KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR DALAM PERMEN LH NOMOR 5 TAHUN 2014

KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR DALAM PERMEN LH NOMOR 5 TAHUN 2014

Oleh : IIM IBRAHIM

DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Dasar Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 69 ayat 1 huruf a : Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup

Dasar Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 20 ayat 3 : Setiap orang diperbolehkan membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan : a. Memenuhi baku mutu lingkungan hidup b. Mendapat izin

Pencemaran Air

Pengertian : EFFLUENT DAN STREAM (Air limbah, BMAL, BMA)

Plant

non point source

IPAL

EFFLUENT BMAL : COD 150 mg/L

Mixing zone

STREAM sungai BMA ( kelas 1) : COD 10 mg/L

non point source 5

DASAR HUKUM PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR • Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air • Peraturan Menteri LH nomor 01 tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air • Permen LH No 5 tahun 2014 tentang baku mutu air limbah • Perda Provinsi tentang Pengendalian Pencemaran Air dan Baku Mutu Air Limbah

Peraturan Pemerintah No 82 tahun 2001 • Pasal 37 “Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air.” • Pasal 40 ayat 1 “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mendapat izin tertulis dari Bupati/Walikota”

Izin Jenis Izin : 1. Izin Pembuangan Air Limbah ke sumber air 2. Izin Pembuangan Air Limbah ke Laut 3. Izin Pemanfaatan Air Limbah 4. Izin injeksi Air Limbah ke Formasi untuk Industri Migas Semua industri wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan untuk kegiatannya

PERSYARATAN IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH a. b. c. d. e. f. g. h. i.

kewajiban untuk mengolah limbah; persyaratan mutu dan kuantitas air limbah yang boleh dibuang ke media lingkungan; persyaratan cara pembuangan air limbah; persyaratan untuk mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat; persyaratan untuk melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah; persyaratan lain yang ditentukan oleh hasil pemeriksaan analisis mengenai dampak lingkungan larangan pembuangan secara sekaligus dalam satu saat atau melepaskan dadakan; larangan untuk melakukan pengenceran air limbah dan upaya penaatan batas kadar yang dipersyaratkan; kewajiban melakukan suatu swapantau dan kewajiban untuk melaporkan hasil swapantau. (Pasal 38 Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2001)

IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

KAJIAN AMDAL/ UKL-UPL

PENANGGUNG JAWAB USAHA DAN ATAU KEGIATAN

BUPATI/ WALIKOTA

Perbaikan DITOLAK

- ReLokasi – daya tampung tak memadai

DIIZINKAN PERSYARATAN IZIN & BMAL

KEGIATAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

PENGAWASAN PPLH

Pemanfaatan Air Limbah (Kep. MENLH 28 & 29/2003) Persyaratan teknis LA : Melakukan pengkajian tentang pengaruh pemanfaatan terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat BOD air limbah < 5000 mg/liter pH air limbah berkisar antara 6-9 Dilakukan di lahan selain:  Lahan gambut  Lahan berpermeabilitas > 15 cm/jam atau < 1,5 cm/jam  Lahan yang kedalaman air tanahnya < 2 meter

Areal seluas 10 – 20 persen dari seluruh areal yang akan digunakan untuk pemanfaatan air limbah. Membuat sumur pantau

Baku Mutu Air Limbah Permen LH No 5 Tahun 2014 : Tujuan : Memberikan acuan mengenai Baku Mutu Air Limbah kepada Gubernur dan penyusun Amdal, UKL/UPL atau penyusun kajian pembuangan air limbah yang lebih spesifik dan atau lebih ketat Dasar Penetapan : 1. Kemampuan teknologi pengolahan air limbah yang umum digunakan 2. Daya tampung lingkungan di wilayah usaha dan atau kegiatan

USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG BAKU MUTU AIR LIMBAHNYA DIATUR DALAM PERMENLH NO 05 TAHUN 2014 1.

Industri Pelapisan logam dan Galvanis

2.

Industri Penyamakan Kulit

3.

Industri Minyak Sawit

4.

Industri Karet

5.

Industri Tapioka

6.

Industri Monosodium Glutamat dan Inosin Monofosfat

7.

Industri Kayu Lapis

8.

Industri Pengolahan Susu


Industri Minuman Ringan

10.

Industri Sabun, Detergen dan Produk-Produk minyak Nabati

11.

Industri Bir

12.

Industri Baterai Timbal Asam

13.

Industri Pengolahan Buah-Buahan dan/atau Sayuran

14.

Industri Pengolahan Hasil Perikanan

15.

