KATA PENGANTAR
Puji Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa , atas rahmat dan perkenan-Nya, telah Kami sepakati Dokumen Aturan Bersama (AB) mengenai Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman Kelurahan Korumba pada tahun 2015. Dokumen Aturan Bersama ini merupakan tindak lanjut dari dokumen Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman (RTPLP) Kelurahan Korumba sebelumnya. Aturan-aturan yang ada di masyarakat terkait masalah sosial, ekonomi, lingkungan telah dirumuskan dan disepakati bersama sesuai dengan kebijakan lokal (local wisdom) sebagai tuntunan dalam menata lingkungan, masyarakat, dan aktivitasnya. Sehingga diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai panduan penataan lingkungan permukiman Kelurahan Korumba kedepan, sebagai upaya mewujudkan visi / cita-cita bersama masyarakat Kelurahan Korumba. Secara garis besar, dokumen Aturan Bersama bertujuan untuk merumuskan dan melegalkan aturan dalam masyarakat untuk mewujudkan pembangunan Kelurahan Korumba menuju lingkungan hunian yang sehat, mandiri, tertib, selaras, sejahtera, produktif dan berkelanjutan sesuai dengan Misi yang telah disepakati bersama. Dokumen AB ini diharapkan akan menjadi pedoman dalam rangka pencapaian cita-cita masyarakat Kelurahan Korumba kedepan. Melalui proses yang dilaksanakan secara partisipatif dan berbasis komunitas, diharapkan aturan yang telah disepakati bersama ini dapat ditaati oleh masyarakat demi keberlanjutan lingkungan Kelurahan Korumba kedepan. Demikian pengantar ini Kami susun. Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan dokumen perencanaan ini, penyusun mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya. Korumba, 17 April 2015 Hormat Kami
TIPP PLPBK METRO
1
A.
SUBSTANSI ATURAN BERSAMA KELURAHAN KORUMBA Seringkali proses-proses perencanaan partisipatif yang baik tidak serta merta menjamin keberhasilan program. Tak jarang proses perencanaan yang baik dan partisipatif berhenti menjadi dokumen yang tidak implementatif/sulit diterapkan. Hal tersebut seringkali disebabkan karena kegagalan dalam membangun kesepakatan-kesepakatan operasional (termasuk di dalamnya kesepakatan pengorganisasian pengelolaan). Proses perencanaan partisipatif menyepakati pembangunan sebuah jaringan infrastruktur tertentu seperti air bersih yang diambil dari sumber mata air terdekat, jalan, jembatan, irigasi, saluran drainase, penataan perumahan permukiman dll. Program tersebut dibutuhkan oleh masyarakat setempat, sehingga hampir tidak ada penolakan terhadap program, namun pada tataran operasionalisasi, kegiatan menemui banyak kendala diantaranya, misal : 1. Tidak tercapainya kesepakatan bersama dalam pelaksanaaan pekerjaan kegiatan tersebut. 2. Apa timbal balik yang diberikan oleh pihak-pihak yang diuntungkan namun tidak terlibat dalam proses partisipatif. 3. Siapa pihak yang bertugas memonitor dan mengevaluasi proses pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan standar dan mandat yang diberikan. 4. Siapa yang akan bertanggungjawab jika terjadi kerusakan. 5. Siapa yang akan mengelola dan memelihara jaringan pasca dibangun. 6. Dari mana dana bisa diperoleh untuk pemeliharaan dan perbaikan, serta sejumlah masalah yang lain. Kegagalan
membangun kesepakatan-kesepakatan ini mampu mengatasi segala
permasalahan dengan terjaminnya keberlangsungan/keberlanjutan. Jika kegagalan pengelolaan tersebut terjadi maka akan mengakibatkan penurunan kepercayaan publik/masyarakat terhadap proses-proses partisipatif yang telah dikembangkan.
Berkaitan dengan hal tersebut, maka untuk kegiatan pembangunan di Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga Kota Kendari disepakati usulan acuan untuk menjadi Aturan Bersama serta sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun dalam dokumen rencana tindak, yaitu:
Lingkungan Hidup & Tata Ruang, Perumahan dan Bangunan, Sarana dan
Prasarana, Pengembangan Ekonomi, pelayanan publik dan bidang kelembagaan. Dalam 2
masing-masing bidang pembagian tersebut diuraikan lagi secara detail.
