KATA PENGANTAR SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KATA PENGANTAR Dengan mengucap puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 – 2018 ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Renstra merupakan dokumen perencanaan yang dimaksudkan agar organisasi dapat menentukan keberlangsungan dan keberhasilan organisasi dalam mewujudkan visi dan misinya. Dalam penyusunan perencanaan strategis Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 – 2018 ini mempertimbangkan berbagai permasalahan dan perubahan strategis yang dihadapi. Rencana Strategi (Renstra) ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan yang tepat bagi Pimpinan Organisasi dalam menyesuaikan perubahan strategis organisasi khususnya dalam memenuhi kebutuhan dan harapan terhadap pelayanan cepat, tepat dan profesional kepada DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan publik. Disamping itu penyusunan Renstra ini dilakukan sebagai upaya untuk mempertajam berbagai program dan kegiatan strategis Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas dalam RPJMD Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih untuk 5 (lima) tahun ke depan dalam mendukung program reformasi birokrasi. Demikian Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 - 2018 ini disusun, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melimpahkan Rahmat dan KaruniaNya untuk kelancaran serta keberhasilan dalam upaya mewujudkan visinya. Kupang, 10 Pebruari 2014 SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DRS. TOBIAS NGONGO BULU PEMBINA TINGKAT I NIP : 19631231 199303 1 178 

&dZ/^/    

‹

 

‹‹

 

‹‹‹

 









Ǥͳ

ƒ–ƒ”‡Žƒƒ‰

ͳ



Ǥʹ

ƒ†ƒ•ƒ——

͵



Ǥ͵

ƒ•—††ƒ—Œ—ƒ

Ͷ



ǤͶ

‹•–‡ƒ–‹ƒ‡—Ž‹•ƒ

ͷ

 









Ǥͳ

—‰ƒ•ǡ —‰•‹†ƒ–”—–—””‰ƒ‹•ƒ•‹

ͺ



Ǥʹ

—„‡”ƒ›ƒ

ͳͳ



Ǥ͵

‹‡”Œƒ‡Žƒ›ƒƒ

ͳͺ



ǤͶ

ƒ–ƒ‰ƒ†ƒ‡Ž—ƒ‰‡‰‡„ƒ‰ƒ‡Žƒ›ƒƒ

ʹ͵

 



Ǧ      





Ǥͳ

†‡–‹ˆ‹ƒ•‹ƒ•ƒŽƒŠ‡”†ƒ•ƒ”ƒ—’‘•‹‡Žƒ›ƒƒ

ʹͷ



Ǥʹ

‡ŽƒƒŠƒ‹•‹ǡ‹•‹†ƒ”‘‰”ƒ‡’ƒŽƒƒ‡”ƒŠ‡”’‹Ž‹Š

ʹͻ



Ǥ͵

‡‡–—ƒ •—Ǧ •—–”ƒ–‡‰‹•

͵Ͳ



ǤͶ

‡–‘†‡‡‡–—ƒ •—Ǧ •—–”ƒ–‡‰‹•

͵ʹ

 



  ǡ  ǡ ǡ  



Ǥͳ

‹•‹†ƒ‹•‹

͵ͷ



Ǥʹ

—Œ—ƒ†ƒƒ•ƒ”ƒ ƒ‰ƒ‡‡‰ƒŠ

͵͹



Ǥ͵

–”ƒ–‡‰‹†ƒ‡„‹Œƒƒ

͵ͻ





  ǡ    ǡ ǡ   



Ǥͳ

‡…ƒƒ”‘‰”ƒ

Ͷʹ



Ǥʹ

‡…ƒƒ‡‰‹ƒ–ƒ

Ͷʹ

 



        

ͷͶ

 





ͷͺ

 ŝ 





RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2013-2018 BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Rencana Strategis adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk periode 5 (lima) Tahun ke depan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 – 2018 disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 - 2018, serta memperhatikan kebijakan dan prioritas program pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan dan Tatacara Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka penyusunan Rencana Strategis ini berfungsi untuk memenuhi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sekaligus sebagai dokumen perencanaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan, yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan bermanfaat sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang dijabarkan dalam kebijakan anggaran yang terukur dan terencana, sekaligus menjadi alat kontrol pengukuran tingkat capaian kinerja tahunan demi terwujudnya Good Government dan Clean

Governance.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini, disusun berdasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja (performance achievement) pada Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 – 20013. Dari data dan informasi tersebut Dari data dan informasi tersebut dianalisis dan dievaluasi untuk mendapatkan gambaran secara umum terhadap kegagalan

͸Ͷͷ͹͸Ͷͷ; 

ƒ‰‡ͳ

dan keberhasilan serta hambatan, tantangan dan peluang untuk penetapan Renstra 5 (lima) tahun ke depan. Dari data dan informasi tersebut diinformasikan kondisi terkini dan isu-isu pelayanan secara umum dan perkiraan tingkat capaian kinerja (performance achievement estimate) sampai dengan akhir tahun berjalan. Berdasarkan hasil evaluasi Renstra 5 (lima) tahun tersebut, maka perumusan indicator (formulation indicator) kinerja lima tahun ke depan mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 – 2018 yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam pelayanan kepada DPRD adalah Pembenahan Sistem Hukum dan Reformasi Birokrasi Daerah dengan program prioritas Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan serta Peningkatan Kapasitas Lembaga

Perwakilan Rakyat Daerah.

Untuk mencapai tujuan dan sarana tersebut, Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, sesuai Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, mempunyai tugas pokok dan fungsi adalah : Mengkoordinasikan, mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi serta melaksanakan perumusan kebijakan penyelenggaraan yang meliputi administrasi umum, persidangan dan alat kelengkapan, keuangan, kehumasan dan keprotokolan untuk meningkatkan layanan prima dan profesional kepada DPRD dan Publik. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Merencanakan kegiatan administrasi umum meliputi penyelenggaraan dan pemberian layanan urusan ketatausahaan, kepegawaian dan keanggotaan DPRD, rumah tangga dan perjalanan, untuk meningkatkan layanan administrasi dan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana DPRD; 2. Merencanakan administrasi persidangan dan alat kelengkapan, serta perundang-undangan dan komisi, untuk meningkatkan layanan administrasi persidangan dan alat kelengkapan; 3. Merencanakan penyusunan anggaran, pelaksanaan ketatausahaan keuangan serta evaluasi dan pelaporan untuk meningkatkan layanan keuangan kepada DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur; 4. Merencanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan meliputi kehumasan, keprotokolan serta pelayanan publikasi dan dokumentasi untuk meningkatkan layanan informasi yang akurat kepada masyarakat yang lebih profesional. ͸Ͷͷ͹͸Ͷͷ; 

ƒ‰‡ʹ

1.2. LANDASAN HUKUM Penyusunan rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahu 2013 – 2018, berpedoman pada : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negar; 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang System Perencanaan Pembangunan Nasional; 6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diuah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

͸Ͷͷ͹͸Ͷͷ; 

ƒ‰‡͵

12.

13.

14.

15.

16.

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelakanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005 – 2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011); Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013 – 2018; Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur; Peraturan Gubernur Nomor ….. Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 – 2018, adalah sebagai berikut : 1. Menjadi dokumen resmi bagi seluruh jajaran Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai melalui APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur; 2. Menjadi Acuan Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT); 3. Menjadi tolak ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur; 4. Memberikan gambaran umum Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai unsur staf Gubernur yang memberikan pelayanan kepada DPRD sebagai mitra kerja Gubernur. Adapun tujuan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur ini, adalah : 1. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian dan keanggotaan DPRD, rumah tangga dan perjalanan; ͸Ͷͷ͹͸Ͷͷ; 

ƒ‰‡Ͷ

2. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi persidangan dan alat kelengkapan, komisi serta perundang-undangan; 3. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi penyusunan anggaran dan pelaksanaan ketatausahaan keuangan serta Evaluasi dan pelaporan; 4. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kehumasan dan keprotokolan serta publikasi dan dokumentasi. 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN Sistimatika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun 2013 – 2018, adalah sebagai berikut : a. BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra, keterkaitan Renstra dengan RPJMD, dan dengan Renja Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2. Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. 3. Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. 4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta susunan garis besar isi dokumen. b. BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra ͸Ͷͷ͹͸Ͷͷ; 

ƒ‰‡ͷ

periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur ini. 1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, struktur organisasi. Uraian tentang struktur organisasi ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana (proses, prosedur, mekanisme). 2. Sumber Daya Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional. 3. Kinerja Pelayanan Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya. c. BAB III : ISU-ISU STRATEGIS Pada Bab ini memuat tentang Isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil identifikasi isu-isu strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam memberikan pelayanan kepada DPRD dan Publik. d. BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN SERTA KEBIJAKAN Memuat penjelasan tentang review terhadap visi, misi, tujuan dan sassaran serta srategis dan arah kebijakan Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. e. BAB V : RENCANA PROGRAM KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PAGU INDIKATIF Memuat tentang penjelasan rencana program, kegiatan, indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dan Pagu Indikatif. ͸Ͷͷ͹͸Ͷͷ; 

ƒ‰‡͸

f. BAB VI : INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Memuat tentang keterkaitan kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kepala Daerah. g. BAB VII : PENUTUP 

͸Ͷͷ͹͸Ͷͷ; 

ƒ‰‡͹

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Mengingat tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi NTT adalah pelayanan administrasi kepada DPRD, maka sebelum menggambarkan tentang pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi NTT dipandang perlu menggambarkan sepintas tentang kelembagaan DPRD Provinsi NTT sebagai sebuah institusi politik yang memiliki prosedur administrasi yang spesifik. a. KELEMBAGAAN DPRD DPRD Provinsi NTT sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan unsur penyelenggaraan pemerintah di daerah memiliki kedudukan dan peran serta fungsi yang sangat strategis. Ada tiga fungsi utama yakni fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, DPRD memiliki alat kelengkapan dan prosedur serta mekanisme kerja yang berbeda dengan birokrasi pemerintah pada umumnya 1. Alat kelengkapan dewan Alat kelengkapan DPRD terdiri dari ƒ Pimpinan DPRD (ketua dan Wakil – Wakil Ketua yang berjumlah 4 orang) ƒ Komisi DPRD; ƒ Badan Musyawarah DPRD; ƒ Badan Anggaran DPRD; ƒ Badan Legislasi DPRD; ƒ Badan Kehormatan DPRD; ƒ Alat kelengkapan lain yang diperlukan. Secara khusus mengenai komisi-komisi DPRD adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD, yang terdiri dari ; • Komisi A, membidangi masalah pemerintahan (20 urusan pemerintahan)

͸Ͷͷ͹Ǧ͸Ͷͷ;



ƒ‰‡;

• Komisi B, membidangi masalah perekonomian dan pembangunan (18 urusan perekonomian dan pembangunan daerah) • Komisi C, membidangi masalah keuangan (8 urusan keuangan daerah) • Komisi D, membidangi masalah kesejahteraan rakyat (16 urusan kesejahtraan rakyat) Jumlah keanggotaan DPRD Provinsi NTT hasil Pemilu Legislatif tahun 2009 sebanyak 55 orang 2. Fraksi-fraksi DPRD Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD berdasarkan kekuatan Partai Politik yang mencerminkan partai politik hasil Pemilihan Umum. Jumlah fraksi DPRD hasil Pemilu Legislatif tahun 2009 ada 7 fraksi yakni : • Fraksi Golkar : 11orang • Fraksi PDI-P : 9 orang • Fraksi DEMOKRAT : 9 orang • Fraksi HANURA : 5 orang • Fraksi GERINDRA : 8 orang • Fraksi Gabungan NTT Sejahtera : 6 orang • Fraksi Gabungan Abdi Flobamor : 7 orang Walaupun fraksi-fraksi DPRD bukan merupakan alat kelengkapan DPRD, namun secara politik mempunyai peranan yang sangat strategis dalam melaksanakan fungsi check and balance terhadap penyelenggaran pemerintaan di daerah sekaligus mencerminkan adanya prinsip kemitraan sejajar antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. 3. Administrasi DPRD Administrasi DPRD meliputi administrasi persidangan dan alat kelengkapan, administrasi keuangan, administrasi ketatausahaan, perjalanan dan rumah tangga serta administrasi kehumasan dan keprotokolan. Masing – masing bagian pelayan adaministrasi merupakan subsistem dari keseluruhan sistem pelayanan administrasi DPRD yang dalam pelaksanaannya memiliki mekanisme dan proserdur yang berlaku di lembaga DPRD.

͸Ͷͷ͹Ǧ͸Ͷͷ;



ƒ‰‡Ϳ

b. SEKRETARIAT DPRD Kedudukan Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administrasi kepada DPRD, yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, sedangkan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD. Sehubungan dengan kedudukan yang sangat strategis tersebut, maka berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 10 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Struktur Organisasi sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Nomor : 10 TAHUN 2013  ^KDWK< &hE'^/KE>

<'͘ hDhD

<'͘WZ^/͘ Θ>d<>E'WE

<'͘ <hE'E

<'͘,hD^ ΘWZKdK

<^h'͘ ddh^,

<^h'͘ WZ^/ΘZ/^>,

<^h'͘ E''ZE

<^h'͘ ,hD^ 

<^h'͘ <W't/E

<^h'͘ WhEE'ϮE

<^h'͘dd h^,<h

<^h'͘ WZKdK

<^h'͘ZdΘ WZ:>EE

<^h'͘
<^h'͘ s>h^/ΘW>WZ

<^h'͘Wh͘Θ K
͸Ͷͷ͹Ǧ͸Ͷͷ;



ƒ‰‡ͷͶ

Dari gambaran Struktur Organisasi diatas, Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, mempunyai tugas pokok dan fungsi, sebagai berikut : ¾ Tugas Pokoknya adalah : “Mengkoordinasikan, mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi serta melaksanakan perumusan kebijakan penyelenggara Sekretariat DPRD yang meliputi, administrasi umum, persidangan, dan alat kelengkapan, keuangan, kehumasan dan keprotokolan.” ¾ Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretariat DPRD Provinsi NTT mempunyai fungsi, sebagai berikut : 1. Merencanakan kegiatan umum meliputi penyelenggaraan dan pemberian layanan urusan ketatausahaan, kepegawaian dan keanggotaan DPRD, rumah tangga dan perjalanan, untuk meningkatkan layanan administrasi dan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana DPRD; 2. Merecanakan administrasi persidangan dan alat kelengkapan, komisi, Badan Kehormatan serta perundang-undangan untuk mmeningkatkan layanan administrasi persidangan dan risalah; 3. Merencanakan penyusunan anggaran, pelaksanaan ketatausahaan kuangan, serta evaluasi dan pelaporan untuk meningkatkan layanan keuangan kepada DPRD; 4. Merencanakan kegiatan humas dan protokol meliputi kehumasan, keprotokolan serta pelayan publikasi dan dokumentasi untuk meningkatkan layanan kepada DPRD secara professional. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Sekretariat DPRD mempunyai seperangkat sumberdaya, baik aparatur, saran/prasarana kerja dan pembiayaan yang di alokasikan melalui APBD setiap tahun anggaran untuk membiayai sejumlah program dan kegiatan.     ͸Ͷͷ͹Ǧ͸Ͷͷ;



ƒ‰‡ͷͷ

2.2. Sumber Daya, Sekretariat DPRD Provinsi NTT 1. Sumber Daya Aparatur Sumberdaya Aparatur di Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini, berdasarkan data nominatif PNS keadaan Januari 2014 baik PNS maupun Non PNS dapat digambarkan sebagai berikut :

No 1 1. 2. 3. 4.

STATUS APARATUR 2

JUMLAH 3

JUMLAH APARATUR

189 orang

Pejabat Struktural Pejabat Fungsional Staf Tenaga Kontrak

KET. 4

17 orang 1 lowong 6 orang 121 orang 45 orang

a. Sumber Daya Aparatur berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Aparatur seluruhnya : 144 orang, dengan tingkat pendidikan masing-masing sebagai berikut : No 1 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Tingkat Pendidikan 2 Pasca Sarjana (S2) Sarjana (S1) Sarjana Muda/Diploma SLTA SLTP SD TOTAL

Jumlah 3 5 41 11 72 8 7 144

Prosentase 4 3,47 % 28,47 % 7,64 % 50,00 % 5,56 % 4,86 % 100 %

Keterangan 5 Didominasi oleh tingkat SLTA, yakni : 50,00 %

b. Keadaan : Januari 2014

c. Sumber Daya Aparatur berdasarkan Kepangkatan/Golongan/Ruang yang menjadi daya dukung dan daya dorong peningkatan Kinerja. No.

