KATALOG : Baan Pusat Statistik Kota Makassar

Baan Pusat Statistik :Kota Makassar KATALOG 1202059.7371

Laporan Kinerja BPS Kota Makassar Tahun 2016

i

Baan Pusat Statistik Kota Makassar

KATA PENGANTAR Laporan Kinerja

Badan Pusat Statistik Kota Makassar ini dibuat sesuai

Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dipandang perlu adanya pelaporan Kinerja Badan Pusat Statistik Kota Makassar untuk mengetahui kemampuan

unit-unit

kerja

dalam

pencapaian

visi,

misi

dan

tujuan

penyelenggaraan kegiatan dan pekerjaan BPS Kota Makassar. Laporan Kinerja

BPS Kota Makassar ini dimaksudkan untuk memberi

gambaran mengenai penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan tugas yang diberikan pemerintah kepada Badan Pusat Statistik Kota Makassar dalam menyelenggarakan perstatistikan, melaksanakan koordinasi dan kerjasama serta mengembangkan dan membina perstatistikan dengan instansi lain baik pemerintah maupun swasta, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan Kinerja ini juga sebagai masukan bagi pemerintah dalam mengevaluasi kegiatan BPS Kota Makassar tahun anggaran 2016 dan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi BPS. Kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan sampai penerbitan laporan ini, pimpinan BPS Kota Makassar mengucapkan terima kasih. Kritik dan saran untuk perbaikan laporan ini dimasa datang, sangat kami hargai. Makassar, Maret 2017 Kepala BPS Kota Makassar,

Drs. Abd. Hafid, MM NIP. 19690325 199401 1 001


i

Badan Pusat Statistik Kota Makassar

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ..................................................................................................................... i DAFTAR ISI ................................................................................................................................. ii RINGKASAN EKSEKUTIF ...........................................................................................................iii BAB I

PENDAHULUAN .......................................................................................................... 1 1.1. Latar Belakang ................................................................................................ 1 1.2. Maksud dan Tujuan ........................................................................................ 2 1.3. Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi BPS Kota Makassar .................... 2 1.4. Sumber Daya Manusia (SDM) ......................................................................... 4 1.5. Potensi dan Permasalahan ............................................................................ 5 1.6. Sistematika Penyajian Laporan .................................................................... 7

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA ........................................................................................... 9 2.1. Rencana Strategis (Renstra) BPS Kota Makassar 2015-2019 ................... 9 2.2. Perjanjian Kinerja (PK) BPS Kota Makassar 2016.................................... 13

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja.............................................................................................. 15 3.1. Capaian Kinerja BPS Kota Makassar Tahun 2016 .................................... 15 3.2. Perkembangan Capaian Kinerja BPS Kota Makassar Tahun 2016 ......... 23 3.3. Capaian Kinerja BPS Kota Makassar Tahun 2016 Terhadap Target Renstra 2015-2016. ...................................................................................... 23 3.4. Prestasi Tahun 2016 ..................................................................................... 26 3.5. Kegiatan Prioritas BPS Kota Makassar Tahun 2016 ................................. 26 3.6. Upaya Efisiensi BPS Kota Makassar 2016 .................................................. 27 3.7. Realisasi Anggaran Tahun 2016 .................................................................. 27

BAB 4

Penutup .................................................................................................................... 31 4.1. Tinjauan Umum ............................................................................................ 31 4.2. Tindak Lanjut ................................................................................................ 31

ii

Laporan Akuntabilitas Kinerja BPS Tahun 2007


RINGKASAN EKSEKUTIF Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik memberikan amanat kepada Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang statistik melalui kegiatan sensus, survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengumumkan hasilnya secara berkala atau sewaktu-waktu dan terbuka kepada masyarakat

baik

instansi

pemerintah,

lembaga

swasta,

lembaga

swadaya

masyarakat ataupun perorangan. Untuk mendukung kegiatan BPS di daerah, BPS mempunyai perwakilan daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, termasuk dalam hal ini adalah BPS Kota Makassar. BPS Kota Makassar sebagai bagian integral dari BPS melaksanakan tugas di bidang kegiatan statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Visi BPS Kota Makassar, yaitu “Pelopor Data Statistik Terpercaya Untuk Semua” akan diupayakan dan dicapai dengan menerapkan misi BPS Kota Makassar. Misi BPS Kota Makassar adalah (a) memperkuat landasan konstitusional dan operasional lembaga statistik untuk penyelenggaraan statistik yang efektif dan efisien; (b) menciptakan insan statistik yang kompeten dan profesional, didukung pemanfaatan teknologi informasi mutakhir untuk kemajuan perstatistikan Indonesia; (c) meningkatkan penerapan standar klasifikasi, konsep dan definisi, pengukuran, dan kode etik statistik yang bersifat universal dalam setiap penyelenggaraan statistik; (d) meningkatkan kualitas pelayanan informasi statistik bagi semua pihak; (e) meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah dan swasta, dalam kerangka Sistem Statistik Nasional (SSN) yang efektif dan efisien. Pembangunan perstatistikan bertujuan: a. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas, lengkap, akurat, dan mutakhir pada skala daerah dan nasional bagi para pengguna data dan stakeholder.


iii


b. Meningkatkan pelayanan prima dalam rangka mewujudkan SSN yang andal, efektif dan efisien. c. Penguatan Teknologi informasi dan komunikasi serta sarana kerja yang tepat guna

dan

meningkatkan

kesadaran

masyarakat

tentang

statistik

serta

terselenggaranya good governance. d. Peningkatan Kapasitas SDM dan Penataan kelembagaan demi terciptanya insan BPS yang professional, integritas, dan amanah, serta tercapainya penilaian laporan keuangan yang wajar tanpa pengecualian. Sasaran strategis pembangunan perstatistikan yang ingin dicapai: a. Tersedianya data dan informasi statistik ekonomi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu; b. Tersedianya data dan informasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat yang lengkap, akurat, dan tepat waktu; c. Meningkatkan hubungan dengan pengguna data; d. Peningkatan efektivitas dan efisiensi diseminasi data dan informasi statistik; e. Meningkatkan Kualitas Pengolahan Data dan Informasi Statistik; f.

Memperbaiki Sumber Daya Manusia;

g. Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS. Guna mencapai sasaran dari pembangunan perstatistikan yang telah ditetapkan, maka pada tahun 2016 BPS Kota Makassar menetapkan 3 (tiga) program utama dengan capaian masing-masing program adalah sebagai berikut : (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPS, realisasinya mencapai 95,01 persen; (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS, Realisasinya mencapai 100 persen. (3) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik, realisasinya sebesar 95,44 persen. Pelaksanaan

program-program

tersebut

dibiayai

melalui

APBN

yang

dituangkan ke dalam DIPA dengan nilai sebesar sebesar Rp 11.843.095.000,-. Realisasinya mencapai Rp 11.285.625.508,- atau sebesar 95,29 persen. Dalam

iv



melaksanakan program-program BPS Kota Makassar tersebut terdapat beberapa kendala yang mengakibatkan keterlambatan atau tidak selesainya pelaksanaan kegiatan teknis dan anggaran. Secara umum kendala ini disebabkan oleh : A. Teknis 1) Responden, terutama rumah tangga sudah mulai jenuh dengan pendataan BPS, terutama untuk survei-survei yang terintegrasi dan bersifat panel. 2) Banyaknya perusahaan yang sudah tutup atau pindah alamat, bahkan tidak ditemukan. 3) Untuk penyusunan PDRB, banyak data penyusunnya yang tidak tersedia untuk Kota Makassar. 4) Beban kerja yang semakin menumpuk tanpa didukung oleh jumlah SDM yang memadai, membuat tugas pencacah semakin berat. Sehingga proses penyelesaian kegiatan menjadi lebih lama. 5) Tingkat migrasi dan mobilitas rumah tangga yang cukup tinggi, sehingga berdampak pada tingginya tingkat non respon. 6) Hasil pendataan survei bidang kesejahteraan rakyat yang hasilnya tidak konsisten dan tidak akurat yang kemungkinan besar disebabkan oleh human error. 7) Semakin tingginya permintaan data bidang kesejahteraan rakyat, yang kadang tidak dapat dipenuhi oleh BPS. 8) Masih belum adanya ruang perpustakaan yang memadai di BPS Kota Makassar. Dimana selama ini, ruang perpustakaan yang digunakan adalah ruang lobbi kantor. Sehingga proses sistem pelayanan terpadu belum dapat diaplikasikan secara keseluruhan. 9) Belum adanya SDM yang memadai untuk mengelola sistem pelayanan statistik terpadu di BPS Kota Makassar. Hal ini karena masih terbatasnya jumlah SDM yang ada di Kota Makassar, sehingga pegawai yang bertugas di perpustakaan tidak memiliki kompetensi yang handal sesuai dengan yang diharapkan. 10) Pelaksanaan survei dan kegiatan BPS yang masih tersentralisasi di pusat, kadang menyulitkan daerah dalam memenuhi cakupan data yang diinginkan