B. ATURAN BERSAMA YANG DISEPAKATI 1.
LINGKUNGAN
A. Jalan Lingkungan dan drainase Kondisi Faktual Jalan lingkungan sebagian besar kondisinya rusak, berbatu, berlubang, pecah – pecah dan masih berupa tanah Bahu jalan sebagian besar belum memiliki saluran drainase/pembuangan air. Walaupun ada berupa saluran tanah dan sempit. Penerangan lampu jalan belum ada (PJU) Jalan di sekitar lingkungan permukiman sebagian sempit, sehingga tidak mempunyai akses yang nyaman untuk dilalui, serta tidak memiliki saluran drainase Kondisi jalan lingkungan kurang memadai Kondisi Lingkungan yang kumuh karena tidak adanya saluran penghubung seperti drainase dan deuker
Kondisi Ideal Jalan yang ada dibangun berdasarkan kenyamanan dan keamanan pengguna Jalan yang ada di dukung oleh fasilitas lainnya (saluran drainase dan lampu penerangan jalan) Lebar jalan lingkungan permukiman minimal 80 cm. 3
Jalan lingkungan di buat sedemikian rupa agar nyaman digunakan
Aturan Bersama yang di sepakati Lahan untuk Ruang Milik Jalan telah tersedia Berorientasi
kepada
pengembangan
wilayah Menghubungkan
pusat
kegiatan
(permukiman warga, pasar) Memenuhi standar teknis infrastruktur jalan dan fungsional (Dilengkapi dengan drainase dan Deuker) Jenis Konstruksi Jalan yang dapat dipilih untuk dilaksanakan antara lain jalan rabat beton, jalan dengan lapis telford atau jalan dengan laburan aspal, Selain jenis konstruksi tersebut, dapat dipilih jenis kontruksi lain, namun harus dipertimbangkan besaran dana yang tersedia dan kemudahan pelaksanaan oleh masyarakat. Di bentuk tim pemelihara dan pengelola bangunan infra struktur
yang
terbangun Bila ada kerusakan fisik tim pemelihara dan pengelola dan warga selaku pengguna/pemanfaat harus bertanggung jawab Adanya peninjauan secara berkala (monev) dari pihak Kelurahan dan pemerintahan daerah untuk mengecek kondisi Bangunan infra struktur yang telah dibangun. B. Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) Kondisi Faktual Sistem drainase saluran air limbah tidak terpadu. Pada area puncak, RT 24 sistem drainase kuarter
yang
mengalirkan
limbah
domestic rumah tangga yang disalurkan ke drainase tersier tidak berjalan baik.
4
Sebagian drainase tersier dalam kawasan tidak
berfungsi
dengan
baik
karena
tumpukan sampah dan timbunan material bangunan. Terdapatnya pipa air bersih pada saluran drainase sehingga menghambat laju air dalam saluran dan juga bisa menjadi tempat
tersangkutnya
sampah
pada
saluran. Tidak adanya saluran drainase pada kawasan RT 23 yang berada di area sempadan kali. Saluran tidak tepat posisinya, terlalu tinggi
dan
sering
tersumbat
oleh
pasir/tanah dan sampah sehingga limpasan air hujan kurang lancar masuk ke sistem saluran drainase yang ada. Kondisi Ideal Adanya
pengelolaan
limbah
rumah
tangga, saluran limbah rumah tangga disalurkan ke septictank dan dibuat sumur resapan untuk menjaga kondisi air tanah dan pencemaran lingkungan Saluran
ditutup
plat
beton
untuk
mencegah sampah masuk. Plat beton harus memiliki inlet (lubang masuk) supaya air hujan bisa masuk ke saluran. Aturan Bersama yang di sepakati Dibangun sesuai kebutuhan bersama, rencana dan kualitas teknis; Tidak terjadi perubahan fungsi; Warga harus memelihara dan memanfaatkan bangunan saluran drainase 5
dengan sebaik baiknya (saluran drainase dalam kondisi bersih dari sampah ), air buangan mengalir disaluran Dibentuk tim pemelihara dan pengelola bangunan saluran drainase/Spal Bila ada kerusakan tim pemelihara dan pengelola dan warga selaku pengguna/pemanfaat harus bertanggung jawab Adanya peninjauan berkala dari pihak Kelurahan dan pemerintahan daerah untuk mengecek kondisi saluran drainase/spal yang telah dibangun Pemberian sanksi kepada siapa pun yang melanggar aturan, terutama membuang sampah sembarangan, agar masyarakat mengetahui pentingnya maafaat saluran drainase. D. Persampahan Kondisi Faktual Masyarakat pada umumnya
membuang
sampah di lahan terbuka/kosong, Sebagian warga mengelola sampah dengan cara di bakar Kurangnya kesadaran dari warga kawasan prioritas
akan
pentingnya
kebersihan
lingkungan. Sistem pengumpulan dan pembuangan sampah serta pengangkutan sampah yang sudah ada tidak efektif. Letak geografis sebagian kawasan berada di ketinggian
±
30
m
sehingga
akses
penyaluran sampah ke luar kawasan tidak berlangsung dengan baik. Jumlah produksi sampah yang sangat tinggi pada area puncak kawasan ini ditunjang dengan semakin tingginya pertumbuhan penduduk kawasan. Sulitnya penyedian lahan untuk tempat sampah/TPS, Paradigma lama pengelolaan 6
sampah mengandalkan proses (kumpulangkut-buang Belum ada pengelolaan sampah yang tepat guna
Kondisi Ideal Adanya pengelolaan
sampah
dan
