KebebasanBerserikrt Serikat Pekerja di Sektor Publik Oleh: FX Supiarso (Public ServicesInternational) Primus :"Pek, kami mau tanya opa seperti apo payung hukum Yang daPat melindungi pada saat kita melokuknn mogok? " Pak Daryoko,' "Ioh, mau mogok kok nolrya payung hukum? Kalo mou mogok, ya mogok aja, gak usah tanya-tanya poyung hukum. Pilihannya cuma dua, mogok atau mati." (tonya jowab dalon dishtsi tentong privatisasi, Hotel Cemara, 15 January
2008)
Mengingat keterbatasanwaktu, tulisan ini mencoba untuk membagi centa tentang refleksi pergaulan bersamadengan serikat-serikatpekerja di sektor publik ketimbang sebagai sebuah naskah akademis.Pengalamansekian tahun bersama dengan para pekerja buruh di sektor manufaktur menjadi perbandingan dalam memahamiprosestumbuhnyakesadaranberserikatdi kalanganpekerja selc;torpublik dan bagaimanamereka pada akhirnya dapatmengidentifikasi atau mengasosiasikan diri mereka sebagaikelas pekerja. Sebagaipekerja di sektor publilq dalam sejarah atas isu'isu yang WrlaBryny4 serikat pekeda juga merasab€Fh-ngung berkaitan tentang apa yang Ketika mereka
Pekerja sektor publik di Rejim Orba Uraian di atas adalah pandangan penulis tentang gerakan buruh yang dilahirkan dari rahim rejim Orde Baru yang represif. Kesadaranserikat buruh untuk melawangerak modal melalui pemogokanmasih dibayangi-bayangioleh Gerakan-ini belum lepas dari penganrhrejim orde baru walaupun reformasi sempatmemberikan peluangbagi gerakanburuh untuk menkonsolidasidan menaikanposisi tawarnya-Hal ini dapat Aimatctu-i karena gerakan reformasi di tatrm 199E tidaklah merubah rtrutt* rejim modal yang mengeksploitasiburuh selama32 tatrunkecuali mengganti para aktornya sesaat dan para aktor itu pun tampak akan kembali lagi melalui mekanismeparlementarianyang terjadi setiap lima tahun sekali. Namun demikian' pemakluman itu pun tidak dapat dipakai untuk melegitimasi kelemahan yang kita far"na sejarahsudatrmemberikanbanyakkeseinpatanbuat kita unlu* miliki sekarang -kelemahan-kelemahan tersebut. Beberapa moilIen s€perti aksi memperbaiki menentangUU 13 tahun 2003, kenaikan harga minyalq Pilkada, pemilihan presiden dan momen lain adalahmomen pentingdi manasebagaiserikatburuh dapatbermmasama menjelaskan seluruh peristiwa tersebut dari cara pandang kita sebagai kelas pekerja.
SepanjangOrde Baru berdiri, mogok adalahbaranghtram bagi serikat bumh. Penangkapanpara pemimpin buruh seperti Mochtar Pakpahaq Dita Sari hingga Maninah yang terbunuh di Surabayaadalah contoh-contohyang diberikan kepada rejim kepadagerakanburuh untuk tidak menggunakanmogok untuk menyelesaikan persoalanindushial. Soehartomisalnya mencabutPeraturanMenteri Perburuhanno 90 tahun 1995 tentang PendaftaranSerikat Buruh dan menggantikannyadengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi no I/I\,IEN/1975 tentang gtdaftaran Serikat Pekerja/buruhdi mana padaintinya adalahmembatasipendidan dan gerak dari serikat pekerja. Pekerja diarahkan untuk bersatu di dalam satu FederasiSerikat Pekeda SeluruhIndonesia. Di luar federasi itq organisasipekerja tidakakandiakui. Diluar pekeda manufaktur,kelas pekerja seperti pegawainegeri dan para pekerjayang bekerjadi perusahaan-perusahaan negaraataupublik, dikonsilidasikan dalam Korps PegawaiNegeri Republik Indonesi. Bagi merekayang bekerja sebagai gurrr' PersatuanGuru Republik lndonesia adalahwadah yang resmi. Para pegawai yang berkwnpul di KORPRI dituntut kesetiaannyamelalui panca darma pegawai negeri sipil . Pegawainegeri secarategasdilarang untuk berpolitik dan berorganisasi selain KORPRI. Sepanjangusianya,KORPRI dan PGRI menjadi pendukung setia dari GOLKAR dan Rejim Orde Banr. Tidak hanya