\t_
KBPUTUSANMENTERI DALAM NtrGBRI NOMOR 6 TAHUN 2OO2 TBNTANG , PERLOMBAAN DESA DAN PERLOMBAAN KELURAHAN MENTBRI DAI,AM NEGERI, Menimbang
:
a.
b.
c.
iVfengingat
;
bahwadalamrangkamendukungpelaksanaan otonomi daerah,perlu dilakukanupaya_upaya pemberdayaanmasyarakatmelalui penguatan kelembagaan, peningkatanmotivasi,partisipasi dan swadayagotong royong masyarakatdalam pembangunandesadan kelurahan; bahwauntuk menilai keberhasilan upaya_upaya tersebutdi atas,perlu dilaksanakanperlombaan desadan perlombaankelurahan: bahwa untuk mendukung pelaksanaanper_ Iombaan desa dan perlombaan kelurahan sebagaimanadimaksud pada huruf b di atas. perlu ditetapkan KeputusanMenteri Dalam Negeri.
I.
Undang-undangNomor*22Thhun 1999tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, TambahanLembaran NegaraNomor 3839);
2.
Undang-undangNomor25Tahun lgggtentang PerimbanganKeuanganAntara pemerintah Pusatdan Daerah(LembaranNegaraRI Tahun 1999Nomor 70, ThmbahanLembaranNesara Nomor 3848);
3.
PeratnranPemerintahI{epublik Indonesia Nomor 25 Tahun 200() teniangKewenangan propinsisebagai Pemerintahdan Kewenangalr
-
328 tf
Daerah Otonorn (LetnbaranNegara I(l Tahun 2000 Nomor 54,TambahanLembaran Negara i.Jomor 3952); *.
PeraturanPemerintahRepublik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Thhun2000 Nomor 165);
5 . Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Thhun2001 tentangPembinaandzrn PengawasanAtas PenyelenggaraanPernerintahan Daerah (Lembaran Negara R[ Tahun 2001 Nomor 41, TambahanLembaranNegara Nomor 4090);
6 . Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedomarr Umum PengaturanMengenai Desa (Lembaran Negara RI Thhun2001 Nomor 142 Tambahan LembaranNegaraNomor 4155);
7 . Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang PenataanLembaga KetahananMasyarakat DesaAtau SebutanLain; 8 . Keputusan PresidenNomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, SusunanOrganislsi, dan Tata Kerja Departemen; 9 . Keputusan PresidenNomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasidan Tugas Eselon I Departemen;
10. KeputusanMenteriDalamNegeriNomor 65 Tahun 1999 tentangPedomanUmum PengaturanMengenaiPembentukanKelurahan; I l. KeputusanMenteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentangGerakanPemberdayaan Keluarga; dan Kesejahteraan
329
qF
12. Keputusan MenteriDalamNegeriNomor40 Thhun2001tentangOrganisasi danTataKerja Departemen DalamNegeri.
Menetapkan
MEMUTUSKAN : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERT TBNTANG PBRLOMBAAN DESA DAN PERLOMBAAN KELURAHAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal l
Dalam Keputusanini yang dimaksud dengan: a.
Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakathukum yang memiliki kewenanganuntuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempatberdasarkanasal-usul dan adat istiadatsetempatyang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.
b.
Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagaiperangkat daerah kabupaten dan/atau daerah kota di bawah kecamatan.
c.
PembangunanDesa dan Kelurahan adalah seluruh kegiatan pembangunanyang berlangsungdi desa dan kelurahan, meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu, dengan mengembangkan swadaya gotong royong nrasyarakat.
d.
PerlombaanDesa dan PerlombaanKelurahan adalah evaluasidan penilaian perkembanganpembngunanatasusahamasyarakatdesa dan kelurahan yang bersangkutandalam waktu satu tahun. Profil Desa dan Kelurahan adalah gambaran menyeluruh tentang .' karakterdesadan kelurahanyang meliputi datadasar.potensi,tingkat perkembangandan masalahyang dihadapi.
e.
f.
Tingkat PerkembanganDesa dan Kelurahanadalah statusterrentu daricapaianhasii kegiatanpembangunanyang dapatmencerminkan tingkai kemajuanataukeberhasilanmasyarakatdalam melaksanakan kegiatanpembangunandalam waktu satutahun.
