KATA PENGANTAR. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kerja Intansi

PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG

KATA PENGANTAR

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kerja Intansi Pemerintah mengamanatkan kepada setiap unit eselon II instansi pemerintah untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), oleh sebab itu Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung sebagai salah satu unit eselon II mandiri di Lingkungan BPKP diwajibkan menyusun LAKIP. LAKIP Perwakilan BPKP Provinsi Lampung tahun 2012 ini merupakan laporan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategik 2010-2014, yang memuat kegiatan-kegiatan yang dianggap dominan dalam pencapaian tujuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-06.00.00-286/K/2002 yang terakhir diubah dengan KEP-955/K/SU/2011. Penyusunan LAKIP dimaksudkan sebagai media bagi Perwakilan BPKP Provinsi

Lampung

untuk

menyampaikan

pertanggungjawaban

atas

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya kepada stakeholders, serta sarana untuk evaluasi atas capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Lampung baik keberhasilan maupun kegagalannya selama tahun 2012. LAKIP sebagai media pertanggungjawaban, berisikan informasi tentang Rencana Strategis (Renstra) dan Akuntabilitas Kinerja tahun 2012. Bagian Renstra akan menguraikan mengenai rencana strategik 2010 – 2014 yang meliputi pernyataan visi, misi, tujuan, indikator kinerja utama, program dan kegiatan, penanggung jawab program dan kegiatan serta rencana kinerja organisasi tahun 2012. Sedangkan Bagian Akuntabilitas Kinerja akan

i

@

PE8UTfi.I{IIJIN PBOVINSI

menguraikan rnengenai metodologi pengukuran capaian, oapaian kinerja

organisasi tahun 2012, ana[isis capaian organisasi tahun 2012 dan akuntabilitas keuangan.

Kami berharap LAKIF tahun 2A12 ini 'dapat memberikan manfaat bagi stakeholder dan selpruh pejabat struktural dan fungsional Perwakilan BPKP

Provinsi Lampung sebagai umpan balik dalam melaksanakan tugasnya di

masa yang akan datang dalam rangka meningkatkan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Lampung yang lebih baik.

198703 1 001

11

ffir

pgmil*rn *.rPBolnIrsI L/mlPlrflC Kebenaran isi 1AKIP ini merupakan tanggung jawab para Penanggung Jauaab Program terkait dengan mernbubuhkan tarda tangan di bauaah ini.

1. Kepala

Bagianr*Y

2. Kepada Bidaqg IPP

3. Kepala Bidarg APD

-a

Althofur Rohman NtP 19650116 190003 1 001 4. Kepala BidangAkuntan Negara

NIP 1973122419B4,0210fJl

NtP 19621029 198302 2 001

Eddyron Hutagalung NIP 19571216 198512 I 001

qft

6. lGsubag Prolap

Pipirg Eftianto NtP 19640411 198403 1 001

Punranto NrP 1s751206 199601 1 001

Sugianto NrP 19731101 1909)31 m1

NIP

Kepala Bidang lnvestigasi

7. Kaeubag Keuangan

Zainuri NIP 1969ffi04 199003 t Oot

1

Parman 199203 .l 001

ru


DAFTAR ISI

Kata Pengantar

i

Daftar Isi

iv

Ikhtisar Eksekutif

vii

Bab I

Pendahuluan A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi B. Aspek Strategis Organisasi C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi D. Struktur Organisasi E. Sistematika Penyajian

1 1 3 4 6 10

Bab II

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja A. Rencana Strategis 2010-2014 1) Pernyataan Visi 2) Pernyataan Misi 3) Tujuan Strategis 4) Indikator Kinerja Utama 5) Program dan Kegiatan B. Perjanjian Kinerja Tahun 2012

11 11 13 13 21 25 26 28

Bab III

Akuntabilitas Kinerja A. Capaian Kinerja B. Analisis Capaian Kinerja C. Akuntabilitas Keuangan D. Informasi Tambahan

30 30 37 139 144

Bab IV Penutup Capaian Kinerja Program Tahun 2012 Lampiran 1

147

Lampiran 2 Lampiran 3 Lampiran 4 a. b. c.

Perbandingan Realisasi Outcome/Output 2012 dengan Realisasi 2011 dan Target 2014 Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2012 Dukungan Realisasi Capaian Kinerja Outcome/Output Daftar Opini BPK atas Laporan Keuangan PEMDA Tahun 2011 Daftar BUMN GCG yang Mendapat Skor Baik Tahun Buku 2011 Daftar BUMD Berkinerja Baik Tahun Buku 2011

iv


d.

BUMD Beropini WTP dan WDP Tahun Buku 2011

e.

Daftar PEMDA yang Telah Memiliki Perkada SPIP

v


Indikator Kinerja Hasil Pengawasan dan Pembinaan Periode Tahun 2012 No

Kelompok Kegiatan Pengawasan

Satuan

Target

Realisasi

% Capaian

1. 2.

Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Perekonomian Laporan hasil pengawasan BUN bidang Perekonomian

Laporan Laporan

31 6

40 14

129,03 233,33

3.

Laporan

7

12

171,43

Laporan

1

2

200,00

5. 6.

Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKKL/LKPD bidang Perekonomian Laporan Hasil Pengawasan atas Penerimaan Negara bidang Perekonomian Laporan Hasil Pengawasan atas Proyek PHLN bidang Perekonomian Pengawasan lintas sektor bidang Polsoskam

Laporan Laporan

40 40

38 52

95,00 130,00

7. 8.

Pengawasan BUN bidang Polsoskam Pengawasan atas permintaan Presiden bidang Polsoskam

Laporan Laporan

8 11

24 26

300,00 236,36

9.

Bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL bidang Polsoskam

Laporan

15

78

520,00

10.

Pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Polsoskam

Laporan

4

4

100,00

2

200,00

4.

11.

Pengawasan lintas sektor bidang Keuangan Daerah

Laporan

1

12. 13.

Pengawasan BUN bidang Keuangan Daerah Bimtek/ asistensi penyusunan LKKL/LKPD

Laporan Laporan

53 17

75 44

141,51 258,82

14. 15.

Pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Keuangan Daerah Pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang Keuangan Daerah

Laporan Laporan

15 9

18 26

120,00 288,89

16.

Sosialisasi dan Bimtek Penerapan JFA APIP Daerah

Laporan

2

2

100,00

17.

Sosialisasi dan Bimtek Penerapan Tata Kelola APIP Daerah

Laporan

11

15

136,36

18.

Laporan Evaluasi Penerapan Tata Kelola APIP Daerah

Laporan

2

3

150,00

19. 20.

Laporan Dukungan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Pengawasan Lintas Sektor Bidang Akuntan Negara

Laporan Laporan

18 1

30 13

166,67 1.300,00

21. 22.

Bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat Pengawasan atas kinerja BUMD

Laporan Laporan

6 11

36 19

600,00 172,73

23. 24.

Bimtek/ asistensi penyusunan LK BUMD Sosialisasi Masalah Korupsi

Laporan

4 5

21 10

525,00 200,00

25. 26. 27.

Bimtek/asistensi implementasi FCP

3

3

100,00

1 4

9 3

900,00 75,00

28.

Audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik

Laporan Laporan Laporan Laporan

61

86

140,98

29. 30.

Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Jumlah Sarana dan Prasarana

60 2 449

60 2 766

100,00 100,00 170,60

Laporan Hasil Kajian Pengawasan Audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim

Jumlah

Laporan

Laporan Laporan

vi


IKHTISAR EKSEKUTIF

LAKIP Perwakilan BPKP Provinsi Lampung tahun 2012 berisi informasi berkaitan dengan capaian kinerja (performance results) selama tahun 2012, dikaitkan

dengan

rencana

kinerja

(performance

plan)

2012

yang

sepenuhnya mengacu pada Rencana Stratejik Perwakilan BPKP Provinsi Lampung tahun 2010-2014. LAKIP BPKP Provinsi Lampung tahun 2012 disusun dengan format yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2004 tentang

Penyusunan

Rencana

Kerja

dan

Anggaran

Kementerian

Negara/Lembaga serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Sekretaris Utama BPKP Nomor S-2119/SU/01/2012 Tanggal 20 Desember 2012 tentang Penyelesaian LAKIP Tahun 2012. Hasil capaian permasing-masing sasaran strategis diuraikan sebagai berikut: Hasil Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan

Pembinaan

Penyelenggaraan

Sistem

Pengendalian

Intern

Pemerintah (SPIP) Bidang Perekonomian.

Grafik I

50

31

40

38 40 6

14

7 12

1 2 Proyek PHLN

Permintaan stakeholder

Penerimaan negara

Bimtek penyusunan LKKL

0 Lintas sektor

1.

Target Realisasi

vii


Capaian indikator kinerja atas sasaran strategis hasil Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Bidang Perekonomian secara umum di atas target yang ditetapkan seperti diuraikan dalam Grafik I, dengan rincian sebagai berikut: 1) Lintas Sektor terealisir sebanyak 40 laporan diatas target yang ditetapkan sebanyak 31 laporan atau sebesar 129,03%, 2) Pengawasan Bendahara Umum Negara terealisir sebanyak 14 laporan diatas target yang ditetapkan sebanyak 6 laporan atau sebesar 233,33%, 3) Bimtek penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga terealisir sebanyak 12 laporan di atas target yang ditetapkan sebanyak 7 laporan atau sebesar 171,43%, 4) Pengawasan atas penerimaan negara terealisir 2 laporan di atas target yang ditetapkan sebanyak 1 laporan atau sebesar 200,00%, 5) Pengawasan proyek PHLN terealisir sebanyak 38 laporan di bawah target yang ditetapkan sebanyak 40 laporan atau sebesar 95,00%. Kegiatan pengawasan atas PHLN yang tidak terlaksana karena sudah tidak ada kegiatan atau sudah closing yaitu: 1) Audit Keuangan atas ADB Loan 1960-IND SCBD Sekda Kebupaten Lampung Timur; 2) Audit Keuangan atas ADB Loan 1960-IND SCBD Sekda Kebupaten Lampung Utara; 3) Audit Keuangan atas SRIP Loan IBRD No.4834 IND Dinas PU Provinsi Lampung; 4) Audit Keuangan atas SRIP Loan IBRD No.4834 IND Dinas PU Kota Bandar Lampung. Terdapat satu kegiatan audit keuangan PHLN yang merupakan pengalihan objek audit yaitu Audit Keuangan atas ADB Loan 1960 SCBD Provinsi Lampung sebagai pengalihan dari Audit Keuangan atas ADB Loan 1960-IND SCBD Sekda Kabupaten Lampung Timur.

viii


Hasil Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan

Pembinaan

Penyelenggaraan

Sistem

Pengendalian

Intern

Pemerintah (SPIP) Bidang Polsoskam. Grafik II 78

80 60

52 40

40 26 20

15 4

4


11

Permintaan presiden

BUN

8

Bimtek/asistensi penyusunan LKKL

24

Lintas sektor

2.

0

Target Realisasi

Capaian indikator kinerja atas sasaran strategis hasil Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Bidang Polsoskam secara umum di atas target yang ditetapkan seperti diuraikan dalam Grafik II, dengan rincian sebagai berikut: 1) Pengawasan Lintas Sektor terealisir sebanyak 52 laporan di atas target yang ditetapkan sebanyak 40 laporan atau sebesar 130,00%, 2) Pengawasan BUN Bidang Polsoskam terealisir sebanyak 24 laporan di atas target yang ditetapkan sebanyak 8 laporan atau sebesar 300,00%, 3) Pengawasan atas permintaan Presiden terealisir sebanyak 26 laporan di atas target yang ditetapkan sebanyak 11 laporan atau sebesar 236,36%, 4) Bimtek/asistensi penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga terealisir sebanyak 78 laporan di atas target yang ditetapkan sebanyak 15 laporan atau sebesar 520,00%, 5) Pengawasan atas permintaan stakeholder terealisir sebanyak 4 laporan sesuai target yang ditetapkan sebanyak 4 laporan atau sebesar 100,00% ix



Pembinaan

Penyelenggaraan

Sistem

Pengendalian

Intern

Pemerintah (SPIP) Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah Grafik III

53 44 1318

9

30 18

penyelenggaraan SPIP

2 2 Evaluasi penerapan tata kelola APIP…


1 2

26

Evaluasi penerapan tata kelola…

1518

Kinerja pelayanan publik

17

Bimtek/asistensi penyusunan LKPD

Target Realisasi

75

BUN

80 70 60 50 40 30 20 10 0

Lintas sektor

Laporan

3.

Capaian indikator kinerja atas sasaran strategis hasil Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah secara umum di atas target yang ditetapkan seperti diuraikan dalam Grafik III, dengan rincian sebagai berikut: 1) Pengawasan lintas sektor Bidang Keuangan Daerah terealisir sebanyak 2 laporan di atas target yang ditetapkan sebanyak 1 laporan atau sebesar 200,00%, 2) Pengawasan BUN Bidang Keuangan Daerah terealisir sebanyak 75 laporan di atas target yang ditetapkan sebanyak 53 laporan atau sebesar 141,51%, 3) Bimtek penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terealisir sebanyak 44 laporan di atas target yang ditetapkan sebanyak 17 laporan atau sebesar 258,82%, 4) Pengawasan atas permintaan stakeholder terealisir sebanyak 18 laporan di atas target yang ditetapkan sebanyak 15 laporan atau sebesar 120,00%,

x


5) Pengawasan atas kinerja pelayanan publik Bidang Keuangan Daerah terealisir sebanyak 26 laporan di atas target yang ditetapkan sebanyak 9 laporan atau sebesar 288,89%, 6) Evaluasi penerapan tata kelola penerapan JFA APIP daerah terealisir sebanyak 2 laporan sama dengan target yang ditetapkan sebanyak 2 laporan atau 100,00%, 7) Evaluasi penerapan tata kelola APIP daerah terealisir sebanyak 18 laporan sama dengan target yang ditetapkan sebanyak 13 laporan atau 138,46%, 8) Kegiatan dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP terealisir sebanyak 30 laporan di atas target yang ditetapkan sebanyak 18 laporan atau 166,67%.


Pembinaan

Penyelenggaraan

Sistem

Pengendalian

Intern

Pemerintah (SPIP) Bidang Bidang Akuntan Negara Grafik IV Target

Realisasi

36

40 30

21

19 20

13

11 6

10

4

1 Bimtek/asis tensi penyusuna n LKBUMD

Kinerja BUMD

Bimtek/asis tensi GCG/KPI sektor korporat

0 Llintas sektor

4.

Capaian indikator kinerja atas sasaran strategis hasil Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Bidang Akuntan Negara secara umum di atas target yang ditetapkan seperti diuraikan dalam Grafik IV, dengan rincian sebagai berikut:

xi


1) Pengawasan lintas sektor terealisir sebanyak 13 laporan di atas target yang ditetapkan sebanyak 1 laporan atau sebesar 1300,00%, 2) Bimtek/Asistensi GCG/KPI sektor korporat terealisir sebanyak 36 laporan di atas target yang ditetapkan sebanyak 6 laporan atau sebesar 600,00%, 3) Pengawasan atas kinerja BUMD terealisir 19 laporan di atas target yang ditetapkan sebanyak 11 laporan atau sebesar 172,73%, 4) Bimtek/Asistensi penyusunan Laporan Keuangan BUMD terealisir sebanyak 21 laporan di atas target yang ditetapkan sebanyak 4 laporan atau 525,00%.


Pembinaan

Penyelenggaraan

Sistem

Pengendalian

Intern

Pemerintah (SPIP) Bidang Investigasi. Grafik V 86

100

Laporan

61 50 5 10

3

3

1

9

4

3 Audit investigasi, PKN, dan PKA

Audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim

Realisasi

Hasil kajian pengawasan

Target

Bimtek/asistensi implementasi FCP

0 Sosialiasi masalah korupsi

5.

Capaian indikator kinerja atas sasaran strategis hasil Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Bidang Investigasi secara umum di atas target yang ditetapkan seperti diuraikan dalam Grafik V, dengan rincian sebagai berikut: 1) Sosialisasi masalah korupsi terealisir sebanyak 10 laporan di atas target yang ditetapkan sebanyak 5 laporan atau sebesar 200,00%,

xii


2) Bimtek/asistensi implementasi FCP terealisir sebanyak 3 laporan di atas target yang ditetapkan sebanyak 3 laporan atau sebesar 100,00%, 3) Hasil Kajian Pengawasan terealisir sebanyak 9 laporan di atas target yang ditetapkan sebanyak 1 laporan atau 900,00% 4) Audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim terealisir sebanyak 3 laporan di bawah target yang ditetapkan sebanyak 4 laporan atau sebesar 75%, Tidak tercapainya target PKP2T disebabkan penugasan Audit atas HKP dan klaim sangat tergantung dari permintaan instansi terkait 5) Audit invetigasi, PKN, dan PKA terealisir 86 laporan (termasuk 4 laporan yang cary over) di atas target yang ditetapkan sebanyak 61 laporan atau sebesar 140,98%, Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan-kegiatan di atas, Perwakilan BPKP Provinsi Lampung telah berupaya melakukan penataan administrasi dan pengelolaan sarana dan prasarananya dengan baik, agar hasil dari pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut dapat tercapai dengan optimal, terutama bermanfaat bagi pihak stakeholders. Untuk membiayai seluruh kegiatan pokok dan penunjang di atas, dalam tahun 2012 Perwakilan BPKP Provinsi Lampung memperoleh dana sebesar Rp20.051.178.379,00 dengan realisasi sebesar Rp19.435.565.559,00 atau 96,93%. Tingkat capaian kinerja berdasarkan kegiatan tahun 2012 adalah sebagai berikut: Program No

Tingkat Capaian

1

Lebih besar dari 100%

2

76% sampai dengan 100%

Katagori

1

2

3

Sangat Baik

23

0

0

Baik

6

46

2

xiii


Program No

Tingkat Capaian

Katagori

1

2

3

3

51% sampai dengan 75%

Cukup

1

0

0

4

Dibawah 51%

Kurang

0

0

0

30

46

2

Jumlah Indikator Hasil

Berdasarkan uraian capaian kinerja tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Perwakilan BPKP Provinsi Lampung telah berhasil melaksanakan target kinerja yang telah ditetapkan.

xiv


BAB I PENDAHULUAN A. Tugas,

Fungsi,

dan

Wewenang

Organisasi

Perwakilan BPKP Provinsi Lampung 1)

Tugas Berdasarkan pasal 52 Keputusan Presiden RI Nomor 103 tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 dinyatakan bahwa BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2)

Fungsi Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut di atas, BPKP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: a. Pengkajian

dan

penyusunan

kebijakan

nasional

di

bidang

pengawasan keuangan dan pembangunan; b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan; c.

Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPKP

d. Pemantauan, pemberian bimbingan, dan pembinaan terhadap kegiatan pengawasan keuangan dan pembangunan; e. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana,

kepegawaian,

keuangan,

kearsipan,

persandian,

perlengkapan, dan rumah tangga.

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2012

1


3)

Wewenang Dalam menyelenggarakan

fungsi

tersebut,

BPKP

mempunyai

kewenangan: a. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan; b. Perumusan kebijakan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan untuk mendukung pembangunan secara makro; c.

Penetapan sistem informasi di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan;

d. Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan; e. Penetapan

persyaratan

akreditasi

lembaga

pendidikan

dan

sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan; f.

Kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangn yang berlaku, yaitu: (1) Memasuki semua kantor, bengkel, gudang, bangunan, tempattempat penimbunnan dan sebagainya. (2) Meneliti semua catatan, data elektronik, dokumen, buku perhitungan,

surat-surat

bukti,

notulen

rapat

direksi/komisaris/panitia dan sejenisnya, hasil survey laporanlaporan pengelolaan, dan surat-surat lainnya yang di perlukan dalam pengawasan; (3) Melakukan pengawasan kas, surat-surat berharga, gudang persediaan, dan lain-lainnya; (4) Meminta keterangan tentang tindak lanjut hasil pengawasan baik

hasil

pengawasan

BPKP

sendiri,

maupun

hasil

pengawasan lembaga pengawasan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2012

2


B. Aspek Strategis Organisasi Organisasi BPKP sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian,yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005, telah mendapat mandat baru dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Mandat baru bagi BPKP dimaksud adalah sebagai auditor Presiden yang memiliki tugas melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan sebagai pembina SPIP untuk seluruh instansi pemerintah. Peran sebagai pembina SPIP berkaitan erat dengan peran pengawasan intern karena dengan penguatan SPIP maka pengendalian pelaksanaan

kegiatan

pemerintahan

menjadi

semakin

terjaga

dari

penyimpangan dan penyalahgunaan. Mandat baru tersebut telah ditindaklanjuti dengan reposisi dan revitalisasi BPKP seperti dinyatakan oleh Kepala BPKP dalam Rapat Kerja BPKP pada bulan Desember 2008. Perwakilan BPKP Provinsi Lampung harus dapat menunjukkan paradigma barunya melalui unjuk kerja yang optimal sebagai Auditor Presiden di daerah sehingga peran BPKP semakin nyata dalam membantu pemerintah menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Adapun strategi penguatan (reposisi) BPKP ke depan adalah: a.

Product Differences Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 49 PP Nomor 60 Tahun 2008, maka penugasan-penugasan BPKP sebagai auditor Presiden akan bersifat spesifik yaitu melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan negara agar tercapai tujuan akuntabilitas Presiden yang menjalankan amanah rakyat, bersifat strategis, makro, nasional (lintas sektoral).


3


b.

Market Differences BPKP perlu mengenali dengan baik siapa market nya, hal ini dimaksudkan agar produk BPKP menjadi bernilai, memiliki pasar pengawasan yang jelas bagi shareholders dan stakeholders entitas birokrasi baik eksekutif, legislatif, yudikatif, organisasi pendidikan dan organisasi profesi di wilayah Provinsi Lampung.

c.

Methodology Differences Pengembangan metodologi pengawasan yang kontemporer, spesifik, dan membawa manfaat misalnya program evaluations, policy analysis, forensic audit, performance audit, internal control review perlu dikembangkan sejalan dengan paradigma baru BPKP.

Dengan semakin luasnya cakupan penugasan BPKP sebagaimana amanat dari PP Nomor 60 Tahun 2008, yang meliputi pengawasan akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan SPIP, dan paradigma baru BPKP yang lebih mengedepankan aspek pencegahan, dengan lebih menekankan membangun sistem yang mampu

mencegah kecurangan/penyimpangan

atau memudahkan mendeteksi adanya kecurangan/penyimpangan, telah mendorong dilakukannya perubahan visi BPKP. Dua peran utama yang dapat dilakukan BPKP adalah peran assurance dan consulting.

C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi Dalam rangka mendukung meningkatkan tata kelola pemerintahan dan menciptakan iklim pencegahan KKN Perwakilan BPKP Provinsi Lampung memberikan layanan kepada pengguna sebagai berikut: a.

Pengawasan intern atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral;

b.

Pengawasan intern atas kegiatan kebendaharaan umum negara (BUN);

c.

Pengawasan intern atas kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden;

d.

Melakukan audit investigatif atas kasus-kasus yang berindikasi terjadinya kerugian keuangan negara dan memberikan bantuan perhitungan kerugian keuangan negara kepada instansi penyidik;


4


e.

Melakukan sosialisasi, asistensi dan bimbingan teknis dalam rangka pembenahan manajemen pemerintah dan BUMN/D;

f.

Melakukan kajian-kajian terkait dengan isu-isu aktual yang bersifat strategis, berdampak luas dan menjadi sorotan publik dalam rangka memberi masukan untuk pengambilan kebijakan pemerintah.

Pengawasan lintas sektoral yang dilakukan antara lain Audit Kinerja Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP), Audit Kinerja Program Gerakan Nasional – Rehabilitasi Hutan dan Lahan/GERHAN, Optimalisasi Penerimaan Negara dari Pajak dan PNBP, Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Supervisi dan Monitoring Pengadaan Benih Bantuan Petani,

Program yang dibiayai dari Dana Dekonsentrasi pada

Kementerian Sosial dan Perpustakaan Nasional, serta audit kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Pengawasan atas kegiatan kebendaharaan umum negara meliputi audit atas proyek yang dibiayai dari pinjaman/hibah luar negeri dan monitoring atas realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK). Kegiatan pengawasan lainnya yang dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, dalam menudukung penugasan BPKP atas penugasan Presiden dilakukan terhadap beberapa permasalahan yang menjadi atensi Presiden, antara lain kajian atas kebijakan dalam penanganan kedelai, kajian atas kebijakan ketahanan pangan, percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, dan audit/evaluasi kinerja Program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Dalam rangka mendukung pengelolaan pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance), Perwakilan BPKP Provinsi Lampung juga berupaya membantu pemerintah untuk mewujudkan sasaran prioritas RPJMN 2010-2014 dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dengan menerapkan strategi preemtif/edukatif, preventif, dan represif. Kegiatan yang dilakukan seperti sosialisasi program anti korupsi, konsultasi, koordinasi, sosialisasi Fraud Control Plan (FCP), audit investigatif hambatan kelancaran pembangunan, klaim dan ekskalasi, audit investigatif kasus berindikasi tindak pidana korupsi, bantuan audit investigatif dan bantuan penghitungan LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2012

5


kerugian keuangan negara kepada penyidik, dan pemberian keterangan ahli dalam tahap penyidikan maupun dalam sidang perkara tindak pidana korupsi. Kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Lampung berkaitan dengan upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan, melakukan kegiatan sosialisasi, asistensi/bimbingan teknis sistem akuntansi, Good Corporate Governance (GCG) dan Key Performance Indicators (KPI). Terkait dengan pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, Perwakilan BPKP Provinsi Lampung berupaya meningkatkan kepedulian pentingnya SPIP dan penerapannya kepada entitas pemerintah daerah dengan melakukan sosialisasi, fasilitasi,asistensi.

D. Struktur Organisasi Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Lampung sesuai Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan peraturan Kepala BPKP Nomor PER955/K/SU/2011, tampak sebagaimana berikut:


6


Kepala Perwakilan

Bag. Tata Usaha

Sub. Bag Keuangan

Bidang Pengawasan Instansi

Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah

Sub. Bag Kepegawaian

Bidang Akuntan Negara

Sub. Bag Umum

Sub. Bag Program dan Pelaporan

Bidang Investigasi

Kelompok Jabatan Fungsional

Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Lampung dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan yang membawahi 1 (satu) Bagian dan 4 (empat) Bidang, sebagai berikut: 1)

Bagian Tata Usaha

2)

Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat

3)

Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah

4)


5)

Bidang Investigasi

Kepala Bagian Tata Usaha dibantu oleh 4 (empat) Kepala Sub Bagian, yaitu Kepala Sub Bagian Umum, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Kepala Sub Bagian Keuangan, dan Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan. Tugas Pokok Bagian Tata Usaha dan Bidang-bidang adalah, sebagai berikut: 1)

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program pengawasan, urusan kepegawaian, keuangan, persuratan,


7


urusan dalam, perlengkapan, rumah tangga, pengelolaan perpustakaan, serta pelaporan hasil pengawasan. 2)

Bidang

Pengawasan

Instansi

Pemerintah

Pusat

mempunyai

tugas

melaksanakan penyusunan rencana program, pelaksanaan pengawasan instansi pemerintah pusat, pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat, pengawasan penyelenggaraan akuntabilitas instansi pemerintah pusat, serta evaluasi hasil pengawasan. 3)

Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program, pengawasan instansi pemerintah daerah atas permintaan daerah, pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan akuntabilitas serta evaluasi hasil pengawasan.

4)

Bidang Akuntan Negara mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program, pelaksanaan audit, evaluasi pelaksanaan good corporate governance dan laporan akuntabiltas kinerja badan usaha milik negara, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, BUMD atas permintaan daerah, serta evaluasi hasil pengawasan.

5)

Bidang Investigasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program, pelaksanaan audit atas indikasi penyimpangan yang merugikan keuangan Negara, BUMN dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, audit atas hambatan kelancaran pembangunan, serta pemberian bantuan audit pada instansi penyidik dan instansi lainnya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Perwakilan BPKP Provinsi Lampung didukung oleh sumber daya manusia (SDM), yang terdiri atas:


8


Data Pegawai Menurut Golongan Posisi per 1 Januari 2012

Tambah

Kurang

Posisi per 31 Desember 2012

Golongan IV

14

-

-

14

2

Golongan III

90

-

6

84

3

Golongan II

30

31

8

53

4

Golongan I

-

-

-

-

Total

134

31

14

151

No

Uraian

1

Data Pegawai Menurut Jabatan Posisi per No

Uraian

1

Pejabat Struktural

1 Januari 2012

Posisi per Tambah Kurang

31 Desember 2012

- Eselon II

1

-

-

1

- Eselon III

5

-

-

5

- Eselon IV

4

-

-

4

2

Pejabat Fungsional

85

-

9

76

3

Staf

39

31

5

65

Total

134

31

14

151


9


E. Sistematika Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 Perwakilan BPKP Provinsi Lampung dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I –

Pendahuluan menjelaskan tugas pokok dan fungsi Pewakilan

BPKP Provinsi Lampung, aspek organisasi, kegiatan dan layanan organisasi, struktur organisasi, serta sistematika penulisan yang disajikan; Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menjelaskan indikator kinerja yang digunakan dan analisis pencapaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Lampung

untuk periode 2010-2014, Rencana Kinerja dan Penetapan

Kinerja untuk tahun 2012;

Bab III – Akuntabilitas Kinerja menjelaskan indikator kinerja yang digunakan dan analisis pencapaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Lampung selama tahun 2012, serta akuntabilitas penggunaan dana selama tahun 2012 yang mencerminkan tingkat pencapaian penyerapan dana dari kegiatan yang dilakukan;

Bab IV – Penutup menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Lampung tahun 2012 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.


10


BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja A. Rencana Strategis 20102010-2014

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Perwakilan BPKP Provinsi Lampung mempunyai rencana stratejik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan stratejik langkah

merupakan awal

untuk

melaksanakan pengukuran instansi

kinerja

pemerintah.

Pertanyaan yang timbul: 1. Dimana Posisi Sekarang? 2. Kemana Akan Menuju?

Perencanaan stratejik

3. Bagaimana Mencapai Tujuan?

setidaknya digunakan

4. Bagaimana Mengukur

untuk berbagai

menjawab

Keberhasilan? Keberhasilan?

pertanyaan-

pertanyaan: (1) dimana posisi kita sekarang? (where are we now), (2) kemana kita akan menuju? (where do we want to be), (3) bagaimana kita menuju ke arah ditetapkan? (how do we get there), (4) bagaimana cara mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dari apa yang telah dilakukan? (how do we measure the progress). Dengan melakukan analisis internal dan eksternal akan diketahui pemetaan mengenai posisi organisasi sekarang, kemudian mendefinisikan misi organisasi untuk menggambarkan posisi organisasi saat ini. Selanjutnya, visi dirumuskan untuk menjabarkan kemana organisasi akan dibawa. Penjabaran dari visi dan misi dituangkan


11


dalam tujuan dan sasaran stratejik organisasi, yang spesifik ingin dicapai oleh organisasi di dalam memenuhi visi dan misi. Pertanyaan “bagaimana kita menuju ke arah yang ditetapkan” (how do we get there), dijawab dengan merumuskan strategi pencapaian tujuan/sasaran dalam wujud menetapkan kebijakan, program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Lampung. Rencana stratejik Perwakilan BPKP Provinsi Lampung didasarkan pada dokumen Rencana Stratejik Perwakilan BPKP Provinsi Lampung yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Nomor KEP-282/PW08/1/2011 tanggal 1 Februari 2011. Rencana stratejik ini dijiwai pandangan optimisme untuk menjadikan BPKP sebagai auditornya Presiden selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Hal ini

diyakini

dapat

semakin

memperkokoh

eksistensi

BPKP

dan

mengoptimalkan perannya dalam mengawal pembangunan nasional yang dicanangkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di Provinsi Lampung. Optimalisasi peran tersebut memungkinkan Pewakilan BPKP Provinsi Lampung untuk mengawal RPJMN/RPJMD dari perspektif pengawasan terhadap jalannya manajemen pemerintahan, aktif menciptakan metode kerja dan meningkatkan kapabilitas SDM, dan lebih mengutamakan pencegahan daripada penindakan. Salah satu wujudnya berupa pemberian bantuan bagi manajemen dalam tugas-tugas yang dikenal sebagai tugas Quality Assurance. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2012 dituangkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja (TAPKIN) Tahun 2012, yang telah disetujui oleh Kepala BPKP (Surat Nomor S-24/PW08/1/2012 tanggal 1 Februari 2012 ) dan telah direvisi dengan Surat Nomor S-3028/PW08/1/2012 tanggal 4 Oktober 2012. Terminologi sasaran sebagai penjabaran dari tujuan dalam Renstra maupun LAKIP digunakan, karena sasaran diartikan sebagai target yang dinyatakan dalam besaran kuantitatif. Ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2012

12


21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) dan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Instansi Pemerintah yang mewajibkan Instansi Pemerintah hanya mengukur dan melaporkan kinerja “Program” dalam indikator “hasil/outcome” dan kinerja “Kegiatan” dalam indikator “keluaran/output”. Komponen Rencana Stratejik berupa penyataan Visi dan Misi Perwakilan BPKP Provinsi Lampung dengan mengacu kepada Renstra diuraikan, sebagai berikut:

1) Pernyataan Visi Visi merupakan kondisi ideal yang ingin dicapai. Visi Perwakilan BPKP Provinsi Lampung merupakan pelaksana visi BPKP Pusat, yaitu:

“Auditor Presiden yang Responsif, Interaktif, dan Terpercaya, untuk Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara yang Berkualitas”

2) Pernyataan Misi Terwujudnya visi merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh segenap personil Perwakilan BPKP Provinsi Lampung. Dalam era yang tidak lagi mengandalkan kewenangan, maka untuk menjalankan peran yang optimal, misi merupakan penggerak langkah kerja yang dapat menimbulkan semangat tinggi. Sebagai bentuk nyata dari visi, ditetapkanlah misi Perwakilan BPKP Provinsi Lampung yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih terlihat abstrak pada visi akan lebih nyata pada misi tersebut.


13


Sejalan dengan visi yang telah dirumuskan, maka misi yang akan ditetapkan adalah, sebagai berikut: Misi 1:

Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara yang mendukung tata kepemerintahan yang baik dan bebas KKN.

Misi 2:

Membina secara efektif penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah.

Misi 3:

Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten.

Misi 4:

Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi presiden/pemerintah.