Pangkat/Gol.Ruang

1

2

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Pembina Tk. I Pembina Penata Tk. I Penata Penata Muda Tk. I Penata Muda Pengatur Tk. I

͸Ͷͷ͹Ǧ͸Ͷͷ;



Jumlah Prosentase

(IV/b) (IV/a) (III/d) (III/c) (III/b) (III/a) (II/d)

Keterangan

3

4

5

1 5 15 19 18 8 13

0,69 % 3,47 % 10,42 % 13,19 % 12,50 % 5,56 % 9,03 %

9 Prosentase tertinggi adalah gol./ruang II/a sebesar 13,89 % dan 9 Terenda adalah gol./ruang

ƒ‰‡ͷ͸

8. 9. 10. 11 12 13 14

Pengatur Pengatur Muda Tk.I (II/b) Pengatur Muda Juru Tk. I Juru Juru Muda Tk. I Juru Muda TOTAL

(II/c) (II/b) (II/a) (I/d) (I/c) (I/b) (I/a)

6 27 20 0 5 4 3 144

4,17 % 18,75 % 13,89 % 0 3,47 % 2,78 % 2,08 %

IV/b sebesar 0,69 %

Keadaan : Januari 2014

2. Ketersediaan Sarana dan Prasarana SKPD Sarana dan prasarana kerja merupakan salah satu komponen penting didalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada DPRD Provinsi NTT saat ini pada umumnya cukup memadai. Namun patut diakui pula bahwa ketersediaan sarana dan prasarana tersebut rata-rata belum mampu mengimbangi pelayanan kepada DPRD yang volume tugasnya sangat padat setiap hari. No 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Jenis Barang 2 Gedung/Kantor Ruangan Utama Ruangan Komisi Ruangan Fraksi Ruang Gabungan Komisi Ruang Badan Anggaran Ruang Badan Legislasi Ruang Pers/Wartawan Ruang Tamu/ R. Kerja Anggota DPRD R. Kerja Pimpinan R. Kerja Sekretariat Fasilitas Ruangan ; ƒ AC ƒ Computer ƒ Laptop ƒ Server Internet ƒ TV ƒ Mesin Ketik ƒ Mesin Stensil ƒ HandyCam ƒ Camera Video ƒ Camera Tustel ƒ Camera Digital ƒ Soundsystem

͸Ͷͷ͹Ǧ͸Ͷͷ;



Ketersediaan per Tahun Anggaran 2014 2015 2016 2017 2018 3 4 5 6 7 2 1 1 1 4 1 7 1 1 1 1 1 1 55 10 4 11 2 66 51 80 1 10 5 3 2 1 3 1 10

25 20 10 1 5 5 2 1

10

1 4

Jumlah 8 3 2 5 8 1 1 1 1 1 65 4 13 101 71 90 2 15 5 3 7 1 5 3 14 ƒ‰‡ͷ͹

No

Jenis Barang

1 ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

2 Wireless Proyektor Layar Proyektor Tabungan Gas Pemadam Telf/Fax Generator Scenner Dispenser Meja ½ Biro Meja Biro Pimpinan Meja Kerja Anggota Meja Rapat Kaca Meja Podium Meja Sidang Anggota Meja Sidang Pimpinan Meja Tandatangan Meja Tv Meja Baca Meja Tamu Kaca Meja Tefl/Fax Meja Komputer Meja Suguhan Kursi Kayu Kursi Tamu Kursi Sofa 3.2.1 Kursi Kerja Pimpinan Kursi Sidang Anggota Kursi Sidang Pimpinan Kursi Sidang Eksekutif Kursi Pimpinan Komisi Kursi Roda Kursi Lipat Hitam Kursi Lipat Merah Bangku Panjang Sofa Lemari Kayu Lemari Kaca Kulkas Filing Cabinet Rak Buku Palu Sidang Kain Gorden Labang Garuda Papan Foto Papan Informasi Papan Kegiatan Peta Wilayah NTT

͸Ͷͷ͹Ǧ͸Ͷͷ;



Ketersediaan per Tahun Anggaran 2014 2015 2016 2017 2018 3 4 5 6 7 4 4 6 2 2 4 15 10 12 5 1 2 1 13 5 10 5 5 126 20 20 12 65 2 196 12 1 5 2 13 5 3 2 127 7 20 10 196 18 287 5 60 250 338 11 76 4 5 62 13 2 226 19 2 3 9 15

2

-

1 65 5 2 2 2 5 2

4

-

5 100 100

10 2 5

1 150 10 1

200 10

2 7

Jumlah 8 8 8 8 25 17 3 1 38 166 12 65 5 261 17 1 7 4 15 10 3 4 127 7 20 14 196 18 287 10 60 350 438 11 86 6 10 62 13 3 576 39 3 3 11 17 ƒ‰‡ͷͺ

No 1

Jenis Barang 2 Peta Indonesia Pompa Air Lemari Kontak Brankas Lemari Tanpa Pintu Tabung Gas Elpiji Power Amplifier UPS Printer Laser Jet Printer Canon Kendaraan Dinas ƒ Roda 4 (Empat) ƒ Roda 2 (Dua) ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

9

Ketersediaan per Tahun Anggaran 2014 2015 2016 2017 2018 3 4 5 6 7 1 1 5 2 4 4 2 6 2 2 2 10 10 16 5 5 5 5 13 2

8

Jumlah

3

8 2 7 4 4 2 6 2 2 22 36 24 2

3. Sumber Daya Dana SKPD Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur didukung oleh pengalokasian dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai seluruh program dan kegiatan. Pengalokasian anggaran tersebut untuk membiayai program dan kegiatan yang terdiri dari 2 (dua) komponen belanja yakni : belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Komponen belanja tidak langsung, meliputi gaji dan tunjangan PNS dan DPRD. Sedangkan komponen belanja langsung meliputi pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun. Profil pengalokasian anggaran Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai Tupoksi selama 5 (lima) tahun anggaran, sebagai berikut :

͸Ͷͷ͹Ǧ͸Ͷͷ;



ƒ‰‡ͷͻ

DPRD No

Sekretariat DPRD Anggaran Realisasi (Rp) (Rp) 6 7

Anggaran (Rp) 3

Realisasi (Rp) 4

%

1

Tahun Anggaran 2

1

2009

11.541.524.000

11.541.524.000

100

27.008.266.375

25.183.676.170

93.24

2

2010

13.247.000.000

13.247.000.000

100

30.880.659.250

29.553.909.713

95.70

3

2011

13.247.000.000

13.247.000.000

100

31.302.409.050

30.867.944.015

98.61

4

2012

15.109.574.000

15.109.574.000

100

47.330.071.000

44.035.203.485

93.03

5

2013

14.762.961.250

14.762.961.250

100

48.958.239.000

46.992.383.408

95.98

67.908.059.250

67.908.059.250

100

185.479.644.675

176.633.116.791

95.31

Total

5

% 8

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Mengkoordinasikan, mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi serta melaksanakan perumusan kebijakan penyelenggara Sekretariat DPRD yang meliputi, administrasi umum, persidangan dan alat kelengkapan, keuangan, kehumasan dan keprotokolan. Indikator Capaian Target Kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pelayanan kepada DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Publik sebagaimana diuraikan dalam

tabel 2.1.

tentang Kinerja Program dan

Kegiatan serta tabel 2.2. tentang Kinerja Keuangan, sebagai berikut :

͸Ͷͷ͹Ǧ͸Ͷͷ;



ƒ‰‡ͷͼ

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Walaupun capaian kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi NTT selama lima tahun (2013 - 2018) baik yakni rata-rata 87.74 % dan Kinerja Keuangan mencapai, 90.39 % namun bukan berarti tidak memenuhi kendala dan permasalahan, khususnya pengaruh lingkungan strategis baik internal maupun eksternal. 1. Tantangan Pengembangan Pelayanan SKPD Ada tiga tantangan utama yang cukup berpengaruh didalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut ; a. Kualitas sumberdaya aparatur relatif masih belum memadai untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi secara prima dan profesional b. Adanya perbedaan orientasi pemahaman antara tuntutan kepentingan politik DPRD yang menghendaki pelayanan yang cepat, sementara manajemen pelayanan Sekretariat DPRD terikat dengan sistem manajemen birokrasi pemerintah yang ketat berdasarkan ketentuan yang berlaku c. Adanya keterbatasan sarana dan prasarana serta anggaran melalui APBD Provinsi NTT sehingga mengakibatkan pelayanan kepada DPRD selalu kurang optimal dari tahun ke tahun. 2. Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD a. Pembinaan PNS oleh setiap atasan langsung pada setiap tingkatan jabatan struktural baik pembinaan intelektual, keterampilan dan profesionalitas kerja, maupun pembinaan disiplin, mental dan perilaku kerja supaya tetap ditingkatkan dari waktu ke waktu. b. Penugasan staf untuk mengikuti Diklat tentang bidang tugas supaya dilakukan secara selektif, terencana dan kontinyu dalam rangka peningkatan keterampilan kerja, profesinalitas kerja serta wawasan kepemerintahan. c. Diperlukan manajemen yang kuat, konsisten pada aturan, namun arif dan bijaksana didalam pelayanan kepada DPRD, sehingga setiap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan supaya tetap diikuti dengan pelaksanaan yang tertib sehingga tidak menimbulkan distori didalam pertanggungjawaban. Ě͘ Diperlukan analisis kebutuhan pegawai secara transparan agar menghindari penumpukan pegawai yang tidak berkualitas.

͸Ͷͷ͹Ǧ͸Ͷͷ;



ƒ‰‡ͷͽ

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya akan signifikan bagi daerah dan masyarakat di masa dating. Apabila isu-isu tidak diantisipasi akan menimbulkan dampak dan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya. Jika itu sebuah peluang, maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Isu-isu strategis dirumuskan dari permasalahan pembangunan yang dapat berasal dari lingkungan strategis eksternal baik itu isu internasional seperti meningkatnya proses demokratisasi dan penguatan tuntutan hak asas manusia dan antisipasi krisis energy melalui pengembangan energy baru dan terbarukan, sedangkan isus nasional seperti meningkatnya dinamika pelaksanan otonomi daerah dan tuntutan pelaksanaan reformasi birokrasi. Kesemuanya itu dapat mempengaruhi kebijakan local maupun daerah yang dampaknya berpengaruhi pada anggaran. Beberapa isu strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai unit yang melayani administrasi DPRD, adalah sebagai berikut : 1. Kelembagaan DPRD belum berperan secara optimal Kepercayaan masyarakat terhadap kinerja politik DPRD selama 5 (lima) tahun sebagai lembaga representasi dari amanat penderitaan rakyat sesungguhnya belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Walaupun telah banyak yang dikerjakan dan dihasilkan melalui Lembaga DPRD, namun belum sepenuhnya menyetuh kepentingan rakyat NTT pada umumnya. Ada kesan bahwa Lembaga DPRD lebih berperan sebagai wakil dari partai politik masing-masing ketimbang berperan sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah. Hal yang paling menonjol adalah lemahnya fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ini, kasus korupsi dan kasus-kasus pelanggaran hukum lainnya malahan meningkat. Beberapa kasus korupsi yang melibatkan para elit di daerah ini jarang diselesaikan dengan baik, malahan pelaku dibebaskan tanpa penyelesaian hukum yang adil dan tegas. ͸Ͷͷ͹Ǧ͸Ͷͷ;



ƒ‰‡ͷ;

Fenomena ini membuktikan bahwa masih lemahnya penegakkan hukum karena belum didukung sepenuhnya dari Lembaga DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui fungsi kontrol secara konsisten dan tegas. 2. Manajemen Birokrasi yang semakin tidak profesional Belum terasanya dampak politik ekonomi daerah bagi masyarakat, oleh karena keterbatasan sumberdaya dan kurang kesiapan lembaga Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, berakibat pada : (1) Kebijakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan kepentingan bukan berdasarkan kompetensi/keahlian; (2) Belum optimalnya pengisian jabatan sesuai profesional PNS; (3) Belum terselenggaranya resrukturisasi dan perampingan birokrasi yang hemat struktur dan kaya fungsi. Birokrasi publik adalah alat Negara yang diberi tugas dan kewenangan oleh Negara untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pemerintah, pembangun dan kemasyarakatan. Reformasi politik dan pemerintahan yang telah berjalan satu dasawarsa ini terkesan belum memberikan perubahan mendasar kepada masyarakat karena tidak diikuti dengan reformasi birokrasi. Padahal kedudukan dan peran birokrasi sangat menentukan didalam proses penyelenggaraan pemerintahan menuju good government dan clean government. Peran birokrasi publik sangat menentukan didalam mengimplementasikan kebijakan – kebijakan pemerintah melalui proses manajemen yang profesional dan sophisticated, sehingga kebijakan – kebijakan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan benar untuk peningkatkan kesejahteraan masyarakat. Manajemen adalah sebuah proses yang terencana, terpadu dan terarah yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengawasan yang mantap. Manajemen yang profesional akan menghasilkan produk – produk pemerintahan yang efektif dan efisien. Fakta membuktikan bahwa manajemen pemerintahan kita masih amburadul, akibatnya dimana – mana terjadi pemborosan anggaran dengan hasil yang kurang optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat . 3. Kualitas Aparatur Birokrasi relatif masih rendah Aparatur Birokrasi adalah unsur yang sangat penting didalam penyelenggaraan pemerintah. Tanpa Birokrasi yang berkualitas, birokrasi akan lumpuh dalam melaksanakan peranan dan fungsinya sebagai alat penyelenggara pemerintahan. Fokus sorotan tentang kualitas aparatur birokrasi, adalah perilaku dan mentalitas kerja serta kemampuan dan ͸Ͷͷ͹Ǧ͸Ͷͷ;



ƒ‰‡ͷͿ

keterampilan kerja yang masih belum meningkat bahkan menurun. Fenomena ini menjadi salah satu isu strategis yang perlu dibenahi secepatnya, karena tanpa pembinaan yang mantap maka tidak mungkin dapat diharapkan untuk mewujudkan perubahan didalam birokrasi kita. 4. Perubahan Regulasi dalam bidang Politik dan Pemerintahan terjadi setiap tahun, yang tidak konsisten dan adanya keterkaitan dengan regulasi-regulasi yang ada sebelumnya. Fenomena yang sangat menonjol adalah regulasi dalam bidang pengelolaan keuangan daerah yang selalu berubah – ubah setiap tahun sehingga mempengaruhi proses implementasi didalam birokrasi menjadi tidak efektif. Hal ini juga menjadi salah satu issu strategis, karena memiliki dampak yang sangat besar didalam proses penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka untuk mengidentifikasi isu-isu potensi pendukung dan factor – factor penghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, sehingga diperlukan suatu analisis tentang kekuatan (Stenghts), kelemahan (Weakness), peluang (Opportunities) dan ancaman (thereats) yang akan dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD. Analisis ini mengarahkannya factor – factor kunci keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD. 1. Kekuatan (Stenght) Kekuatan yaitu ; keunggulandan ketersedian sumberdaya personil, daya dukung sarana dan prasarana dan pembiayaan serta komitmen unsure pimpinan dan staf dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD. Kekuatan tersebut meliputi ; a. Adanya peraturan perundang – undangan prosedur dan mekanisme kerja yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Skretariat DPRD; b. Tersediaanya pegawai yang secara kuantitas telah memadai serta adanya komitmen dan hubungan komunikasi yang baik antara pegawai di Sekretariat DPRD; c. Tersediaanya alokasi dana, sarana dan prasarana dalam pelakasanaan tugas pokok dan fungsi secretariat DPRD; d. Adanya komitmen pimpinan untuk menjalankan fungsi dan tanggungjawab serta loyalitas staf kepada atasan/pimpinan.

