KEBIJAKAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAERAH LAMPUNG UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN MASYARAKAT
(Jurnal)
Oleh: BALQIS TALITHA ARDILA 1312011064
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2017
ABSTRAK KEBIJAKAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAERAH LAMPUNG UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN MASYARAKAT Oleh Balqis Talitha Ardila, Nurmayani, S.H.,M.H, Upik Hamidah, S.H., M.H, Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung, 35145 e-mail:
[email protected] Kepolisian adalah institusi yang melaksakan tugas mewujudkan keamanan dalam negeri, meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum menurut Pasal 4 UU No 2 Th 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu Kapolda Lampung membuat program unggulan yang terdiri dari rembug pekon, anjau silau, “polisi dimana-mana”, operasi sepanjang masa dan berkantor diluar. Hal ini tertuang dalam surat keputusan Kapolda Lampung Nomor Kep/220/II/2016. Kelima program unggulan tersebut dibuat untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kebijakan program unggulan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung, bagaimanakah pelaksanaan program unggulan dari kebijakan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung dan adakah faktor penghambat dalam pelaksanaan program unggulan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung. Pendekatan masalah pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan penelitian hukum normatif empiris dengan tipe penelitian analisis deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer data sekunder serta pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, studi dokumen dan wawancara. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, seleksi data, klasifikasi data dan sistematika data. Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan cara analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Kebijakan program unggulan Kapolda Lampung dibuat untuk memberikan kepercayaan masyarakat kepada pihak kepolisian sebagai pengayom pelindung masyarakat serta menciptakan Lampung aman dan meminimalisirkan tindak kejahatan di Lampung. Namun terdapat faktor penghambat dalam menjalankan program ini yaitu masyakat yang masih menggunakan hukum adat dalam kegiatan rembug pekon, sulitnya mengumpulkan para tokoh masyarakat dalam program anjau silau, belum semua jalan raya diturunkan personel kepolisian pada kegiatan polisi dimana-mana untuk menjaga ketertiban lalu lintas di Lampung, bocornya informasi kepada pihak lain dalam pelaksanaan kegiatan operasi sepanjang masa dan masyarakat yang merasa kurang puas dalam kegiatan berkantor di luar karna Kapolda Lampung tidak selalu hadir dalam kegiatan tersebut dikarenakan banyaknya pekerjaan Kapolda Lampung yang membuat Kapolda Lampung jarang ada di tempat. Kata Kunci
: Program Unggulan Polda Lampung, Kebijakan, Faktor Penghambat
ABSTRACT POLICY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA REGIONAL POLICE CHIEF TO IMPROVE PUBLIC SERVICES LAMPUNG By Balqis Talitha Ardila, Nurmayani, S.H.,M.H, Upik Hamidah, S.H., M.H, Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung, 35145 e-mail:
[email protected] Police are institutions fulfilling their duty to realize internal security, including the maintenance of public order and safety, order and the rule of law under Article 4 of Law No. 2 Th 2002 on the Indonesian National Police. Therefore the Lampung police chief made the flagship program consisting of rembug pekon, anjau glare, "the police were everywhere", the operation of all time and has offices outside. This was stated in Lampung Police Chief decree No. Kep / 220 / II / 2016. Fifth seed program was created to provide excellent service to the community. The problem in this research is how policy featured program Chief of the Indonesian National Police Lampung, how the implementation of the flagship program of the policy of the Indonesian National Police Chief Lampung and is there a limiting factor in the implementation of the flagship program of the Indonesian National Police Chief Lampung. Approach the problem in this research is by using empirical normative legal research with the type of descriptive analysis. The data used are primary data secondary data as well as data collection using library study, study of documents and interviews. Data processing is done by the data checking, data selection, data classification and systematic data. The data has been processed and analyzed using qualitative descriptive analysis method. Results of research and discussion shows that the Lampung Police Chief Policy flagship program created to give the public confidence in the police as a protector of protectors of the people and create a safe and meminimalisirkan Lampung in Lampung crime. But there is a limiting factor in running this program that communities are still using traditional law in the activities of deliberation pekon, the difficulty of gathering the community leaders in the program anjau glare, not all highways derived police personnel in police activity everywhere to maintain traffic order in Lampung , the leaking of information to other parties in the operations of all time and the people who were less satisfied in activities based outside karna Kapolda Lampung is not always present in these activities because the number of jobs that made Police Chief Police Chief Lampung Lampung is rarely in place. Keywords: Lampung Police Competitive Program, Policies, Obstacles