Misi 1 Misi ini berkaitan dengan aktualisasi peran BPKP sebagai Auditor Presiden dalam melaksanakan pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan negara, sekaligus menegaskan bahwa misi ini dilakukan untuk membantu

Presiden

selaku

shareholder

BPKP

dalam

mendorong

terwujudnya tata kepemerintahan yang baik dan upaya pencegahan KKN. Inti misi ini terkait dengan kegiatan pengawasan intern pemerintah yang pada hakekatnya bertujuan memberikan nilai tambah (value added) melalui dua peran utama yaitu aktivitas assurance dan consulting. Dengan peran tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Lampung mendukung fungsi utama BPKP dalam memberikan umpan balik (feedback) sebagai bahan masukan bagi Presiden/Pemerintah, yaitu: 1) Untuk memastikan tercapainya efektivitas kinerja pemerintah dan pengelolaan keuangan negara. 2) Memberikan rekomendasi perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2012

14


3) Membantu pemerintah dalam mencapai tujuannya. Dalam misi ini, tercakup seluruh kegiatan utama (core business) BPKP, baik dalam aktivitas assurance yang dilakukan dalam bentuk audit, evaluasi, reviu, maupun aktivitas consulting yang dilakukan dalam bentuk sosialisasi, bimbingan teknis/asistensi, konsultansi, pengembangan sistem. Dalam Pasal 49 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, dinyatakan adanya peran BPKP sebagai pengawas intern akuntabilitas keuangan negara yaitu melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi: a) Kegiatan yang bersifat lintas sektoral; b) Kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN); dan c) Kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden. Pengawasan kegiatan lintas sektoral yang dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi Lampung diharapkan dapat memberikan informasi yang bersifat makro dan komprehensif atas pelaksanaan program/kegiatan pemerintah pusat maupun daerah, sehinga bermanfaat bagi pengambilan keputusan atau penentuan kebijakan. Pengawasan intern terhadap kegiatan kebendaharaan umum negara diharapkan dapat memberi masukan dan feedback kepada Menteri Keuangan selaku BUN mengenai pengelolaan BUN yang dilakukan oleh institusi di luar Kementerian Keuangan, yang secara hukum tidak dapat diawasi oleh APIP selain BPKP. Pengawasan kegiatan-kegiatan BUN didaerah

yang

dilakukan

Perwakilan

BPKP

Provinsi

Lampung

berdasarkan penetapan Menteri Keuangan selaku BUN kepada BPKP, baik mengenai ruang lingkup maupun sasaran pengawasannya. Perwakilan BPKP Provinsi Lampung mendukung kegiatan pengawasan yang dilakukan BPKP atas kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden dalam rangka merespon permasalahan-permasalahan strategis yang mendesak untuk ditangani (current issues) sesuai perintah Presiden


15


dan kabinetnya. Pelaksanaan penugasan-penugasan tersebut merupakan implementasi

yang

nyata

dari

peran

BPKP

sebagai

Auditor

Presiden/pemerintah. Selain itu, Perwakilan BPKP Provinsi Lampung melaksanakan penugasanpenugasan sebagaimana Pasal 57 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yang memberikan mandat kepada BPKP untuk melakukan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sebelum disampaikan Menteri Keuangan kepada Presiden. Dalam misi 1, termasuk juga kegiatan dalam rangka membantu aparat penegak hukum dan pemerintah untuk mencegah dan mengurangi KKN, yang

dilakukan

dalam

bentuk

pengawasan

investigatif,

pemberian

keterangan ahli, dan perhitungan kerugian negara. Misi II Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pasal 2 dinyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur,

dan

bupati/walikota

wajib

melakukan

pengendalian

atas

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada SPIP seperti diatur dalam PP tersebut. Menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan SPI di lingkungan masing-masing. Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPI dilakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang terdiri dari BPKP, Itjen Kementerian, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten/Kota. Selain itu, untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPI juga dilakukan pembinaan penyelenggaraan SPI. Tugas pembinaan penyelenggaraan SPI terhadap seluruh instansi pemerintah di daerah dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Lampung sesuai mandat yang diberikan kepada BPKP dalam Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2008 pasal 59.


16


Perwakilan BPKP Provinsi Lampung dalam mendukung peran BPKP dalam pembinaan SPIP tidak terlepas dari posisi strategis BPKP yang langsung berada di bawah Presiden dan membantu Presiden untuk memastikan tercapainya akuntabilitas kinerja Presiden. Kegiatan pembinaan SPIP tersebut mencakup: a. Penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP b. Sosialisasi SPIP c. Pendidikan dan pelatihan SPIP d. Pembimbingan dan konsultansi SPIP e. Peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah

Kegiatan pembinaan butir a sampai dengan butir d merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka membina seluruh instansi pemerintah agar dapat menerapkan SPIP. Kegiatan-kegiatan tersebut termasuk dalam lingkup misi kedua ini.

Sedangkan butir e lebih spesifik terkait peningkatan

kemampuan/kompetensi auditor APIP yang menjadi bagian dari misi ketiga yaitu mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten. Pada prinsipnya misi kedua lebih menekankan kepada pembinaan SPIP kepada instansi pemerintah, sedangkan misi ketiga terkait dengan pembinaan terhadap auditor (APIP). Kegiatan pembinaan penyelenggaraan SPIP diawali dengan penyusunan pedoman-pedoman terkait SPIP (pedoman umum dan pedoman teknis) yang merupakan panduan untuk membangun SPIP di seluruh instansi pemerintah. Pedoman tersebut selanjutnya disosialisasikan agar diperoleh kesamaan persepsi dan pemahaman tentang SPIP. Selain itu, kegiatan penyusunan modul dan penyelenggaraan diklat SPIP menjadi kegiatan penting untuk membentuk personil yang memahami seluk beluk SPIP dan kompeten untuk menerapkan SPIP di instansi masing-masing. Pada tahap penerapan SPIP, BPKP siap untuk membimbing dan memberikan konsultansi kepada seluruh instansi pemerintah. Misi III Misi ketiga adalah misi pengimbang yang disusun dalam kesadaran bahwa kinerja yang berorientasi ke luar tak mungkin terwujud tanpa adanya LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2012

17


proses kerja internal yang baik maupun proses kerja sesama APIP yang sinergis. Dengan adanya proses kerja sesama APIP yang sinergis diharapkan akan menghasilkan kinerja APIP yang maksimal. Hal ini merupakan jawaban atas arahan Presiden akan perwujudan pengawasan yang terpadu, terarah, dan memberi nilai tambah yang dapat mendukung perwujudan

kepemerintahan

yang

baik,

bersih

dan

kredibel,

dan

berorientasikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Misi

ketiga

ini

diperlukan

sebagai

pembimbing

berbagai

strategi

pemberdayaan, pembelajaran, dan pertumbuhan kapasitas BPKP sendiri maupun kapasitas APIP secara umum dan dalam rangka pengembangan sistem pengawasan terpadu. Lebih luas lagi, pengawasan terpadu yang dilakukan secara bersinergi akan menjadi agenda yang penting BPKP bersama-sama dengan DPR/DPRD, Kejaksaan Agung, Kepolisian, maupun masyarakat. Pengawasan yang terpadu dan bersinergi akan dapat membenahi hal-hal yang kontra produktif dalam kegiatan pengawasan, misalnya bertubitubinya dan tumpang tindihnya pelaksanaan kegiatan pengawasan di lapangan yang pada akhirnya memberikan manfaat dukungan bagi pelaksanaan pengawasan oleh auditor eksternal. Dengan demikian, produk BPKP diharapkan akan bermanfaat sebagai umpan balik (feedback) bagi penetapan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam rangka peningkatan kinerja Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan BUMN/BUMD/BUL. Peran BPKP mengembangkan kapasitas APIP (termasuk BPKP) baik dari sisi SDM, organisasi maupun sistem dan prosedur mencakup: •

Pembinaan kompetensi APIP dengan pendidikan dan pelatihan auditor (pasal 59 ayat 1 e Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008)

•

Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor dan sertifikasi auditor (pasal 51 ayat 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008)


18


•

Penelitian dan Pengembangan Sistem dan Prosedur Pengawasan

•

Pengembangan Kapasitas Internal BPKP

•

Pemeriksaan/pengawasan internal BPKP

•

Pendukung/fasilitasi pengawasan

•

Sinergi dengan APIP lain.

Misi IV Misi ini merupakan aktualisasi peran BPKP sebagai Auditor Presiden dalam rangka membangun sistem dukungan pengambilan keputusan

Presiden/Pemerintah

yang

efektif

melalui

suatu

Sistem

Akuntabilitas Presiden (President Accountability Systems/PASs. PASs adalah alat kendali (control) bagi Presiden terhadap implementasi akuntabilitas Presiden dalam pengelolaan keuangan negara, yang berbasis web, on-line, dengan data yang sedapat mungkin real-time, yang menampilkan informasi secara utuh (integrated) tentang implementasi akuntabilitas Presiden. Namun

berbagai

Akuntabilitas

peraturan

Kinerja

yang

Instansi

telah

diterbitkan

Pemerintah

terkait

(SAKIP),

Sistem Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008), Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006), dan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Daerah-LPPD Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007), belum dapat menjamin bahwa Presiden memperoleh informasi periodik, up to date, dan mendekati real-time tentang akuntabilitas kinerja dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara. Kedudukan

Presiden

sebagai

Kepala

Pemerintahan

yang

juga

memegang kekuasaan tunggal pengelolaan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 6 ayat 1). Meskipun telah secara jelas diatur bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara dikuasakan kepada Menteri Keuangan (selaku Bendahara Umum Negara/BUN dan menteri/pimpinan lembaga (selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang), serta diserahkan LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2012

19


kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala daerah untuk mengelola keuangan daerah, namun sejatinya bukan berarti bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan negara diserahkan keseluruhan kepada menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati, atau walikota. Akuntabilitas pengelolaan keuangan negara tetap melekat kepada Presiden yang menerima

amanah

dari

rakyat,

sehingga

Presiden

juga

harus

berakuntabilitas kepada rakyat. Hal tersebut menyulitkan Presiden untuk dapat menilai apakah agendaagenda Presiden yang tertuang di RPJMN telah dilaksanakan oleh pimpinan kementerian/lembaga dan kepala daerah sesuai dengan target atau harapan Pemerintah dan rakyat. Terkait hal tersebut, BPKP mendorong dibangunnya Sistem Akuntabilitas Presiden (President Accountability Systems) atau yang dikenal sebagai PASs. Tujuan dari PASs adalah memberikan solusi terhadap kebuntuan (missing-link) proses pelaporan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, mensinergikan sumber-daya informasi antar kementerian/lembaga (pusat dan daerah) sehingga memungkinkan pertukaran data/informasi, dan memudahkan Presiden untuk memonitor dan mengendalikan kemajuan (progress) masing-masing program/agenda Pemerintah. Pengembangan PASs sinkron dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 khususnya pasal 54 yang mengamanatkan kepada BPKP untuk menyusun dan menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada

Presiden

dengan

tembusan

kepada

Menteri

Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara. Untuk

kepentingan

tersebut,

Pewakilan

BPKP

Provinsi

Lampung

mendukung sistem akuntabilitas Presiden yang sedang dibangun BPKP dengan mengumpulkan/memberikan informasi data terkait sistem data ware house yang sedang dibangun BPKP.


20


3) Tujuan Strategis Penetapan tujuan organisasi merupakan pengejawantahan visi dan misi yang telah ditetapkan dan berorientasi pada operasionalisasi visi dan misi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Dengan pendekatan strategi berimbang (balanced scorecard), perumusan tujuan dan sasaran dilakukan dengan mengidentifikasi tujuan dan sasaran yang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pihak stakeholders utama. Diyakini, pencapaian tujuan dan sasaran ini akan menjadi tumpuan pembentukan citra tentang manfaat dari keberadaan BPKP. Keberadaan Perwakilan

BPKP

Provinsi

Lampung

diharapkan

dapat

membantu

Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung dalam rangka memberikan dukungan

dalam

mencapai

tujuan

pembangunan

daerah

berupa

peningkatan kesejahteraan masyarakat, pencapaian target pertumbuhan ekonomi, peningkatan lapangan kerja, penurunan jumlah kemiskinan, dan peningkatan akses pendidikan dan kesehatan. Dalam rangka mencapai visi dan misi Perwakilan BPKP Provinsi Lampung seperti yang dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (strategic goals) organisasi. Tujuan utama Perwakilan BPKP Provinsi Lampung tercermin dalam tujuantujuan strategis sebagai berikut: TUJUAN 1. Meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan negara 2. Meningkatnya tata pemerintahan yang baik 3. Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara 4. Tercapainya efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah 5. Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten 6. Terselenggaranya sistem Presiden/pemerintah

dukungan

pengambilan


keputusan

yang

andal

bagi

21


Tujuan-tujuan tersebut diharapkan dapat menjawab permasalahan yang masih dihadapi dalam lima tahun ke depan serta untuk menjawab pernyataan misi BPKP. Penetapan tujuan pertama yaitu ‘meningkatnya kualitas

akuntabilitas

permasalahan

opini

keuangan disclaimer

Negara’ dari

BPK

dilandasi atas

masih

laporan

adanya

Keuangan

Pemerintah Pusat dan masih banyaknya laporan keuangan instansi pemerintah pusat dan daerah (IPP/D) yang belum memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Akuntabilitas keuangan negara merupakan suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban keuangan negara, yang dilaksanakan secara periodik. Berkaitan dengan itu, Perwakilan BPKP Provinsi Lampung mempunyai tujuan agar kualitas pelaksanaan akuntabilitas tersebut di daerah meningkat dari tahun ke tahun yang tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK. Penetapan tujuan kedua yaitu ”Meningkatnya tata pemerintahan yang baik”, berkaitan dengan masih rendahnya pelayanan publik karena belum semua kementerian lembaga dan dan pemerintah daerah membuat dan menerapkan standar pelayanan minimal (SPM). Padahal di satu sisi pemerintah telah mencanangkan terwujudnya tata kepemerintahan yang baik dan bersih (good public governance). Tata pemerintahan yang baik tersebut berkaitan dengan etika pengelolaan organisasi pemerintahan dengan kriteria atau karakteristik tertentu, yaitu : 1. Partisipasi publik 2. Kerangka hukum yang adil 3. Transparansi informasi 4. Pelayanan yang responsif 5. Orientasi pada kepentingan yang luas 6. Kesempatan yang sama 7. Kegiatan yang efisien dan efektif LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2012

22


8. Akuntabilitas organisasi 9. Visi ke depan pengembangan manusia. BPKP mempunyai tujuan agar akuntabilitas keuangan negara dan tata pemerintahan tersebut mengalami perbaikan melalui kegiatan quality assurance ataupun consulting and assistance. Penetapan tujuan ketiga juga didasari dengan masih banyaknya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme baik dari jumlah kasus yang terjadi maupun jumlah kerugian negara yang ditimbulkan. Hal lain yang menjadi perhatian adalah masih rendahnya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada tahun 2010 yaitu 3,00. Kondisi ini menjadi tantangan bagi Perwakilan BPKP Provinsi Lampung untuk menciptakan iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara, diantaranya

dengan

melakukan

sosialisasi

anti

korupsi

tentang

pemahaman dan kepedulian permasalahan korupsi, mengimplementasikan Fraud Control Planning (FCP) di IPP/IPD/BUMN/BUMD yang berisiko fraud, serta melakukan reviu laporan dan pengaduan masyarakat. Ketiga tujuan di atas mendukung tercapainya keberhasilan misi yang pertama

yaitu

”Menyelenggarakan

pengawasan

intern

terhadap

akuntabilitas keuangan negara yang mendukung tata pemerintahan yang baik dan bebas KKN.” Tujuan ke empat yaitu ”Tercapainya efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah”, ditetapkan untuk tercapainya misi ke dua yaitu ”Membina secara efektif penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Perwakilan BPKP Provinsi Lampung menjadi satu-satunya lembaga yang bertanggung jawab atas Pembinaan Penyelenggaraan SPIP di wilayah Provinsi Lampung. Kegiatan ini menjadi salah satu kegiatan prioritas bidang hukum dan aparatur negara dalam RPJMN 2010-2014 dan harus diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat di daerah dan pemerintah daerah. LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2012

23


Dengan terimplementasikannya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang semakin efektif maka diharapkan akan berkontribusi langsung terhadap penurunan praktik korupsi di lingkungan aparatur negara yang ditandai dengan semakin membaiknya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia. Penetapan tujuan ke lima yaitu ”Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang profesional dan kompeten”, adalah untuk mendukung misi ke tiga yaitu ”Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten”. Hal ini dilandasi dengan pemikiran bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good public governance) akan terjadi dengan dukungan SDM yang andal dan terkelola dengan baik, yang salah satunya adalah APIP. Peningkatan kapasitas APIP dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi bagi auditor di lingkungan Instansi Pemerintah. Tujuan ke

enam ditetapkan

untuk

mendukung pencapaian

misi

”Menyelenggarakan dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi Presiden/pemerintah, sebagai internal auditor, BPKP menyadari bahwa tugas-tugas quality assurance dan pendampingan yang berorientasi kepada pimpinan organisasi dan pemerintah, harus menjadi perhatian utama. Informasi yang relevan dan dapat diandalkan baik informasi keuangan dan non keuangan, yang berhubungan dengan peristiwaperistiwa eksternal dan internal harus direkam dan dikomunikasikan kepada pimpinan organisasi dan pemerintahan dalam bentuk dan waktu yang tepat, untuk melaksanakan pengendalian intern dan tanggung jawab operasional. Berkaitan denga hal ini Perwakilan BPKP Provinsi Lampung mendukung sistem yang didesain dan dibangun untuk memfasilitasi tidak hanya kebutuhan pimpinan BPKP dalam memantau kinerja unit kerja dan personil

BPKP,

namun

untuk

kebutuhan

pengembangan

sistem

akuntabilitas Presiden sebagai perangkat (tools) bagi Presiden untuk


24


memantau

tingkat

kemajuan

kinerja

kementerian,

lembaga

dan

BUMN/BUMD secara real time.

4) Indikator Kinerja Utama Setiap program dan kegiatan dalam Renstra kemudian dinyatakan dalam suatu indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dan berjangka waktu. Hanya dengan indikator kinerja yang memenuhi kelima karakterisitik kualitatif inilah keberhasilan pencapaian program dan kegiatan nantinya dapat dilakukan. Mengacu kepada PP Nomor 20 dan Nomor 21 Tahun 2004, keberhasilan program diukur dengan indikator hasil (outcome), sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran

(output).

Sejalan

dengan

Pedoman

Penyusunan

Renstra

Kementerian/Lembaga yang dikeluarkan oleh Bappenas dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER-9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, penetapan dan pengukuran indikator kinerja pada Perwakilan BPKP Provinsi Lampung sebagai unit eselon II dilakukan pada tingkat kegiatan dengan indikator kinerja keluaran (output). Penetapan indikator dan sasaran/targetnya akan menjadi petunjuk paling operasional dari penjabaran program dan kegiatan dikaitkan dengan empat perspektif, nilai-nilai luhur, dan faktor kunci keberhasilan. Dikaitkan dengan perspektif utama, maka indikator kinerja program dan kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Lampung tahun 2010-2014 didasarkan atas tiga orientasi pengawasan BPKP yaitu pre-emptif, preventif dan represif dengan lebih menitikberatkan pada fungsi preventifnya. Orientasi pre-emptif diarahkan sebagai ‘pengkondisian’ kesiapan instansi pemerintah dan badan usaha melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi. Pengawasan preventif berkaitan dengan pembenahan masalah kesisteman. Sedangkan pengawasan represif dimaksudkan untuk mendukung upaya pemerintah memberantas korupsi. Program dan Kegiatan utama Perwakilan BPKP Provinsi Lampung akan diarahkan untuk mencapai kinerja dengan indikator-indikator utama yang menjadi dasar bagi penetapan dan indikator-indikator kegiatan-kegiatan LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2012

25


penunjang. Logika pengembangan indikator penunjang ini diletakkan pada suatu peta strategi yang menggambarkan kaitan sebab-akibat yang menyeimbangkan pengembangan aspek manajemen internal seperti kapasitas kelembagaan dan proses internal dengan aspek pemasaran yang akan meningkatkan penerimaan (akseptansi) pihak eksternal atas peran dan fungsi BPKP.

5) Program dan Kegiatan Tujuan-tujuan strategis di atas yang telah dijabarkan sesuai dengan misinya ke dalam sasaran selanjutnya dijabarkan dalam program yang akan dilakukan. Merujuk Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam kebijakan, program dan kegiatan. Penyusunan program dan kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Lampung berpedoman pada Renstra BPKP 2010-2014 yang penyusunannya mengacu pada kebijakan restrukturisasi program dan kegiatan yang diterapkan dalam penyusunan RPJMN tahun 2010-2014. Berdasarkan

restrukturisasi

program

tersebut,

untuk

setiap

LPND

menggunakan satu program teknis yang spesifik untuk LPND tersebut dan satu atau beberapa program generik. Dengan restrukturisasi program dimaksud, Perwakilan BPKP Provinsi Lampung menyesuaikan program yang dalam Renstra BPKP 2010-2014 berisi 3 (tiga) program yang terdiri dari: PROGRAM TEKNIS Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan

Penyelenggaraan

Sistem

Pengendalian

Intern

Pemerintah (SPIP) PROGRAM GENERIK 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur NegaraBPKP


26


Dari ketiga program tersebut selanjutnya disusun kegiatan-kegiatan, yang merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja. Program dimaksud terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana dan atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan-kegiatan teknis Perwakilan BPKP Provinsi Lampung sebagai dukungan atas kegiatan-kegiatan teknis BPKP yang merupakan pelaksanaan Program Pengawasan

Intern

Akuntabilitas

Keuangan

Negara

dan

Pembinaan

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terdiri atas:

No.

URAIAN OUTCOME

KEGIATAN TEKNIS

1.

Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Pengawasan Intern dan penyelenggaraan pengawasan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP K/L intern akuntabilitas keuangan Bidang Perekonomian negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP pada Kementerian/ Lembaga Bidang Perekonomian

2.

Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Pengawasan Intern dan penyelenggaraan pengawasan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP K/L intern akuntabilitas keuangan Bidang Polsoskam negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP pada Kementerian/ Lembaga Bidang Polsoskam

3.

Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Pengawasan Intern dan penyelenggaraan pengawasan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP K/L intern akuntabilitas keuangan pada Instansi Pemerintah Daerah negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP pada Instansi Pemerintah Daerah


27


No.

URAIAN OUTCOME

KEGIATAN TEKNIS

4.

Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Pengawasan Intern dan pengawasan intern Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Badan akuntabilitas keuangan negara Usaha Milik Negara/Daerah dan pembinaan penyelenggaraan SPI pada badan usaha milik negara/pemerintah daerah

5.

Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Pengawasan Intern dan pengawasan intern Pembinaan Penyelenggaraan SPIP terkait akuntabilitas keuangan negara kegiatan investigasi dan pembinaan penyelenggaraan SPIP terkait kegiatan investigasi

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2012 Selanjutnya, untuk menjamin kelancaran penyusunan RKA-KL sampai dengan kegiatan yang lebih rinci, Renstra dijabarkan setiap tahunnya ke dalam dokumen Penetapan Kinerja (TAPKIN). Penetapan Kinerja ini merupakan sebuah bentuk Rencana Kinerja Tahunan yang di dalamnya memuat rumusan indikator kinerja Input, output dan outcome beserta targetnya dari seluruh kegiatan dan program. Program Kerja Pengawasan dan Pembinaan Tahunan (PKP2T) dan Program

Kerja

Administrasi

Umum

(PKAU)

adalah

dua

dokumen

perencanaan yang mendukung keberadaan dokumen Penetapan Kinerja. Dokumen PKP2T pada dasarnya memuat jumlah dan jenis penugasan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun, disertai pula dengan jumlah dana dan personil yang dibutuhkan. Sedangkan PKAU adalah dokumen perencanaan yang memuat jumlah dan jenis kegiatan yang bersifat penata usahaan (di luar pengawasan). Dengan tersusunnya dokumen perencanaan tersebut, diharapkan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perwakilan BPKP Provinsi


28


Lampung lebih terarah dan dapat mencapai target indikator yang telah ditetapkan. Perwakilan BPKP Provinsi Lampung telah menetapkan tujuh sasaran strategis yaitu, sebagai berkut: 1) Meningkatnya hasil pelaksanaan pengawasan intern akuntabilitas keuangan Negara dan pembinaan penyelenggaraaan SPIP Bidang Perekonomian, 2) Meningkatnya hasil pelaksanaan pengawasan intern akuntabilitas keuangan Negara dan pembinaan penyelenggaraaan SPIP Bidang Polsoskam, 3) Meningkatnya hasil pelaksanaan pengawasan intern akuntabilitas keuangan Negara dan pembinaan penyelenggaraaan SPIP Bidang Keuangan Daerah, 4) Meningkatnya hasil pelaksanaan pengawasan intern akuntabilitas keuangan Negara dan pembinaan penyelenggaraaan SPIP Bidang Akuntan Negara, 5) Meningkatnya hasil pelaksanaan pengawasan intern akuntabilitas keuangan Negara dan pembinaan penyelenggaraaan SPIP Bidang Investigasi, 6) Meningkatnya hasil penyelengaraan dukungan pengawasan, 7) Meningkatnya hasil pengadaan dan penyaluran sarana dan prasarana Perwakilan BPKP Provinsi Lampung. Masing-masing sasaran strategis juga telah ditetapkan indikator kinerjanya dalam bentuk indikator output yang dipergunakan sebagai dasar untuk perhitungan tingkat capaian kinerja.


29


BAB II II I AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Realisasi capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Lampung pada tahun 2012 sebagai berikut: 1.

Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Realisasi Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada sasaran “Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP” tahun 2012 sebanyak 705 laporan, di atas target yang ditetapkan sebanyak 387 laporan atau 182,17%, rincian sebagai berikut:

Sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP NO Indikator 1 1.

2.

3. 4.

5

2 Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Perekonomian Laporan Hasil Pengawasan Bendahara Umum Negara Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKKL/LKPD bidang Perekonomian Laporan Hasil Pengawasan atas Penerimaan Negara bidang Perekonomian Laporan Hasil Pengawasan atas permintaan Stakeholde Bidang Perekonomian

Target

Satuan

Realisasi

Capaian(%)

2011

2012

2011

2012

2011

2012

3

4

5

6

7

8

9

LAP

12

31

22

40

183,33

129,03

LAP

0

6

0

14

0,00

233,33

LAP

3

7

16

12

533,33

171,43

LAP

1

1

3

2

300,00

200,00

LAP

9

0

11

0

122,22

0,00

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012

30


Sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP NO Indikator 1 6

7 8 9 10

11

12

13 14 15 16

17

18 19

20 21

22 23 24 25

2 Laporan Hasil Pengawasan atas Proyek PHLN bidang Perekonomian Pengawasan lintas sektor bidang Polsoskam Pengawasan BUN bidang Polsoskam Pengawasan atas permintaan Presiden bidang Polsoskam Bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL bidang Polsoskam Laporan Hasil Pengawasan atas Penerimaan Negara bidang Polsoskam Pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Polsoskam Pengawasan lintas sektor bidang Keuangan Daerah Pengawasan BUN bidang Keuangan Daerah Bimtek/ asistensi penyusunan LKKL/LKPD Pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Keuangan Daerah Pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang Keuangan Daerah Sosialisasi dan Bimtek Penerapan JFA APIP Daerah Sosialisasi dan Bimtek Penerapan Tata Kelola APIP Daerah Laporan Evaluasi Penerapan Tata Kelola APIP Daerah Laporan Dukungan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Pengawasan Lintas Sektor Bidang Akuntan Negara Bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat Pengawasan atas kinerja BUMD Bimtek/ asistensi penyusunan LK BUMD

Target

Satuan

Realisasi

Capaian(%)

2011

2012

2011

2012

2011

2012

3

4

5

6

7

8

9

LAP

41

40

58

38

141,46

95,00

LAP

38

40

48

52

126,32

130,00

LAP

7

8

49

24

700,00

300,00

LAP

5

11

11

26

220,00

236,36

LAP

25

15

34

78

136,00

520,00

LAP

2

0

5

0

250,00

0,00

LAP

6

4

6

4

100,00

100,00

LAP

6

1

82

2

1366,67

200,00

LAP

83

53

93

75

112,05

141,51

LAP

7

17

9

44

128,57

258,82

LAP

1

15

22

18

2200,00

120,00

LAP

17

9

49

26

414,28

288,89

LAP

0

2

0

2

0,00

100,00

LAP

0

11

0

15

0,00

136,36

LAP

2

2

2

3

100,00

150,00

LAP

39

18

43

30

110,26

166,67

LAP

2

1

17

13

850,00

1300,00

LAP

14

6

16

36

114,28

600,00

LAP

21

11

38

19

180,95

172,73

LAP

7

4

12

21

171,43

525,00


31


Sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP NO Indikator 1 26 27 28 29 30

2 Sosialisasi Masalah Korupsi Bimtek/asistensi implementasi FCP Laporan Hasil Kajian Pengawasan Audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim Audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik Jumlah

2.

Target

Satuan

Realisasi

Capaian(%)

2011

2012

2011

2012

2011

2012

3

4

5

6

7

8

9

LAP

5

5

24

10

480,00%

200,00

LAP

3

3

4

3

133,33

100,00

LAP

1

1

10

9

1000,00

900,00

LAP

6

4

4

3

66,67

75,00

LAP

53

61

53

86

100,00

140,98

LAP

416

387

741

705

178,13

182,17

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis LainnyaBPKP

Realisasi Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP pada sasaran “Meningkatnya kualitas dukungan manajemen

dan kapasitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP” tahun 2012 sebesar 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

Sasaran Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan kapasitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP

No Kegiatan

1 1.

2 Pembayaran Lembur,

Target

Satuan

Realisasi

Capaian (%)

2011

2012

2011

2012

2011

2012

4

5

6

7

8

9

Bulan

13

13

13

13

100

100

Halaman

0

60.000

0

60.000

0

100

3 Gaji,

Honorarium

dan Vakasi 2.

Operasional Perkantoran

dan


32

PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG Sasaran Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan kapasitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP

No Kegiatan

1

Satuan

Realisasi

Capaian (%)

2011

2012

2011

2012

2011

2012

4

5

6

7

8

9

Eksemplar

950

3.750

950

3.750

100

100

OB

72

165

72

165

100

100

Paket/OB

920

24

920

24

100

100

Paket/OK

950

484

950

484

100

100

8.793

8.793

8.793

8.793

100

100

Stel

28

32

28

32

100

100

OT/Unit

158

292

158

292

100

100

OT/OB

144

158

144

158

100

100

Unit

7

7

7

7

100

100

2

3

Pimpinan

Target

(Belanja

Keperluan Perkantoran)

-

Penggandaan Operasional Perkantoran 3.

dan

Pimpinan

(Belanja


-

Penjilidan Operasional Perkantoran 4.

dan

Pimpinan terkait

(Honor Operasional

Satker) 5.

Poliklinik/Obat-obatan Pelantikan/

6.

Pengambilan Sumpah Jabatan

7.

Perawatan

Gedung

Kantor

M

2

Pengadaan 8.

toga/pakaian

kerja

sopir,pesuruh,perawat dll

9.

Perbaikan

peralatan

kantor Pengadaan

10.

perlengkapan

kantor

(ATK,Barang cetak dll) 11.

Perawatan kendaraan bermotor roda 4/6/10


33


No Kegiatan

1 12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Satuan

2 Perawatan kendaraan bermotor roda 2 Langganan Daya dan Jasa Jasa

Keamanan/

Kebersihan Jasa POS Giro dan Sertifikat Penyusunan

Renja

BPKP/Unit Kerja Penyusunan TAPKIN BPKP/Unit Kerja Penyusunan Laporan bulanan RKT Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan Penyusunan

LAKIP

Unit Kerja Penyusunan

21.

Target

Realisasi

Capaian (%)

2011

2012

2011

2012

2011

2012

3

4

5

6

7

8

9

Unit

4

4

4

4

100

100

Bulan

12

12

12

12

100

100

OB

180

180

180

180

100

100

Bulan

12

12

12

12

100

100

Laporan

3

2

3

2

100

100

Laporan

0

2

0

2

0

100

Laporan

12

12

12

12

100

100

Laporan

4

4

4

4

100

100

Laporan

1

1

1

1

100

100

Laporan

2

2

2

2

100

100

Laporan

1

4

1

4

100

100

Laporan

2

2

2

2

100

100

Laporan

3

1

3

1

100

100

dan

Revisi RKT BPKP/Unit Kerja Manajemen Data Hasil

22.

Pengawasan (Digitalisasi LHA) Pemutakhiran

23.

Hasil dan

Data

Pengawasan Tindak

Lanjut

dengan Pusinfo Peningkatan 24.

Kompetensi Sosialisasi Intern/ Manajerial Sub Bagian Prolap


34


No Kegiatan

1

25.

Target

Satuan

2 Monitoring TL

Hasil

peer

reviu,

inspektorat

Capaian (%)

2011

2012

2011

2012

2011

2012

4

5

6

7

8

9

Laporan

2

2

2

2

100

100

Laporan

5

4

5

4

100

100

Laporan

4

4

4

4

100

100

Laporan

4

4

4

4

100

100

Laporan

1

1

1

1

100

100

Laporan

2

2

2

2

100

100

OB/OK/OJ

144

604

144

604

100

100

Laporan

9

15

9

15

100

100

Laporan

2

4

2

4

100

100

Laporan

2

4

2

4

100

100

Laporan

4

2

4

2

100

100

3

pemeriksaan

Realisasi

dan

pemeriksa eksternal 26.

Rekonsiliasi

Data

Kedisiplinan Pegawai Rakor

27.

Penyelenggaraan PKS

28.

Rakor Pengembangan JFA Peningkatan Kompetensi

29.

Sosialisasi

Intern/

Manajerial Sub Bagian Kepegawaian 30.

Penilaian Angka Kredit dan perbitan PAK Rapat kerja/koordinasi

31.

pengawasan

dan

dukungan pengawasan Penyelenggaraan

32.

Pembinaan pada

SPIP Perwakilan

BPKP 33.

34. 35.

Evaluasi

Realisasi

Anggaran Penyusunan

dan

Revisi RKAKL/DIPA Rekonsiliasi

Laporan


35


No Kegiatan

1

Target

Satuan

2 Keuangan Semester I

Realisasi

Capaian (%)

2011

2012

2011

2012

2011

2012

4

5

6

7

8

9

Laporan

2

4

2

4

100

100

Laporan

5

4

5

4

100

100

Laporan

2

6

2

6

100

100

Laporan

5

4

5

4

100

100

Laporan

1

4

1

4

100

100

Laporan

2

2

2

2

100

100

Laporan

3

4

3

4

100

100

Laporan

4

4

4

4

100

100

Laporan

6

4

6

4

100

100

Laporan

1

2

1

2

100

100

Kegiatan

6

1

6

1

100

100

3

dan II Peningkatan Kompetensi 36.

Sosialisasi

Intern/

Manajerial Sub Bagian Keuangan Finalisasi 37.

Berkala

Laporan Pendukung

Laporan Keuangan 38. 39.

Konsinyering Laporan Keuangan Evaluasi Sarpras Evaluasi atas usulan

40.

rencana

kebutuhan

Sarpras 41.

Rekonsiliasi

Laporan

BMN Semester I dan II Peningkatan Kompetensi

42.

Sosialisasi

Intern/

Manajerial Sub Bagian Umum 43.

44.

45.

46.

Penyusunan Laporan Sarpras Konsinyering Laporan BMN Mengikuti

Raker

BPKP Pendidikan Pelatihan SPIP

dan


36


3.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP

Realisasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP pada sasaran “Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP” tahun 2012 sebanyak 224 M2 dan 110 unit, sesuai target yang

ditetapkan sebanyak 224 M2 dan 110 unit atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

Sasaran Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur BPKP NO Indikator 1 1.

2 Pengadaan

Target

Satuan

Realisasi

Capaian(%)

2011

2012

2011

2012

2011

2012

3

4

5

6

7

8

9

M2

0

224

0

224

0

100,00

1

110

1

110

100,00

100,00

dan

penyaluran Sarpras – Gedung 2.

Pengadaan dan penyaluran Sarpras – Peralatan

Unit

B. Analisis Analisis Capaian Kinerja Sebagaimana diuraikan pada Bab II, dalam Penetapan Kinerja Tahun 2012 Perwakilan BPKP Provinsi Lampung melaksanakan tujuh Sasaran Strategis. Analisis capaian kinerja atas ketujuh sasaran strategis tersebut diuraikan pada tiga kelompok program sebagai berikut: 1. Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Realisasi Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada sasaran “Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP” tahun 2012 sebanyak 705 laporan, di atas target yang ditetapkan sebanyak 387 laporan atau 182,17% dengan rincian sebagai berikut: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012

37


Hasil Pelaksanaan Pengawasan Intern

1

Bidang

Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

IPP

Pemerintah (SPIP) Bidang Perekonomian

Dalam Sasaran Strategis ini terdapat 5 indikator kinerja, yaitu Pengawasan Lintas Sektor Bidang Perekonomian, Pengawasan BUN Bidang Perekonomian, Bimbingan

Teknis/Asistensi

Penyusunan

LKKL

Bidang

Perekonomian,

Pengawasan atas Penerimaan Negara dan Pengawasan atas Proyek PHLN dengan capaian kinerja sebagai berikut:

1.

Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Perekonomian

Dalam tahun 2012 pencapaian indikator kinerja hasil berupa laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Perekonomian, melalui pelaksanaan Audit Kinerja pada Kementerian Pertanian, Evaluasi Kebijakan Program Peningkatan Ketahanan Pangan, Audit Kinerja PPIP dan Monitoring Pelaksanaan Audit Program pada Kementerian/Lembaga yang bersifat Lintas Sektor dengan rincian sebagai berikut: Indikator Kinerja Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Perekonomian NO Kegiatan 1 2

Audit Kinerja pada Kementerian Pertanian Evaluasi Kebijakan Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Target

Satuan

Realisasi

Capaian(%)

2011

2012

2011

2012

2011

2012

LAP

6

18

7

19

116,67

105,56

LAP

-

6

-

6

-

100,00

3

Audit Kinerja PPIP

LAP

5

6

5

12

100,00

200,00

4

Monitoring Pelaksanaan Audit Program pada Kementerian/Lembaga yang bersifat Lintas Sektor

LAP

1

1

10

3

1.000,00

300,00

Jumlah

LAP

12

31

22

40

183,33

129, 03

Pencapaian kinerja program diukur dari terlaksananya kegiatan tersebut dengan hasil sebagai berikut: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012

38


1. Audit Kinerja pada Kementerian Pertanian Realisasi hasil kegiatan audit kinerja pada Kementerian Pertanian tahun 2012 sebanyak 19 laporan, di atas target yang ditetapkan sebanyak 18 laporan atau 105,56% dengan rincian sebagai berikut: 1)

Audit Kinerja Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu

Tanaman

Swasembada

Pangan

untuk

Berkelanjutan

mencapai

pada

Dinas

Swasembada Pertanian

TP

dan dan

Hortikultura Kabupaten Lampung Selatan Prov. Lampung TA 2011; 2)

Audit Kinerja Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman pangan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Mesuji Prov. Lampung TA 2011;

3)

Audit Kinerja Program Ketahanan Pangan Ditjen TP Kementerian Pertanian pada Kabupaten Tanggamus Prov. Lampung TA 2011

4)

Audit Kinerja Program Peningkatan Produksi, produktivitas dan Mutu

Tanaman

Pangan

untuk

mencapai

swasembada

dan

Swasembada berkelanjutan Ditjen TP pada Kabupaten Lampung Barat Prov. Lampung TA 2011; 5)

Audit Kinerja Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Perkebunan dan kehutanan Kab. Tulang Bawang Prov. Lampung TA 2011;

6)

Kompilasi

Audit

Produktivitas

dan

Kinerja Mutu

Program Tanaman

Peningkatan Pangan

untuk

Produksi, mencapai

Swasembada dan Swasembada berkelanjutan Ditjen TP di Prov. Lampung TA 2011; 7)

Audit Kinerja atas Program Peningkatan Nilai Tambah Daya saing Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian (P2HP) pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Tanggamus TA 2011;

8)

Audit Kinerja Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Kabupaten Lampung Barat Prov. Lampung TA 2011;

9)

Audit Kinerja Program Penyediaan dan pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Barat Prov. Lampung TA 2011;


39


10) Audit Kinerja Program Penyediaan dan Pengembangan Prasaranan dan

Sarana

Pertanian

pada

Dinas

Perkebunan

Kabupaten

Lampung Barat Prov. Lampung TA 2011; 11) Audit Kinerja Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Mesuji Prov. Lampung TA 2011; 12) Audit Kinerja Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Selatan Prov. Lampung TA 2011; 13) Audit Kinerja Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Peternakan Kabupaten Lampung Selatan Prov. Lampung TA 2011; 14) Audit Kinerja Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan

Sarana

Pertanian

pada

Dinas

Perkebunan

Kabupaten

Lampung Selatan Prov. Lampung TA 2011; 15) Audit Kinerja Program Penyediaan dan pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanggamus Prov. Lampung TA 2011; 16) Audit Kinerja Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanggamus Prov. Lampung TA 2011; 17) Audit Kinerja Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus Prov. Lampung TA 2011; 18) Audit Kinerja Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Tulang Bawang Prov. Lampung TA 2011; 19) Kompilasi Audit Kinerja Program Ketahanan Pangan Ditjen Sarpras Pertanian di Prov. Lampung.

2. Evaluasi Kebijakan Program Peningkatan Ketahanan Pangan Realisasi hasil kegiatan Evaluasi Kebijakan Program Peningkatan LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012

40


Ketahanan Pangan pada tahun 2012 sebanyak 6 laporan, sama dengan target yang ditetapkan sebanyak 6 laporan atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut: 1) Evaluasi Kegiatan Lintas Sektor Program Pemerintah dalam Mewujudkan Swasembada Beras di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010 sampai dengan Triwulan III Tahun 2012; 2) Evaluasi Kegiatan Lintas Sektor Program Pemerintah dalam Mewujudkan Swasembada Beras di Provinsi Lampung Tahun 2010 sampai dengan Triwulan III Tahun 2012; 3) Evaluasi Kegiatan Lintas Sektor Program Pemerintah dalam Mewujudkan Swasembada Beras di Kabupaten Way Kanan Tahun 2010 sampai dengan Triwulan III Tahun 2012; 4) Evaluasi Kegiatan Lintas Sektor Program Pemerintah dalam Mewujudkan Swasembada Beras di Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 sampai dengan Triwulan III Tahun 2012; 5) Evaluasi Kegiatan Lintas Sektor Program Pemerintah dalam Mewujudkan Swasembada Beras di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 sampai dengan Triwulan III Tahun 2012; 6) Evaluasi Kegiatan Lintas Sektor Program Pemerintah dalam Mewujudkan Swasembada Beras di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 sampai dengan Triwulan III Tahun 2012. 3. Audit Kinerja Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Realisasi hasil kegiatan kinerja Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan pada tahun 2012 sebanyak 12 laporan, di atas target yang ditetapkan yaitu sebanyak 6 laporan atau 200,00% dengan rincian sebagai berikut: 1)

Audit Kinerja Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) pada Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung TA 2011;

2)

Audit Kinerja Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) pada Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung TA 2011;


41


3)

Audit Kinerja Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) pada Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung TA 2011;

4)

Audit Kinerja Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) pada Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung TA 2011;

5)

Audit Kinerja Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) pada Provinsi Lampung TA 2011;

6)

Audit Interim atas PPIP Tahun 2012 dan PPIP Lanjutan Th 2011 pada Satker Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kabupaten Lampung Tengah periode 1 Januari 2012 s.d. 30 Juni 2012;

7)

Audit Interim PPIP Tahun 2012 dan PPIP Lanjutan 2011 pada Satker

Pembangunan

Infrastruktur

Permukiman

Kabupaten

Lampung Utara periode 1 Januari 2012 s.d. 30 Juni 2012; 8)

Audit Interim atas PPIP Tahun 2012 dan PPIP Lanjutan Tahun 2011

pada

Satker

Pembangunan

Infrastruktur

Permukiman

Kabupaten Tanggamus periode 1 Januari 2012 s.d. 30 Juni 2012; 9)

Audit Interim PPIP Tahun 2012 dan PPIP Lanjutan Tahun 2011 Provinsi Lampung periode 1 Januari 2012 s.d. 30 Juni 2012;

10) Mengikuti

Sosialisasi

audit

interim

Program

Pembangunan

Infrastruktur Pedesaan (PPIP) Tahun 2012; 11) Narasumber Kegiatan Pelatihan Masyarakat Setempat (OMS) Program RIS-PNPM dan Program Pembangunan Infrastruktur perdesaan (PPIP) Tahun 2012; 12) Konsinyering

Penyusunan

Laporan

Kompilasi

Audit

Kinerja

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Tahun 2011 pada Provinsi Lampung.

4. Monitoring

Pelaksanaan

Audit

Program

pada

Kementerian/

Lembaga yang bersifat Lintas Sektor Realisasi

hasil

monitoring

pelaksanaan

audit

program

pada

Kementerian/Lembaga yang bersifat lintas sektor pada tahun 2012 sebanyak 3 laporan, di atas target yang ditetapkan yaitu sebanyak 1 laporan atau 300,00% dengan rincian sebagai berikut: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012

42


1) Monitoring tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan yang belum ditindak lanjuti sampai dengan bulan Mei 2012 di Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Utara, dan Kabupaten Tulang Bawang; 2) Melaksanakan Peer Review Kertas Kerja Audit PHLN Tahun 2012; 3) Monitoring Tindak Lanjut atas Temuan Pemeriksaan yang belum di Tindak Lanjuti sampai dengan Bulan Oktober Tahun 2012 di Kabupaten Mesuji.

2.

Laporan Hasil Pengawasan Bendahara Umum Negara

Dalam tahun 2012 pencapaian indikator kinerja hasil pengawasan atas Bendahara Umum Negara Bidang Perekonomian melalui pelaksanaan kegiatan

Evaluasi

Penyerapan

Anggaran,

Clearance

Pembangunan

Gedung dengan rincian sebagai berikut:

Laporan Hasil Pengawasan Bendahara Umum Negara NO Kegiatan 1

Evaluasi

Penyerapan

Anggaran 2

Clearance Pembangunan Gedung Jumlah

Target

Satuan

Realisasi

Capaian(%)

2011

2012

2011

2012

2011

2012

LAP

-

5

-

11

LAP

-

1

-

3

-

300,00

LAP

0

6

0

14

0

233,33

220,00

Pencapaian kinerja program diukur dari terlaksananya kegiatan tersebut dengan hasil sebagai berikut: 1. Evaluasi Penyerapan Anggaran Realisasi hasil kegiatan evaluasi penyerapan anggaran pada tahun 2012 sebanyak 11 laporan, di atas target yang ditetapkan sebanyak 5 laporan atau 220,00% dengan rincian sebagai berikut: 1)

Evaluasi Penyerapan Anggaran pada Satker Listrik Pedesaan Lampung (Kode 447183) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Semester I TA 2012;


43


2)

Evaluasi Penyerapan Anggaran pada Balai Besar Pengembangan Budidaya Laut Lampung Kode Satker 427706 Kementerian Kelautan dan Perikanan Semester I TA 2012

3)

Evaluasi Penyerapan Anggaran pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Way Seputih - Sekampung (Kode 427140) Kementerian Kehutanan Semester I TA 2012;

4)

Evaluasi Penyerapan Anggaran pada Pembangunan Infrastruktur Pemukiman Kabupaten Lampung Tengah Semester I TA 2012;

5)

Evaluasi Penyerapan Anggaran pada Administrator Pelabuhan Kelas I Panjang Semester I TA 2012;

6)

Evaluasi Penyerapan Anggaran pada Bandara Pekon Serai Lampung Barat Semester I TA 2012;

7)

Evaluasi

Penyerapan

Anggaran

pada

Satker

Pengembangan

Perkeretaapian Lampung Semester I TA 2012; 8)

Evaluasi Penyerapan

Anggaran

pada

Satker

SNVT

Penataan

Bangunan dan Lingkungan Lampung Semester I TA 2012; 9)

Evaluasi Penyerapan Anggaran pada Satker SNVT Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Lampung Semester I TA 2012;

10) Evaluasi Penyerapan Anggaran pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran sungai way seputih - Sekampung Semester I Tahun Anggaran 2012; 11) Evaluasi Penyerapan Anggaran pada Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah VI Bandar Lampung Semester I TA 2012. 2. Clearance Pembangunan Gedung Realisasi hasil kegiatan Clearance Pembangunan Gedung pada tahun 2012 sebanyak 3 laporan, di atas target yang ditetapkan yaitu sebanyak 1 laporan atau 300,00% dengan rincian sebagai berikut: 1) Reviu terhadap Rencana Pembelian Tanah dan Bangunan Gedung Kantor Loka Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Bandar Lampung TA 2012; 2) Melaksanakan Clearance Pembelian Tanah dan Bangunan; 3) Penelaahan terhadap rencana Pembangunan Lanjutan Gedung Kantor Imigrasi Kalianda dan Kotabumi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung Tahun 2012. LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012

44


3.

Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKKL/LKPD Bidang Perekonomian

Dalam

tahun

2012

pencapaian

indikator

kinerja

hasil

Bimbingan

Teknis/Asistensi Penyusunan LKKL/LKPD Bidang Perekonomian, melalui pelaksanaan

kegiatan

Bimtek:

Penyusunan

Laporan

Keuangan,

Pendampingan Reviu Laporan Keuangan, dan Evaluasi Penyusunan Anggaran pada Kementerian/Lembaga dengan rincian sebagai berikut: Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKKL/LKPD Bidang Perekonomian NO Kegiatan 1

Target

Satuan

Realisasi

Capaian(%)

2011

2012

2011

2012

2011

2012

LAP

1

2

13

6

1300,00

300,00

LAP

-

3

-

4

-

133,33

LAP

2

2

3

2

150,00

100,00

LAP

3

7

16

12

533,33

171,43

Pendampingan Penyusunan

Laporan

Keuangan

pada

Kementerian/Lembaga 2

Pendampingan

Reviu

Laporan Keuangan 3

Evaluasi

Penyusunan

Anggaran Jumlah

Pencapaian kinerja program diukur dari terlaksananya kegiatan tersebut dengan hasil sebagai berikut: 1. Pendampingan Penyusunan pada Kementerian/Lembaga Kegiatan

Pendampingan

Penyusunan

Laporan

Keuangan

pada

Kementerian/Lembaga pada tahun 2012 sebanyak 6 laporan, di atas target yang ditetapkan sebanyak 2 laporan atau 300,00% dengan rincian sebagai berikut: 1)

Asistensi/Bimtek/Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan pada BPS Provinsi Lampung Tahun 2011;

2)

Asistensi/Bimtek/Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung Tahun 2011;


45


3)

Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan pada Unit Akuntansi Wilayah/Koordinator Wilayah Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum pada Provinsi Lampung Tahun 2011;

4)

Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Dirjen Sumber daya Air Kementerian Pekerjaan Umum pada Provinsi Lampung Tahun 2011;

5)

Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan pada Unit Akuntansi Wilayah/Koordinator Wilayah Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum pada Provinsi Lampung Tahun 2011;

6)

Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan pada Satker dan UAW Koordinator Wilayah di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum pada Provinsi Lampung Tahun 2011.

2. Pendampingan Reviu Laporan Keuangan Realisasi hasil Pendampingan Reviu Laporan Keuangan pada tahun 2012 sebanyak 4 laporan, di atas target yang ditetapkan sebanyak 3 laporan atau 133,33% dengan rincian sebagai berikut: 1)

Pendampingan

Reviu

LK

Kementerian

Kehutanan

pada

Dinas

Kehutanan TA 2011 di Provinsi Lampung; 2)

Asistensi Reviu Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Semester I di Prov. Lampung;

3)

Reviu Laporan Keuangan pada Kementerian Pertanian Semester I Tahun 2012;

4)

Pendampingan Penyelesaian Temuan BPK RI pada Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pertanian Tahun 2012.

3. Evaluasi Penyusunan Anggaran Realisasi hasil Evaluasi Penyusunan Anggaran pada tahun 2012 sebanyak 2 laporan, sesuai target yang ditetapkan yaitu sebanyak 2 laporan atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut: 1) Asistensi Evaluasi RAB PNPM Mandiri Perkotaan Kabupaten Pringsewu; 2) Asistensi Evaluasi RAB PNPM Mandiri Perkotaan Kabupaten Mesuji.


46


4.

Laporan Hasil Pengawasan atas Penerimaan Negara

Dalam tahun 2012 pencapaian indikator kinerja pengawasan atas Penerimaan Negara dengan rincian sebagai berikut: Laporan Hasil Pengawasan atas Penerimaan Negara NO Kegiatan 1

Audit

Satuan

PNBP

pada

Kementerian/Lembaga Jumlah

Target

Realisasi

Capaian(%)

2011

2012

2011

2012

2011

2012

LAP

1

1

3

2

300,00

200,00

Lap

1

3

2

300,00

200,00

1

Realisasi hasil Pengawasan atas Penerimaan Negara pada tahun 2012 adalah sebanyak 2 laporan, di atas target yang ditetapkan yaitu sebanyak 1 laporan atau 200,00% dengan rincian sebagai berikut: 1)

Audit PNBP Kementerian Pertanian RI pada Balai Penyidikan dan Pengujian Veterniter III Provinsi Lampung TA 2011;

2)

Audit PNBP Kementerian Pertanian RI pada Balai Karantina Pertanian Kelas I Provinsi Lampung TA 2011.

5.

Laporan Hasil Pengawasan atas Proyek PHLN

Dalam tahun 2012 pencapaian indikator kinerja hasil pengawasan atas Proyek PHLN, melalui pelaksanaan kegiatan Audit Keuangan PHLN dengan rincian sebagai berikut: Laporan Hasil Pengawasan atas Proyek PHLN NO Kegiatan 1

Audit Keuangan PHLN Jumlah

Satuan

Target

Realisasi

Capaian(%)

2011

2012

2011

2012

2011

2012

LAP

41

40

58

38

141,46

95,00

LAP

41

40

58

38

141,46

95,00

Pencapaian kinerja program diukur dari terlaksananya kegiatan tersebut dengan hasil sebagai berikut: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012

47


1. Audit Keuangan PHLN Realisasi hasil kegiatan audit keuangan PHLN pada tahun 2012 adalah sebanyak 38 laporan, di bawah target yang ditetapkan sebanyak 40 laporan atau 95% dengan rincian sebagai berikut: 1)

Audit Keuangan IBRD Loan No. 4789 IND, IDA Credit 4077 IND (IMHERE) Univ. Lampung;

2)

Audit atas Laporan Keuangan IBRD Grant Deutch 56841 PAUD Kab. Lampung Selatan Tahun 2011;

3)

Audit

Keuangan

atas

Sustainable

Capacity

Building

for

Decentralizazion Project (SCBDP) di Provinsi Lampung ADB Loan 1964-INO SF SCBD TA 2011; 4)

Audit Keuangan ADB Loan 1964-INO SF SCBD Sekda Kab. Lampung Selatan;

5)

Audit atas Laporan Keuangan Program PNPM Mandiri Perkotaan Provinsi Lampung (Loan IDB IND-131/Loan IDB IND-132 ) Tahun 2011;

6)

Audit Keuangan atas Program PNPM Mandiri Perkotaan pada Kota Metro Provinsi Lampung (Loan IDB IND No. 131/132 IND) Tahun 2011;

7)

Audit Keuangan atas Program PNPM Mandiri Perkotaan di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung (Loan IDB IND No. 131/132 IND) Tahun 2011;

8)

Audit Keuangan IBRD 7737-ID Health Proff. Educ. Quality Proj. Univ. Malahayati Lampung;

9)

Audit atas Laporan Keuangan IBRD Loan 75910/TF-93613 BOS KITA Kab. Tanggamus;

10) Audit atas Laporan Keuangan IBRD Loan 75910/TF-93613 BOS KITA Kab. Pesawaran; 11) Audit atas Laporan Keuangan IBRD Loan 75910/TF-93613 BOS KITA Kab. Pringsewu; 12) Audit atas Laporan Keuangan IBRD Loan 75910/TF-93613 BOS KITA Kab. Mesuji; LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012

48


13) Audit atas Laporan Keuangan IBRD Loan 75910/TF-93613 BOS KITA Kab. Way Kanan Tahun 2011; 14) Audit atas Laporan Keuangan PNPM Mandiri Pedesaan Loan 7505ID PNPM II/Loan 7867-ID PNPM III/Loan 8079-ID PNPM IV/IFAD 755/ Grant 97410 PNPM Generasi Prov. Lampung; 15) Audit atas Laporan Keuangan PNPM Mandiri Pedesaan Loan 7505ID PNPM II/Loan 7867-ID PNPM II /Loan 8079-ID PNPM IV / IFAD 755/ Grant 97410 PNPM Generasi Kab. Lampung Timur; 16) Audit atas laporan Keuangan PNPM Mandiri Pedesaan Loan 7505ID PNPM II/Loan 7867-ID PNPM III/Loan 8079-ID PNPM IV / IFAD 755/ Grant 97410 PNPM Generasi Kab. Lampung Barat; 17) Audit atas Laporan Keuangan PNPM Mandiri Pedesaan Loan 7505ID PNPM II/Loan 7867-ID PNPM III/Loan 8079-ID PNPM IV/IFAD 755/ Grant 97410 PNPM Generasi Kab. Lampung Tengah; 18) Audit atas laporan Keuangan PNPM Mandiri Pedesaan Loan 7505ID PNPM II/Loan 7867-ID PNPM III/Loan 8079-ID PNPM IV/IFAD 755/ Grant 97410 PNPM Generasi Kab. Way Kanan; 19) Audit atas laporan keuangan PNPM Mandiri Pedesaan Loan 7505ID PNPM II/Loan 7867-ID PNPM III/Loan 8079-ID PNPM IV/IFAD 755/ Grant 97410 PNPM Generasi Kab. Lampung Utara; 20) Audit Dukungan atas Laporan Keuangan Indonesia Vocational Education Strengthening Project (INVEST) ADB Loan 2416-INO (SF) di SMKN 4 Bandar Lampung periode 1 Juli 2011 sampai dengan 30 Juni 2012; 21) Audit Keuangan ADB Loan 2416-INO (SF) Indonesia Vocational Education Strengthening Project (INVEST) SMKN 2 Metro Kota Metro periode 1 Juli 2011 sampai dengan 30 Juni 2012; 22) Audit Keuangan Participatory Irigation Sector Project (PISP) Loan ADB 2064/2065,Grant GON No.4299 INO Dinas Pengairan dan Pemukiman Prov. Lampung; 23) Audit Keuangan Participatory Irigation Sector Project (PISP) Loan ADB 2064/2065,Grant GON No.4299 INO Dinas Pekerjaan Umum Kab. Lampung Selatan TA 2011; LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012

49


24) Audit Keuangan Participatory Irigation Sector Project (PISP) Loan ADB 2064/2065,Grant GON No.4299 INO Dinas Pengairan Kab. Lampung Tengah TA 2011; 25) Audit Keuangan Participatory Irigation Sector Project (PISP) Loan ADB 2064/2065,Grant GON No.4299 INO Dinas Pekerjaan Umum Kab. Lampung Timur; 26) Audit Keuangan Participatory Irigation Sector Project (PISP) Loan ADB 2064/2065,Grant GON No.4299 INO Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pesawaran TA 2011; 27) Audit Keuangan Participatory Irigation Sector Project (PISP) Loan ADB 2064/2065, Grant GON No.4299 INO Dinas Pertanian Provinsi Lampung; 28) Audit Keuangan Participatory Irigation Sector Project (PISP) Loan ADB 2064/2065, Grant GON No.4299 INO Dinas Pertanian Kab. Lampung Selatan; 29) Audit Keuangan Participatory Irigation Sector Project (PISP) Loan ADB 2064/2065, Grant GON No.4299 INO Dinas Pertanian Kab. Lampung Tengah; 30) Audit Keuangan Participatory Irigation Sector Project (PISP) Loan ADB 2064/2065, Grant GON No.4299 INO Dinas Pertanian Kab. Lampung Timur; 31) Audit Keuangan Participatory Irigation Sector Project (PISP) Loan ADB 2064/2065, Grant GON No.4299 INO Dinas Pertanian Kab. Pesawaran; 32) Audit Keuangan Participatory Irigation Sector Project (PISP) Loan ADB 2064/2065, Grant GON No.4299 INO Bappeda Kab. Lampung Selatan TA 2011; 33) Audit Keuangan Participatory Irigation Sector Project (PISP) Loan ADB 2064/2065, Grant GON No.4299 INO Bappeda Kab. Lampung Tengah 34) Audit Keuangan Participatory Irigation Sector Project (PISP) Loan ADB 2064/2065, Grant GON No.4299 INO Bappeda Kab. Lampung Timur TA 2011; LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012

50


35) Audit Keuangan Participatory Irigation Sector Project (PISP) Loan ADB

2064/2065, Grant GON

No.4299

INO

Bappeda

Kab.

Pesawaran; 36) Audit Keuangan Participatory Irigation Sector Project (PISP) Loan ADB 2064/2065,Grant GON No.4299 INO Bappeda Provinsi Lampung; 37) Audit Laporan Keuangan Satker BBWS Mesuji Sekampung IBRD Loan No.7669-ID DOISP pada Ditjen SDA Kementerian PU TA 2011; 38) Audit Keuangan atas Laporan Keuangan Health Professional Education Quality Project Universitas Lampung (LOAN IBRD 7737ID) Tahun 2011. Kegiatan pengawasan atas PHLN yang tidak terlaksana karena sudah tidak ada kegiatan atau sudah closing yaitu: 1. Audit Keuangan atas ADB Loan 1960-IND SCBD Sekda Kebupaten Lampung Timur; 2. Audit Keuangan atas ADB Loan 1960-IND SCBD Sekda Kebupaten Lampung Utara; 3. Audit Keuangan atas SRIP Loan IBRD No.4834 IND Dinas PU Provinsi Lampung; 4. Audit Keuangan atas SRIP Loan IBRD No.4834 IND Dinas PU Kota Bandar Lampung. Terdapat satu kegiatan audit keuangan PHLN yang merupakan pengalihan objek audit yaitu Audit Keuangan atas ADB Loan 1960 SCBD Provinsi Lampung sebagai pengalihan dari Audit Keuangan atas ADB Loan 1960-IND SCBD Sekda Kabupaten Lampung Timur.


51



2

Bidang


IPP

Pemerintah (SPIP) Bidang Polsoskam

Dalam Sasaran Strategis ini terdapat 5 indikator kinerja, yaitu Pengawasan Lintas Sektor Bidang Polsoskam, Pengawasan BUN Bidang Polsoskam, Pengawasan

atas

Permintaan

Presiden,

Bimbingan

Teknis/Asistensi

Penyusunan LKKL Bidang Polsoskam, dan Pengawasan atas Permintaan Stakeholders Bidang Polsoskam dengan capaian kinerja sebagai berikut:

6.

Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Polsoskam

Dalam tahun 2012 pencapaian indikator kinerja hasil berupa laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Polsoskam, melalui pelaksanaan kegiatan Audit Kinerja Bidang Pendidikan, Audit Kinerja Dana Dekonsentrasi, Audit Kinerja K/L, Audit Kinerja Manajemen Pendidikan, Audit Kinerja Program Jamkesnas, Evaluasi Lainnya, Pengelolaan Info: Pemantauan Tindak Lanjut, dan Audit Kinerja Program Raskin dengan rincian sebagai berikut: Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Polsoskam NO Kegiatan 1

Target

Satuan

Realisasi

Capaian(%)

2011

2012

2011

2012

2011

2012

LAP

17

5

13

5

76,47

100,00

LAP

4

1

7

1

175,00

100,00

LAP

-

4

-

4

-

100,00

LAP

1

3

1

4

100,00

133,33

LAP

1

1

1

4

100,00

400,00

Audit Kinerja Pengelolaan BOS

KITA

Kementerian

pada Pendidikan

Nasional 2.

Audit

Pengelolaan

Dana

Dekonsentrasi 3.

Evaluasi

Kebijakan

dan

Pengelolaan Program 4.

Audit

pada

Kementerian/Lembaga 5.

Monitoring Audit

Pelaksanaan

Program

pada


52


Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Polsoskam NO Kegiatan

Target

Satuan

Realisasi

Capaian(%)

2011

2012

2011

2012

2011

2012

LAP

-

2

-

11

-

550,00

LAP

3

8

4

8

133,33

100,00

LAP

-

1

-

1

-

100,00

Kementerian/Lembaga yang

bersifat

Lintas

Sektoral 6.

Piloting audit Program pada Kementerian/Lembaga yang

Bersifat

Lintas

Sektoral 7.

Audit Operasional

8.

Kompilasi

Laporan

Audit

Operasional 9.

Audit Kinerja Atas Program

LAP

1

2

3

2

300,00

100,00

10.

Kompilasi Audit Kinerja

LAP

6

1

12

1

200,00

100,00

11.

Validasi Audit Kinerja

LAP

-

3

-

3

-

100,00

12.

Audit

LAP

-

3

-

1

-

33,33

LAP

-

3

-

3

-

100,00

LAP

5

3

7

4

140,00

133,33

38

40

48

52

126,32

130,00

Operasional

atas

Program Peningkatan Mutu SD (DAK) 13.

Audit

Operasional

Program

atas

Pendidikan

Menengah 14.

Audit

Operasional

atas

Program Peningkatan Mutu Pendidikan

dan

Tenaga

Kependidikan Jumlah

LAP

Pencapaian kinerja program diukur dari terlaksananya kegiatan tersebut dengan hasil sebagai berikut: 1. Audit

Kinerja

Pengelolaan

BOS

KITA

pada

Kementerian

Pendidikan Nasional Realisasi hasil kegiatan Audit Kinerja Pengelolaan BOS KITA pada


53


Kementerian Pendidikan Nasional pada tahun 2012 sebanyak 5 laporan, sesuai dengan target yang ditetapkan sebanyak 5 laporan atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut: 1) Audit Kinerja Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2011 Kabupaten Pringsewu; 2) Audit Kinerja Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2011 Kabupaten Tanggamus; 3) Audit Kinerja Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2011 Kabupaten Mesuji; 4) Audit Kinerja Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2011 Kabupaten Way Kanan; 5) Audit Kinerja Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2011 Kabupaten Pesawaran. 2. Audit Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Realisasi hasil kegiatan Audit Pengelolaan Dana Dekonsentrasi pada tahun 2012 sebanyak 1 laporan, sesuai target yang ditetapkan sebanyak 1 laporan atau 100,00% yakni Audit Operasional atas Dana Dekonsentrasi pada Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Daerah Provinsi Lampung TA 2011. 3. Evaluasi Kebijakan dan Pengelolaan Program Realisasi hasil kegiatan Evaluasi Kebijakan dan Pengelolaan Program pada tahun 2012 sebanyak 4 laporan, sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebanyak 4 laporan atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut: 1) Monitoring

Penerimaan

Peserta

Didik

Baru

Tahun

Ajaran

2012/2013 pada Kota Bandar Lampung; 2) Monitoring Penerimaan Peserta Didik baru Tahun Ajaran 2012/2013 pada Kabupaten Lampung Utara; 3) Kompilasi Hasil Monitoring Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru Tahun Ajaran 2012/2013 pada Provinsi Lampung; 4) Monitoring

Penerimaan

Peserta

Didik

Baru

Tahun

Ajaran

2012/2013 pada Kabupaten Lampung Selatan. LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012

54


4. Audit pada Kementerian/Lembaga Realisasi hasil kegiatan Audit pada Kementerian/Lembaga pada tahun 2012 sebanyak 4 laporan, di atas target yang ditetapkan sebanyak 3 laporan atau 133,33% dengan rincian sebagai berikut: 1) Audit/Inventarisasi atas Barang Milik Negara yang akan dihibahkan pada Disnakertrans Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 sampai dengan 2012; 2) Laporan

Hasil

Audit

Operasional

atas

Program

Bimbingan

Masyarakat Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2012; 3) Audit Operasional atas Program Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupeten Lampung Timur Tahun Anggaran 2012; 4) Audit Operasional atas Program Bimbingan Masyarakat Islam pada Kanwil Kementerian Agama TA 2012. 5. Monitoring

Pelaksanaan

Audit

Program

pada

Kementerian/Lembaga yang bersifat Lintas Sektor Realisasi hasil kegiatan Monitoring Pelaksanaan Audit Program pada Kementerian/Lembaga yang bersifat Lintas Sektor pada tahun 2012 sebanyak 4 laporan, di atas target yang ditetapkan sebanyak 1 laporan atau 400,00% dengan rincian sebagai berikut: 1) Monitoring Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan yang belum ditindaklanjuti sampai dengan bulan September 2012 di Kabupaten Lampung Tengah; 2) Monitoring Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan yang belum ditindak lanjuti sampai dengan bulan Mei 2012 di Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran; 3) Monitoring Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan yang belum ditindak lanjuti sampai dengan Bulan Mei

Tahun 2012 di Kabupaten

Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah, Kota Metro; 4) Koordinasi Hasil Pengawasan di Kabupaten Lampung Tengah.


55


6. Piloting audit Program pada Kementerian/Lembaga yang Bersifat Lintas Sektor Realisasi

hasil

kegiatan

Piloting

audit

Program

pada

Kementerian/Lembaga yang Bersifat Lintas Sektor pada tahun 2012 adalah sebanyak 11 laporan, di atas target yang ditetapkan yaitu sebanyak 2 laporan atau 550,00% dengan rincian sebagai berikut: 1) Pendampingan Mapping SPIP Tahun 2012; 2) Melaksanakan pengumpulan kekurangan data hasil verifikasi dan validasi tenaga honorer tahun 2011 dan 2010 pada BKD Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Timur; 3) Bimbingan Teknis Desain Penyelenggaraan SPIP pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung; 4) Bimbingan Teknis Desain Penyelenggaraan SPIP pada Pengadilan Tinggi Lampung; 5) Bimbingan Teknis Desain Penyelenggaraan SPIP pada Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Lampung; 6) Bimbingan Teknis Penilaian Risiko dan Reviu Standart Operating Procedures pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung; 7) Bimbingan Teknis Desain Penyelenggaraan SPIP pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih; 8) Bimbingan Teknis Desain Penyelenggaraan SPIP pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih; 9) Pendampingan Kegiatan Mapping SPIP pada Balai POM Provinsi lampung Tahun 2012; 10) Narasumber Sosialisasi dan Mapping SPIP pada balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung; 11) Narasumber Sosialisasi/Workshop SPIP pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjung Karang di Provinsi Lampung. 7. Audit Operasional Realisasi hasil Audit Operasional pada tahun 2012 sebanyak 8 laporan, sesuai dengan target yang ditetapkan sebanyak 8 laporan atau LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012

56


100,00% dengan rincian sebagai berikut: 1) Audit Kinerja Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kementerian Kesehatan pada Kabupaten Utara Provinsi Lampung; 2) Audit Kinerja Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kementerian Kesehatan pada Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung; 3) Audit Kinerja Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kementerian Kesehatan

pada

Kabupaten

Tulang

Bawang

Barat

Provinsi

Lampung; 4) Audit Kinerja Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kementerian Kesehatan pada Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung; 5) Audit Kinerja Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kementerian Kesehatan pada Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung; 6) Audit Kinerja Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kementerian Kesehatan pada Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung; 7) Audit Kinerja Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kementerian Kesehatan pada Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung; 8) Audit Kinerja atas Pengelolaan Dana Manajemen BOK pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 (Periode 1 Januari 2012 sampai dengan 30 September 2012). 8. Kompilasi Audit Kinerja Realisasi hasil Kompilasi Audit Kinerja pada tahun 2012 sebanyak 1 laporan, sesuai target yang ditetapkan yaitu sebanyak 1 laporan atau 100,00% yakni Kompilasi Laporan Hasil Audit Kinerja Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kementerian Kesehatan pada Provinsi Lampung. 9. Audit Kinerja Atas Program Realisasi hasil Audit Kinerja Atas Program pada tahun 2012 sebanyak 2 laporan, sesuai dengan target yang ditetapkan sebanyak 2 laporan atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut: 1) Audit Kinerja Atas Program Bantuan Operasional sekolah (BOS) pada Kementerian Agama Kabupaten Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2011; LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012

57


2) Audit Kinerja Atas Program Bantuan Operasional sekolah (BOS) pada Kementerian Agama Kabupaten Tanggamus tahun Anggaran 2011. 10. Kompilasi Audit Kinerja Realisasi Kompilasi Audit Kinerja Atas Program pada tahun 2012 adalah sebanyak 1 laporan, sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebanyak 1 laporan atau 100,00% yaitu Kompilasi Laporan Audit Kinerja Bantuan Operasional Sekolah Program Wajardikdas 9 tahun pada Kemenag Provinsi Lampung TA 2011. 11. Validasi Audit Kinerja Realisasi hasil Validasi Audit Kinerja pada tahun 2012 adalah sebanyak 3 laporan, sesuai target yang ditetapkan yaitu sebanyak 3 laporan atau 100,00% rincian sebagai berikut: 1) Audit Operasional atas Bantuan Operasional sekolah (BOS) pada Kementerian Agama Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011; 2) Validasi Hasil Audit Kinerja BOS di Lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2011; 3) Kompilasi Audit Kinerja Bantuan Operasional Sekolah Kementerian Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2011. 12. Audit Operasional atas Program Peningkatan Mutu SD (DAK) Realisasi hasil Audit Operasional atas Program Peningkatan Mutu SD (DAK) pada tahun 2012 adalah sebanyak 1 laporan, di bawah target yang ditetapkan yaitu sebanyak 3 laporan atau 33,33% yakni Evaluasi Penyerapan

Anggaran

pada

Kantor

Lembaga

Penjamin

Mutu

Pendidikan Lampung Semester I TA 2012. Tidak tercapainya target karena hanya ada satu satker yang memenuhi syarat untuk dievaluasi (tidak ada objeknya). 13. Audit Operasional atas Program Pendidikan Menengah Realisasi hasil Audit Operasional atas Program Pendidikan Menengah pada tahun 2012 adalah sebanyak 3 laporan, sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebanyak 3 laporan atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012

58


1) Audit

Operasional

atas

Program

Peningkatan

Akses,

Mutu

Kesejahteraan Pendidik dan Subsidi RA/BA dan Madrasah pada Madrasah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012; 2) Audit

Operasional

atas

Program

Peningkatan

Akses,

Mutu

Kesejahteraan Pendidik dan Subsidi RA/BA dan Madrasah pada Kantor

Kementerian

Agama

Kabupaten

Way

Kanan

Tahun

Anggaran 2012; 3) Audit

Operasional

atas

Program

Peningkatan

Akses,

Mutu

Kesejahteraan Pendidik dan Subsidi RA/BA dan Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2012. 14. Audit Operasional atas Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Realisasi hasil Validasi Audit Kinerja pada tahun 2012 adalah sebanyak 4 laporan, di atas target yang ditetapkan yaitu sebanyak 3 laporan atau 133,33% dengan rincian sebagai berikut: 1) Audit Operasional atas Sub Program Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Aliyah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2011; 2) Laporan Operasional atas Sub Program Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Aliyah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2011; 3) Laporan Audit Operasional atas Sub Program Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Aliyah pada Kementerian Agama Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011; 4) Kompilasi Hasil Audit Operasional atas Program Peningkatan Akses, Mutu Kesejahteraan Pendidik dan Subsidi RA/BA dan Madrasah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung TA 2012.