330
niF
BAtsII PENII,AIANDAN PESEI{TA
'
Pasal 2 )eniiaranperlomhaandesadar perlcrnbaankelurahand!laksanakan setiap ahun. Pasal3 )enilaian perlombaandesa dan perlombaankelurahandilaksanakan iecara berjenjang dan berkelanjutanmulai dari tingkat kecamatatt,
BAB III SASARANDAN INDIKATOR
,
Pasal6 yang Sasaranpenilaianadalahtingkatkeberhasilanpembangunan pada yang dititikberatkan pemerintah masyarakat dilaksanakan bersama masyarakat. dankeswadayaan usahakegotongroyongan PasalT ( I ) Indikatorpenilaiandidasarkan desaatau atastingkatperkembangan yangbersumber tingkatperkembangan kelurahantahunsebelumnya dari profil desaatauprofil kelurahan. (2) Indikatorpenilaiansebagaimana dimaksudpadaayat(l ) tercantum padaLampiranI Keputusan ini.
331
BAB IV TIM PBNILAI Pasal8 '
Tim Penilai perlombaan desa dan perlombaan kelurahan dibentuk di kecamatan,kabupaten,kota dan propinsi. Pasal 9 (l) Tim Fenilai Kecamatan,Kabupatendan Kota terdiri dari unsur pemerintah daerah, lembaga kemasyarakatandan unsur terkait lainnya. (2) Tim Penilai Propinsi terdiri dari unsur pemerintahdaerah,Iembaga kemasyarakatan,perguruantinggi dan unsur terkait lainnya. Pasal 10
'fim
Penilai Perlombaan Desa dan Perlombaan Kelurahan drtetapkan dengan Keputusan camat untuk rim penilai Kecamatan, Keputusan Bupati untuk rim Penilai Kabupaten,Keputusanwalikota untuk rim Penilai Kota serta KeputusanGubernuruntuk rim penilai propinsi. BAB V MEKANISME
PENILAIAN DAN PENETAPAN JUARA Pasal 11
r.
( I ) Tim Pe.nilaiKecamatanmelakukanpenilaiandan menentukanjuara pertama,juara kedua dan juara ketiga perlombaandesa dan perlombaanke{urahantingkat kecamatan. (20 Desadan kelurahanjuara pertamaperlombaandesadan perlombaan kelurahantingkat kecarrratanmenjadi pesertaperlombaandesadan , perlornbaankeiurahantingkat kabupatendan kota. Pasal 12 ( I ) Tim PenilaiKabupatenatauKota merakukanverifikasidan penilaian terhadapdesa dan kelurahanjuara pertama perlombaandesa dan perlombaan kelurahan tingkat kecamatan dan menentukirn iuara 332 $
pertama, juara keciua dan juara ketiga perlombaan desa den perlombaankelurahantingkat kabupatendan kota' Desadan keiurahanjuara pertamaperlombaandesadan perlombaatt keiurahantingkat kabupaienatau kota menjadi pesertaperlcmbaan clesadan perlombaankelurahantingkatpropinsi. Pasal L3
t\ tl
Tim Penilai Propinsi melakukanverifikasi dan penilaian terhadap desadan kelurahanjuara pertamaperlombaandesadan perlomban kelurahan tingkat kabupaten atau kota dan menentukan juara pefiama, juara kedua dan juara ketiga perlombaan desa dan perlombaankelurahantingkat propinsi. Desa dan kelurahanjuara pertamaperlombaandesadan perlombaan kelurahantingkat propinsi diikutsertakandalam pertemuanparajuara perlombaandesadan perlombaankelurahantingkat propinsi seluruh Indonesiapadabulan Agustusdi Jakarta.
Pasal 14 l ) Juara pertama,juara kedua dan juara ketiga perlombaandesa dan perlombaan kelurahan tingkat kecarnatanditetapkan dengan KeputusanCamat. /.) Juara pertama,juara kedua dan juara ketiga perlombaandesa dan perlombaankelurahantingkat kabupatendan kota ditetapkan dengan u, Keputusan Bupati dan Walikota. desa dan juara perlombaan ketiga 3) Juara pertama,juara kedua dan perlombaankelurahantingkat propinsi ditetapkandenganKeputusan Gubernur.
