Kebebasan Pers dan Dampak Penyalahgunaan Kebebasan MediaMassa dalam Masyarakat Demokratis di Indonesia BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Sejarah munculnya pers dalam Masyarakat DemokratisIndonesia Demokrasi sebagai dasar hidup berbangsa pada umumnya memberikan pengertian bahwa adanya kesempatan bagi rakyat untuk ikut memberikan ketentuandalam masalah-masalah pokokyang mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilaikebijakan pemerintah, oleh karena kebijakan tersebut menentukan kehidupannya.Dengan kata lain dalam suatu negara demokrasi terdapat kebebasan-kebebasanmasyarakat untuk berpartisipasiyang diatur dalam peraturan perundang-undangan.Agar masyarakat dapat berperan serta dalam mempengaruhi proses pembuatankebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, maka perlu adanya sarana atau mediayang akan digunakan dalam partisipasi tersebut. Salah satu sarana yang dapatdigunakan masyarakat dalam partisipasi politik adalah pers.Dalam proses demokratisasi faktor komunikasi dan media massa mempunyaifungsi penyebaran informasi dan kontrol sosial. Pers merupakan media komunikasiantar pelaku pembangunan demokrasi dan sarana penyampaian informasi dari pemerintah kepada masyarakat maupun dari masyarakat kepada pemerintah secarad u a a r a h . Komunikasi ini diharapkan menimbulkan p e n g e t a h u a n , p e n g e r t i a n , persamaan persepsi dan partisipasi masyarakat sehingga demokrasi dapat
terlaksana.Sebagai lembaga sosial pers adalah sebuah wadah bagi proses input dalam sistem politik. Diantara tugasnya pers berkewajiban membentuk kesamaan kepentinganantara masyarakat dan negara sehingga wajar sekali apabila pers berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan kepentingan pemerintah dan masyarakat. Untuk itudibutuhkan keterbukaan pers untuk secara baik dan benar dalam mengajukan kritik terhadap sasaran yang manapun sejauh hal itu benar-benar berkaitan dengan prosesinput.Lahirnya UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers menggantikan Undangundang No. 21 tahun 1982 merupakan karya monumental yang memberikan jaminankebebasan bagi pers. Lahirnya undang-undang pers Nomor 40/1999 menjadi payunghukum bagi praktik pers bebas yang lahir sejak runtuhnya rezim Soeharto. Sejak saatitu pers Indonesia menemukan kemerdekaannya, pers berani menampilkan pola pemberitaan yang tidak kita temukan sebelumnya. BAB II PEMBAHASAN Kebebasan Pers dan Dampak Penyalahgunaan Kebebasan Media Massa dalamMasyarakat Demokratis di IndonesiaA . Kebebasan Pers Indonesia Kebebasan pers adalah kebebasan mengemukakan pendapat,baik secara tulisanmaupun lisan melalui media pers seperti harian,majalah dan bulletin. Kebebasan persdituntut tanggung jawabnya untuk menegakkan keadilan,ketertiban dan keamanan dalam masyarakat bukan untuk merusaknya. Selanjutnya komisi kemerdekaan persmenggariskan lima hal yang menjadi
tuntutan masyarakat modern terhadap pers yangmerupakan ukuran pelaksanaan kegiatan pers yaitu : 1.p e r s d i t u n t u t u n t u k m e n y a j i k a n l a p o r a n t e n t a n g k e j a d i a n s e h a r i - h a r i s e c a r a jujur,mendalam dan cerdas. 2.pers dituntut untuk menjadi sebuah forum pertukaran komentar dan kritik,yang berarti pers diminta untuk menjadi wadah dikalangan masyarakat 3.Pers hendaknya menonjolkan sebuah gambaran yang representative dari kelompok-kelompok dalam masyarakat. 4.Pers hendaknya bertanggung jawab dalam penyajian dan penguraian tujuan dan nilai-nilai dalam masyarakat. 5.Pers hendaknya menyajikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh beritasehari-hari,ini berkaitan dengan kebebasan informasi yang diminta masyarakat.Adapun landasan hukum kebebasan pers di Indonesia termaksud dalam : •Undang-undang No. 9 Tahun 1998 tentang kebebasan menyampaikan pendapat dimuka umum. •Undang-undang No. 40 Tahun 1998 tentang pers. •Undang-undang No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran.Setelah rezim Orde Baru 1998 jatuh, kehidupan pers di Indonesia memasuki erakebebasan yang nyaris tanpa restriksi (pembatasan). Bila di era Orba terjadi banyak restriksi, di era reformasi ini pers menjadi bebas tanpa lagi ada batasan-batasan darik e b i j a k a n p e m e r i n t a
