954, sehingga peristiwa ini pun disebut peristiwa Mar. Bulan Maret bagi orang Aceh, tidaklah sesuci megah dan agungnya peringatan peristiwa 11 Maret 1966 dalam kerangka pikir Orde Baru, karena kekejaman tentara republik di bulan itu telah demikian traumatis bagi rakyat Aceh. Sehingga
55 56
M Nur El Ibrahimy, TGK. M. Daud Beureuh, h. 1 M. Nur Ibrahimy, h. 86-87
karena peristiwa Mar ini, tidak ada seorang pun yang mau menamai anaknya dengan awalan atau akhiran “Mar” di Aceh. Tidak ada nama-nama seperti Maryam atau Umar yang lahir ketika itu, dan ini berlangsung dalam beberapa tahun. Peristiwa ini masih berhubungan dengan peristiwa Daud Beureuh. Pada suatu hari di bulan maret 1954, dalam rangka operasi militer mengejar pemberontak. Sebuah iring-iringan truk militer melewati desa kecil. Sesampainya di sebuah jembatan yang terletak di kampung Pulot, secara mendadak iring-ringan militer itu dihadang oleh gerombolan pemberontak, tembak menembak terjadi antara militer dengan pemberontak. Korban pun berjatuhan di kedua belah pihak, sedang segerombolan pemberontak melarikan diri ke hutan melalui kedua kampung yang kemudian namanya menjadi tenar itu.57 Hari itu juga diadakan operasi besar-besaran dalam Kampung Pulot dan Cot Jeumpa, dalam rangka mengejar pemberontak yang diduga keras bersembunyi di sekitar kampung tersebut. Di sinilah mulainya sikap tentara yang sewenangwenang. Rakyat menjadi korban karena mereka tidak tahu menahu tentang para pemberontak. Tentara yang tidak mendapatkan jawaban-jawaban mengenai pemberontak menjadi marah, dan tentara menembakkan peluru senjatanya ke arah rakyat, sasaran tak berdosa itu. Inilah awal mula perilaku tentara yang semena-mena terhadap rakyat. Peristiwa Pulot Cot Jeumpa, cepat tersiar ke seluruh pelosok Indonesia. Selanjutnya kabinet mengirim menteri-menteri untuk mempelajari dari dekat peristiwa tersebut. Dewan Keamanan Nasional ikut membicarakan, anggota parlemen Sutarjo menganjurkan agar soal penyelesaian pemberontakan Darul
57
Al Chaidar, Aceh bersimbah Darah, h. 25-26
Islam diarahkan kepada putera Aceh sendiri, dan kepada para pemimpin pemberontakan diberi kesempatan untuk kembali ke masyarakat dengan baikbaik, artinya harus dilakukan penyelesaian secara damai dan bijaksana.58 Selanjutnya pada 13 April 1954, pemerintah memberi keterangan dalam rapat paripurna terbuka DPR-RI mengenai peristiwa Cot Jeumpa. Dari keterangan pemerintah, diambil kesimpulan bahwa dalam penyelesaian peristiwa Daud Beureuh ini pemerintah mengambil tindakan kekerasan senjata untuk mengatasi para pemberontak yang memberontak dengan senjata terhadap pemerintah RI. Selanjutnya pada tanggal 26 Mei 1959, lahirlah Propinsi Daerah Istimewa Aceh dengan otonom yang luas, khususnya dalam urusan agama, adat dan pendidikan, sebagai tonggak sejarah dari perkembangan masyarakat Aceh sejak tahun 1950-an, yang diawali dengan pergolakan berdarah menuju ke zaman pembaharuan dan zaman kemajuan.59 Untuk mencapai lahirnya propinsi Daerah Istimewa Aceh, sebelumnya telah dilakukan beberapa usaha untuk memulihkan keamanan di Aceh oleh pemerintah pusat. Pada masa pemerintah Ali Sastroamidjojo dalam usahanya memulihkan keamanan di Aceh telah memilih tindakan kekerasaan senjata dengan harapan bahwa kaum pemberontak dapat ditumpas pada akhir tahun 1953 atau paling lambat pada bulan Maret 1954. Ternyata sampai kabinet Ali jatuh pada tahun 1955 keamanan di Aceh belum dapat dipulihkan. Setelah itu, kabinet Burhanuddin Harahap, mencoba pemulihan keamanan dengan cara halus. Ia berusaha melakukan kontak dengan para pemberontak, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Bahkan pada tahun 1955, Wakil Presiden RI Mohammad Hatta mengirim dua 58
A.Hasjmy, Semangat Merdeka: 70 tahun Menempuh Jalan Pergolakan dan Perjuangan Kemerdekaan, (Bulan Bintang: Jakarta 1985), h. 457-458 59 Hardi, Daerah Istimewa Aceh, h. 177
kurirnya Abdullah Arif dan Hasbullah Daud untuk melakukan kontak dengan para pemimpin pemberontak namun tidak membuahkan hasil. Pada tahun 1957 Kolonel Sjamaun Gaharu Panglima KDMA (Komando Daerah Militer Aceh) mengadakan kontak dengan pihak pemberontak, dan usaha tersebut berhasil. Kemudian diantara pemimpin-pemimpin pemberontak terdapat suatu kesepakatan yang kemudian terkenal dengan Ikrar Lam Teh, pada 8 April 1957. Atas dasar Ikrar Lam Teh ini tercapai pula suatu persetujuan antara pihak pemberontak dan KDMA untuk menghentikan tembak menembak atau gencatan senjata. Gencatan senjata ini berjalan sampai tahun 1959. Selanjutnya pada tanggal 23 Mei 1959, Dewan Revolusi mengadakan musyawarah dengan pemerintah RI yang dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri I Mr. Hardi, musyawarah pun berhasil dan memutuskan sejak tanggal 26 Mei 1959, menyatakan bahwa daerah Swatantra tingkat I Aceh dapat disebut Daerah Istimewa Aceh.60 Dari berbagai peristiwa, dapat dilihat bahwa pendirian yang kuat para tokoh Aceh yang didukung oleh ulama dan masyarakatnya, untuk menuntut keistimewaan Aceh akhirnya dapat dibuktikan oleh sejarah. Status keistimewaan Aceh ini kemudian diinformasikan melalui UU No 18 tahun 1965 tentang Pemerintahan Daerah di mana Aceh memperoleh keistimewaan di bidang agama, adat dan pendidikan. Dalam perkembangan selanjutnya, tepatnya pada tahun 1979 gagasan NAM (Negara Aceh Merdeka) dimunculkan oleh tokoh yang berasal dari Tiro bernama Dr. Hasan Tiro. Ia lahir di desa Tiro, dekat Lammeulo di Pidie. Pada masa Belanda ia adalah salah seorang murid Daud Beureuh di madrasah Blang Paseh di
60
M. Nur El Ibrahimy, TGK M.Daud Beureuh, h. 172-175
Sigli, sedangkan pada masa pendudukan Jepang ia belajar di Perguruan Normal Islam. Sesudah proklamasi ia berangkat ke Jogjakarta untuk belajar di fakultas hukum Universitas Islam Indonesia. Ia kembali ke Aceh sebentar untuk bekerja pada pemerintahan darurat Sjafruddin Prawiranegara. Kembali ke Jogjakarta, ia menjadi salah seorang dari dua mahasiswa Universitas Islam Indonesia, yang pada tahun 1950 menerima beasiswa untuk melanjutkan pelajarannya di Universitas Columbia. Di Amerika Hasan Tiro bekerja pada dinas penerangan delegasi Indonesia di PBB.61 Dia datang ke Aceh dari Amerika dan mengatakan akan mendirikan NAM. Ada dugaan bahwa lahirnya kelompok Hasan Tiro, dengan ide NAM, maupun kemudian munculnya GPK (Gerakan Pengacau Keamanan) yang sering disebut oleh pemerintah dan sebagian masyarakat Aceh waktu itu, terkait dengan mulai hilangnya keistimewaan Aceh sebagai sebuah wilayah yang otonom. Pemerintah pusat mengambil posisi tegas dengan lahirnya NAM yang dianggap sebagai GPK. Mereka dihilangkan dan Dr. Hasan Tiro melarikan diri ke luar negri. Selang 10 tahun kemudian (1987-1990), muncul kembali peristiwaperistiwa gangguan keamanan dengan munculnya kembali GPK-GPK pada tahun itu. Penumpasan dilakukan, berkaitan dengan keharusan adanya keamanan di Aceh pada umumnya dan daerah industri untuk membangun dan mengeksplorasi kekayaan alam, dan menjaga agar investasi asing masuk ke Aceh. Sejak itulah Daerah Operasi Militer (DOM) diberlakukan di Aceh dari tahun 1990-1998.62
61
Cornelis Van Dijk, Darul Islam Sebuah Pemberontakan, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti 1995), h. 301 62 Riza Sihbudi, Bara Dalam Sekam, h. 37-38
BAB IV REFERENDUM ACEH Latar Belakang Referendum Aceh Setelah Indonesia merdeka, Aceh masih terus menjadi tempat kekerasaan, baik yang dilakukan oleh yang pro pemerintah maupun yang anti pemerintah. Namun dapat dipastikan dalam hal ini, korban selalu berjatuhan dari pihak rakyat sipil. Pada tahun 1953-1959 misalnya diperkirakan ratusan rakyat menjadi korban kasus DI/TII yang dipimpin oleh Daud Beureuh di Aceh. Kekerasan juga terjadi saat peristiwa Cumbok yang menyebabkan banyak sekali Ulebalang yang diculik. Peristiwa Cumbok adalah kasus pembunuhan terhadap uleebalang di Sigli, karena kaum uleebalang berkeinginan mengembalikan kekuasaan Belanda di mana dalam masa penjajahan Belanda di Aceh, mereka sangat diuntungkan oleh Belanda dan melakukan kerjasama dengan pemerintah kolonial Belanda. Korban kekerasaan di Aceh mencapai puncaknya adalah pada masa Orde Baru.63 Persoalan di Aceh dapat digolongkan dalam dua akar masalah, pertama adalah pemberlakuan Daerah Operasi Militer ( DOM ) dan tindak kekerasan militer Orde Baru (Juli 1990-Agustus 1998) maupun sesudah DOM (Agustus 1998-2000) serta tidak seriusnya pemerintahan untuk mengadili para pelaku tindak kekerasaan pada masa DOM maupun pasca DOM.