v


oleh pengguna data. Sehingga, untuk pengguna yang membutuhkan cakupan data untuk wilayah terkecil kadang tidak dapat dipenuhi. 11) Berbagai keadaan lapangan yang unik, dan bersifat lokal kadang menjadi contoh kasus yang tidak di cover oleh BPS Pusat. Hal ini dapat mengurangi tingkat akurasi data karena penafsiran petugas yang berbeda dari konsep dan definisi yang ditentukan oleh BPS Pusat. 12) Banyaknya survey-survei Add hoc yang kadang waktunya bersamaan dengan survey rutin, sehingga beban kerja petugas yang semakin menumpuk. 13) Proses update data yang ditampilkan di website belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga masih ada data yang disajikan di website kadang tidak up to date. 14) Walaupun proses ban berjalan telah diterapkan di BPS Kota Makassar, tetapi masih tetap ada saja pencacahan lapangan yang terlambat dilaksanakan. Proses

ini

pastinya

berpengaruh

secara

signifikan

terhadap

proses

pengolahan. B. Anggaran 1) Kebutuhan anggaran untuk berbagai kegiatan BPS Kabupaten/Kota tidak sepenuhnya memadai. Bahkan untuk kegiatan-kegiatan tertentu, kadang tidak ada di dalam anggaran. 2) Pemanfaatan anggaran yang harus semakin efektif dan efisien, dengan mengelola anggaran yang tertib, bersih, dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme ( KKN ). 3) Berbagai

Peraturan,

Undang-Undang,

dan

Surat

Keputusan

tentang

pengelolaan anggaran yang selalu berkembang secara dinamis menuntut pejabat pengelola anggaran untuk selalu memperbarui pengetahuan mereka, sehingga

anggaran

dapat

dikelola

secara

akuntabel

dan

dapat

dipertanggungjawabkan. 4) Pelaksanaan

APBN

tahun

anggaran

2016

yang

menginstruksikan

85

Kementerian/Lembaga melakukan penghematan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2016 termasuk di dalamnya anggaran BPS.

vi



Berbagai upaya dilakukan BPS Kota Makassar untuk mengatasi kendala tersebut dengan menyesuaikan keadaan dan situasi daerah setempat. Hasil evaluasi atas pelaksanaan fungsi dan tugas BPS sesuai dengan visinya, menyimpulkan bahwa pencapaian kinerja dan akuntabilitas BPS Kota Makassar menunjukkan tingkat keberhasilan masih perlu ditingkatkan. Simpulan ini tercermin dari angka rata–rata pencapaian kinerja sasaran sebesar 107,63 persen. Tingkat pencapaian kinerja tersebut memberi arti bahwa pelaksanaan kegiatan yang dilakukan BPS Kota Makassar sesuai program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategi masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi Misi BPS Kota Makassar.


vii


viii



BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian

yang mengemban tugas dari pemerintah untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir dalam rangka mewujudkan terciptanya Sistem Statistik Nasional yang handal, efektif dan efisien guna mendukung pembangunan nasional. Dalam menyajikan statistik dasar, BPS menyelenggarakan sensus, survei, kompilasi produk administrasi dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang dilakukan secara berkala, terus-menerus atau sewaktu-waktu yang periode pelaksanaannya ditetapkan oleh Kepala BPS dengan memperhatikan kebutuhan data baik dari pemerintah maupun masyarakat. Untuk mendukung kegiatan BPS di daerah, BPS mempunyai perwakilan daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, termasuk dalam hal ini adalah BPS Kota Makassar. Dalam

rangka

pertanggungjawaban

dan

peningkatan

kinerja

instansi

pemerintah, perlu adanya rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP meliputi Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja. Sistem ini merupakan suatu instrumen untuk menciptakan transparansi instansi pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional, serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Laporan Kinerja tahunan wajib disusun oleh unit kerja mandiri setiap Kementerian/Lembaga. Hal tersebut merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 pasal 18 yang menyebutkan bahwa setiap entitas Akuntabilitas Kinerja wajib menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Penyusunan Laporan Kinerja Badan Pusat Statistik Kota Makassar Tahun 2016 adalah perwujudan kewajiban Badan Pusat Statistik Kota Makassar untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah Laporan Kinerja BPS Kota Makassar Tahun 2016

1


ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2016, serta akan digunakan sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Badan Pusat Statistik Kota Makassar di tahun yang akan datang. Laporan Kinerja Badan Pusat Statistik Kota Makassar Tahun 2016 memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja BPS Kota Makassar selama Tahun 2016. Hasilnya diharapkan dapat membantu dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program tahun berikutnya. Dengan demikian program tahun mendatang dapat disusun lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggunjawabkan. 1.2.

Maksud dan Tujuan Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap Instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan tugas pokok, dan dipandang perlu untuk menyampaikan laporkan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai. Maksud penyusunan Laporan Kinerja tahun 2016 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala BPS Kota Makassar pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan

anggaran

dalam

rangka

mencapai

sasaran/target

yang

telah

ditetapkan. Sedangkan tujuan penyusunan LAKIN BPS Kota Makassar Tahun 2016 adalah : a. Mempertanggungjawabkan kinerja BPS Kota Makassar kepada Kepala BPS Pusat, dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (good governance) yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas; b. Memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan Kinerja internal BPS Kota Makassar. 1.3.

Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi BPS Kota Makassar Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik merupakan landasan

konstitusional BPS yang menyatakan tentang kedudukan dan kewenangannya. Di dalam undang-undang ini disebutkan bahwa BPS berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan berwenang menyelenggarakan statistik dasar. 2



Tugas, fungsi, dan susunan organisasi Badan Pusat Statistik mengacu berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik dijabarkan sebagai berikut. 1.3.1. Tugas BPS Kota Makassar mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan Statistik dasar di Kota Makassar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. 1.3.2. Fungsi Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPS Kota Makassar menyeleng-garakan fungsi : a. Penyelenggaraan statistik dasar di Kabupaten/Kota; b. Koordinasi

kegiatan

Fungsional

dalam

melaksanakan

tugas

BPS

Kabupaten/Kota; c. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga BPS Kabupaten/Kota. 1.3.3. Susunan Organisasi Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, sesuai Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007, susunan organisasi Badan Pusat Statistik di BPS Kabupaten/Kota terdiri dari : 1. Kepala Kepala BPS Kota Makassar mempunyai tugas memimpin BPS Kota Makassar dengan tugas dan fungsi BPS Kota Makassar serta membina aparatur BPS Kota Makassar agar berdaya guna dan berhasil guna. 2. Sub Bagian Tata Usaha Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, urusan kepegawaian dan hukum, keuangan, perlengkapan, serta urusan dalam. 3. Seksi Statistik Sosial Seksi Statistik Sosial mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, dan pelaporan statistik sosial. 4. Seksi Statistik Produksi Seksi Statistik Produksi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, dan pelaporan statistik produksi. Laporan Kinerja BPS Kota Makassar Tahun 2016

3


5. Seksi Statistik Distribusi Seksi Statistik Distribusi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, dan pelaporan statistik distribusi. 6. Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik mempunyai tugas melakukan pengumpulan, kompilasi data, pengolahan, analisis, evaluasi, dan pelaporan neraca wilayah dan analisis statistik lintas sektor. 7. Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminsasi Statistik Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik mempunyai tugas melakukan pengintegrasian pengolahan data, pengelolaan jaringan dan rujukan statistik, serta diseminasi dan layanan statistik. 8. Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara rinci, struktur organisasi BPS Kota Makassar terdapat pada Lampiran 1a. Wilayah Administrasi Kerja

BPS Kota Makassar yang menjadi tanggung-

jawab pengawasan dan pembinaan dalam penyelenggaraan kegiatan statistik adalah : 1. Kecamatan 2. Kecamatan 3. Kecamatan 4. Kecamatan 5. Kecamatan 6. Kecamatan 7. Kecamatan 8. Kecamatan 9. Kecamatan 10. Kecamatan 11. Kecamatan 12. Kecamatan 13. Kecamatan 14. Kecamatan

Mariso Mamajang Tamalate Rappocini Makassar Ujung Pandang Wajo Bontoala Ujung Tanah Tallo Panakkukang Manggala Biringkanaya Tamalanrea

(010) (020) (030) (031) (040) (050) (060) (070) (080) (090) (100) (101) (110) (111)

Secara rinci Peta Wilayah Administrasi Kerja BPS Kota Makassar terdapat pada Lampiran 1b. 1.4.

Sumber Daya Manusia (SDM) Sumber Daya Manusia sebagai apartur Negara merupakan salah satu faktor

yang sangat penting dalam suatu lembaga pemerintahan disamping faktor lain 4 Laporan Kinerja BPS Kota Makassar Tahun 2016


seperti uang, alat-alat yang berbasi teknologi misalnya Komputer dan internet. Oleh karena itu sumber daya aparatur harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi pemerintahan untuk mewujudkan profesional pegawai dalam melakukan pekerjaan. BPS Kota Makassar mempunyai jumlah pegawai tetap sebanyak 33 orang. Dari 33 orang pegawai tersebut, terdiri Kepala Kantor, Sub Bagian Tata Usaha 5 orang, Seksi Statistik Sosial 2 orang, Seksi Statistik Produksi 2 orang, Seksi Statsitik Distribusi 3 orang, Seksi Statistik Neraca Wilayah dan Analisis 2 orang, Seksi IPDS 3 orang, Koordinator Sensus Kecamatan (KSK) sebanyak 13 orang serta tugas belajar 1 orang.