h . Konstelasi tersebut, tentu sangat dibutuhkan pers dan dalam upaya perwujudanm a s y a r a k a t d e m o k r a t i s serta perlindungan HAM. Bukankah kebebasan u n t u k memperoleh dan menyebarluaskan informasi (inti dari kebebasan pers) diakui dalamkonstitusi kita (pasal 28 yunto pasal 28F UUD 45 amandemen keempat) serta pasal 19D e k l a r a s i U n i v e r s a l H A M ? K a r e n a i t u , p e r s y a n g b e b a s s a n g a t p e n t i n g d a n fundamental bagi kehidupan demokratis. Sekalipun bisa diakui, bahwa pers yang bebas bisa baik dan buruk. Tapi, tanpa kebebasan pers, sebagaimana yang dikatakann o v e l i s P r a n c i s , A l b e r t C a m u s , y a n g a d a h a n y a c e l a k a . Kemudian, dimanakah keburukan pers bebas? Pers bebas menjadi buruk. MenurutJacob Oetama, bila kebebasan pers yang dimiliki pengelola pers itu tidak disertai peningkatan kemampuan profesional, termasuk di dalamnya professional ethics( J a c o b O e t a m a , 2 0 0 1 ) . Apakah kemampuan profesional pengelola pers sekarang sudah meningkat? Persoalantersebut mungkin bisa diperdebatkan. Namun, apakah etika profesional pengelola perstersebut sudah meningkat? Rasanya, pertanyaan itu mudah dijawab, yakni secaraumum malah merosot. Kalangan tokoh pers sendiri mengakui hal tersebut.Lukas Luwarso, mantan Direktur Eksekutif Dewan Pers menjelaskan, bahwakebebasan pers yang sangat longgar saat ini tidak hanya menumbuhkan ratusan p e n e r b i t b a r u . A k a n t e t a p i , juga menimbulkan kebebasan pers yang anarkis.Kebebasan pers telah menghadirkan s e c a r a t e l a n j a n g s e g a l a k e r u w e t a n d a n kekacauan.
Publik bisa menjadi leluasa membaca dan menyaksikan pola tingkah figur publik. Serta, hampir tidak ada lagi rahasia atau privasi. Tabloid-tabloid yang sangatsarat berita dan foto pornografi sangat marak. Judul-judulnya pun sensasional,menakutkan dan bahkan menggemparkan (scare headline). Mekanisme untuk menghentikan kebebasan pers yang kebablasan tersebutsecara formal hanya bisa dilakukan melalui dua cara. Yakni, melalui pengadilan dan penegakkan etika profesi oleh dewan pers atau atas kesadaran pengelola pers untuk menjaga kehormatan profesinya (Lengkapnya baca : “Pasal Pornografi Dalam Pers”).Guna memaksa, cara kedua ini mungkin lemah dan kekuatannya hanya merupakanm o r a l p r e f o s i . S e j a r a h membuktikan, mengharapkan Dewan Pers b e r d a y a menegakkan etika profesi wartawan adalah sesuatu yang otopis. Sedangkan cara pertama, penegakkan hukum di pengadilan itu lebih efektif karena bersifat memaksadan ada institusi negara untuk memaksakannya.Dalam konteks tersebut, tindakan polisi sebagai ujung tombak sistem peradilan pidana menjadi tumpuan. Kalau polisi pasif saja dan menunggu laporan, apalagi kalaumalah ikut menikmati, tentu pers porno akan kondusif berkembang. Selama penegak h u k u m k i t a g a m p a n g “dikompromi,” maka tidak terlalu salah pendapat yangmengatakan, polisi kita sudah tak berdaya a l i a s l o y o d i d a l a m m e m b e r a n t a s pornografi.[1] B.Pers, Masyarakat dan Pemerintah