A. PENDAHULUAN 1.
Latar Belakang Masalah
Polisi Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan suatu lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab langsung dibawah Presiden. Berdasarkan Pasal 2 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian Indonesia adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang perlindungan, pengayoman,dan pelayanan kepada masyarakat. Setiap wilayah mempunyai keadaan sosial, budaya dan kultur yang berbeda, hal itu menyebabkan pelayanan terhadap satu tempat berbeda dengan tempat lainnya, dikota Bandar Lampung belum tentu sama pelayanan kepada masyarakatnya dibandingkan dengan kota Jakarta. Masyarakat senantiasa berproses, dan senantiasa mengiringi proses tersebut disesuaikan dengan pelayanan yang diberikan oleh polri. Untuk memberikan pelayanan yang baik perlu adanya upaya untuk memahami sikap dan perubahan kepentingan public sendiri.1 Pada prinsipnya pelayanan kepolisian Republik Indonesia daerah harus selalu ditingkatkan kualitasnya sesuai dengan keinginan masyarakat sebagai pengguna jasa. Akan tetapi pada kenyatannya perbaikan kualitas pelayanan tidak mudah dilakukan melihat banyaknya jenis pelayanan umum di negara ini. Macammacam persoalan dan penyebabnya yang sangat bervariasi sehingga perlu dicari suatu metode yang mampu menjawab persoalan itu. Peningkatan pelayanan kepolisian di Provinsi Lampung ditegaskan dalam SK Kapolda Nomor: Kep/220/II/2016 Tahun 2016 tentang program unggulan Polda lampung. Dalam rangka mengimplementasikan Grand Strategi Polri tahap III dan 1
Herdiansyah, Kualitas Pelayanan Publik, (Yogyakarta: Gava Media, 2011), hlm. 14.
reformasi birokrasi Polri dalam penguatan pelayanan publik melalui kebijakan “Program Unggulan Polda Lampung” yaitu dengan melakukan kegiatan Rembug Pekon, Anjau Silau, Polisi ada dimanamana, operasi sepanjang masa dan berkantor di luar. Berdasarkan uraian diatas maka hasil penelitian ini penulis tuangkan dalam skripsi yang berjudul “Kebijakan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Daerah Lampung Untuk Meningkatkan Pelayanan Masyarakat” 2. Permasalahan Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan di bahas dalam penulisan ini adalah: a. Bagaimana kebijakan program unggulan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung ? b. Bagaimana pelaksanaan program unggulan dari kebijakan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung? c. Adakah faktor penghambat dalam pelaksanaan program unggulan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung?
3.
Kerangka Teori 3.1 Kepolisian Negara Indonesia Daerah
3.3 Indikator Asas-Asas Pemerintahan yang Baik
Umum
Republik
Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) merupakan satuan pelaksana utama Kewilayahan yang berada di bawah Kapolri. Polda bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada tingkat kewilayahan. Polda dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Kapolda), yang bertanggung jawab kepada Kapolri. Kapolda dibantu oleh Wakil Kapolda (Wakapolda). Polda membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Wilayah (Polwil).
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 terdiri atas 89 pasal, dimaksudkan untuk menciptakan tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, menciptakan kepastian hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, memberikan perlindungan hukum kepada Warga Masyarakat dan aparatur pemerintahan, melaksanakan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan dan menerapkan Azasazas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), dan memberikan pelayanan yang sebaikbaiknya kepada Warga Masyarakat.
3.4 Pelayanan Umum 3.2 Kebijakan Istilah kebijakan ditransfer dari bahasa Inggris “policy” atau dalam bahasa Belanda“politiek” yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum) dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusanurusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundangundangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).2
Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Umummaka diketahui bahwa pelayanan umum adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan Umum. Penyelenggara pelayanan umum yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan umum, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan umum.3 3.5 Program Lampung
2
Lihat: Henry Campbell Black, et.al.,ed., Black’s Law Dictionary, Fifth Edition, St. Paulminn West Publicing C.O., 1979, hal1041, antara lain disebutkan bahwa Policy merupakan: The general principles by which a government is guided in its management of pullic affairs, or the legislature in its measures … this term, as applied to a law, ordinance, or rule of law, denotes, its general purpose or tendency considered as directed to the welfare or prosperity of the state community”.
Unggulan
Polda
Dalam rangka mengimplementasikan Grand Strategi Polri tahap III dan reformasi birokrasi Polri dalam penguatan pelayanan publik melalui kebijakan “Program Unggulan Polda Lampung” yaitu dengan melakukan kegiatan Rembug 3
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Pekon, Anjau Silau, Polisi ada dimanamana, operasi sepanjang masa dan berkantor di luar.
adanya program yang di bentuk untuk meningkatkan pelayanan publik diharapkan dapat meminimalisirkan tindak kejahatan di tengah masyarakat.
4.
2.