S2, 5, 15% SMA, 15, 46%

S1/D IV, 12, 36%

D III, 1, 3% Gambar 1. Jumlah Pegawai BPS Kota Makassar Menurut Pendidikan

Jenjang pendidikan merupakan salah satu indikator untuk menilai kualitas SDM. Jenjang pendidikan pegawai BPS Kota Makassar didominasi oleh tingkat pendidikan SMA 46% dan S1 36%. Jumlah pegawai menurut jenjang pendidikan dapat dilihat pada gambar 1. 1.5.

Potensi dan Permasalahan BPS Kota Makassar secara kelembagaan merupakan bagian dari BPS RI yang

merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dimana secara umum memiliki visi, misi, maupun tugas yang identik. BPS mempunyai tugas, fungsi dan wewenang yang diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2007. Peraturan tersebut menjelaskan mengenai organisasi dan tata kerja BPS sebagai badan penyelenggara kegiatan statistik, terutama data statistik dasar, untuk pemerintah dan masyarakat umum, baik secara nasional maupun regional. Laporan Kinerja BPS Kota Makassar Tahun 2016

5


1.5.1 Potensi Data dan informasi statistik berkualitas sangat dibutuhkan pemerintah daerah untuk pengambilan keputusan yang efektif dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan. Demikian juga sektor swasta memerlukan data BPS Kota Makassar untuk mendapatkan gambaran yang akurat guna melakukan perencanaan. Uraian berikut menjabarkan potensi BPS Kota Makassar untuk menyediakan data dan informasi statistik berkualitas pada tahun 2016. Undang-Undang No. 16 tahun 1997 tentang Statistik merupakan payung hukum bagi BPS untuk menyelenggarakan kegiatan statistik yang diatur lebih lanjut dalam PP No. 51 tahun 1999 tentang Penyelenggaran Statistik. Sesuai dengan undang-undang tersebut, BPS Kota Makassar menjadi lembaga yang bertanggung jawab dalam penyediaan data dan informasi statistik dasar di lingkup regional Kota Makassar. BPS Kota Makassar juga menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan statistik sektoral oleh Pemerintah Kota. Kepercayaan masyarakat terhadap data BPS Kota Makassar masih sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya publikasi penelitian, kajian, dan penyusunan kebijakan yang dilakukan oleh pengguna data (baik pemerintah daerah maupun swasta) yang menggunakan data BPS Kota Makassar sebagai acuan. BPS Kota Makassar diharapkan mampu memanfaatkan potensi ini untuk dapat menjalin hubungan yang saling menguntungkan dengan pengguna data. Potensi BPS Kota Makassar dalam bidang teknologi informasi dapat

dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas

kegiatan statistik, baik dari sisi pengumpulan, pengolahan maupun diseminasi. Dengan memanfaatkan semua potensi yang ada, BPS Kota Makassar dapat meningkatkan kemampuan dan kapasitas statistik yang diperlukan secara konsisten dan berkesinambungan demi terwujudnya Sistem Statistik Nasional (SSN). 1.5.2 Permasalahan BPS Kota Makassar telah mengidentifikasi sejumlah permasalahan baik itu permasalahan internal maupun eksternal sehingga citra BPS Kota Makassar sebagai pelopor data terpercaya untuk semua dapat terus meningkat. Kesadaran responden yang masih kurang dalam memberikan informasi menyebabkan kualitas data

yang akurat

yang dihasilkan belum optimal. Selain itu, di Kota

Makassar ada beberapa responden yang susah ditemui karena kesibukannya dan mutasi/perpindahan penduduk sering terjadi secara tiba-tiba sehingga mepengaruhi respon rate. 6



Faktor SDM sangat berpengaruh terhadap kualitas data BPS Kota Makassar. Kelemahan pada aspek SDM BPS terutama disebabkan karena belum optimalnya perencanaan kebutuhan SDM yang didasarkan pada pemetaan kompetensi, serta sistem perencanaan karir, analisis jabatan, sistem mutasi, dan standar kompetensi yang belum sepenuhnya dapat

diterapkan

dalam rangka

menunjang kegiatan dan pelaksanaan manajemen SDM. 1.6.

Sistematika Penyajian Laporan Mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan kinerja BPS Kota Makassar tahun 2016 disajikan dengan sistematika sebagai berikut: Bab 1 Pendahuluan 1.1. Latar Belakang 1.2. Maksud dan Tujuan 1.3. Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi BPS/Unit Kerja/Satker daerah 1.4. Sumber Daya Manusia BPS/Unit Kerja/Satker Daerah 1.5. Potensi dan Permasalahan 1.6. Sistematika Penyajian Laporan Bab 2 Perencanaan Kinerja 2.1. Rencana Strategis (Renstra) BPS 2015-2019 2.2. Perjanjian Kinerja (PK) BPS 2016 Bab 3 Akuntabilitas Kinerja 3.1. Capaian Kinerja BPS Kota Makassar Tahun 2016 3.2. Perkembangan Capaian Kinerja BPS Kota Makassar tahun 2016 3.3. Capaian Kinerja BPS Kota Makassar Tahun 2016 terhadap Target Renstra 2015-2019 3.4. Prestasi 3.5. Kegiatan Prioritas BPS/Unit Kerja/Satker Daerah 2016 3.6. Upaya Efisiensi di BPS/Unit Kerja/Satker Daerah 3.7. Realisasi Anggaran Tahun 2016 Bab 4 Penutup 4.1. Tinjauan Umum 4.2. Tindak Lanjut Lampiran


7


8



BAB 2 PERENCANAAN KINERJA 2.1.

Rencana Strategis (Renstra) BPS Kota Makassar 2015-2019 Tuntutan terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang baik (good

governance) dan pemerintah yang bersih (clean government), merupakan hal mutlak bagi kepercayaan masyarakat yang harus diterapkan dalam kegiatan pemerintahan. Keterbukaan atau setidaknya transparasi instansi pemerintah di bidang

informasi

(termasuk

informasi

statistik)

mengharuskan

pemerintah

menyajikan informasi yang obyektif, akurat, tepat waktu, terpercaya, dan lengkap. Untuk itu, BPS Kota Makassar perlu menyusun suatu perencanaan strategis (Renstra) pembangunan di bidang statistik yang komprehensif dan mampu mengemban tugas pokok dan fungsinya yang secara tidak langsung dapat mempercepat terwujudnya good governance dan clean government tersebut. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Makassar menetapkan rencana strategis Tahun 2015-2019 yang mengacu pada Renstra BPS Pusat 2015-2019. Rencana strategis Pembangunan Statistik BPS Kota Makassar adalah dokumen perencanaan

pembangunan

di

bidang

statistik

yang

menjadi

acuan

penyelenggaraan statistik Kota Makassar selama kurun waktu 2015-2019. 1) Visi Satuan Kerja : Visi Badan Pusat Statistik adalah “Pelopor data statistik terpercaya untuk semua (The Agent of trustworthy statistical data for all)”. 2) Misi Satuan Kerja : Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Badan Pusat Statistik yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu : 1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional; 2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidangstatistik; 3. Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas, dan amanah untuk kemajuan perstatistikan; 3) Tujuan Satuan Kerja Undang-undang

Nomor

16

Tahun

1997

tentang

Statistik

mengamanatkan BPS untuk menyediakan data dan informasi statistik pada skala nasional maupun regional, serta melakukan koordinasi, integrasi, Laporan Kinerja BPS Kota Makassar Tahun 2016

9


sinkronisasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan statistik. Tujuan utama pembangunan statistik BPS Kota Makassar lima tahun kedepan mengacu pada tujuan pembangunan BPS RI yakni meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas serta pelayanan prima dalam rangka mewujudkan SSN yang handal, efektif dan efisien. Untuk itu, BPS Kota Makassar perlu meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi kegiatan statistik. Adapun tujuan Badan Pusat Statistik Kota Makassar yaitu, tujuan pertama

pembangunan

statistik

menuntut

BPS untuk meningkatkan

kualitas data statistik. Tujuan pertama ini akan didukung dan diupayakan dengan menerapkan program Statcap CERDAS (Statistical Capacity BuildingChange and Reform for Development of Statistics in Indonesia) kerangka penjaminan kualitas. Tujuan kedua berupa peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik. Keberhasilan upaya peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik tidak terlepas dari dukungan dan peranan TIK, yang diwujudkan melalui pembangunan arsitektur dan kerangka TIK dan manajemen informasi. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya penggunaan TIK statistik. Tujuan kedua ini akan diperkuat oleh komponen kedua Statcap CERDAS yaitu Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Sistem Informasi Manajemen Statistik. Tujuan ketiga Peningkatan Birokrasi yang akuntabel, di dalam tujuan tersebut terkait dengan misi membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan. Untuk itu, peningkatan kapasitas dan kemampuan tenaga statistik di pusat maupun daerah harus terus dilakukan. Tujuan keempat ini diperkuat dengan komponen ketiga Statcap CERDAS yaitu pengembangan sumber daya manusia. 4) Sasaran Satuan Kerja Sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BPS yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) dari satu atau beberapa program BPS. Program BPS terdiri dari program teknis yang merupakan program-program yang menghasilkan pelayanan kepada masyarakat (pelayanan eksternal) dan program generik merupakan program-program yang bersifat pelayanan internal untuk 10



mendukung dan atau administrasi BPS (pelayanan internal). Adapun tujuan dan sasaran strategis teknis BPS dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 1. Tujuan dan Sasaran Strategis BPS Kota Makassar 2015-2019 TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

SS1.

Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS

SS2.

Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement)

T2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik

SS3.

Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement)

T3. Peningkatan birokrasi yang akuntabel

SS4.

Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS

SS5.

Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS

T1. Peningkatan kualitas data statistik

Masing-masing tujuan dan sasaran strategis pada tabel di atas memiliki indikator yang terukur agar dapat diketahui sejauh mana tingkat pencapaiannya. Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BPS Kota Makassar dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2. Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis BPS Kota Makassar

5) Program yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Penyusunan program dan kegiatan dalam Renstra BPS Kota Makassar 2015-2019 mengacu pada strategi-strategi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai keseluruhan

sasaran


strategis,

BPS

Kota

Makassar akan 11


melaksanakan satu program teknis, yaitu Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) dan dua program generik, yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL) serta Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA). a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Dasar kebijaksanaan dalam rencana anggaran program ini diarahkan untuk kegiatan-kegiatan operasional penyelenggaraan lembaga yang selama ini ditampung dalam anggaran rutin yaitu anggaran belanja pegawai dan belanja non pegawai, seperti penyediaan gaji pegawai, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor dan sebagainya. b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana fisik yang telah ada di BPS Kota Makassar, antara lain kenyamanan dan kelengkapan fasilitas ruang kerja. Program ini dilakukan secara bertahap setiap tahun, yang pada gilirannya diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional pengumpulan data di lapangan dan pengolahannya. Dengan demikian tanggung jawab BPS Kota Makassar dalam hal penyelenggaraan kegiatan statistik dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Tersedianya fasilitas penunjang yang lebih memadai akan memberi suasana kerja yang nyaman sehingga akan sangat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

dan

mendorong terciptanya kondisi yang dapat

memacu prestasi kerja para pelaksana dalam melaksanakan tugasnya. Berdasarkan kondisi tersebut maka peningkatan sarana dan prasarana fisik yang sudah ada diharapkan mampu memberi kenyamanan, kemudahan dan keamanan pada pegawai serta dapat lebih memperlancar dan mempercepat proses kegiatan statistik. c. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik Kegiatan BPS Kota Makassar yang selama ini dibiayai dari anggaran rutin selanjutnya akan ditampung pada program yang disebut program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik. Program ini dimaksudkan untuk menyempurnakan dan mengembangkan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data, serta pengkajian dan analisis statistik secara terus menerus guna menjamin kesinambungan penyediaan data statistik dasar 12



yang lengkap, akurat dan tepat waktu untuk mendukung perencanaan, pemantauan dan evaluasi semua bidang pembangunan serta untuk penentuan kebijakan baik nasional maupun regional. 2.2.

Perjanjian Kinerja (PK) BPS Kota Makassar 2016 Dalam

rangka

mewujudkan

manajemen

pemerintahan

yang

efektif,

transparan, akuntabel, dan berorientasi kepada hasil, bersama ini kami sampaikan Penetapan Kinerja BPS Kota Makassar yang merupakan ikhtisar rencana kinerja yang dicapai pada tahun 2016 sebagaimana daftar terlampir. Penetapan Kinerja ini merupakan tolok ukur keberhasilan dan kegagalan organisasi serta menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2016. Tabel 2. Perjanjian Kinerja BPS Kota Makassar Tahun 2016 Tujuan/SasaranStrategis (1) 1. Peningkatan kualitas data statistik 1.1 Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS

1.2.Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement)

2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik 2.1.Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement)

Indikator Kinerja

Satuan

Target

(2) Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu Persentase pemasukan dokumen (response rate) survey dengan pendekatan rumah tangga Persentase pemasukan dokumen (response rate) survey dengan pendekatan usaha Persentase pemasukan dokumen (response rate) survey dengan pendekatan non rumahtangga non usaha Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS

(3)

(4)

Persen

76

Persen

76

Persen

75

Persen

100

Publikasi

47

Persen

95

Persen

85

Persen

94

Persen 85

Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS

Persen

85

Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi hasil pembangunan nasional

Persen

60

Pengunjung

11.000

Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistic melalui website BPS Laporan Kinerja BPS Kota Makassar Tahun 2016

13


Tujuan/SasaranStrategis

Indikator Kinerja

Satuan

Target

(1)

(2) Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Persentase Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat

(3)

(4)

3. Peningkatan birokrasi yang akuntabel a. Meningkatnya kualitas manajemen sumberdaya manusia BPS

3.2.Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS

Persen

80

Persen

77

Persen

60

Persen

10

Persen

52

Point

60

Perjanjian Kinerja BPS Kota Makassar Tahun 2016 dijadikan dasar dalam penetapan perjanjian kinerja di masing-masing unit kerja sebagaimana terlampir pada lampiran 3. Mengacu pada Renstra BPS Kota Makassar Tahun 2015-2019, pada tahun 2016 disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BPS Kota Makassar yang terdiri dari tiga program dan beberapa kegiatan. Program utama di BPS Kota Makassar adalah Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik. Untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut telah disusun perencanaan berbagai kegiatan yang ditetapkan sebagai RKT tahun 2016. Indikator Kinerja pada masing-masing kegiatan akan dijadikan dasar penghitungan pencapaian Sasaran Strategis.

14



BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas Kinerja BPS Kota Makassar merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi BPS dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik selama satu tahun. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPS Kota Makassar dilakukan sesuai dengan Renstra seperti tertulis pada Bab II. 3.1.

Capaian Kinerja BPS Kota Makassar Tahun 2016 Capaian kinerja BPS Kota Makassar tahun 2016 merupakan pencapaian dari

indikator-indikator tujuan dan sasaran strategis selama tahun 2016. Capaian kinerja dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi dengan target PK 2016 yang telah ditetapkan pada awal tahun. Capaian kinerja BPS Kota Makassar terbagi menjadi dua macam, yaitu capaian kinerja tujuan dan capaian kinerja sasaran strategis. Gambaran tentang pencapaian kinerja tujuan BPS Kota Makassar Tahun 2016, sebagai berikut: Tabel 3. Hasil Capaian Kinerja Tujuan BPS Kota Makassar Tahun 2016 No.

Tujuan

Indikator

Satuan

Target

Realisasi

Capaian Kinerja (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

Tujuan 1

Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik

Persen

76

92

120,49

2

Tujuan 2

Persentase Kepuasan Konsumen terhadap pelayanan data BPS

Persen

85

99

117,14

3

Tujuan 3

Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat

Point

60

60,69

101,15

Rata-rata Capaian Kinerja Tujuan

112,93

Tujuan I : Peningkatan kualitas data statistik Tujuan pertama yaitu “peningkatan kualitas data statistik” diukur dengan indikator “Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik”. Tujuan pertama dicapai dengan dua sasaran strategis, yaitu : (1) Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS dan (2) Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (Respondent Engagement). Capaian kinerja dari Laporan Kinerja BPS Kota Makassar Tahun 2016

15


indikator yang mengukur tujuan dan sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah. Tabel 5. Capaian Kinerja Tujuan : Peningkatan Kualitas Data Statistik Tujuan/Sasaran Strategia/Indikator

Satuan

Target

Realisasi

Capaian Kinerja (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Persen

76

92

120,49

T1. Peningkatan kualitas data statistik Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik

SS1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik

Persen

76

92

120,49

Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama

Persen

75

79

105,33

Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS

Persen

100

100

100

Publikasi

47

32

68,09

Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu

SS2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement) Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga

Persen

95

99

104,21

Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha

Persen

85

95

111,76

Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha

Persen

94

100

106,38

Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan 1

102,32

Berdasarkan tabel di atas, target tujuan pertama adalah 76 persen dan realisasinya diperoleh 92 persen konsumen merasa puas dengan kualitas data statistik yang dihasilkan BPS Kota Makassar. Capaian kinerja tujuan pertama adalah 120,49 persen, dengan demikian tujuan pertama sudah tercapai. Walaupun tujuan pertama telah tercapai, namun BPS Kota Makassar akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas data yang dihasilkan dari kegiatan statistik, di antaranya melalui peningkatan kualitas data dengan meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan, serta menjalin hubungan yang baik dengan responden sebagai sumber data. Untuk menjalin hubungan yang baik dengan sumber data, petugas survei melakukan pendekatan kekeluargaan dalam melakukan wawancara. Selain itu petugas juga dibekali dengan pengetahuan dan pelatihan sebelumnya, agar lebih mahir dalam menggali informasi dari responden. Hal ini tidak hanya dilakukan pada survei-survei besar yang memiliki anggaran khusus untuk pelatihan, namun juga 16 Laporan Kinerja BPS Kota Makassar Tahun 2016


dilakukan pada survei-survei rutin yang tidak memiliki anggaran pelatihan secara khusus. Untuk menyiasati hal ini, briefing/pelatihan dilakukan dalam bentuk rapat kantor dengan melibatkan para pegawai BPS Kota Makassar yang menjadi petugas survei tersebut. Selain itu, dalam melaksanakan tugasnya, seringkali petugas harus menghadapi medan yang sulit untuk mencapai keberadaan responden. Akan tetapi, demi untuk mendapatkan data yang berkualitas (akurat dan terpercaya), rintangan tersebut harus dihadapi oleh petugas. Berdasarkan tabel 6 di atas, ada 2 (dua) sasaran strategis untuk mencapai tujuan pertama, yaitu : (i) Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS dan (ii) Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement). Rata-rata capaian indikator sasaran strategis tujuan pertama sebesar 102,32 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan sasaran strategis tujuan pertama telah tercapai. Namun jika dilihat dari masing-masing indikator, ada indikator sasaran strategis yang menunjukkan capaiannya kurang dari 100 persen, yaitu (1) indikator “Jumlah Laporan/Publikasi yang terbit tepat waktu”, capaian kinerjanya 68,09 persen. Indikator pertama dari sasaran strategis pertama untuk tujuan pertama yaitu persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik, tahun 2016 ditargetkan 76 persen dan terealisasi sebesar 92 persen. Dengan demikian tingkat capaiannya adalah sebesar 120,49 persen. Realisasi indikator tersebut jauh lebih besar daripada target yang ditetapkan. Pada tahun 2016, BPS Kota Makassar melaksanakan Survei Kebutuhan Data untuk mengetahui jenis data yang dibutuhkan oleh pengguna data serta mengetahui tingkat kepuasan pengguna data terhadap data dan informasi statistik serta pelayanan BPS. Indikator kedua dari sasaran strategis pertama untuk tujuan pertama yaitu persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama. Tahun 2016 ditargetkan sebesar 75 persen dan terealisasi sebesar 79 persen. Dengan demikian capaian kinerjanya masih belum tercapai, yaitu sebesar 105,33 persen. Indikator ketiga dari sasaran strategis pertama untuk tujuan pertama yaitu persentase pemutakhiran data MFD dan MBS. Pada tahun 2016 ditargetkan sebesar 100 persen dan mampu terealisasi sebesar 100 persen. Dengan demikian capaian kinerjanya sudah tercapai yaitu sebesar 100 persen. Pemekaran

wilayah

administrasi

dapat

terjadi

setiap

saat,

terutama

desa/kelurahan dan kecamatan. Pemekaran atau perubahan wilayah desa tidak


17


jarang menyebabkan berubah/pecahnya suatu blok sensus. Sehubungan dengan itu perlu dilakukan updating Master File Desa (MFD), updating peta desa dan juga peta blok sensus yang ikut berubah. MFD yang lengkap dan mutakhir digunakan sebagai dasar perencanaan kegiatan statistik di bidang pertanian, ekonomi, sosial, dan kependudukan. Indikator keempat dari sasaran strategis pertama untuk tujuan pertama yaitu jumlah publikasi/laporan yang terbit tepat waktu. Pada tahun 2016 ditargetkan sebanyak 32 judul publikasi dan 15 laporan yang harus tercapai. Dari 32 judul publikasi terdapat 15 publikasi yang terbit tidak tepat waktu yaitu Kota Makassar Dalam Angka dan Kecamatan Dalam Angka dikarenakan beban kerja yang sangat padat dengan adanya Sensus Ekonomi. Hal tersebut mengakibatkan tidak tercapainya target pada sasaran ini hanya mencapai 68,09 persen. Pada tahun 2016 target sasaran strategis kedua pada tujuan pertama telah tercapai dengan capaian kinerja lebih dari 100 persen. Indikator pertama dari sasaran strategis kedua untuk tujuan pertama adalah persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga ditargetkan sebesar 95 persen, realiasasinya sebesar 99 persen. Dengan demikian capaian kinerjanya adalah 104,21 persen. Indikator kedua dari sasaran strategis kedua untuk tujuan pertama yaitu persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha. Pada tahun 2016 ditargetkan sebesar 85 persen dan terealisasi sebesar 95 persen. Dengan demikian capaian kinerjanya adalah 111,76 persen. Indikator ketiga dari sasaran strategis kedua untuk tujuan pertama yaitu persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha. Pada tahun 2016 ditargetkan sebesar 94 persen dan mampu terealisasi sebesar 100 persen, sehingga capaian kinerjanya dapat dicapai sebesar 106,38 persen. Pemasukan dokumen untuk survei dengan pendekatan non rumah tangga dan non usaha pada BPS Kota Makassar sebagian besar adalah dari dinas/instansi terkait. BPS perlu menjaga hubungan baik dengan Dinas dan Instansi terkait sehingga target dapat terpenuhi. Target pemasukan dokumen pada tahun 2016 telah tercapai dan melebihi 100 persen walaupun kurang tepat waktu. BPS Kota Makassar masih perlu meningkatkan pengawasan lapangan dan lebih proaktif dalam menjemput dokumen dari narasumber dan atau sumber data oleh petugas pendata yang diberikan tanggungjawab dalam melaksanakan pendataan. 18



Tujuan II : Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik Tujuan kedua yaitu “peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik” diukur dengan indikator “persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS”. Tujuan kedua dicapai dengan satu sasaran strategis, yaitu Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (User Engagement). Capaian kinerja dari indikator yang mengukur tujuan dan sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah. Tabel 6. Capaian Kinerja Tujuan : Peningkatan Pelayanan Prima Hasil Kegiatan Statistik Tujuan/Sasaran Strategia/Indikator

Satuan

Target

Realisasi

Capaian Kinerja (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Persen

85

99

117,14

T2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik Persentase Kepuasan Konsumen terhadap pelayanan data BPS

SS3. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement) Persentase Kepuasan Konsumen terhadap pelayanan data BPS

Persen

85

99

117,14

Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS

Pengunjung

11.000

29.225

265,68

Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional

Persen

60

8

13,88

Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS

Persen

80

84

105

Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS

Persen

77

83

107,79


121,90

Berdasarkan tabel di atas, tujuan kedua juga tercapai dengan tingkat capaian sebesar 117,14 persen. Rata-rata capaian indikator sasaran strategis tujuan kedua sebesar 121,90 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan sasaran strategis tujuan kedua juga tercapai. Hanya ada 1 (satu) indikator sasaran strategis tujuan kedua yang belum tercapai, yang merupakan indikator yang baru dimunculkan pada tahun 2016, yaitu indikator “Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional”, dengan capaian kinerja sebesar 13,88 pesen. Belum tercapainya target pada indikator ini di antaranya dikarenakan masih belum begitu banyak instansi/dinas atau para pemangku kepentingan lain yang menyadari akan Laporan Kinerja BPS Kota Makassar Tahun 2016

19


arti, kegunaan, dan relevansi data-data dan informasi statistik yang dihasilkan oleh BPS untuk kepentingan perumusan perencanaan dan evaluasi pembangunan. Hal ini memacu BPS Kota Makassar agar dapat semakin menyosialisasikan produk-produk yang dihasilkan BPS kepada dinas/instansi atau para pemangku kepentingan lain. Selain itu indikator ini baru dimunculkan pertama kali pada tahun 2016 sehingga dalam menetapkan target 2016 belum menggunakan dasar perhitungan yang memadai. Tujuan kedua diwujudkan melalui Pelayanan Statistik Terpadu (PST). Moto yang diterapkan dalam PST adalah “Melayani dengan Hati”. Upaya yang telah dilakukan BPS Kota Makassar untuk mencapai tujuan kedua adalah melalui peningkatan pelayanan Gambar 3. Moto PST

terhadap

pengguna

data

melalui

Pelayanan Statistik Terpadu (PST). PST merupakan

pelayanan yang bersifat one gate services dan one stop services. Di dalam PST terdapat unit pelayanan perpustakaan tercetak, perpustakaan digital, data mikro, konsultansi statistik, dan penjualan publikasi softcopy/hardcopy. Penjualan publikasi softcopy/hardcopy merupakan kontributor terhadap Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), di mana mekanismenya telah diatur dalam PP Nomor 7 tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pusat Statistik. Indikator pertama dari sasaran strategis untuk tujuan kedua adalah persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS. Pada tahun 2016 ditargetkan 85 persen dan telah terealiasasi sebesar 99 persen. Dengan demikian capaian kinerjanya adalah sebesar 117,14 persen. Indikator kedua dari sasaran strategis untuk tujuan kedua adalah jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS. Pada tahun 2016 ditargetkan 11.000 pengunjung dan realisasi pengunjung yang mengakses website BPS Kota Makassar adalah sebanyak 29.225 pengunjung. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 265,68 persen. Indikator ketiga dari sasaran strategis untuk tujuan kedua yaitu Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional. Indikator ini merupakan indikator yang baru pertama kali ditambahkan pada tahun 2016,