penanganannya yang terintegrasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan kelompok peduli Penyediaan tempat sampah dan TPS di lingkungan permukiman Pengelolaan sampah 3 R (Reduse, Reuse dan
Recycle)
atau
pemilahan,
pengolahan dan daur ulang
Aturan Bersama yang di sepakati Setiap warga lingkungan permukiman dilarang membuang sampah sembarangan Membuat
peraturan
mengenai
undang-undang
persampahan
dilingkungan Kelurahan Setiap warga Kelurahan harus mematuhi peraturan yang telah dibuat Masyarakat siap menjaga kebersihan lingkungan serta secara bersama-sama melakukan pembersihan lingkungan (kerja bakti pada pelaksanaan jumat bersih) Masyarakat membuang sampah pada tempat sampah yang akan disiapkan dengan cara melakukan pemilahan antara sampah organik dan sampah an-organik. Masyarakat siap mengikuti penyuluhan untuk menggali pengetahuan mengenai pengelolaan sampah seperti misalnya belajar melakukan kegiatan
pengomposan,
biopori
serta
mengaplikasikannya
dilingkungan. Masyarakat membentuk kelompok organisasi swadaya masyarakat 7
untuk mengatur pengelolaan persampahan. Masyarakat siap membayar iuran pengelolaan sampah secara rutin sesuai yang disepakati bersama.
E. Pedoman Perencanaan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Untuk Kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari I. Tujuan: Pedoman ini adalah sebagai pedoman bagi warga masyarakat Kelurahan dalam perencanaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK ) Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari.
II. Lingkup Penggunaan: Penggunaan pedoman ini adalah untuk perencanaan pengelolaan sampah berbasis Masyarakat dalam lingkup kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas PLPBK Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari.
III. Perencanaan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat 1. Kondisi/ Syarat Umum Setiap hari manusia menghasilkan sampah yang jenisnya tergantung dari aktivitasnya. Setiap jenis memiliki metoda pengolahan yang berbeda. Sampah yang tercampur menyebabkan biaya pengolahan menjadi mahal. Oleh karena itu, kunci dari pengelolaan sampah adalah pemilahan, atau pemisahan antara jenis sampah yang satu dengan jenis sampah yang lain. Marilah kita memahami lebih lanjut apa saja jenis sampah dan bagaimana pengolahan masing-masing. a. Sampah Organik Sampah organik atau sering disebut sampah basah adalah jenis sampah yang berasal dari jasad hidup sehingga mudah membusuk dan dapat hancur secara alami. Contohnya adalah sayuran, daging, ikan, nasi, dan potongan rumput/ daun/ ranting dari kebun. Kehidupan manusia tidak dapat lepas dari sampah organik setiap harinya. Pembusukan 8
sampah organik terjadi karena proses biokimia akibat penguraian materi organik sampah itu sendiri oleh mikroorganime (makhluk hidup yang sangat kecil) dengan dukungan faktor lain yang terdapat di lingkungan. Metoda pengolahan sampah organik yang paling tepat tentunya adalah melalui pembusukan yang dikendalikan, yang dikenal dengan pengomposan.
b. Sampah Non-Organik Sampah non-organik atau sampah kering atau sampah yang tidak mudah busuk adalah sampah yang tersusun dari senyawa non-organik yang berasal dari sumber daya alam tidak terbaharui seperti mineral dan minyak bumi, atau dari proses industri. Contohnya adalah botol gelas, plastik, tas plastik, kaleng, dan logam. Sebagian sampah nonorganik tidak dapat diuraikan oleh alam sama sekali, dan sebagian lain dapat diuraikan dalam waktu yang sangat lama. Mengolah sampah non-organik erat hubungannya dengan penghematan sumber daya alam yang digunakan untuk membuat bahan-bahan tersebut dan pengurangan polusi akibat proses produksinya di dalam pabrik. Perbandingan lamanya sampah organik dan non-organik hancur dapat dilihat pada tabel berikut : Jenis Sampah
Lama Hancur
Kertas
2-5 bulan
Dus Karton
5 bulan
Filter Rokok
10-12 tahun
Kantong Plastik
10-20 tahun
Kulit Sepatu
25-40 tahun
Pakaian/Nylon
30-40 tahun
Plastik
50-80 tahun
Alumunium
80-100 tahun
Styrofoam
tidak hancur
Gelas / Kaca Sampah gelas dapat didaur ulang dengan menghancurkan, melelehkan, dan memproses kembali sebagai bahan baku dengan temperatur tinggi sampai menjadi cairan gelas dan kemudia dicetak. Jika dibuang, sampah gelas membutuhkan ratusan bahkan ribuan tahun untuk bisa hancur dan menyatu dengan tanah. 9
Kaleng Sebagian besar kaleng dibuat dari aluminium melalui proses yang membutuhkan banyak energi. Sampah kaleng dapat didaur ulang dengan melelehkan dan menjadikan batang aluminium sebagai bahan dasar produk baru. Dengan demikian, sumber energy dapat dihemat, polusi dapat dikurangi, dan sumber daya bauksit, kapur dan soda abu sebagai bahan dasar aluminium dapat dihemat.