59


7.

Laporan Hasil Pengawasan BUN

Dalam tahun 2012 pencapaian indikator kinerja hasil Pengawasan BUN tersebut, melalui pelaksanaan kegiatan Evaluasi Lainnya dengan rincian sebagai berikut: Laporan Hasil Pengawasan BUN NO Kegiatan 1

Quality

Assurance

Target

Satuan

Realisasi

Capaian(%)

2011

2012

2011

2012

2011

2012

LAP

-

1

-

1

-

100,00

LAP

7

7

49

23

700,00

328,57

7

8

49

24

700,00

300,00

atas

Monitoring DAK dan Dana Transfer ke Daerah 2

Evaluasi

Penyerapan

Anggaran Jumlah

LAP

Pencapaian kinerja program diukur dari terlaksananya kegiatan tersebut dengan hasil sebagai berikut: 1. Quality Assurance atas Monitoring DAK dan Dana Transfer ke Daerah Realisasi hasil Quality Assurance atas Monitoring DAK dan Dana Transfer ke Daerah tahun 2012 adalah sebanyak 1 laporan, sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebanyak 1 laporan atau 100,00% yakni Audit Operasional atas Dana Dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 (Periode 1 Januari sampai dengan 30 September 2012). 2. Evaluasi Penyerapan Anggaran Realisasi hasil Evaluasi Penyerapan Anggaran pada tahun 2012 adalah sebanyak 23 laporan, di atas target yang ditetapkan yaitu sebanyak 7 laporan atau 328,57% dengan rincian sebagai berikut: 1) Evaluasi Penyerapan Anggaran pada Satker Polres Lampung Utara; 2) Evaluasi Penyerapan Anggaran pada Satker SPRIPIM Polda Lampung; 3) Evaluasi Penyerapan Anggaran pada Biro Sarpras Polda Lampung (Kode 641834) Kepolisian Negara RI periode 1 Januari sd 30 Juni 2012; LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012

60


4) Evaluasi Penyerapan Anggaran pada Satker Ditsabhara Polda Lampung (Kode 641770) Kepolisian Negara RI periode 1 Januari sd 30 Juni 2012; 5) Evaluasi Penyerapan Anggaran pada Politeknik Kesehatan Tanjung Karang (Kode satker 632174/Kementerian Kesehatan periode 1 Januari 2012 sd 30 Juni 2012; 6) Evaluasi Penyerapan Anggaran pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Panjang (Kode satker 415799) Kementerian Kesehatan periode 1 Januari 2012 sd 30 Juni 2012; 7) Evaluasi Penyerapan Anggaran pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Panjang Semester I TA 2012; 8) Evaluasi Penyerapan Anggaran pada KPU Pesawaran Kode Satker 670721 pada Komisi Pemilihan Umum periode 1 Januari 2012 sd 30 Juni 2012; 9) Evaluasi Penyerapan Anggaran KPU Kabupaten Lampung Utara (Kode Satker 656727) pada KPU periode 1 Januari 2012 sd 30 Juni 2012; 10) Evaluasi Penyerapan Anggaran KPU Provinsi Lampung (Kode Satker 654357) pada KPUperiode 1 Januari 2012 sd 30 Juni 2012; 11) Evaluasi Penyerapan Anggaran pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Kotabumi periode sampai dengan 30 Juni 2012; 12) Evaluasi Penyerapan Anggaran pada Kantor Imigrasi Tanjungkarang Kementerian Hukum dan HAM RI periode 1 Januari s.d 30 Juni 2012 13) Evaluasi Penyerapan Anggaran pada Kantor Imigrasi Kalianda periode 1 Januari 2012 sd 30 Juni 2012; 14) Evaluasi Penyerapan Anggaran pada Kejaksaan Negeri Kotaagung Semester I TA 2012; 15) Evaluasi Penyerapan Anggaran pada Kantor Kejaksaan Tinggi Lampung Semester I TA 2012; 16) Evaluasi Penyerapan Anggaran pada Kejaksaan Negeri Sukadana Semester I TA 2012; 17) Evaluasi

penyerapan

anggaran

pada

kantor

Wilayah

Badan

Pertanahan Provinsi Lampung Semester I TA 2012; LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012

61


18) Evaluasi penyerapan anggaran pada Badan Pertanahan Kota Bandar Lampung Semester I TA 2012; 19) Evaluasi penyerapan anggaran pada Badan Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan Semester I TA 2012; 20) Evaluasi Penyerapan Anggaran pada Kantor Pengadilan Negeri Kotabumi Semester I TA 2012 (Kode 099052); 21) Evaluasi Penyerapan Anggaran pada Kantor Pengadilan Negeri Tanjungkarang Semester I TA 2012 (Kode 400364); 22) Evaluasi Penyerapan Anggaran pada Kantor Pengadilan Negeri Kalianda Semester I TA 2012; 23) Evaluasi Penyerapan Anggaran pada Kantor Pengadilan Agama Kalianda Semester I TA 2012 (Kode 402644).

8.

Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden

Dalam tahun 2012 pencapaian indikator kinerja hasil Pengawasan atas Permintaan

Presiden,

melalui

pelaksanaan

kegiatan

Pemantauan:

Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional dengan rincian sebagai berikut: Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden NO Kegiatan 1

Target

Satuan

Realisasi

Capaian(%)

2011

2012

2011

2012

2011

2012

LAP

-

1

-

3

-

300,00

LAP

5

10

11

23

220,00

230,00

5

11

11

26

220,00

236,36

Audit Kinerja/Operasional pada

Kementerian

Koordinator Kesejahteraan Rakyat 2

Monitoring Prioritas

Kegiatan Pembangunan

UKP4 Jumlah

LAP

Pencapaian kinerja program diukur dari terlaksananya kegiatan tersebut dengan hasil sebagai berikut:


62


1. Audit

Kinerja/Operasional

pada

Kementerian

Koordinator

Kesejahteraan Rakyat Realisasi hasil kegiatan Audit Kinerja/Operasional pada Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat pada tahun 2012 sebanyak 3 laporan, di atas target yang ditetapkan sebanyak 1 laporan atau 300,00% dengan rincian sebagai berikut: 1) Audit Kinerja atas Program Raskin Tahun 2011; 2) Audit Kinerja atas Program Raskin Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011; 3) Audit Kinerja atas Program Raskin Kabupaten lampung Utara Tahun 2011.

2. Monitoring Kegiatan Prioritas Pembangunan UKP4 Realisasi hasil kegiatan Monitoring Kegiatan Prioritas Pembangunan UKP4 pada tahun 2012 sebanyak 23 laporan, di atas target yang ditetapkan sebanyak 10 laporan atau 230,00% dengan rincian sebagai berikut: 1)

Monitoring terhadap Kegiatan Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2011 pada Kementerian Dalam Negeri di Provinsi Lampung;

2)

Monitoring Kegiatan Inpres No 4 tahun 2011 pada Kementerian Kehutanan di Provinsi Lampung;

3)

Monitoring terhadap Kegiatan Inpres No 4 Tahun 2011 pada Kanwil BPN Provinsi Lampung;

4)

Monitoring terhadap Inpres no 4 Tahun 2011 pada Kementerian Sosial Provinsi Lampung;

5)

Monitoring terhadap Kegiatan Inpres no 4 Tahun 2011 pada Kementerian Kum dan Ham Provinsi Lampung;

6)

Monitoring terhadap Kegiatan Inpres no 4 Tahun 2011 pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung;

7)

Monitoring Kegiatan Inpres no 4 Tahun 2011 pada Kementerian Pendidikan Provinsi Lampung;

8)

Monitoring terhadap kegiatan Inpres no 4 Tahun 2011 pada Kementerian Pertanian Provinsi Lampung;


63


9)

Monitoring terhadap Kegiatan Inpres no 4 Tahun 2011 pada Kementerian Agama Provinsi Lampung;

10) Monitoring

terhadap

Pelaksanaan

Rencana

Aksi

Prioritas

Pembangunan Nasional Tahun 2012 pada Kejaksaan Agung di Wilayah Lampung Semester I TA 2012; 11) Monitoring

terhadap

Pembangunan

Pelaksanaan

Nasional

Tahun

Rencana 2012

pada

Aksi

Prioritas

Kementerian

Koordinator Bidang Kesra di Wilayah Lampung Semester I TA 2012; 12) Monitoring Rencana Aksi Prioritas Pembangunan Nasional pada Kementerian Sosial Semester I TA 2012; 13) Monitoring Rencana Aksi Prioritas Pembangunan Nasional pada Kementerian Agama Semester I TA 2012; 14) Monitoring Rencana Aksi Prioritas Pembangunan Nasional pada Kementerian PU Semester I TA 2012; 15) Monitoring Rencana Aksi Prioritas Pembangunan Nasional pada Kementerian Kelautan dan Perikanan; 16) Monitoring Rencana Aksi Prioritas Pembangunan Nasional pada BPN Provinsi Lampung; 17) Monitoring Rencana Aksi Prioritas Pembangunan Nasional pada Kementerian Perhubungan; 18) Monitoring Rencana Aksi Prioritas Pembangunan Nasional pada Kementerian Kehutanan; 19) Monitoring Rencana Aksi Prioritas Pembangunan Nasional pada Kementerian Dalam Negeri; 20) Monitoring Rencana Aksi Prioritas Pembangunan Nasional pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Semester I TA 2012; 21) Monitoring Rencana Aksi Prioritas Pembangunan Nasional tahun 2012 pada Kementerian Lingkungan Hidup; 22) Monitoring Rencana Aksi Prioritas Pembangunan Nasional tahun 2012 pada Kementerian Agama; 23) Monitoring Rencana Aksi Prioritas Pembangunan Nasional tahun 2012 pada Kementerian ESDM. LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012

64


9.

Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKKL/LKPD

Dalam tahun 2012 pencapaian indikator kinerja hasil berupa laporan hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKKL/LKPD, melalui pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan pada Kementerian/Lembaga dan Pendampingan Riviu Laporan Keuangan dengan rincian sebagai berikut: Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKKL/LKPD NO Kegiatan 1.

Target

Satuan

Realisasi

Capaian(%)

2011

2012

2011

2012

2011

2012

LAP

25

8

34

68

136,00

850,00

LAP

-

7

-

10

LAP

25

15

34

78

Pendampingan Penyusunan

Laporan

Keuangan

pada

Kementerian/Lembaga 2.

Pendampingan

Riviu

Laporan Keuangan Jumlah

142,86 136,00

520,00

Pencapaian kinerja program diukur dari terlaksananya kegiatan tersebut dengan hasil sebagai berikut: 1. Pendampingan

Penyusunan

Laporan

Keuangan

pada

Kementerian/Lembaga Realisasi hasil kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan pada Kementerian/Lembaga pada tahun 2012 adalah sebanyak 68 laporan, di atas target yang ditetapkan yaitu sebanyak 8 laporan atau 850,00% dengan rincian sebagai berikut: 1)

Pendampingan Tata Kelola Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung;

2)

Pendampingan

penyusunan

laporan

keuangan

pada

Polda

Lampung Tahun 2011; 3)

Pendampingan penyusunan laporan keuangan tahun 2011 pada KPUD Provinsi Lampung;

4)

Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Sosial Provinsi Lampung Tahun 2011;


65


5)

Pendampingan

penyusunan

laporan

keuangan

pada

Kanwil

Kementerian Hukum dan HAM; 6)

Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2011 Kementerian Budpar pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung;

7)

Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2011 Ditjen Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung Tahun 2011;

8)

Pendampingan

Penyusunan

Laporan

Keuangan

Ditjen

Nilai

Budaya, Seni dan Film Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung Tahun 2011; 9)

Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2011 Kementerian Budpar pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung;

10) Evaluasi Penyerapan Anggaran pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang periode 1 Januari 2012 s.d 30 Juni 2012 (Kode 614951); 11) Evaluasi Penyerapan Anggaran pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang periode 1 Januari 2012 s.d 30 Juni 2012 (Kode 614957); 12) Evaluasi Penyerapan Anggaran pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang periode 1 Januari 2012 s.d 30 Juni 2012 (Kode 614956); 13) Evaluasi Penyerapan Anggaran pada Kanwil Kementerian Agama Semester I TA 2012 di Provinsi Lampung (Kode 418575); 14) Evaluasi Penyerapan Anggaran pada Kanwil Kementerian Agama Semester I TA 2012 di Provinsi Lampung (Kode 418576); 15) Evaluasi Penyerapan Anggaran pada Kanwil Kementerian Agama Semester I TA 2012 di Provinsi Lampung (Kode 418583); 16) Evaluasi Penyerapan Anggaran pada Kanwil Kementerian Agama Semester I TA 2012 di Provinsi Lampung (Kode 418577); LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012

66


17) Evaluasi

Penyerapan

Anggaran

pada

Kementerian

Agama

Kabupaten Lampung Tengah (Kode 418633) Semester I TA 2012; 18) Evaluasi

Penyerapan

Anggaran

pada

Kementerian

Agama

Kabupaten Lampung Tengah (Kode 418632) Semester I TA 2012; 19) Evaluasi

Penyerapan

Anggaran

pada

Kementerian

Agama

Kabupaten Lampung Timur (Kode 622592) Semester I TA 2012; 20) Evaluasi

Penyerapan

Anggaran

pada

Kementerian

Agama


Penyerapan

Anggaran

pada

Kementerian

Agama


Penyerapan

Anggaran

pada

Kementerian

Agama

Kabupaten Lampung Selatan (Kode 418657) Semester I TA 2012; 23) Evaluasi

Penyerapan

Anggaran

pada

Kementerian

Agama


Penyerapan

Anggaran

pada

Kementerian

Agama


Penyerapan

Anggaran

pada

Kementerian

Agama

Kabupaten Way Kanan (Kode 622616) Semester I TA 2012; 26) Evaluasi

Penyerapan

Anggaran

pada

Kementerian

Agama

Kabupaten Way Kanan (Kode 622617) Semester I TA 2012; 27) Evaluasi

Penyerapan

Anggaran

pada

Kementerian

Agama

Kabupaten Way Kanan (Kode 622611) Semester I TA 2012; 28) Evaluasi Penyerapan Anggaran pada STAIN Jurai Siwo Metro (Kode 439491); 29) Evaluasi Penyerapan Anggaran pada IAIN Raden Intan Lampung ( Kode 424260); 30) Evaluasi Penyerapan Anggaran pada Kementerian Agama Kota Bandar Lampung (Kode 418581) periode 1 Januari 2012 s.d 30 Juni 2012; 31) Evaluasi Penyerapan Anggaran pada Kementerian Agama Kota Bandar Lampung (Kode 418585) periode 1 Januari 2012 s.d 30 Juni 2012; LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012

67


32) Evaluasi Penyerapan Anggaran pada Kementerian Agama Kota Bandar Lampung (Kode 418584) periode 1 Januari 2012 s.d 30 Juni 2012; 33) Evaluasi

Penyerapan

Anggaran

pada

Kementerian

Agama

Kabupaten Lampung Utara (Kode 418611) periode 1 Januari 2012 s.d 30 Juni 2012; 34) Evaluasi

Penyerapan

Anggaran

pada

Kementerian

Agama

Kabupaten Lampung Utara (Kode 418610) periode 1 Januari 2012 s.d 30 Juni 2012; 35) Evaluasi

Penyerapan

Anggaran

pada

Kementerian

Agama

Kabupaten Lampung Utara (Kode 418612) periode 1 Januari 2012 s.d 30 Juni 2012l; 36) Evaluasi

Penyerapan

Anggaran

pada

Kementerian

Agama

Kabupaten Pesawaran (Kode 681486) periode 1 Januari 2012 s.d 30 Juni 2012; 37) Evaluasi

Penyerapan

Anggaran

pada

Kementerian

Agama


Penyerapan

Anggaran

pada

Kementerian

Agama


Penyerapan

Anggaran

pada

Kementerian

Agama

Kabupaten Lampung Barat (Kode 547514) periode 1 Januari 2012 s.d 30 Juni 2012; 40) Evaluasi

Penyerapan

Anggaran

pada

Kementerian

Agama

Kabupaten Lampung Barat (Kode 547512) periode 1 Januari 2012 s.d 30 Juni 2012; 41) Evaluasi

Penyerapan

Anggaran

pada

Kementerian

Agama

Kabupaten Lampung Barat (Kode 547513) periode 1 Januari 2012 s.d 30 Juni 2012; 42) Evaluasi Penyerapan Anggaran pada Kementerian Agama Kota Metro (Kode 622609) periode 1 Januari 2012 s.d 30 Juni 2012;


68


43) Evaluasi Penyerapan Anggaran pada Kementerian Agama Kota Metro (Kode 622607) periode 1 Januari 2012 s.d 30 Juni 2012; 44) Evaluasi Penyerapan Anggaran pada Madrasah Sanawiyah Negeri tanjung Karang II Kota Bandar Lampung (Kode 309395); 45) Evaluasi Penyerapan Anggaran pada Madrasah Sanawiyah Negeri I Tanjung Karang Bandar Lampung (Kode 41860); 46) Evaluasi Penyerapan Anggaran pada Madrasah Aliyah Negeri II Tanjung Karang Bandar Lampung; 47) Evaluasi Penyerapan Anggaran pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Metro (Kode 418641); 48) Evaluasi Penyerapan Anggaran pada Madrasah Aliyah Negeri Bandar Lampung (Kode 424276); 49) Evaluasi Penyerapan Anggaran pada Madrasah Aliyah Negeri Kab. Lampung Timur (Kode 424291); 50) Evaluasi Penyerapan Anggaran pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri Teluk Betung Bandar Lampung (Kode 591728); 51) Evaluasi Penyerapan Anggaran pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sinar Semendo Bandar Lampung (Kode 591760); 52) Evaluasi Penyerapan Anggaran pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri Jayabaya II Bandar Lampung (Kode 591800); 53) Evaluasi Penyerapan Anggaran pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri Way Halim Bandar Lampung (Kode 591795); 54) Evaluasi Penyerapan Anggaran pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tanjung Karang Bandar Lampung (Kode 591842); 55) Evaluasi Penyerapan Anggaran pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sukarame Bandar Lampung (Kode 591781); 56) Evaluasi Penyerapan Anggaran pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri Panjang Bandar Lampung (Kode 591817); 57) Evaluasi Penyerapan Anggaran pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri Garuntang Bandar Lampung (Kode 591732); 58) Evaluasi Penyerapan Anggaran pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sukajawa Bandar Lampung (Kode 591749); LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012

69


59) Evaluasi Penyerapan Anggaran pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kota Baru Bandar Lampung (Kode 591821); 60) Evaluasi Penyerapan Anggaran pada KPU Kota Metro (Kode Satker 656794) pada KPU periode 1 Januari 2012 sd 30 Juni 2012; 61) Pendampingan

penyusunan

laporan

keuangan

pada

Kejati

Lampung tahun 2011; 62) Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2011 Kementerian Budpar pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung; 63) Pendampingan

Penyusunan

laporan

Keuangan

Tahun

2011

Lingkup Kementerian Pertanian Provinsi Lampung; 64) Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung Tahun 2011; 65) Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan pada Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun 2012 di Provinsi Lampung; 66) Narasumber Kegiatan Bimbingan Teknis Pendampingan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin; 67) Narasumber Kegiatan Workshop Bimbingan Teknis Bendahara di Lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung; 68) Menjadi Narasumber dalam rangka Sosialisai Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan BLU di Lingkungan IAIN Raden Intan Lampung. 2. Pendampingan Riviu Laporan Keuangan Realisasi hasil kegiatan Pendampingan Riviu Laporan Keuangan pada tahun 2012 adalah sebanyak 10 laporan, di atas target yang ditetapkan yaitu sebanyak 7 laporan atau 142,86% dengan rincian sebagai berikut: 1) Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2012 pada KPU Provinsi Lampung; 2) Pendampingan penyusunan laporan keuangan semester I tahun 2012 pada Kanwil BPN Provinsi Lampung; 3) Pendampingan Penyusunan laporan Keuangan semester I pada Universitas Lampung Tahun 2012; LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012

70


4) Laporan Hasil Review Laporan Keuangan semester I tahun 2012 pada KPU Provinsi Lampung; 5) Pendampingan reviu laporan keuangan tahun 2011 pada KPUD Provinsi Lampung; 6) Pendampingan reviu laporan keuangan tahun 2011 pada Kanwil BPN; 7) Reviu Hasil Verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan Bawaslu Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012; 8) Pendampingan

Penyusunan

Laporan

Keuangan

Pelaksanaan

Anggaran Kepolisian Resor Lampung Barat; 9) Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2012 pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung; 10) Pendampingan Reviu Laporan Keuangan Semester II Tahun 2011 atas Dana Dekonsentrasi dan Perbantuan Kementerian Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. 10. Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholder Dalam tahun 2012 pencapaian indikator kinerja hasil berupa Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholder, melalui pelaksanaan kegiatan Audit/Evaluasi atas Program/Kegiatan K/L

berdasarkan

permintaan dan

Penyusunan Pedoman Audit atas Permintaan Stakeholder dengan rincian sebagai berikut: Laporan Hasil Pengawasan atas Penerimaan Negara Bidang Polsoskam NO Kegiatan 1

Audit/Evaluasi

Target

Satuan

Realisasi

Capaian(%)

2011

2012

2011

2012

2011

2012

LAP

6

3

6

3

100,00

100,00

LAP

-

1

-

1

LAP

6

4

6

4

atas

Program/Kegiatan K/L Berdasarkan Permintaan 2

Penyusunan Pedoman Audit atas Permintaan

100,00

Stakeholder Jumlah


100,00

100,00

71


Pencapaian kinerja program diukur dari terlaksananya kegiatan tersebut dengan hasil sebagai berikut: 1. Audit/Evaluasi

atas

Program/Kegiatan

K/L

Berdasarkan

Permintaan Realisasi hasil kegiatan Audit/Evaluasi atas Program/Kegiatan K/L berdasarkan permintaan pada tahun 2012 sebanyak 3 laporan, sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebanyak 3 laporan atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut: 1) Audit atas Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1433 H/2012 M pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Timur; 2) Audit atas Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1433 H/2012 M pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah; 3) Audit atas Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1433 H/2012 M pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. 2. Penyusunan Pedoman Audit atas Permintaan Stakeholder Realisasi hasil kegiatan Penyusunan Pedoman Audit atas Permintaan Stakeholder pada tahun 2012 sebanyak 1 laporan, sesuai dengan target yang ditetapkan sebanyak 1 laporan atau 100,00% yakni Sosialisasi Pedoman/Juknis Audit atas Program-program di Lingkungan Kemenag RI di Bogor. Hasil Pelaksanaan Pengawasan Intern

3

Bidang


APD

Pemerintah (SPIP) Bidang Keuangan Daerah

Keberhasilan tingkat capaian sasaran strategis ini diukur dari capaian 5 indikator kinerja, yaitu Pengawasan Lintas Sektor Bidang Keuangan Daerah, Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKKL/LKPD, Pengawasan atas Penerimaan Negara, Pengawasan atas Permintaan Stakeholder Bidang Keuangan Daerah dengan capaian kinerja sebagai berikut:


72


11. Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Keuangan Daerah Dalam tahun 2012 pencapaian indikator kinerja hasil berupa laporan hasil pengawasan

lintas

sektor

Bidang

Keuangan

Daerah

tersebut,

melalui

pelaksanaan kegiatan Reviu Lainnya dan Evaluasi: Keselarasan RKPD dan RKP Serta RPJMD dan RPJMN, Monitoring Pelaksanaan Audit Program pada Kementerian/Lembaga Yang bersifat Lintas Sektor dengan rincian sebagai berikut: Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Keuangan Daerah NO Kegiatan 1

Reviu: Lainnya

2.

Evaluasi:

Satuan

Target

Realisasi

Capaian(%)

2011

2012

2011

2012

2011

2012

Lap

1

0

75

0

7.500,00

0

Lap

5

0

7

0

140,00

0

Lap

0

1

0

2

0

200

6

1

82

2

1.366,67

200

Keselarasan

RKPD dan RKP SERTA RPJMD DAN RPJMN 3

Monitoring Audit

Pelaksanaan

Program

Kementrian

pada

/Lembaga

Yang bersifat Lintas Sektor Jumlah

Lap

Pencapaian kinerja program diukur dari terlaksananya kegiatan tersebut dengan hasil sebagai berikut: 1. Monitoring

Pelaksanaan

Audit

Program

pada

Kementerian

Lembaga yang bersifat Lintas Sektor Realisasi hasil kegiatan Monitoring Pelaksanaan Audit Program pada Kementerian Lembaga yang bersifat Lintas Sektor pada tahun 2012 adalah sebanyak 2 laporan, di atas target yang ditetapkan yaitu sebanyak 1 laporan atau 200,00% dengan rincian sebagai berikut: 1) Monitoring Tindak Lanjut atas Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Lampung; 2) Monitoring

Hasil

Pengawasan

BPKP

di

Lingkungan

Pemda

Kabupaten Lampung Timur. LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012

73


12. Laporan Hasil Pengawasan BUN Dalam tahun 2012 pencapaian indikator kinerja hasil berupa laporan hasil pengawasan BUN dalam tahun 2012 tersebut, melalui pelaksanaan kegiatan Evaluasi: Lainnya, Pemantauan: Audit/Monitoring DAK dan DPDF/PPD, Pemantauan: lainnya, Pengelolaan info: Pemantauan Tindak Lanjut, Evaluasi Penyerapan Anggaran, Quality Assurance atas Pelaksanaan Optomalisasi Pendapatan Asli Daerah:

Laporan Hasil Pengawasan BUN NO Kegiatan 1

Evaluasi Lainnya

2

Pemantauan: Audit/Monitoring

Target

Satuan

2012

2011

2012

2011

2012

Lap

2

0

2

0

100,00

0

Lap

66

44

76

49

115,15

111,36

Lap

14

0

14

0

100,00

0

Lap

1

0

1

0

100,00

0

Lap

0

4

0

7

0

175,00

Lap

0

5

0

19

0

380,00

Lap

83

53

75

112,04

141,51

dan DPDF/PPD

Pemantauan: lainnya

4

Pengelolaan

info:

Pemantauan

Tindak

Capaian(%)

2011

DAK

3

Realisasi

Lanjut 5

Evaluasi

Penyerapan

Anggaran 6

Quality Assurance atas Pelaksanaan Optomalisasi Pendapatan Asli Daerah Jumlah

93

Pencapaian kinerja program diukur dari terlaksananya kegiatan tersebut dengan hasil sebagai berikut: 1. Pemantauan: Audit/Monitoring DAK dan DPDF/PPD Realisasi hasil Pemantauan: Audit/Monitoring DAK dan DPDF/PPD pada tahun 2012 adalah sebanyak 49 laporan, di atas target yang


74


ditetapkan yaitu sebanyak 44 laporan atau 111,36% dengan rincian sebagai berikut: 1) Evaluasi atas Pelaksanaan DPPID Bidang Infrastruktur Lainnya Kab. Tanggamus TA 2011; 2) Evaluasi atas Pelaksanaan DPPID Bidang Pendidikan Kab. Tanggamus TA 2011; 3) Monitoring Lanjutan atas Pelaksanaan DPPID Bidang Transmigrasi Kab. Mesuji TA. 2011; 4) Kompilasi atas hasil monitoring penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) dan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) Tahun Anggaran 2011 pada Pemerintah Kabupaten Lampung Utara; 5) Monitoring atas Dana Alokasi Khusus(DAK) TA 2011 bidang Perumahan dan Permukiman pada Kab. Tanggamus; 6) Monitoring atas Dana Penguatan Infrastruktur Daerah(DPID) TA 2011 bidang Infrastruktur jalan pada Kab. Tanggamus; 7) Monitoring atas Dana Alokasi Khusus(DAK) TA 2011 bidang Infrastruktur Jalan pada Kab. Tanggamus; 8) Monitoring atas Dana Alokasi Khusus(DAK) TA 2011 bidang Kesehatan Pelayanan Dasar pada Kab. Tanggamus; 9) Monitoring atas Dana Alokasi Khusus(DAK) TA 2011 bidang Kesehatan Pelayanan Farmasi pada Kab. Tanggamus; 10) Monitoring atas Dana Alokasi Khusus(DAK) TA 2011 bidang Kesehatan Pelayanan Rujukan pada Kab. Tanggamus; 11) Monitoring atas Dana Penguatan Infrastruktur Daerah(DPID) TA 2011 bidang Kesehatan pada Kabupaten Tanggamus; 12) Monitoring atas Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2011 Bidang Perumahan dan Permukiman pada Kabupaten Lampung Selatan; 13) Monitoring atas Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2011 Bidang Infrastruktur Jalan pada Kabupaten Lampung Selatan;


75


14) Monitoring atas Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) Tahun Anggaran 2011 Bidang Infrastruktur Jalan pada Kabupaten Lampung Selatan; 15) Monitoring atas Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2011 Bidang Kesehatan Pelayanan Dasar pada Kabupaten Lampung Selatan; 16) Monitoring atas Dana Alokasi Khusus(DAK) TA 2011 bidang Pendidikan SD dan SMP pada Kab. Tanggamus; 17) Monitoring atas Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2011 Bidang Pendidikan SD dan SMP pada Pemerintah Kota Metro; 18) Monitoring atas Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2011 Bidang Pendidikan SD dan SMP pada Kabupaten Lampung Selatan; 19) Monitoring atas Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2011 Bidang Infrastruktur Air Minum pada Pemerintah Kota Metro; 20) Monitoring atas Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2011 Bidang Kesehatan Pelayanan Farmasi pada Kabupaten Lampung Selatan; 21) Monitoring atas Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2011 Bidang Kesehatan Pelayanan Rujukan pada Kabupaten Lampung Selatan; 22) Monitoring atas Dana Alokasi Khusus TA 2011 Bidang Kesehatan Pelayanan Dasar pada Kab. Lampung Utara; 23) Monitoring atas Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2011 bidang Kesehatan Pelayanan Farmasi pada Kab. Lampung Utara; 24) Monitoring atas Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2011 bidang Kesehatan Pelayanan Dasar Rujukan pada Kab. Lampung Utara; 25) Monitoring atas Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2011 bidang Pendidikan SD dan SMP pada Kab. Lampung Utara; 26) Monitoring Pengelolaan DPPID Tahun 2011 Bidang Pendidikan pada Pemda Lampung Utara; 27) Monitoring atas Dana Alokasi Khusus(DAK) TA 2011 Bidang Infrastruktur Jalan pada Kab. Lampung Utara; LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012

76


28) Monitoring Pengelolaan DPPID Tahun 2011 Bidang Infrastruktur Jalan pada Pemda Lampung Utara; 29) Monitoring

atas

Dana

Alokasi

Khusus

(DAK)

2011

Bidang

Kesehatan Pelayanan Dasar pada Pemerintah Kota Metro; 30) Monitoring atas Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2011 Bidang Kesehatan Pelayahan Farmasi pada Pemerintah Kota Metro 31) Monitoring atas Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) Tahun Anggaran 2011 Bidang Pendidikan pada Kabupaten Lampung Selatan; 32) Monitoring atas Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2011 Bidang Infrastruktur Jalan pada Pemerintah Kota Metro; 33) Monitoring atas Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2011 Bidang Kehutanan pada Pemerintah Kota Metro; 34) Monitoring atas Dana Penguatan Infrastruktur Daerah (DPID) Tahun Anggaran 2011 Bidang Infrastruktur Jalan pada Pemerintah Kota Metro; 35) Monitoring atas Dana Percepatan Pembangunan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) Tahun Anggaran 2011 Bidang Infrastruktur Jalan pada Pemerintah Kota Metro; 36) Monitoring Pengelolaan DPID Tahun 2011 Bidang Infrastruktur Jalan pada Pemda Lampung Utara; 37) Monitoring atas Dana Penguatan Infrastruktur Daerah(DPID) Tahun Anggaran 2011 Bidang Kesehatan pada Kab. Lampung Utara; 38) Monitoring atas Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2011 bidang Perumahan dan Pemukiman pada Kab. Lampung Utara; 39) Monitoring atas Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2011 Bidang Kelautan dan Perikanan pada Pemerintah Kota Metro; 40) Monitoring atas Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) Tahun Anggaran 2011 Bidang Pendidikan pada Pemerintah Kota Metro; 41) Monitoring atas Dana Penguatan Infrastruktur Daerah (DPID) Tahun Anggaran

2011

Bidang

Infrastruktur

Jalan

pada

Kabupaten

Lampung Selatan; LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012

77


42) Monitoring atas Dana Penguatan Infrastruktur Daerah (DPID) Tahun Anggaran 2011 Bidang Infrastruktur Irigasi pada Kabupaten Lampung Selatan; 43) Kompilasi atas hasil monitoring penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) dan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) Tahun Anggaran 2011 pada Pemerintah Kabupaten Tanggamus; 44) Kompilasi atas hasil monitoring penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) dan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) Tahun Anggaran 2011 pada Pemerintah Kabupaten Metro; 45) Kompilasi atas hasil monitoring penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) dan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) Tahun Anggaran 2011 pada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan; 46) Kompilasi atas hasil monitoring penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) dan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) Tahun Anggaran 2011 pada Pemerintah Kabupaten Lampung Utara; 47) Kompilasi atas hasil monitoring penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) dan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) Tahun Anggaran 2011 pada Pemerintah Kabupaten Tanggamus; 48) Mengikuti Kegiatan Validasi Hasil Monitoring DAK, DPID dan DPPID; 49) Mengikuti Desiminasi Pedoman Monitoring DAK, DPID dan DPPID Tahun 2011.