Pada awal RI terbentuk, saat negara ini belum memiliki apa-apa, rakyat Aceh melalui dukungan para ulama telah memberikan andil yang amat besar dalam membantu kelangsungan hidup republik dengan menyumbang sejumlah
63
Hasanuddin Yusuf Adan, Tamaddun dan Sejarah: Etnografi Kekerasan Di Aceh, (Jogjakarta: Prisma Sophie Press, 2003), h. 24-25
emas batangan dan bahkan bahu membahu membeli pesawat untuk disumbangkan kepada pemerintah Indonesia. Akan tetapi pengorbanan rakyat Aceh yang amat tulus kepada republik oleh sebagian masyarakat Aceh tidak mendapat balasan, karena apa yang mereka inginkan untuk mendirikan provinsi sendiri dengan status daerah istimewa dalam bidang agama, budaya dan adat istiadat, serta pendidikan waktu itu tidak dikabulkan. Pemerintah memilih menggabungkan Aceh dengan Sumatera Utara. Setelah rakyat Aceh mengadakan perlawanan baru tuntutan tersebut dipenuhi. Ini adalah awal kekecewaan dan kemarahan rakyat Aceh terhadap pemerintah, yang oleh sebagian rakyat Aceh dianggap sebagai wujud perlakuan tidak adil dalam bidang politik yang dilakukan pemerintah terhadap rakyat Aceh.64 Setelah runtuh kekuasaan Orde Lama, dan digantikan dengan Orde Baru, kemarahan rakyat Aceh semakin bertambah. Penyebabnya antara lain karena pembangunan dalam bidang ekonomi yang membuka kesempatan luas bagi penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Daerah Negara (PMDN) untuk dilaksanakan di Aceh, ternyata belum banyak memberikan manfaat bagi peningkatan sosial ekonomi rakyat Aceh, kekayaan alam Aceh yang melimpah diekploitasi secara besar-besaran tetapi rakyat Aceh kurang mendapatkan manfaatnya. Akibatnya sebagian besar rakyat Aceh tetap hidup terbelakang dan bodoh. Hasil kekayaan alam yang begitu besar, yang diambil dari bumi Aceh belum sepadan dengan apa yang diberikan kepada daerah sehingga daerah tersebut belum memiliki dana yang cukup untuk membangun Aceh sebagaimana yang mereka harapkan. 64
10-11
Musni Umar (ed), Aceh Win-Win Solution, (Jakarta: Forum Kampus Kuning, 2002), h.
Kesempatan bagi rakyat Aceh untuk berusaha, dirasakan kurang banyak diberikan, baik akses dalam bidang pekerjaan, permodalan maupun peningkatan keahlian. Begitu pula penerimaan pegawai untuk mengisi lowongan kerja yang diisi oleh orang-orang dari luar Aceh. Selain itu kekecewaan-kekecewaan Aceh terhadap pemerintah pusat adalah pemerintah pusat mengeksplorasi semua kekayaan yang dimiliki Aceh. Ini terjadi sejak Orde Baru pada awal tahun 1970-an. Sebagaimana diketahui, di Aceh Utara pada akhir 1960-an ditemukan gas alam di kawasan pemukiman masyarakat Arun. Penemuan ini diteruskan dengan dibangunnya pusat-pusat investasi besar berupa PT arun (1974), PT Pupuk Asean, AAF (ASEAN Aceh Fertili Zer (1981), PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) (1982), PT Kertas Kraft Aceh (KKA-1985), dan sebuah MNC yakni Mobil Oil. Wilayah ini kemudian dikemas dalam satu wilayah industri yang dinamakan ZILS (Zona Industri Lhokseumawe).65 Tidak hanya itu, Aceh memang merupakan daerah modal seperti yang disebut Bung Karno, disana terdapat pusat-pusat industri, seperti kabupaten Aceh Timur (minyak tanah), Pidie (pabrik pupuk, korek api dan minyak kelapa), Kabupaten Aceh Barat (tambang emas, pabrik minyak astiri, pabrik minyak kelapa, industri kerajinan Rencong), Kabupaten Aceh Utara (gas alam, pabrik kertas, pabrik gula dan industri petrokimia), dan kabupaten Aceh besar (pabrik topi, rencong, keramik, tenun sarung). Selain itu, hadirnya wilayah industri ini bukanlah tanpa meninggalkan masalah, rakyat Aceh tetap menjadi pihak yang dirugikan, misalnya:
65
Riza Sihbudi et.al, Bara Dalam Sekam: Identifikasi akan Masalah dan Solusi atas Konflik-Konflik Lokal di Aceh, Maluku, Papua, dan Riau, (Bandung: Mizan 2001), h. 44
Ketidakpuasan dalam hal ganti rugi tanah PT Arun pada 1972 memberikan harga antara Rp. 10,00-180,00 per meter. Sementara PT AAF memberikan harga Rp 300-350 per meter pada 1980. PT PIM memberikan harga antara Rp 800,00-1200,00. Sebagian masyarakat ditakut-takuti untuk menyerahkan tanah dengan menggunakan pihak militer dalam aksi-aksi teror dan kekerasan baik fisik maupun non fisik. Pengusiran penduduk asli Aceh akibat tanahnya digusur. Eksploitasi pusat atas Daerah Istimewa Aceh. Adanya kecemasan bagi entitas lokal terhadap program transmigrasi yang dilakukan oleh pemerintah. Akumulasi perasaan kecewa karena diperlakukan tidak adil, telah mendorong sebagian rakyat Aceh tidak lagi mampu menahan marah, sehingga terpaksa mengangkat senjata sebagai ungkapan protes mereka terhadap pemerintah. Dalam perkembangannya, kemudian mereka mendirikan Angkatan Gerakan Aceh Merdeka, sikap perlawanan dari sebagian rakyat Aceh tersebut ditanggapi oleh pemerintah Orde Baru dengan pengiriman TNI ke Aceh untuk memadamkan pemberontakan yang dianggap sebagai Gerakan Pengacau Keamanan (GPK). Gerakan Aceh Merdeka sudah ada sejak 4 Desember 1976. Tetapi, ketika itu, pertarungan antara anggota GAM dengan TNI hanya terjadi sebatas kedua belah pihak yang bertikai. Artinya dampak negatifnya kepada rakyat sipil tidak terlalu banyak. Akan tetapi baru pada tahun 1989, rakyat sipil merasakan betapa menderitanya mereka akibat konflik GAM-TNI tersebut. Hal ini berawal dari terjadinya perampasan 18 pucuk senjata anggota TNI yang sedang melakukan program ABRI Masuk Desa (AMD) di kota Makmur, Aceh Utara. Di tahun 1989 itu, seorang anggota Kopassus yang desertir berpangkat kopral tiba-tiba muncul dan menyebut dirinya sebagai Panglima Perang GAM. Kopral ini menyebut dirinya sebagai Robert. Robert inilah yang kemudian berhasil mengkondisikan lahirnya DOM, di daerah Aceh yang sangat kaya akan gas alam, hutan dan berbagai kandungan mineral lainnya. Gubernur Aceh saat itu Ibrahim Hasan merasa terganggu akibat ulah GAM yang dimotori Robert hingga ia melaporkan situasi daerahnya kepada Presiden Soeharto. Saat itu juga presiden memerintahkan Panglima ABRI waktu itu Try Sutrisno agar mengendalikan situasi Aceh. Hanya saja, saat diklarifikasikan DPR pada awal Desember 1999, Try Sutrisno membantah, jika disebutkan di Aceh telah diberlakukan DOM, yang ada hanya Operasi Jaring Merah untuk menumpas