Plastik Sampah plastik termasuk sampah yang tidak dapat hancur dan menyatu dengan tanah. Plastik – yang bahan dasarnya minyak bumi – sudah menjadi gaya hidup sehari-hari manusia, sebagai bahan pembungkus maupun pengganti alat dan perabotan seperti gelas / sendok / piring plastik, dan kemasan makanan dan minuman. Daur ulang plastik dapat dilakukan dengan melelehkan dan menjadikan bijih plastik sebagai bahan dasar produk baru. Hal ini membutuhkan mesin yang relative mahal dan dapat mengganggu permukiman, sehingga tidak dianjurkan bagi rumah tangga. Yang dapat kita lakukan adalah memakai barang-barang dari plastik secara berulang-ulang atau membuat kreativitas sampah plastic.
Styrofoam Penduduk perkotaan saat ini cukup akrab dengan styrofoam yang sering digunakan sebagai pembungkus barang. Bahan ini dibuat dari zat kimia yang berbahaya, yang apabila dibakar akan menimbulkan gas beracun. Pemakaian styrofoam sebisa mungkin perlu dihindari, karena selain berbahaya bagi kesehatan, sampahnya TIDAK DAPAT HANCUR secara alami.
Kertas Menghemat penggunaan kertas adalah cara terbaik. Selain mengurangi jumlah sampah, kita sekaligus menghemat jumlah pohon yang ditebang. Daur ulang kertas dapat dilakukan dengan menghancurkan dan membuat bubur kertas sebagai bahan dasar produk baru. Hal ini dapat juga dilakukan oleh rumah tangga, namun tidak dianjurkan untuk kertas koran karena banyak mengandung logam berat. Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Sampah B3 adalah sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun. Sampah B3 10
yang sering terdapat di rumah tangga misalnya adalah baterei, pestisida (obat serangga), botol aerosol, cairan pembersih (karbol), dan lampu neon. Jika dibuang ke lingkungan atau dibakar, sampah-sampah ini dapat mencemari tanah dan membahayakan kesehatan. Pengolahan sampah B3 ini dilakukan secara khusus di lokasi khusus yang membutuhkan pengawasan ketat dari pemerintah. Pemerintah Indonesia telah menentukan lokasi khusus di Cileungsi, Jawa Barat sebagai instalasi pengolahan limbah B3.
2. Pola Pemilahan Kunci keberhasilan program kebersihan dan pengelolaan sampah terletak pada pemilahan. Tanpa pemilahan, pengolahan sampah menjadi sulit, mahal dan beresiko tinggi mencemari lingkungan dan membayahakan kesehatan. Pemilahan adalah memisahkan antara jenis sampah yang satu dengan jenis yang lainnya. Minimal pemilahan menjadi dua jenis: sampah organik dan non organik. Sebab sampah organik yang menginap satu hari saja sudah dapat menimbulkan bau, namun tidak demikian halnya dengan sampah non organik. Berbagai bentuk dan bahan wadah pemilahan dapat digunakan. Setiap pilihan memiliki kelebihan dan kekurangan. Prinsipnya: disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan kemampuan masyarakat yang akan memilah. Umumnya pemilahan di lokasi yang telah melakukan program pengelolaan sampah adalah sebagai berikut: Pewadahan sampah untuk mempermudah pemilahan. Pemilahan sampah non organik yang dapat didaur ulang kemudian di tindak lanjuti untuk dijual agar dapat mendatangkan keuntungan ekonomi. Proses pengumpulan sampah non-organik untuk dijual Model Pemilahan Sampah oleh Rumah Tangga Pemilahan paling baik dilakukan mulai dari sumbernya, yaitu rumah tangga. Setiap anggota keluarga baik ayah, ibu, anak dan anggota keluarga lainnya memiliki tanggung jawab yang sama dalam pemilahan di rumah tangga. Contoh-contoh wadah pemilahan dapat dilihat pada foto dan gambar berikut ini. Jangan lupa, setelah memilah sampah, cuci tangan pakai sabun. Reduce, Reuse and Recycle (3R) 3R adalah singkatan dari Reduce, Reuse dan Recycle. (3R) adalah prinsip utama mengelola sampah mulai dari sumbernya, melalui berbagai langkah yang mampu mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir). 11
Langkah utama adalah pemilahan sejak dari sumber.