para pekerjanya, keluarga" khususnyaistri para pegawai negeri itu pun dikonsolidasilewat Dharma Wania dan DharmaPertiwi. Jumlah merekapun semakin lama semakinbertambahkarenapola rekru[nent yang mengandalkan nepotisme dan jaringan saudara. Saat ini , diperkerikanjumlah pegawai negeri indonesia mencapai lebih dari 3 juta orang. Ter'besardi Asia Tenggara. Sebagaikelas pekerja yang lahir dalam pelukan Orde Baru, mogok kerja adalah sesuatuyang asing sama sekali karena tidak pernah ada dalamsejarahmerekadi Orde Baru. Sementarapegawai negeri dan pekerja di BUMN dan perusahaannegara menikmatikesejahteraandan tunjangan-tunjangandari danapemerintah,para pekerja di sektor manufaktur bekerja keras mengejar pertumbuhanekonomi. Hal ini juga tedr,aitdengan benrbatrnyasbategi Industrialisasi Strategi Impor menjadi Industri StrategiEkspor. Kebiiakan ini membutuhkanbanyak buruh untuk rnengakomodasi investiasimodal yang mulai masuk.Tidak hanya buruh dalam arti jumlah, trtryiiuga jumlah buruh yang berdisplin dan patuh, Oleh sebabitu, menguatkanhegemoni atas gerakan buruh adalah penting untuk menjamin modal-rnodal dapat berakumulasi secaramaksimal. Kontrol yang dilakukan terlrudapgerakanbunrh sejak jaman rejim Soeharto hinggasaatini terbukti efektif karenahampir seluruhaksi mogok yang dilakukan oleh bunrh hanya berkisar masalabmasalahymg normatif. Penelitian Djadja Sembiri, di tahun 1994,menyebutkanbahwadari 200 orang yang pernahmelakukanpemogokan' E5Yodiantaranyabert€itandenganmasalahupahyang tidak dibayarkan. Di tahun 2001, datanyatidak berubatrsignifikan karenadari data yang diteliti oleh Jainudin, upah adalalr tuntutan utama yang menjadi dorongan buruh untuk melakukanpemogokan.Meskipun demikian datadata ini juga bias karena sebagian besar diambil dtri media masszldi mana pada saat itu kontnol terhadap pers juga demikian kuatnya sehinggatuntutan-tuntutanseperti Anti-Dwi Fungsi ABRI, AntiHutang dan tuntutan politik lain tidak diliput atau tidak dimuat. Tuntutan-tuntutandi dalam aksi bumh yang juga bermuatanpolitik hanya dilakukan oleh serikat buruh seperti FMBI, PRD atau pun percampuan antanagerakanmahasiswadan gerakan buruh.
Meski tindakan yang represif tersebutm,rmpu meredamdan menghegemonr perlawanan gerakan buruh, kecaman-kecamaninternasional terhadap Pemerintah Indonesiasemakin meningkal Pada tahun 1993, parlemenAmerika memberikan sebuah sangsi pemboikotan produk-produk ke Indonesia dalam skema General Prefered System yaitu sebuahmekanismeyang melaranghubunganbisnis kepada negara-negara yang memiliki masalahdenganhak asasimanusiaterutamatentang kebebasanberserikat. Demikian pula bantuan-bantuanluar negeri yang mulai dikaitkan denganpelakmnaanhak assasimanusiatelah membuatpemerintahsemakin cantik untuk menutupi struktureksploitasiyang berjalantersebut. Reformasi yaflg semakingencarmenemukanmomentnyaketika krisis Tekanan-tekanan 'l'ingkat kapital terjadi di sepanjangtatrun1997hingga 1999. inflasi yang tinggi dan subsidiminyak yang mulai dicabuttelah mendorongrakyat untuk melakukangerakan politik anti orde baru. Gerakan yang disebut dengan gerakan reformasi itu pada akhimya mampu membuat Suhartountuk mundur dan digantikan oleh wakilnya BJ. Habibie. Semenjak pemerintahanny4 banyak inisiatif dan perubahan yang dilakukannya mulai dari pernberian referendum untuk Timor Leste hingga penandatangankonvensi-konvensiILO. tangkah politik tersebut diambilnya untuk memberikantanda yang membedakannya antarajamawrya denganJaman Suharto. Ini adalatrlangkahpolitik intemasionalyang penting terutamakepadanegara-negara barat yang akan dmintai utangnyauntuk membiayai krisis capital yang terjadi di