Gerakan Pengacau Keamanan Aceh Merdeka. Dalam forum itu, anggota DPR sempat pula mempertanyakan, siapa sesungguhnya Robert dan tak seorang pun petinggi militer Orde Baru itu menjelaskan.66 Operasi Jaring Merah ini hanya terfokus di tiga daerah rawan konflik yaitu Aceh Utara, Aceh Timur dan Pidie, karena diberlakukannya Operasi Jaring Merah tersebut maka Aceh di Sebut Daerah Operasi Militer sejak itu mulai dikenal istilah DOM. Dilihat dari segi politik kenapa diberlakukannya DOM di Aceh adalah perpecahan dalam kubu TNI yang saat itu dipimpin oleh Jendral Beny Moerdani di mana saat itu akan digantikan oleh Prabowo Subianto yang saat itu menjadi menantu presiden Soeharto. Ketika akhirnya pemilihan Wakil Presiden di mana Soeharto mencalonkan Sudharmono untuk menjadi Wapres kemudian Beny mencalonkan Jaelani Naro yang saat itu menjabat sebagai Ketua Umum PPP untuk menjadi Wapres akan tetapi pemilihan tersebut akhirnya menetapkan bahwa Sudharmono menjadi Wapres dari sini pula awal hubungan Soeharto dan Beny Moerdani Menjadi buruk. Kemudian Beny Moerdani yang kecewa terhadap pemerintahan Soeharto saat itu secara diamdiam mendukung pasukan GAM yang bermarkas di Malaysia karena Prabowo Subianto dikirim ke Aceh sebagai Kepala Kostrad pada periode 1989-1999. keberadaannya di Aceh ini guna menekan Beny Moerdani dan beberapa faksi militer yang tidak sejalan dengan Soeharto.67 Oleh karena kegiatan GAM di tanah Serambi Mekah terus meningkat intensitasnya dan tampaknya mendapat dukungan serta simpati dari sebagian masyarakat Aceh, untuk menghentikannya serta mencegah meluasnya pengaruh GAM ke dalam masyarakat, TNI terpaksa memberlakukan Daerah Operasi Militer di daerah tersebut.68 DOM dengan Operasi Jaring Merah di daerah Aceh telah diberlakukan sejak tahun 1989, yang pada mulanya diperuntukkan mengamankan situasi dari tindakan suatu gerakan yang disebut pemerintah sebagai GAM, yang selanjutnya disebut GPK. Namun sejak operasi tersebut diberlakukan, ternyata yang terjadi bukan hanya pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang begitu nyata, seperti tindak kekerasaan yang berlangsung itu dirasakan sendiri
66
Neta S. Pane, Sejarah dan Kemakmuran Gerakan Aceh Merdeka: Solusi, Harapan dan Impian, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001), h. 172 67 Rahadi Wiratama Teguh, et.al. Supremasi Sipil, pelembagaan Politik dan Masalah Integrasi Nasional: Masalah Krusial Konsolidasi Demokrasi, (Jakarta: LP3ES, 2003), h. 170-172 68 Musni Umar, Aceh Win-Win, h. 12
oleh masyarakat. DOM menjadi sesuatu yang sangat menakutkan dan traumatik, sebab apapun ABRI cenderung bertindak semena-mena terhadap rakyat Aceh yang dicurigai mempunyai hubungan dengan GPK/GAM.69 Menjadikan suatu daerah menjadi DOM memang belum pasti menyelesaikan masalah, apalagi mengingat daerah Aceh begitu kuat kultur keagamaan
dan
adat
istiadatnya.
Seharusnya
untuk
menyelesaikan
permasalahan Aceh harus terlebih dahulu memanfaatkan jasa para ulama, tokoh
adat
dan
pemerintah
setempat.
Apapun
alasannya,
akibat
diberlakukannya Operasi Jaring Merah (OJM) dan dijadikannya DOM di Aceh telah menimbulkan pelanggaran hukum dan HAM. Status
DOM
Pangab/Menhankam
di
Aceh
Jenderal
dicabut TNI
pada
Wiranto
8 di
Agustus masjid
1998
oleh
Baiturrahman
Lhokseumawe. Pencabutan ini disambut oleh masyarakat di beberapa tempat, saat memperingati Maulid Nabi masyarakat melaksanakan sujud syukur. Rakyat Aceh juga mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang dianggap telah ikut mencabut DOM.70 Akan tetapi pencabutan DOM ini baru tahap awal. Rakyat Aceh masih harus berjuang lagi untuk menegakkan hukum akibat pelanggaran HAM. Kasus-kasus harus diusut dan ditindak lanjuti sampai tuntas. Selaku pimpinan ABRI, Wiranto memutuskan bahwa keamanan Aceh sepenuhnya diserahkan kepada rakyat Aceh sendiri, yaitu kepada para ulama, para tokoh masyarakat, para guru, pejabat pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat. Pangab harus meminta maaf kepada seluruh masyarakat Aceh atas tingkah laku prajurit ABRI jika telah melukai hati 69
Al chaidar, Aceh Bersimbah Darah: Mengungkap Penerapan Status Daerah Operasi Militer di Aceh 1989-1998, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 1998), h. 106 70 Riza Sihbudi, Bara Dalam Sekam, h. 199
rakyat Aceh selama mereka melaksanakan operasi penumpasan GPK di Aceh sejak beberapa tahun. Pasca pencabutan DOM, rakyat juga menuntut dampak yang ditimbulkan oleh DOM. Rakyat Aceh dengan dukungan masyarakat intelektualnya tidak pernah berhenti menuntut ditegakkannya hak-hak manusia di Aceh ini. Pada masa Presiden Habibie, kepala negara tersebut menyampaikan penyesalan sedalam-dalamnya atas pelanggaran hak asasi manusia di beberapa daerah yang dilakukan oleh oknum petugas dalam operasi menghadapi gerakan separatis. Ditetapkannya Aceh sebagai daerah operasi militer adalah suatu keputusan politik. Karenanya pencabutan DOM harus diikuti dengan pertanggungjawaban politik, hukum dan sosial ekonomi dari pemerintah. Pertanggungjawaban politik yang dimaksud adalah pemerintah harus mengakui bahwa operasi militer di Aceh itu salah, kemudian mengeluarkan
daftar
orang-orang
yang
bertanggung
jawab
serta
mengumumkan langkah-langkah apa yang diambil pemerintah dengan kesalahan itu. Akan tetapi, nyatanya pemerintah tidak melakukan pertanggung jawaban politik tersebut baik hukum maupun sosial.71 Kemudian pasca pencabutan DOM hingga Desember 1998, karena tidak adanya keseriusan pemerintah dalam menangani para pelanggar HAM, dan kemudian pemerintah pusat kembali memasukkan ratusan pasukan ke Aceh maka muncul tentang ide merdeka yang disosialisasikan oleh Gerakan Aceh merdeka. Gagasan ini, akhirnya mendapat dukungan yang cukup besar dari masyarakat Aceh terutama dari daerah-daerah bekas diberlakukannya DOM. Gagasan GAM ini dilakukan dengan cara rapat-rapat akbar yang umumnya mengundang banyak Teungku (ulama) yang merupakan penganut GAM. Respon yang diberikan masyarakat cukup kuat. Kemudian selain opsi merdeka, ada 3 macam aspirasi yang hidup dalam masyarakat Aceh. Pertama merdeka, yakni lepas dari negara Indonesia dan 71
Al Chaidar, Aceh Bersimbah Darah, h. 100-101
mendirikan negara Aceh yang berdaulat lazimnya seperti negara-negara lain di dunia. Kedua referendum, yakni rakyat Aceh secara demokratis diberi pilihan, merdeka atau tetap bagian dari dan hidup dalam negara Indonesia. Ketiga otonomi khusus, yakni rakyat Aceh diberikan hak seluas-luasnya dan sesuai dengan kehendak mereka mengatur dan mengurus dirinya, mengeksploitasi dan mengolah sumber daya alam untuk kesejahteraan dan kemakmuran mereka dan siapapun yang tinggal dan hidup di Aceh.72