2. Evaluasi Penyerapan Anggaran Realisasi hasil Evaluasi Penyerapan Anggaran pada tahun 2012 adalah sebanyak 7 laporan, di atas target yang ditetapkan yaitu sebanyak 4 laporan atau 175,00% dengan rincian sebagai berikut:


78


1) Kajian Terkait Pembebanan Sumber Dana untuk Pembangunan kembali Kantor Bupati dan Sekretaris Daerah Kab Mesuji; 2) Evaluasi Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pamerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Semester I Tahun 2012; 3) Evaluasi Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Semester I Tahun 2012; 4) Evaluasi Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Metro Semester I Tahun 2012. 5) Evaluasi Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tanggamus Semester I Tahun; 6) Asistensi Revisi Sistem

Akuntansi Pemerintah Kota Bandar

Lampung. 7) Asistensi Penyusunan LKPJ Walikota Bandar Lampung TA 2011.

3. Quality Assurance atas Pelaksanaan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Realisasi hasil Quality Assurance atas pelaksanaan optimalisasi pendapatan asli daerah pada tahun 2012 adalah sebanyak 19 laporan, sama dengan target yang ditetapkan yaitu sebanyak 5 laporan atau 380,00% dengan rincian sebagai berikut: 1) Bimtek Laporan Keuangan Pemda Tahun 2011 (Kabupaten Pringsewu); 2) Bimtek Laporan Keuangan Pemda Tahun 2011 (Penyusunan LKPD Lampung Utara); 3) Asistensi Reviu LKPD Mesuji TA 2011; 4) Bimtek

Optimalisasi

Pendapatan

Asli

Daerah

(OPAD)

pada

Pemerintah Kota Bandar Lampung; 5) Narasumber pada Diklat Kepemimpinan Tk III pada Badan Pendidikan dan Latihan Provinsi Lampung; 6) Bimtek Laporan Keuangan Pemkot Bandar Lampung tahun 2011; 7) Narasumber Workshop Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2012; LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012

79


8) Narasumber dalam kegiatan Bimtek Pelaksanaan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Tahun 2012 bagi para pengelola keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan; 9) Bimtek dan Aistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat; 10) Bimtek dan Asistensi Sistem Akuntasi SKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat; 11) Asistensi Revisi Sistem

Akuntansi Pemerintah Kota Bandar

Lampung; 12) Asistensi

Penyusunan

Sistem

dan

Prosedur

Penatausahaan

Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Utara; 13) Narasumber pada kegiatan Diklat Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2012; 14) Asistensi Penyusunan LKPJ Kab Tulang Bawang Barat TA 2011; 15) Bimtek Penyusunan LKPD Kab. Pesawaran Tahun 2011; 16) Narasumber dalam Rangka Asistensi Kegiatan Laporan Keuangan Pemda Tahun 2011 Kab. Pringsewu; 17) Narasumber Bimtek Pemantapan Pandamping Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin pada Dinas Sosial Provinsi Lampung; 18) Asistensi Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Pemkab Pesawaran; 19) Narasumber Diklat P2UPD.

13. Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKKL/LKPD Dalam tahun 2012 pencapaian indikator kinerja hasil pengawasan atas Laporan

Hasil

Bimbingan

Teknis/Asistensi

Penyusunan

LKKL/LKPD

tersebut, melalui pelaksanaan kegiatan Kompilasi LKPD dan Analisa Kinerja Keuangan Pemda,

Asistensi Implementasi Program Aplikasi

Komputer SIMDA pada Pemerntah Daerah, Pendampingan Inventarisasi BMN Kementerian dan Lembaga dengan rincian sebagai berikut:


80


Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKKL/LKPD NO Kegiatan 1

Target

Satuan

Evaluasi

Pelaksanaan

Urusan

Pemerintahan

Daerah dan Pengelolaan

Realisasi

Capaian(%)

2011

2012

2011

2012

2011

2012

Lap

1

0

3

0

300,00

0

Lap

3

8

3

11

100,00

137,50

Lap

2

0

2

0

100,00

0

Lap

1

0

1

0

100,00

0

Lap

0

1

0

4

0

400,00

Lap

0

4

0

16

0

400,00

Lap

0

4

0

13

0

325,00

Lap

7

17

9

44

128,57

258,82

Keuangan Daerah 2.

Evaluasi

Penyusunan

APBD 3.

Litbang: Analisis Kinerja Keuangan Pemda

4.

Litbang

Kajian

Permasalahan

Barang

dan Jasa 5

Kompilasi

LKPD

Analisa

dan

Kinerja

Keuangan Pemda 6

Asistensi Implementasi Program

Aplikasi

Komputer SIMDA pada Pemerintah Daerah 7

Pendampingan Inventarisasi

BMN

Kementerian

dan

Lembaga Jumlah

Pencapaian kinerja program diukur dari terlaksananya kegiatan tersebut dengan hasil sebagai berikut: 1. Evaluasi Penyusunan APBD. Realisasi hasil kegiatan Evaluasi: Penyusunan APBD pada tahun 2012 adalah sebanyak 11 laporan, dari target yang ditetapkan yaitu sebanyak 8 laporan atau 137,50% dengan rincian sebagai berikut: 1) Evaluasi Penyusunan dan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2012 Pemda Pringsewu; LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012

81


2) Evaluasi Penyusunan dan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2012 Pemda Lampung Utara; 3) Evaluasi Penyusunan dan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2012 Pemda Lampung Timur; 4) Evaluasi Penyusunan dan Penetapan APBD Kab. Pesawaran TA 2012; 5) Evaluasi Penyusunan dan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2012 Pemda Way Kanan; 6) Evaluasi Penyusunan dan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2012 Pemda Tulang Bawang; 7) Supervisi/Pengamatan Penyusunan APBD 1; 8) Supervisi/Pengamatan Penyusunan APBD 2; 9) Pendampingan

dalam

kegiatan

Workshop

Penyusunan

Data

Penetapan Kinerja SKPD Kabupaten Lampung Barat; 10) Sosialisasi dan Workshop Penyusunan Pengukuran Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kabupaten Lampung Barat; 11) Asistensi

Penyusunan

APBD

Kab

Tanggamus

Tahun

2013

menggunakan Simda Keuangan.

2. Kompilasi LKPD dan Analisa Kinerja Keuangan Pemda Realisasi hasil kegiatan Kompilasi LKPD dan Analisa Kinerja Keuangan Pemda pada tahun 2012 adalah sebanyak 4 laporan, di atas target yang ditetapkan yaitu sebanyak 1 laporan atau 400,00% dengan rincian sebagai berikut: 1) Melaksanakan Kajian Proses Pengadaan dan Proses Pencairan Kegiatan

Penanganan

Bencana

Kekeringan

pada

Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung; 2) Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2012; 3) Pendampingan Penyusunan Pengumpulan dan Pengukuran Data Kinerja pada Pemerintah Kota Bandar Lampung; 4) Narasumber persiapan kegiatan Reviu LK Kab Pringsewu TA 2011 pada Inspektorat Kab Pringsewu. LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012

82


3. Asistensi Implementasi Program Aplikasi Komputer SIMDA pada Pemerintah Daerah Realisasi hasil kegiatan Asistensi Implementasi Program Aplikasi Komputer SIMDA pada Pemerintah Daerah pada tahun 2012 adalah sebanyak 16 laporan, di atas target yang ditetapkan yaitu sebanyak 4 laporan atau 400,00% dengan rincian sebagai berikut: 1) Asistensi Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Simda Versi 2.1 pada Pemkab Tanggamus; 2) Peningkatan Opini melalui Asistensi/Implementasi SIMDA Keuangan, SIMDA BMD, SIMDA Pendapatan dan SIMDA Gaji pada Pemda C (Kab Tulang Bawang Barat); 3) Melaksanakan

Asistensi

Penyusunan

APBD

Perubahan

pada

Pemerintah Kabupaten Tanggamus TA 2012 dengan menggunakan SIMDA Keuangan versi 2.1; 4) Peningkatan Opini melalui Asistensi/Implementasi SIMDA Keuangan, SIMDA BMD, SIMDA Pendapatan dan SIMDA Gaji pada Pemda Mesuji; 5) Narasumber dalam kegiatan Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2012 pada Pemerintah Kabupaten Pesawaran dengan materi Penatausahaan Keuangan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; 6) Bimbingan Teknis dan Asistensi Pengelolaan Administrasi dan Mekanisme Belanja Daerah pada BPKAD Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat; 7) Asistensi Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan BMD pada Pemerintah Kabupaten; 8) Bimtek dan Asistensi Penatausahaan BMD dengan menggunakan SIMDA pada Kabupaten Tulang Bawang Barat; 9) Asistensi Pengelolaan Gaji Pegawai Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 dengan menggunakan Simda Gaji; 10) Asistensi

Penyusunan

Sistem

dan

Prosedur

Penatausahaan

Persediaan pada Kabupaten Tulang Bawang Barat; 11) Narasumber

Penyusunan

Renstra

SKPD

pada

Pemerintah

Kabupaten Tanggamus; LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012

83


12) Narasumber Sosialisasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan BMD di Lingkungan Pemkab Lampung Tengah; 13) Pelatihan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemda Provinsi Lampung; 14) Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemkab. Lampung Tengah; 15) Peningkatan Opini melalui asistensi/implementasi SIMDA Keuangan, SIMDA BMD, SIMDA Pendapatan dan SIMDA Gaji pada Pemda Pringsewu; 16) Workshop Bimbingan Teknis Program Aplikasi SIMDA Pendapatan.

4. Pendampingan Inventarisasi BMN Kementerian dan Lembaga Realisasi hasil kegiatan Pendampingan Inventarisasi BMN Kementerian dan Lembaga pada tahun 2012 adalah sebanyak 13 laporan, diatas target yang ditetapkan yaitu sebanyak 4 laporan atau 325,00% dengan rincian sebagai berikut: 1) Monitoring atas progres pekerjaan PBJ (Belanja Modal) TA 2011 yang tidak selesai per 31 Desember 2011 Prov Lampung; 2) Asistensi Penyusunan Sistem dan Prosedur Barang Milik Daerah Kota Bandar Lampung; 3) Penyusunan

Sistem

Informasi

Manajemen

Aset

di

Kabupaten

Pringsewu; 4) Pendampingan Sensus/Inventarisasi Aset Pemkab Lampung Timur; 5) Pendampingan/Asistensi Rekonsiliasi Data Aset/Aktiva Tetap Per 31 Desember 2010 (2007-2010) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran; 6) Narasumber pada kegiatan asistensi pengelolaan aset daerah dalam bentuk workshop penertiban inventaris/aset daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan; 7) Narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandar Lampung; LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012

84


8) Bimbingan Teknis dan Asistensi Penyusunan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Pertanggungjawaban BMD pada Kabupaten Tulang Bawang Barat; 9) Narasumber Bimbingan Teknis Penyusunan Perencanaan Barang Daerah Kabupaten Lampung Timur; 10) Kajian atas Rencana Penyerahan Aset Tanah Pemerintah Kota Bandar Lampung ke PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung. 11) Bimtek Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Bandar Lampung; 12) Bimbingan teknis pengelolaan aset daerah melalui kegiatan Workshop Pengelolaan Aset pada Pemerintah Kota Bandar Lampung; 13) Asistensi Pengelolaan Aset Pada Pemda Pesawaran (rekon belanja modal).

14. Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholder Bidang Keuangan Daerah

Dalam tahun 2012 pencapaian indikator kinerja hasil pengawasan atas permintaan

stakeholder

bidang

keuangan

daerah

tersebut,

melalui

pelaksanaan kegiatan Audit/Evaluasi atas Program/Kegiatan K/L berdasarkan permintaan, Konsultasi/Bintek Audit Pengadaan Barang dan Jasa pada APIP dengan rincian sebagai berikut:

Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholder Bidang Keuangan Daerah NO Kegiatan 1

Litbang:

Kajian

Satuan Cureent

Issues 2

Audit/Evaluasi Program

Target

Realisasi

Capaian(%)

2011

2012

2011

2012

2011

2012

Lap

1

0

22

0

2.200,00

0

Lap

0

13

0

16

0

123,08

atas

/Kegiatan

K/L

berdasarkan permintaan


85


Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholder Bidang Keuangan Daerah NO Kegiatan 3

Konsultasi/Bintek Pengadaan

Barang

Satuan

Target

Realisasi

Capaian(%)

2011

2012

2011

2012

2011

2012

0

2

0

2

0

100,00

1

15

22

18

2.200,00

120,00

Audit dan

Lap

Jasa pada APIP Jumlah

Lap

Pencapaian kinerja program diukur dari terlaksananya kegiatan tersebut dengan hasil sebagai berikut: 1. Audit/Evaluasi atas Program /Kegiatan K/L Berdasarkan Permintaan Realisasi hasil Audit/Evaluasi atas Program /Kegiatan K/L berdasarkan permintaan pada tahun 2012 adalah sebanyak 16 laporan, di atas target yang ditetapkan yaitu sebanyak 13 laporan atau 123,08% dengan rincian sebagai berikut: 1) Koordinasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan; 2) Melaksanakan

Evaluasi

Kinerja

Penyelenggaraan

Pemerintah

Daerah (EKPPD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011; 3) Melaksanakan

Evaluasi

Kinerja

Penyelenggaraan

Pemerintah

Daerah (EKPPD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011; 4) Melaksanakan

Evaluasi

Kinerja

Penyelenggaraan

Pemerintah

Daerah (EKPPD) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011; 5) Melaksanakan

Evaluasi

Kinerja

Penyelenggaraan

Pemerintah

Daerah (EKPPD) Kota Bandar Lampung Tahun 2011; 6) Melaksanakan

Evaluasi

Kinerja

Penyelenggaraan

Pemerintah

Daerah (EKPPD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2011; 7) Melaksanakan

Evaluasi

Kinerja

Penyelenggaraan

Pemerintah

Daerah (EKPPD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011; 8) Melaksanakan

Evaluasi

Kinerja

Penyelenggaraan

Pemerintah

Daerah (EKPPD) Kota Metro Tahun 2011;


86


9) Melaksanakan

Evaluasi

Kinerja

Penyelenggaraan

Pemerintah

Daerah (EKPPD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2011; 10) Melaksanakan

Evaluasi

Kinerja

Penyelenggaraan

Pemerintah

Daerah (EKPPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2011; 11) Melaksanakan

Evaluasi

Kinerja

Penyelenggaraan

Pemerintah

Daerah (EKPPD) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2011; 12) Melaksanakan

Evaluasi

Kinerja

Penyelenggaraan

Pemerintah

Daerah (EKPPD) Kabupaten Tanggamus Tahun 2011; 13) Melaksanakan supervisi dan monitoring pencegahan korupsi pada PBJ di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dengan ruang lingkup meliputi proses pelaksanaan PBJ tahun anggaran 2012 dan pemanfaatan atas hasil PBJ TA 2011; 14) Peninjauan lapangan dalam rangka supervisi dan monitoring pencegahan korupsi pada pengadaan barang dan jasa (probity audit) tahun anggaran 2012 dan pemanfaatan atas hasil pengadaaan barang dan jasa tahun anggaran 2011 di Pemprov Lampung; 15) Supervisi dan Monitoring pencegahan korupsi atas pelayanan publik bidang keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung 16) Narasumber Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah bagi Pengelola Keuangan Pemkab Mesuji.

2. Konsultasi/Bintek Audit Pengadaan Barang dan Jasa pada APIP Realisasi hasil Konsultasi/Bintek Audit Pengadaan Barang dan Jasa pada APIP pada tahun 2012 adalah sebanyak 2 laporan, sama dengan target yang ditetapkan yaitu sebanyak 2 laporan atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut: 1) Sosialisasi/Bimbingan Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lampung Barat; 2) Narasumber pada Pelatihan Tata Cara Pemeriksaan Pengadaan Barang dan Jasa Kota Metro.


87


15. Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja Pelayanan Publik Bidang Keuangan Daerah Dalam tahun 2012 pencapaian indikator kinerja hasil pengawasan atas Kinerja Pelayanan Publik Bidang Keuangan Daerah tersebut, melalui pelaksanaan kegiatan Audit Kinerja Pelayanan Pemda dan Evaluasi AKIP, dengan rincian sebagai berikut: Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja Pelayanan Publik Bidang Keuangan Daerah NO Kegiatan 1

Audit

Kinerja

Satuan

Pelayanan

Pemda 2.

Evaluasi AKIP

3.

Evaluasi

Target

Realisasi

Capaian(%)

2011

2012

2011

2012

2011

2012

Lap

2

4

24

7

1200,00

175,00

Lap

5

5

5

19

100,00

380,00

Lap

10

0

20

0

200,00

0

Lap

17

9

49

26

414,28

288,89

Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Jumlah

Pencapaian kinerja program diukur dari terlaksananya kegiatan tersebut dengan hasil sebagai berikut: 1. Audit Kinerja Pelayanan Pemda Realisasi hasil kegiatan Audit Kinerja Pelayanan pemda pada tahun 2012 adalah sebanyak 7 laporan, di atas target yang ditetapkan yaitu sebanyak 4 laporan atau 175,00% dengan rincian sebagai berikut: 1) Monitoring atas progres pekerjaan PBJ (Belanja Modal) TA 2011 yang tidak selesai per 31/12/2011 Kota Bandar Lampung; 2) Menjadi Narasumber dalam Kegiatan Pemantapan Kemampuan Logistik Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam pada Dinas Sosial Provinsi Lampung; 3) Melaksanakan supervisi dan monitoring pencegahan korupsi pada proses perencanaan dan penganggaran tahun 2012 (APBD dan LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012

88


APBD-P) dan perencanaan dan penganggaran untuk tahun 2013 di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung; 4) Supervisi/Pengamatan Pelayanan Publik Bidang 2; 5) Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah Bidang Kesehatan Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2012; 6) Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan pada Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2012; 7) Supervisi dan Monitoring Pelayanan Publik dan Pengelolaan APBD pada Pemerintah Provinsi Lampung.

2. Evaluasi AKIP Realisasi hasil kegiatan Evaluasi AKIP pada tahun 2012 adalah sebanyak 19 laporan, di atas target yang ditetapkan yaitu sebanyak 5 laporan atau 380,00% dengan rincian sebagai berikut: 1) Bimtek LAKIP Pemda Tahun 2011 (Kab Lampung Barat); 2) Narasumber Workshop Evaluasi Lakip pada Inspektorat Kab. Way Kanan; 3) Bimtek LAKIP Pemda Tahun 2011 (Lampung Selatan); 4) Evaluasi LAKIP Pemda Kabupaten Pesawaran TA 2011; 5) Evaluasi LAKIP Pemerintah Kabupaten Mesuji TA 2011; 6) Evaluasi LAKIP Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah; 7) Menjadi Narasumber dalam kegiatan Evaluasi LAKIP di Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah; 8) Asistensi Penyusunan LAKIP Kota Bandar Lampung; 9) Asistensi Penyusunan LAKIP Kab Lampung Utara Tahun 2011; 10) Narasumber pada kegiatan Bimtek penatausahaan administrasi keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan; 11) Narasumber Pembahasan Awal Penyusunan Sistem Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja Pemerintah Kota Bandar Lampung; 12) Narasumber

Sosialisasi

Sistem

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah (SAKIP) SKPD dan Workshop Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Pemerintah Kota Bandar Lampung; 13) Narasumber Workshop Penyusunan LAKIP Tahun 2012 dan RKT Tahun 2013 pada Pemerintah Provinsi Lampung; LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012

89


14) Narasumber dalam kegiatan workshop Penyusunan LAKIP SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah; 15) Narasumber

Pelatihan

Penyusunan

LAKIP

bagi

SKPD

di

Lingkungan Pemkab Lampung Utara; 16) Koordinasi Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Daerah 17) Asistensi Reviu LKPD Kab Tulang Bawang Barat; 18) Narasumber pelatihan penyusunan LAKIP bagi SKPD TA. 2011 di lingkungan Pemkot Bandar Lampung; 19) Narasumber BIMTEK SAKIP Kabupaten Lampung Selatan.

16. Laporan Evaluasi Penerapan JFA APIP Daerah Dalam tahun 2012 pencapaian indikator kinerja hasil Evaluasi Penerapan JFA

APIP

Daerah

tersebut,

melalui

pelaksanaan

kegiatan

Sosialisasi/Konsultasi Bintek Tata Kelola APIP dan Penerapan JFA dengan rincian sebagai berikut: Laporan Evaluasi Penerapan JFA APIP Daerah NO Kegiatan 1

Satuan

Target

Realisasi

Capaian(%)

2011

2012

2011

2012

2011

2012

Lap

0

2

0

2

0

100

Lap

0

2

0

2

0

100

Sosialisasi/Konsultasi Bintek Tata Kelola APIP dan Penerapan JFA Jumlah

1. Sosialisasi/Konsultasi Bintek Tata Kelola APIP dan Penerapan JFA Realisasi hasil kegiatan Binkon: Lainnya pada tahun 2012 adalah sebanyak 2 laporan, sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebanyak 2 laporan atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut: 1) Sosialisasi Ketentuan JFA dan Update data PFA di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Barat; 2) Sosialisasi Ketentuan JFA dan Update data PFA di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Way Kanan;


90


17. Laporan Sosialisasi/Konsultasi Bintek Tata Kelola APIP dan Penerapan JFA Dalam tahun 2012 pencapaian indikator kinerja hasil Evaluasi Penerapan Tata

Kelola

APIP

Daerah

tersebut,

melalui

pelaksanaan

kegiatan

Sosialisasi/Konsultasi Bintek Tata Kelola APIP, dengan rincian sebagai berikut: Sosialisasi/Konsultasi Bintek Tata Kelola APIP dan Penerapan JFA NO Kegiatan 1

Binkon: Lainnya

2

Sosialisasi/Konsultasi Bintek Tata Kelola APIP

Satuan

Target

Realisasi

Capaian(%)

2011

2012

2011

2012

2011

2012

Lap

2

0

2

0

100,00

0

Lap

0

11

0

15

0

136,36

Lap

2

11

2

15

100,00

16,66

dan Penerapan JFA Jumlah

1. Sosialisasi/Konsultasi Bintek Tata Kelola APIP dan Penerapan JFA Realisasi hasil kegiatan Sosialisasi/Konsultasi Bintek Tata Kelola APIP dan Penerapan JFA pada tahun 2012 adalah sebanyak 15 laporan, di atas target yang ditetapkan yaitu sebanyak 11 laporan atau 136,36% dengan rincian sebagai berikut: 1) Koordinasi Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Daerah; 2) Sosialisasi/Bimtek Peningkatan Kapabilitas APIP pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Pringsewu; 3) Sosialisasi/Bimtek Peningkatan Kapabilitas APIP pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Tanggamus; 4) Sosialisasi/Bimtek Peningkatan Kapabilitas APIP pada Inspektorat Pemerintah Kota Metro; 5) Sosialisasi Ketentuan JFA dan Update data PFA di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Barat; 6) Sosialisasi/Bimtek Peningkatan Kapabilitas APIP pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Pesawaran;


91


7) Sosialisasi/Bimtek

Peningkatan

Kapabilitas

APIP

Pemerintah

Kabupaten Mesuji; 8) Sosialisasi/Bimbingan Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah; 9) Sosialisasi/Bimbingan Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan; 10) Sosialisasi/Bimbingan Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lampung Utara; 11) Sosialisasi/Bimbingan Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lampung Timur; 12) Narasumber pada Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kota Bandar Lampung; 13) Narasumber dalam kegiatan Bimtek Pelaksanaan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah tahun 2012 pada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan; 14) Narasumber dalam kegiatan Bimtek Pelaksanaan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah tahun 2012 pada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan; 15) Narasumber Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan

di

lingkungan

Inspektorat

Kabupaten

Pringsewu.

18. Laporan Evaluasi

Penerapan Tata

Kelola APIP/Pelaksanaan

Internal Assesment Dalam tahun 2012 pencapaian indikator kinerja hasil Evaluasi Penerapan Tata Kelola APIP Daerah tersebut, melalui pelaksanaan kegiatan Evaluasi Penerapan Tata Kelola APIP/Pelaksanaan Internal Assesment dengan rincian sebagai berikut:


92


Laporan Evaluasi Penerapan Tata Kelola APIP/Pelaksanaan Internal Assesment NO Kegiatan 1

Target

Satuan

Realisasi

Capaian(%)

2011

2012

2011

2012

2011

2012

Lap

0

2

0

3

0

150,00

Lap

2

2

2

3

100,00

138,46

Evaluasi Penerapan Tata Kelola

APIP/Pelaksanaan

Internal Assesment Jumlah

1. Evaluasi Penerapan Tata Kelola APIP/Pelaksanaan Internal Assesment Realisasi hasil kegiatan Evaluasi Penerapan Tata Kelola APIP/Pelaksanaan Internal Assesment pada tahun 2012 adalah sebanyak 3 laporan, di atas target yang ditetapkan yaitu sebanyak 2 laporan atau 150,00% dengan rincian sebagai berikut: 1) Mapping SDM APIP dan Pengelola Keuangan (D3 dan S1) Ekonomi Akuntansi di Lingkungan Pemprov Lampung; 2) Evaluasi penerapan tata kelola APIP pada Inspektorat Kab Tanggamus; 3) Evaluasi penerapan tata kelola APIP pada Inspektorat Kab Lampung Barat.

19. Laporan Dukungan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

Dalam tahun 2012 pencapaian indikator kinerja hasil Laporan Dukungan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP tersebut, melalui pelaksanaan kegiatan Binkon/Bimtek

Pembangunan

SPIP,

Diagnostic Assesment pada

dan

Kementerian/Lembaga dengan rincian sebagai berikut: Laporan Dukungan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP NO Kegiatan 1.

Binkon:/Bimtek Pembangunan SPIP

Target

Satuan

Lap

Realisasi

Capaian(%)

2011

2012

2011

2012

2011

2012

8

14

8

25

100,00

178,57


93


Laporan Dukungan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP NO Kegiatan 2.

Diklat:

Pengelolaan

Keuangan 3.

Penyusunan

Pedoman:

Lainnya

Target

Satuan

Realisasi

Capaian(%)

2011

2012

2011

2012

2011

2012

Lap

7

0

9

0

128,57

0

Lap

15

0

15

0

100,00

0

4.

Sosialisasi: SPIP

Lap

3

0

4

0

133,33

0

5.

Sosialisasi: Lainnya

Lap

6

0

7

0

116,67

0

6

Diagnostic Assesment pada Lap

0

4

0

5

0

125,00

Lap

39

18

43

30

110,26

166,67

Kementerian/Lembaga/Pe mda Jumlah

1. Binkon/Bimtek Pembangunan SPIP Realisasi hasil kegiatan Binkon: Bimtek Pembangunan SPIP pada tahun 2012 adalah sebanyak 25 laporan, di atas target yang ditetapkan yaitu sebanyak 14 laporan atau 178,57% dengan rincian sebagai berikut: 1) Monitoring tindak lanjut atas Hasil Pemetaan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011; 2) Monitoring Lanjutan atas Laporan Hasil Monitoring Perbaikan SPIP Tahun 2011 Pada Pemkot Metro; 3) Narasumber kegiatan Workshop SPIP

bagi kepala SKPD di

lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung; 4) Sosialisasi Pedoman Audit Kinerja, Evaluasi LAKIP, dan Manual EKPPD Tahun 2012; 5) Narasumber pada kegiatan Workshop SPIP Pemerintah Kota Bandar Lampung; 6) Sosialisasi SPIP dan sosialisasi pengisian kuesioner SPIP tingkat SKPD Kabupaten Lampung Barat; 7) Sosialisasi SPIP dan sosialisasi pengisian kuesioner SPIP tingkat SKPD Kabupaten Lampung Barat; LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012

94


8) Sosialisasi Petunjuk Pengisian Kuesioner SPIP pada Kabupaten Lampung Selatan; 9) Narasumber sosialisasi dana bergulir Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan holtikultura Prov. Lampung; 10) Narasumber dan Kegiatan Bimbingan Teknis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Bagi Pejabat Fungsional Auditor, Staf Inspektorat dan SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi Lampung; 11) Peserta Workshop Bimtek Penerapan SPIP; 12) Sosialisasi

Sistem

Pengendalian

Intern

Pemerintah

(SPIP)

di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu; 13) Analisis dan Evaluasi atas Dukungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan terhadap Program Prioritas Pembangunan Pemerintah tahun 2012 sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014; 14) Analisis

dan

Evaluasi

atas

Dukungan

Pemerintah

Kabupaten

Pringsewu terhadap Program Prioritas Pembangunan Pemerintah tahun 2012 sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014; 15) Analisis

dan

Evaluasi

atas

Dukungan

Pemerintah

Kabupaten

Tanggamus terhadap Program Prioritas Pembangunan Pemerintah tahun 2012 sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014; 16) Analisis

dan

Evaluasi

atas

Dukungan

Pemerintah

Kabupaten

Pesawaran terhadap Program Prioritas Pembangunan Pemerintah tahun 2012 sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014; 17) Bimbingan Teknis perbaikan SPIP melalui kegiatan Pelatihan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bagi pejabat eselon III dan staf di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji ; 18) Bimbingan Teknis perbaikan SPIP di lingkungan pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Workshop Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pemerintah Kota Bandar Lampung TA 2012; 19) Pendampingan membangun infrastruktur SPIP pada Pemerintah Kota Bandar Lampung; 20) Pendampingan Internalisasi SPIP dan Penyusunan Laporan pada pemerintah Kota Bandar Lampung; LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012

95


21) Narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Prosedur Tata Usaha Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara; 22) Narasumber sosialisasi SPIP pada Pemkab Tulang Bawang Barat; 23) Monitoring Lanjutan atas Tindak Lanjut hasi DA pada Pemkab. Way Kanan; 24) Monitoring Perbaikan SPI pada Pemda B (Monitoring TL Perbaikan SPI pada Pemkab Tanggamus); 25) Workshop SPIP pada Pemkab Lampung Tengah.

2. Diagnostic Assesment pada Kementerian/Lembaga/Pemda Realisasi hasil kegiatan Diagnostic Assesment pada Kementerian /Lembaga /Pemda pada tahun 2012 adalah sebanyak 5 laporan, di atas target yang ditetapkan yaitu sebanyak 4 laporan atau 125% dengan rincian sebagai berikut: 1) Diagnostic Assessment SPIP pada Pemda Tulang Bawang; 2) Diagnostic Assessment SPIP pada Pemda Pringsewu; 3) Diagnostic Assessment SPIP pada Pemda Lampung Utara; 4) Diagnostic Assessment SPIP pada Pemda Pesawaran; 5) Narasumber Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas Inspektorat Kota Bandar Lampung TA 2012.


4

Bidang

Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

AN


Dalam Sasaran Strategis ini terdapat 4 indikator kinerja, yaitu Kegiatan Pengawasan Lintas Sektor, Kegiatan Bimbingan teknis/asistensi GCG/KPI sektor korporat, Pengawasan atas Kinerja BUMD dan Bimbingan teknis/asistensi penyusunan LK BUMD dengan capaian kinerja sebagai berikut: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012

96


20. Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Dalam tahun 2012 pencapaian indikator kinerja hasil berupa laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Akuntan Negara tersebut, melalui pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Lainnya dengan rincian sebagai berikut: Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor NO Kegiatan

Target

Satuan

2011 1.

Sosialisasi Lainnya

Lap

Jumlah

Lap

2 2

Realisasi

Capaian(%)

2012

2011

2012

2011

2012

1

17

13

850,00

1300,00

1

17

13

850,00

1300,00

Pencapaian kinerja program diukur dari terlaksananya kegiatan tersebut dengan hasil sebagai berikut: 1. Sosialisasi Lainnya Realisasi hasil kegiatan Sosialisasi Lainnya pada tahun 2012 adalah sebanyak

13

laporan,walaupun

realisasi

tahun

2012

turun

jika

dibandingkan dengan tahun 2011 namun realisasi tahun 2012 di atas target yang ditetapkan yaitu sebanyak 1 laporan atau 1300,00% dengan rincian sebagai berikut: 1)

Tim Penilai Dokumen PPK-BLUD RSUD Dr. A Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung;

2)

Tim Penilai Dokumen PPK-BLUD RSUD Sukadana Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011;

3)

Melakukan Penyusunan Laporan SIMONEV, Inputing TP3 dan Laporan Monitoring Kegiatan Bidang Akuntan Negara untuk Semester I Tahun 2012;

4)

Koordinasi penugasan evaluasi kinerja pada BPRS Kotabumi.

5)

Melaksanakan Kajian atas Draft Perjanjian KPS Pengadaan Badan Usaha PPP2;

6)

Koordinasi dengan BUMD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dan Lampung Barat;


97


7)

Penyusunan Kembali Laporan Keuangan PDAM Way Irang di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2008,2009, dan 2010;

8)

Melakukan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada Kabupaten Tanggamus;

9)

Pemberian Masukan terhadap Evaluasi Pengadaan BHP Kesehatan dan Makanan Pasien pada RSUD Pringsewu;

10) Melaksanakan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2011 pada PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung; 11) Memberikan Masukan terhadap Nilai Perolehan Tanah Bank Lampung KCP Sukadana; 12) Melakukan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan PD Pesagi Mandiri Perkasa Tahun Buku 2011; 13) Verifikasi atas Kompilasi Laporan Hasil Evaluasi Kinerja PDAM Tahun 2012.

21. Laporan Hasil Bimtek/Asistensi GCG/KPI Sektor Korporat Dalam tahun 2012 pencapaian indikator kinerja hasil berupa laporan Hasil Bimtek/Asistensi GCG/KPI Sektor Korporat tersebut, melalui pelaksanaan kegiatan Evaluasi: GCG, Pembimbingan dan Konsultasi GCG, Pembimbingan dan Konsultasi Pengawasan KPI, Kajian dengan rincian sebagai berikut: Laporan Hasil Bimtek/Asistensi GCG/KPI Sektor Korporat NO Kegiatan

Satuan

Target 2011

Realisasi

Capaian(%)

2012

2011

2012

2011

2012

1.

Evaluasi: GCG

Lap

1

1

1

2

200,00

200

2.

Evaluasi: Lainnya

Lap

1

0

1

0

100,00

0,00

3.

Pengelolaan

Lap

1

0

3

0

300,00

0,00

Lap

11

0

11

0

100,00

0,00

Lap

0

4

0

32

0

800

Info:

Pemantauan Tindak Lanjut/ 4.

Pengelolaan

Info:

Penyusunan Profil BUMN/D 5.

Pembimbingan

dan

Konsultasi GCG


98


Laporan Hasil Bimtek/Asistensi GCG/KPI Sektor Korporat NO Kegiatan

Satuan

Target 2011

6.

Pembimbingan Konsultasi

dan

Realisasi

Capaian(%)

2012

2011

2012

2011

2012

Lap

0

1

0

2

0

200

Lap

14

6

16

36

114,28

600

Pengawasan

KPI Jumlah

Pencapaian kinerja program diukur dari terlaksananya kegiatan tersebut dengan hasil sebagai berikut: 1. Evaluasi:GCG Realisasi hasil kegiatan Evaluasi: GCG pada tahun 2012 adalah sebanyak 2 laporan, di atas dari target yang ditetapkan yaitu sebanyak 1 laporan atau 200% yaitu: 1) Melaksanakan Pendampingan Penyusunan Petunjuk Teknis dan Sosialisasi Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa pada PT Perkebunan Nusantara VII (Persero); 2) Melaksanakan Sosialisasi Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) pada PTPN VII (Persero).