Metode Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris, yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum tertulis, dan literatur-literatur hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan yang diteliti sedangkan penelitian secara empiris merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengetahui kenyataan-kenyataan yang terjadi.4 Penelitian ini akan mengkaji permasalahan dengan melihat kepada norma, peraturan perundang-undangan dan kenyataan yang terjadi berkaitan dengan kebijakan Polda Lampung untuk meingkatkan pelayanan masyarakat. Tipe penelitian ini adalah analisis deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaram (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat B. Hasil dan Pembahasan 1.
Kebijakan Program Unggulan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung
Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 pasal 13, maka Polda yang di pimpin oleh Kapolda berwenang membuat program untuk meningkatkan pelayanan publik dan mendekatkan polisi dengan masyarakat, agar masyarakat tidak takut dan tidak segan untuk melaporkan kejadian-kejadian yang terjadi di tengah masyarakat. Bukan hanya itu, dengan 4
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2008, hlm.41
Pelaksanaan Program Unggulan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung 2.1 Rembug Pekon
Salah satu masalah yang telah ditangani Kapolda Lampung dalam rembug pekon yaitu Bhabinkamtibmas selaku petugas Polmas yang dalam pelaksanaan kegiatan rembug pekon mengundang kepala desa atau lurah, Babinsa, Babin Desir, Potmas yang ada di wilayah tugasnya secara bersama-sama mencari dan mengumpulkan data/informasi tentang permasalahan yang ada di dalam masyarakat salah satu contoh daerahnya yang telah diselasaikan masalahnya yaitu desa Tulung Balak, Batanghari Nuban, Lampung Timur dimana daerah tersebut sering terjadi perebutan tanah antar warga sehingga sering terjadi perperangan antar warga, patokan tanah adalah masalah utama daerah ini dikarenakan daerah ini masih banyak yang belum memiliki sertifikat tanah sehingga pengukuran tanah masih menggunakan patokan menggunakan kayu atau pohon, ketika kayu atau pohon itu hilang atau sudah ditebang pohonnya disitulah masyarakat beradu mulut sampai terjadi peperangan antar warga.5 2.2 Anjau Silau Program anjau silau dilakukan agar dapat mengantisipasi tindak kejahatan dan pelanggaran hukum yang ada di desa atau kecamatan yang ada di Lampung. Langkah pertama yang dilakukan yaitu Kapolda beserta jajarannya mendata wilayah yang ingin didatangi, salah satu wilayah yang telah didatangi yaitu Kotabumi, Lampung Utara, pihak kepolisian mendata siapa saja 5
Wawancara langsung dengan Bapak Kompol Suhardi
yang menjadi para tokoh masyarakat, adat, agama, pemuda, tokoh politik dan cendikiawan untuk dapat didatangkan dalam progam anjau silau ini, menggali informasi yang di dapat dari para tokoh masyarakat untuk penyusunan cara bertindak yang tepat atas suatu permasalahan sosial yang terjadi. Anjau silau minimal satu kali dalam sebulan diadakan di berbagai wilayah yang berbeda. Kapolda sendiri beserta jajarannya mendatangkan Kotabumi, Lamnpung Utara untuk melakukan pertemuan dengan para tokoh masyarakat, adat, agama, pemuda, tokoh politik dan cendikiawan yang telah di data sebelumnya. 2.3 “Polisi Ada Dimana-Mana” Program “Polisi dimana-mana” ini dilakuakan di setiap aktivitas rutin masyarakat yang dilakukan setiap hari pada pagi hari, siang hari, sore hari dan malam. Seperti yang kita ketahui saat ini di berbagai jalan yang padat terlihat pihak kepolisian berjaga untuk menertibkan jalan raya.6 Setiap personel kepolisian bertugas di berbagai tempat sesuai daerah mereka bekerja pada tingkat desa yaitu Bhabinkamtibmas selaku Petugas Polmas yang ada di wilayah tugasnya. Pada tingkat Kecamatan yaitu seluruh personel Polsek. Pada tingkat Kabupaten yaitu seluruh personel Polres. Pada tingkat Provinsi yaitu personel Polda yang ditunjuk meliputi daerah yang berada di Bandar Lampung. 2.4 “Operasi Sepanjang Masa” Pelaksanaan operasi sepanjang masa dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dalam satu hari, personel dalam melakukan operasi bersikap sopan, santun dan tegas serta prosedural, melakukan komunikasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan guna kelancaran operasi sepanjang masa. Apabila menemukan permasalahan di lokasi operasi membantu dan melakukan 6
Wawancara dengan Bapak Kompol Suhardi.