Menuju Referendum Aceh 3 Februari 1999, gagasan referendum dimunculkan oleh Kongres Mahasiswa Aceh Serantau. Referendum mereka artikan sebagai cara untuk mengembalikan kedaulatan Aceh (Aceh Merdeka). Untuk sosialisasi gagasan ini dibentuklah SIRA (Sentral Informasi Referendum Aceh), SIRA merupakan salah satu lembaga gerakan sipil masyarakat Aceh yang berjuang terlaksananya referendum opsi Merdeka di Aceh. Lembaga ini dideklarasikan dalam sebuah pertemuan atau kongres yang melibatkan 106 lembaga pemuda, mahasiswa, dan santri baik yang ada di Aceh maupun di luar Aceh. Pertemuan itu diberi nama KOMPAS, atau Kongres Mahasiswa dan Pemuda Aceh Serantau yang dilaksanakan pada 31 Januari sampai 4 Februari 1999.73 Sejak itu masyarakat mulai mengenal referendum. Gagasan ini kemudian tersebar di level masyarakat, dan gerakan atas tuntutan terhadap dua opsi ini, yaitu merdeka atau referendum semakin meluas dan mengakar tidak hanya sebagai
72 73
Musni Umar, Aceh Win-Win Solution, h. 5 Tempo, 3 April 2001
tuntutan semata akan tetapi mengalami pergeseran-pergeseran ke arah gerakan yang sebenarnya. Pada 8 November 1999 rakyat Aceh yang dikomandoi oleh SIRA melakukan Sidang Umum Masyarakat Pejuang Referendum (SU MPR) yang dihadiri oleh sekitar 1,5 juta jiwa. Sebelumnya, tepatnya pada 14 September 1999, SIRA bersama dengan Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) meresmikan papan nama referendum yang isinya adalah dua opsi yaitu merdeka atau tetap dalam NKRI dan saat itu Gus Dur pun hadir,74 dan kemudian Gus Dur meresmikan papan nama tersebut, dan ikut hadir juga Amien Rais. Kedua tokoh tersebut pada tahun 1999 terpilih menjadi tokoh sentral politik di Indonesia, Abdurrahman Wahid menjadi presiden sedangkan Amien Rais menjadi Ketua MPR. Inilah problema penyelesaian Aceh, di satu sisi, Abdurrahman Wahid atau yang biasa dipanggil Gus Dur pada waktu itu secara pribadi meresmikan dan menyetujui referendum dengan opsi merdeka, akan tetapi pada saat ia menjabat sebagai presiden RI justru ia tidak menyepakati opsi merdeka untuk perjuangan dan penyelesaian kasus Aceh.
C. Kebijakan Politik Gus Dur Terhadap Referendum Aceh Menyelesaikan masalah Aceh yang paling rumit adalah persoalan persepsi antara lokal dan pusat. Masyarakat lokal umumnya memahami bahwa penyelesaian masalah Aceh dapat dilakukan dengan cara referendum dengan mengikutsertakan opsi merdeka di dalamnya. K.H. Abdurrahman Wahid yang saat itu menjabat sebagai presiden RI memberi 3 opsi mengenai referendum ini, yaitu (1) otonomi total, (2) otonomi luas dan (3) otonomi khusus. 74
Wawancara langsung dengan Dr.H Muchtar Aziz. MA. Tanggal 14 Mei 2008, di Gedung DPR-RI lantai 16
Sementara masyarakat lokal sebagaimana yang disuarakan oleh LSM, mahasiswa, ulama dan masyarakat secara luas menghendaki adanya referendum dengan memasukkan opsi merdeka di dalamnya.75 Antogonisme kepentingan antara pusat dan lokal, masih menjadi perdebatan. Pihak GAM bahkan dengan tegas menolak untuk mengakui pemerintah pusat dan dengan jelas menghendaki merdeka dengan caranya sendiri. Pemerintah harus berusaha mengadakan perundingan dengan pihak GAM guna mencapai kesepakatan. Bila perundingan gagal, maka sangat sulit untuk menyelesaikan konflik Aceh. Oleh karena itu pemerintah harus dapat memberi jaminan agar negosiasi mengenai perbedaan pandangan terutama dalam persoalan penyelesaian Aceh bisa diselesaikan. Demikian pula dari kelompok lokal juga harus melakukan negoisasi dengan membawa konsep dan tawaran-tawaran untuk dialog guna menyelesaikan persoalan Aceh secara menyeluruh terutama mengenai status tuntutan referendum Aceh dengan opsi merdeka di dalamnya. Bila pemerintah pusat gagal meyakinkan masyarakat lokal bahwa pemerintah pusat sungguh-sungguh hendak menyelesaikan masalah Aceh, maka seluruh tawaran solusi di atas tidak dapat dijalankan tanpa ada kesepakatan dengan masyarakat lokal sebelumnya. Solusi di atas bertujuan untuk segera mengakhiri pertentangan-pertentangan yang terjadi antara pemerintah pusat, masyarakat lokal dan GAM. Tuntutan referendum ini oleh pemerintah ditolak dengan tegas. Pemerintah lebih memilih penyelesaian konflik di Aceh melalui cara-cara damai, lewat dialog dan perundingan.
75
Riza Sihbudi, Bara Dalam Sekam, h. 62-63
Namun aksi kekerasan baik oleh milisi GAM maupun aparat keamanan RI terus berlangsung. Korban jiwa di kalangan rakyat sipil tidak terhitung jumlahnya. Pemerintah tidak mungkin mengabulkan tuntutan referendum rakyat Aceh, terutama jika terdapat opsi merdeka. MPR telah mengamanatkan dan merekomendasikan agar pemerintah memelihara keutuhan dan kesatuan wilayah RI setelah kehilangan Timor Timur. Penyelesaian konflik vertikal dan separatisme harus dilakukan dengan semangat kesatuan dan persatuan, bukan perpecahan dan fragmentasi negara.76 Apapun keputusan pemerintah dalam menangani konflik di Aceh, referendum merupakan solusi paling akhir setelah berbagai upaya mengalami kegagalan, sebelumnya harus diupayakan cara damai, dengan cara memperlakukan rakyat Aceh secara adil. Apabila perbaikan perlakuan telah diterima, maka menurut hukum, negara diberi wewenang menyelesaikan separatisme secara represif. Tuntutan referendum di Aceh dengan opsi merdeka merupakan akumulasi dari kekecewaan dan kemarahan rakyat terhadap pemerintah pusat. Karenanya dalam menyelesaikan kemelut Aceh, ada beberapa alternatif yang perlu ditempuh oleh pemerintah pusat. Dalam pernyataan politik, misalnya, Presiden RI Abdurrahman Wahid dengan tegas memperlihatkan sikap yang lebih jelas mengenai masalah separatisme. Antara lain dikatakan, “Langkahlangkah komprehensif untuk menyelesaikan masalah Aceh yang terus dilakukan pemerintah dalam kerangka solusi damai, dalam bingkai NKRI, dan lebih mengutamakan pendekatan dialog dan komunikasi politik hendaknya
76
Musni Umar, Aceh Win-Win Solution, h. 98-99
terus dilakukan dengan baik. Oleh karena itu, setiap upaya yang menyimpang dari semangat dan komitmen ini, apalagi bila berbentuk suatu gerakan untuk memisahkan diri NKRI tentu akan dihentikan, serta diberikan tindakan tegas sesuai konstitusi, amanah MPR dan tatanan hukum yang berlaku”.77 Pemilihan keputusan referendum tidak dapat diambil sendiri oleh presiden.