Hal terpenting yang harus diperhatikan berkaitan antara pers,masyarakat dan pemerintah adalah sebagai berikut : 1.Interaksi harus dikembangkan sekreatif mungkin untuk tercapainya tujuan p e m b a n g u n a n y a i t u kesejahteraan manusia dan masyarakat I n d o n e s i a seutuhnya. 2.Negara-negara demokrasi liberal barat m e n d a s a r k a n k e h i d u p a n d a n dinamikanya pada individu dan kompetisi secara antagonis,sedangkan Negaranegara komunis berdasarkan pada pertentangan kelas yang bersifat dialektismateriil.Adapun Negara Indonesia yang berdasarkan pancasila berpaham padakeseluruhan dan keseimbangan baik antara individu dan masyarakat maupunantara berbagai kelompok sosialnya. 3.Antara pemerintah,pers dan masyarakat harus d i k e m b a n g k a n h u b u n g a n fungsional sedemikian rupa,sehingga semakin menunjang tujuan bersamayaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila dalam Negara kesatuan Republik Indonesia. 4.Hubungan antara masyarakat pers dan masyarakat sesungguhnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai pancasila,sehingga mampu membangkitkansemangat patriotisme pengorbanan tanpa pamrih dan dedikasi total terhadapkepentingan rakyat banyak. Baik untuk menjamin tercapainya sasaran maupunk a r e n a s e s u a i d e n g a n a s a s demokrasi pancasila maka dalam h u b u n g a n fungsional antara pemerintah,pers dan masyarakat perlu dikembangkan kultur politik dan mekanisme yang memungkinkan berfungsinya system kontrolsosial dan kritik secara efektif dan terbuka. Pembangunan masyarakat bisa berlangsung dalam pola evolusi,reformasi dan
revolusi.Jika kita menempatkan pembangunan nasional Indonesia kedalam salah satu dari ketiga kategoriitu,maka yang paling tepat ialah pola reformasi. Seluruh bidang kehidupanmasyarakat yang hendaknya dibangun,tetapi pelaksanaanya bertahap danselektif. 5.Adanya kekurangan merupakan gejala u m u m y a n g h a r u s k i t a t e r i m a bersama,agar dalam melakukan koreksi kita tidak menimbulkan apatisme dan antipati melainkan justru menggairahkan usahau s a h a p e r b a i k a n d a n pembangunan itu sendiri.H u b u n g a n antara pemerintah,pers dan masyarakat merupakan hubungankekerabatan dean fungsional yang harus terus menerus dikembangkan d a l a m mekanisme dialog.Dalam konteks ini perlu dikembangkan adanya mekanisme efektif oleh masyarakat pers itu sendiri untuk mengatur perilaku kehidupannya.J a d i b i l a dibahas lebih spesifik lagi pers memang “lahir” d i t e n g a h - t e n g a h masyarakat sehingga pers dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak dapatdipisahkan satu sama lain.Pers “lahir” untuk memenuhi tuntutan masyarakat untuk memperoleh informasi yang aktual dengan terus menerus mengenai peristiwa- peristiwa besar maupun kecil.Menurut Wilbur Schramn pers bagi masyarakat adalah Watcher Forum AndTeacher ( pengamat,forum dan guru ).Maksudnya adalah setiap hari pers memberilaporan dan ulasan mengenai berbagai macam kejadian dalam dan luar negeri secaratertulis dan nilai-nilai kemasyarakatan dari generasi ke generasi.Kajatisu G Marbun SH mengatakan, dalam penyelenggaraan roda pemerintahandan pembangunan,
harapan masyarakat dengan pemerintah harus sejalan. Dalamkaitan hubungan pemerintah dengan masyarakat itu pula, peranan pers sangat pentings e b a b p e r s a d a l a h s a r a n a komunikasi pemerintah dan sebaliknya pers saranamasyarakat. Tidak mungkin pemerintah b i s a b e r h a s i l t a n p a p e r a n p e r s . O l e h karenanya pers adalah partner pemerintah, misalnya Kejaksaan dalam menjalankantugas pemerintahan bidang penegakan hokum. Cdampak Penyalahgunaan Kebebasan Media Media massa dalam penyampaian beritanya untuk kehidupan masyarakat memilikim a n f a a t y a n g c u k u p b e s a r . Mereka menggunakan alat atau media s e p e r t i Koran,radio,televisi,seni pertunjukan dan lain sebagainya.peralatan tersebut dapatd i g u n a k a n u n t u k menyampaikan pesan,namun jika fungsi p e n y a m p a i a n informasi/berita disalahgunakan hal ini dapat berdampak sebagai berikut antara lain :Fungsi media