͸Ͷͷ͹Ǧ͸Ͷͷ;



ƒ‰‡͸Ͷ

2. Kelemahan (Weakness) Kelemahan yaitu ; keadaan yang menunjukan adanya keterbatasan dan kekurangan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD meliputi ; a. Masih terbatasnya kemampuan aparatur sumber daya manusia; b. Belum maksimalnya pelakasanaan anggaran berbasis kinerja sesuai amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 c. Belum memadainya daya dukung sarana dan prasarana serta keuangan; d. Masih rendahnya kreatifitas dan disiplin PNS; e. Belum efektifnya pelaksanaan pengawasan melekat f. Belum sempurnanya Prosedur Tetap Pelayanan (Protap). 3. Peluang (Opportunuties) Peluang yaitu : situasi dan kondisi utama yang menguntungkan bilamana dapat direspon secara positif dan dikelola maksimal dengan mendayagunakan faktor-faktor kekuatan yang tersedia dalam pelaksanaan ugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, meliputi : a. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap trasparansi, akuntabilitas dan kualitas kienerja pelayanan; b. Sikap partisipasi massyarakat dalam berbagai perencanaan, pelaksanaan dn pengawasan kebijakan melalui berbagai Ormas, LSM dan Pers; c. Adanya kewenangan yang dimiliki; d. Adanya komunikasi, koordinasi dan kerjasama. 4. Ancaman (Threats) Ancaman yaitu situasi yang tidak menguntungkan Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawab dalam hal pelayanan administrasi, penyiapan sarana dan prasarana, pelayanan kehumasan dan keprotokolan, serta peningkatan kinerja SDM, administrasi kepegawaian dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas DPRD, meliputi : a. Belum bertumbuh dan berkembangnya sikap partisipasi dan kerjasama; b. Belum pulihnya sikap kepercayaan masyarakat terhadap eksekutif dan legislatif; ͸Ͷͷ͹Ǧ͸Ͷͷ;



ƒ‰‡͸ͷ

c. Renndahnya transparansi antar instansi pemerintah dan nonpemerintah; d. Belum siapnya SDM dalam menghadapi perkembangan IPTEK. 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Untuk mendukung tercapainya visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih tersebut, telah ditetapkan berbagai program prioritas yang menjadi program dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas, dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan adalah program urusan umum dan program urusan wajib. Program Urusan Umum meliputi : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Pelaporan Capaian Kinerja, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Sedangkan program Urusan Wajib meliputi : Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah. Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam menjabarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD, adalah penjabaran dari Misi ke-4 yakni Pembenahan Sistem Hukum dan Reformasi Birokrasi Daerah, dengan tujuan Meningkatkan penegakan supremasi hukum dalam rangka membentuk pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme serta mewujudkan masyarakat yang adil dan sadar hukum. Indikasi rencana program-program prioritas tersebut membutuhkan pendanaan yang proporsional sesuai tingkat urgensi masing-masing program, yang pengelolaannya memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (i) Aspek Pengelolaan Anggaran yang transparan dan akuntabel untuk mencapai tata kelola keuangan dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), (ii) Aspek Manfaat: Program yang dilaksanakan harus bisa memberikan maanfaat optimal bagi masyarakat, memiliki daya ungkit besar, daya tarik investasi, menumbuhkan partisipasi masyarakat, dan mampu mengatasi permasalahan ͸Ͷͷ͹Ǧ͸Ͷͷ;



ƒ‰‡͸͸

pembangunan, (iii) Aspek Capaian Kinerja: Program-program yang dilaksanakan harus mampu mewujudkan target pembangunan yang telah ditetapkan. Untuk mencapai pelaksanaan program-program tersebut, Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, menetapkan Indikator-indikator yang menjadi tolak ukur keberhasilan, sebagai berikut : a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Pelaporan Capaian Kinerja, Indikator yang diukur adalah : - Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran - Terlaporkannya kinerja dan keuangan SKPD secara berkala dan tepat waktu yang akurat dan akuntabel b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Indikator yang diukur adalah : Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Indikator yang diukur adalah Terciptanya laporan kinerja keuangan yang baik d. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah. Indikator yang diukur adalah meningkatnya peran DPRD dalam menjaring aspirasi masyarakat melalui kegiatan-kegiatan alat kelengkapan DPRD. 3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis 3.3.1. Gambaran Pelayanan SKPD Kedudukan Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administrasi kepada DPRD, yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, sedangkan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD. Sesuai Tugas Pokoknya Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah “Mengkoordinasikan, mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi serta melaksanakan perumusan kebijakan penyelenggara Sekretariat DPRD yang meliputi, administrasi umum, persidangan, dan alat kelengkapan, keuangan, kehumasan dan keprotokolan.”

͸Ͷͷ͹Ǧ͸Ͷͷ;



ƒ‰‡͸͹

a. Sumber Daya Aparatur Data pendidikan pada BAB II memperlihatkan bahwa Aparatur Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dari jumlah 144 orang didominasi oleh Aparatur yang berpendidikan SLTA sebanyak 72 orang atau 50,00 %. Hal ini menunjukan bahwa tingkat kinerja (performance) dalam pelayanan kepada DPRD dan publik, belum

sesuai dengan apa yang diharapkan sebagaimana diamanatkan dalam misi pelayanan yang cepat, tepat dan profesional. Untuk menjawab kebutuhan tersebut Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur harus memiliki skill rata-rata dengan tingkat pendidikan minimal 65 % aparatur yang berpendidikan (S1), dan memiliki skill kompetensi yang cukup memadai. 10 % berpendidikan (S2), dan 5 % berpendidikan (S3) dan sisanya adalah PNS berpendidikan SLTA, SLTP dan SD 20 %.

b. Evaluasi kualifikasi pendidikan Aparatur diatas apabila didistribusikan secara merata sesuai dengan spesialisasi pendidikannya dan skill yang dimiliki ke masing-masing Tupoksi Bagian, maka terdapat 21 orang Aparatur berpendidikan (S1), dan 3 orang berpendidikan (S2) serta 1 orang (S3). Sementara sisa 37 orang Aparatur didistribusikan kepada Tupoksi Bagian dengan jumlah disesuaikan dengan beban tugas yang ada pada bagian tersebut. Untuk dapat mewujudkan impian kinerja pelayanan yang cepat, tepat dan professional, maka langkah yang harus diambil adalah melakukan analisis kebutuhan aparatur dan beban kerja yang ada pada Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur menuju pelayanan yang IDEAL kepada DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Publik. Kenyataan yang terjadi adalah dengan jumlah aparatur yang ada belum mampu menunjukan pelayanan yang baik kepada DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Publik. Dimana masih terdapat keluhan-keluhan pelayanan yang tidak cepat, tepat dan professional. Gambaran pelayanan diatas, kita harapkan secara bertahap, terencana dan terukur melakukan reformasi birokrasi (Rolling Staf) dengan menempatkan staf pada satu bagian maksimal 2 (tahun) dan sudah harus rolling ke bagian lain. Hal ini dilakukan selain untuk menghindari kejenuhan juga untuk menambah wawasan aparatur yang mampu memahami semua bidang tugas yang ada pada Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. ͸Ͷͷ͹Ǧ͸Ͷͷ;



ƒ‰‡͸ͺ

Kondisi yang ada, sumber daya aparatur secara kuantitas sudah lebih

dari cukup, sementara secara kualitas tidak menunjukan suatu peningakatan prestasi pelayanan yang berkualitas. Hal ini

disebabkan : a. Kurangnya kompetensi untuk berpikir ke depan b. Kurangnya motivasi untuk bekerja dengan lebih baik c. Kurangnya antusiasme dalam belajar dari keterbatasannya. c. Sumber Daya Sarana dan Prasarana Sarana dan Prasarana merupakan salah satu kebutuhan yang sangat vital dan strategis dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelayanan administrasi kepada DPRD. Kebutuhan akan sarana dan prasarana pendukung sudah cukup memadai. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang berimplikasi pada bertambahnya jumlah keterwakilan yang ada di Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah ini. Dengan bertambahnya jumlah Anggota Dewan tersebut, sarana dan prasarana ikut mempengaruhi jumlah ketersediaan sarana dan prasarana dalam mendukung kinerja Dewan dalam menjaring dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya, maka dibutuhkan penambahan sarana dan prasarana, sebagai berikut : 1. Pembangunan Gedung/Kantor - Secara bertahap merencanakan pembangunan gedung kantor baru dalam rangka lingkungan yang nyaman, aman dan terhindar dari resiko kecelakaan jangka panjang. Karena berdasarkan hasil analisis gedung dan bangunan oleh Dinas PU bahwa gedung kantor yang menjadi asset daerah tersebut tidak memenuhi syarat lagi dari sisi usia dan konstur tanah yang ada, sehingga diprogramkan untuk pembangunan baru pada lokasi yang sama. - Rencana Gedung Kantor baru tersebut dilengkapi dengan ruangan-ruangan dalam mendukung kegiatan DPRD seperti ruangan Utama (Paripurna) yang berkapasitas yang lebih besar, ruangan komisi-komisi, ruangan fraksi-fraksi, ruangan tamu, ruangan perpustakaan/ruang baca, ruang sekretariat, pers room, ruang kerja Anggota DPRD, ruangan gabungan komisi, ruangan kerja pimpinan DPRD, ruangan aspirasi,dll

͸Ͷͷ͹Ǧ͸Ͷͷ;



ƒ‰‡͸ͻ

2. Penambahan fasilitas gedung kantor Fasilitas gedung kantor yang akan dibangun/ditambah adalah : - Taman yang bercirikan Flobamora - Penambahan fasilitas lainnya seperti meja kerja, kursi, AC, kendaraan dinas operasional, kendaraan pimpinan DPRD, dll untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kedewanan. - Penambahan perangkat kerja seperti : Laptop, Komputer,dll - Penambahan Aksesoris kantor. d. Sumber Daya Anggaran Kalau dilihat dari alokasi anggaran belanja setiap tahun baik DPRD maupun Sekretariat DPRD Provinsi NTT menunjukkan prosentase peningkatan yang bervariasi, hal ini disebabkan karena : 1. Peningkatan volume kegiatan DPRD dari tahun ke tahun terus bertambah 2. Peningkatan volume kebutuhan untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan DPRD selama 5 (lima) tahun anggaran. 

3.3.2. Sasaran Jangka Menengah SKPD

A. Administrasi Umum

Tupoksi Bagian Umum adalah merencanakan, mengorganisir dan mengawasi kegiatan penyelenggaraan dan pemberian layanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian dan keanggotaan DPRD, rumah tangga dan perjalanan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku, dengan sasaran Jangka Menengah 5 (lima) tahun ke depan adalah : - Tersedianya jasa surat menyurat dengan target 45.000 surat masuk dan 5.523 surat keluar yang dihasilkan oleh Lembaga DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan 3.250 surat keluar Sekretariat DPRD dalam pelayanan administrasi kepada DPRD; - Tersedianya jasa administrasi perjalanan DPRD maupun Sekretariat DPRD dengan target 6.500 Surat Tugas dan 9.100 Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) - Tersedianya jasa administrasi kepegawaian dan keanggotaan DPRD dengan target 16 orang PNS Pensiun; 99 orang naik pangkat, 286 orang naik berkala, 19 penyesuaian admiistrasi CPNS dan 720 penyesuaian gaji PNS.

͸Ͷͷ͹Ǧ͸Ͷͷ;



ƒ‰‡͸ͼ

- Tersedianya jasa administrasi penataan dan pengelolaan dokumen arsip dengann target Arsip Aktif 500 meter lari, Arsip In Aktif 500 meter lari dan Arsip yang dimusnahkan 500 meter lari. - Terjaminnya keamanan gedung kantor dan rumah jabatan Pimpinan DPRD dengan target 40 orang petugas keamanan; - Terlaksananya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan operasional untuk kegiatan DPRD NTT dengan target 30 unit kendaraan dan 115 perpanjangan STNK, serta tenaga kontrak 33 orang Non PNS; - Terciptanya kenyamanan dan kebersihan kantor dengan target 185 alat pembersih, 162 bahan pembersih dan 225 orang tenaga kerja Non PNS - Terpenuhinya penyediaan Alat Tulis Kantor dengan target 362 jenis Alat Tulis Kantor; - Tersedianya barang cetakan dan penggandaan bahan-bahan keperluan dinas dengan target 72 jenis cetakan, 32 jenis penggandaan dan 22 jenis jilid serta 60 bulan penggandaan daftar hadir PNS dan Non PNS - Tersedianya komponen listrik/penerangan gedung kantor dengan target 130 jenis instalasi listrik dan rumah jabatan Pimpinan DPRD dengan target 80 jenis instalasi listrik; - Tersedianya peralatan rumah tangga rumah jabatan pimpinan; - Tersedianya gedung kantor yang representative - Tersedianya barang-barang kebutuhan rumah jabatan/dinas Pimpinan DPRD. - Tersedianya barang-barang kebutuhan gedung kantor - Tersedianya peralatan gedung kantor - Tersedianya peralatan rumah jabatan Pimpinan DPRD - Tersedianya barang-barang Meubelair gedung kantor - Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan dengan target 20 paket pemeliharaan dan 45 orang tenaga kerja Non PNS - Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan - Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mobil dinas operasional DPRD - Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor DPRD - Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor ͸Ͷͷ͹Ǧ͸Ͷͷ;



ƒ‰‡͸ͽ

- Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat Instalasi Jaringan Listrik dan Jaringan Air - Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya bagi Anggota dan Staf Sekretariat DPRD dengan target 380 stel PSH, 65 stel PSL, 380 stel PSR, 260 stel PDH Lapangan, 432 stel PDH PNS, 73 buah Emblem, 288 stel Motif Daerah (PNS), 144 stel pakaian olahraga (PNS); - Terlaksananya Bimbingan Teknis Ketatausahaan, Kepegawaian, Rumah Tangga dan Perjalanan dengan target 22 orang PNS; - Terlaksananya Pendidikan dan Latihan Fungsional Perencanaan Pertama dan Perencana Muda dengan target 2 orang.

B. Administrasi Persidangan dan Alat Kelengkapan

Tupoksi Bagian Persidangan dan Alat Kelengkapan adalah merencanakan, mengorganisir dan mengawasi penyelenggaraan administrasi persidangan dan alat kelengkapan, komisi dan fraksi serta perundang – undangan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku dengan sasaran Jangka Menengah 5 (lima) tahun ke depan adalah : - Terlaksananya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa DPRD sebanyak 9 buah, Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan Eksekutif sebanyak 71 buah. - Terlaksananya hearing/dialog dengan Pemda, Tokoh masyarakat dan Tokoh Agama di 22 Kabupaten/Kota sebanyak 10 kali hearing/dialog, 650 orang Anggota DPRD, 440 orang staf pendamping; - Terlaksananya dialog Alat Kelengkapan dengan Mitra Kerja di 22 kabupaten/kota dengan target 10 kali dialog alat kelengkapan, 650 orang Anggota DPRD, 220 orang staf pendamping dan 220 dokumen yang dihasilkan; - Terlaksananya rapat-rapat Alat Kelenkapan DPRD, dengan target 250 kali rapat Komisi, 30 kali rapat Gabungan Komisi, 60 kal rapat Badan Musyawarah, 80 kali rapat Badan Legislasi, 60 kali rapat Pimpinan DPRD, 90 kali rapat Badan Anggaran, 15 kali rapat Badan Kehormatan, 10 kali rapat kerja; - Tersedianya dokumen rapat-rapat alat kelengkapan dengan target 75 dokumen rapat komisi, 30 dokumen rapat gabungan komisi, 60 keputusan Badan Musyawarah, 80 dokumen Badan Legislasi, 60 keputusan rapat pimpinan, 60 rekomendasi rapat Badan Anggaran, 10 rekomendasi rapat Badan Kehormatan.

͸Ͷͷ͹Ǧ͸Ͷͷ;



ƒ‰‡͸;

- Terlaksananya rapat-rapat Paripurna DPRD dalam menetapkan Keputusan, Peraturan Daerah dan Kebijakan Politik DPRD yang ditargetkan 80 penetapan peraturan daerah, 90 buah keputusan, 30 rekomendasi. - Terlaksananya kegiatan RESES di Dapil 22 kabupaten/kota sebanyak 15 kali, 975 orang Anggota DPRD, 975 orang staf pendamping, 975 dokumen RESES yang dihasilkan; - Terlaksananya kegiatan kunjungan kerja di 22 kabupaten/kota sebanyak 15 kali, 975 orang Anggota DPRD, 660 orang staf pendamping, 220 dokumen kunjungan kerja; - Terlaksananya kegiatan kunjungan kerja alat kelengkapan sebanyak 20 kali, 1.300 orang anggota DPRD, 200 orang staf pendamping, 100 dokumen kenkur alat kelengkapan; - Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas anggota DPRD NTT sebanyak 5 kali, 325 orang anggota DPRD, 20 orang staf pendamping, 5 dokumen yang dihasilkan; - Terlaksananya kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang akan diberlakukan di 22 kabupaten/kota dengan target 10 kali, 650 orang anggota DPRD, 440 orang staf pendamping, 80 peraturan yang disosialisasikan. - Terlaksananya kegiatan fraksi-fraksi sebanyak 100 kali, 5 jenis ATK, 5 paket makanan/minuman, 30 dokumen yang dihasilkan. - Terlaksananya Bimbingan Teknis dibidang persidangan dan alat kelengkapan, perundang-undangan, dan komisi dengan target 22 orang PNS; - Terlaksananya Pendidikan dan Latihan Fungsional Perencanaan Pertama dan Perencana Muda dengan target 2 orang.