2. Pembimbingan dan Konsultasi GCG Realisasi hasil kegiatan Evaluasi: GCG pada tahun 2012 adalah sebanyak 32 laporan, di atas dari target yang ditetapkan yaitu sebanyak 4 laporan atau 800% yaitu: 1)

Melaksanakan Pendampingan Penyusunan Revisi Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PTPN VII (Persero);

2)

Narasumber Pembimbingan GCG dan Konsultasi Pengawasan pada PDAM Way Agung Kabupaten Tanggamus;

3)

Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan PDAM Way Tulang Bawang Kabupaten Tulang Bawang Tahun Buku 2011;

4)

Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2011 pada PDAM Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan;


99


5)

Narasumber pada Bimbingan Teknis Penerapan PPK-BLUD pada Pemerintah Provinsi Lampung;

6)

Narasumber Sosialisasi PPK-BLUD pada RSUD Dr.A Dadi Tjokrodipo Bandar Lampung;

7)

Bimtek Penyusunan Dokumen Pedoman Kebijakkan Akuntansi RSUD Sukadana;

8)

Updating Profil BUMD di Wilayah Kabupaten Lampung Selatan per 31 Desember 2011;

9)

Updating Profil BUMD di Wilayah Kabupaten Lampung Utara.

10) Menghadiri Pembahasan Persiapan PPK BLUD UPT Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung. 11) Narasumber Sosialisasi Good Corporate Governance Bagi Calon Pegawai PT Bank Lampung; 12) Updating Profil di Wilayah Kabupaten Tanggamus; 13) Updating Profil Data BUMD di Kabupaten Lampung Timur; 14) Narasumber Persiapan Pembentukan PDAM Kabupaten Pesawaran; 15) Melaksanakan Reviu Proses Akuisisi pada PT. BPR Syariah Kota Bandar Lampung; 16) Melakukan Kompilasi atas Hasil Audit Kinerja PDAM Se-Provinsi Lampung Tahun 2011 di Kabupaten Lampung Selatan; 17) Melaksanakan pengumpulan data dalam rangka penyusunan profil BUMD di Kabupaten Lampung Tengah per 31 Desember 2011; 18) Melakukan kajian atas rencana penyertaan modal berupa tanah dan bangunan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat kepada PD Pesagi Mandiri Perkasa; 19) Kajian atas Rencana Penggunaan Dana CSR pada PT Bank Lampung; 20) Reviu atas Aset Pemerintah Yang Belum Ditentukan Statusnya Hasil Pengadaan Proyek Pemerintah Pusat yang diserahkan kepada Divisi Regional Perum Bulog Provinsi Lampung; 21) Kajian atas Penandatanganan Pencairan (Spesiment) Rekening KPU Kabupaten Tulang Bawang pada PT. Bank Lampung KCP Menggala;


100


22) Memberikan Saran dan Pertimbangan atas Rencana Kerjasama Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Pengelolaan Pasar Bambu Kuning; 23) Melaksanakan Kajian atas Draft Perjanjian Pengelolaan Perparkiran Kota Bandar Lampung; 24) Melaksanakan

Inventaris

Aset

PT

Lampung

Timur

Cemerlang

Kabupaten Lampung Timur; 25) Melakukan Reviu atas Kontrak Kerjasama antara PT Pelindo II (Persero) Cabang Pelabuhan Panjang dengan Mitra Kerja; 26) Kompilasi dan Koordinasi Hasil Inventarisasi Aset PT Lampung Timur Cemerlang; 27) Narasumber Pembimbingan GCG dan Konsultasi Pengawasan pada PDAM Limau Kunci Kabupaten Lampung Barat; 28) Sosialisasi Good Corporate Governance (GCG) pada RSUD Demang Sepulau Raya; 29) Melaksanakan Pendampingan Inventarisasi Aset pada PDAM Way Guruh Kabupaten Lampung Timur; 30) Memberikan Masukan Terhadap Rencana Pengadaan Tabung Gas pada PD Pesagi Mandiri Perkasa; 31) Melaksanakan Bimbingan Teknis Penyempurnaan Board Manual pada PTPN VII (Persero). 32) Melaksanakan

Bimbingan

Teknis

Penyempurnaan

Kode

Etik

Perusahaan (Code of Conduct) pada PTPN VII (Persero).

3. Pembimbingan dan Konsultasi Pengawasan KPI Realisasi hasil kegiatan Evaluasi: GCG pada tahun 2012 adalah sebanyak 2 laporan, di atas dari target yang ditetapkan yaitu sebanyak 1 laporan atau 200% yaitu: 1) Pembahasan LHP Pendahuluan BPK RI terhadap PDAM Way Irang Kabupaten Lampung Tengah; 2) Narasumber Bimtek dan Konsultasi Key Performance Indicators (KPI) pada PDAM Way Tulang Bawang Kabupaten Tulang Bawang.


101


22. Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja BUMD Dalam tahun 2012 pencapaian indikator kinerja hasil berupa laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja BUMD, melalui pelaksanaan kegiatan Audit Kinerja: PDAM, BPR dan Survey Pelayanan pada RSUD pada BUMD dengan rincian sebagai berikut: Laporan Hasil Bimtek/Asistensi GCG/KPI Sektor Korporat NO Kegiatan 1.

Audit

Kinerja:

BUMD/PDAM 2.

Sosialisasi:

Target

Satuan

Asistensi

GCG,KPI, dan MR

Realisasi

Capaian(%)

2011

2012

2011

2012

2011

2012

Lap

8

6

10

6

130,00

100,00

Lap

1

0

1

0

100,00

0,00

3.

Sosialisasi: BLUD

Lap

1

0

11

0

1.100,00

0,00

4.

Sosialisasi: Corporate plan

Lap

4

0

4

0

100,00

0,00

5.

Sosialisasi: Lainnya

Lap

2

0

5

0

250,00

0,00

6.

Sosialisasi:

Lap

5

0

7

0

140,00

0,00

Lap

0

2

0

3

0,00

150,00

Lap

0

3

0

10

0

333,33

Lap

21

11

38

19

180,95

172,73

Manajemen

Aset pada BUMD 7.

Audit Kinerja pada BPR

8.

Survey Pelayanan pada RSUD Jumlah

Pencapaian kinerja program diukur dari terlaksananya kegiatan tersebut dengan hasil sebagai berikut: 1. Audit Kinerja BUMD/PDAM Realisasi hasil kegiatan Audit Kinerja BUMD pada tahun 2012 adalah sebanyak 6 laporan, sesuai dari target yang ditetapkan yaitu sebanyak 6 laporan atau 100,00%, dengan rincian sebagai berikut: 1) Audit Kinerja pada PDAM Limau Kunci Kabupaten Lampung Barat Tahun 2011; 2) Audit Kinerja pada PDAM Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan. 3) Audit Kinerja pada PDAM Way Tulang bawang Kabupaten Tulang Bawang; LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012

102


4) Melaksanakan Audit Kinerja pada PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung Tahun 2011; 5) Melaksanakan Audit Kinerja pada PDAM Way Guruh Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011; 6) Melaksanakan Audit Kinerja pada PDAM Way Agung Kabupaten Tanggamus Tahun 2011. 2. Audit Kinerja pada BPR Realisasi hasil kegiatan Audit Kinerja BUMD pada tahun 2012 adalah sebanyak 3 laporan, lebih besar dari target yang ditetapkan yaitu sebanyak 2 laporan atau 150,00%, dengan rincian sebagai berikut: 1) Audit Kinerja pada PT BPR Syariah Kotabumi Tahun 2011; 2) Audit Kinerja pada PT BPR Syariah Kota Bandar Lampung Tahun 2011; 3) Melaksanakan Audit Kinerja pada PT. BPR Syariah Kota Bandar Lampung Tahun 2010. 3. Survey Pelayanan pada RSUD Realisasi hasil kegiatan Audit Kinerja BUMD pada tahun 2012 adalah sebanyak 10 laporan, di atas dari target yang ditetapkan yaitu sebanyak 3 laporan atau 333,33%, dengan rincian sebagai berikut: 1)

Bimbingan Teknis Penyusunan Sistem Akuntansi di RSUD Dr. H.Bob Bazar Kabupaten Lampung Selatan;

2)

Bimbingan

Teknis

Pedoman

Sistem

Akuntansi

dan

SOP

Pengelolaan Keuangan RSUD Sukadana; 3)

Kajian atas Pembangunan Gedung Perawatan Kls III dan Pengadaan Alat-alat Kedokteran DAK TA. 2012 RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro;

4)

Melakukan Penilaian Administrasi PPK-BLUD Puskesmas sebagai Unit Pelayanan pada Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung;

5)

Reviu Laporan Keuangan Semester I Tahun 2012 pada RSUD dr.A Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung;

6)

Sosialisasi Penyusunan Laporan Keuangan BLUD Puskesmas seKota Bandar Lampung;


103


7)

Sosialisasi PPK-BLUD RSUD Sukadana;

8)

Workshop PPK-BLUD Puskesmas Se-Kota Bandar Lampung;

9)

Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan PPK BLUD pada RSUD Demang Sepulau Raya Tahun Anggaran;

10) Bimtek Penyusunan Pedoman Akuntansi dan Pendampingan Penyusunan

Laporan Keuangan

pada RSUD

dr. A.

Dadi

Tjokrodipo. 23. Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKBUMD Dalam tahun 2012 pencapaian indikator kinerja hasil berupa laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja BUMD, melalui pelaksanaan kegiatan Bimtek: Asistensi Penyusunan LK BUMD dengan rincian sebagai berikut:

Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKBUMD NO Kegiatan 1.

Audit Kinerja: Keuangan BUMD

2.

Bimtek:

Asistensi

Penyusunan LK BUMD

Target

Satuan

Realisasi

Capaian(%)

2011

2012

2011

2012

2011

2012

Lap

5

0

9

0

180,00

0,00

Lap

2

4

3

21

150,00

525,00

Lap

7

4

12

21

171,42

525,00

Jumlah

1. Bimtek/Konsultasi/Asistensi/Pendampingan

pada

BUMD/BLUD

/BUL Realisasi hasil kegiatan Audit Kinerja BUMD pada tahun 2012 adalah sebanyak 21 laporan, di atas target yang ditetapkan yaitu sebanyak 4 laporan atau 525,00%, dengan rincian sebagai berikut: 1) Bimtek Penyusunan Dokumen Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa RSUD Sukadana; 2) Menjadi Narasumber Penerapan SAK ETAP di PDAM pada Pelatihan Manajemen Air Minum PDAM se-Provinsi Lampung; LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012

104


3) Bimbingan Teknis Penyusunan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) di RSUD Dr.H.Bob Bazar Kabupaten Lampung Selatan; 4) Bimbingan Teknik Penyusunan Dokumen Pola Tata Kelola PPKBLUD Puskesmas Rawat Inap Kedaton; 5) Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Rawat Inap Kedaton; 6) Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Standar Pelayanan Minimal PPK-BLUD Puskesmas Rawat Inap Kedaton; 7) Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Pokok PPK-BLUD Puskesmas Rawat Inap Kedaton; 8) Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Pola Tata Kelola PPKBLUD Puskesmas Rawat Jalan Raja Basa Indah; 9) Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Rawat Jalan Raja Basa Indah; 10) Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Standar Pelayanan Minimum PPK-BLUD Puskesmas Rawat Jalan Raja Basa Indah; 11) Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan PPKBLUD Puskesmas Rawat Jalan Raja Basa Indah; 12) Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan PDAM Way Irang Kabupaten Lampung Tengah; 13) Sosialisasi Penyusunan Neraca Awal pada PDAM Pesawaran Kabupaten Pesawaran Tahun 2012; 14) Pendampingan Penyusunan Neraca Awal pada PDAM Pesawaran Kabupaten Pesawaran; 15) Bimtek Penyusunan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa pada RSUD dr. A. Dadi Tjokrodipo; 16) Melakukan Bimbingan Teknis SAK ETAP pada PDAM Way Agung Kabupaten Tanggamus Tahun 2011; 17) Melakukan Bimbingan Teknis SAK ETAP pada PDAM Limau Kunci Kabupaten Lampung Barat; 18) Pendampingan Penyusunan laporan Keuangan Tahun Buku 2011 dan Penyajian Kembali Tahun Buku 2010 pada PT Lampung Jasa Utama; LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012

105


19) Melaksanakan Bimbingan Teknis SAK-ETAP pada PDAM Way Guruh Kabupaten Lampung Timur; 20) Mendampingi Kepala Perwakilan dalam melaksanakan penanda tanganan Naskah Kesepakatan Kerjasama (MoU) dengan PDAM Way Guruh Kabupaten Lampung Timur; 21) Sosialisasi Peraturan Direksi PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung.


Bidang

Akuntabilitas Keuangan Negara dan

5

Pembinaan Penyelenggaraan Sistem

Investigasi

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Bidang Investigasi

Sasaran Stategis ini terdiri dari 5 Indikator Kinerja, yaitu Sosialisasi Masalah Korupsi, Bimbingan teknis/asistensi implementasi FCP, Kajian Pengawasan, Audit Investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim, Audit Investigasi, Perhitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli atas permintaan instansi penyidik dengan capaian kinerja sebagai berikut: 24. Laporan Hasil Sosialisasi Masalah Korupsi Tingkat keberhasilan Indikator sosialisasi masalah korupsi diukur dengan pelaksanaan 1 kegiatan berikut: Laporan Hasil Sosialisasi Masalah Korupsi NO Kegiatan

1

Sosialisasi Korupsi Jumlah

Masalah

Target

Satuan

Realisasi

Capaian(%)

2011

2012

2011

2012

2011

2012

Lap

5

5

24

10

480,00

200,00

Lap

5

5

24

10

480,00

200,00

Realisasi hasil kegiatan Sosialisasi Masalah Korupsi pada tahun 2012 adalah sebanyak 10 laporan, di atas target yang ditetapkan yaitu sebanyak 5 laporan atau 200,00%, dengan rincian sebagai berikut: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012

106


1) Sosialisasi Program Anti Korupsi tahun 2012; 2) Koordinasi dengan penyidik Kejaksaan Negeri Liwa; 3) Koordinasi hasil pengawasan atas kasus TPK dengan penyidik Kepolisian Resor Lampung Timur; 4) Koordinasi hasil pengawasan atas kasus TPK dengan penyidik Kejaksaan Negeri Sukadana; 5) Koordinasi hasil pengawasan atas kasus TPK dengan penyidik Kepolisian Resor Lampung Utara; 6) Koordinasi Hasil Pengawasan atas Program Jamkesmas tahun 2008 s.d tahun 2011 di RSUD Liwa dan Dana Bantuan Revitalisasi Prasarana Lapangan Olahraga di Pekon Gedung Cahya Kuningan Kecamatan Ngambur Kabupaten Lampung Barat; 7) Koordinasi hasil pengawasan atas kasus TPK dengan penyidik Kejaksaan Negeri Kotabumi; 8) Ekspose hasil audit; 9) Pembahasan

Memori

PK

Putusan

Mahkamah

Agung

Nomor

946K/Pdt/2011 dengan Deputi Investigasi dan Biro Hukum di Jakarta; 10) Koordinasi dengan Deputi Bidang Investigasi. 25. Laporan Hasil bimbingan teknis /asistensi implementasi FCP Tingkat

keberhasilan

Indikator

Hasil

Kinerja

Bimbingan

teknis/asistensi

implementasi FCP diukur dengan pelaksanaan 1 kegiatan sebagai berikut: Laporan Hasil Bimbingan Teknis /Asistensi Implementasi FCP NO Kegiatan 1

Bimbingan Teknis /Asistensi

Satuan Lap

Target

Realisasi

Capaian(%)

2011

2012

2011

2012

2011

2012

3

3

4

3

133,33 100,00

3

3

4

3

133,33 100,00

Implementasi FCP Jumlah

Realisasi hasil kegiatan bimbingan teknis /asistensi implementasi FCP pada tahun 2012 adalah sebanyak 3 laporan, sesuai target yang ditetapkan yaitu sebanyak 3 laporan atau 100,00%, dengan rincian laporan sebagai berikut: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012

107


1) Sosialisasi FCP Tahun 2012; 2) Sosialisasi FCP di PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung; 3) Bimbingan Teknis/Sosialisasi Fraud Control Plan (FCP) Tahap II untuk 9 PDAM di Provinsi Lampung.

26. Laporan Hasil Kajian Pengawasan Tingkat keberhasilan Indikator Hasil Kinerja Kajian Pengawasan diukur dengan pelaksanaan 1 kegiatan berikut: Laporan Hasil Kajian Pengawasan NO Kegiatan

Satuan

Target 2011

1

Realisasi

2012 2011

Capaian(%)

2012

2011

2012

Kajian Pengawasan

Lap

1

1

10

9

1.000,00

900,00

Jumlah

Lap

1

1

10

9

1.000,00

900,00

Realisasi hasil kegiatan Kinerja Kajian Pengawasan pada tahun 2012 adalah sebanyak 9 laporan, di atas target yang ditetapkan yaitu sebanyak 1 laporan atau 900,00%, dengan rincian sebagai berikut: 1) Penelaahan atas Penyelesaian Masalah Sewa Jaringan Distribusi Listrik antara KLP Sinar Siwo Mego dan PT PLN Wilayah Lampung untuk menentukan apakah masalah tersebut layak dilakukan HKP; 2) Penelaahan terhadap Data Yang Diperoleh Dari Penyidik Kepolisian Daerah Lampung atas Dugaan TPK pada beberapa kegiatan di Balai PMD Provinsi Lampung TA 2011; 3) Penelaahan terhadap data dari penyidik Kepolisian Resor Lamteng atas dugaan TPK lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung pada kegiatan Rehabilitasi Balai Kampung Gedung Ratu Aji Kec Anak Ratu Aji Kab. Lampung Tengah Tahun Anggaran 2010; 4) Penelaahan terhadap materi pengaduan atas dugaan TPK atas pembayaran tunjangan profesi guru se kota Bandar Lampung pada Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung TA 2011; LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012

108


5) Penelaahan

atas

surat

sanggahan

kepada

panitia

pengadaan

barang/jasa sekda provinsi Lampung; 6) Penelaahan terhadap pengaduan masyarakat atas sanggahan banding dan pengaduan dugaan pelanggaran perpres 54 tahun 2010 atas pelelangan DAK bidang pendidikan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lampung Timur; 7) Penelaahan Surat Pengaduan Masyarakat atas Pengelolaan Anggaran dan Kegiatan di BKKBN Provinsi Lampung TA 2011; 8) Penelaahan terhadap materi pengaduan masyarakat atas dugaan korupsi atas pungutan penerangan lampu jalan pada PLN dan Pemkot Bandar lampung; 9) Kajian atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedomen Pengelolaan CSR/PKBL di Provinsi Lampung.

27. Laporan Hasil Audit Investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim Tingkat keberhasilan Indikator Hasil Audit Investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim diukur dengan pelaksanaan 1 kegiatan berikut: Laporan Hasil Audit Investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim NO Kegiatan

1

Audit Investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim

Target

Satuan

Lap

Jumlah

Realisasi

Capaian(%)

2011

2012

2011

2012

2011

2012

6

4

4

3

66,67

75,00

6

4

4

3

66,67

75,00

Realisasi hasil Audit Investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim pada tahun 2012 adalah sebanyak 3 laporan, di bawah target yang ditetapkan yaitu sebanyak 4 laporan atau 75,00%. dengan rincian sebagai berikut: 1) Evaluasi HKP Pembangunan GOR di Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. 2) Evaluasi HKP atas Peningkatan Status Bandara Radin Inten II. laporan atas penugasan ini belum terbit. LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012

109


3) Evaluasi HKP atas Pembangunan Gedung Perawatan Kelas III Rumah Sakit A. Yani Kota Metro Tahun 2012. Tidak tercapainya target PKP2T disebabkan penugasan Audit atas HKP dan klaim sangat tergantung dari permintaan instansi terkait.

28. Laporan Hasil Audit Investigasi, Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan Pemberian Keterangan Ahli atas Permintaan Instansi Penyidik Tingkat keberhasilan Indikator Hasil Audit Investigasi, Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan Pemberian Keterangan Ahli atas Permintaan Instansi Penyidik diukur dengan pelaksanaan 3 kegiatan sebagai berikut: Laporan Hasil Audit Investigasi, Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan Pemberian Keterangan Ahli atas Permintaan Instansi Penyidik NO Kegiatan

1.

Audit

Investigasi

Target

Satuan

Kasus

Realisasi

Capaian(%)

2011

2012

2011

2012

2011

2012

Lap

12

11

4

9

33,33

81,82

Berindikasi TPK 2.

Perhitungan Kerugian Negara

Lap

14

14

13

18

92,86

128,57

3.

Pemberian Keterangan Ahli

Lap

27

34

36

53

133,33

155,88

4.

Pemantauan Tindak Lanjut

Lap

-

2

-

6

-

300,00

53

61

53

86

100,00

140,98

Jumlah

Realisasi hasil Audit Investigasi, Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan Pemberian Keterangan Ahli atas permintaan instansi penyidik diukur pada tahun 2012 adalah sebanyak 86 laporan, di atas target yang ditetapkan yaitu sebanyak 61 laporan atau 140,98%, dengan rincian sebagai berikut: 1. Audit Investigasi Kasus Berindikasi TPK 1) Audit Investigatif atas Program Peningkatan Mutu DAK BIdang Pendidikan Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan, Pengadaan Alat Peraga dan Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2010; LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012

110


2) Audit Investigatif atas dugaan TPK pelaksanaan pekerjaan pengadaan tempat tidur pasien kelas III dari DAK RSUD Sukadana Kabupaten Lampung Timur TA 2010; 3) Audit Investigatif atas Kegiatan Penyaluran Raskin Desa Malang Sari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan; 4) Audit Investigatif atas Program Pelayanan Kepemudaan dan Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011; 5) Melaksanakan Audit Investigatif atas Program Jamkesmas Tahun 2008 s.d Tahun 2011 di RSUD Liwa Kabupaten Lampung Barat; 6) Audit Investigatif atas dugaan TPK penyalahgunaan Dana Bantuan Revitalisasi Lapangan Sepakbola Kecamatan Ngambur Kabupaten Lampung Barat tahun 2011; 7) Audit Investigatif atas Kegiatan Pengadaan Alat Peraga Bidang IPA, IPS, Matematika, Kesenian dan Olahraga SMP dari DAK pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran TA 2010; 8) Audit Investigatif atas Dugaan TPK Penyimpangan Dana Retribusi KK dan KTP pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mesuji Tahun 2010; 9) Audit

Investigatif

atas

Kegiatan

Pengadaan

Barang

dan

Konstruksi/perbaikan Gedung pada Balai Pemberdayaan Masyarakat Desa Lampung Tahun Anggaran 2011.

2. Perhitungan Kerugian Keuangan Negara 1) Audit PKKN atas dugaan TPK Kegiatan Pungutan Retribusi Pelelangan Ikan Yang Dilakukan Oleh UPTD-PP Wilayah Barat (PPI Lempasing) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Bersama Kelompok Paguyuban Ichal (Ikatan Chantrang Lampung) Tahun 2011; 2) Audit dalam rangka PKKN atas Dugaan TPK Kegiatan Pelatihan Manajemen Gapoktan dan Bimtek Penyuluhan Tingkat Kabupaten di Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Lamteng TA 2011;


111


3) Audit dalam rangka PKKN atas Penyimpangan Penyaluran Raskin Pekon Luas Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat Tahun 2009, 2010 dan 2011 ( Januari 2011 s.d. Maret 2011); 4) Audit dalam rangka PKKN atas Dugaan TPK pada Pekerjaan Pembangunan Onderlaagh menuju SMU Negeri 6 Metro kelurahan Rejo Mulyo Kecamatan Metro Selatan pada Dinas PU Kota Metro TA 2011; 5) Audit dalam rangka PKKN atas Dugaan TPK Kegiatan Pembangunan Jalan Onderlagh Tembus ke Jalan Kencana Indah RT 08-09 RW 02 Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan Pada Dinas PU Kota Metro TA 2011; 6) Audit dalam rangka PKKN atas Penyalahgunaan Dana Bantuan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) pada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Kawa Kiloh Desa Srna Galih Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2008; 7) Audit PKKN atas dugaan TPK penyalahgunaan, Penyelewengan, penyimpangan dan atau penggelapan dana BOS SDN 01 Kotabumi Udik Periode Juli 2010 s.d. April 2012; 8) Audit PKKN atas dugaan TPK Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Curup Guruh Kabupaten lampung Utara periode Juli 2008 s.d. Desember 2010; 9) Audit dalam rangka PKKN atas Dugaan TPK Penyimpangan dalam Pembelian/Pengadaan BBM Solar pada PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung Tahun 2010 sampai dengan 2011; 10) Audit PKKN atas Dugaan TPK pada Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan di

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur Tahun

Anggaran 2011; 11) Audit PKKN atas Dugaan TPK Penyimpangan Program Perluasan Areal Lahan (Cetak Sawah) pada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Sidobangun Petani Jaya di Pekon Srimulyo Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat TA 2011; 12) Audit PKKN atas Dugaan TPK Penggunaan Anggaran Dana Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2011; LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012

112


13) Audit dalam rangka PKKN atas dugaan TPK Pengelolaan DAK Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara TA 2010; 14) Melaksanakan audit dalam rangka PKKN atas Kegiatan Pengadaan Barang dan Konstruksi pada Balai Pemberdayaan Masyarakat Desa Lampung Tahun Anggaran 2011; 15) Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan TPK Dana Bantuan Revitalisasi Prasarana Lapangan Olahraga Kecamatan Kabupaten Lampung Barat TA 2011 di Pekon Gedung Cahya Kuningan Kecamata Ngambur Kabupaten Lampung Barat; 16) Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan TPK Dana BOS SDN 5 Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur TA 2009, 2010, dan 2011; 17) Audit PKKN atas Dugaan TPK Pemotongan Gaji Guru SDN di Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus Bulan Mei Tahun 2009; 18) Audit PKKN dalam rangka TPK Penyalahgunaan Biaya Pungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung; (carry over) 19) Audit PKKN dalam rangka TPK dana Jamkesmas RSUD Liwa Tahun Anggaran 2008 s.d. 2011; 20) Audit dalam rangka PKKN dugaan TPK Pendistribusian Dana BLM PMUK oleh KPTR Ratu Manis; (carry over) 21) Audit dalam rangka PKKN dugaan TPK Penggelapan Aset Negara berupa 1 (satu) Buldozser merk Caterpilar type AR-60 tahun 1993 milik Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pemerintah Kota Bandar Lampung; (carry over) 22) Audit dalam rangka PKKN atas Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pasar Los Terbuka Pasar Pagelaran pada Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Pringsewu TA 2011. (carry over) 3. Pemberian Keterangan Ahli 1) PKA pada penyidik atas dugaan TPK pada penyimpangan pengadaan pekerjaan peningkatan jaringan irigasi desa kampung Sari Jaya pada


113


Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2010; 2) PKA pada penyidik Polres Lamsel atas dugaan TPK Kegiatan Penyaluran Beras Raskin Bulan November 2010 di Desa Sukadamai Kecamatan Natar Kabupaten Lamsel; 3) PKA kepada penyidik atas dugaan TPK dalam pengelolaan dan pemanfaatan penerimaan klaim jamkesmas pada RSJD Provinsi Lampung TA 2009 s.d. 2010; 4) PKA kepada penyidik atas dugaan TPK penyimpangan dana bantuan restrukturisasi pemeliharaan unggas di pemukiman pada kelompok ternak unggas maju bersama kota metro TA 2010; 5) PKA kepada penyidik atas dugaan TPK Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Tempat Tidur Pasien dari DAK di RSUD Kabupaten Lampung Timur TA 2010; 6) PKA pada penyidik Dugaan TPK pengadaan fiktif logistik pemilihan kepala daerah tahun 2010 pada sekretariat komisi pemilihan umum daerah kabupaten lampung tengah; 7) Pemberian Keterangan Ahli pada Penyidik Kepolisian Daerah Lampung atas Dugaan TPK pada Pengelolaan DAK tahun 2010 di Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara; 8) PKA kepada Penyidik Kepolisian Resort Lampung Timur atas dugaan TPK Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Tempat Tidur Pasien dari dana DAK di RSU Sukadana atas nama tersangka Zainul Arifin bin Zakaria Surya; 9) PKA

kepada Penyidik Kepolisian Resor Lampung Selatan atas TPK

DAK pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran TA 2010; 10) PKA lanjutan kepada Penyidik Kepolisian Resor Lampung Timur sehubungan dengan dugaan TPK pelaksanaan pekerjaan pengadaan tempat tidur pasien dari Dana Alokasi Khusus (DAK) di RSUD Sukadana TA 2010; 11) PKA kepada Penyidik Kepolisian Daerah Lampung atas Perkara TPK Kegiatan Pengadaan Alat Peraga Pendidikan SMP dari DAK pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran TA 2010; LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012

114


12) PKA kepada penyidik Kepolisian atas dugaan TPK Penyimpangan pada pemungutan dan penyetoran dana retribusi kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP) pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab Mesuji TA 2010; 13) PKA kepada penyidik atas perkara dugaan TPK atas nama tersangka Haris Munadar bin Abdul Karim di lingkungan PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung; 14) PKA kepada Penyidik Polres Lampung Barat dalam rangka penyidikan perkara dugaan TPK/Penyalahgunaan Raskin bulan Januari 2009 Maret 2011 di Pekon Luas Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat; 15) PKA kepada Kepolisian Resor Lampung Utara atas Perkara Tipikor Penyalahgunaan Dana Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) pada Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Kawa Kiloh Desa Sinar Galih Kec. Sungkai Selatan Kab. Lampung Utara Tahun 2008; 16) PKA pada Penyidik Kepolisian Resor Lampung Selatan atas dugaan TPK

Penyalahgunaan,

Penyelewengan

dan

atau

penggelapan

dana/uang Kemenag Lamsel; 17) PKA pada Penyidik Kejari Metro atas dugaan TPK penggunaan anggaran dana operasional alat berat di UPT TPAS Karang Rejo Tahun 2009 dan 2010 yang dilakukan Sarjono bin Syahril; 18) PKA (lanjutan) kepada penyidik Kepolisian Resor Lampung Tengah sehubungan dengan dugaan TPK Kegiatan Pengadaan Alat Peraga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dari Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Pendidikan Kab. Pesawaran TA 2010; 19) Memberikan

keterangan

ahli

atas

kasus

dugaan

TPK

pada

Penyimpangan Pekerjaan Pembangunan Jalan Onderlaagh menuju SMU Negeri 6 Metro pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Metro TA 2011; 20) Memberikan

keterangan

ahli

atas

kasus

dugaan

TPK

pada

Penyimpangan Pekerjaan Pembangunan Jalan tembus ke jalan kencana Indah Kelurahan Margorejo Kec. Metro Selatan, Kota Metro pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Metro TA 2011;


115


21) Memberikan Keterangan Ahli pada Penyidik Kepolisian Resor Lampung Timur atas dugaan TPK Pemeliharaan Rutin Jalan pada Dinas PU Kabupaten Lampung Timur TA 2011; 22) Memberikan Keterangan Ahli pada Penyidik Kepolisian Daerah Lampung atas dugaan TPK/Penyimpangan pendistribusian dan BLM PMUK TA 2008 oleh KPTR Ratu Manis yang tidak sesuai dengan Permentan 32/2006 dan Juklak/Juknis PMUK; 23) Memberikan keterangan ahli pada Penyidik Kepolisian Resor Lampung Utara sehubungan dengan TPK atas Dana BOS di SDN Kotabumi Udik oleh tersangka Raini Pesawik, S.Pd.I binti Yahya; 24) Memberikan

keterangan

ahli

kepada

Penyidik

Kepolisian Resor

Tanggamus atas Perkara TPK Pemotongan Gaji Guru SD Negeri di Kecamatan Pugung pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tanggamus bulan Mei tahun 2009; 25) Memberikan keterangan ahli pada kasus/perkara dugaan TPK dana BOS SDN Curup Guruh Kabupaten Lampung Utara periode 2008 s.d Desember 2010; 26) PKA Penyimpangan Penggunaan Dana Bantuan Kegiatan/Pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam di Kabupaten Pesawaran yang Berasal dari BNPB Pesawaran; 27) PKA dana BLM PMUK TA 2008 KPTR Ratu Manis kabupaten Lampung Utara lanjutan; 28) PKA pada penyidik atas dugaan TPK Penyimpangan Ganti Rugi Tanam Tumbuh dan Bangunan Jalan Lintas Pantai Timur Kabupaten Lamtim TA 2008 dan 2009; 29) PKA atas TPK pada penyimpangan Bantuan Rekonstruksi pemeliharaan unggas pada Kota Metro; 30) PKA kepada Penyidik Kepolisian Resor Lampung Timur atas Pengadaan Tempat Tidur Pasien dari DAK di RSUD SUkadana kabupaten Lamtim TA 2010; 31) PKA kepada penyidik Kepolisian Resor Lampung Tengah sehubungan dengan dugaan TPK Kegiatan Pelatihan Manajemen Gapoktan dan Bimtek Penyuluhan Tingkat Kabupaten pada Badan Ketahanan Pangan LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012

116


dan Penyuluhan Pertanian Kab. Lampung Tengah TA 2011, laporan nomor:INT-126/PW08/INV/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012; 32) Memberikan Keterangan Ahli di Pengadilan TPK pada PN Tanjung Karang atas perkara pengadaan tempat tidur pasien kelas III dengan terdakwa Judiono; 33) Memberikan keterangan ahli di Pengadilan Tipikor pada PN Bandar Lampung sehubungan dengan penyidangan perkara atas nama terdakwa Zainul Arifin bin Zakaria Surya; 34) PKA pada Pengadilan TPK atas dugaan TPK Penyimpangan Dana Subsidi Kedelai Tahun 2008 Kabupaten Tulang Bawang; 35) PKA di pengadilan atas dugaan TPK penyimpangan program penyaluran raskin pada Pekon Sukamarga Kecamatan Bengkunat Belimbing Kabupaten Lampung Barat; 36) PKA di persidangan atas perkara TPK

Penyimpangan Dana APBD

Lampung Timur pada BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung Oleh Sugiarto Wiharjo alias Alay; 37) PKA di persidangan atas dugaan TPK Pengelolaan DAK pada SDN 6 Metro Utara Kota Metro TA 2008 dengan terdakwa Sdr. Jumeno dkk; 38) PKA di persidangan atas dugaan TPK Penyimpangan Penyaluran Raskin di Kampung Sukajadi Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan Periode Mei 2007 s.d. Agustus 2010 dengan terdakwa Jose Thamrin bin Ujang Rupi; 39) Pemberian Keterangan di Pengadilan Tipikor pada PN Tanjung Karang sehubungan dengan Penyidangan Perkara an Terdakwa Purwadi bin Joyokabul, dkk; 40) PKA di persidangan atas perkara TPK penyimpangan dana APBD Kabupaten Lampung Timur pada BPR Tri Panca Setiadana Bandar Lampung dengan terdakwa Sugiarto Wiharjo alias Alay; 41) PKA di Pengadilan Tipikor pada PN Tanjung Karang sehubungan dengan penyidangan perkara atas nama terdakwa Hamidah bin Sudarto, dkk; 42) PKA di Pengadilan Tipikor pada PN Tanjung Karang sehubungan dengan penyidangan perkara atas nama terdakwa Tumino bin Sunadi; LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012

117


43) Memberikan keterangan ahli di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang sehubungan dengan penyidangan perkara atas nama terdakwa Zainul Arifin bin Zakaria Surya; 44) Memberikan Keterangan Ahli di Pengadilan TPK pada PN Tanjung Karang sehubungan dengan perkara atas nama terdakwa dr Agung Romilian bin Alimudin Ismail; 45) Memberikan Keterangan Ahli di Pengadilan TPK pada PN Tanjung Karang sehubungan dengan perkara atas nama terdakwa Sarjono bin Syahril; 46) Memberikan Keterangan Ahli di Pengadilan TPK pada PN Tanjung Karang sehubungan dengan perkara atas nama terdakwa Haris Munandar bin Abdul Karim; 47) PKA di pengadilan TPK pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam Perkara TPK Raskin atas nama terdakwa Ahmad Saikhu Bin Wahyu Suharma; 48) PKA pada Sidang Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negara Tanjung karang atas Dugaan TPK dengan terdakwa Suherman, S.Ip, M. Si Bin Jahri dkk; 49) PKA pada Sidang Pengadilan Tipikor di PN Tanjung Karang atas kasus dugaan TPK dengan terdakwa Allen Gunpadar; 50) PKA di persidangan atas dugaan TPK Penyimpangan Penyaluran Raskin di Kampung Sukajadi Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan Periode Mei 2007 s.d. Agustus 2010 dengan terdakwa Jose Thamrin bin Ujang Rupi; 51) PKA di Pengadilan Tipikor pada PN Kelas I Tanjung Karang sehubungan dengan Perkara atas nama terdakwa Mulyadi. MT Bin Muchtar Ilyas. 52) PKA di Pengadilan TPK pada PN Tanjung Karang; 53) PKA kepada Penyidik Kepolisian Resor Lampung Selatan atas TPK dan DAK pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran TA 2010.