massa sebagai alat pendidikan masyarakat tidak lagi menjadi cara yangkuat,penayangan adegan yang tidak layak dimedia-media elektronik begitulah wajahk e b e b a s a n p e r s I n d o n e s i a saat ini.Disatu sisi menanamkan tanggung j a w a b sosial,namun disisi lain keberadaanya dikhawatirkan menghancurkan moral bangsaini.Inilah efeknya pers yang dihasilkan wajah pers Indonesia dengan karakter yang beragam seperti sekarang.Kehadiran media masa senantiasa menghadirkan kontrakdiksi. Di satu sisimenyediakan hal-hal positif seperti hiburan , informasi,pengetahuan dan iptek untuk m e m p e r l u a s wawasan .dengan kata lain media masa baik e l e k t r o n i k d a n n o n elektronik bisa memberikan
informasi yang sehat dan mencerdaskan khalayak sertamelakukan kontrol kritik yang konsturuktif . Adanya sifat kontradiksi dari mediamasa misalnya pada suatu sisi brita - brita yang di tulis merupakan informasi yangaktual dan sangat di perlukan biasanya di baca berulang - ulang dan di jadikan sunber tulisan .Namun pada sisi lain pemberitaannya sering menimbulkan keresahan dan berbau propokasi .Dampak penyalahgunaan kebebasan media masa sangat berpengaruh dalamkehidupan kita, karena media masa cetak maupun elektronik senantiasa hadir di antipati melainkan justru menggairahkan usahau s a h a p e r b a i k a n d a n pembangunan itu sendiri.H u b u n g a n antara pemerintah,pers dan masyarakat merupakan hubungankekerabatan dean fungsional yang harus terus menerus dikembangkan d a l a m mekanisme dialog.Dalam konteks ini perlu dikembangkan adanya mekanisme efektif oleh masyarakat pers itu sendiri untuk mengatur perilaku kehidupannya.J a d i b i l a dibahas lebih spesifik lagi pers memang “lahir” d i t e n g a h - t e n g a h masyarakat sehingga pers dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak dapatdipisahkan satu sama lain.Pers “lahir” untuk memenuhi tuntutan masyarakat untuk memperoleh informasi yang aktual dengan terus menerus mengenai peristiwa- peristiwa besar maupun kecil.Menurut Wilbur Schramn pers bagi masyarakat adalah Watcher Forum AndTeacher ( pengamat,forum dan guru ).Maksudnya adalah setiap hari pers memberilaporan dan ulasan mengenai berbagai macam kejadian dalam dan luar negeri secaratertulis dan nilai-nilai kemasyarakatan dari generasi ke
generasi.Kajatisu G Marbun SH mengatakan, dalam penyelenggaraan roda pemerintahandan pembangunan, harapan masyarakat dengan pemerintah harus sejalan. Dalamkaitan hubungan pemerintah dengan masyarakat itu pula, peranan pers sangat pentings e b a b p e r s a d a l a h s a r a n a komunikasi pemerintah dan sebaliknya pers saranamasyarakat. Tidak mungkin pemerintah b i s a b e r h a s i l t a n p a p e r a n p e r s . O l e h karenanya pers adalah partner pemerintah, misalnya Kejaksaan dalam menjalankantugas pemerintahan bidang penegakan hokum. C . Dampak Penyalahgunaan Kebebasan Media Media massa dalam penyampaian beritanya untuk kehidupan masyarakat memilikim a n f a a t y a n g c u k u p b e s a r . Mereka menggunakan alat atau media s e p e r t i Koran,radio,televisi,seni pertunjukan dan lain sebagainya.peralatan tersebut dapatd i g u n a k a n u n t u k menyampaikan pesan,namun jika fungsi p e n y a m p a i a n informasi/berita disalahgunakan hal ini dapat berdampak sebagai berikut antara lain :Fungsi media massa sebagai alat pendidikan masyarakat tidak lagi menjadi cara yangkuat,penayangan adegan yang tidak layak dimedia-media elektronik begitulah wajahk e b e b a s a n p e r s I n d o n e s i a saat ini.Disatu sisi menanamkan tanggung j a w a b sosial,namun disisi lain keberadaanya dikhawatirkan menghancurkan moral bangsaini.Inilah efeknya pers yang dihasilkan wajah pers Indonesia dengan karakter yang beragam seperti sekarang.Kehadiran media masa senantiasa menghadirkan kontrakdiksi. Di satu sisimenyediakan hal-hal positif seperti hiburan , informasi,pengetahuan dan iptek untuk m e m p e r l u a s