20



dengan target sebesar 60 persen. Namun dalam realisasinya, baru mencapai 8 persen, sehingga capaian kinerjanya sebesar 13,88 persen. Selanjutnya, indikator keempat dari sasaran strategis untuk tujuan kedua adalah persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS. Pada tahun 2016 ditargetkan sebesar 80 persen dan terealisasi 84 persen. Dengan demikian capaian kinerjanya adalah 105 persen. Indikator terakhir dari sasaran strategis untuk tujuan kedua adalah persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS. Pada tahun 2016 ditargetkan sebesar 77 persen, dan terealisasi sebesar 83 persen. Dengan demikian capaian kinerjanya sebesar 107,79 persen. Dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif dan efisien, BPS Kota Makassar perlu berbenah dalam meningkatkan pelayanan prima sehingga mampu menyajikan data dan informasi yang dapat diandalkan dan terpercaya. Adanya tuntutan kualitas data tersebut, BPS Kota Makassar terus melakukan penyajian dengan tingkat ragam data yang cukup dan menganalisa secara deskriptif maupun analisa sederhana sesuai dengan cakupan data yang ada serta melakukan sosialisasi pada setiap tahapan kegiatan survei maupun sensus di wilayah Kota Makassar. Tujuan III : Peningkatan penyelenggaraan/ pelaksanaan birokrasi yang akuntabel Tujuan ketiga adalah “peningkatan birokrasi yang akuntabel” yang diukur dengan indikator “hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat”. Target dan realisasi indikator tujuan ini mengikuti target dan realisasi hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat pada BPS Provinsi Sulawesi Selatan karena penilainnya hanya ada di BPS Provinsi. Tujuan ketiga dicapai dengan dua sasaran strategis, yaitu : (1) Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS dan (2) Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS. Capaian kinerja dari indikator yang mengukur tujuan dan sasaran strategis tersebut terlihat pada tabel di bawah.


21


Tabel 7. Capaian Kinerja Tujuan : Peningkatan Birokrasi Yang Akuntabel Tujuan/Sasaran Strategia/Indikator

Satuan

Target

Realisasi

Capaian Kinerja (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Point

60

60,69

101,15

T3. Peningkatan birokrasi yang akuntabel Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat

SS4. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS Persentase Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu

Persen

10

9

91

Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I

Persen

52

54

103,85

60

60,69

101,15

SS5. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat

Point


98,67

Berdasarkan tabel di atas, tujuan ketiga tercapai dengan tingkat capaian sebesar 101,15 persen. Rata-rata capaian indikator sasaran strategis tujuan ketiga sebesar 98,67 persen dan belum mencapai 100 persen. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pegawai yang menduduki jabatan fungsional statistisi terutama KSK dan Staf BPS Kota Makassar. Pemahaman dan pengumpulan angka kredit menjadi masalah yang sangat mempengaruhi dalam peminatan menjadi fungsional. Indikator pertama dari sasaran strategis pertama untuk tujuan ketiga yaitu persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu. Target pada tahun 2016 adalah sebesar 10 persen dan terealisasi sebesar 9 persen. Dengan demikian capaian kinerjanya adalah sebesar 91 persen. Indikator kedua dari sasaran strategis pertama untuk tujuan ketiga adalah persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I. Pada tahun 2016 ditargetkan sebesar 52 persen dan telah terealisasi sebesar 54 persen. Dengan demikian capaian kinerjanya sebesar 103,85 persen. Sementara itu, satu-satunya indikator pada sasaran strategis kedua untuk tujuan ketiga, yakni hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat, ditargetkan senilai 60 pada tahun 2016, dan terealisasi senilai 60,69. Dengan demikian, capaian kinerjanya sebesar 101,15 persen. Tujuan

ketiga

mengenai

peningkatan

kapasitas

SDM

dan

Penataan

Kelembagaan tersebut terkait dengan misi membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan. Untuk itu, 22



peningkatan kapasitas dan kemampuan tenaga statistik di pusat maupun daerah harus terus dilakukan. Tujuan ketiga ini diperkuat dengan komponen ketiga Statcap CERDAS yaitu pengembangan sumber daya manusia. BPS Kota Makassar untuk mampu menyajikan data dan informasi yang dapat terpercaya, dipandang perlu untuk

melengkapi

diandalkan dan

sarana prasarana perkantoran

serta Sumber Daya Manusia yang memadai. 3.2.

Perkembangan Capaian Kinerja BPS Kota Makassar Tahun 2016 Analisis

pencapaian

kinerja

digunakan

sebagai

dasar

untuk

menilai

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh BPS Kota Makassar dari tahun ke tahun. Secara rata-rata perkembangan tingkat pencapaian kinerjakegiatan BPS Kota Makassar dari tahun 2013-2016 masingmasing sasaran dengan indikator yang sama dapat dilihat pada tebel di bawah ini. Tabel 8. Persentase Capaian Kinerja BPS Kota Makassar Tahun 2013-2016 RataCapaian rata Indikator Kinerja 2013 2014 2015 2016 Capaian (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Persentase pemasukan dokumen / response rate kegiatan survei statistik

95%

96%

95%

98%

96%

Persentase Konsumen yang merasa Puas dengan layanan Data BPS

100%

100%

85%

107%

98%

Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistic melalui website BPS Kota Makassar

200

21.778

14.000

29.225

16.300

Persentase pegawai berpendidikan minimal Diploma III atau Strata 1

73%

76%

76%

104%

82%

3

3

3

3

3

Jumlah pegawai yang memangku jabatan fungsional tertentu

3.3. Capaian Kinerja BPS Kota Makassar Tahun 2016 Terhadap Target Renstra 2015-2016. Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan Renstra BPS 2015-2019 diukur dengan berbagai indikator kinerja beserta target kinerjanya. Indikator Sasaran Strategis BPS untuk Pembangunan Jangka Menengah periode 2015-2019 merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran strategis BPS dalam kurun waktu tersebut. Adapun Indikator Kinerja Sasaran Strategis BPS 2015-2019 disertai target kinerjanya dan capaian di tahun 2016 adalah sebagai berikut :


23


Tabel 9. Capaian Kinerja BPS Kota Makassar Tahun 2016 Terhadap Target Renstra 2015-2019 Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Teknis Sasaran Strategis Renstra Kinerja 2016 T.1 Peningkatan kualitas data statistic melalui kerangka penjaminan kualitas

SS.1Meningkatnya kepercayaan penggunater hadap kualitas data BPS

IKSS 1.1 Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik

76%

92 %

121 %

75 %

79 %

105 %

IKSS 1.3 Persentase Pemutakhiran data MFD dan MBS

100 %

100 %

100 %

IKSS 1.4 Jumlah Laporan/ Publikasi yang terbit tepat waktu

5

4

80 %

95 %

99 %

104 %

85 %

95 %

112 %

94 %

100 %

106 %

85 %

99 %

117 %

IKSS 1.2 Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama

SS.2 Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (Respondent Engagement)

IKSS 2.1 Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga IKSS 2.2 Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha IKSS 2.3 Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga dan non usaha

T.2 Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik

24

SS.3 Meningkatnya IKSS 3.1 Persentase kualitas kepuasan hubungan dengan konsumen pengguna (User terhadap Engagement) pelayanan data BPS



IKSS 3.2 Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi hasil pembangunan nasional IKSS 3.3 Jumlah pengunjung ekternal yang mengakses data dan informasi statistic melalui website BPS IKSS 3.4 Persentase konsumen yang Puas terhadap akses data BPS IKSS 3.5 Persentase Pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS T.3 Peningkatan penyelenggara an/ pelaksanaan birokrasi yang akuntabel

SS.4 Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS

IKSS 4.1 Persentase Pegawai yang menduduki jabatan fungsinal tertentu IKSS 4.2 Persentase Pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata 1

SS.5 Meningkatnya IKSS 5.1 Hasil penilaian pengawasan dan SAKIP oleh akuntabilitas Inspektorat kinerja aparatur BPS

60 %

8%

14 %

11.000

29.225

266 %

80 %

84 %

105 %

77 %

83 %

108 %

10 %

6,1 %

61 %

52 %

54 %

104 %

60

60,69

101%

Secara umum sasaran strategis dari ketiga tujuan program BPS Kota Makassar telah mencapai target. Dari ketiga tujuan dengan lima belas indikator kinerja sasaran, terdapat tiga indikator yang tidak mencapai 100 persen, indikator tersebut meliputi; Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu, persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional, dan persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu.


25


3.4.

Prestasi Tahun 2016 Sesuai dengan visi Badan Pusat Statistik, Badan Pusat Statistik Kota Makassar

selalu berupaya untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyedia data statistik. Rata-rata capaian kinerja BPS Kota Makassar pada tahun 2016 mencapai bahkan melebihi 100 persen. Peningkatan kinerja tersebut merupakan modal dasar BPS Kota Makassar untuk meraih prestasi pada tahun-tahun selanjutnya. 3.5.