Indonesia. Seiiring dengan penrbahan-perubahan di wacana hak asasi manusia dan perburuhan,modal pun menuntutrestrukturisasistrukturalnya. Bank Dunia berhasil menekanIndonesiauntuk melapangkanjalan terbentuknyapasarbebasdengancara mendorong privatisasi perusahaan-perusahaan negara dan BUMN. Mulai lah satu persafu perusahaaantelekomunikasi, listrik, air, transportasi udara laut, jasa penerbangandan perusahaanlain dipreteli. Perubahanitu pun memilfti konsekuensiberubahnyastatus hubungan kerja pekerja di perusahaan-perusahaan negaradan BUMN. Parapekerja pun menyambut baik ide privatisasi tersebut karenaharapantentang naiknya kesejahrcrarlnpekerja. Pada masa itu para pekerja di sektor-sektormenengahseperti perbankanatau jasa dipandangmemiliki kedudukanlebih dari segi materi dan penghargaan.Kementian BUMN pun membebaskanpam pekerja untuk membuat serikat pekerja di tempat kerjanyamasing-masingdan tidak ada lagi paksaanuntuk menjadi anggotaKORPRI. Di tengah era bam, hampir seluruh pekerja BUMN yang kemudian diswastanisasi, mendirikan serikatpekerja sesuaidenganpilihan merekamasing-masing. Meski demikian, kesadaranpekerja kerah putih itu masih dihegemoni oleh paradigmaOrde Baru tentang monoloyalitas. Ketua serikat pekerja masih ditunjuk oleh manajemendan bila mengadakankegiatanmasih perlu untuk melaporkankepada pihakmanajemen.Padatalrun-tatrun awal berdirinyaserikatWkerJadiBUMN, masih belum dapat dibedakan antara KORPRI dan serikat pekerja. Istilah-istilatr seperti serikat pekerja prm masih dianggap tabu apalagi mengidentifikasilon diri sebagai buruh. Oleh sebab itu dominan nirma yang dipakai oleh para pekerja di BUMN tersebutadalahserikat serikat pekeqaataupunpersatuanpegawai. Proseskesadaranatasposisikelasnyamulai tersingkapketika privatisasimulai mempreteli tunjangan-tunjangandan fasilitas kesejahteraanyang selama ini mereka miliki. Parapekerjamulai dimintauntuk mendaftarkandiri kepadaJamsostekdi mana
tertcadangfasilitas yang diberikan jauh lebih rendah dari pelayananyang mereka percleh pada masa lalu. Serikat Pekerja PLN yang menolak bergabungdengan Jamsostek,diancam akan dibawa pengadilan.Terakhir, peringatandilontarkan pada beberapawaktu yang lalu di mediamassaibukota, SekretarisMenteri NegaraBUMN Said Didu mengatakansistem penggajian karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seluruhIndonesiaakan dikaji ulang. Menurut KementerianBUMN biaya yang dikeluarkanuntuk gaji dan kesejahteraan karyawantidak wajar . Disebuktkan pula bahwaadabeberapaBUMN yang karyawannyamenerimagaji2& bahkan30 kali dalamsetahun.Gaji karyawanBUMN ini padaumumnyabersumberdari banyak item selaingaji pokok. Misalnya bonus, insentif, tunjangancuti, tunjanganhari raya,jasa produksi,dansebagainya yangditerimadalamsetahun. Hal yang menarik dari bahwa beberapapergerakanserikat pekerja di BITMN khususnyaserikat pekerja di sektor publik seperti listrik, telekomunikasi dan hansporasi, penolakan tarhadapprivatisasi lebih keras dan gerakan mereka lambat yang juga mengusungideologi laun dapat mendekatkepda gerakan-gerakansosial yang samaseperti gerakanpetani dan gerakanhak asasimanusia.Serikat Pekerja di sektorenergi listrik hrsama denganbeberapalembagaswadayamasyarakatberhasil membatalkanberlakuknyaunbundlingperusahaaanlishik padatahun 2002.1ni adalah pencapaianyang luar biasa karena di beberapanegara lain, hanya sedikit serikat pekerjayang dapatmenahanlajunya privatisasi di sektor listrik dan energi. Di sektor air, SP.PDAM bersama dengan sebuah lembaga swadaya pemerhati air dapat membuktikan tentang kenrgian yang dialami oleh pemerintah daerah ketika menandatanganiperjanjian kontrak