Industri Pengolahan Hasil Rumput Laut

16.

Industri Pengolahan Kelapa


Industri Pengolahan Daging

18.

Industri Pengolahan Kedelai

19.

Industri Pengolahan Obat Tradisional atau Jamu

20.

Industri Peternakan Sapi dan Babi

21.

Industri Minyak Goreng dengan Proses Basah dan/atau Kering

22.

Industri Gula

23.

Industri Rokok dan/atau Cerutu

24.

Industri Elektronika


Industri Pengolahan Kopi

26.

Industri Gula Rafinasi

27.

Industri Petrokimia Hulu

28.

Industri Rayon

29.

Industri Keramik

30.

Industri Asam Tereftalat

31.

Industri Oleokimia Dasar

32.

Industri Soda Kostik/Klor


Industri Pulp dan Kertas

34.

Industri Ethanol

35.

Industri Baterai Kering

36.

Industri Cat

37.

Industri Farmasi

38.

Industri Pestisida

39.

Industri Pupuk

40.

Industri Tekstil


Perhotelan

42.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan

43.

Rumah Pemotongn Hewan

44.

Domestik : a. Kawasan Pemukiman, Kawasan Perkantoran, Kawasan Perniagaan dan apartemen; b. Rumah Makan dengan Luas Bangunan Lebih dari 1000 m3 c. Asrama yang berpenghuni 100 orang atau lebih

PERATURAN YANG DICABUT DENGAN KEPMEN LH NO. 5 TAHUN 2014 1

KepMenLH No. 51 Tahun 1995

BMLC Kegiatan Industri

2


BM Limbah Cair Perhotelan

3


BM Limbah Cair Rumah Sakit

4

KepMen LH No. 09 tahun 2007

Baku Mutu Limbah Cair Bagi Industri Rayon

5

Permen LH Nomor 122 Tahun 2004

Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Pupuk

6

Permen LH No. 02 Tahun 2006

BMAL Bagi Usaha dan atau Kegiatan Rumah Potong Hewan

7

PERMEN LH NOMOR 05 TAHUN 2007

BMAL Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Pengolahan Buah dan sayuran

8

PERMEN LH NOMOR 06 TAHUN2007

BMAL Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Perikanan

9


BMAL Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Industri Petrokimia Hulu

10


BMAL Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Industri Purified Terephthalic Acid Dan Poly Ethylene Terephthalate

11


BMAL Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Pengolahan Rumput Laut

PERATURAN YANG DICABUT OLEH KEPMEN LH 5/2014 PERMEN LH NOMOR 13 TAHUN 2008

BMAL Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Pengolahan Kelapa

15 PERMEN LH NOMOR 14 TAHUN 2008

BMAL Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Pengolahan Daging


BMAL Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Pengolahan Kedelai


BMAL Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Industri Keramik


BMAL Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Pengolahan Obat Tradisional/Jamu


BMAL Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Peternakan Sapi dan Babi


BMAL Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Industri Minyak Goreng


BMAL Bagi Industri Gula


BMAL Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Industri Rokok dan/atau Cerutu

Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan  

GUBERNUR  

Menjamin tidak terlampaui berdasarkan peruntukkannya akibat pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan Melakukan kajian ilmiah yang memuat: a. Perhitungan daya tampung media air b. Parameter yang ditetapkan dan angka baku mutu air limbah c. Karakteristik Air Limbah yang dibuang d. Karakteristik Usaha dan/atau Kegiatan e. Dampak Pembuangan f. Peraturan perundng-undangan terkait dengan baku mutu air limbah g. Rekomendasi baku mutu air limbah baru Pelaksanaan kajian ilmiah dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 tahun Jika hasil kajian menunjukkan baku mutu air limbah yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini menyebabkan : - daya dukung dan daya tampung beban pencemaran belum terlampaui, Gubernur menetapkan nilai Baku mutu air limbah sama dengan Peraturan Menteri ini - daya dukung dan daya tampung beban pencemaran telah terlampaui Gubernur wajib menetapkan nilai baku mutu air limbah yang lebih spesifik dan/atau lebih ketat dari baku mutu air limbah dalam Peraturan Mentri ini

PENETAPAN DAYA TAMPUNG BEBAN PENCEMARAN(DTBP) 

Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota

   

Penetapan DTBP

 Harus memperhitungkan: hidrologi dan morfologi termasuk status mutu/tropik, baku mutu air untuk sungai, baku mutu air dan kriteria status tropik untuk waduk dan danau, beban pencemaran;  Harus menunjukkan besarnya kontribusi beban pencemaran air dari masing-masing sumber;  Menjadi dasar dalam penetapan izin lokasi, izin lingkungan, baku mutu air limbah (BMAL), kebijakan pengendalian pencemaran air, penetapan rencana tata ruang, dan penentuan mutu air sasaran.