mediasi serta mencarikan solusi penyelesaian permasalahan dengan musyawarah dan mufakat, melaporkan secara berjenjang setiap hasil pelaksanaan tugas, dan apabila membantu menyelesaian permasalahan melaporkan langkahlangkah yang dilakukan dalam proses penyelesaian masalah tersebut dan melakukan operasi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan kembali ke tempat tugas untuk melaksanan tugas rutin sesuai dengan tupoksi. Dalam hal menemukan permasalahan dan tidak dapat diselesaikan di lapangan oleh petugas melalui kegiatan operasi sepanjang masa, maka permasalahan tersebut disampaikan kepada pimpinan untuk ditangani lebih lanjut. 2.5 Berkantor di Luar Pada hari Kamis, 24 Maret 2016 di lapangan Saburai, Enggal Bandar lampung telah diadakan kegiatan berkantor di luar. Di lihat dari hasil laporan kegiatan Kapolda Lampung kegiatan tersebut berjalan dengan lancar. Dengan membuka kantor di lapangan diharapkan semua masyarakat dapat datang dan menemui secara langsung Kapolda Lampung untuk menyampaikan persoalan hukum. 7 Selain melayani masyarakat yang ingin menyampaikan keluhan atau masalahnya, saat buka kantor di luat, pihak Polda juga melayani pembuatan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), dan surat izin mengemudi (SIM).8 3.
Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Program Unggulan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung
Dalam menjalankan program unggulan Polda lampung tidak terpungkiri terdapat beberapa faktor penghambat pada kelima program unggulan tersebut, walaupun 7
Laporan Hasil Kegiatan Kapolda Lampung di Lapangan Saburai, Enggal, Kamis, 24 maret 2016 8 Laporan Hasil Kegiatan Kapolda Lampung di Lapangan Saburai, Enggal, Kamis, 24 maret 2016
semua berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang pihak kepolisian harapkan. Salah satu faktor penghambat pada program rembug pekon yaitu masyarakat di pedesaan masih memilih untuk menyelesaikan konfik yang ada dengan hukum kebiasaan atau hukum adat yang ada di daerah tersebut yang bertentang oleh hukum. Seperti contoh yaitu para penduduk desa Tulung Balak sebagian warganya masih memilih untuk mematokan atau memisahkan tanah milik mereka dengan patokan pohon atau kayu daripada mereka harus ke notaris untuk membuat akte atas tanah yang mereka miliki.9 C. Kesimpulan Kebijakan program unggulan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Lampung dibuat untuk memberikan kepercayaan masyarakat kepada pihak Kepolisian sebagai pengayom pelindung masyarakat serta menciptakan Lampung aman dan meminimalisirkan tindak kejahatan di Lampung. Pelaksanaan program unggulan dari kebijakan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Lampung ada lima program. Program unggulan Rembug Pekon, Anjau Silau “Polisi ada dimana-mana,” “operasi sepanjang masa “berkantor di luar,” kelima program ini merupakan kegiatan akselerasi guna memelihara situasi yang kondusif, efektif dan efisien untuk mencegah menanggulangkan dan menindak terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat serta sebagai wujud dukungan pihak kepolisian agar dapat membuat masyarakat dekat dan tidak takut pada pihak kepolisian. Faktor penghambat dalam menjalankan program ini yaitu masyakat yang masih menggunakan hukum adat dalam kegiatan rembug pekon, sulitnya mengumpulkan 9
Wawancara dengan Ibu Kombes Pol. Dra.Hj. Sulistyaningsih.
para tokoh masyarakat dalam program anjau silau, belum semua jalan raya diturunkan personel kepolisian pada kegiatan polisi dimana-mana untuk menjaga ketertiban lalu lintas di Lampung, bocornya informasi kepada pihak lain dalam pelaksanaan kegiatan operasi sepanjang masa dan masyarakat yang merasa kurang puas dalam kegiatan berkantor di luar karna Kapolda Lampung tidak selalu hadir dalam kegiatan tersebut dikarenakan banyaknya pekerjaan Kapolda Lampung yang membuat Kapolda Lampung jarang ada di tempat.
DAFTAR PUSTAKA Herdiansyah, 2011, Kualitas Pelayanan Publik, Yogyakarta, Gava Media. Henry Campbell Black, et.al.,ed., Black’s Law Dictionary, Fifth Edition, St. Paulminn West Publicing C.O., 1979, hal1041, antara lain disebutkan bahwa Policy merupakan: The general principles by which a government is guided in its management of pullic affairs, or the legislature in its measures … this term, as applied to a law, ordinance, or rule of law, denotes, its general purpose or tendency considered as directed to the welfare or prosperity of the state community”. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah RI No. 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan UndangUndang tentang Pelayanan Publik Peraturan Kapolri No. 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kepolisian Negara Indonesia Laporan Hasil Kegiatan Kapolda Lampung di Lapangan Saburai, Enggal, Kamis, 24 maret 2016