BAB VI PENGHARGAAN Pasal 15 juara kepadajuarapertama, piagampenghargaan I I ) Camatmemberikan keduadanjuara ketigaperlombaandesadanperlombaankelurahan tingkatkecamatan.
333
ttr
(2) Selainpiagam penghargaan sebagaimana dimaksudpaclaa-yat( l), juara pertamaperrombaandesadan perrombaan kelJrahantirrgkat kecamatandiberi piagampenghargaan oleh Bupati dan t/alikota. Pasal 16 (l ) Bupati atauwalikota-memberikanpiagam penghargaankepadajuara pertama,juara kedua dan juara ketiga perlombaan iesa dan p,erlombaankelurahantingkat kabupatenatau kota. (2) selain piagam penghargaan sebagaimana dimaksudpadaayat (r), .iuarapertamaperlombaandesadan perrombaankelurahantingkat kabupatendan kota diberi piagam penghargaan oleh Gubernur. , Pasal 17 il ) Gubernurmemberikanpiagam penghargaankepadajuara perrama, -iuarakedua dan juara ketiga perlombaan aesa aan pe.iombaan kelurahantingkat propinsi. (2) Selain piagam penghargaansebagaimana dimaksud pada ayat ( l), juara pertamaperrombaandesadan perlombaan kelurahantingkat propinsidiberi piagampenghargaan oleh Menteri Dalam Neseri. Pasal 18 piagampenghargaansebagaimana dimaksudpadapasarr 5, pasal !9ntuk 15,dan pasal l7 tercantumpadaLampiran II Keputusan ini. Pasat 19
t
Gubrnur, Bupati, warikota dan camat dapat memberikan penghargaan lain sesuaidengankemampuandaerah.
BAB VII MONTTORING,EVALUASI DAN PELAPORAN
I
Pasal20 ( I ) Pemerintah kab*paten ataukotamelaktrkan mo.itoringdanevaluasi pelaksanaan perrombaan desadan perrombaankeluiahantingkat kecamatanl 334
) P e m e r i n t a hp r o p i n s i m e l a k u k a n m o n i t o r i n g d a n e v a l u a s i pclaksanaanperlombaaridesa dan perlombaankehirahan tingkat kabupatendan kota. ) DeparternenDalam Negeri melakukanmonitoring dan evaluasi perlornbaandesa dan perlombaankelurahal tingkat .peiaksanaan proplnsl. Pasal 21 dan ) camat menvarnpaikanlaporan pelaksanaanperlombaandesa al'au Bupati kepada perlombaan kelurahan tingkat kecamatan Walikota. ; ) B u p a t i d a n w a l i k o t a m e n y a m p a i k a nl a p o r a n p e l a k s a i t a a n perlombaandesadan perlombaankelurahantingkat kabupatendan kota kepada Gubernur. i) Gubernur menyampaikanlaporan pelaksanaanperlombaandesadan perlombaankelurahan tingkat propinsi kepada Menteri Daiam pada tanggal25 Juli' Negeri, selambat-lambatnya Pasal22 entuk laporan sebagaimanadimaksud pada pasal 2l tercantum pada ampiranIII keputusanini. Pasal 23 lasil monitoring, evaluasidan pelaporanpelaksanaahperlombaandesa an perlombaankelurahandijadikan bahanacuanpengembangansistem erlombaandesadan perlombaankelurahan. BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 24 liaya pelaksanaanperlombaan desa dan perlombaan kelurahan tingkat ,""u*utun dan tingkat kabupaten atau kota dibebankan pada APBD iabupaten atau kota.
335 if
Pasal 25
( 1 ) Biaya pelaksanaanperlombaandesa clan perrombaankelurahan tingkat propinsidibebankanpadaApBD propinsi. (2) Biaya penyelenggaraanpertemuanjuara pertamaperrombaan desa dan perlombaankelurahantingkat propinsi di Jakarta dibebankan pada APBD propinsi dan ApBN.