Penetapan Prioritas Sumber Air

Melaksanakan penetapan DTBP sesuai kewenangannya secara berkala sekali dalam 5 tahun; Menetapkan prioritas sumber air yang akan ditetapkan DTBP-nya; Bupati/walikota wajib menolak permohonan izin apabila berdasarkan; analisis menunjukkan bahwa kegiatan tersebut akan menjadi faktor dilampauinya DTBP; Bupati/walikota melaporkan penetapan DTBP kepada Gubernur; Gubernur melaporkan penetapan DTBP kepada Menteri.

Penetapan prioritas badan air yang akan ditetapkan DTPB-nya: status mutu air dan/atau status tropik air, sumber pencemar air dari hasil inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air, pemanfaatan air baku untuk air minum.

IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

KE SUMBER AIR

KE LAUT

 Bupati/Walikota menggunakan baku mutu air limbah yang ditetapkan oleh Gubernur dalam menerbitkan izin pembuangan air limbah ke sumber air, kecuali diperoleh baku mutu lain yang lebih ketat dari hasil kajian dokumen lingkungan atau kajian pembuangan air limbah ke sumber air  Jika Gubernur belum melakukan kajian ilmiah dan/atau menetapkan baku mutu air limbah yang lebih spesifik dan/atau lebih ketat, Bupati/Walikota dalam menerbitkan izin pembuangan air limbah ke sumber air wajib menggunakan baku mutu yang lebih ketat yang diperoleh dari hasil kajian dokumen lingkungan atau kajian pembuangan air limbah ke sumber air

 Menteri dalam menerbitkan izin pembuangan air limbah ke laut wajib menggunakan baku mutu air limbah yang diperoleh dari hasil kajian dokumen lingkungan atau kajian pembuangan air limbah ke laut

LAMPIRAN PERMENLH NO 05 TAHUN 2014 LAMPIRAN

TENTANG

XIII bagian A

Industri pengolahan buah-buahan dan/atau sayuran yang melakukan satu jenis kegiatan

XIII bagian B

Industri pengolahan buah-buahan dan/atau sayuran yang melakukan kegiatan pengolahan gabungan

XIII bagian C

Industri pengolahan buah-buahan dan/atau sayuran yang pengolahan air limbahnya terpusat di kawasan industri

XIV bagian A

Industri pengolahan hasil perikanan yang melakukan satu jenis kegiatan pengolahan

XIV bagian B

Industri pengolahan hasil perikanan yang melakukan kegiatan pengolahan gabungan

XIV bagian C

Industri pengolahan perikanan yang pengolahan air limbahnya terpusat di kawasan industri

XXII bagian A

Industri gula dengan kapasitas produksi kurang dari 2500 ton tebu per hari

XXII bagian B

Industri gula dengan kapasitas produksi kurang dari 2500 sampai dengan 10.000 ton tebu per hari

LAMPIRAN PERMENLH NO 05 TAHUN 2014 LAMPIRAN

TENTANG

XXII bagian C

Industri gula dengan kapasitas produksi lebih dari 10.000 ton tebu per hari

XXIII bagian A

Industri rokok dan/atau cerutu yang sumber air limbahnya berasal dari proses primer basah dan proses sekunder termasuk yg hanya berasal dari proses primer basah

XXIII bagian B

Industri rokok dan/atau cerutu yang sumber air limbahnya berasal dari proses primer basah dan proses sekunder termasuk yg hanya berasal dari proses primer basah dengan air limbah domestik

XXIII bagian C

Industri rokok dan/atau cerutu yang sumber air limbahnya berasal dari proses primer kering dan/atau proses sekunder, termasuk industri rokok dan/atau cerutu tanpa cengkeh

XXIII bagian D

Industri rokok dan/atau cerutu yang sumber air limbahnya berasal dari proses primer kering dan/atau proses sekunder, termasuk industri rokok dan/atau cerutu tanpa cengkeh dengan air limbah domestik

XLIV bagian A

Fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan pengolahan limbah domestik

XLIV bagian B

Fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun

USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG BELUM MEMILIKI BAKU MUTU Pasal 14 Ayat (1) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan belum memiliki baku mutu air limbah yang ditetapkan, berlaku baku mutu air limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 14 Ayat (2) Baku mutu air limbah usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dengan ketentuan: a. jika air limbah yang dibuang ke badan air penerima sungai kelas I maka usaha dan/atau kegiatan tersebut mengikuti baku mutu air limbah golongan I dalam tabel baku mutu air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan yang belum memiliki baku mutu air limbah yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLVII;