wawasan .dengan kata lain media masa baik e l e k t r o n i k d a n n o n elektronik bisa memberikan informasi yang sehat dan mencerdaskan khalayak sertamelakukan kontrol kritik yang konsturuktif . Adanya sifat kontradiksi dari mediamasa misalnya pada suatu sisi brita - brita yang di tulis merupakan informasi yangaktual dan sangat di perlukan biasanya di baca berulang - ulang dan di jadikan sunber tulisan .Namun pada sisi lain pemberitaannya sering menimbulkan keresahan dan berbau propokasi .Dampak penyalahgunaan kebebasan media masa sangat berpengaruh dalamkehidupan kita, karena media masa cetak maupun elektronik senantiasa hadir di hadapan kita, dan senantisa di nantikan kehadirannya oleh pembaca dan pemirsa. banyak prilaku yang ditampilkan kepada kita cenderung merupakan hasil peniruandari media masa baik prilaku positif maupun negatif.[2]
BAB III PENUTUP A. KesimpulanKebebasan pers adalah kebebasan mengemukakan pendapat,baik secara tulisanmaupun lisan melalui media pers seperti harian,majalah dan bulletin. Adapunlandasan hukum kebebasan pers di Indonesia termaksud dalam :
•U n d a n g - u n d a n g N o . 9 T a h u n 1 9 9 8 t e n t a n g k e b e b a s a n m e n y a m p a i k a n pendapat dimuka umum. •Undang-undang No. 40 Tahun 1998 tentang pers. •Undang-undang No. 32 tahun 2002 tentang penyiaranK e h a d i r a n p e r s s a n g a t m e n d u k u n g u n t u k m e n j a l i n h u b u n g a n a n t a r a pemerintah, dan masyarakat yang merupakan hubungan kekerabatan dean fungsionalyang harus terus menerus dikembangkan dalam mekanisme dialog.Dalam konteks ini perlu dikembangkan adanya mekanisme efektif oleh masyarakat pers itu sendiri untuk mengatur perilaku kehidupannya. Dampak penyalahgunaan kebebasan media masas a n g a t b e r p e n g a r u h dalam kehidupan kita, karena media masa cetak m a u p u n elektronik senantiasa hadir di hadapan kita, dan senantisa di nantikan kehadirannyaoleh pembaca dan pemirsa. banyak prilaku yang ditampilkan kepada kita cenderungmerupakan hasil peniruan dari media masa baik prilaku positif maupun negatif. B. Saran-saranKami Menyadari bahwa Makalah ini masih jauh dari kesempurnaan yangsemua itu hanyalah keterbatasan ilmu pengetahuan yang kami miliki, oleh karena itu,kami sangat mengharapkan kritik/saran dari Ibu/bapak guru dan teman-teman yang bersifat membangun demi kesempurnaan makalah ini. Akhir kata kami ucapkan,s e m o g a m a k a l a h i n i d a p a t b e r m a n f a a t b a g i p e n u l i s k h u s u s n y a d a n p e m b a c a umumnya. DAFTAR PUSTAKA http://suarasantri.tripod.com/files/nasional/nasional5.htmhttp://rimahayani.b
logspot.com/2009/03/dampak-penyalahgunaan-kebebasanmedia.html antipati melainkan justru menggairahkan usahau s a h a p e r b a i k a n d a n pembangunan itu sendiri.H u b u n g a n antara pemerintah,pers dan masyarakat merupakan hubungankekerabatan dean fungsional yang harus terus menerus dikembangkan d a l a m mekanisme dialog.Dalam konteks ini perlu dikembangkan adanya mekanisme efektif oleh masyarakat pers itu sendiri untuk mengatur perilaku kehidupannya.J a d i b i l a dibahas lebih spesifik lagi pers memang “lahir” d i t e n g a h - t e n g a h masyarakat sehingga pers dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.Pers “lahir” untuk memenuhi tuntutan masyarakat untuk memperoleh informasi yang aktual dengan terus menerus mengenai peristiwa- peristiwa besar maupun kecil.Menurut Wilbur Schramn pers bagi masyarakat adalah Watcher Forum And Teacher ( pengamat,forum dan guru ).Maksudnya adalah setiap hari pers memberilaporan dan ulasan mengenai berbagai macam kejadian dalam dan luar negeri secara tertulis dan nilai-nilai kemasyarakatan dari generasi ke generasi.Kajatisu G Marbun SH mengatakan, dalam penyelenggaraan roda pemerintahan dan pembangunan, harapan masyarakat dengan pemerintah harus sejalan. Dalam kaitan hubungan pemerintah dengan masyarakat itu pula, peranan pers sangat pentings e b a b p e r s a d a l a h s a r a n a komunikasi pemerintah dan sebaliknya pers saranamasyarakat. Tidak mungkin pemerintah b i s a b e r h a s i l t a n p a p e r a n p e r s . O l e h karenanya pers