C. Administrasi Keuangan

Pelaksanaan Tupoksi Bagian Keuangan yakni pengelolaan dministrasi keuangan meliputi keuangan DPRD yang teriri dari komponen gaji dan tunjangan, serta keuangan yang dikelola Sekretariat DPRD yang diakomodasi di dalam dua komponen belanja, yakni belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Komponen belanja tidak langsung, meliputi gaji dan tunjangan PNS dan DPRD. Sedangkan komponen belanja langsung meliputi pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun dengan sasaran Jangka Menengah 5 (lima) tahun ke depan adalah :

͸Ͷͷ͹Ǧ͸Ͷͷ;



ƒ‰‡͸Ϳ

- Terlaksananya pembayaran tagihan rekening air, listrik, telepon dan Iuran Internet, dengan target : 20 rekening air, 120 rekening telepon, 20 rekening listrik dan 60 bulan Iuran Internet, 10 orang tenaga Non PNS; - Terjaminnya pemeliharaan kesehatan bagi Anggota DPRD dan suami/istri serta 2 orang anak dengan target 1.300 orang; - Terlaksananya jasa pengelolaan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, target 10 dokumen RK+RKT, 10 dokumen RKA + RKPA, 10 dokumen DPA+DPPA, 4 dokumen Renstra+Renja Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan 33 orang tenaga Non PNS; - Tersedianya makanan dan minuman kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan target 325 orang Anggota DPRD, 12.155 PNS dan Non PNS, 12.500 tamu undangan; - Tersedianya biaya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan target 15 orang Forkomkon, 85 orang komperatif, 85 orang koordinasi bidang tugas, 20 orang pemutakhiran data; - Tersedianya jasa angkutan barang-barang dinas dengan target 234.000 kg beras yang terangkut. - Tersedianya biaya rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah dengan target 50 orang Eselon II, 240 orang Eselon III dan IV; - Terlaksananya Bimbingan Teknis dibidang keuangan dengan target 22 orang PNS; - Terlaksananya Pendidikan dan Latihan Fungsional Perencanaan Pertama dan Perencana Muda dengan target 2 orang dan Perencana Madya 1 orang. Dijelaskan bahwa dari potret kinerja keuangan yang termbar dalam BAB II realisasi anggaran selama 5 (lima) tahun, terdapat realisasi dibawah 95 %, yakni realisasi tahun anggaran 2009 hanya mencapai 93.24 % dan tahun anggaran 2012 mencapai 93.03 %. Hal ini disebabkan pada tahun 2009 terdapat kegiatan rehabilitasi sedang/berat instalasi jaringan tidak dapat dilaksanakan dan kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya target kinerja hanya mencapai 80.43 % atau sisa realisasi anggaran sebesar Rp. ͸Ͷͷ͹Ǧ͸Ͷͷ;



ƒ‰‡͹Ͷ

150.609.000,- serta kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor hanya mencapai 81.87 % atau sisa realisasi sebesar Rp. 151.325.000,Hal ini juga terdapat pada tahun anggaran 2012, dimana capaian kinerja keuangan disebabkan karena kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah hanya mencapai 83.92 % atau sisa realisasi sebesar Rp. 430.023.850,- dan kegiatan hearing/ dialog hanya mencapai 74.88 % atau sisa realisasi sebesar Rp. 764.565.222,- serta kegiatan peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD sisa realisasi sebesar Rp. 1.202.126.460 atau 87.13 %. Gambaran kinerja diatas menunjukan bahwa kinerja perencanaan anggaran tidak memprediksi isu-isu yang akan terjadi dan terjadi perubahan regulasi yang tidak memungkinkan terrealisasinya anggaran 100 % sesuai dengan target kinerja keuangan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan kalau dilihat dari realisasi anggaran belanja setiap tahun baik DPRD maupun Sekretariat DPRD Provinsi NTT menunjukkan prosentase yang bervariasi, hal ini disebabkan karena : 1. Peningkatan volume kegiatan DPRD dari tahun ke tahun terus bertambah 2. Peningkatan volume kebutuhan untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan DPRD selama 5 (lima) tahun anggaran.

D. Administrasi Kehumasan dan Keprotokolan

Tupoksi Bagian Humas dan Protokol adalah merencanakan, mengorganisir dan mengawasi pelaksanaan tugas operasional kehumasan dan keprotokolan, publikasi dan dokumentasi sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku. Dengan sasaran Jangka Menengah 5 (lima) tahun ke depan adalah : - Terlaksananya kegiatan publikasi dan dokumentasi kegiatan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan target 86 kali publikasi ke berbagai media, 89 kali dialog interaktif, 30 kali penerbitan bulletin, 75 unit terpasangnya LAN Internet, 75 buah dokumen Memori DPRD Hasil Pemilu 2009, 30 kali siaran tunda, 30 kali siaran langsung TVRI, 20 kali peliputan luar daerah, 40 kali peliputan dalam daerah. - Terpenuhinya pemahaman Anggota DPRD terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan target 1 kali pelaksanaan seminar, 65 orang Anggota DPRD, 5 orang pemateri dan 15 orang Panitia.

͸Ͷͷ͹Ǧ͸Ͷͷ;



ƒ‰‡͹ͷ

3.4. Metode Penentuan Isu-Isu Strategis Berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa isu-isu strategis yang dapat digunakan dalam penentuan isu-isu Kunci Keberhasilan (FKK) Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut ; 1. Memberikan kesempatan ijin belajar kepada PNS yang melanjutkan studinya ditingkat perguruan tinggi yang ada di Kota Kupang; 2. Mengikutsertakan PNS dalam Diklat kompetensi dan Bintek untuk menunjang kemampuan (skill) PNS yang bersangkutan dalam memotivasi pelaksanaan tugas; 3. Menaikkan rencana anggaran untuk kegiatan disiplin aparatur dan kapasitas aparatur dalam rangka mendorong peningkatan kinerja; 4. Dorong dan memotivasi PNS untuk merubah mentalitas/perilaku serta cara pandang PNS kearah yang positif menuju kemampuan dan pemahaman akan bidang tugas; 5. Menempatkan kembali PNS pada bagian-bagian sesuai kompetensi dan pengalaman yang dimiliki oleh masing-masing Pegawai yang ada;

3.5. Hasil Penentuan Isu-Isu Strategis Mengacu pada isu-isu strategis di atas, maka dapat dirumuskan bahwa kunci keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang merupakan Faktor Kunci Keberhasilan (FKK) Faktor Kunci Keberhasilan, merupakan saripati dari isu-isu strategis yang di peroleh dari hasil analisis dan evaluasi Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 – 2013, dengan mempertimbangkan aspek pelayanan yang prima dan profesional kepada DPRD dan publik yaitu SDM, Dana, Sarana/Prasarana, Aturan serta Mekanisme dan Prosedur Kerja yang ditetapkan, maka FKK yang digunakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut : 1. Kualitas PNS dan hubungan komunikasi antar staf di Sekretariat DPRD meningkat; 2. Adanya profesionalitas, kreatifitas dan disiplin PNS dalam menjalakan tugas, fungsi dan tanggungjawab; 3. Adanya upaya peningkatan transparansi antara instansi; ͸Ͷͷ͹Ǧ͸Ͷͷ;



ƒ‰‡͹͸

4. Operasionalisme kebijakan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku; 5. Adanya komitmen pimpinan dan loyalitas staf; 6. Profesionalisme pegawai dalam memanfaatkan IPTEK meningkat; 7. Tersedianya SOP bagi pelaksanaan berbagai kegiatan; 8. Efesiensi dan efekktifitas penggunaan dana, sarana dan prasarana dalam pelakasanaan kegiatan; 9. Tersedianya SDM yang handal untuk mengimbangi perkembangan dan pemanfaatan IPTEK; 10. ABK terlaksananya serta maksimalisasi penggunaan dana, sarana dan prasarana yang tersedia; 11. Berlakunya system reward and punishment; 12. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah dan atau non pemerintah lainnya meningkat; 13. Terbuka peluang bagi masyarakat untuk dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi kebijakan; 14. Masyarakat secara nyata dilibatkan dalam perencanaan kegiatan yang berkenanan dengan pelayanan public; 15. Tersedianya system informasi dan pengukuran kinerja; 16. Ada komitmen untuk meningkatkan transparansi antara instansi.   

͸Ͷͷ͹Ǧ͸Ͷͷ;



ƒ‰‡͹͹

BAB IV VISI, MISI SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 4.1. VISI DAN MISI 4.1.1 VISI Visi adalah pernyataan tentang tujuan organisasi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang ditawarkan, kebutuhan yang dapat ditanggulangi, kelompok masyarakat yang dilayani, nilai-nilai yang diperoleh serta aspirasi dan cita-cita masa depan. Visi Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur digunakan sebagai penyatuan tujuan, arah dan sasaran dan dasar untuk pemanfaatan dan alokasi sumber daya serta pengendaliannya, yang dirumuskan dalam pernyataan :

“Terwujudnya pelayanan yang cepat, tepat serta professional kepada DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Publik” Visi tersebut mengandung pengertian bahwa kondisi Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ingin diwujudkan dalam 5 (lima) tahun mendatang adalah pelayanan yang Cepat terhadap pelayanaan administrasi yang menjadi standar waktu setiap jenis kegiatan atau program. Tepat tindakan administratif sesuai ketentuan yang berlaku serta profesional dalam pelayanan kepada DPRD dan publik. Visi tersebut menggambarkan performance kinerja yang hendak dicapai. Berdasarkan hal tersebut maka Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menjabarkan visi sebagai berikut : Palayanan Cepat Pelayanan Cepat mengandung pengertian bahwa setiap aparatur Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu system pendukung kinerja DPRD harus mampu dengan cepat dan peka terhadap tuntutan kebutuhan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Publik. Dalam konteks ini aparatur dituntut untuk membekali diri dengan skill kerja, sikap kerja dan budaya kerja sebagai aparatur pelayanan publik. Dalam kaitan ini organisasi Sekretariat DPRD ͸Ͷͷ͹Ǧ͸Ͷͷ;



ƒ‰‡͹ͻ

Provinsi Nusa Tenggara Timur berkewajiban terhadap pengembangan aparatur yang professional sehingga mampu melayani berbagai kebutuhan DPRD dalam menghasilkan produk-produk untuk kepentingan kesejahteraan publik. Pelayaan Tepat Pelayanan yang tepat mengandung makna bahwa segenap aparatur Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dilakukan dengan tepat yang sesuai dengan rencana pelayanan yag tepat tujuan dan tepat sasaran, dan maksud. Sehingga dalam waktu singkat dapat menyelesaikan semua tugas dan fungsinya sebagai unsur pelayanan kepada DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Publik. Tepat tindakan, tepat aturan dan tepat memberikan informasi yang dibutuhkan secara obyektif dan logis. Pelayanan Profesional Pelayanan Profesional mengandung makna bahwa Seketariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai komitmen untuk memberikan pelayanan profesional dalam konteks penyelesaian pekerjaan secara cermat, cerdas dan tuntas, dengan : 1. Memiliki keterampilan yang tinggi dalam suatu bidang serta kemahiran dalam menggunakan peralatan tertentu yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas yang bersangkutan; 2. Memiliki ilmu dan pengalaman serta kecerdasan dalam menganalisis suatu masalah dan peka di dalam membaca situasi cepat dan tepat dalam mengambil keputusan terbaik atas dasar kepekaan. 3. Memiliki sikap berorientasi ke depan sehingga punya kemampuan mengantisipasi perkembangan lingkungan yang terbentang di hadapannya. 4. Memiliki sikap mandiri berdasarkan keyakinan akan kemampuan pribadi serta terbuka menyimak dan menghargai pendapat orang lain, namun cermat dalam memilih yang terbaik bagi diri dan perkembangan pribadinya.

͸Ͷͷ͹Ǧ͸Ͷͷ;



ƒ‰‡͹ͼ

4.1.2 MISI Misi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan tujuan atau alasan eksistensi organisasi yang memuat apa yang disediakan oleh Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada DPRD dan publik, baik berupa produk ataupun jasa. Pernyataan misi merupakan sebuah kompas yang membantu untuk menemukan arah dan menunjukkan jalan yang tepat dalam menentukan kebijakan. Tujuan dari pernyataan misi adalah : “Meningkatnya

pelayanan administrasi umum, persidangan dan alat kelengkapan, keuangan, humas dan protokol secara cepat, tepat serta professional kepada DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan publik”.

Pelayanan yang cepat, tepat dan profesional tersebut meliputi : 1. Pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian dan keanggotaan DPRD, rumah tangga dan perjalanan; 2. Pelayanan administrasi persidangan dan alat kelengkapan, komisi serta perundang-undangan; 3. Pelayanan administrasi penyusunan anggaran dan pelaksanaan ketatausahaan serta Evaluasi dan pelaporan; 4. Pelayanan administrasi kehumasan dan keprotokolan serta publikasi dan dokumentasi. 4.2 TUJUAN DAN SASARAN Berdasarkan analisis faktor-faktor kunci keberhasilan dari lingkungan internal dan eksternal serta untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka dalam pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan tujuan, sararan dan cara pencapaiannya sebagai berikut :

͸Ͷͷ͹Ǧ͸Ͷͷ;



ƒ‰‡͹ͽ

TABEL 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur

TUJUAN

1

2

Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi ketata usahaan, kepegawaian dan keanggotaan DPRD, rumah tangga dan perjalanan;

Terwujudnya kualitas pelayanan administrasi ketatausahaan; kepegawaian dan keanggotaan DPRD; rumah tangga dan perjalanan.

Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi persidang an dan alat kelengkapan, komisi serta perundangundangan;

Terwujudnya kualitas pelayanan administrasi persidangan dan alat kelengkapan;

Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi penyusun an anggaran dan pelaksanaan ketatausahaan serta Evaluasi dan pelaporan;

Terwujudnya kualitas pelayanan administrasi penyusunan anggaran; ketatausaha an keuangan; Evaluasi dan pelaporan;

Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kehumasan dan keprotokolan serta publikasi dan dokumentasi.

Terwujudnya kualitas pelayanan administrasi Kehumasan; keprotokolan publikasi & dokumentasi.

͸Ͷͷ͹Ǧ͸Ͷͷ;



SASARAN

komisi serta undangan;

perundang-

Target Kinerja Sasaran Tahun ke1

2

3

4

5

93

95

96

98

99

97

98

98

99

100

96

97

98

99

96

97

98

99

95

95

ƒ‰‡͹;

4.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 4.2.1. STRATEGI Untuk mewujudkan Visi Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sesuai dengan Misi yang telah ditetapkan dan dijelaskan tujuan serta sasarannya perlu dipertegas upaya atau cara untuk mencapai tujuan, sasaran dari misi tersebut melalui nilai-nilai Instansi merupakan pegangan norma yang menjiwai dalam rangka pencapaian visi dan misi Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, berupa : 1. Komitmen dan konsistensi a. Komitmen adalah keteguhan hati, tekad yang mantap dan janji untuk melakukan atau mewujudkan sesuatu yang diyakini; b. Konsistensi adalah ketetapan, kesesuaian, ketaatan dan kemantapan dalam bertindak sesuai dengan visi, misi janji, prinsip, amanah, kebijakan atau aturan dan nilai-nilai yang telah ditetapkan (taat asas). 2. Keiklasan dan kejujuran a. Keiklasan adalah kerelaan yang sepenuh hati, yang datang dari lubuk hati, serta tidak mengharapkan imbalan atau balas jasa atas sesuatu perbuatan, khususnya berdampak positif bagi orang lain; b. Kejujuran adalah sikap yang berpihak pada kebenaran dan sikap moral yang terpuji (morally up right), sehingga berani menolak dan bertindak melawan segala kebathilan yang bertentangan dengan suara hati. 3. Kebersamaan dan dinamika kelompok a. Kebersamaan adalah suatu sikap dan perilaku yang menggambarkan suasana hati bahwa dirinya merupakan bagian dari kelompok kerja tertentu, sehingga tumbuh perasaan bersama yang kuat dalam suatu kelompok dan melahirkan kelompok kerja yang sinergi dalam melaksanakan tugas bersama;

͸Ͷͷ͹Ǧ͸Ͷͷ;



ƒ‰‡͹Ϳ

b. Dinamika kelompok adalah cara kerja kelompok yang bersifat dinamis, kreatif dan sinergis dalam melayani dan atau mencapai sassaran kerja secara menyeluruh. 4. Disiplin dan keteraturan kerja a. Disiplin adalah kemampuan untuk mengendalikan diri, tenang dan tetap taat pada aturan, norma dan prinsip-prinsip tertentu, walaupun dalam situasi yang sangat menekan sekalipun; b. Keteraturan kerja adalah sikap dan tindakan yang mengikuti jadwal dan system kerja yang telah tersusun dan terencana secara baik serta bersifat sistematis, dinamis dan berorientasi pada hasil. 4.2.2. KEBIJAKAN 1. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian dan keanggotaan DPRD, rumah tangga dan perjalanan; 2. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi persidangan dan alat kelengkapan, komisi serta perundang-undangan; 3. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi penyusunan anggaran dan pelaksanaan ketatausahaan keuangan serta Evaluasi dan pelaporan; 4. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kehumasan dan keprotokolan serta publikasi dan dokumentasi. 

͸Ͷͷ͹Ǧ͸Ͷͷ;



ƒ‰‡ͺͶ

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1.