denganoperator-operatorasing. Terakhir adalatt aksi yang dilakukan oleh serikat pekerja pelabuhanmenolak RI-)U Pelayaranyang dianggap akan meliberalisasi pelabuhan, membuka operator asing masuk dan penting di Indonesia. menguasaipelabuhan-pelabuhan Kebebasanuntuk tidak menjadi anggotaKORPRIjuga membuatorganisasiini tidak lagi kuat seperti dulu walaupun tetap menjadi salah satu organisasi dengan jumlah anggota pekerja yang terbanyak. Secara politik, KORPRI juga tidak lagi secaraformal mendukung Golkar. Mereka mencobauntuk me4iadi sebuahorganisasi profesi yangjauh dari potitik dan bersifat indepeden.Berganti-gantinyapartai politik yang duduk dipuncak pemerintahandan tidak lagi berasal dari satu partai adalah sumberkonflik politik laten yang tumbuh di dalam asosiasitersebut.Oleh sebabitu, dalam kongresnya,KOPRI menyatakan diri untuk tidak tagi terjun dalam ar€na politik. Mereka secara formal mendukung perbaikan birokrasi yang bersih dan profesional. Problemyang muncul, samasepeni halnya denganawal pendirian dari S€rikat Pekerjadi BUMN, konsepataugagasantentangbinrkrasi yang bersih dan profesional itu tidak ada referensinya dalam sejarah birorkasi di Indonesia. Hidup dalam kesadaranmonoloyalitas membuat pegawai negen gugup untuk menempaftan diri merekadi posisi apa. Disaat yang hrsamaan, prosesrcformasi birokrasi tetap terjadi namunpesoalaanyaprosesitu bukan sepertiyang merekabayangkan. Reformasi birokrasi yang terjadi justru melahirkan kekacauan di dalam jenjang atau tradisi kepangk*an birokrasi kepegnwaiannegeri sipil. Hal itu itu disebabkan antara lain karena pergantian pejabat-pejabat di dalam departemendepartemenberubahsesuaidenganpenunjukankepentinganpolitik menteri-mentinya yangditunjuk presiden. Di jaman Orde Baru, mayofitas menteri-mentri yang dillih adalah berasal dari satu paftai yaitu Golkar. Hubungan antarakedudukan di Golkar, KORPRI dan
posisi di dalam Departernenhampir tidak ada bedanya.Ketua KOFJRI di dalam sebuahdepartemenpada umumnya adalah eselon tertinggi satu tingkat di bawatt menteriatau mentri itu sendiri.Bila ia mendudukisebagaipejabattertinggi di dalam departementdan juga KORPRI, pada umumnya merekajuga menduduki posisi tertinggi didalam GOLKAR. Strukhr seperti ini telah berjalan puluhan tahun dan ketika rejim Orde Baru runtuh dan digantikan dengandemokrasiparlementarian, strukturyangmapanini pun ikut terkoyak-koyak. Setelahgerakan reformasi, sebagianbesar para Pejabat atau menteri-mentri yang ditunjuk secarapolitik untuk memimpin sebuahdepartemenbukan orang-orang yang berpengalamandi dalam birokrasi. Mereka membutuhkan *petunjuk" dari birokratdi dalamdepartemenitu agartidak tersesatdalamkeruwetanprotokolerdan SOP.Di sisi lain, jabatansebagaimenterijuga dianggapsebagaisebagaimesin uang yang dibutuhkanoleh partai di mana menteri itu berasal.Ketergantunganini yang menyebabkanpara birokrat benrpayamenolong pejabat bersangletan dan biasanya birokrat itu memperoleh kenaikan kedudukan atas usahanya membantu kepentingannya. Perlombaan saling mendekatkandiri kepada menteri-menti itu yang pada akhirnya m erubah kernapanan yang telah dirasakan puluhan tahun tersebut. Seseorangdapat melewati satu atau dua tahapjenjang karir dalam waktu yang cepat selamasangmentri menginginkannya.Sebagaiandari pegawainegeri sipil yang tidak setuju denganprosesitu mulai berpikir untuk mendirikan Serikat Pekerja.Salah satu organisasiyang sempat didirikan dan belum dideklrasikan adalatr PegawaiNegeri Sipil Republik Indonesia. Namun sayanglyq prosespembentukanserikat ini tidak lagi terdengar. TantanganSerikit Pekerja sektor Publik BUMN pun Secaralambat laun, pasar tanagakerja di perusahaan-perusahaan