adalah partner pemerintah, misalnya Kejaksaan dalam menjalankan tugas pemerintahan bidang penegakan hokum. C . Dampak Penyalahgunaan Kebebasan Media Media massa dalam penyampaian beritanya untuk kehidupan masyarakat memilikim a n f a a t y a n g c u k u p b e s a r . Mereka menggunakan alat atau media s e p e r t i Koran,radio,televisi,seni pertunjukan dan lain sebagainya.peralatan tersebut dapat d i g u n a k a n u n t u k menyampaikan pesan,namun jika fungsi p e n y a m p a i a n informasi/berita disalahgunakan hal ini dapat berdampak sebagai berikut antara lain :Fungsi media massa sebagai alat pendidikan masyarakat tidak lagi menjadi cara yangkuat,penayangan adegan yang tidak layak dimedia-media elektronik begitulah wajahk e b e b a s a n p e r s I n d o n e s i a saat ini.Disatu sisi menanamkan tanggung j a w a b sosial,namun disisi lain keberadaanya dikhawatirkan menghancurkan moral bangsaini.Inilah efeknya pers yang dihasilkan wajah pers Indonesia dengan karakter yang beragam seperti sekarang.Kehadiran media masa senantiasa menghadirkan kontrakdiksi. Di satu sisi menyediakan hal-hal positif seperti hiburan , informasi,pengetahuan dan iptek untuk m e m p e r l u a s wawasan .dengan kata lain media masa baik e l e k t r o n i k d a n n o n elektronik bisa memberikan informasi yang sehat dan mencerdaskan khalayak sertamelakukan kontrol kritik yang konsturuktif . Adanya sifat kontradiksi dari mediamasa misalnya pada suatu sisi brita - brita yang di tulis merupakan informasi yang aktual dan sangat di perlukan biasanya di baca berulang - ulang dan di jadikan sunber tulisan .Namun pada sisi lain
pemberitaannya sering menimbulkan keresahan dan berbau propokasi .Dampak penyalahgunaan kebebasan media masa sangat berpengaruh dalamkehidupan kita, karena media masa cetak maupun elektronik senantiasa hadir di antipati melainkan justru menggairahkan usahau s a h a p e r b a i k a n d a n pembangunan itu sendiri.H u b u n g a n antara pemerintah,pers dan masyarakat merupakan hubungankekerabatan dean fungsional yang harus terus menerus dikembangkan d a l a m mekanisme dialog.Dalam konteks ini perlu dikembangkan adanya mekanisme efektif oleh masyarakat pers itu sendiri untuk mengatur perilaku kehidupannya.J a d i b i l a dibahas lebih spesifik lagi pers memang “lahir” d i t e n g a h - t e n g a h masyarakat sehingga pers dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.Pers “lahir” untuk memenuhi tuntutan masyarakat untuk memperoleh informasi yang aktual dengan terus menerus mengenai peristiwa- peristiwa besar maupun kecil.Menurut Wilbur Schramn pers bagi masyarakat adalah Watcher Forum And Teacher ( pengamat,forum dan guru ).Maksudnya adalah setiap hari pers memberilaporan dan ulasan mengenai berbagai macam kejadian dalam dan luar negeri secara tertulis dan nilai-nilai kemasyarakatan dari generasi ke generasi.Kajatisu G Marbun SH mengatakan, dalam penyelenggaraan roda pemerintahan dan pembangunan, harapan masyarakat dengan pemerintah harus sejalan. Dalam kaitan hubungan pemerintah dengan masyarakat itu pula, peranan pers sangat pentings e b a b p e r s a d a l a h s a r a n a komunikasi pemerintah dan sebaliknya pers