PROGRAM SKPD 01 Pogram Pelayanan Administrasi Perkantoran 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 03 Program Peningkatan Disipli Aparatur 05 Program Peningkatan Kapasitan Sumber Daya Aparatur 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

5.2.

PROGRAM URUSAN WAJIB 15 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

5.3.

KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN 2013 – 2018 01.Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan jasa surat menyurat b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik c. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaam kesehatan PNS d. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah e. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional f. Penyediaan jasa administrasi keuangan g. Penyediaan jasa kebersihan kantor h. Penyediaan alat tulis kantor i. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan j. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor k. Penyediaan peralatan rumah tangga l. Penyediaan bahan baaan dan peraturan perundang-undangan m. Penyediaan Makanan dan Minuman n. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah o. Penyediaan jasa angkutan beras dan barang dinas p. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 02.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pembangunan Gedung/Kantor b. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas c. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

͸Ͷͷ͹Ǧ͸Ͷͷ;



ƒ‰‡ͺͷ

d. Pengadan peralatan rumah jabatan/dinas e. Pengadaan peralatan gedung kantor f. Pengadaan meubelair g. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan h. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor i. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan j. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional k. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor l. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor m. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor n. Rehabilitasi sedang/berat instalasi jaringan. 03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis Implementasi peraturan perundang-undangan. 06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. 15. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 01.Pembahasan rancangan Peraturan Daerah 02.Hearing/Dialog dan koordinasi dengan pejabat/pemda dan tokoh masyarakat dan tokoh agama 03.Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 04.Rapat-rapat paripurna 05.RESES 06.Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD 07.Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD 08.Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 09.Fasilitasi pelaksanaan kegiatan Fraksi-fraksi 10.Peningkatan Komunikasi dan Informasi kegiatan DPRD

͸Ͷͷ͹Ǧ͸Ͷͷ;



ƒ‰‡ͺ͸

BAB VI INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Sekretariat Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, mempunyai tugas pokok dan fungsi mengkoordinasikan, mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi serta melaksanakan perumusan kebijakan penyelenggara Sekretariat DPRD yang meliputi, administrasi umum, persidangan, dan alat kelengkapan, keuangan, kehumasan dan keprotokolan. Disamping tugas pokok dan fungsi tersebut Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur juga melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, untuk menjabarkan dan menelaah Program dan Kegiatan Prioritas yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD yang dapat dalam Agenda Pembenahan Sistem Hukum dan Birokrasi Daerah. Agenda tersebut bertujuan meningkatkan penegakkan supermasi hukum dalam rangka membentuk pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta mewujudkan masyarakat yang adil dan sadar hukum. Sesuai dengan penjabaran dari agenda Pembenahan Sistem Hukum dan Birokrasi Daerah tersebut yang menjadi program prioritas yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, dengan Indikator program adalah meningkatnya peran DPRD dalam menjaring aspirasi masyarakat yang diwakili. Disamping program dan kegiatan prioritas tersebut, Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur juga melaksanakan program dan kegiatan yang berkaitan dengan program urusan umum yakni : melaksanakan urusan belanja pegawai, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Pelaporan Capaian Kinerja, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

͸Ͷͷ͹Ȃ͸Ͷͷ;





ƒ‰‡ͻͺ

Indikator-indikator program dan kegiatan prioritas tersebut yang menjadi tolak ukur pencapaian kinerja, diuraikan sebagai berikut : a. Urusan Umum - Belanja Pegawai : yang menjadi Indikator kinerja adalah terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan aparatur pemerintah; - Program pelayanan Administrasi Perkantoran dan Pelaporan Capaian Kinerja : yang menjadi Indikator kinerja adalah terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran dan terlaporkannya kinerja dan keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur secara berkala dan tepat waktu; - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Indikator kinerja adalah terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan indicator kinerja terciptanya laporan kinerja keuangan yang baik dan akuntabel. b. Urusan Wajib Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan indikator kinerja meningkatnya peran DPRD. Indikator kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD tersebut, diuraikan lebih lanjut dalam tabel 6.1. berikut ini :

͸Ͷͷ͹Ȃ͸Ͷͷ;





ƒ‰‡ͻͻ

TABEL 6.1 Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD No.

Indikator Kinerja

1

2 URUSAN UMUM Terpuhinya pembayaran gaji dan tunjangan Aparatur Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran terlapornya kinerja keuangan secara berkala dan tepat waktu Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur terciptanya laporan kinerja keuangan yang baik dan akuntabel.

1 2

3 4

URUSAN WAJIB Meningkatnya peran DPRD TOTA KINERJA AKHIR

͸Ͷͷ͹Ȃ͸Ͷͷ;



Kondisi Kinerja pada awal RPJMD Tahun 2013 3

Kondisi Kinerja Akhir RPJMD

Thn-1 4

Thn-2 5

Thn-3 6

Thn-4 7

Thn-5 8

9

92.49

94.75

95.50

96.25

96.50

97.99

98.99

98.55

98.99

99.25

99.50

99.75

100

100

95.28

95.65

97,65

97.75

97.99

99.99

99.25

99.06

99.15

99.45

99.62

99.68

99.78

99.99

93.83 95.84

96.73 97.05

97.82 97.93

98.99 98.42

99.12 98.60

99.49 99.45

99.65 99.57

Target Capaian Setiap Tahun



ƒ‰‡ͻͼ

BAB VII PENUTUP 7.1. Kesimpulan Berdasarkan uraian dan analisis kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di atas, maka disimpulkan sebagai berikut : 7.1.1. Evaluasi Renstra 2009 – 2009 menggambarkan adanya data dan informasi, bahwa Pencapaian Kinerja Akhir Program dan Kegiatan sebesar 87,62 % dengan klasifikasi penilaian BAIK, Sedangkan Pencapaian Kinerja Akhir Keuangan mencapai sebesar : 95.31 % predikat SANGAT BAIK atau rata-rata kinerja secara keseluruhan mencapai : 91.46 %. 7.1.2. Walaupun capaian kinerja program dan kegiatan maupun capaian kinerja keuangan tingkat pencapaian SANGAT BAIK, namun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur masih menemukan hambatan dan tantangan yang dihadapi. Hambatan dan tantangan yang dikemukanan dalam Evaluasi Hasil Akhir Kinerja Renstra 2009 – 2013 selanjutnya harus ditindaklanjuti dengan kebijakan-kebijakan dalam periode tahun Renstra 2013 – 2018. 7.1.3. Berhasil tidaknya pelaksanaan Renstra 2013 – 2018 sangat tergantung pada bagaimana mengelola isu-isu strategis dan potensi kekuatan dan bagaimana meminimalisir isu-isu kelemahan yang berpengaruh pada tingkat pencapaian kinerja. Keseimbangan dalam mengelola dua isu (factor) strategi tersebut akan terukur dari bagaimana upaya melakukan transformasi nilai-nilai dan upaya-upaya mendayagunakan isu-isus strategis tersebut sebgaimana yang telah diuraikan didalam BAB-BAB terdahulu yang pada hakekatnya apabila dikelola secara maksimal akan dapat mendorong “Terwujudnya pelayanan yang cepat, tepat dan

professional kepada DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Publik” sebagaimana digambarkan dalam Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Strategi (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 – 2018.

RENSTRA SETWAN 2013 - 2018 

Page 58

7.2. Saran Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka guna memaksimalkan pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 – 2018 disarankan beberapa hal penting untuk ditindaklanjuti sebagai berikut : 7.2.1. Perlu adanya komitmen dari seluruh unsur Pimpinan dan Staf Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk konsisten dalam melaksanakan Renstra Tahun 2013 – 2018 yang dijabarkan lebih lanjut dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) setiap tahunnya; 7.2.2. Perlu adanya penyesuaian pemahama terhadap uraian tugas jabatan structural dan jabatan fungsional sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor …. Tahun 2014, sehingga penjabarannya dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan dapat terfokus dan terarah dengan baik; 7.2.3. Perlu diwujudkannya efisiensi dan efektifitas pendayagunaan sarana dan prasarana dan pendanaan secara maksimal; 6.2.4. Perlu diupayakan pemberdayaan sumber daya manusia Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara professional kepada DPRD dalam menjalankan fungsi-fungsinya.

Kupang, 10 Pebruari 2014

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

DRS. TOBIAS NGONGO BULU PEMBINA TINGKAT I NIP : 19631231 199303 1 178 RENSTRA SETWAN 2013 - 2018 

Page 59

dĂďĞůϮ͘Ϯ͘ ŶŐŐĂƌĂŶĚĂŶZĞĂůŝƐĂƐŝWĞŶĚĂŶĂĂŶWĞůĂLJĂŶĂŶ^<W ^ĞŬƌĞƚĂƌŝĂƚWZWƌŽǀŝŶƐŝEƵƐĂdĞŶŐŐĂƌĂdŝŵƵƌ Indikator Kinerja Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi SKPD 1 PROGRAM SKPD Terlaksananya adm.surat menyurat dan adm. Perjalanan serta Adm. Aparatur Terpenuhinya ketersediaan sarana dan Prasarana Aparatur Terciptanya keserasian dan keseragaman dalam berpakaian Terpenuhinya kapasitas aparatur yang handal dan profesional Terciptanya laporan akuntabiliats kinerja yang akurat dan akuntabel Capaian Kinerja Program SKPD PROGRAM URUSAN WAJIB Meningkatnya aspirasi masyarakat yang terjaring melalui kegiatan-kegiatan DPRD Capaian Kinerja Akhir 5 Tahunan Rata-rata Capaian Kinerja 5 Tahunan

1 2

2 3

Anggaran pada Tahun ke 3 4

Realisasi A 4 5

5 6

1 7

2 8

4.593.853.775

4.292.954.950

4.334.382.950

5.648.655.300

5.004.205.700

4.181.208.144

4.029.281.167

3.813.184.790

3.596.715.400

2.407.026.300

2.507.047.700

2.511.845.700

3.433.881.401

3.360.047.311

780.200.000

227.205.000

292.400.000

303.300.000

370.300.000

627.591.000

221.567.000

310.822.000

287.828.000

44.008.000

268.246.000

268.968.800

23.612.000

21.287.000

17.912.000

9.900.000

26.850.000

23.600.000

18.275.000

10.632.880.859

12.433.553.500

16.268.316.200

29.816.394.000

32.150.302.600

10.228.750.725

11.856.071.450

-

-

ealisasi Anggaran Tahun ke3 4 9 10

Rasio Realisasi dan Anggaran Tahun ke1 2 3 4 5 12 13 14 15 16

5 11

ZĂƚĂͲƌĂƚĂWĞƌƚƵŵďŚ ŶŐŐĂƌĂŶ ZĞĂůŝƐĂƐŝ ϭϳ ϭϴ

4.233.624.857

5.493.233.796

4.829.741.084

91,02

93,86

97,68

97,25

96,51

ϰ͕ϴϲ

ϵϱ͕ϯϲ

2.362.807.500

2.440.576.177

2.003.849.538

90,05

93,42

98,16

97,35

79,78

ϱ͕ϭϱ

ϵϱ͕ϭ

262.350.000

297.415.000

304.975.000

80,44

97,52

89,72

98,06

82,36

ϭϱ͕ϭϰ

ϴϲ͕ϴϰ

86,30

93,45

92,83

0,00

0,00

ϭϭ͕ϭϳ

ϴϵ͕ϵϰ

99,95

85,85

96,35

99,49

100,00

ϯ͕ϴϴ 

ϵϲ͕Ϯϱ

89,55

92,82

94,34

78,43

71,73

96,20

95,36

98,19

90,23

ϱ͕ϯ

ϵϰ͕ϵϱ

40.853.000 17.259.000

15.974.138.150

9.850.000

26.902.808.895

26.850.000

31.233.466.452

96,20 92,87

95,36 94,09

98,19 96,26

90,23 84,33

97,15 97,15 84,44 90,39



dĂďĞů͗ϱ͘ϭ͗ZEEWZK'ZD͕<'/dE͕/E/<dKZKDWK<^^ZEEWEEE/E/<d/& ^
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Sasaran Kegiatan

Tahun ke-1

Tahun ke-2

Tahun ke-3

Tahun ke-4

Tahun ke-5

Sumber Dana

Indikator Kinerja Prog.

Kondisi Kinerja

Target Kinerja

Target Kinerja

Target Kinerja

Target Kinerja

Target Kinerja

dan Kegiatan

Akhir Periode Resntra

(Rp.)

(Rp.)

(Rp.)

(Rp.)

(Rp.)

2

3

4

5

6

7

8

588.608.281

71.720.000

89.650.000

1

9

PROGRAM SKPD Pelayanan Administrasi Perkantoran 01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

112.062.500

140.078.125

175.097.656

Tersedianya jasa surat

a. 45.000 Surat Masuk

a. 8.000 Surat Masuk

a. 8.500 Surat Masuk

a. 9.000 Surat Masuk

a. 9.500 Surat Masuk

a. 10.000 Surat Masuk

menyurat

b. 5.523 Surat Keluar

b. 1.000 Surat Keluar

b. 1.050 Surat Keluar

b. 1.102 Surat Keluar

b. 1.157 Surat Keluar

b. 5.523 Surat Keluar

Tersedianya Adm. Perjlnan a. 6.500 SPT

a. 900 SPT

a. 1.100 SPT

a. 1.300 SPT

a. 1.500 SPT

a. 1.700 SPT

(SPT + SPPD)

b. 9.100 SPPD

b. 1.200 SPPD

b. 1.800 SPPD

b. 2.100 SPPD

b. 2.500 SPPD

Tersedianya Adm. Kepeg.

16 org PNS pensiun

6 Org PNS penius

5 Org PNS penius

dan Keanggotaan DPRD

99 org naik pangkat

24 org naik pangkat

24 org naik pangkat

11 org naik pangkat

21 org naik pangkat

286 org naik berkala

71 org naik berkala

72 org naik berkala

19 Peny.Adm.CPNS

19 Peny.Adm.CPNS

720 Peny.Gaji PNS

144 Peny.Gaji PNS

144 Peny.Gaji PNS

144 Peny.Gaji PNS

144 Peny.Gaji PNS

144 Peny.Gaji PNS

- Arsip Aktif

500 meter lari

100 meter lari

100 meter lari

100 meter lari

100 meter lari

100 meter lari

- Arsip In Aktif

500 meter lari

100 meter lari

100 meter lari

100 meter lari

100 meter lari

100 meter lari

- Arsip yg dimusnakan

500 meter lari

100 meter lari

100 meter lari

100 meter lari

100 meter lari

100 meter lari

b. 1.500 SPPD 0

0 5 Org PNS penius 19 org naik pangkat 71 org naik berkala 0

72 org naik berkala 0

APBD

71 org naik berkala 0

0 APBD

Terlaksananya penataan dan pemeliharaan dokumen Arsip dinas :

02. Penyediaan Jasa

Rekening yang terbayar

4.617.932.344

Komunikasi SDA Terlaksananya pembayaran 20 rekening Air dan Listrik

562.680.000

703.350.000

879.187.500

5 rekening Air

5 rekening Air

tagihan rekening air, listrik, 120 rekening Telepon

25 rekening Telepon

25 rekening Telepon

Telepon, Iuran Internet dan 20 rekening listrik

5 rekening listrik

5 rekening listrik

Tenaga Non PNS

12 bln Iuran Internet

12 bln Iuran Internet

12 bln Iuran Internet

60 bln Iuran Internet

5 rekening Air

1.098.984.375

1.373.730.469

5 rekening Air

5 rekening Air

25 rekening Telepon

25 rekening Telepon

25 rekening Telepon

5 rekening listrik

5 rekening listrik

5 rekening listrik

12 bln Iuran Internet

12 bln Iuran Internet

APBD

10 org tenaga Non PNS 2 org tenaga Non PNS 2 org tenaga Non PNS 2 org tenaga Non PNS 2 org tenaga Non PNS 2 org tenaga Non PNS 03. Peny.Jasa Jamin-

7.045.895.910

1.154.100.000

1.269.510.000

1.396.461.000

1.536.107.100

1.689.717.810 APBD

an Pem. Kesehat

Terjaminnya Pemeliharaan 325 peserta utama

65 peserta utama

65 peserta utama

65 peserta utama

65 peserta utama

65 peserta utama

an Pimp. DPRD

Kes. Anggota DPRD dan

195 peserta tambahan

195 peserta tambahan

195 peserta tambahan

195 peserta tambahan

195 peserta tambahan

suami/istri + 2 anak

860 peserta tambahan

2 PROGRAM DAN KEGIATAN Program dan Kegiatan

Tahun ke-2

Tahun ke-3

Tahun ke-4

Tahun ke-5

Sumber Dana

Kondisi Kinerja

Target Kinerja

Target Kinerja

Target Kinerja

Target Kinerja

Target Kinerja

dan Kegiatan

Akhir Periode Resntra

(Rp.)