4. Pemantauan Tindak Lanjut 1) Monitoring, Evaluasi dan Tindak Lanjut HP Bidang Investigasi;


118


2) Monitoring, Evaluasi dan Tindak Lanjut HP atas Kasus TPK dengan Kejaksaan Negeri Metro; 3) Monitoring, Evaluasi dan Tindak Lanjut HP atas Kasus TPK dengan Kepolisian Resor Metro; 4) Monitoring, Evaluasi dan Tindak Lanjut HP atas Kasus TPK dengan Kepolisian Resor Lampung Barat; 5) Monitoring Hasil Pengawasan BPKP di Lingkungan Pemda Kota Metro; 6) Reviu dan Evaluasi Hasil Pengawasan Bidang Investigasi sampai dengan Mei Tahun 2012.

Tidak tercapainya target PKP2T disebabkan: 1) Penugasan Audit Investigatif sangat tergantung dari permintaan Aparat Penegak Hukum; 2) Adanya

permintaan

Audit

Investigatif

dan

Perhitungan

Kerugian

Keuangan Negara dari Aparat Penegak Hukum, namun belum cukup bukti awal untuk ditindaklanjuti dengan Audit Investigatif atau Perhitungan Kerugian Keuangan Negara; 3) Hasil audit intern BPKP lebih banyak bersifat pelanggaran administratif.

6

Bagian Hasil Penyelenggaraan Dukungan Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Lampung

TU

Program ini mempunyai sasaran yaitu meningkatnya kualitas dukungan dan kapasitas

penyelenggaraan

pengawasan

intern.

Program

ini

dalam

penyusunan Rencana Kerja Tahunan biasa disebut dengan Program Kerja Administrasi Umum, didalamnya mencakup seluruh kinerja Bagian Tata Usaha Perwakilan BPKP Provinsi Lampung termasuk didalamnya kinerja Subag Prolap, Subag Keuangan, Subag Kepegawaian, dan Subag Umum.


119


1. Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Dalam tahun 2012 tingkat keberhasilan Indikator Hasil Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP diukur dengan pelaksanaan kegiatan dengan capaian kinerja kegiatan sebagai berikut: Indikator Kinerja Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP No Kegiatan Pembayaran 1.

Lembur,

Satuan

Target

Capaian (%)

Realisasi

2011

2012

2011

2012

2011

2012

Bulan

13

13

13

13

100

100

Halaman

0

60.000

0

60.000

0

100

Eksemplar

950

3.750

950

3.750

100

100

OB

72

165

72

165

100

100

Paket/OB

920

24

920

24

100

100

Paket/OK

950

484

950

484

100

100

8.793

8.793

8.793

8.793

100

100

28

32

28

32

100

100

Gaji,

Honorarium

dan Vakasi Operasional Perkantoran 2.

Pimpinan

dan (Belanja


-

Penggandaan Operasional Perkantoran 3.

Pimpinan

dan (Belanja


-

Penjilidan Operasional Perkantoran 4.

Pimpinan terkait

dan (Honor

Operasional

Satker) 5.

Poliklinik/Obat-obatan Pelantikan/

6.

Pengambilan Sumpah Jabatan

7.

Perawatan

Gedung

Kantor

M

2

Pengadaan 8.

toga/pakaian

kerja

sopir,pesuruh,perawat

Stel

dll


120

PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG Indikator Kinerja Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP No Kegiatan

9.

Perbaikan

Satuan

peralatan

kantor

Target

Capaian (%)

Realisasi

2011

2012

2011

2012

2011

2012

OT/Unit

158

292

158

292

100

100

OT/OB

144

158

144

158

100

100

Unit

7

7

7

7

100

100

Unit

4

4

4

4

100

100

Bulan

12

12

12

12

100

100

OB

180

180

180

180

100

100

Bulan

12

12

12

12

100

100

Laporan

3

2

3

2

100

100

Laporan

0

2

0

2

0

100

Laporan

12

12

12

12

100

100

Laporan

4

4

4

4

100

100

Laporan

1

1

1

1

100

100

Laporan

2

2

2

2

100

100

Laporan

1

4

1

4

100

100

Laporan

2

2

2

2

100

100

Pengadaan 10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

perlengkapan

kantor

(ATK,Barang cetak dll)

Perawatan kendaraan bermotor roda 4/6/10 Perawatan kendaraan bermotor roda 2 Langganan Daya dan Jasa Jasa

Keamanan/

Kebersihan Jasa POS Giro dan Sertifikat Penyusunan

Renja

BPKP/Unit Kerja Penyusunan TAPKIN BPKP/Unit Kerja Penyusunan Laporan bulanan RKT Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan Penyusunan

LAKIP

Unit Kerja Penyusunan

21.

dan

Revisi RKT BPKP/Unit Kerja Manajemen Data Hasil

22.

Pengawasan (Digitalisasi LHA)

23.

Pemutakhiran Hasil

Data

Pengawasan


121

PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG Indikator Kinerja Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP No Kegiatan dan

Tindak

Satuan

Target

Capaian (%)

Realisasi

2011

2012

2011

2012

2011

2012

Laporan

3

1

3

1

100

100

Laporan

2

2

2

2

100

100

Laporan

5

4

5

4

100

100

Laporan

4

4

4

4

100

100

Laporan

4

4

4

4

100

100

Laporan

1

1

1

1

100

100

Laporan

2

2

2

2

100

100

OB/OK/OJ

144

604

144

604

100

100

Laporan

9

15

9

15

100

100

Lanjut

dengan Pusinfo Peningkatan Kompetensi 24.

Sosialisasi

Intern/

Manajerial Sub Bagian Prolap Monitoring

TL

peer 25.

Hasil reviu,

pemeriksaan inspektorat

dan

pemeriksa eksternal 26.

Rekonsiliasi

Data

Kedisiplinan Pegawai Rakor

27.

Penyelenggaraan PKS

28.

Rakor Pengembangan JFA Peningkatan Kompetensi

29.

Sosialisasi

Intern/

Manajerial Sub Bagian Kepegawaian 30.

Penilaian Angka Kredit dan penerbitan PAK Rapat kerja/koordinasi

31.

pengawasan

dan

dukungan pengawasan Penyelenggaraan

32.

Pembinaan pada

SPIP Perwakilan

BPKP


122


33.

34.

Evaluasi

Realisasi

Anggaran Penyusunan

dan

Revisi RKAKL/DIPA Rekonsiliasi

35.

Satuan

Target

Capaian (%)

Realisasi

2011

2012

2011

2012

2011

2012

Laporan

2

4

2

4

100

100

Laporan

2

4

2

4

100

100

Laporan

4

2

4

2

100

100

Laporan

2

4

2

4

100

100

Laporan

5

4

5

4

100

100

Laporan

2

6

2

6

100

100

Laporan

5

4

5

4

100

100

Laporan

1

4

1

4

100

100

Laporan

2

2

2

2

100

100

Laporan

3

4

3

4

100

100

Laporan

4

4

4

4

100

100

Laporan

6

4

6

4

100

100

Laporan

1

2

1

2

100

100

Laporan

Keuangan Semester I dan II Peningkatan Kompetensi

36.

Sosialisasi

Intern/

Manajerial Sub Bagian Keuangan Finalisasi 37.

Berkala

Laporan Pendukung

Laporan Keuangan 38. 39.

Konsinyering Laporan Keuangan Evaluasi Sarpras Evaluasi atas usulan

40.

rencana

kebutuhan

Sarpras 41.

Rekonsiliasi

Laporan

BMN Semester I dan II Peningkatan Kompetensi

42.

Sosialisasi

Intern/

Manajerial Sub Bagian Umum 43.

44.

45.

Penyusunan Laporan Sarpras Konsinyering Laporan BMN Mengikuti BPKP

Raker


123


46.

Pendidikan

Satuan dan

Pelatihan SPIP

Kegiatan

Target

Capaian (%)

Realisasi

2011

2012

2011

2012

2011

2012

6

1

6

1

100

100

1. Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium dan Vakasi. Realisasi hasil kegiatan Pembayaran gaji, lembur, honorarium dan vakasi pada tahun 2012 adalah sebanyak 13 Bulan, sesuai target yang ditetapkan yaitu sebanyak 13 Bulan atau 100,00%. 2. Operasional Perkantoran dan Pimpinan (Belanja Keperluan Perkantoran) – Penggandaan. Realisasi hasil kegiatan Operasional Perkantoran dan Pimpinan (Belanja Keperluan

Perkantoran)–Penggandaan

pada

tahun

2012

adalah

sebanyak 60.000 Halaman, sesuai target yang ditetapkan yaitu sebanyak 60.000 Halaman atau 100,00%. 3. Operasional Perkantoran dan Pimpinan (Belanja Keperluan Perkantoran) – Penjilidan. Realisasi hasil kegiatan Operasional Perkantoran dan Pimpinan (Belanja Keperluan Perkantoran)–Penjilidan pada tahun 2012 adalah sebanyak 3.750 eksemplar, sesuai target yang ditetapkan yaitu sebanyak 3.750 eksemplar atau 100,00%. 4. Operasional Perkantoran dan Pimpinan (Honor terkait Operasional Satker). Realisasi hasil kegiatan Operasional Perkantoran dan Pimpinan (Honor terkait Operasional Satker) pada tahun 2012 adalah sebanyak 165 Orang Bulan (OB), sesuai target yang ditetapkan yaitu sebanyak 165 Orang Bulan (OB) atau 100,00%.


124


5. Poliklinik/Obat-obatan. Realisasi hasil kegiatan pengadaan Poliklinik/Obat-obatan pada tahun 2012 adalah sebanyak 24 Orang Bulan (OB), sesuai target yang ditetapkan yaitu sebanyak 24 Orang Bulan (OB) atau 100,00%. 6. Pelantikan/Pengambilan Sumpah Jabatan. Realisasi hasil kegiatan Pelantikan/Pengambilan Sumpah Jabatan pada tahun 2012 adalah sebanyak 484 OK (Orang Kali), sesuai target yang ditetapkan yaitu sebanyak 484 OK (Orang Kali) atau 100,00%. 7. Perawatan Gedung Kantor. Realisasi hasil kegiatan Perawatan Gedung Kantor pada tahun 2012 adalah sebanyak 8.793 M2, sesuai target yang ditetapkan yaitu sebanyak 8.793 M2 atau 100,00%. 8. Pengadaan toga/pakaian kerja sopir,pesuruh,perawat dll. Realisasi hasil kegiatan Pengadaan toga/pakaian kerja sopir, pesuruh, perawat dll. pada tahun 2012 adalah sebanyak 32 stel, sesuai target yang ditetapkan yaitu sebanyak 32 stel atau 100,00%. 9. Perbaikan peralatan kantor. Realisasi hasil kegiatan Perbaikan Peralatan Kantor pada tahun 2012 adalah sebanyak 292 unit, sesuai target yang ditetapkan yaitu sebanyak 292 unit atau 100,00%. 10. Pengadaan perlengkapan kantor (ATK, Barang cetak dll). Realisasi hasil kegiatan Pengadaan perlengkapan kantor (ATK, barang cetak, dll) pada tahun 2012 adalah sebanyak 158 Orang Bulan (OB), sesuai target yang ditetapkan yaitu sebanyak 158 Orang Bulan (OB) atau 100,00%. 11. Perawatan kendaraan bermotor roda 4/6/10. Realisasi hasil kegiatan Perawatan kendaraan bermotor roda 4/6/10 pada tahun 2012 adalah sebanyak 7 unit, sesuai target yang ditetapkan yaitu sebanyak 7 unit atau 100,00%. LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012

125


12. Perawatan kendaraan bermotor roda 2. Realisasi hasil kegiatan Perawatan kendaraan bermotor roda 2 pada tahun 2012 adalah sebanyak 4 unit, sesuai target yang ditetapkan yaitu sebanyak 4 unit atau 100,00%. 13. Langganan Daya dan Jasa. Realisasi hasil kegiatan Pembayaran Langganan Daya dan Jasa pada tahun 2012 adalah sebanyak 12 Bulan, sesuai target yang ditetapkan yaitu sebanyak 12 Bulan atau 100,00%. 14. Jasa Keamanan/ Kebersihan. Realisasi hasil kegiatan Pembayaran Jasa Keamanan/ Kebersihan pada tahun 2012 adalah sebanyak 180 Orang Bulan (OB), sesuai target yang ditetapkan yaitu sebanyak 180 Orang Bulan (OB) atau 100,00%. 15. Jasa POS Giro dan Sertifikat. Realisasi hasil kegiatan Pembayaran Jasa POS Giro dan Sertifikat pada tahun 2012 adalah sebanyak 12 Bulan, sesuai target yang ditetapkan yaitu sebanyak 12 Bulan atau 100,00%. 16. Penyusunan Renja BPKP/Unit Kerja. Realisasi hasil kegiatan Penyusunan Renja BPKP/Unit Kerja pada tahun 2012 adalah sebanyak 2 Laporan, sesuai target yang ditetapkan yaitu sebanyak 2 Laporan atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut: 1) Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2012 Perwakilan BPKP Provinsi Lampung; 2) Revisi Rencana Kerja (Renja) Tahun 2012 Perwakilan BPKP Provinsi Lampung. 17. Penyusunan TAPKIN BPKP/Unit Kerja. Realisasi hasil kegiatan Penyusunan TAPKIN BPKP/Unit Kerja pada tahun 2012 adalah sebanyak 2 Laporan, sesuai target yang ditetapkan yaitu sebanyak 2 Laporan atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut: 1) Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN) Tahun 2012 Perwakilan BPKP Provinsi Lampung. LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012

126


2) Revisi Penetapan Kinerja (TAPKIN) Tahun 2012 Perwakilan BPKP Provinsi Lampung. 18. Penyusunan Laporan bulanan RKT. Realisasi hasil kegiatan Penyusunan Laporan Bulanan RKT pada tahun 2012 adalah sebanyak 12 Laporan, sesuai target yang ditetapkan yaitu sebanyak 12 Laporan atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut: 1) Penyusunan Laporan Bulanan RKT Januari 2012 Perwakilan BPKP Provinsi Lampung; 2) Penyusunan Laporan Bulanan RKT Februari 2012 Perwakilan BPKP Provinsi Lampung; 3) Penyusunan Laporan Bulanan RKT Maret 2012 Perwakilan BPKP Provinsi Lampung; 4) Penyusunan Laporan Bulanan RKT April 2012 Perwakilan BPKP Provinsi Lampung; 5) Penyusunan Laporan Bulanan RKT Mei 2012 Perwakilan BPKP Provinsi Lampung; 6) Penyusunan Laporan Bulanan RKT Juni 2012 Perwakilan BPKP Provinsi Lampung; 7) Penyusunan Laporan Bulanan RKT Juli 2012 Perwakilan BPKP Provinsi Lampung; 8) Penyusunan Laporan Bulanan RKT Agustus 2012 Perwakilan BPKP Provinsi Lampung; 9) Penyusunan Laporan Bulanan RKT September 2012 Perwakilan BPKP Provinsi Lampung; 10) Penyusunan Laporan Bulanan RKT Oktober 2012 Perwakilan BPKP Provinsi Lampung; 11) Penyusunan Laporan Bulanan RKT November 2012 Perwakilan BPKP Provinsi Lampung; 12) Penyusunan Laporan Bulanan RKT Desember 2012 Perwakilan BPKP Provinsi Lampung.


127


19. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan. Realisasi hasil kegiatan Penyusunan Laporan Triwulanan Perwakilan BPKP Provinsi Lampung pada tahun 2012 adalah sebanyak 4 Laporan, sesuai target yang ditetapkan yaitu sebanyak 4 Laporan atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut: 1) Penyusunan Laporan Triwulanan bulan Maret 2012 Perwakilan BPKP Provinsi Lampung; 2) Penyusunan Laporan Triwulanan bulan Juni 2012 Perwakilan BPKP Provinsi Lampung; 3) Penyusunan Laporan Triwulanan bulan September 2012 Perwakilan BPKP Provinsi Lampung; 4) Penyusunan Laporan Triwulanan bulan Desember 2012 Perwakilan BPKP Provinsi Lampung. 20. Penyusunan LAKIP Unit Kerja. Realisasi hasil kegiatan Penyusunan LAKIP Unit Kerja BPKP Provinsi Lampung pada tahun 2012 adalah sebanyak 1 Laporan, sesuai target yang ditetapkan yaitu sebanyak 1 Laporan atau 100,00% yaitu Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012. 21. Penyusunan dan Revisi RKT BPKP/Unit Kerja. Realisasi hasil kegiatan Penyusunan dan Revisi RKT BPKP/Unit Kerja pada tahun 2012 adalah sebanyak 2 Laporan, sesuai target yang ditetapkan yaitu sebanyak 2 Laporan atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut: 1) Koordinasi dan konsultasi Penyusunan Revisi RKT Tahun 2012 di Jakarta; 2) Penyusunan rencana kerja tahunan (RKT) tahun 2013 Perwakilan Provinsi Lampung di Bandung. 22. Manajemen Data Hasil Pengawasan (Digitalisasi LHA). Realisasi

hasil

kegiatan

Manajemen

Data

Hasil

Pengawasan

(Digitalisasi LHA) pada tahun 2012 adalah sebanyak 4 Laporan, sesuai LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012

128


target yang ditetapkan yaitu sebanyak 4 Laporan atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut: 1) Validasi dan Digitalisasi Laporan Hasil Pengawasan per 31 Januari 2012; 2) Melaksanakan Pengimputan DMS atas laporan terbit Bidang IPP, APD, AN dan Investigasi sampai dengan 30 Juni 2012 Perwakilan BPKP Provinsi Lampung; 3) Melaksanakan digitalisasi Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Lampung sampai dengan 30 November 2012; 4) Melaksanakan koordinasi hasil rekonsiliasi manajemen data hasil hasil pengawasan di BPKP Pusat. 23. Pemutakhiran Data Hasil Pengawasan dan Tindak Lanjut dengan Pusinfo. Realisasi hasil kegiatan Pemutakhiran Data Hasil Pengawasan dan Tindak Lanjut dengan Pusinfo pada tahun 2012 adalah sebanyak 2 Laporan, sesuai target yang ditetapkan yaitu sebanyak 2 Laporan atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut: 1) Rekonsiliasi Manajemen Data Hasil Pengawasan dan Pengelolaan SIMHP di Jakarta; 2) Penyusunan Laporan SimHP Perwakilan BPKP Provinsi Lampung. 24. Peningkatan Kompetensi Sosialisasi Intern/ Manajerial Sub Bagian Prolap. Realisasi hasil kegiatan Peningkatan Kompetensi Sosialisasi Intern/ Manajerial Sub Bagian Prolap pada tahun 2012 adalah sebanyak 1 Laporan, sesuai target yang ditetapkan yaitu sebanyak 1 Laporan atau 100,00% yaitu, Mengikuti Forum Kehumasan dan Website BPKP tahun 2012. 25. Monitoring TL Hasil peer reviu, pemeriksaan inspektorat dan pemeriksa eksternal. Realisasi hasil kegiatan Monitoring TL Hasil peer reviu, pemeriksaan inspektorat dan pemeriksa eksternal. pada tahun 2012 adalah sebanyak LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012

129


2 Laporan, sesuai target yang ditetapkan yaitu sebanyak 2 Laporan atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut: 1) Menindaklanjuti temuan inspektorat serta melaksanakan pembuatan Surat Penegasan terhadap saldo TPB per 31 Mei 2012; 2) Monitoring saldo temuan pemeriksaan yang belum ditindaklanjuti Perwakilan BPKP Provinsi Lampung. 26. Rekonsiliasi Data Kedisiplinan Pegawai. Realisasi hasil kegiatan Rekonsiliasi Data Kedisiplinan Pegawai pada tahun 2012 adalah sebanyak 4 Laporan, sesuai target yang ditetapkan yaitu sebanyak 4 Laporan atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut: 1) Pemrosesan Kenaikan Pangkat terpadu Periode 1 Oktober 2012; 2) Pemrosesan Keputusan Penyesuaian Gaji Pokok PNS menurut PP Nomor 15 Tahun 2012, dan sesuai dengan surat Sesma nomor S-1182/SU/02/2012; 3) Analisis Beban Kerja dan Jabatan (ABJK) di Lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Lampung; 4) Mengikuti rekonsiliasi data dan Cleansing data seluruh pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Lampung di BPKP Pusat Jakarta. 27. Rakor Penyelenggaraan PKS. Realisasi hasil kegiatan Rakor Penyelenggaraan PKS pada tahun 2012 adalah sebanyak 4 Laporan, sesuai target yang ditetapkan yaitu sebanyak 4 Laporan atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut: 1) Melaksanakan Evaluasi dan Penyelenggaraan PKS Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Triwulan I tahun 2012; 2) Melaksanakan Evaluasi dan Penyelenggaraan PKS Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Triwulan II tahun 2012; 3) Melaksanakan Evaluasi dan Penyelenggaraan PKS Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Triwulan III tahun 2012; 4) Melaksanakan Evaluasi dan Penyelenggaraan PKS Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Triwulan IV tahun 2012.


130


28. Rakor Pengembangan JFA. Realisasi hasil kegiatan Rakor Pengembangan JFA pada tahun 2012 adalah sebanyak 4 Laporan, sesuai target yang ditetapkan yaitu sebanyak 4 Laporan atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut: 1) Konsultasi JFA, penilaian dan Penetapan Angka Kredit Auditor ke Pusbin JFA; 2) Konsultasi Penilaian Angka Kredit JFA ke Biro Kepegawaian; 3) Koordinasi tentang Perubahan/Revisi JFA dan Angka Kreditnya; 4) Konsultasi dan Bimbingan Teknis JFA ke Pusat Pembinaan JFA di Jakarta. 29. Peningkatan Kompetensi Sosialisasi Intern/ Manajerial Sub Bagian Kepegawaian. Realisasi hasil kegiatan Peningkatan Kompetensi Sosialisasi Intern/ Manajerial Sub Bagian Kepegawaian pada tahun 2012 adalah sebanyak 1 Laporan, sesuai target yang ditetapkan yaitu sebanyak 1 Laporan atau 100,00% yaitu, mengikuti Forum Pengelolaan Kepegawaian. 30. Penilaian Angka Kredit dan penerbitan PAK. Realisasi hasil kegiatan Penilaian Angka Kredit dan penerbitan PAK pada tahun 2012 adalah sebanyak 2 Laporan, sesuai target yang ditetapkan yaitu sebanyak 2 Laporan atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut: 1) Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional Auditor (PFA) Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2011; 2) Penilaian Angka Kredit bagi Pejabat Fungsional Auditor di Lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Semester I Tahun 2012. 31. Rapat kerja/koordinasi pengawasan dan dukungan pengawasan. Realisasi hasil kegiatan Rapat kerja/koordinasi pengawasan dan dukungan pengawasan pada tahun 2012 adalah sebanyak 604 Orang Bulan/Orang Kegiatan/Orang Jam (OB/OK/OJ), sesuai target yang


131


ditetapkan yaitu sebanyak 604 Orang Bulan/Orang Kegiatan/Orang Jam (OB/OK/OJ) atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut: 1) Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Reformasi Birokrasi (Satgas SPIP dan RB); 2) Satuan Tugas Budaya Kerja (Satgas Budaya Kerja); 3) Satuan Tugas Kehumasan dan Buletin (Satgas Kehumasan dan Buletin); 4) Satuan Tugas Digitalisasi Dokumen LHP & SISPEDAP (Satgas Digitalisasi Dokumen LHP & SISPEDAP); 5) Satuan Tugas Sasaran Kinerja Individu (Satgas SKI); 6) Satuan Tugas Pelatihan Kantor Sendiri (Satgas PKS). 32. Penyelenggaraan Pembinaan SPIP pada Perwakilan BPKP. Realisasi hasil kegiatan Penyelenggaraan Pembinaan SPIP pada Perwakilan BPKP pada tahun 2012 adalah sebanyak 15 Laporan, sesuai target yang ditetapkan yaitu sebanyak 15 Laporan atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut: 1) Penyusunan Laporan Triwulanan I Penyelenggaraan SPIP Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Tahun 2012; 2) Penyusunan Laporan Triwulanan II Penyelenggaraan SPIP Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Tahun 2012; 3) Penyusunan Laporan Triwulanan III Penyelenggaraan SPIP Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Tahun 2012; 4) Penyusunan Laporan Triwulanan IV Penyelenggaraan SPIP Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Tahun 2012; 5) Study Banding Implementasi Pengembangan Penyelenggaraan dan Pembinaan SPIP di Perwakilan BPKP Provinsi DIY; 6) Studi Banding Budaya Kerja ke Perwakilan BPKP DIY. 7) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Diklat SPIP tahun 2012; 8) Evaluasi Mandiri atas Pengelolaan, Penerapan dan monitoring SOP pada Perwakilan BPKP Provinsi Lampung; 9) Evaluasi penyelenggaraan SPIP Perwakilan BPKP Provinsi Lampung tahun 2012; LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012

132


10) Evaluasi Mandiri pada Perwakilan BPKP Provinsi Lampung 2012; 11) Rapat Koordinasi Penyelenggaraan SPIP, Reformasi Birokrasi, dan Budaya Kerja BPKP Tahun 2012 di Yogyakarta; 12) Koordinasi Pelaksanaan Adi Pakarti Perwakilan BPKP Provinsi Lampung; 13) Konsultasi masalah kepegawaian dan pengembangan Budaya Kerja; 14) Mengikuti Workshop SPIP di Lingkungan BPKP tahun 2012 di Bogor; 15) Mengikuti Forum Komunikasi Kediklatan SPIP Tahun 2012. 33. Evaluasi Realisasi Anggaran. Realisasi hasil kegiatan Evaluasi Realisasi Anggaran pada tahun 2012 adalah sebanyak 4 Laporan, sesuai target yang ditetapkan yaitu sebanyak 4 Laporan atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut: 1) Pembahasan Penyerapan Anggaran Tahun 2012 ke Biro Keuangan; 2) Penyesuaian Realisasi Belanja Perjalanan Dinas sampai dengan dengan bulan Juli 2012 pada Aplikasi SPPD; 3) Evaluasi Berkas SPJ Perjalanan Dinas Bulan Juli dan Agustus 2012. 4) Penyesuaian Realisasi Belanja Perjalanan Dinas sampai dengan bulan Agustus 2012 pada Aplikasi SPPD. 34. Penyusunan dan Revisi RKAKL/DIPA. Realisasi hasil kegiatan Penyusunan dan Revisi

RKAKL/DIPA pada

tahun 2012 adalah sebanyak 4 Laporan, sesuai target yang ditetapkan yaitu sebanyak 4 Laporan atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut: 1) Revisi DIPA TA 2012 (MAK 524111 ke 521219); 2) Mengerjakan TOR, RAB, dan Data Dukung RKA-KL Tahun 2013; 3) Penyusunan RKA-KL BPKP Tahun 2013; 4) Finalisasi RKA-KL TAhun 2013 ke Biro Keuangan BPKP Pusat di Jakarta. 35. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Semester I dan II. Realisasi hasil kegiatan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Semester I dan II pada tahun 2012 adalah sebanyak 2 Laporan, sesuai target yang


133


ditetapkan yaitu sebanyak 2 Laporan atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut: 1) Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Keuangan BPKP Tahun 2011; 2) Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Keuangan BPKP Semester I Tahun 2012. 36. Peningkatan Kompetensi Sosialisasi Intern/ Manajerial Sub Bagian Keuangan. Realisasi hasil kegiatan Peningkatan Kompetensi Sosialisasi Intern/ Manajerial Sub Bagian Keuangan pada tahun 2012 adalah sebanyak 4 Laporan, sesuai target yang ditetapkan yaitu sebanyak 4 Laporan atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut: 1) Bimtek

Aplikasi

Forecasting

(AFS)

2012

di

Kantor

Pelayanan

Perbendaharaan Negara (KPPN) Bandar Lampung; 2) Bimtek Aplikasi Konfirmasi Satker di Kantor KPPN Bandar Lampung; 3) Mengikuti Sosialisasi Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2012; 4) Peningkatan Kompetensi Penguasaan Program Perbendaharaan ke Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 37. Finalisasi Laporan Berkala Pendukung Laporan Keuangan. Realisasi hasil kegiatan Finalisasi Laporan Berkala Pendukung Laporan Keuangan pada tahun 2012 adalah sebanyak 4 Laporan, sesuai target yang ditetapkan yaitu sebanyak 4 Laporan atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut: 1) Melaksanakan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Triwulan I 2012 antara Perwakilan BPKP Provinsi Lampung dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung; 2) Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan BPKP Semester I Tahun 2012; 3) Melaksanakan

Finalisasi

Penyusunan

Laporan

Keuangan

BPKP

Semester I Tahun 2012;


134


4) Melakukan

Rekonsiliasi

Data

Keuangan

Tingkat

Unit

Akuntansi

Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Triwulan III dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung. 38. Konsinyering Laporan Keuangan. Realisasi hasil kegiatan Konsinyering Laporan Keuangan pada tahun 2012 adalah sebanyak 6 Laporan, sesuai target yang ditetapkan yaitu sebanyak 6 Laporan atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut: 1) Rekonsiliasi Data Keuangan Keuangan Tingkat Satker bulan Januari dan Februari 2012 antara Perwakilan BPKP Provinsi Lampung dengan KPPN Kota Bandar Lampung dan Falidasi IFS; 2) Melaksanakan Rekonsiliasi Data Keuangan tingkat Satker bulan Maret 2012 antara Perwakilan BPKP Provinsi Lampung dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Bandar Lampung; 3) Rekonsiliasi Data Keuangan Tingkat Satker bulan April 2012 antara Perwakilan BPKP Provinsi Lampung dengan KPPN Bandar Lampung; 4) Rekonsiliasi Data Keuangan Tingkat Satker dengan KPPN Bandar Lampung dan Penyusunan Laporan Bulanan LRA bulan Juli 2012; 5) Rekonsiliasi Data Keuangan Tingkat Satker bulan Agustus antara Perwakilan BPKP Provinsi dengan KPPN Bandar Lampung dan Penyusunan LRA bulan Agustus 2012; 6) Rekonsiliasi Data Keuangan Tingkat Satker dengan KPPN Bandar Lampung dan Penyusunan Laporan Bulanan LRA bulan September 2012. 39. Evaluasi Sarpras. Realisasi hasil kegiatan Evaluasi Sarpras pada tahun 2012 adalah sebanyak 4 Laporan, sesuai target yang ditetapkan yaitu sebanyak 4 Laporan atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut: 1) Mengikuti Kegiatan Inputing SIMANTAP, RUP, Evaluasi persipan separasi BMN dan Diskusi Pengelolaan BMN; 2) Konsultasi status rumah negara dan penghapusan BMN; 3) Konsultasi Pemanfaatan Rumah Negara; 4) Konsultasi Penghapusan BMN di Jakarta. LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012

135


40. Evaluasi atas usulan rencana kebutuhan Sarpras. Realisasi hasil kegiatan Evaluasi atas usulan rencana kebutuhan Sarpras pada tahun 2012 adalah sebanyak 4 Laporan, sesuai target yang ditetapkan yaitu sebanyak 4 Laporan atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut: 1) Koordinasi Perencanaan Rehabilitasi Bangunan Gedung Kantor tahun 2013 ke Biro Umum di Jakarta; 2) Konsultasi Alokasi Belanja Modal; 3) Konsultasi Belanja Modal Tahun 2013; 4) Konsultasi RAB Rehabilitasi Gedung Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Lampung. 41. Rekonsiliasi Laporan BMN Semester I dan II. Realisasi hasil kegiatan Rekonsiliasi Laporan BMN Semester I dan II pada tahun 2012 adalah sebanyak 2 Laporan, sesuai target yang ditetapkan yaitu sebanyak 2 Laporan atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut: 1) Melaksanakan Rekonsiliasi ke KPKNL dan DJKN Bandar Lampung; 2) Finalisasi Laporan Berkala Pendukung Laporan BMN. 42. Peningkatan Kompetensi Sosialisasi Intern/ Manajerial Sub Bagian Umum. Realisasi hasil kegiatan Peningkatan Kompetensi Sosialisasi Intern/ Manajerial Sub Bagian Umum pada tahun 2012 adalah sebanyak 4 Laporan, sesuai target yang ditetapkan yaitu sebanyak 4 Laporan atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut: 1) Koordinasi dan Konsultasi Pengelolaan Kearsipan ke Biro Umum di Jakarta; 2) Koordinasi Penerapan Perpres Nomor 70/2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa; 3) Mengikuti Sosialisasi UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 4) Sosialiasi dan Pelatihan Entry Data Costsheet, Kuitansi Pernyataan Riil dan Uang Muka pada Program Excel.


136


43. Penyusunan Laporan Sarpras. Realisasi hasil kegiatan Penyusunan Laporan Sarpras pada tahun 2012 adalah sebanyak 4 Laporan, sesuai target yang ditetapkan yaitu sebanyak 4 Laporan atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut: 1) Pembahasan serta Pembuatan Laporan Konservasi Energi dan Laporan Sarpras. 2) Melaksanakan koordinasi hasil pengawasan di Lampung Selatan. 3) Melaksanakan koordinasi hasil pengawasan di Mesuji. 4) Melaksanakan koordinasi hasil pengawasan di Lampung Tengah dan Lampung Utara. 44. Konsinyering Laporan BMN. Realisasi hasil kegiatan Konsinyering Laporan BMN pada tahun 2012 adalah sebanyak 6 Laporan, sesuai target yang ditetapkan yaitu sebanyak 6 Laporan atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut: 1) Melaksanakan Koordinasi Hasil Pengawasan di Kota Metro; 2) Melaksanakan Koordinasi Hasil Pengawasan di Kabupaten Lampung Timur dan Lampung Tengah; 3) Koordinasi hasil Pengawasan di Kabupaten Pesawaran dan Lampung Selatan; 4) Melaksanakan Koordinasi Hasil Pengawasan di Kabupaten Way Kanan, Lampung Utara dan Lampung Barat; 5) Melaksanakan Koordinasi Hasil Pengawasan di Kabupaten Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat dan Mesuji; 6) Melaksanakan Koordinasi Hasil Pengawasan di Kabupaten Pringsewu dan Tanggamus. 45. Mengikuti Raker BPKP. Realisasi hasil kegiatan Raker BPKP pada tahun 2012 adalah sebanyak 2 Laporan, sesuai target yang ditetapkan yaitu sebanyak 2 Laporan atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut: 1) Mengikuti Rapat Kerja BPKP Tahun 2012 di Lembang; 2) Mengikuti Rapat Kerja Terbatas bulan Juli 2012.


137


46. Pendidikan dan Pelatihan SPIP Realisasi hasil kegiatan Pendidikan dan Pelatihan SPIP pada tahun 2012 adalah sebanyak 1 Kegiatan, sesuai target yang ditetapkan yaitu sebanyak 1 Kegiatan atau 100,00%.

2. Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur BPKP Dalam tahun 2012 tingkat keberhasilan Indikator Hasil adalah terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur BPKP diukur dengan pelaksanaan kegiatan dengan capaian kinerja kegiatan sebagai berikut: Indikator Kinerja terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur

Tingkat

BPKP

Capaian

No Kegiatan Pengadaan 1.