BAB IX KBTENTUAN PENUTUP Pasal 26 DenganberlakunyaKeputusanini, maka Kepr.rtusan Menteri Dalam NegeriNomor5 Tahun1996tentangperlombaan Desadanperlombaan Iielurahandan InstruksiMenteriDalamNegeriNomor 5 Tahun1996 tentangPetunjukPelaksanaan Keputusan MenteriDaiamNegeriNomor 5 Tahun1996dinyarakan tidakberlaku. Pasal27 Keputusanini mulaiberlakupadatanggalditetapkan. Ditetapkandi Jakarta pada tanggal 12 Maret 2002 MENTERI DALAM NEGERI t ttd, HARI SABARNO
336 t*
LAMPIRAN i : KEPUTUSANMENTERI DALAM NEGERI NOMOR :6TAHUN2002 TANGGAL : 12MARET 2002
TiNcxet
INDIKATOR PENILAIAN PERKEMBANGAN DBSA DAN KELURAIIAN
Bobotpenilaiandititikberatkan padapersentase tingkatperkembangan desadan kelurahandari masing-masing indikatorpenilaian,yangterdiri dari : l. Pendidikanmasyarakat,dengansub indikatorsebagaiberikut : a. PendidikanFormal pendudukbutaaksaradan angka. 1) Persentase penduduktamatSD 2) Persentase 3) Persentase penduduktamatSLTP. penduduktamatSU[A. 4) Persentase penduduktamatDiploma. 5) Persentase penduduktamatPerguruanTinggi. 6) Persentase 7) Persentase pendudukremajayangputussekolah. 8) Rasioguru SD dengnjumlahmurid SD. 9) Persentase kondisi fisik bangunansekolahdan lingkungannya. b. PendidikanNon Formal !' l) Jumlahkelompokbelajar. 2) Jumlahbangunantempatbelajar. 3) Rasioguru pembimbingdenganpesertakelompokbelajar. 2. Kesehatanmasyarakat,dengansubindikatorsebagaiberikut : a. Persentase bayi mati. b. Persentase balita bergizibaik. c. CakupanimunisasiDPFI. d. CakupanimunisasiPolio-3. e. Jumlahkegiatanposyanduper bulan. f. Jumlahprasaranadan saranakesehatan. g. Persentase rumahtanggatercukupiair bersih. h. Persentase rumahtanggamernilikiWCljamban.
337
*
i. j k-
4.
PersentasePUS rnenjadiakseptorKB. Rasio tenagakesehatandenganjumlah penduduk. Persentasekeadaanfisik prasaranadan saranakesehatan. Ekonomi masyarakat,dengansub indikator sebagaiberikut : a. Persentasepengangguransesuaitingkat pendidikan. b. Persentasekeluarga prasejahteradan keruarga sejahtera- I. c. Persenta-se rumah tanggayang menggunakanpeneranganlistrik. d' Persentaserumah tanggayang memiriki kendaraanb"r*o,o.. e. Persentaserumah tangga yang memiliki TV. f. Persentaserumah tangga yang memiliki telepon. g. Jumlah prasaranadan saranafisik perekonomian(pasardesa, , toko, toko swalayan,warung, terminal, dll). h. Persentasependuduk yang menjadi anggota koperasi. Ketentraman dan ketertiban masyarakat, dengan sub indikator sebagaiberikut : a. b. c. d. e. f.
Frekuensi pencurian/perampokan/penodongan. Frekuensipenganiayaan Frekuensi pembunuhan. Kinerja Siskamling (perkembanganjumlah pos Siskamling). Rasio anggotaHansip/Linmasdenganjumlah penduduk. ' Kenakalan,fem
;".;;;*&;#if,T-"iu"
5.
,"0 indikator sebagai berikut :
a. b. c.
Persentaseswadayadari total pembiayaanpembangunan. Persentasekegiatanpembangunanyang diprakarsaimasyarakat. jumlah biaya swadayaposyandudari jumrih biaya Persentase kegiatan posyandu seluruhnya. d. Pelaksanaan MusyawarahpembangunanavlUSBANG (persentase anggotamasyarakatatau organisasisosial kemasyarakatanyang hadirdalam MUSBANG dari jumlah yang hadir seluruhnyaj. e. Persentaseperansertaperempuandalam kegiatanpembangunan 6. Kesadaranberbangsa,dengan sub indikator sebagaiberikut : a. Persentasepelunasanpajak bumi dan bangunan (pBB). b. Kejadian SARA (tawuran pelajar, tawuran antar desa,dll) c' Persentasependudukpemilih yang menggunakanhak pirihnya dalam pemilu.
338 s
l.
ir.