(Rp.)

(Rp.)

(Rp.)

(Rp.)

2

3

4

5

6

7

8

05. Penyediaan Jasa

694.760.380 Terjaminnya keamanan

rang milik daerah gedung kantor dan rumah jabatan Pimp. DPRD 06. Peny.Jasa Pem.

Tahun ke-1

Indikator Kinerja Prog.

1 Jaminan Pem.ba-

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Sasaran Kegiatan

85 unit kendaraan operasi

40 org petugas keaman an ktr & rumah jab.

113.800.000 8 org petugas keaman an ktr & rumah jab.

125.180.000 8 org petugas keaman an ktr & rumah jab.

137.698.000 8 org petugas keaman an ktr & rumah jab.

151.467.800 8 org petugas keaman an ktr & rumah jab.

166.614.580 an ktr & rumah jab.

5 paket adm. PBB

1 paket adm. PBB

1 paket adm. PBB

1 paket adm. PBB

1 paket adm. PBB

1 paket adm. PBB

8 org Non PNS

8 org Non PNS

8 org Non PNS

8 org Non PNS

8 org Non PNS

47.917.000

85.096.250

110.296.250

135.496.250

160.696.250

Perijinan kend.

Terlaksananya jasa pem.

85 unit kend.operasional 13 kend.operasional

13 kend.operasional

13 kend.operasional

13 kend.operasional

13 kend.operasional

Operasional

dan perijinan kendaraan

30 unit kend.Pimpinan

6 unit kend.Pimpinan

6 unit kend.Pimpinan

6 unit kend.Pimpinan

6 unit kend.Pimpinan

operasional untuk kegiatan 115 perpnjngan STNK

19 perpnjngan STNK

24 perpnjngan STNK

24 perpnjngan STNK

24 perpnjngan STNK

24 perpnjngan STNK

DPRD NTT

5 org Non PNS

7 org Non PNS

7 org Non PNS

7 org Non PNS

7 org Non PNS

07. Peny.Jasa Adm. Keuangan

6 unit kend.Pimpinan

33 org Non PNS 4.599.666.406

446.681.000

589.281.250

Terlaksananya jasa penge- 5 dok.penyusunan Ranc. 1 dok.penyusunan Ranc.1 dok.peny. Ranc. lolaan keuangan DPRD & Sekretariat DPRD NTT

08. Penyediaan jasa

progran dan kegiatan

dan kebersihan kantor 10.Penyediaan ATK

1 dok.peny. Ranc. progran dan kegiatan

1 dok.peny. Ranc. progran dan kegiatan 2 dok. RK+RKT

1.946.715.642

2 dok. RK+RKT

10 dok. RKA+RKPA

2 dok. RKA+RKPA

2 dok. RKA+RKPA

2 dok. RKA+RKPA

2 dok. RKA+RKPA

2 dok. RKA+RKPA

10 dok.DPA+DPPA

2 dok.DPA+DPPA

2 dok.DPA+DPPA

2 dok.DPA+DPPA

2 dok.DPA+DPPA

2 dok.DPA+DPPA

4 dok.Renstra+Renja

2 dok. RK+RKT

2 dok.Renstra+Renja

7 org Non PNS

7 org Non PNS

7 org Non PNS

2 dok.Renstra+Renja

Setwan NTT

Setwan NTT

Setwan NTT

33 org Non PNS

5 org Non PNS

7 org Non PNS 927.749.625

1.294.949.625

1.662.149.625

2.029.349.625

185 alat kebersihan

30 alat kebersihan

35 alat kebersihan

35 alat kebersihan

35 alat kebersihan

35 alat kebersihan

162 bahan pembersih

27 bahan pembersih

30 bahan pembersih

30 bahan pembersih

30 bahan pembersih

30 bahan pembersih

225 org Non PNS

21 org Non PNS

51 org Non PNS

51 org Non PNS

51 org Non PNS

51 org Non PNS

362 jenis ATK

282.558.250 62 jenis ATK

353.197.812 75 jenis ATK

441.497.265 75 jenis ATK

551.871.581 75 jenis ATK

APBD

progran dan kegiatan

2 dok. RK+RKT

444.439.700

APBD

1 dok.penyusunan Ranc.

2 dok. RK+RKT

2.318.964.384 Terpenuhinya penyediaan

progran dan kegiatan

892.806.952

10 dok. RK+RKT

6.358.638.200

kebersihan kantor Terciptanya kenyamanan

progran dan kegiatan

724.181.562

APBD

8 org petugas keaman

40 org Non PNS 539.502.000

9

689.839.476

APBD

APBD

75 jenis ATK

Alat Tulis Kantor (ATK) 11. Penyediaan ba-

2.573.238.729 72 jenis cetakan

313.540.750

391.925.937

489.907.421

612.384.276

765.480.345

cetakan dan

Tersedianya barang cetak-

12 jenis cetakan

12 jenis cetakan

12 jenis cetakan

12 jenis cetakan

12 jenis cetakan

penggandaan

an dan penggandaan bahan 32 jenis penggandaan

4 jenis penggandaan

4 jenis penggandaan

4 jenis penggandaan

4 jenis penggandaan

4 jenis penggandaan

bahan keperluan Dinas

2 jenis jilid

2 jenis jilid

2 jenis jilid

2 jenis jilid

2 jenis jilid

12 bln dftr hadir PNS

12 bln dftr hadir PNS

12 bln dftr hadir PNS

12 bln dftr hadir PNS

22 jenis jilid

60 bln daftar hadir PNS 12 bln dftr hadir PNS

APBD

3 PROGRAM DAN KEGIATAN Program dan Kegiatan

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Sasaran Kegiatan

Tahun ke-1

Tahun ke-2

Tahun ke-3

Tahun ke-4

Tahun ke-5

Sumber Dana

Indikator Kinerja Prog.

Kondisi Kinerja

Target Kinerja

Target Kinerja

Target Kinerja

Target Kinerja

Target Kinerja

dan Kegiatan

Akhir Periode Resntra

(Rp.)

(Rp.)

(Rp.)

(Rp.)

(Rp.)

2

3

4

5

6

7

8

1 12. Peny.Komponen

795.736.967

138.014.000

172.517.500

APBD

bangunan kantor

130 jenis instalasi listrik 26 jenis instalasi listrik 26 jenis instalasi listrik 26 jenis instalasi listrik 26 jenis instalasi listrik 26 jenis instalasi listrik Rumah Jabatan Pimp.

Rumah Jabatan Pimp.

80 jenis instalasi listrik

16 jenis instalasi listrik 16 jenis instalasi listrik 16 jenis instalasi listrik 16 jenis instalasi listrik 16 jenis instalasi listrik

Tersedianya peralatan

5 paket rumah tangga

1 paket rumah tangga

rumah tangga dan rumah

5 paket rumah jabatan

1 paket rumah jabatan 1 paket rumah jabatan 1 paket rumah jabatan 1 paket rumah jabatan 1 paket rumah jabatan

791.915.000

989.893.750 1 paket rumah tangga

1.237.367.187 1 paket rumah tangga

Rumah Jabatan Pimp.

Kantor DPRD NTT

kantor dan rumah jabatan

6.499.271.148

Rumah Jabatan Pimp.

Kantor DPRD NTT

Pimpinan DPRD 13. Peny.Peralatan

Rumah Jabatan Pimp.

Kantor DPRD NTT

269.558.592

Kantor DPRD NTT

rumah tangga

Kantor DPRD NTT

215.646.875

listrik/penerangan Tersedianya komponen listrik/penerangan gedung

Kantor DPRD NTT

1.546.708.983 1 paket rumah tangga

9

Rumah Jabatan Pimp. 1.933.386.228

APBD

1 paket rumah tangga

jabatan Pimp. DPRD 14. Penyediaan bahan

2.224.097.259

bacaan dan per-

Tersedianya bahan bacaan

undang-undangan

surat kabar dan majalah

105 jenis bahan bacaan surat kabar/majalah

serta perundang-undangan 150 bk perundang2an 15. Peny. Makanan dan Minuman

1.531.432.031

338.748.750

423.435.937

529.294.921

661.618.651

surat kabar/majalah 30 bk perundang2an 186.600.000

surat kabar/majalah 30 bk perundang2an 233.250.000

surat kabar/majalah 30 bk perundang2an 291.562.500

surat kabar/majalah 30 bk perundang2an 364.453.125

surat kabar/majalah 30 bk perundang2an 455.566.406

Tersedianya makanan dan

325 org Angg. DPRD

65 org Angg. DPRD

65 org Angg. DPRD

65 org Angg. DPRD

65 org Angg. DPRD

65 org Angg. DPRD

12.155 PNS/NonPNS

2431 PNS/NonPNS

2431 PNS/NonPNS

2431 PNS/NonPNS

2431 PNS/NonPNS

2431 PNS/NonPNS

dan Sekretariat DPRD

12.500 tamu/undangan

2500 tamu/undangan

2500 tamu/undangan

2500 tamu/undangan

2500 tamu/undangan

2500 tamu/undangan

1.961.234.258 Tersedianya biaya rapat-

15 org Forkomkon

238.970.000 3 org Forkomkon

298.712.500

373.390.625

3 org Forkomkon

3 org Forkomkon

466.738.281 3 org Forkomkon

583.422.852

APBD

APBD

3 org Forkomkon

Konsultasi keluar

rapat koordinasi dan kons- 85 org Komperatif

17 org Komperatif

17 org Komperatif

17 org Komperatif

17 org Komperatif

17 org Komperatif

Daerah

sultasi keluar daerah

17 org kon.bid.tugas

17 org kon.bid.tugas

17 org kon.bid.tugas

17 org kon.bid.tugas

17 org kon.bid.tugas

85 org kon.bid.tugas

APBD

21 jenis bahan bacaan 21 jenis bahan bacaan 21 jenis bahan bacaan 21 jenis bahan bacaan 21 jenis bahan bacaan

minuman kegiatan DPRD 16. Rapat-rapat Koordinasi dan

270.999.000

20 org pemutahiran data 5 org pemutahiran data 5 org pemutahiran data 5 org pemutahiran data 5 org pemutahiran data 5 org pemutahiran data 17. Penyediaan jasa

93.560.156

angkutan barang

Tersedianya jasa angkutan 234000 kg beras PNS

dinas

barang-barang dinas

18. Rapat-rapat

969.628.906

11.400.000 46800 kg beras PNS 100.000.000

14.250.000 46800 kg beras PNS 125.000.000

17.812.500 46800 kg beras PNS 195.312.500

22.265.625 46800 kg beras PNS 244.140.625

27.832.031

305.175.781

kordinasi kedalam Tersedianya biaya rapat-

50 org Eselon II

10 org Eselon II

10 org Eselon II

10 org Eselon II

10 org Eselon II

10 org Eselon II

daerah

240 org Eselon III-IV

48 org Eselon III-IV

48 org Eselon III-IV

48 org Eselon III-IV

48 org Eselon III-IV

48 org Eselon III-IV

rapat koordinasi kedalam daerah

APBD

46800 kg beras PNS APBD

4 PROGRAM DAN KEGIATAN dan Kegiatan

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Sasaran Kegiatan

Program

Tahun ke-1

Tahun ke-2

Tahun ke-3

Tahun ke-4

Tahun ke-5

Sumber Dana

Indikator Kinerja Prog.

Kondisi Kinerja

Target Kinerja

Target Kinerja

Target Kinerja

Target Kinerja

Target Kinerja

dan Kegiatan

Akhir Periode Resntra

(Rp.)

(Rp.)

(Rp.)

(Rp.)

(Rp.)

2

3

4

5

6

7

8

1

9

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 03. Pembangunan Gedung Kantor

300.000.000.000 Tersedianya gedung kantor

Paket

120.000.000.000 Paket

Paket

120.000.000.000 Paket

30.000.000.000 Paket

30.000.000.000

APBD

Paket

DPRD yang representatif 04. Pengadaan per-

2.088.450.000

lengkapan rumah

Tersedianya barang-barang

jabatan

kebutuhan rumah jabatan/

Paket

-

450.000.000 Paket

495.000.000 Paket

544.500.000 Paket

598.950.000

APBD

Paket

dinas Pimpinan DPRD 07. Pengadaan per-

664.154.819

lengkapan gedung Tersedianya barang-barang Kantor

81.850.000 Paket

102.312.500 Paket

125.899.625 Paket

157.374.531 Paket

196.718.163

APBD

Paket

kebutuhan gedung kantor

08. Pengadaan per-

5.901.869.857

alatan gedung

Tersedianya peralatan

kantor

gedung kantor DPRD

09. Pengadaan per-

Paket

719.123.600 Paket

1.710.301.319

alatan rumah/

Tersedianya peralatan

jabatan

rumah jabatan DPRD

10. Pengadaan Meubelair

Paket

Paket 4.515.984.391

Tersedianya barang-barang

Paket

898.904.500 Paket

550.257.000 Paket

296.637.500 Paket 687.821.250 Paket

1.123.630.625 Paket 370.796.875 Paket 859.776.562 Paket

1.404.538.281 Paket 463.496.093 Paket 1.074.720.702 Paket

1.755.672.851

APBD

Paket 579.370.851

APBD

Paket 1.343.408.877

APBD

Paket

Meubelair gedung/kantor DPRD NTT 20. Pemeliharaan

1.947.610.584

237.310.000

296.637.500

370.796.875

463.496.093

579.370.116

rutin/berkala

Terlaksananya pemeliharaa 20 paket pemeliharaan

4 unit rumah jabatan

4 unit rumah jabatan

4 unit rumah jabatan

4 unit rumah jabatan

4 unit rumah jabatan

Rumah Jabatan

rutin/berkala rumah jabatan 45 org Non PNS

9 org Non PNS

9 org Non PNS

9 org Non PNS

9 org Non PNS

9 org Non PNS

22.Pemeliharaan

1.613.912.694

rutin/berkala

Terlaksananya pemeliharaa

gedung kantor

rutin/berkala gedung kantor

23. Pemeliharaan

Paket 2.329.668.407

rutin/berkala

Terlaksananya pemeliharaa

Mobil Jabatan

rutin/berkala Mobil Jab.

Paket

196.650.000 Paket 283.862.500 Paket

245.812.500 Paket 354.828.125 Paket

307.265.625 Paket 443.535.156 Paket

384.082.031 Paket 554.418.945 Paket

480.102.538

APBD

APBD

Paket 693.023.681 Paket

APBD

5 PROGRAM DAN KEGIATAN dan Kegiatan

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Sasaran Kegiatan

Program

Tahun ke-1

Tahun ke-2

Tahun ke-3

Tahun ke-4

Tahun ke-5

Sumber Dana

Indikator Kinerja Prog.

Kondisi Kinerja

Target Kinerja

Target Kinerja

Target Kinerja

Target Kinerja

Target Kinerja

dan Kegiatan

Akhir Periode Resntra

(Rp.)

(Rp.)

(Rp.)

(Rp.)

(Rp.)

24. Pem. Rutin/berkl

3.596.224.721

Kendaraan dinas

Terlaksananya pemelihara-

Operasional

an rutin/berkala mobil dinas

Paket

438.225.200 Paket

547.718.500 Paket

684.663.875 Paket

855.829.843 Paket

1.069.787.303

APBD

Paket

Operasional DPRD NTT 26. Pem. Rutin/berkl

415.048.045

Perlengkapan

Terlaksananya pemelihara-

Gedung Kantor

an rutin/berkala perleng-

Paket

58.300.000 Paket

61.875.000 Paket

77.343.750 Paket

96.679.687 Paket

120.849.608

APBD

Paket

kapan gedung kantor 28. Pem. Rutin/berkl

223.641.601

Peralatan gedung

Terlaksananya pemelihara-

Kantor

an rutin/berkala peralatan

Paket

27.250.000 Paket

34.062.500 Paket

42.578.125 Paket

53.222.656 Paket

66.528.320

APBD

Paket

gedung kantor 40. Rehabilitasi

4.706.441.601

Sedang/berat

Terlaksananya rehabilitasi

Gedung Kantor

sedang/berat gedung kan-

Paket

4.510.050.000 Paket

34.062.500 Paket

42.578.125 Paket

53.222.656 Paket

66.528.320

APBD

Paket

tor DPRD NTT 46. Rehabilitasi

196.391.601

-

34.062.500

42.578.125 1 unit intalasi jar. Air

53.222.656 1 unit intalasi jar. Air

66.528.320

Sedang/berat

Terlaksananya rehabilitasi

4 unit intalasi jar. Air

-

1 unit intalasi jar. Air

Jaringan Listrik

sedang/berat Instalasi

4 unit intalasi jar. Listrik

-

1 unit intalasi jar.Listrik1 unit intalasi jar.listrik 1 unit intalasi jar.listrik 1 unit intalasi jar.listrik

APBD

1 unit intalasi jar. Air

Jaringan Listrik dan air Peningkatan Disiplin Aparatur 02. Pengadaan

11.090.735.819

1.351.370.000

1.689.212.500

2.111.515.625

2.639.394.531

3.299.243.163

Pakaian beserta

Tersedianya pakaian dinas 380 stel PSH

130 stel PSH

65 stel PSH

65 stel PSH

65 stel PSH

65 stel PSH

perlengkapannya

dan perlengkapan bagi

65 stel PSL

65 stel PSL

...stel PSL

...stel PSL

...stel PSL

...stel PSL

ADPRD dan Staf DPRD

380 stel PSR

130 stel PSR

65 stel PSR

65 stel PSR

65 stel PSR

65 stel PSR

260 stel PDH LP

…. stel PDH LP

65 stel PDH LP

65 stel PDH LP

65 stel PDH LP

65 stel PDH LP

432 stel PDH/PNS

144 stel PDH/PNS

... stel PDH/PNS

144 stel PDH/PNS

... stel PDH/PNS

144 stel PDH/PNS

73 buah Emblem

73 buah Emblem

2 buah Emblem

2 buah Emblem

2 buah Emblem

2 buah Emblem

288 stel motif daerah

….stel motif daerah

144 stel motif daerah

... stel motif daerah

144 stel motif daerah

... stel motif daerah

144 stel pakainolahraga ... stel pakainolahraga ... stel pakainolahraga 144stel pakainolahraga ... stel pakainolahraga ..stel pakainolahraga

APBD

6 PROGRAM DAN KEGIATAN Program dan Kegiatan

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Sasaran Kegiatan

Tahun ke-1

Tahun ke-2

Tahun ke-3

Tahun ke-4

Tahun ke-5

Sumber Dana

Indikator Kinerja Prog.