Pasal 14 Ayat (2) b. jika kandungan BOD kurang dari 1.500 ppm (seribu lima ratus parts per million) dan COD kurang dari 3.000 ppm (tiga ribu parts per million) pada air limbah sebelum dilakukan pengolahan, maka diberlakukan baku mutu air limbah golongan I dalam tabel baku mutu air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan yang belum memiliki baku mutu air limbah yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLVII, walaupun badan air penerimanya bukan sungai kelas I c. jika kandungan BOD lebih dari 1.500 (seribu lima ratus parts per million) dan/atau COD lebih dari 3.000 ppm (tiga ribu parts per million) pada air limbah sebelum dilakukan pengolahan, dan badan air penerimanya bukan sungai kelas I maka diberlakukan baku mutu air limbah golongan II dalam tabel baku mutu air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan yang belum memiliki baku mutu air limbah yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLVII.

PARAMETER PENCEMAR Parameter

Satuan

PERMEN LH NO. 5 TAHUN 2014 I

II

oC

38

40

Zat padat larut (TDS)

mg/L

2000

4000

Zat padat suspensi (TSS)

mg/L

200

400

6,0-9,0

6,0-9,0

Temperatur

pH Besi terlarut (Fe)

mg/L

5

10

Mangan terlarut (Mn)

mg/L

2

5

Barium (Ba)

mg/L

2

3

Tembaga (Cu)

mg/L

2

3

Seng (Zn)

mg/L

5

10

Krom Heksavalen (Cr6+)

mg/L

0,1

0,5

Krom Total (Cr)

mg/L

0,5

1

Cadmium (Cd)

mg/L

0,05

0,1

Air Raksa (Hg)

mg/L

0,002

0,005

PARAMETER PENCEMAR Parameter

Satuan

PERMEN LH NO. 5 TAHUN 2014 I

II

Timbal (Pb) Stanum

mg/L mg/L

0,1 2

1 3

Arsen

mg/L

0,1

0,5

Selenum

mg/L

0,05

0,5

Nikel (Ni)

mg/L

0,2

0,5

Kobalt (Co)

mg/L

0,4

0,6

Sianida (CN)

mg/L

0,05

0,5

Sulfida (H2S)

mg/L

0,05

0,1

Fluorida (F)

mg/L

2

3

Klorin bebas (Cl2)

mg/L

1

2

Amonia Nitrogen (NH3-N)

mg/L

5

10

Nitrit (NO2-N)

mg/L

1

3

PENGURANGAN PEMERIKSAAN PARAMETER

Yang sudah beroperasi: a. Konsentrasi pencemar dalam aliran IPAL selalu lebih kecil dari 25 % dan/atau selalu lebih kecil dari 75% untuk aliran masuk IPAL b. Melakukan analisa parameter air limbah pada huruf a paling sedikit 10 kali berurutan dan seluruh data paling lama 5 tahun Yang belum beroperasi: a. Telah melakukan kajian air limbah untuk penentuan golongan penggunaan b. Melakukan kajian untuk menentukan parameter kunci meliputi: - Bahan baku yang digunakan - Proses yang terjadi - Produk yang dihasilkan - Identifikasi setiap senyawa yang terkandung c. Konsentrasi pencemar dalam aliran keluaran IPAL selalu lebih kecil dari 25% dan/atau selalu lebih kecil dari 75% untuk aliran yang masuk ke IPAL d. Kajian huruf b dilakukan terhadap seluruh parameter sebanyak 5 kali berturut-turut dg rentang paling cepat 1 minggu dlm waktu paling lama 1 tahun

KEWAJIBAN PERUSAHAAN • Melakukan pemantauan paling sedikit 1 kali setiap bulan • Melaporkan hasil pemantauan sekurang kurangnya 3 bulan sekali kepada penerbit izin dengan tembusan Menteri dan Gubernur • Laporan memuat : 1. Debit air limbah harian 2. Bahan baku dan/atau produksi senyatanya 3. Kadar parameter baku mutu limbah cair 4. Penghitungan beban air limbah

IIM IBRAHIM Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Air Industri Pengolahan Direktorat Pengendalian Pencemaran Air Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Mobile : 0818562496 email : [email protected]

KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR DALAM PERMEN LH NOMOR 5 TAHUN 2014

Recommend Documents