Kegiatan Prioritas BPS Kota Makassar Tahun 2016 Terdapat banyak kegiatan dari tiap-tiap seksi yang masing-masing telah

terjadwal dan terlaksana. Untuk periode tahun 2016 ini, terdapat satu kegiatan yang menjadi prioritas di BPS Kota Makassar, yaitu Sensus Ekonomi Tahun 2016 (SE2016). Sensus Ekonomi merupakan kegiatan pendataan lengkap atas seluruh unit usaha/perusahaan yang berada dalam batas-batas wilayah suatu Negara. Kegiatan sensus ekonomi dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali pada tahun yang berakhiran angka enam. Seluruh informasi yang dikumpulkan bermanfaat mengetahui gambaran tentang performa dan struktur ekonomi suatu Negara baik menurut wilayah, lapangan usaha, maupun skala usaha. Keberadaan suatu unit usaha/perusahaan telah diidentifikasi oleh petugas lapangan dengan cara mengunjungi setiap bangunan yang berada di wilayah kerjanya, dalam hal ini blok sensus atau subblok sensus. Sedangkan pendataan karakteristik usaha dan informasi lainnya dari suatu unit usaha dilakukan dengan cara wawancara pemilik/pengelola unit usaha/perusahaan atau penanggung jawab dari aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh unit usaha/perusahaan di tempat atau di bangunan tersebut. Dalam menghadapi pasar bebas khususnya terkait dengan penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), kekuatan dunia usaha perlu dipetakan. Sensus Ekonomi 2016 yang baru saja selesai dilaksanakan oleh BPS menghasilkan informasi awal berupa jumlah usaha di luar sektor pertanian. Berdasarkan hasil Sensus Ekonomi 2016, jumlah usaha non-pertanian di Kota Makassar sebanyak 131,7 ribu usaha, atau meningkat sebesar 1,9 persen dibandingkan jumlah usaha hasil Sensus Ekonomi 2006 yang tercatat sebanyak 129,2 ribu usaha. Sementara itu, dari sebanyak 131,7 ribu usaha hasil Sensus Ekonomi 2016, tercatat sebanyak 37,2 ribu usaha yang menempati bangunan khusus untuk usaha meningkat cukup signifikan sekitar 63,5 persen dibandingkan hasil SE2006 yang 26



tercatat sebanyak 22,8 ribu usaha. Selain itu, terdapat 94,5 ribu usaha tidak menempati bangunan khusus untuk usaha, seperti pedagang keliling, usaha di dalam rumah tempat tinggal, usaha kaki lima, dan lain sebagainya, mengalami penurunan sekitar 11,3 persen dibandingkan hasil SE2006 yang tercatat sebanyak 106,5 ribu usaha. Hasil sementara Sensus Ekonomi 2016 Kota Makassar ini menunjukkan lebih dari 71 persen kegiatan usaha dalam operasionalnya tidak menempati bangunan khusus yang diperuntukkan untuk usaha. Kondisi tersebut merupakan tantangan yang cukup berat dihadapi Kota Makassar terutama dalam era persaingan bebas saat ini. Oleh karena itu, produktivitas dan daya saing usaha di Kota Makassar perlu terus ditingkatkan. 3.6.

Upaya Efisiensi BPS Kota Makassar 2016 Upaya efisiensi yang dilakukan BPS Kota Makassar selama tahun 2016

diantaranya adalah self blocking anggaran beberapa kegiatan survey Badan Pusat Statistik Kota Makassar serta melakukan prioritas sensus dan survey yang dianggap urgent dalam rangka penghematan anggaran di Badan Pusat Statistik. Selain itu, BPS Kota Makassar melakukan perbaikan manajemen administrasi dan kinerja dalam upaya mendukung tercapainya tujuan kegiatan statistik. 3.7.

Realisasi Anggaran Tahun 2016 Dalam

setiap

penyelenggaraan

kegiatan

dibutuhkan

anggaran

untuk

menunjang terlaksananya kegiatan tersebut. Demikian pula kegiatan statistik, anggaran BPS Kota Makassar Tahun 2016 dilaksanakan melalui 3 (tiga) program yang bersumber pada APBN, dituangkan ke dalam DIPA dengan total anggaran Rp 11.843.095.000,- dengan nilai penyerapan anggaran ini rata-rata sebesar 95,29 persen.


27


Tabel 10. Pagu dan Realisasi Anggaran BPS Kota Makassar dirinci menurut Program TA 2016 No.

Program

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

Penyerapan (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL)

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA)

3

Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)

TOTAL

4.015.082.000

3.814.811.658

95,01

750.000.000

750.000.000

100,00

7.827.263.000

7.470.063.850

95,44

11.843.095.000

11.285.625.508

95,29

Berdasarkan tabel di atas, penyerapan anggaran Program DMPTT adalah sebesar 95,01 persen dari pagu anggaran DMPTTL, penyerapan program PSPA adalah sebesar 100,00 persen dari pagu anggaran Program PSPA, dan penyerapan anggaran Program PPIS sebesar 95,44 persen dari pagu anggaran Program PPIS. Penyerapan program DMTT paling kecil di antara program lainnya, sedangkan penyerapan program PSPA paling besar di antara program yang lainnya. Penyerapan anggaran BPS Kota Makassar secara keseluruhan adalah sebesar 95,29 persen dari total pagu. Sejak

berlakunya

sistem

penganggaran

berbasis

kinerja

mendorong

Kementerian/Lembaga (K/L) untuk meningkatkan efisiensi penganggaran, setiap rupiah yang dikeluarkan harus diimbangi dengan kinerja yang dihasilkan. Perbandingan antara capaian kinerja dengan realisasi penyerapan anggaran 2016 menurut program dapat dilihat pada tabel berikut.

28



Tabel 11. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Penyerapan Anggaran Menurut Program No.

Program

Capaian Kinerja (%)

Penyerapan Anggaran (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

99,15

95,01

100

100,00

96,84

95,44

98,66

95,29

1

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL)

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA)

3

Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)

Rata-Rata

Berdasarkan tabel di atas, seluruh program memiliki capaian kinerja lebih tinggi dibandingkan dengan penyerapan anggarannya. Secara rata-rata capaian kinerja program sebesar 98,66 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran secara total yaitu 95,29 persen. Hal ini mencerminkan bahwa BPS Kota Makassar telah berhasil melakukan efisiensi anggaran sesuai tujuan sistem pengganggaran berbasis kinerja.


29


30



BAB 4 PENUTUP 4.1.

Tinjauan Umum Akuntabilitas kinerja Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan perwujudan

kewajiban BPS Kota Makassar untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan misi BPS Kota Makassar dalam mencapai tujuan dan sasaran, yang merupakan penjabaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPS Kota Makassar sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis tahun 2015 – 2019. Ada 3 (tiga) tujuan yang harus dicapai BPS Kota Makassar pada tahun 2016, yaitu : (1) Peningkatan kualitas data statistik, (2) Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik, dan (3) Peningkatan birokrasi yang akuntabel. Masingmasing tujuan tersebut memiliki sasaran strategis yang harus dicapai. Secara keseluruhan capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis BPS Kota tahun 2016 telah tercapai, dengan rata-rata capaian kinerja tujuan sebesar 112,93 dan ratarata capaian kinerja sasaran strategis sebesar 107,63. Meskipun demikian upayaupaya peningkatan kinerja terus dilakukan oleh BPS Kota Makassar, terutama dalam hal peningkatan kualitas data statistik dan pelayanan prima. Hasil evaluasi atas pelaksanaan fungsi dan tugas BPS Kota Makassar menyimpulkan bahwa secara umum pencapaian kinerja dan akuntabilitas BPS menunjukkan tingkat keberhasilan yang masih perlu ditingkatkan. Kesimpulan ini tercermin dari angka rata-rata pencapaian kinerja sasaran diatas 90 persen selama tahun 2016 dengan capaian realisasi anggaran sebesar 95,29 persen. Tingkat pencapaian kinerja tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan kegiatan yang dilakukan BPS Kota Makassar telah patuh pada program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan sekaligus untuk memenuhi misi BPS Kota Makassar. 4.2.

Tindak Lanjut Meskipun program kegiatan sudah sesuai dengan sasaran dan tujuan yang

telah ditetapkan, namun masih memerlukan beberapa langkah perbaikan guna lebih menyempurnakannya. Tindak lanjut yang dilakukan guna perbaikan di tahun mendatang adalah : 1. Membuat perencanaan alokasi beban kinerja setiap seksi untuk masing-masing Laporan Kinerja BPS Kota Makassar Tahun 2016

31


pegawai disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan pegawai. 2. Melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman secara rutin terkait tenaga fungsional untuk menambah jumlah tenaga fungsional. 3. Mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada dan melakukan peningkatan kemampuan staf dengan memberi kesempatan tugas belajar pada jalur formal seperti melanjutkan pendidikan jenjang S1 dan S2. 4. Menjaga hubungan baik dan koordinasi dengan dinas/instansi lain terutama pemerintah daerah setempat demi kelancaran tugas dan fungsi BPS dalam melaksanakan sensus dan survei. 5. Melakukan sosialisasi produk-produk yang dihasilkan BPS kepada dinas/instansi atau para pemangku kepentingan dalam rangka pemenuhan kebutuhan data untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan. 6. Menambah

dan

melakukan

perbaikan

sarana

serta

prasarana

untuk

mewujudkan keamanan dan kenyamanan kerja pegawai, agar dapat dicapai hasil yang lebih optimal. 7. Mempercepat

pencairan

anggaran

agar tepat

waktu

sehingga

tidak

menghambat kegiatan-kegiatan statistik. 8. Meningkatkan mutu dan kuantitas pemasyarakatan informasi statistik, agar informasi statistik yang dihasilkan dapat lebih menyeluruh, lengkap dan akurat sehingga tepat untuk dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan.