Reduce Artinya mengurangi. Kurangilah jumlah sampah dan hematlah pemakaian barang. Misalnya dengan membawa tas belanja saat ke pasar sehingga dapat mengurangi sampah plastik dan mencegah pemakaian Styrofoam
Reuse Artinya pakai ulang. Barang yang masih dapat digunakan jangan langsung dibuang, tetapi sebisa mungkin gunakanlah kembali berulang-ulang. Misalnya menulis pada kedua sisi kertas dan menggunakan botol isi ulang.
Recycle Artinya daur ulang. Sampah kertas dapat dibuat hasta karya, demikian pula dengan sampah kemasan plastik mie instan, sabun, minyak, dll. Sampah organik dapat dibuat kompos dan digunakan sebagai penyubur tanaman maupun penghijauan.
> Reduce (mengurangi) > Reuse (pakai ulang) > Recycle (daur ulang)
Daur Ulang Sampah Non Organik Sejak dari
12
13
E. Daerah Sempadan Sungai Kondisi Faktual Daerah sempadan kali/sungai sudah beralih fungsi menjadi kawasan permukiman. Jarak permukiman dari sempadan sungai/kali hanya berjarak ± 90 cm.
Kondisi Ideal Daerah sempadan sungai/kali harus bebas dari permukiman warga. Jarak permukiman dari sempadan sungai/kali harus berjarak minimal 3 m. Aturan Bersama yang di sepakati Daerah sempadan sungai/kali harus bebas dari permukiman warga. Jarak permukiman dari sempadan sungai/kali harus berjarak minimal 3 m. Perlindungan
sungai,
pemulihan
sungai
kembali ke kondisi yang ideal (alami) Pelarangan membuang sampah pada sungai Penetapan
tata
cara
pembuangan
serta
pengawasan air limbah yang dibuang ke sungai. Area sempadan sungai diolah menjadi area public dengan menanami vegetasi 14
F. Rumah Sehat Sebenarnya rumah tidak harus mewah untuk sekedar memenuhi standar rumah sehat dan layak huni. Ada beberapa indikator atau syarat yang bisa dijadikan sebagai parameter menentukan kriteria rumah sehat dan layak huni, diantaranya adalah: Sirkulasi Udara Yang Baik. Dalam sebuah rumah perlu adanya ventilasi untuk pergantian udara, karena merupakan faktor penting, karena dengan adanya sirkulasi udara secara terus menerus dapat meminimalisir kelembaban udara dalam rumah dan membuat pernafasan segar. Usahakan dalam pembangunan rumah memperhatikan pentingnya pemasangan pintu jendela, bouven rooster, dan lainnya yang sesuai standar, dengan maksud untuk menjamin adanya sirkulasi udara yang baik. Jangan lupakan pula pentingnya tanaman di sekitar rumah, karena keberadaan pepohonan/tanaman disekitar rumah juga penting, namun perhatikan pula jenis tanaman yang pas dan sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan Anda. Andai memungkinkan, pilih lokasi rumah yang jauh dari pencemaran pabrik atau lainnya. Kualitas air yang memadai. Sebelum membangun atau membeli rumah, sebaiknya pilih lokasi yang terjamin ketersediaan air, kualitas air tanah dan air minum harus baik dan memenuhi persyaratan kesehatan, baik itu air dari PDAM atau sumur. Pastikan air yang akan digunakan aman dan higienis, baik dan layak minum/ layak di konsumsi, tersedia dalam jumlah yang cukup, bila harus membeli usahakan harganya relatif murah. Pencahayaan atau Penerangan yang cukup. Matahari merupakan sumber utama pencahayaan pada siang hari. Pencahayaan yang dimaksud dengan ketentuan cuaca dalam keadaan cerah dan tidak berawan, ruangan kegiatan mendapatkan cukup banyak cahaya, ruang kegiatan mendapatkan distribusi cahaya yang merata. Kualitas pencahayaan alami siang hari yang masuk ke dalam ruangan ditentukan oleh: - Kegiatan yang membutuhkan daya penglihatan (mata), - Lamanya waktu kegiatan yang membutuhkan daya penglihatan (mata), - Tingkat atau gradasi kekasaran dan kehalusan jenis pekerjaan, - Lubang cahaya minimum sepersepuluh dari luas lantai ruangan, - Sinar matahari langsung dapat masuk ke ruangan minimum 1 (satu) jam setiap hari, - Cahaya efektif dapat diperoleh dari jam 08.00 sampai dengan jam 16.00. 15