Kewenangan
mengeluarkan
kebijakan
kewilayahan,
yakni
melepaskan salah satu wilayah negara hukum bukan hanya menjadi wewenang presiden semata. Dalam mengambil keputusan tentang pemberian referendum di Aceh, presiden tidak dapat berjalan sendiri, tetapi harus meminta persetujuan MPR. Dalam era reformasi di mana MPR bersidang setiap tahun, permintaan persetujuan bukan hal yang sulit. Persetujuan harus diberikan oleh MPR secara kelembagaan bukan oleh pimpinan MPR beserta pimpinan fraksi-fraksi.78 Adapun langkah terbaik untuk menyelesaikan persoalan Aceh harus dibicarakan secara nasional. Misalnya dibahas dan diputuskan dalam sidang pleno DPR. Paling tidak ada 3 persoalan yang perlu dicermati sebelum referendum dilakukan. Pertama, mempertegas posisi Aceh dalam struktur sistem sosial Indonesia yang diproklamasikan sejak 17 Agustus 1945. Kedua, mencari dasar hukum yang benar untuk menandai boleh atau tidaknya dilakukan referendum di Aceh. Ketiga, dalam memberikan opsi untuk
77
Budiarto Danudjaja, Hari-Hari Indonesia Gus Dur, (Jogjakarta: Galang Press,1999), h.
78
Musni Umar, Aceh Win-Win Solution, h. 101-102
151-152
penyelesaian kasus Aceh harus berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dan disetujui oleh DPR.79 Pengalaman pahit dalam kasus Timor Timur tidak boleh terulang kembali dalam penyelesaian kemelut Aceh. Pernyataan Gus Dur sewaktu masih menjabat sebagai presiden RI yang menyatakan setuju dilaksanakannya referendum Aceh sebenarnya hanya merupakan pendapat pribadi. Namun karena Gus Dur adalah seorang presiden RI, maka pendapatnya akan selalu ditagih oleh rakyat Aceh meski diucapkan selaku pribadi dan tidak mewakili pemerintah atau negara. Pernyataan Gus Dur soal referendum tersebut dapat menjadi suatu keputusan negara jika ditempuh prosedur konstitusional, Yakni meminta persetujuan tidak cukup dilakukan melalui konsultasi dengan pimpinan MPR dan fraksi-fraksi, tetapi harus dengan seluruh anggota MPR. Jadi, jalan menuju referendum di Aceh masih sangat panjang dan kalau pun itu ditempuh merupakan upaya paling akhir manakala upaya lainnya tidak dapat menyelesaikan kemelut Aceh. Usaha menangani kasus Aceh ini telah tertuang dalam TAP MPR yang berisikan, pemerintah akan mempertahankan integrasi bangsa dalam wadah NKRI dengan menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan sosial budaya masyarakat Aceh, melalui penetapan Daerah Istimewa Aceh sebagai daerah otonomi khusus yang diatur dengan undang-undang dan menyelesaikan kasus Aceh secara berkeadilan dan bermartabat dengan melakukan pengusutan dan
79
Dody S. Singgih, “Memaknai Referendum Secara Sosiologi”, Suara Pembaruan 5 Desember 1999
pengadilan yang jujur bagi pelanggar HAM baik selama pemberlakuan DOM maupun pasca DOM.80 Pro dan kontra atas pernyataan Presiden Gus Dur pada 3 November 1999 ketika ia ditanya wartawan di Phnom Penh, Kampuchia, Gus Dur mengatakan81,“ kalau Timor Timur boleh diadakan referendum kenapa di Aceh tidak boleh?”. Walaupun diselenggarakan referendum Aceh tidak akan lepas dari Indonesia karena Aceh ikut mendirikan RI. Gus Dur juga mengatakan Aceh tidak akan meninggalkan Indonesia. Kalaupun ada kehendak referendum itu wajar-wajar saja. Referendum kenapa tidak, keputusan akhir dari suara itu bagaimana nanti harus dihormati, tetapi ia yakin Aceh tidak akan lepas. Gus Dur sudah menyatakan pro referendum, walaupun ada referendum di Tim-Tim, mengapa Aceh tidak boleh itukan tidak adil, tegas Gus Dur. Tentang mekanisme referendum, Gus Dur mengatakan masih akan dibicarakan lagi dengan pemerintah daerah. Mengenai isu adanya tandatangan sekitar dua juta orang pro referendum, Gus Dur mengatakan:”itu kan belum separuh rakyat Aceh, tetapi silahkan saja, itu adalah urusan orang Aceh”. Gus Dur juga mengatakan kepada wartawan, bahwa ia menginginkan referendum Aceh karena sebelumnya beberapa pimpinan sipil dan militer setempat telah berbuat kesalahan pada masyarakat Aceh.82 Ucapan Gus Dur tersebut dianggap bahwa pusat membuka lebar pintu keluar bagi seluruh provinsi yang masih tergabung dalam bentuk republik kesatuan, dengan ini akan mengakibatkan bagi pecahnya negara.83
80 81 82 83
TAP MPR RI dan GBHN, Hasil Sidang Umum MPR RI 1999 Kompas, 9 November 1999 Kompas, 9 November 1999 Rahadi Teguh Wiratama, et.al, Supremasi Sipil, h. 122
Menurut Muchtar Aziz anggota Dewan saat itu sekaligus selaku wakil ketua peduli Aceh, dan sekarang menjabat sebagai anggota MPR periode 2004-2009 mengatakan Gus Dur mengemukakan bahwa ia menyetujui adanya referendum di Aceh akan tetapi itu belum pasti di dalamnya opsi merdeka mungkin saja hanya pemberlakuan otonomi khusus atau istimewa itu belum jelas.84 Sebagai seorang Presiden Gus Dur terus mengadakan pertemuan dengan pemimpin-pemimpin masyarakat Aceh dalam usahanya untuk menegoisasikan suatu penyelesaian. Sayang sekali bagi presiden ini, tidaklah mudah untuk mencapai kemajuan mengenai penyelesaian masalah Aceh. Memang masalah konflik separatis di mana saja di dunia ini selalu merupakan masalah yang sulit dipecahkan. Walaupun Gus Dur menyatakan rasa optimisme bahwa ia akan menyelesaikan masalah Aceh dengan cepat, tapi kenyataannya itu tidak terbukti. Prioritas utamanya adalah mencoba membujuk rakyat Aceh untuk menaruh kepercayaan kepada pemerintah dan memberi waktu bagi pemerintah.85 Salah satu usaha Gus Dur dalam menangani kasus Aceh adalah melakukan perundingan damai dengan GAM. Pada 9 Desember 1999, HDC mampu mengajak pemerintah RI-GAM menandatangani Cessation of Hostilities Agreement (Kesepakatan Penghentian Permusuhan) sebanyak enam halaman kuarto di markas HDC Jenewa, Swiss.86 Perundingan itu adalah perundingan pertama di Davos, Swiss, dan menghasilkan jeda kemanusiaan, 84
Wawancara langsung dengan Dr.H Muchtar Aziz MA. Tanggal 14 Mei 2008. Di Gedung DPR-RI, lantai 16 85 Greg Barton, Biografi Gus Dur: The Authorized Biography Of Abdurrahman Wahid, (Jogjakarta: LKIS, 2001), h. 362 86 Sinar Harapan, 11 Juli 2000
yang berlangsung pada 2 Juni-2 September 2000. Indonesia diwakili Menteri Luar Negeri Hasan Wirajuda sementara GAM diwakili Zaini Abdullah, Menteri Kesehatan GAM.87 RI dan GAM menandatangani dokumen sementara yang berisi GAM dan RI setuju untuk mentransformasi perjuangan GAM dari kekuatan bersenjata menjadi perjuangan politik. Perundingan tersebut difasilitasi oleh Henry Dunant Centre (HDC). Dalam menghadapi tuntutan mengenai diselenggarakan referendum dalam hitungan minggu, Gus Dur mencoba mengulur waktu. Dengan berbuat demikian ia masuk ke dalam suatu pola sikap yang merugikan posisinya sebagai presiden. Sebagaimana telah dipelajari dan juga dipraktekkan selama masa Soeharto, Gus Dur sebagai presiden mencoba mengelak sikap dan pernyataan-pernyataannya lebih didorong oleh tuntutan sementara dari manuver taktiknya untuk dapat bertahan. Pada saat yang sama, ia berulangulang tak bisa menjelaskan apa yang tengah dikerjakannya. Ia mengelak dari masalah dan sebaliknya menyatakan dukungannya bagi dilaksanaannya referendum adalah pendapat pribadinya sendiri. Ia menjelaskan bahwa apa yang ada dalam benaknya saat itu bukanlah suatu referendum mengenai kemerdekaan tetapi mengenai bentuk-bentuk otonomi. Motifnya adalah mencoba menarik rakyat Aceh untuk kembali dari tepi konflik dengan pihak militer Indonesia. Sayang sekali sikapnya yang berputar-putar sekitar masalah ini yang sebenarnya didasari oleh niat baik, hanya akan memperlemah kredibilitasnya saja. Namun demikian, ia mampu mempertahankan cita-cita untuk mencapai penyelesaian lewat perundingan. 87
Moh. Sobary et.al, Gus Dur di Istana Rakyat (Catatan Tahun Pertama), (Jakarta: LKBN Antara & Bright Communication, 2000), h. 257
Reaksi dan Implikasi Munculnya referendum Aceh, menimbulkan berbagai reaksi yang bermacam-macam dari berbagai kalangan maupun dari berbagai organisasi. Adapun organisasi tersebut adalah: Rabithah Taliban, organisasi ini lahir bermula dari diselenggarakannya musyawarah para santri dayah (pesantren) di Banda Aceh 4 April 1999. Dalam musyawarah tersebut mereka mengeluarkan keputusan mendukung pelaksanaan referendum. Taliban memutuskan ikut bersama kalangan masyarakat
Aceh
yang
mendukung
penyelenggaraan
referendum,
nampaknya Taliban termasuk yang mempercayai anggapan bahwa kemerdekaan Aceh bukan tidak mungkin sebagai hal yang sudah melekat dengan
aspirasi
masyarakat
Aceh.