Kondisi Kinerja

Target Kinerja

Target Kinerja

Target Kinerja

Target Kinerja

Target Kinerja

dan Kegiatan

Akhir Periode Resntra

(Rp.)

(Rp.)

(Rp.)

(Rp.)

(Rp.)

Penigkatan Sumber Daya Aparatur 03. Bimbingan Tek-

1.564.056.000

173.784.000

347.568.000

347.568.000

347.568.000

347.568.000

nis Implementasi

Terlaksananya bintek Adm 22 org adm. Umum

3 org adm. Umum

5 org adm. Umum

5 org adm. Umum

5 org adm. Umum

5 org adm. Umum

peraturan per-

umum, adm.persidangan& 22 org adm. persidgan

3 org adm. persidgan

5 org adm. persidgan

5 org adm. persidgan

5 org adm. persidgan

5 org adm. persidgan

undang-undangan

alat kelengkapan,keuangan 22 org adm. Keuangan

3 org adm. Keuangan

5 org adm. Keuangan

5 org adm. Keuangan

5 org adm. Keuangan

5 org adm. Keuangan

dan adm.kehumasan

2 org adm.kehumasan 5 org adm.kehumasan 5 org adm.kehumasan 5 org adm.kehumasan 5 org adm.kehumasan

22 org adm.kehumasan

04. Pendidikan dan Latihan

315.000.000

60.000.000

75.000.000

60.000.000

60.000.000

60.000.000

Terlaksananya Pendidikan 10 org perenc.pertama

2 org perenc.pertama

2 org perenc.pertama

2 org perenc.pertama

2 org perenc.pertama

2 org perenc.pertama

dan Latihan Perencanaan

2 org perenc.muda

2 org perenc.muda

2 org perenc.muda

2 org perenc.muda

2 org perenc.muda

.. org perenc. Madya

1 org perenc. Madya

.. org perenc. Madya

.. org perenc. Madya

.. org perenc. Madya

10 org perenc.muda

Pertama, Muda dan Madya 1 org perenc. Madya

APBD

APBD

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01.Penyusunan lapo-

183.427.146

22.350.000

27.937.500

34.921.875

54.565.428

APBD

4.249.372.500

APBD

43.652.343

ran kinerja dan

Terlaksananya laporan

75 LAKIP

15 LAKIP

15 LAKIP

15 LAKIP

15 LAKIP

15 LAKIP

Ikhtiar kinerja

kinerja Sekretariat DPRD

75 LKPJ

15 LKPJ

15 LKPJ

15 LKPJ

15 LKPJ

15 LKPJ

SKPD

setiap bulan, triwulan dan sementer serta tahunan

Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 01. Pembaasan Ran-

80 ranperda yg dibahas

20.396.988.000 9 bh ranperda dibhs

3.399.498.000

4.249.372.500

4.249.372.500

4.249.372.500

cangan Peraturan

Terlaksananya pembahsan

1 bh ranperda dibhs

2 bh ranperda dibhs

2 bh ranperda dibhs

2 bh ranperda dibhs

2 bh ranperda dibhs

Daerah

Rancangan Peraturan Dae- 9 bh perda dievalsi

1 bh perda dievalsi

2 bh perda dievalsi

2 bh perda dievalsi

2 bh perda dievalsi

2 bh perda dievalsi

rah Usul Prakarsa DPRD

… bh yg ditolak

… bh yg ditolak

… bh yg ditolak

… bh yg ditolak

… bh yg ditolak

… bh yg ditolak

9 bh direkomenadasi

1 bh direkomenadasi

2 bh direkomenadasi

2 bh direkomenadasi

2 bh direkomenadasi

2 bh direkomenadasi

Terlaksananya pembahsan

71 bh ranperda dibhs

11 bh ranperda dibhs

15 bh ranperda dibhs

15 bh ranperda dibhs

15 bh ranperda dibhs

15 bh ranperda dibhs

Rancangan Peraturan Dae- 71 bh perda dievalsi

11 bh perda dievalsi

15 bh perda dievalsi

15 bh perda dievalsi

15 bh perda dievalsi

15 bh perda dievalsi

rah yg diajukan Gubernur/ … bh yg ditolak

… bh yg ditolak

… bh yg ditolak

… bh yg ditolak

… bh yg ditolak

… bh yg ditolak

Eksekutif

71 bh direkomenadasi

11 bh direkomenadasi 15 bh direkomenadasi 15 bh direkomenadasi 15 bh direkomenadasi 15 bh direkomenadasi

dengan Pemda,

Terlaksananya hearing/

10 kali

Toga dan Tomas

02. Hearing/dialog

24.578.170.976

2.994.770.000

3.743.462.500

4.679.328.125

5.849.160.156

7.311.450.195

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

dialog dgn Pemda,Toga & 650 org A.DPRD

130 org A.DPRD

130 org A.DPRD

130 org A.DPRD

130 org A.DPRD

130 org A.DPRD

Tomas di 22 Kab/Kota

88 org Pendamping

88 org Pendamping

88 org Pendamping

88 org Pendamping

88 org Pendamping

440 org Pendamping

APBD

7 PROGRAM DAN KEGIATAN Program dan Kegiatan

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Sasaran Kegiatan

Tahun ke-3

Tahun ke-4

Tahun ke-5

Sumber Dana

Kondisi Kinerja

Target Kinerja

Target Kinerja

Target Kinerja

Target Kinerja

Target Kinerja

dan Kegiatan

Akhir Periode Resntra

(Rp.)

(Rp.)

(Rp.)

(Rp.)

(Rp.)

44 dok. Yg dihasilkan 44 dok. Yg dihasilkan 44 dok. Yg dihasilkan 44 dok. Yg dihasilkan 44 dok. Yg dihasilkan

Terlaksananya dialog Alat

10 kali

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

Kelengkapan dgn Mitra

650 org A.DPRD

130 org A.DPRD

130 org A.DPRD

130 org A.DPRD

130 org A.DPRD

130 org A.DPRD

di 22 Kabupaten/Kota

220 org Pendamping

44 org Pendamping

44 org Pendamping

44 org Pendamping

44 org Pendamping

44 org Pendamping

220 dok. Yg dihasilkan

44 dok. Yg dihasilkan 44 dok. Yg dihasilkan 44 dok. Yg dihasilkan 44 dok. Yg dihasilkan 44 dok. Yg dihasilkan

03. Rapat Alat

5.847.048.437

712.252.000

890.588.000

1.113.235.000

1.391.543.750

1.739.429.687

Terlaksananya rapat-rapat

250 rapat Komisi

50 rapat Komisi

50 rapat Komisi

50 rapat Komisi

50 rapat Komisi

50 rapat Komisi

Alat Kelengkapan DPRD

30 rapat Gab. Komisi

6 rapat Gab. Komisi

6 rapat Gab. Komisi

6 rapat Gab. Komisi

6 rapat Gab. Komisi

6 rapat Gab. Komisi

60 rapat Banmusy

12 rapat Banmusy

12 rapat Banmusy

12 rapat Banmusy

12 rapat Banmusy

12 rapat Banmusy

80 rapat Banleg

16 rapat Banleg

16 rapat Banleg

16 rapat Banleg

16 rapat Banleg

16 rapat Banleg

60 rapat Pimpinan

12 rapat Pimpinan

12 rapat Pimpinan

12 rapat Pimpinan

12 rapat Pimpinan

12 rapat Pimpinan

90 rapat Banggar

18 rapat Banggar

18 rapat Banggar

18 rapat Banggar

18 rapat Banggar

18 rapat Banggar

15 rapat BK

3 rapat BK

3 rapat BK

3 rapat BK

3 rapat BK

3 rapat BK

10 rapat kerja

2 rapat kerja

2 rapat kerja

2 rapat kerja

2 rapat kerja

2 rapat kerja

Tersedianya Dokumen

75 dok.rapat Komisi

15 dok.rapat Komisi

15 dok.rapat Komisi

15 dok.rapat Komisi

15 dok.rapat Komisi

15 dok.rapat Komisi

rapat Alat Kelengkapan

30 dok. Gab. Komisi

6 dok. Gab. Komisi

6 dok. Gab. Komisi

6 dok. Gab. Komisi

6 dok. Gab. Komisi

6 dok. Gab. Komisi

DPRD NTT

60 kpts rapat Banmusy

12 kpts rpt Banmusy

12 kpts rpt Banmusy

12 kpts rpt Banmusy

12 kpts rpt Banmusy

12 kpts rpt Banmusy

80 dok.rapat Banleg

16 dok.rapat Banleg

16 dok.rapat Banleg

16 dok.rapat Banleg

16 dok.rapat Banleg

16 dok.rapat Banleg

60 kpts rapat Pimpinan

12 kpts rapat Pimp.

12 kpts rapat Pimp.

12 kpts rapat Pimp.

12 kpts rapat Pimp.

12 kpts rapat Pimp.

60 rek. rapat Banggar

12 rek. rapat Banggar

12 rek. rapat Banggar

12 rek. rapat Banggar

12 rek. rapat Banggar

12 rek. rapat Banggar

10 rek. rapat BK

2 rek. rapat BK

2 rek. rapat BK

2 rek. rapat BK

2 rek. rapat BK

2 rek. rapat BK

04. Rapat-rapat Paripurna

Tahun ke-2

Indikator Kinerja Prog.

220 dok. Yg dihasilkan

Kelengkapan

Tahun ke-1

4.915.076.115 Terlaksananya rapat-rapat

80 Peraturan Daerah

598.886.000 16 Peraturan Daerah

748.607.500 16 Peraturan Daerah

935.759.375

1.169.699.218

16 Peraturan Daerah

16 Peraturan Daerah

1.462.124.022

APBD

APBD

16 Peraturan Daerah

Pariurna DPRD dalam

90 buah Keputusan

18 buah Keputusan

18 buah Keputusan

18 buah Keputusan

18 buah Keputusan

18 buah Keputusan

penetapan Keputusan,

30 Rekomendasi

6 Rekomendasi

6 Rekomendasi

6 Rekomendasi

6 Rekomendasi

6 Rekomendasi

Perda dan kebijakan Politik DPRD NTT 05. RESES

64.890.123.632

7.906.650.000

9.883.312.500

12.354.140.625

15.442.675.781

19.303.344.726

Terlaksananya kegiatan

15 kali

3 kali

3 kali

3 kali

3 kali

3 kali

RESES di Dapil 22 kab/

975 org A.DPRD

195 org A.DPRD

195 org A.DPRD

195 org A.DPRD

195 org A.DPRD

195 org A.DPRD

Kota se-NTT

975 org pendamping

195 org pendamping

195 org pendamping

195 org pendamping

195 org pendamping

195 org pendamping

975 dok. RESES

195 dok. RESES

195 dok. RESES

195 dok. RESES

195 dok. RESES

195 dok. RESES

APBD

8 PROGRAM DAN KEGIATAN Program dan Kegiatan

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Sasaran Kegiatan

Tahun ke-1

Tahun ke-2

Tahun ke-3

Tahun ke-4

Tahun ke-5

Sumber Dana

Indikator Kinerja Prog.

Kondisi Kinerja

Target Kinerja

Target Kinerja

Target Kinerja

Target Kinerja

Target Kinerja

dan Kegiatan

Akhir Periode Resntra

(Rp.)

(Rp.)

(Rp.)

(Rp.)

(Rp.)

06. Kunjungan kerja

36.447.589.920

4.441.020.000

5.551.275.000

6.939.093.750

8.673.867.187

10.842.333.983

Kelembagaan

Terlaksananya kegiatan

15 kali

3 kali

3 kali

3 kali

3 kali

3 kali

kedalam daerah

kunjungan kerja ke 22

975 org A.DPRD

195 org A.DPRD

195 org A.DPRD

195 org A.DPRD

195 org A.DPRD

195 org A.DPRD

Kab/Kota se-NTT

660 org pendamping

195 org pendamping

195 org pendamping

195 org pendamping

195 org pendamping

195 org pendamping

220 dok. Kunker

22 dok. Kunker

22 dok. Kunker

22 dok. Kunker

22 dok. Kunker

22 dok. Kunker

Terlaksananya kegiatan

20 kali

5 kali

5 kali

5 kali

5 kali

5 kali

kunjungan kerja Alat

1300 org A.DPRD

260 org A.DPRD

260 org A.DPRD

260 org A.DPRD

260 org A.DPRD

260 org A.DPRD

Kelengkapan di 22 kab/

200 org pendamping

40 org pendamping

40 org pendamping

40 org pendamping

40 org pendamping

40 org pendamping

kota se-NTT

100 dok.alat keleng.

20 dok.alat kelengk.

20 dok.alat kelengk.

20 dok.alat kelengk.

20 dok.alat kelengk.

20 dok.alat kelengk.

Kapasitas Angg.

Terlaksananya kegiatan

5 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

DPRD

peningkatan kaasitas

325 org A. DPRD

65 org A. DPRD

65 org A. DPRD

65 org A. DPRD

65 org A. DPRD

65 org A. DPRD

Anggota DPRD NTT

20 org pendamping

4 org pendamping

4 org pendamping

4 org pendamping

4 org pendamping

4 org pendamping

5 dok. Yg dihasilkan

1 dok. Yg dihasilkan

1 dok. Yg dihasilkan

1 dok. Yg dihasilkan

1 dok. Yg dihasilkan

1 dok. Yg dihasilkan

07. Peningkatan

90.194.116.242

08. Sosialisasi Per-

10.989.859.000

12.288.059.608

13.737.323.750

1.497.260.000

17.171.654.687

1.871.575.000

21.464.568.358

2.339.468.750

26.830.710.447

2.924.335.937

3.655.419.921

aturan perundang Terlaksananya kegiatan

10 kali

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

undangan

650 org A.DPRD

130 org A.DPRD

130 org A.DPRD

130 org A.DPRD

130 org A.DPRD

130 org A.DPRD

sosialisasi peraturan perundang-undangan yang

440 org pendamping

88 org pendamping

88 org pendamping

88 org pendamping

88 org pendamping

88 org pendamping

akan diberlakukan

80 peraturan disosialkn

16 prturn disosialkn

16 prturn disosialkn

16 prturn disosialkn

16 prturn disosialkn

16 prturn disosialkn

APBD

APBD

APBD

di 22 kab/kota se-NTT 09. Fasilitasi kegiatan Fraksi-fraksi

3.709.578.000

452.000.000

565.000.000

706.250.000

882.812.500

1.103.515.500

Terlaksananya kegiatan

100 kali

20 kali

20 kali

20 kali

20 kali

20 kali

fraksi-fraksi

5 paket ATK

1 paket ATK

1 paket ATK

1 paket ATK

1 paket ATK

1 paket ATK

5 paket makan/minum

1 paket makan/minum 1 paket makan/minum 1 paket makan/minum 1 paket makan/minum 1 paket makan/minum

30 dok. Yg dihasilkan

6 dok. Yg dihasilkan

10. Peningkatan

9.362.277.586 Terlaksananya kegiatan

Informasi

dokumentasi dan publikasi 89 kali dialog interaktif 18xdialog interaktif kegiatan DPRD NTT

86xpublikasi ke media

1.140.763.000

Komunikasi dan

6 dok. Yg dihasilkan 1.425.953.750

6 dok. Yg dihasilkan 1.782.442.187

6 dok. Yg dihasilkan 2.228.052.733

6 dok. Yg dihasilkan 2.785.065.916

17xpublikasi ke media 17xpublikasi ke media 17xpublikasi ke media 17xpublikasi ke media 17xpublikasi ke media 18xdialog interaktif

18xdialog interaktif

18xdialog interaktif

APBD

18xdialog interaktif

30xpenerbitan buletin

6x penerb.buletin

6x penerb.buletin

6x penerb.buletin

6x penerb.buletin

6x penerb.buletin

75 terpasang LAN

75 terpasang LAN

….terpasang LAN

….terpasang LAN

….terpasang LAN

….terpasang LAN

75 buah buku Memori

75 buah buku memori

APBD

9 PROGRAM DAN KEGIATAN Program dan Kegiatan

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Sasaran Kegiatan

Tahun ke-2

Tahun ke-3

Tahun ke-4

Tahun ke-5

Sumber Dana

Indikator Kinerja Prog.