disuntik dengankebijakan Labor Market Flexibility. hoses privatisasi yang terjadi di perusahaan-perusahaan BLJMN lewat berbagaimacamcaradan metodeyang berbedabeda.Padaperusahaanair minum, privatisasi terjadi seiiring denganprosesotonomi daerahdi mana penrsahaanair minum beradadi bawah tanggungajawabPe,merintatr Daerah Setempatdan tidak lagi menjadi Anggungjawab pemerintahpusat. Ini juga terjadi di sektor telekomunikasi di mana bagian-bagian perusahaan mulai di outsourcing mulai dari customeroffice hingga pemeliharaanjaringan. Di Perusahaan Lisfiik Negar4 jumlah karyawan outsourcing dan kontrak sekitar X) ribu onmg sementarakaryawan tetapnyahanya sekitar 48 ribu onang.Jumlatrkaryawantetap ini semakinOe*urang rata-rata l0@ pekerja pertahunkarenasakit atau pensiun.Onang yang hilang itu tidak digantikan denganpekerja tetap tetapi diganti pekerja kontrak atauoutsourcing. publik akan hanya akan Seuktur pekerja tetap di perusatraan-perusahaan beradapadatingkat menengahatasyang membutuhkankekampilan dan pengalaman. Mercka akan bertindak sebagaisuper,visoratas operator-operatoryang kebanyakan outsourting. adalahpekerja-pekerjakontrak dari penrsahaan4erusahaan yang menyebabkan falf,or Struktur ini menjadi masalah dan salah satu p€rsatuanantara pekerja tstap dan kolrtak sulit untuk diperternukan.Pekeqa te/rap beranggapanbahwa para pekerja konhak itu tidak berkerja dengansungguh-sungguh untuk memberikan pelayanan.Mereka cenderung melakukan korupsi karena upah yang diterima oleh pekerja konfiak itu sangat kecil. Akibat-akibat dari korupsi
terscbut yang seringkali menyulitkan posisi pekerja tetap yang hanrs bertanggung jawab ataskeseluruhanprosesproduksidan pelayanan. Sementaraitu, definisi Core Business tidak pemah jelas. Definisi core businessperusahaanpublik semakinlama semakinkecil cakupannyadan kemudin digantikan dengan perusahaan-perusahaan outsourcing dengan pekerja-pekerja kontrak. Seringkali, perusahaan-perusahaan itu sendiri adalah bagian dari bisnis direksiperusahaan itu sendiriyangmembukapeluangterjadi korupsidan mengurangi pelayananterhadapmasyarakat. Bagi serikat pekerja di seltor publik, perjuanganuntuk melindungi diri merekatidak lepasjuga dari perjuanganuntuk menolakprivatisasi.Privatisasisektorsektorpublik di beberapanegaratelah menimbulaknkorbandari sisi pekerjaberupa PHK dan pengurangankesejahteraan.Selain berdampakkepadapekerja, pelayanan terhadapmasyarakatjuga menjadi mahal dan berpotensialmengalamipenurunan. Sebagaicontoh, privitasasi perusahaan-perusahaan air minum di jakarta di mana operatorair asing tidak dapat memenuhijanji merekauntuk menyediakanair bersih kepadamasyarakatmiskin. Untuk pegawainegeri,Undang-undang13tahun2003 tidak melarangpegawai negeriuntuk mendirikan serikatkecuali menyebutkanbahwaakandikeluarkansebuah peraturantersendiri yang mengaturpendirian dari pegawai negeri sipil. Sudah lima tahun berlalu, p€raturanyang disyaratkanitu tidak pernahdibuat Untuk melindungi kepentinganmereka"pekerja di seltor publik sulit untuk menggunakanhak mogok merel€ seperti halnya para pekerja di sektor non-publik. Undang-rmdang13 tahun 2003, secaraterangmembatasibahwamogok dapatdipakai hanya untuk hal-hal yang berkaitan dengan isu normatif. Isu seperti penolakan penjualan asset-assetnegara yang dianggap sebagaibagian dari proses privatisasi bukanlatr isu normatif yang masuk dalam logika Undang-undangKetenagakerjaan. Mengusungisu anti-privatisasiakandikategorikansebagaiisu politik. Meski demikian, ILO sendiri menganggap bahwa selama izu tersebut berkaitan denganusatrapekeja untuk melindungi kepentingannya seperti misalnya kenaikangargabensin,inflasi, mat