Dukungan
Taliban
terhadap
pelaksanaan referendum Aceh, sebagaimana dideklarasikan bersama dalam pertemuan para santri dayah April 1999, untuk itu Taliban cukup intensif terlibat dalam gerakan mendukung referendum Aceh. Solidaritas Mahasiswa Untuk Rakyat (SMUR), SMUR berdiri pada 18 Maret 1998, SMUR ikut mendukung digulirkannya ide pelaksanaan referendum Aceh.
Mereka
pun
ikut
memprakarsai
penyelenggaraan
kongres
mahasiswa dan pemuda Aceh Serantau di Banda Aceh pada tanggal 31 Januari- 4 Februari 1999. Kongres dihadiri 30 peserta dari dan luar Aceh yang
terdiri
atas
aktivis
mahasiswa,
LSM
dan
santri.
Pada
perkembangannya SMUR termasuk dalam kelompok mahasiswa yang menyerukan penentuan nasib sendiri melalui referendum di bawah
pengawasan PBB atau lembaga independen internasional. Sebagai solusi untuk mengatasi masalah krusial di Aceh. Padahal, pihak yang menggulirkan ide pelaksanaan referendum di Aceh muncul dari kalangan pejuang GAM, menyusul keberhasilan jajak pendapat di Tim-Tim pada Agustus 1999. Artinya, ide referendum Aceh sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari aspirasi yang berkembang di berbagai kelompok yang menginginkan Aceh merdeka dari Indonesia. Isu referendum berkembang pertama kali dalam sebuah poster pada demonstrasi mahasiswa, yang diinspirasi oleh referendum di Tim-Tim, tetapi kemudian diekspos lebih jauh dengan diselenggarakan jajak pendapat oleh Forlinka, sebuah lembaga yang dikelola oleh para dosen Unsyiah, hasilnya 82,6% mahasiswa dan kaum muda menghendaki referendum. Walaupun jajak pendapat ini lebih bersifat politik daripada akademik justru karena itu telah menjadi gerakan, sehingga muncul dalam setiap pertemuan, bahkan kemudian puncaknya adalah para pertemuan akbar yang diselenggarakan SIRA. Akhirnya masyarakat pedalaman yang selama ini apatis akhirnya ikut mengumandangkan kata referendum, yang tidak lain diartikan sebagai kemerdekaan, sebab dalam referendum yang mereka inginkan adalah kemerdekaan itulah opsi utamanya. Reaksi juga dimunculkan oleh Gubernur Aceh Syamsuddin Mahmud yang menyatakan mendukung referendum dan akan menandatangani komitmen SU-MPR Aceh di masjid raya Baiturrahman.88 Jaksa Agung saat itu yaitu Marzuki Darusman meminta agar DPR jangan terburu-buru menolak tuntutan referendum. Ia menganjurkan agar pemerintah mengambil langkah-langkah untuk menggelar dialog yang lebih efektif dan meminta agar DPR tidak terlalu cepat menolak referendum. Pemerintah dan DPR harus dapat menciptakan suasana dialog dengan seluruh elemen masyarakat Aceh.89
88 89
Indomedia, 11 November 1999 Indomedia, 26 November 1999
Reaksi pun dimunculkan oleh para mahasiswa dan warga Aceh se-Jawa. Mereka melakukan demonstrasi di gedung DPR/MPR guna menuntut referendum di Aceh. Massa yang terhimpun dalam forum Persatuan Komunikasi Rakyat Aceh (FOPKRA) ini sempat mengibar-ngibarkan spanduk dan poster bertuliskan referendum di tiang bendera di halaman gedung. Selain menuntut referendum mereka juga mendesak agar pemerintah menghukum para pelanggar HAM di Aceh. Mereka juga mengatakan reeferendum merupakan harga mati yang tidak bisa diganti dengan opsi lain. Tuntutan referendum harus dipenuhi, apakah nanti merdeka, membentuk negara federal atau otonomi khusus, yang jelas mereka menuntut agar referendum harus berjalan dulu.90 Di Aceh, aparat kepolisian resort Aceh Besar dibantu pasukan brimob, membubarkan apel siaga pejuang referendum Aceh di halaman gedung DPRD Aceh. Petugas mengambil sejumlah bendera referendum dan meminta para peserta apel tersebut meninggalkan halaman dewan. Upacara peringatan setahun perjuangan referendum, semula sudah mendapat persetujuan dari pimpinan dewan yang bernegoisasi dengan panitia penyelenggara. Akan tetapi mereka dibubarkan karena mereka menaikkan bendera referendum di tiang utama karena perjanjiannya mereka boleh menaikkan bendera referendum akan tetapi bukan di tiang utama.91 Ribuan massa yang menuntut referendum berlaku anarkis di Meulaboh, Aceh Barat. Mereka membakar gedung pemerintah yakni kantor Bupati Aceh Barat, kantor Bappeda, kantor DPRD setempat dan kantor meteorologi serta 90 91
Kompas, 26 November 1999 Serambi Indonesia, 4 Februari 2000
mereka membebaskan sekitar 60 tahanan. Bupati Aceh Barat, Nasruddin MS, mengatakan amuk massa tersebut pertama melakukan pembakaran kantor DPRD Aceh Barat. Sedangkan Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) I Bukit Barisan, Letkol Infantri Nurdin Sulistyo, mengatakan pengunjuk rasa yang terdiri dari pemuda dan masyarakat diperkirakan mencapai 5000 orang. Mereka, pada awalnya mendatangi gedung DPRD Tingkat II Aceh Barat di Meulaboh untuk menyampaikan agar DPRD menandatangani pernyataan referendum. Ketua DPRD Aceh Barat, Sofyan Sawang dan pimpinan lainnya, menolak permintaan massa tersebut. Penolakan itu menimbulkan kemarahan warga yang kemudian mulai membakar gedung DPRD. Selain itu peristiwa tersebut menyebabkan kerusakan kantor Bupati Nasruddin dan sebagian besar dokumen yang ada di kantor tersebut hangus terbakar.92 Implikasinya adalah rusaknya fasilitas pemerintah maupun fasilitas umum lainnya yang meyebabkan kurangnya kinerja pemerintah atau pun masyarakat dalam melakukan aktivitasnya. Reaksi pun dimunculkan bukan hanya di wilayah Aceh saja, melainkan juga di ibukota Jakarta. TNI pun ternyata mendukung adanya referendum di Aceh, hal ini mungkin dilakukan hanya untuk menambah kacau situasi di Aceh karena selama ini diketahui bahwa awal mula merebaknya isu referendum ini adalah dari pemberlakuan DOM yang dikomandoi oleh TNI.93 Panitia Khusus DPR tentang Aceh mengusulkan agar MPR membahas referendum dalam sidang panitia Ad Hoc Badan Pekerja MPR. Menurut Wakil Ketua Pansus, Aly Yahya dari Partai Golkar, referendum ini diharapkan bisa 92
Republika, 3 November 1999 Wawancara Langsung dengan Dr.H Muchtar Aziz MA. Tanggal 14 Mei 2008. Di Gedung DPR-RI lantai 16 93