- Tata letak perabotan rumah tangga, seperti lemari, meja tulis atau meja makan, - Bidang pembatas ruangan, seperti partisi, tirai masif. Dapur bersih dengan Pembuangan Asap Yang lancar. Kebersihan dapur dan sirkulasi pembuangan asap yang baik juga berpengaruh terhadap rumah. Usahakan dapur selalu bersih dan pembuangan asap terencana dengan baik. Kontruksi Bangunan Yang Memenuhi standard Misalkan pondasi dan konstruksi yang cukup kuat dan aman untuk penghuni di dalamnya, bahan bangunan yang baik dan tahan lama, mudah untuk dipelihara, terdapat jaringan listrik dan bersifat tahan api. Sanitasi yang baik. Air yang memenuhi standard kesehatan, Jamban dengan septic tank, Terdapat sarana pembuangan air limbah, Tempat sampah yang kedap air dan tertutup, lokasi septictank yang jauh dari sumber air bersih dan konstruksi septictank yang disesuaikan dengan standar Kesehatan Sesuai dengan pedoman ini, secara umum rumah dikatakan sehat apabila memenuhi kriteria sebagai berikut : 1. Memenuhi kebutuhan psikologis antara lain privacy yang cukup, komunikasi yang sehat antar anggota keluarga dan penghuni rumah, adanya ruangan khusus untuk istirahat (ruang tidur), bagi masing- maing penghuni; 2. Memenuhi persyaratan pencegahan penularan penyakit antar penghuni rumah dengan penyediaan air bersih, pengelolaan tinja dan limbah rumah tangga, bebas vektor penyakit dan tikus, kepadatan hunian yang tidak berlebihan, cukup sinar matahari pagi, terlindungnya makanan dan minuman dari pencemaran, disamping pencahayaan dan penghawaan yang cukup; 3. Memenuhi persyaratan pencegahan terjadinya kecelakaan baik yang timbul karena pengaruh luar dan dalam rumah, antara lain persyaratan garis sempadan jalan, konstruksi bangunan rumah, bahaya kebakaran dan kecelakaan di dalam rumah; 4. Adalah bahan bangunan tidak terbuat dari bahan yang dapat melepaskan zat-zat yang dapat membahayakan kesehatan. Antara lain debu total tidak lebih dari 150 µg m³, asbes bebas tidak melebihi 0,5 fiber/m³/4 jam, timah hitam tidak melebihi 300 mg/kg 5. Tidak terbuat dari bahan yang dapat menjadi tumbuh dan berkembangnya mikro organisme petogen. 6. Diantaranya lantai kedap air dan mudah dibersihkan 7. Dinding di dalam ruang tidur dan ruang keluarga dilengkapi dengan sarana ventilasi untuk pengaturan sirkulasi udara 16
8. Dinding di kamar mandi dan tempat cuci harus kedap air dan mudah dibersihkan 9. Langit-langit harus mudah dibersihkan dan tidak rawan kecelakaan. 10. Bumbung rumah yang memiliki tinggi 10 meter atau lebih harus memiliki penangkal petir. 11. Ruang di dalam rumah harus ditata agar berfungsi sebagai ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, ruang tidur, ruang dapur, ruang mandi, dan ruang bermain anak. Serta ruang dapur harus dilengkapi dengan sarana pembuangan asap. 12. Pencahayaan alam atau buatan langsung atau tidak langsung dapat menerangi seluruh bagian ruangan minimal intensitasnya 60 lux kg dan tidak menyilaukan. 13. T ersedia air bersih dengan kapasitas minimal 90 lt/hari/orang serta kualitas air harus memenuhi persyaratan kesehatan air bersih dan air minum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Rumah yang tidak memenuhi syarat kesehatan akan terkait erat dengan penyakit berbasis lingkungan, dimana kecenderungannya semakin meningkat akhir-akhir ini Penyakitpenyakit berbasis lingkungan masih merupakan penyebab utama kematian di Indonesia. Bahkan pada kelompok bayi dan balita, penyakit-penyakit berbasis lingkungan menyumbangkan lebih 80% dari penyakit yang diderita oleh bayi dan balita. Keadaan tersebut mengindikasikan masih rendahnya cakupan dan kualitas intervensi kesehatan lingkungan . Permasalahan Rumah Tidak Layak Huni yang dihuni atau dimiliki oleh kelompok fakir miskin memiliki multidimensional. Oleh sebab itu, kepedulian untuk menangani masalah tersebut diharapkan terus ditingkatkan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat (stakeholder) baik pemerintah pusat maupun daerah, dunia usaha, masyarakat, LSM dan elemen lainnya. Untuk memperbaiki rumah tidak layak huni/rumah sehat.