KeberadaanLembaga Kemasyarakatan,dengan sub indikator sebagaiberikut : a. Jumlah lembagakemasyarakatanyang ada. pendudukyang menjadianggotalembagakemasyab. Persentase rakatan. '.. Jumlah prasaranadan saranafisik lembagakemasyarakatan. d. ,Kondisi prasaranadan saranafisik lerybagakemasyarakatan. e. , Jumlah kegiatan lembagakemasyarakatandalam pembangunan desa/kelurahan.
3.
Pemerintahan Desa dan Kelurahan, dengan sub indikator sebagai berikut : a. Kelengkapan prasarana dan sarana pemerintahan desa dan kelurahan. b. Jumlah aparatpemerintahan desa dan kelurahan. c. Ketertiban administrasi pemerintahandesa dan kelurahan. d. Ada tidaknya rencana kegiatan pemerintahan desa dan kelurahan. e. Jumlah Anggaran Pendapatandan Belanja Desa.
MENTERI DALAM NEGERI ttd IIARI SABARNO
339
r!
LAh,{PIRAN II : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR :6TAHUN2002 TANGGAL : 12 MARET 2002
,
BBNTUK PIAGAM PENGHAR.GAAN
l.
Piagamberbentuk persegipanjangdenganukuransebagaiberikut: a. Panjang48 Cm, lebar35 Cm untukPiagamperlombaanDesa dan KelurahantingkatPropinsi: b. Panjang42 Cm,lebar32 CrnunrukpiagamperlombaanDesa , dan Kelurahantingkat Kabupatendan Kota. 2" Piagam memakailambangBurung Garudapancasilaberwarna kuningemas. 3. Latar belakangpiagammenggunakanlambang/logodaerah. 4 . Bentukpiagampenghargaan bagijuaratingkatkecamatan ditentukan oleh camat. MENTERI DALAM NEGERI ttd IIARI SABARNO
340 t
t
LAMPIRAN III : KEPUTUSANMENTER'IDALAM NEGERI NOMOR :6TAHUN2002 TANGGAL: t2MARET2002
i!
LAPORAN PELAKSANAAN PERLOMtsAAN DESA DAN PERLOMBAAN KELURAHAN DIKECAMATAN/KABUPATENIKOTA/PROPINSI*: TAHUN .
PENDAHULUAN A. Umum B.' Dasar C. Sistematika tI. SASARAN DAN SISTEM PENILAIAN A. SasaranPenilaian B. SistemPenilaian C. TertibPenilaian TII. PELAKSANAAN PERLOMBAAN dan penilaianperlombaandesadan perlombaan A. Pelaksanaan kelurahandi tingkat kecamatan,tingkat kabupaten,kota dan tingkatpropinsi. B. Hasilyangdicapai,meliPuti: Desajuara pertama,juara keduadanjuara ketigaperlombaan juarakefua danjuaraketiga desasertakelurahanjuarapertama, dan tingkatkabupaten kelurahantingkatkecamatan, perlombaan Desa/ : Nama dalam yang diuraikan propinsi, tingkat serta kota yangmenonjol-Nilai atauSkor Kelurahan,Hasil pembangunan PerlombaanDesadan PerlombaanKelurahan. IV. JENISPENGHARGAAN YANG DIBERIKAN V. PEMBIAYAAN A. PemerintahDaerah B. lain-lain VI. PERMASALAHAN DAN PEMECAHANNYA yangtinrbul A. Permasalahan B. UpayaPemecahan 341
s
VII. KESIN4PULANEAN SARAN-SARAN A. Kesinrpulan E. Saran VIII. PENUTUP IX. LAMPIRAN-LAMPIRAN ' A' suratKeputusan_camat/tsupatiAilarikota/Gubemurrenrang PenetapanDesadan KelurahanJuaraperlombaan . -Desadan PerlombaanKelurahandi Daerah*uring-_urfi. B' Prof' Desa dan KerurahanJuarapertama,juara ked*a dan juara ketiga perrombaanDesadan perrom6aan Kerurahan, Hidup KepalaDesadan KepalaKelurahan. Iiyull, u. Laln-tarnyangdianggap perlu.
*) Coret yang tidak perlu
MENTERI DALAM NEGERI ttd HARI SABARNO
342
qr