menjadi salah satu langkah awal penyelesaian Aceh. Ini salah satu hasil kesimpulan rapat. Pada rapat Pansus, semua wakil masyarakat Aceh, kecuali Kapolda bersikap sama. Mereka berpendapat satu-satunya cara untuk menyelesaikan kasus Aceh saat ini hanya melalui referendum. Pada bagian lain, Pansus DPR mengakui bahwa referendum sudah menjadi kehendak rakyat Aceh. Dalam hasil rapat Pansus ini dihasilkanlah sepuluh rekomendasi pansus Aceh, yang isinya antara lain DPR mendesak untuk secepatnya membangun dan merehabilitasi fasilitas umum di Aceh, seperti tempat ibadah dan sekolah, selain itu pemerintah perlu memberaikan kompensasi material dan spiritual kepada korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Aceh, termasuk kepada keluarga yang ditinggalkan. Pansus Aceh juga mendesak pemerintah untuk segera mengadili para pelaku pelanggaran HAM yang terjadi di Serambi Mekah lewat pengadilan koneksitas, baik sebelum maupun setelah pencabutan daerah operasi militer (DOM).94 Akan tetapi, semua itu sepertinya tidak membuahkan hasil apa-apa setelah beberapa lama gejolak di Aceh masih terjadi.95 Ketika anggota Pansus melakukan rapat kerja dengan berbagai tokoh Aceh, ratusan mahasiswa, masyarakat dan pemuda Aceh dari berbagai kota di pulau Jawa menggelar aksi di balkon gedung DPR. Massa ini membawa berbagai spanduk dan pamplet yang semuanya menuntut pelaksanaan referendum di Aceh. Ketua DPR saat itu Akbar Tanjung, menemui demonstran tersebut. Sayangnya dialog berakhir ricuh setelah sikap Akbar Tanjung ini ternyata dinilai tak memuaskan para demonstran. Ketika didesak 94
http//www.depan.go.id Wawancara langsung dengan Dr.H Muchtar Aziz MA. Tanggal 14 Mei 2008. Di Gedung DPR-RI, lantai 16 95
bagaimana sikap pribadi Akbar tentang referendum, Ketua Umum Partai Golkar ini tidak memberi jawaban lugas. Sebelumnya salah seorang peserta demonstran menanyakan bagaimana sikap dewan tentang tuntutan referendum rakyat Aceh, tentang hal ini Akbar mengaku tidak bisa menjawab mengatasnamakan DPR. Ia meminta para demonstran menunggu hasil kesimpulan Pansus DPR. Tentang pernyataan Gus Dur yang sudah setuju referendum Akbar menegaskan tidak tahu menahu mengenai masalah ini. Pernyataan Presiden, menurutnya tidak pernah dikonsultasikan dengan Dewan.96 Gus Dur pun berulang kali mengatakan ia mendukung referendum Aceh akan tetapi di dalamnya dengan opsi otonomi yang luas, bukan merdeka. Yang dimaksudkan dengan Otonomi yang luas adalah dengan syarat melaksanakan syariat Islam dengan pengecualian bagi mereka yang tidak beragama Islam.97 Presiden Abdurrahman Wahid mendorong pluralisme dan keterbukaan, ia mengatakan bahwa rakyat Aceh harus diberikan referendum seperti di TimTim, namun kemudian ia menegaskan bahwa pilihan yang disediakan tidak termasuk pemisahan diri dari Indonesia.98 Para petinggi Indonesia, termasuk presiden Gus Dur tidak bersedia mengundang rakyat Aceh untuk memilih masa depannya dalam arti mau merdeka
atau
tidak.
Menurut
penjelasan
presiden,
pilihan
Aceh
dimaksudkannya hanya menyangkut mau atau tidaknya diterapkannya hukum Islam di wilayah tersebut. Kasus ini mencerminkan kecenderungan presiden
96
Republika, 30 November 1999 Republika, 29 November 1999 98 M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern 1200-2004, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005), h. 671, Penterjemah: Satrio Wahono et.al 97
untuk melontarkan pernyataan secara spontan, tanpa persiapan, yang kemudian harus dikoreksi atau dijelaskan lagi. Semakin sering Gus Dur berubah pikiran atau berganti pernyataan, semakin sedikit orang yang akan mempercayai apa yang dikatakannya termasuk janjinya. Kalau proses legitimasi ini dibiarkan, akan menimbulkan kesan kesimpangsiuran di pusat yang mudah dijadikan alasan lagi di daerah-daerah kenapa mereka harus merdeka.99
99
Donald K. Emmerson (ed), Indonesia Beyond Soeharto, Negara, Ekonomi, Masyarakat, Transisi, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, bekerjasama dengan The Asia Foundation Indonesia 2001), h. 659-660
BAB V KESIMPULAN A. Kesimpulan Dari uraian yang telah penulis paparkan dalam karya ini, maka kesimpulan dari penulis sebagai berikut: 1. Latar belakang munculnya ide referendum Aceh adalah kekecewaan masyarakat Aceh terhadap pemerintah pusat yang berawal dari pengingkaran janji oleh Presiden Soekarno untuk menjalankan syariat Islam di Aceh. Kemudian berlanjut pada masa Soeharto, dimana pada masa Orde Baru ini pemerintah mengeksploitasi secara besar-besaran kekayaan alam Aceh akan tetapi pembagiannya tidak merata ke seluruh wilayah Aceh, karena itu Aceh menjadi wilayah yang terbelakang. Pada masa Orde Baru ini juga diberlakukannya Daerah Operasi Militer (DOM) dimana operasi ini diperuntukkan menumpas gerakan-gerakan pengacau keamanan yang ada di Aceh. Akan tetapi, yang menjadi korban justru rakyat yang tidak bersalah, selain itu banyak pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Karena itu muncul ide merdeka dan referendum yang berisikan merdeka atau tetap bergabung dalam NKRI. 2. Ide referendum tercetus atas Kongres Mahasiswa Aceh Serantau untuk mengembalikan kedaulatan Aceh. Keseriusan Aceh untuk menuntut adanya referendum terlihat dengan pembentukan Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA), dan juga Sidang Umum Masyarakat Pejuang Referendum (SU MPR). Isi dari SU MPR tersebut adalah tetap bergabung dengan Indonesia atau berpisah dari Indonesia. Pada saat SU MPR tersebut Gus Dur hadir yang kemudian meresmikan papan referendum tersebut. Inilah yang menyebabkan
masyarakat Aceh mengira bahwa Gus Dur menyetujui adanya referendum di Aceh. 3. Kebijakan politik Gus Dur dalam menghadapi tuntutan referendum Aceh ini adalah melaksanakan dialog dengan cara aman dan damai dan referendum merupakan pilihan terakhir dalam penyelesaian masalah Aceh tersebut. Pernyataan Gus Dur pada awal kepemimpinannya merupakan sebuah pernyataan
pribadi
bukanlah
suatu
kebijakan
poiltik.