G. Ketinggian Bangunan Rumah Aturan Bersama yang di sepakati Perumahan yang berada di kawasan puncak/dataran tinggi tidak boleh lebih dari 2 tingkat untuk menghindari terjadinya longsor.
17
H. Nilai Retribusi Untuk Semua Jenis Kegiatan Aturan Bersama Yang Disepakati Iuran wajib untuk biaya pemeliharaan fisik sebesar Rp. 5.000,- /KK/bulan dan dibayarkan tiap bulan berjalan. Iuran di stor ke kordinator TIPP dan selanjutnya dimasukan ke rekening bank. I. Penerapan Sanksi Pelanggaran Tingkat Komunitas Aturan Bersama Yang Disepakati Setiap warga wajib menaati kesepakatan yang telah dibuat dan disepakati serta ditandatangani bersama. Bagi warga yang melanggar akan dikenai sanksi. Pelanggaran pertama akan dikenai sanksi berupa teguran/sanksi sosial. Pelanggaran kedua akan dikenai sanksi tertulis. Pelanggaran ketiga akan dikenai sanksi berat bahkan dapat dikenai sanksi hukum.
18
KEGIATAN LARANGAN MENURUT PERDA NO 29 TAHUN 2011 Larangan sesuai Peraturan Pemerintah Daerah No 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kendari, bab IX pasal 85 menjelaskan bahwa, setiap orang dan/atau Badan dilarang: Melanggar ketentuan arahan peraturan zonasi di Kabupaten; Memanfaatkan ruang tanpa izin dan/atau tidak sesuai dengan izin berdasarkan RTRW Kabupaten Melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten; Memanfaatkan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar Melakukan kegiatan penambangan terbuka di dalam hutan lindung; Melakukan kegiatan penambangan di kawasan rawan bencana dengan tingkat kerentanan tinggi Melakukan kegiatan penambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan Melakukan kegiatan penambangan pada kawasan perkotaan Mengembangkan kawasan industri yang menyebabkan kerusakan kawasan resapan air Mengambil air tanah di lokasi industri yang termasuk zona pemanfaatan air tanah kritis dan rusak Melakukan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung Melakukan kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan dan keamanan pelayaran Melakukan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau dan penyeberangan Melakukan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau dan penyeberangan Melakukan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap fungsi sistem perkotaan dan sistem infrastruktur wilayah Nasional, Provinsi dan Kabupaten 19
Memanfaatkan hasil tegakan di kawasan resapan air/kawasan imbuhan air tanah; Melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta fungsi lingkungan hidup di kawasan lindung Merusak koleksi tumbuhan dan satwa di kawasan hutan kota; Melakukan kegiatan yang merusak kualitas dan kuantitas air, kondisi fisik kawasan dan daerah tangkapan air; Membuang secara langsung limbah padat, limbah cair, limbah gas dan limbah B3; Melakukan kegiatan yang dapat menurunkan fungsi ekologis dan estetika kawasan dengan mengubah dan/atau merusak bentang alam serta kelestarian fungsi mata air termasuk akses terhadap kawasan mata air; Melakukan kegiatan pemanfaatan di sempadan mata air dalam radius 200 (dua ratus) meter dari lokasi pemunculan mata air; Melakukan kegiatan yang mengubah dan/atau merusak kondisi fisik kawasan mata air serta kelestarian mata air; Melakukan kegiatan yang mengubah dan/atau merusak RTH; Melakukan kegiatan di atas tanah timbul, kecuali untuk perluasan kawasan lindung; Melakukan konversi lahan sawah beririgasi teknis yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan; Secara melawan hukum menguasai tanah yang berasal dari tanah timbul, baik berupa daratan yang terbentuk secara alami maupun buatan karena proses pengendapan di sungai, situ, pantai dan/atau pulau timbul; Melakukan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dan merusak fungsi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; Melakukan kegiatan yang dapat mengubah bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan; Memanfaatkan ruang yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar cagar budaya dan ilmu pengetahuan meliputi peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, dan wilayah dengan bentukan geologi tertentu;
20
Melakukan kegiatan permukiman terutama pada kemiringan lebih besar dari 40 (empat puluh persen), tikungan sungai, serta alur sungai kering di daerah pegunungan di kawasan rawan longsor dengan tingkat kerawanan tinggi dengan kemiringan lebih besar dari 40 (empat puluh persen); Melakukan penggalian dan pemotongan lereng di kawasan rawan longsor dengan tingkat kerawanan tinggi dengan kemiringan lebih besar dari 40 (empat puluh persen); Membangun industri/pabrik di kawasan rawan longsor dengan tingkat kerawanan sedang dengan kemiringan 20 (dua puluh persen) sampai dengan 40 (empat puluh persen); Mendirikan bangunan permanen, prasarana umum dan permukiman penduduk di kawasan cagar alam geologi Memanfaatkan ruang yang mengubah dan/atau merusak bentang alam di kawasan karst Melakukan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan dalam melindungi plasma di kawasan perlindungan plasma nutfah Melakukan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa yang menyebabkan kerusakan kawasan resapan air dan pelarangan pengambilan air tanah di daerah yang telah ditetapkan sebagai zona pemanfaatan air tanah kritis dan rusak; Mengubah dan/atau merusak bentuk arsitektur setempat, bentang alam dan pemandangan visual di kawasan pariwisata.