32




33

LAMPIRAN 1.Struktur Organisasi BPS Kota Makassar DASAR HUKUM : Keputusan Kepala BPS Nomor 121 Tahun 2001 NOMOR : 121 Tahun 2001

STRUKTUR ORGANISASI BPS KOTA MAKASSAR

KEPALA

SUBBAGIAN TATA USAHA

SEKSI STATISTIK SOSIAL

SEKSI STATISTIK PRODUKSI

SEKSI STATISTIK DISTRIBUSI

SEKSI NERACA WILAYAH & ANALISIS STATISTIK

TENAGA FUNGSIONAL

SEKSI INTEGRASI PENGOLAHAN & DISEMINASI STATISTIK

(PETA ADMINISTRASI KOTA MAKASSAR)

Lampiran 2 RENCANA STRATEGIS BPS KOTA MAKASSAR TAHUN 2015 s/d 2019 Instansi

:

BPS Kota Makassar

Visi

:

Pelopor data statistik terpercaya untuk semua The agent of trustworthy statistical data for all

Misi

:

1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegaitan statistik yang terintegrasi dan berstandard nasional maupun internasional: 2. Memperkuat

Sistem

Statistik

Nasional

(SSN)

yang

berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik; Tujuan

:

3. Membangun insan statistik yang professional, berintegritas, dan amanah untuk kemajuan perstatistikan 1. Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas 2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik 3. Peningkatan penyelenggaraan/pelaksanaan birokrasi yang akuntabel

Sasaran

:

1. Meningkatnya kualitas Hubungan dengan sumberData (Responden Engagement) 2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (User Engagement) 3. Meningkatnya pengguna layanan yang puasterhadap sarana dan prasarana BPS 4. Meningkatnya kualitas manajemen sumber dayamanusia BPS 5. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BPS KOTA MAKASSAR Tujuan/SasaranStrategis

Indikator Kinerja

Satuan

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

1. Peningkatan kualitas data statistik


Persen

76

1.1 Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS


Persen

76

Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama

Persen

75


Persen

100

Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu

Publikasi

47

Persentase pemasukan dokumen (response rate) survey dengan pendekatan rumah tangga

Persen

95

Persentase pemasukan dokumen (response rate) survey dengan pendekatan usaha

Persen

85

Persentase pemasukan dokumen (response rate) survey dengan pendekatan non rumahtangga non usaha

Persen

94


Persen

85


Persen

85

Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi hasil pembangunan nasional

Persen

60

1.2.Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement)

2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik 2.1.Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement)

Tujuan/SasaranStrategis

Indikator Kinerja

Satuan

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistic melalui website BPS

Pengunjun 11.000 g

Persentase konsumen yang puas Persen terhadap akses data BPS Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap Persen pemenuhan sarana dan prasarana BPS 3. Peningkatan birokrasi yang akuntabel a.

Meningkatnya kualitas manajemen sumberdaya manusia BPS

3.2.Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS

1. 2. 3.

80

77


Persen

60

Persentase Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu

Persen

10

Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I

Persen

52


Point

60

Program

Anggaran

054.01.01 054.01.02 054.01.06

Rp. 4.015.082.000,Rp. 750.000,Rp. 7.470.243.000,-

Kepala BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Makassar, 8 Agustus 2016 Kepala BPS Kota Makassar

Nursam Salam, SE NIP. 19580711197921001

Drs. Abdul Hafid, MM NIP. 196903251994011001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SUBBAGIAN TATA USAHA BPS KOTA MAKASSAR

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

2

Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS

Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS

Persentase Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I Jumlah Laporan Dukungan Manajemen Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS Persentase pembayaran upah dan Gaji yang tepat waktu Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi dan Informasi Komunikasi (TIK) dalam kondisi Baik Persentase Sarana dan Prasarana Lainnya dalam kondisi Baik Persentase pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi yang diselesaikan

Persen

10

Persen

52

Laporan

2

Point

60

Persen

77

Persen

95

Persen

90

Persen

85

Persen

100

Kepala BPS Kota Makassar

Makassar, 8 Agustus 2016 Kepala Subbagian Tata Usaha BPS Kota Makassar


Drs. Muhdar NIP. 196612151993011002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SEKSI STATISTIK SOSIAL BPS KOTA MAKASSAR No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Sosial

Publikasi/ Laporan

2

Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Sosial yang terbit tepat waktu

Publikasi/ Laporan

2

Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Sosial yang memiliki ISSN/ISBN

Publikasi/ Laporan

0

Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga

Persen

98


Persen

-


Persen

-

1

2

Tersedianya data Statistik Sosial yang berkualitas



Makassar, 8 Agustus 2016 Kepala Seksi Statistik Sosial BPS Kota Makassar


Waode Al’Asaria, S.ST NIP. 197609262000122001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SEKSI STATISTIK PRODUKSI BPS KOTA MAKASSAR No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Produksi

Publikasi/ Laporan

3

Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Produksi yang terbit tepat waktu

Publikasi/ Laporan

3

Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Produksi yang memiliki ISSN/ISBN

Publikasi/ Laporan

0


Persen

90


Persen

76


Persen

-

1

2

Tersedianya data Statistik Produksi yang berkualitas



Makassar, 8 Agustus 2016 Kepala Seksi Statistik Produksi BPS Kota Makassar


Muh. Yusuf, SE NIP. 196312031983031006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SEKSI STATISTIK DISTRIBUSI BPS KOTA MAKASSAR No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Distribusi

Publikasi/ Laporan

3

Jumlah Publikasi/Laporan SE 2016

Publikasi/ Laporan

2

Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Distribusi yang terbit tepat waktu

Publikasi/ Laporan

5

Jumlah Publikasi/Laporan SE 2016 yang terbit tepat waktu

Publikasi/ Laporan

2

Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Distribusi yang memiliki ISSN/ISBN

Publikasi/ Laporan

0


Persen

98


Persen

80


Persen

96

1

2

Tersedianya data Statistik Distribusi yang berkualitas



Makassar, 8 Agustus 2016 Kepala Seksi Statistik Distribusi BPS Kota Makassar

(Drs. Abdul Hafid, MM) NIP. 1969032519994011001

Normawati, SE, MM NIP. 196611301993012001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SEKSI NERACA WILAYAH DAN ANALISIS STATISTIK BPS KOTA MAKASSAR No Sasaran Strategis (2) (1) 1 Tersedianya data Neraca Wilayah dan Analisis Statistik yang berkualitas

2


Indikator Kinerja (3)

Satuan (4)

Target (5)

Jumlah Publikasi/Laporan Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Publikasi/ Laporan

18

Jumlah Publikasi/Laporan Neraca Wilayah dan Analisis Statistik yang terbit tepat waktu

Publikasi/ Laporan

14

Jumlah Publikasi/Laporan Neraca Wilayah dan Analisis Statistik yang memiliki ISSN/ISBN

Publikasi/ Laporan

0


Persen

94


Persen

87


Persen

100



Makassar, 8 Agustus 2016 Kepala Seksi Statistik Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Kota Makassar Elisabeth Ria Rerung, SE, MM NIP. 196806101994012001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SEKSI INTEGRASI PENGOLAHAN DAN DISEMINASI STATISTIK BPS KOTA MAKASSAR No Sasaran Strategis Indikator Kinerja (2) (3) (1) 1 Meningkatnya Jumlah Laporan Diseminasi kualitas hubungan dengan pengguna data Statistik yang terbit tepat waktu (user engagement)

Satuan (4)

Target (5)

Publikasi

2


Persen

100

Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei kebutuhan data

Persen

71

Persentase Kepuasan Konsumen terhadap pelayanan data BPS

Persen

85

Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan Pengunjung informasi statistik melalui website BPS

11.000

Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS

80


(Drs. Abdul Hafid, MM) NIP. 1969032519994011001

Persen

Makassar, 8 Agustus 2016 Kepala Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik BPS Kota Makassar Setia Budi Darma, S.Si NIP. 196808191990031003

BADAN PUSAT STATISTIK KOTA MAKASSAR Statistics of Makassar City Jl. Prof. Abdurahman Basalamah Telp: (0411)442698 Homepage: http://makassarkota.bps.go.id E-mail: [email protected]

KATALOG : Baan Pusat Statistik Kota Makassar

Recommend Documents