Adapun
bila
dilaksanakannya suatu referendum di Aceh, merdeka bukanlah opsi pilihan yang ada melainkan hanya opsi otonomi khusus atau istimewa. Selain itu Presiden Gus Dur juga berhasil mengadakan perundingan dengan GAM yang menghasilkan Jeda Kemanusiaan. 4. Reaksi terhadap referendum Aceh ini muncul dengan ide beragam. Beberapa organisasi mendukung dengan adanya referendum, organisasi tersebut antara lain adalah Rabithah Taliban dan Solidaritas Mahasiswa Untuk Rakyat (SMUR). Selain itu, reaksi pun ditimbulkan melalui demonstrasi-demonstrasi baik di Aceh sendiri maupun di ibukota Jakarta, kebanyakan dari demonstrasi tersebut mendukung untuk diadakannya referendum di Aceh. Implikasi dari demonstrasi tersebut adalah kinerja pemerintahan menjadi tidak stabil. Demonstrasi-demonstrasi
tersebut
mengakibatkan
banyaknya
fasilitas
pemerintah maupun fasilitas umum lainnya menjadi rusak. B. Saran-Saran Selama melakukan penulisan skripsi ini, penulis banyak menemui kendala karena kurangnya data atau informasi. Di skripsi ini penulis hanya mencantumkan data-data dari buku, surat kabar dan dokumentasi. Kekurangan dari skripsi ini salah satunya adalah kurang data melalui wawancara para tokoh yang menyaksikan langsung peristiwa tersebut karena dalam skripsi ini penulis hanya mewawancarai kepada satu tokoh saja. Untuk itu bagi mahasiswa lain yang ingin
meneliti mengenai topik ini disarankan agar melakukan wawancara guna melengkapi data yang telah ada.
DAFTAR PUSTAKA Abdullah, Taufik (dkk). Ensiklopedi Tematis Dunia Islam: Asia Tenggara. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve 2004 ----------- Agama dan Perubahan Sosial. Jakarta: CV Rajawali, 1983 Adan Yusuf. Hasanuddin. Tamaddun dan Sejarah: Etnografi Kekerasan Di Aceh, Jogjakarta: Prisma Sophie Press, 2003 Al chaidar. Aceh Bersimbah Darah: Mengungkap Penerapan Status Daerah Operasi Militer di Aceh 1989-1998. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 1998 Alaena, Badrun. NU, Kritisisme dan Pergeseran Makna Aswaja. Jogjakarta: Tiara Wacana, 2000. Azra, Azyumardi. Islam Substantif: Agar Umat Tidak Jadi Buih. Bandung: Mizan, 2000 Barton, Greg. Biografi Gus Dur: The Authorized Biography Of Abdurrahman Wahid, Jogjakarta: LKIS Danudjaja, Budiarto. Hari-Hari Indonesia Gus Dur, Jogjakarta: Galang Press,1999 El-Ibrahimy, M. Nur. TGK. M. Daud Beureuh: Peranannya Dalam Pergolakan di Aceh. Jakarta: Gunung Agung 1982 Ensiklopedi Indonesia, Seri Geografi, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1990 Emmerson K, Donald. (ed). Indonesia Beyond Soeharto, Negara, Ekonomi, Masyarakat, Transisi, Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, bekerjasama dengan The Asia Foundation Indonesia 2001
Hadiz, Vedi R. Dinamika Kekuasaan Ekonomi Politik Indonesia Pasca Soeharto. Jakarta: LP3ES, 2005 Hardi. Daerah Istimewa Aceh: Latar Belakang Politik dan Masa Depannya. Jakarta: Cita Panca Serangkai 1993 Hasjmy, A. Semangat Merdeka: 70 Tahun Menempuh Jalan Pergolakan dan Perjuangan Kemerdekaan. Bulan Bintang: Jakarta 1985 Husin, Zulkifli et,al. Keadaan Sosial Ekonomi dan Pengembangan Masyarakat Nelayan di Daerah Istimewa Aceh. Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala dan Jakarta Hurgronje, Snouck. Aceh dan Adat Istiadat. Jakarta: INIS 1996 Ida, Laode. Gus Dur di antara Keberhasilan dan Kenestapaan, Jakarta: Raja Grafindo 1999 Incres, Tim. Beyond The Symbol: Jejak Antropologis Pemikiran dan Gerakan Gus Dur. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000 Ismail, Faisal. Dilema NU Di Tengah Badai Pragmatisme Politik. Jakarta: Proyek peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragama Puslitbang Kehidupan Beragama Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Depag RI, 2004 Kencana, Inu et.al. Sistem Politik Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2006 Lombard, Denys. Kerajaan Aceh. Jakarta: Balai Pustaka, 1986 ----------- Kerajaan Aceh: Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636). Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia 2006 Manning, Chriss dan Van Diermen, Peter. Indonesia Di Tengah Transisi: AspekAspek Sosial dari Reformasi dan Krisis. Jogjakarta: LKIS, 2000
Nata, Abudin. Tokoh-Tokoh Pembaharuan Islam di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005 Profil Provinsi Republik Indonesia Daerah Istimewa Aceh. Jakarta: Yayasan Bhakti Wawasan Nusantara Bekerjasama dengan Majalah TELSTRAStrategic Review dan PT Intermasa, 1992 Poesponegoro, Marwati Djoened dan Notosusanto, Nugroho. Sejarah Nasional Indonesia: jilid IV. Jakarta: Balai Pustaka 1993 Pane S, Neta. Sejarah dan Kemakmuran Gerakan Aceh Merdeka: Solusi, Harapan dan Impian, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001 Rakhmawati, Ira. Surat Terbuka Kepada Gus Dur, Mbak Mega, Mas Amien, Bang Akbar Dengan Elite Politik Lainnya: Dari Anak Bangsa. Jakarta: Bina pariwara, 2001 Santoso, Listiyono. Teologi Politik Gus Dur. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2004 Ricklefs, M.C. Sejarah Indonesia Modern 1200-2004, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005 Sjamsuddin, Nazaruddin. Pemberontakan Kaum Republik: Kasus Darul Islam Aceh. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti 1990 Setiawan, B. dkk. Ensiklopedi Nasional Indonesia: jilid I. Jakarta: Delta Pamungkas 2004 Suaedy, Ahmad dan Abdalla, Ulil Abshar (ed). Gila Gus Dur: Wacana Pembaca Abdurrahman Wahid. Jogjakarta: LKIS 2000 Shobron, Sudarno. Muhammadiyah dan NU Dalam Pentas Politik Nasional. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2003 Suny, Ismail. Bunga Rampai Tentang Aceh. Jakarta: Bhatara Karya Aksara 1980
Sihbudi, Riza et.al. Bara Dalam Sekam: Identifikasi akan Masalah dan Solusi atas Konflik-Konflik Lokal di Aceh, Maluku, Papua, dan Riau. Bandung: Mizan 2001 Singgih S, Dody. Memaknai Referendum Secara Sosiologi, Suara Pembaruan 5 Desember 1999 Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah. Ensiklopedi Islam Indonesia. Jakarta: Djambatan, 2001 Umar, Musni, ed. Aceh Win-Win Solution, Jakarta: Forum Kampus Kuning, 2002 Van Dijk, Cornelis. Darul Islam Sebuah Pemberontakan. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti 1995 Wahid, Abdurrahman. Kumpulan Kolom dan Artikel Abdurrahman Wahid Selama Era Lengser. Jogjakarta: LKIS, 1999 ---------- Prisma Pemikiran Gus Dur. Jogjakarta: LKIS, 1999 --------- Tuhan Tidak Perlu Dibela. Jogjakarta: LKIS, 1999 Wiratama Teguh, Rahadi, et.al. Supremasi Sipil, pelembagaan Politik dan Masalah Integrasi Nasional: Masalah Krusial Konsolidasi Demokrasi, Jakarta: LP3ES, 2003 Zada, Khamami (ed). Neraca Gus Dur Di Panggung Kekuasaan. Jakarta: LAKPESDAM, 2002 Surat Kabar Dan Majalah Indomedia, 11 November 1999 Indomedia, 26 November 1999 Kompas, 26 November 1999 Kompas, 9 November 1999 Republika, 30 November 1999
Republika, 29 November 1999 Republika, 3 November 1999 Serambi Indonesia, 4 Februari 2000 Sinar Harapan, 11 Juli 2000 Tempo, 3 April 2001 Dokumentasi http//www.depan.go.id TAP MPR RI dan GBHN, Hasil Sidang Umum MPR RI 1999 Wawancara Langsung Dengan Bapak Dr. H Muchtar Aziz. MA. Di Gedung DPR/MPR Lantai 16 Tanggal 14 Mei 2008