Kondisi Kinerja

Target Kinerja

Target Kinerja

Target Kinerja

Target Kinerja

Target Kinerja

dan Kegiatan

Akhir Periode Resntra

(Rp.)

(Rp.)

(Rp.)

(Rp.)

(Rp.)

30 kali siaran tunda

6 x siaran tunda

6 x siaran tunda

6 x siaran tunda

6 x siaran tunda

6 x siaran tunda

30 kali siaran langsung

6 x siaran langsung

6 x siaran langsung

6 x siaran langsung

6 x siaran langsung

6 x siaran langsung

20 kali peliputan LD

4 x peliputan LD

4 x peliputan LD

4 x peliputan LD

4 x peliputan LD

4 x peliputan LD

40 kali peliputan DD

8 x peliputan DD

8 x peliputan DD

8 x peliputan DD

8 x peliputan DD

8 x peliputan DD

11. Seminar/lokakarya

Tahun ke-1

37.043.000

37.043.000

Terpenuhinya pemahaman 1 kali

1 kali

Anggota DPRD terhdp

65 org A.DPRD

65 org A.DPRD

peraturan perundang-

5 org pemateri

5 org pemateri

undangan yang berlaku

15 orang Panitia

15 orang Panitia

12. Fasilitasi pelak-

468.635.000

sanaan kegiatan

Terlaksananya kegiatan

Forum parlemen

Forum Parlemen TARGET DANA

paket 659.609.792.480

468.635.000

-

APBD

-

APBD

paket 48.524.353.000

175.558.236.749

188.151.963.089

113.750.013.404

133.625.226.238



TABEL 5.2

RENCANA CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA TARGET INDIKATIF SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2013 - 2018

PROGRAM

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET AWAL Renstra

1

2

3

Terdistribusinya surat-surat keluar Terlaksananya pembayaran tagihan rekening air, listrik dan telepon dan Iuran Internet Terjaminya pemeliharaan kesehatan Pimp./Anggota DPRD serta suami/istri dan 2 orang anak Terjaminnya keamanan kantor dan rumah jabatan Pimpinan DPRD Terlaksananya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan operasional untk pelayanan kegatan DPRD Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD Prov. NTT Terciptanya kenyamanan dan kebersihan Gedung Kantor Terlaksananya penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya barang cetak an dan penggandaan untk kebutuhan dinas Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor dan rumah jabatan Pimpinan DPRD Tersedianya peralatan rumah tangga dan rumah jabatan Pimpinan DPRD Tersedianya bahan bacaan surat kabar dan majalah

PROGRAM SKPD Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi SDA dan Listrik Peny. Jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Pimp. dan ADPRD Peny.Jasa jaminan barang milik daerah Peny.Jasa pemeliharaan perijinan kendaraan Operasional Peny.Jasa Adm. Keuangan Peny.Jasa Kebersihan kantor Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) Peny.barang cetakan dan Penggandaan Peny.Komponen listrik/penerangan bangunan kantor Peny.Peralatan rumah tangga Peny. Bahan bacaan dan perundangundangan Peny. Makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Peny. Jasa Angkutan barang dinas Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah TARGET KINERJA PROGRAM

Terpunuhinya kebutuhan makanan dan minuman kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD NTT Tersedianya biaya rapat2 koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah Tersedianya jasa angkutan barang-barang dinas Tersedianya biaya rapat2 koordinasi ke dalam daerah

TARGET INDIKATIF

TARGET AKHIR Renstra

2014

2015

2016

2017

2018

4

5

6

7

8

9

10

89.70

90.16

91.45

92.98

92.99

94.85

92.47

92.11

93.79

94.64

94.89

94.91

96.89

95.82

99.52

99.62

99.75

99.87

99.89

99.99

99.82

98.71

98.65

98.87

99.89

99.99

99.89

99.46

89.23

91.31

92.69

93.63

93.75

94.89

93.25

98.67

98.99

99.35

99.14

99.20

99.50

99.24

98.65

98.70

98.98

99.99

99.99

99.99

99.51

99.84

99.98

99.29

99.54

99.60

99.78

99.64

98.15

98.75

99.89

99.99

99.99

99.99

99.70

82.61

92.40

93.78

94.82

94.97

95.99

94.39

91.75

92.23

93.67

94.75

94.83

95.89

94.77

87.67

90.54

91.98

92.15

92.65

93.75

92.21

98.34

99.12

99.25

99.52

99.55

99.90

99.47

77.19

87.50

90.12

91.65

91.70

93.95

90.98 94.73

91.68

92.21

93.30

94.32

94.49

95.82

87.12

90.32

91.57

92.81

92.89

94.70

92.46

92.49

94.75

95.50

96.25

96.50

97.99

96.20

PROGRAM

KEGIATAN

1

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2

Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Pengadaan perlengkapan gedung/kantor Pengadaan peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan Rumah Jabatan Pengadaan meubelair Pem.rutin/berkala Rumah jabatan Pem.rutin/berkala Gedung kantor Pem.rutin/berkala Mobil jabatan Pem.rutin/berkala Kendaraan dinas Operasional Pem.rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor . Pem.rutin/berkala Peralatan gedung kantor Rehabilitasi Sedang/berat Gedung kantor Rehabilitasi Sedang/berat Rumah jabatan Rehabilitasi Sedang/berat Instalasi jaringan

Peningkatan Disiplin Aparatur Peningk. Kapasitas Sumber Daya Aparatur

KINERJA AKHIR PROGRAM Pengadaan pakaian beserta perlengkapannya

INDIKATOR KINERJA

TARGET AWAL Renstra

3

Tersedianya gedung kantor DPRD yang representasi Tersedianya barang2 kebutuhan rumah jabatan/ dinas Pimpinan DPRD Tersedianya barang-barang kebutuhan gedung/kantor Tersedianya peralatan rumah jabatan/dinas DPRD Provinsi NTT Tersedianya peralatan rumah jabatan/dinas DPRD Provinsi NTT Tersedianya barang2 meubelair pada gedung/ kantor DPRD Terlaksananya pemeliha-raan rutin/berkala rumah jabatan Pimp.DPRD Terlaksananya pemeliha-raan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliha-raan rutin/berkala mobil jabatan Terlaksananya pemeliha-raan rutin/berkala kendaraan dinas operasional Terlaksananya pemeliha-raan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terlaksananya rehailitasi sedang/berat Gedung Kantor Terlaksananya rehailitasi sedang/berat Rumah jabatan Terlaksananya rehailitasi sedang/berat instalasi jaringan listrik dan air Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapanya Anggota DPRD dan PNS

KINERJA AKHIR PROGRAM Bimbingan teknis Implementasi peraturan perundang undangan KINERJA AKHIR PROGRAM

TARGET AKHIR Renstra

2015

2016

2017

2018

4

5

6

7

8

9

10

-

-

-

-

-

-

-

98.87

98.89

99.49

99.72

99.82

100

99.58

99.73

99.80

99.99

99.99

99.99

100

99.95

99.32

99.57

99.78

99.80

99.85

100

99.80

98.59

99.12

99.60

99.78

99.87

100

99.67

97.85

98.90

99.01

99.60

99.92

100

99.49

98.97

98.99

99.54

99.89

99.99

100

99.68

99.99

99.99

99.99

99.99

99.99

100

99.99

95.89

95.99

96.64

97.45

99.40

100

97.90

97.76

97.88

98.46

98.52

99.52

100

98.88

98.99

98.99

99.32

99.56

99.56

100

99.49

99.32

99.75

99.78

99.83

99.85

100

99.84

98.74

98.98

99.21

99.43

99.43

100

99.41

97.16

97.62

98.42

99.23

99.24

100

98.90

-

-

-

-

-

-

98.55

98.99

99.44

99.61

99.73

100

59.08 59.08

Terlaksananya bintek, Implementasi peraturan perundang-undangan dan terlaksananya diklat perencanaan Madya

TARGET INDIKATIF 2014

57.26 57.26

97.30

97.89

98.27

98.88

99,98

97.30

97.89

98.27

98.88

99,98

95.28

96.65

97.75

97.99

98.72

95.28

96.65

97.75

97.99

98.72

99.55 98.05

97.03 97.03

PROGRAM 1

Peningk.Penge mbangan stem Plprn Capaian Kinerja dan Keuangan URUSAN WAJIB Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

KEGIATAN 2

Penyusunan laporan kinerja dan kinerja SKPD

ikhisar

INDIKATOR KINERJA

TARGET AWAL Renstra

3

4

Terlaksananya laporan capaian kinerja Sekreta-rian DPRD Provinsi NTT setiap bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan

KINERJA AKHIR PROGRAM

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Hearing/dialog dengan Pemda, Toga & Tomas Rapat Alat Kelengkapan DPRD Rapat-rapat Paripurna RESES Kunjungan Kerja DPRD ke dalam daerah Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Sosialisasi peraturan perundang-undangan Fasilitasi Pelaksanaan kegiatan Fraksi-fraksi Peningkatan dokumentasi kegiatan DPRD . Seminar/Lokakarya Fasilitasi Pelaksanaan kegiatan Parlemen KINERJA AKHIR PROGRAM TOTAL KINERJA PROGRAM

Forum

Terlaksananya pembaha san Ranperda prakarsa DPRD Ranperda yang diajukan Eksekutif Terlaksanakan hearing/ dialog dengan Pemda sesuai masalah yang timbul Terlaksananya rapat- rapat Alat Kelengkapan DPRD Terlaksananya rapat-rapat pembahasan &penetapan keputusan, perda dan kebijkan politik DPRD Terlaksananya kegiatan RESES Terlaksananya kegiatan kunjungan kerja DPRD Terlaksananya peningkat an kapasitas pimpinan dan Angota DPRD Terlaksananya kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang akan dberlakukan Terlaksananya kegiatan rapat-rapat Fraksi-fraksi Terlaksananya kegiatan dokumentasi DPRD Terpenuhinya Pemahaman Anggota terhadap Peraturan perundang-undangan Terlaksananya kegiatan pelaksanaan forum Parlemen

TARGET INDIKATIF

TARGET AKHIR Renstra

2014

2015

2016

2017

2018

5

6

7

8

9

99.15

99.45

99.62

99.68

99.78

99.06

99.15

99.45

99.62

99.68

99.78

99.54

90.77

96.65

97.43

98.57

98.92

99.99

98.31

91.69

95.89

96.88

98.90

99.27

99.99

98.19

96.35

97.87

98.64

99.53

99.50

99.79

99.07

95.29

96.73

97.23

98.86

99.14

99.73

98.34

95.78 97.59 90.94

96.80 98.47 95.89

97.82 98.89 96.90

98.34 99.31 98.79

99.65 99.76 99.85

99.35 99.86 99.90

98.39 99.26 98.27

92.76

96.82

97.98

98.54

98.37

98.56

98.05

93.97 91.38 -

95.59 94.78 -

96.87 95.89 -

97.78 96.67 -

98.76 98.58 -

98.67 98.99 -

97.53 96.98 -

-

95.95

97.42

98.89

98.90

99.43

98.12

93.83 87.62

96,73 96.91

97,82 97.79

98.56 98.64

99.87 98.84

99.99 99.64

98.53 98.14

99.06

10

99.54

TABEL 5.3 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SESUAI TUPOKSI SEKRETARIAT DAPR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

No

1 A. 01 02

Program / Kegiatan

1 Program SKPD Pelayanan administrasi perkantoran Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur

03

Peningkatan disiplin Aparatur

05

Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan pengembang-an sstem pelaporan capaian kinerja & keuangan

06

B. 15

Program Urusan Wajib Peningkatan Kapasitas Lem baga Perwakilan Rakyat Daerah

Indikator Kinerja Sesuai TUPOKSI

2

Target Awal Renstra 3

Target Renstra Tahun ke -

Target Realisasi capaian Tahun ke -

Rasio Capaian pada Tahun ke-

Target Akhir Renstra 19

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

92.49

94.75

95.50

96.25

96.50

97.99

100

100

100

100

100

5.3

4.5

3.8

3.5

2.0

96.20

Terlaksananya admistrasi surat-menyurat dan adm.perjalanan Terpenuhinya ketersediaan sarana dan prasarana, dalam pelayanan kepada DPRD Terciptanya keserasian & kese-ragaman dlm tatacara berpakaian Terpenuhinya kapasitas aparatur yang handal Terciptanya laporan akuntabili-tas kinerja yg akurat & akuntabel

98.55

98.99

99,25

99,50

99,75

100

100

100

100

100

100

1.0

0,8

0.5

0.3

0.0

99.55

59.08

97.30

97.89

98.27

98.88

99,98

100

100

100

100

100

2.7

2.1

1.7

0.1

0.0

98.05

57.26

95.28

96.65

97.75

97.99

98.72

100

100

100

100

100

4.7

3.4

2.3

2.0

1.3

97.03

99.06

99.15

99.45

99.62

99.68

99.78

100

100

100

100

100

0.85

0.55

0.38

0.32

0.22

99.54

TOTAL KINERJA SKPD

81.28

97.09

97.75

98.28

98.56

99.29

100

100

100

100

100

2.91

2.27

1.74

1.24

0.70

97.75

Meningkatnya aspirasi masyarakat yang terjaring dalam kegiatan-kegiatan DPRD NTT

93.83

96,73

97,82

98.99

99.12

99.49

100

100

100

100

100

3.27

2.18

1.01

0.88

0.01

98.53

87.62

96.91

97.79

98.64

98.84

99.64

100

100

100

100

100

3.09

2.21

1.36

1.16

0.36

98.14

TOTAL KINERJA

TABEL 6.2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAPR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2009 - 2013 No

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Sesuai TUPOKSI

1 A. 01

1 Program SKPD Pelayanan administrasi perkantoran Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur

2

02

03

Peningkatan disiplin Aparatur

05

Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan pengembang-an sstem pelaporan capaian kinerja & keuangan

06

B. 15

Program Urusan Wajib Peningkatan Kapasitas Lem baga Perwakilan Rakyat Daerah

Target Awal Renstra 3

Target Renstra Tahun ke -

Target Realisasi capaian Tahun ke -

Rasio Capaian pada Tahun ke-

Target Akhir Renstra 19

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

92.49

94.75

95.50

96.25

96.50

97.99

100

100

100

100

100

5.3

4.5

3.8

3.5

2.0

96.20

Terlaksananya admistrasi surat-menyurat dan adm.perjalanan Terpenuhinya ketersediaan sarana dan prasarana, dalam pelayanan kepada DPRD Terciptanya keserasian & kese-ragaman dlm tatacara berpakaian Terpenuhinya kapasitas aparatur yang handal Terciptanya laporan akuntabili-tas kinerja yg akurat & akuntabel

98.55

98.99

99,25

99,50

99,75

100

100

100

100

100

100

1.0

0,8

0.5

0.3

0.0

99.55

59.08

97.30

97.89

98.27

98.88

99,98

100

100

100

100

100

2.7

2.1

1.7

0.1

0.0

98.05

57.26

95.28

96.65

97.75

97.99

98.72

100

100

100

100

100

4.7

3.4

2.3

2.0

1.3

97.03

99.06

99.15

99.45

99.62

99.68

99.78

100

100

100

100

100

0.85

0.55

0.38

0.32

0.22

99.54

TOTAL KINERJA SKPD

81.28

97.09

97.75

98.28

98.56

99.29

100

100

100

100

100

2.91

2.27

1.74

1.24

0.70

97.75

Meningkatnya aspirasi masyarakat yang terjaring dalam kegiatan-kegiatan DPRD NTT

93.83

96,73

97,82

98.99

99.12

99.49

100

100

100

100

100

3.27

2.18

1.01

0.88

0.01

98.53

87.62

96.91

97.79

98.64

98.84

99.64

100

100

100

100

100

3.09

2.21

1.36

1.16

0.36

98.14

TOTAL KINERJA