saranamasyarakat. Tidak mungkin pemerintah b i s a b e r h a s i l t a n p a p e r a n p e r s . O l e h karenanya pers adalah partner pemerintah, misalnya Kejaksaan dalam menjalankan tugas pemerintahan bidang penegakan hokum. C . Dampak Penyalahgunaan Kebebasan Media Media massa dalam penyampaian beritanya untuk kehidupan masyarakat memilikim a n f a a t y a n g c u k u p b e s a r . Mereka menggunakan alat atau media s e p e r t i Koran,radio,televisi,seni pertunjukan dan lain sebagainya.peralatan tersebut dapat d i g u n a k a n u n t u k menyampaikan pesan,namun jika fungsi p e n y a m p a i a n informasi/berita disalahgunakan hal ini dapat berdampak sebagai berikut antara lain :Fungsi media massa sebagai alat pendidikan masyarakat tidak lagi menjadi cara yangkuat,penayangan adegan yang tidak layak dimedia-media elektronik begitulah wajahk e b e b a s a n p e r s I n d o n e s i a saat ini.Disatu sisi menanamkan tanggung j a w a b sosial,namun disisi lain keberadaanya dikhawatirkan menghancurkan moral bangsaini.Inilah efeknya pers yang dihasilkan wajah pers Indonesia dengan karakter yang beragam seperti sekarang.Kehadiran media masa senantiasa menghadirkan kontrakdiksi. Di satu sisi menyediakan hal-hal positif seperti hiburan , informasi,pengetahuan dan iptek untuk m e m p e r l u a s wawasan .dengan kata lain media masa baik e l e k t r o n i k d a n n o n elektronik bisa memberikan informasi yang sehat dan mencerdaskan khalayak sertamelakukan kontrol kritik yang konsturuktif . Adanya sifat kontradiksi dari mediamasa misalnya pada suatu sisi brita - brita yang di tulis merupakan informasi yang aktual
dan sangat di perlukan biasanya di baca berulang - ulang dan di jadikan sunber tulisan .Namun pada sisi lain pemberitaannya sering menimbulkan keresahan dan berbau propokasi .Dampak penyalahgunaan kebebasan media masa sangat berpengaruh dalamkehidupan kita, karena media masa cetak maupun elektronik senantiasa hadir di hadapan kita, dan senantisa di nantikan kehadirannya oleh pembaca dan pemirsa. banyak prilaku yang ditampilkan kepada kita cenderung merupakan hasil peniruan dari media masa baik prilaku positif maupun negatif.[2] BAB IIIPENUTUP A. KesimpulanKebebasan pers adalah kebebasan mengemukakan pendapat,baik secara tulisanmaupun lisan melalui media pers seperti harian,majalah dan bulletin. Adapun landasan hukum kebebasan pers di Indonesia termaksud dalam : • Undang-undang No. 9 Tahun 1998 tentang k e b e b a s a n m e n y a m p a i k a n pendapat dimuka umum. • Undang-undang No. 40 Tahun 1998 tentang pers. • Undang-undang No. 32 tahun 2002 tentang penyiaranK e h a d i r a n p e r s s a n g a t m e n d u k u n g u n t u k m e n j a l i n h u b u n g a n a n t a r a pemerintah, dan masyarakat yang merupakan hubungan kekerabatan dean fungsionalyang harus terus menerus dikembangkan dalam mekanisme dialog.Dalam konteks ini perlu dikembangkan adanya mekanisme efektif oleh masyarakat pers itu sendiri untuk mengatur perilaku kehidupannya. Dampak
penyalahgunaan kebebasan media masas a n g a t b e r p e n g a r u h dalam kehidupan kita, karena media masa cetak m a u p u n elektronik senantiasa hadir di hadapan kita, dan senantisa di nantikan kehadirannyaoleh pembaca dan pemirsa. banyak prilaku yang ditampilkan kepada kita cenderung merupakan hasil peniruan dari media masa baik prilaku positif maupun negatif.B. Saran-saranKami Menyadari bahwa Makalah ini masih jauh dari kesempurnaan yang semua itu hanyalah keterbatasan ilmu pengetahuan yang kami miliki, oleh karena itu,kami sangat mengharapkan kritik/saran dari Ibu/bapak guru dan teman-teman yang bersifat membangun demi kesempurnaan makalah ini. Akhir kata kami ucapkan, s e m o g a makalah ini dapat bermanfaat bagi penulis k h u s u s n y a d a n p e m b a c a umumnya. DAFTAR PUSTAKA http://suarasantri.tripod.com/files/nasional/nasional5.htmhttp://rimahayani.b logspot.com/2009/03/dampak-penyalahgunaan-kebebasanmedia.htm