21
KESEPAKATAN MASYARAKAT Aturan bersama (AB), ini merupakan bentuk legal agreement yang dibuat bersama-sama antara Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Maju Bersama Kelurahan Korumba melalui Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP) dengan masyarakat Kelurahan. Aturan Bersama (AB), ini diharapkan untuk menjadi rekomendasi peraturan di tingkat Kelurahan (peraturan Kelurahan), sehingga menjadi pegangan dalam perencanaan dan pengembangan Kelurahan selanjutnya, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, kami segenap warga Masyarakat Kelurahan Korumba menyatakan:
1.
Setuju menerima hasil RTPLP dan akan melaksanakan program kegiatan(pembangunan wisata dan ruang terbuka publik) sesuai dengan prioritas yang telah disebutkan di dalam Rencana Tekhnis dengan bantuan program PLPBK Metro maupun secara mandiri.
2. Bersedia menerima pengelolaan (fasilitas tersebut) secara keseluruhan ataupun sebagian sebagai Aset Kelurahan (tanpa menghilangkan hak-hak pribadi pemilik yang sah yang lahannya dikenai program); 3.
Berkehendak menjalankan proses pembangunan di Kelurahan tersebut melalui (gotongroyong) yang (pembentukan panitia pembangunan akan diatur kemudian waktu);
4.
Berkehendak menjalankan proses persiapan pembangunan yaitu tindak rembug pentahapan, pembagian pekerjaan, survei material, proses pembangunan dan pemeliharaan yaitu pencatatan, pemantauan, pendokumentasian, ataupun tindak lain yang diperlukan;
5.
Bersedia memberikan dukungan keuangan dan/atau pendampingan kepada proses pembangunan maupun panitia pembangunan dalam upaya pembangunan tersebut melalui (sumbangan sukarela atau sumbangan tenaga atau sumbangan terkait);
6.
Bersedia mengelola pemanfaatan berupa pemeliharaan maupun penyelenggaraan kegiatan publik/sosial di fasilitas yang telah disediakan sekurang-kurangnya dalam bentuk jadwal per minggu selama sepuluh tahun ke depan, dan bisa diperpanjang sesudahnya sesuai dengan kesepakatan warga;
7.
Bertekad untuk tidak menelantarkan, ikut menjaga, memelihara, menanggung biaya operasional fasilitas wisata yang menjadi Aset Kelurahan termasuk dalam hal pengadaan biaya pemeliharaan dengan cara (iuran rutin, anggaran Kelurahan);
8.
Akan mengaktifkan dan memberdayakan peran lembaga (Organisasi Lokal) dalam urusan pemeliharaan fasilitas dimaksud. 22
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sepenuh hati agar dapat memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya. Korumba, 17 April 2015 Dibuat dan Disepakati Oleh : Perwakilan Masyarakat : 1. Dg. SIBALI 2. RUSLAN 3. Dg. MANGKA 4. SRI WAHYUDI S.Sos
(……………………….) (……………………….) (……………………….) (……………………….)
Perwakilan TIPP : 1. BAHARUDDIN BEDDU 2. IRMAWATI 3. AGUS KURNIAWAN 4. BAKRI Dg. SANRE
(……………………….) (……………………….) (……………………….) (……………………….)
Perwakilan BKM TAPAK KUDA : 1. ALDA KESUTAN LAPAE, S.Si 2. HASANUDDIN, SE 3. KIESMAN THALIB, SP 4. DEWI DIAN PRATIWI, S.Tp
(……………………….) (……………………….) (……………………….) (……………………….)
23