Satuan

Target

Realisasi

Satuan (%)

2011

2012

2011

2012

2011

2012

0

224

0

224

0

100

1

110

0

110

1

100

dan

penyaluran Sarpras -

M

2

Gedung Pengadaan 2.

dan

penyaluran Sarpras -

Unit

Peralatan Jumlah

Lap

1. Pengadaan dan penyaluran Sarpras-Gedung. Realisasi hasil kegiatan Pengadaan dan penyaluran Sarpras-Gedung pada tahun 2012 adalah sebanyak 224 M2, sesuai target yang ditetapkan yaitu sebanyak 224 M2 atau 100,00%.

2. Pengadaan dan penyaluran Sarpras - Peralatan. Realisasi hasil kegiatan Pengadaan dan penyaluran Sarpras-Peralatan pada tahun 2012 adalah sebanyak 110 Unit, sesuai target yang ditetapkan yaitu sebanyak 110 Unit atau 100,00%.


138


C. Akuntabilitas Keuangan Anggaran dan realisasi dana tahun 2012 untuk mewujudkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan terinci sebagai berikut: No.

Uraian

Anggaran

Realisasi

(Rp)

(Rp)

2011

2012

2011

% 2012

2011

2012

1

DIPA Perwakilan

a.

Belanja Pegawai

6.337.461.000,00

7.677.358.000

6.598.397.013,00

7.078.392.218

104,12

92,20

b.

Belanja Barang

6.418.389.000,00

6.676.653.000

6.092.878.752,00

6.672.092.962

94,93

99,93

c.

Belanja Modal

250.000.000,00

441.000.000

246.700.950,00

428.913.000

98,68

97,26

13.005.850.000,00

14.795.011.000

12.937.976.715,00

14.179.398.180*

99,60

95,84*

4.506.128.249,00-

4.590.552.161

4.506.128.249,00

4.590.552.161

100

100

100

Sub Jumlah 2

Dana Pusat

a.

TKPKN / tunj kinerja

b.

Audit Intern PPIP

57.160.000,00

73.615.000

57.160.000,00

73.615.000

100

c.

Diklat

Tim

13.540.750,00

-

13.000.000,00

-

96,01

BPRS

62.440.000,00

-

62.440.000,00

-

100

UKP4

17.880.000,00

-

17.880.000,00

-

100

Laporan

9.600.000,00

-

9.600.000,00

-

100

94.400.000,00

-

94.400.000,00

-

100

31.620.000,00

-

30.950.000,00

-

97,88

34.330.000,00

22.140.000

34.330.000,00

22.140.000

100

21.460.000,00

-

21.460.000,00

-

100

215.000.000,00

213.900.000

126.980.000,00

213.900.000

59,06

100

21.540.000,00

39.835.000

21.540.000,00

39.835.000

100

100

-

108.485.000

-

108.485.000

Ketua

Bapelkes d.

Audit Kementerian

Perumahan Rakyat e.

Monitoring Tahun 2011

f.

Reviu Keuangan

Kementerian Kelautan g.

Audit

Inventarisasi

Kesehatan

Tahun

2010 h.

Audit P2DTK Tahun Anggaran 2010

i.

Pendampingan

100

Penyusunan Lapkeu Kementerian PU j.

Audit UKP4 Tahun 2010

k.

Audit PNPM Mandiri Perdesaan

l.

Audit PNPM Mandiri Perkotaan

m.

Audit

Kinerja

Bok

100

Kemenkes 2012


139


No.

Uraian

Anggaran

Realisasi

(Rp)

(Rp)

2011

n.

2012

Diklat Pembentukan

2011

% 2012

2011

2012

-

16.668.218

-

16.668.218

100

-

30.000.000

-

30.000.000

100

-

115.402.000

-

115.402.000

100

-

29.930.000

-

29.930.000

100

-

15.640.000

15.640.000

100

5.085.098.999,00

5.256.167.379

4.995.868.249,00

5.256.167.379

98,25

100

18.090.949.000,00

20.051.178.379

17.491.002.714,00

19.435.565.559

96,68

96,93

Auditor Ahli o.

Ekspose

PNPM

Mandiri Perdesaan p.

Korsup Pencegahan Korupsi (KPK)

q.

Monitoring Penerimaan Peserta Didik

Baru

Kemendiknas r.

Pendampingan Reviu

Laporan

Keuangan Kementerian Pertanian Sub Jumlah Jumlah

*. Angka sebelum rekonsiliasi Perwakilan BPKP Provinsi Lampung pada tahun 2012 menerima anggaran yang berasal dari DIPA 2012 BPKP Perwakilan Provinsi Lampung

sebesar

Rp4.590.552.161,00

Rp14.795.011.000,00, dan

Dropping

Crash

Dropping

TKPKN

Program

sebesar

Rp665.615.218,00. Realisasi anggaran bersumber DIPA 2012 sebesar 95,16%, realisasi dropping TKPKN 100%, realisasi dropping crash program 100%, dan keseluruhan realisasi anggaran yang tersedia sebesar 96,43%. Komposisi belanja dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

14.000,00 12.000,00 10.000,00 8.000,00 6.000,00 4.000,00 2.000,00 -

DIPA Perwakilan (RP.000.000,00) Dana Pusat (RP.000.000,00)

2010 2011 2012


140


Belanja Perwakilan BPKP Provinsi Lampung meliputi belanja pegawai, belanja

barang,

dan

belanja

modal.

Alokasi

belanja

seluruhnya

merupakan belanja rupiah murni. Belanja

dilakukan

dengan

mempertimbangkan

prinsip-prinsip

penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKAKL. Realisasi

belanja

sampai

dengan

31

Desember

2012

sebesar

Rp14.179.398.180,00 atau sebesar 95,84% dari anggaran dana yang tersedia dalam DIPA. Dibandingkan dengan tahun 2011, secara keseluruhan realisasi belanja tahun 2012 yang bersumber dari APBN naik sebesar 9,60%. Hal ini disebabkan karena naiknya belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Rincian realisasi belanja per 31 Desember 2012 dan per 31 Desember 2011 sebagai berikut:

Jumlah Belanja Belanja Pegawai belanja Barang Belanja Modal Total

Tahun 2011(Rp) 6.598.397.013 6.092.878.752 246.700.950 12.937.976.715

2012(Rp) 7.078.392.218 6.672.092.962 428.913.000 14.179.398.180

Kenaikan/(Penurunan) Rp % 479.995.205 7,27 579.214.210 9,51 182.212.050 73,86 1.241.421.465 9,60

Belanja Pegawai Realisasi belanja pegawai pada TA 2012 sebesar Rp 7.078.392.218,00 atau mencapai 92,20% dari anggaran sebesar Rp7.677.358.000,00 Dibandingkan dengan TA 2011, terdapat kenaikan belanja pegawai sebesar Rp479.995.205,00 atau 7,27%. Rincian realisasi belanja pegawai per 31 Desember 2012 dan per 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut:


141


31 Desember 2012 31 Desember 2011 % (Rp) (Rp) naik/(turun) 4.647.851.300 4.447.631.000 4,50 78.724 140.372 -43,92 374.472.130 345.063.980 8,52 140.887.530 133.803.376 5,29 152.770.000 148.440.000 2,92 498.650.000 515.170.000 -3,21 163.769.834 144.598.780 13,26 326.311.700 339.571.140 -3,90 550.952.000 410.040.000 34,37 87.150.000 114.295.000 -23,75 135.499.000 7.078.392.218 6.598.753.648 7,27 0 356.635 7.078.392.218 6.598.397.013 7,27

Uraian Gaji Pokok PNS Pembulatan Gaji Tunj. Suami/istri PNS Tunj. anak PNS Tunj. Struktural PNS Tunj. Fungsional PNS Tunj. PPh PNS Tunj. Beras PNS Tunj. Makan PNS Tunj. Umum PNS Uang lembur Jumlah Belanja Bruto Pengembalian Belanja Jumlah Belanja Neto

Belanja Barang Realisasi Belanja barang pada TA 2012 sebesar Rp6.672.092.962,00 atau mencapai 99,93% dari anggarannya sebesar Rp6.676.653.000,00. Dibandingkan dengan tahun lalu, terdapat kenaikan belanja barang sebesar Rp579.214.210,00 atau 9,51%. Belanja Modal Realisasi Belanja modal pada TA 2012 sebesar Rp428.913.000,00 atau mencapai

97,26%

dari

anggarannya

sebesar

Rp441.000.000,00.

Dibandingkan dengan tahun lalu, terdapat kenaikan belanja modal sebesar Rp246.700.950,00 atau 73,86%. Rincian realisasi belanja modal per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut:

Uraian Belanja Modal Tanah Belanja modal peralatan

31 Desember

31 Desember

2012

2011

% naik (turun)

-

-

-

268.828.000

-

-

160.085.000

246.700.950

(35,11)

dan mesin Belanja modal gedung dan bangunan LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012

142


Uraian Belanja

modal

31 Desember

31 Desember

2012

2011

% naik (turun)

irigasi,

-

-

-

fisik

-

-

-

428.913.000

246.700.950

73,86

jalan dan jaringan Belanja

modal

lainnya Total

Penerimaan Negara Bukan Pajak Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp28.238.384,00. Seluruhnya berasal dari PNBP. Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut: Uraian

Estimasi 2012 Realisasi 2012 Rp Rp Penjualan 0 4.135.000,00

Pendapatan dari Peralatan dan Mesin Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan Pendapatan Kembali Belanja Lainnya TAYL Pendapatan Anggaran Lain-lain Total

% -

0

10.101.370,00

-

0

14.002.000,00

-

0 0

14,00 28.238.384,00

-

Perbandingan realisasi PNBP TA 2011 dan 2012 per jenis PNBP adalah sebagai berikut:


143


Tahun Uraian Jenis PNBP Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin

2012 4,135,000.00

Naik (Turun) Rp % 4,135,000.00 -

2011 0.00

Pendapatan Sewa Tanah, 10,101,370.00 Gedung, dan Bangunan

12,194,940

(2,093,570.00) (17.17)

Penerimaan Kembali 0 19,536,000 (19,536,000.00) (100.00) Belanja Pegawai Pusat TAYL Pendapatan Kembali 14,002,000.00 1,000,000 13,002,000.00 1300.20 Belanja Lainnya TAYL Pendapatan Anggaran 14 0 14.00 Lain-lain Total 28,238,384.00 32,730,940.00 (4,492,556.00) (13.73)

Dibandingkan dengan TA 2011, terdapat penurunan sebesar Rp4.492.556,00 atau 13,73%.

D. Informasi Tambahan 1) Opini BPK atas Laporan Keuangan PEMDA Tahun 2011

Salah satu upaya nyata untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsipprinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Laporan

keuangan

disusun

sebagai

bentuk

pertanggungjawaban

pelaksanaan APBN/APBD oleh presiden selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara, menteri keuangan selaku pemegang sebagian

kekuasaan

menteri/pimpinan

pengelolaan

keuangan

lembaga selaku pengguna

negara,

anggaran,

dan

para para

gubernur/bupati/walikota selaku pengelola keuangan daerah (Pasal 30, 31, dan 32 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta penjelasannya).

Adapun

indikator

kualitas

akuntabilitas

keuangan

ditunjukkan dari opini auditor eksternal (BPK) atas penyajian laporan keuangan pemerintah, yang terdiri dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKK/L), dan LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012

144


Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang komponennya meliputi neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Opini BPK secara bertingkat terdiri dari: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Memberikan Pendapat (TMP), dan Tidak Wajar (TW). Dampak dari diperolehnya opini selain WTP dari hasil audit BPK atas laporan keuangan pemerintah

antara

lain;

berkurangnya

dukungan

dan

partisipasi

masyarakat dalam menunjang keberhasilan program kerja pemerintah; timbulnya konotasi atau persepsi publik akan adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara/daerah. Indikator dalam mengukur kualitas akuntabilitas keuangan daerah adalah opini BPK terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan LKPD. Dari hasil audit BPK atas LKPD tahun 2011 di wilayah Provinsi Lampung, tahun 2012 dapat dilihat sbagai berikut: Jumlah Pemda No.

Jenis Opini

1.

WTP

5

33%

7

46,47%

2.

WDP

7

47%

6

40%

3.

TMP

3

20%

2

13,33%

4.

TW

0

0%

0

0%

15

100%

15

100%

Jumlah

2010

2011

Sumber : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Keterangan : WTP: Wajar Tanpa Pengecualian; WDP: Wajar Dengan Pengecualian; TMP: Tidak Memberikan Pendapat; dan TW: Tidak Wajar.

Berdasarkan informasi dalam Tabel 1 tersebut di atas, tahun 2012, BPK telah menyelesaikan audit terhadap 15 LKPD, dengan opini WTP sebanyak 7 LKPD, WDP sebanyak 6 LKPD, dan 2 LKPD dengan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Dilihat dari trend perkembangan opini BPK pada LKPD Pemda Tahun 2012, dapat disimpulkan bahwa 5 Pemerintah Kabupaten/Kota berhasil mempertahankan opini WTP yaitu; Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kota Metro, Kabupaten Lampung Barat, dan Kabupaten Way Kanan,

peningkatan opini terjadi pada 4 LKPD yaitu

Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Lampung Utara dan Pemerintah Provinsi Lampung, keduan LKPD sebelumnya memperoleh LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012

145


opini WDP menjadi WTP, dan LKPD Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Prigsewu yang sebelumnya memperoleh opini TMP menjadi WDP. Data selengkapnya dapat dilihat lampiran 4.1 2) BUMN GCG yang Mendapat Skor Baik

Perwakilan BPKP Provinsi Lampung pada tahun 2012 tidak melakukan evaluasi GCG terhadap BUMN/D tahun buku 2011 namun telah dilakukan evaluasi GCG terhadap PTPN VII ( Persero) untuk tahun buku 2010. Evaluasi tersebut dilakukan dalam kurun waktu dua tahun sekali. 3) BUMD Berkinerja Baik Tahun Buku 2011

BUMD yang mencapai kinerja baik tahun buku 2011 yaitu: (1) BPRS Kota Bumi dengan katagori sangat baik (2) BPRS Kota Bandar Lampung dengan katagori sangat baik 4) BUMD Beropini WTP dan WDP Tahun Buku 2011

BUMD yang mencapai opini WDP tahun buku 2011 yaitu: (1) PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung (2) PDAM Tirta Jasa 5) PEMDA yang Telah Memiliki Perkada SPIP

Sebanyak 15 Pemerintah Daerah yang ada di wilayah Provinsi Lampung telah mempunyai Perkada SPIP Rincian lebih lanjut lihat lampiran 4.5


146


Bab IV IV Penutup

A. Simpulan Dalam melaksanakan visi dan misi selama tahun anggaran 2012, Perwakilan BPKP Provinsi Lampung berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2010-2014, Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2012 maupun Perjanjian Kinerja dengan Kepala BPKP Pusat dengan Penetapan Kinerja tahun 2012. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2012 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian stategis yang ditunjukkan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Lampung tahun 2012. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Dari uraian pencapaian kinerja yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Lampung untuk tahun 2012 mencapai hasil dengan sangat baik, yaitu berdasarkan tingkat capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Program No

Tingkat Capaian

Katagori

1

2

3

SangatBaik

23

0

0

1

Lebihbesardari 100%

2

76% sampaidengan 100%

Baik

6

46

2

3

51% sampaidengan 75%

Cukup

1

0

0


147


Program No 4

Tingkat Capaian

Katagori

Dibawah 51%

Kurang

Jumlah Indikator Hasil

1

2

3

0

0

0

30

46

2

Berdasarkan uraian capaian kinerja tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Perwakilan BPKP Provinsi Lampung telah berhasil melaksanakan target kinerja yang telah ditetapkan.

B. Strategi Peningkatan Kinerja Walau

puncapaian

kinerja

kegiatan

utama

pada

umumnya

telah

menunjukkan capaian yang telah sesuai dengan target, namun langkahlangkah strategi untuk peningkatan kinerja perlu dilakukan, sebagai berikut: 1) Melakukan pendekatan yang lebih efektif dan intensif dalam menjalin kemitraan dengan pemerintah daerah di Wilayah Provinsi Lampung; 2) Mengoptimalkan pemrosesan basis data (database) hasil pengawasan secara tepat waktu seperti realisasi dana penugasan dan alasan penyimpangan dari RMP dan RPL; 3) Meningkatkan identifikasi hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan di Wilayah Provinsi Lampung; 4) Mengintensifkan pelaksanaan kegiatan tindaklanjut atas temuan hasil audit yang belum ditindaklanjuti melalui kegiatan pemutakhiran tindak lanjut temuan hasil pengawasan; 5) Mengintensifkan kegiatan tindaklanjut atas temuan hasil audit yang belum

ditindaklanjuti

melalui

kegiatan

monitoring

dan

evaluasi

tindaklanjut; 6) Meningkatkan pengelolaan data kinerja yang mencakup pengumpulan, rekonsiliasi, dan pelaporannya sehingga data lebih valid dan laporan kinerja dapat disusun tepat waktu dan akurat.


148

Lampiran 1/1-2 Laporan Nomor: LAP-01/PW08/1/2012 Tanggal 2 Januari 2013

CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012 Sasaran Strategis (Outcome )

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP pada Kementerian/ Lembaga /Pemda serta SPI pada badan usaha milik negara/pemerintah daerah

Indikator Kinerja Outcome

Persentase hasil pengawasan lintas sektor yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders Persentase hasil pengawasan kebendaharaan umum negara yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh Menteri Persentase masukan yang dimanfaatkan Presiden Persentase IPP/IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP Persentase peningkatan penerimaan negara dari hasil pengawasan Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders

Meningkatnya K/L & Pemda yang Menyelenggarakan SPIP sesuai ketentuan yang berlaku

Persentase jumlah laporan audit atas proyek PHLN yang opini auditnya WTP Jumlah IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal/Pelayanan Prima BUMN/BUMD/BUL/BLUD yang GCG atau KPI mendapat skor baik BUMD yang kinerjanya memperoleh minimal predikat baik BUMD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP Persentase pemahaman dan kepedulian atas permasalahan korupsi IPP/IPD/BUMN/BUMD berisiko fraud yang mengimplementasikan FCP IPP/IPD/BUMN/BUMD yang membuat/mengoreksi kebijakan Persentase terselesaikannya Kasus HKP, klaim dan ekskalasi Persentase Penyerahan kasus kepada instansi penegak hukum Persentase KL & Pemda yang telah menyelenggarakan SPIP sesuai PP 60/2008

Satuan

Target

Realisasi

Capaian Capaian (%) Kinerja (%)

%

73,00

107,00

146,58

%

69,00

113,00

163,77

%

11,00

26,00

%

53,00

%

Anggaran Program

Penanggung Jawab Pagu

Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Realisasi

%

731.332.000

636.562.000

608.624.000

567.449.000

236,36

108.527.000

124.549.000

154,00

290,57

465.548.000

437.381.000

1,00

2,00

200,00

13.000.000

-

%

17,00

22,00

129,41

172.106.000

159.280.000

%

40,00

38,00

95,00

225.908.000

220.056.000

IPD

9,00

26,00

288,89

62.068.000

42.849.000

%

6,00

36,00

600,00

133.093.000

138.906.000

%

11,00

19,00

172,73

168.721.000

106.070.000

%

4,00

21,00

525,00

40.374.000

50.210.000

%

5,00

10

200,00

65.244.000

59.631.000

Instansi

3,00

3,00

100,00

21.045.000

1.347.000

Instansi

1,00

9,00

900,00

9.031.000

17.518.000

%

4,00

3,00

75,00

58.475.000

30.262.000

%

64,00

86,00

135,94

534.314.000

593.131.000

Deputi Perekonomian, Deputi Polsoskam, Deputi Akuntabilitas Keuangan Daerah, dan Deputi Akuntan Negara

Deputi Akuntabilitas Keuangan Daerah Deputi Akuntan Negara

Deputi Investigasi

Deputi Perekonomian %

18,00

30,00

166,67

160.333.000

168.843.000


CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012 Sasaran Strategis (Outcome )


Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan kapasitas penyelenggaraan

Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur BPKP

Tingkat Kepuasan Penerima Layanan

Satuan

%

Skala likert 1-10

Catatan: Uraian Indikator Outcome (IOC) disesuaikan dengan Tapkin masingmasing unit kerja.

Target

60,00

10,00

Realisasi

60,00

10,00

Capaian Capaian (%) Kinerja (%)

100,00

100,00

Anggaran Program

Penanggung Jawab Pagu

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP

Realisasi

11.056.268.000

10.665.269.000

161.000.000

160.085.000

%

Biro Perencanaan Pengawasan, Biro Kepegawaian dan Organisasi, Biro Keuangan, Biro Biro Umum

Lampiran 2.1/1-2 Laporan Nomor: LAP-01/PW08/1/2012 Tanggal 2 Januari 2013

PERBANDINGAN REALISASI OUTCOME 2012 DENGAN REALISASI OUTCOME 2011 DAN TARGET OUTCOME 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

SASARAN STRATEGIS (Outcome )


Satuan

Realisasi 2012

Realisasi 2011

Kenaikan/ Penurunan Realisasi

Target 2014

Realisasi 2012 dibandingkan Target 2014

Program

1

2

3

4

5

6=4-5

7

8=4/7

9

Persentase hasil pengawasan lintas sektor yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders Persentase hasil pengawasan kebendaharaan umum negara yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh Menteri Keuangan Persentase masukan yang dimanfaatkan Presiden Persentase Kementerian/Lembaga /Pemda yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP

%

107,00

169,00

(62,00)

264,00

%

113,00

142,00

(29,00)

324,00

40,53 Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan 34,88 Penyelenggaraan SPIP

% %

26,00 154,00

11,00 45,00

15,00 109,00

55,00 165,00

47,27 93,33

Persentase peningkatan penerimaan negara dari hasil pengawasan

%

2,00

8,00

(6,00)

15,00

13,33

Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders Persentase jumlah laporan audit atas proyek PHLN yang opini auditnya WTP Jumlah IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal/Pelayanan Prima BUMN/BUMD/BUL/BLUD yang GCG atau KPI mendapat skor baik

%

22,00

43,00

(21,00)

75,00

29,33

%

38,00

58,00

(20,00)

200,00

19,00

%

26,00

49,00

(23,00)

133,00

19,55

%

36,00

17,00

19,00

38,00

94,74

BUMD yang kinerjanya memperoleh minimal predikat baik

%

19,00

38,00

(19,00)

52,00

36,54

BUMD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP

%

21,00

12,00

9,00

23,00

91,30

Persentase pemahaman dan kepedulian atas permasalahan korupsi

%

10,00

24,00

(14,00)

40,00

25,00

IPP/IPD/BUMN/BUMD berisiko fraud yang mengimplementasikan FCP

%

3,00

4,00

(1,00)

16,00

18,75

IPP/IPD/BUMN/BUMD yang membuat/mengoreksi kebijakan

%

9,00

10,00

(1,00)

5,00

180,00

Persentase terselesaikannya Kasus HKP, klaim dan ekskalasi

%

3,00

4,00

(1,00)

32,00

9,38

Persentase Penyerahan kasus kepada instansi penegak hukum

%

86,00

53,00

34,00

269,00

32,34

Tercapainya efektivitas penyelenggaraan SPIP

Persentase KL & Pemda yang telah menyelenggarakan SPIP sesuai PP 60/2008

%

30,00

42,00

(12,00)

78,00

38,46

Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern yang profesional dan kompeten

Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi

%

60,00

60,00

-

300,00

Meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan negara

Meningkatnya tata pemerintahan yang baik

Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara

20,00 Program: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP


PERBANDINGAN REALISASI OUTCOME 2012 DENGAN REALISASI OUTCOME 2011 DAN TARGET OUTCOME 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

SASARAN STRATEGIS (Outcome )


Satuan

Realisasi 2012

Realisasi 2011

Kenaikan/ Penurunan Realisasi

Target 2014

Realisasi 2012 dibandingkan Target 2014

Program

1

2

3

4

5

6=4-5

7

8=4/7

9

10,00

10,00

Meningkatnyakebutuhan kualitas akuntabilitas Terpenuhinya sarana dan keuangan prasarananegara oleh biro umum

Tingkat Kepuasan Penerima Layanan

Catatan: Uraian Indikator Outcome (IOC) disesuaikan dengan Tapkin masing-masing unit kerja.

skala likert 1-10

-

10,00

100,00 Program Program:Pengawasan PeningkatanIntern SaranaAkuntabilitas dan Prasarana Aparatur Negara BPKP


PERBANDINGAN REALISASI OUTPUT 2012 DENGAN REALISASI OUTPUT 2011 DAN TARGET OUTPUT 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

SASARAN STRATEGIS (Output )

Indikator Kinerja Output

1

2

Satuan

Realisasi 2011

Kenaikan/ Penurunan Realisasi 6=4-5

Target 2014

Realisasi 2012 dibandingkan Target 2014 (%)

Program

7

8=4/7

9

4

5

Lap Lap

40,00 14,00 12,00

22,00 0,00 16,00

18,00 14,00 (4,00)

59,00 6,00 12,00

Lap

2,00

3,00

(1,00)

2,00

100,00

Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholder bidang Perekonomian Laporan Hasil Pengawasan atas Proyek PHLN bidang Perekonomian Pengawasan lintas sektor bidang Polsoskam

Lap

0,00

11,00

(11,00)

24,00

0,00

Lap Lap

38,00 52,00

58,00 48,00

(20,00) 4,00

200,00 179,00

19,00 29,05

Pengawasan BUN bidang Polsoskam Pengawasan atas permintaan Presiden bidang Polsoskam Bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL bidang Polsoskam

Lap Lap Lap

24,00 26,00 78,00

49,00 11,00 34,00

(25,00) 15,00 44,00

21,00 35,00 54,00

114,29 74,29 144,44

Laporan hasil pengawasan atas penerimaan Negara bidang Polsoskam

Lap

0,00

5,00

(5,00)

11,00

0,00

Pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Polsoskam

Lap

4,00

10,00

(6,00)

30,00

13,33

Laporan Dukungan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP bidang Polsoskam

Lap

0,00

0,00

-

2,00

0,00

Pengawasan lintas sektor bidang Keuangan Daerah

Lap

2,00

82,00

(80,00)

23,00

8,70

Pengawasan BUN bidang Keuangan Daerah Pengawasan atas Permintaan Presiden bidang Keuangan Daerah Bimtek/ asistensi penyusunan LKKL/LKPD

Lap Lap Lap

75,00 0,00 44,00

93,00 0,00 9,00

(18,00) 35,00

296,00 20,00 72,00

25,34 0,00 61,11

Pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Keuangan Daerah Pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang Keuangan Daerah

Lap Lap

18,00 26,00

22,00 49,00

(4,00) (23,00)

21,00 133,00

85,71 19,55

Jumlah Sosialisasi dan Bimtek Penerapan JFA APIP Daerah

Kegiatan

2,00

0,00

2,00

15,00

13,33

Jumlah Sosialisasi dan Bimtek Penerapan Tata Kelola APIP Daerah

Kegiatan

15,00

0,00

15,00

12,00

125,00

Laporan Evaluasi Penerapan Tata Kelola APIP Daerah

Lap

3,00

2,00

1,00

31,00

9,68

Laporan Dukungan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP bidang Keuangan Daerah Pengawasan Lintas Sektor Bidang Akuntan Negara

Lap

30,00

43,00

(13,00)

76,00

39,47

Lap

13,00

17,00

(4,00)

3,00

433,33

Laporan hasil pengawasan BUN bidang Akuntan Negara

Lap

0,00

0,00

-

1,00

0,00

Pengawasan atas penerimaan negara sektor korporat

Lap

0,00

0,00

-

2,00

0,00

Bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat

Lap

36,00

17,00

19,00

38,00

94,74

Hasil pelaksanaan pengawasan intern Akuntabilitas Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Perekonomian Keuangan Negara dan pembinaan penyelenggaraan Laporan hasil pengawasan BUN bidang Perekonomian Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKKL/LKPD bidang SPIP Perekonomian Laporan Hasil Pengawasan atas Penerimaan Negara bidang Perekonomian

3

Realisasi 2012

Lap

67,80 Program Pengawasan Intern 233,33 Akuntabilitas Keuangan Negara dan 100,00 Pembinaan Penyelenggaraan SPIP


PERBANDINGAN REALISASI OUTPUT 2012 DENGAN REALISASI OUTPUT 2011 DAN TARGET OUTPUT 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

SASARAN STRATEGIS (Output )


1

2

Hasil pelaksanaan pengawasan intern Akuntabilitas Pengawasan atas kinerja BUMD Bimtek/ asistensi penyusunan LK BUMD Sosialisasi Masalah Korupsi Bimtek/asistensi implementasi FCP Laporan Hasil Kajian Pengawasan Audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim Laporan Hasil Audit Investigasi atas permintaan instansi lainnya Audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik

Fasilitasi Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP

Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP

Hasil Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana Perwakilan BPKP

Jumlah Sarana Prasarana

Catatan: Uraian Indikator Output (IOP) disesuaikan dengan Tapkin masing-masing unit kerja.

Satuan

3

Realisasi 2012

Realisasi 2011

Kenaikan/ Penurunan Realisasi 6=4-5

Target 2014

Realisasi 2012 dibandingkan Target 2014 (%)

7

8=4/7

4

5

Lap

19,00

38,00

(19,00)

52,00

36,54 Program

Lap Lap Lap

21,00 10,00 3,00

12,00 24,00 4,00

9,00 (14,00) (1,00)

23,00 40,00 16,00

91,30 25,00 18,75

Lap Lap Lap Lap

9,00 3,00 0,00 86,00

10,00 4,00 0,00 53,00

(1,00) (1,00) 34,00

5,00 26,00 6,00 269,00

180,00 11,54 0,00 32,34

Laporan

60,00

60,00

-

300,00

Unit

2,00

1,00

1,00

5,00

Program

9 Pengawasan

Intern

20,00 Program: Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP

40,00 Program: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP


CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012 No. 1

Kegiatan

Sasaran Kinerja Output

Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) SPIP


Satuan

Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Perekonomian Laporan hasil pengawasan BUN bidang Perekonomian Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKKL/LKPD bidang Perekonomian

Laporan

31

40

129,03%

Laporan

6

14

233,33%

Laporan

7

12

171,43%

Laporan Hasil Pengawasan atas Penerimaan Negara bidang Perekonomian Laporan Hasil Pengawasan atas Proyek PHLN bidang Perekonomian Pengawasan lintas sektor bidang Polsoskam Pengawasan BUN bidang Polsoskam Pengawasan atas permintaan Presiden bidang Polsoskam Bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL bidang Polsoskam Pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Polsoskam Pengawasan lintas sektor bidang Keuangan Daerah Pengawasan BUN bidang Keuangan Daerah Bimtek/ asistensi penyusunan LKKL/LKPD Pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Keuangan Daerah Pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang Keuangan Daerah Sosialisasi dan Bimtek Penerapan JFA APIP Daerah Jumlah Sosialisasi dan Bimtek Penerapan Tata Kelola APIP Daerah Laporan Evaluasi Penerapan Tata Kelola APIP Daerah Laporan Dukungan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Pengawasan Lintas Sektor Bidang Akuntan Negara Bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat Pengawasan atas kinerja BUMD Bimtek/ asistensi penyusunan LK BUMD Sosialisasi Masalah Korupsi Bimtek/asistensi implementasi FCP Laporan Hasil Kajian Pengawasan Audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim Audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik 2

Jumlah Penyediaan Fasilitas Dukungan Manajemen Perwakilan Meningkatnya kualitas dukungan BPKP manajemen dan kapasitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP

Target Realisasi

%

Rencana 289.917.000 60.718.000 68.680.000

Dana Realisasi 278.122.000

% 95,93%

77.592.000

127,79%

166

153

92,17%

77.639.000

113,04%

221

321

145,25%

Target 995

SDM (OH) Realisasi 1.069

% 107,44%

Laporan

1

2

200,00%

13.000.000

-

0,00%

38

50

131,58%

Laporan

40

38

95,00%

225.908.000

220.056.000

97,41%

1.192

1.113

93,37%

Laporan

40

52

130,00%

355.462.000

300.325.000

84,49%

1.625

1.371

84,37%

Laporan Laporan

8 11

24 26

300,00% 236,36%

84.800.000 108.527.000

111.266.000 124.549.000

131,21% 114,76%

248 339

248 338

100,00% 99,71%

Laporan

15

78

520,00%

135.454.000

152.415.000

112,52%

425

624

146,82%

Laporan

4

4

100,00%

58.002.000

55.199.000

95,17%

188

167

88,83%

Laporan

1

2

200,00%

38.000.000

13.873.000

36,51%

33

36

109,09%

Laporan

53

75

141,51%

463.106.000

378.591.000

81,75%

1.674

1.674

100,00%

Laporan Laporan

17 15

44 18

258,82% 120,00%

104.036.000 114.104.000

93.247.000 104.081.000

89,63% 91,22%

787 331

1.648 432

209,40% 130,51%

Laporan

9

26

288,89%

62.068.000

42.849.000

69,04%

330

914

276,97%

Laporan

2

2

100,00%

32.000.000

15.121.000

47,25%

24

24

100,00%

Laporan

11

15

136,36%

86.522.000

71.533.000

82,68%

200

233

116,50%

Laporan

2

3

150,00%

38.856.000

27.426.000

70,58%

46

52

113,04%

Laporan

18

30

166,67%

160.333.000

168.843.000

105,31%

577

137,71%

Laporan

1

13

1300,00%

47.953.000

44.242.000

92,26%

25

357

1428,00%

Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan

6 11 4 5 3 1 4

36 19 21 10 3 9 3

600,00% 172,73% 525,00% 200,00% 100,00% 900,00% 75,00%

133.093.000 168.721.000 40.374.000 65.244.000 21.045.000 9.031.000 58.475.000

138.906.000 106.070.000 50.210.000 59.631.000 1.347.000 17.518.000 30.262.000

104,37% 62,87% 124,36% 91,40% 6,40% 193,98% 51,75%

281 590 241 301 409 20 222

1.551 1.011 867 161 77 190 153

551,96% 171,36% 359,75% 53,49% 18,83% 950,00% 68,92%

Laporan

61

86

142,62%

534.314.000

593.131.000

111,01%

2.431

2.933

120,65%

387 13

13

182,43% 100,00%

3.577.743.000 7.677.358.000

3.354.044.000 7.113.850.000

93,75% 92,66%

60

60

100,00%

12.000.000

12.000.000

100,00%

5

Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium dan Bulan Vakasi Operasional Perkantoran dan Pimpinan Halaman (Belanja Keperluan Perkantoran) Penggandaan Operasional Perkantoran dan Pimpinan Eksemplar (Belanja Keperluan Perkantoran) - Penjilidan Operasional Perkantoran dan Pimpinan (Honor OB terkait Operasional Satker) Poliklinik/Obat-obatan Paket/OB Pelantikan/ Pengambilan Sumpah Jabatan Paket/OK Perawatan Gedung Kantor M2

706

419

13.801 360

18.344 492

132,92% 136,67%

19

380,00%

4

4

100,00%

45.000.000

139.770.000

310,60%

5

96

1920,00%

165

165

100,00%

87.435.000

86.462.000

98,89%

5

207

4140,00%

24 484 9

24 484 9

100,00% 100,00% 100,00%

110.200.000 10.890.000 204.666.000

59.799.000 10.890.000 204.665.000

54,26% 100,00% 100,00%

24 5 96

35 8 57

145,83% 160,00% 59,38%


CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012 No.

Kegiatan

Sasaran Kinerja Output


Satuan

Pengadaan toga/pakaian kerja sopir,pesuruh,perawat dll Perbaikan peralatan kantor Pengadaan perlengkapan kantor (ATK,Barang cetak dll) Perawatan kendaraan bermotor roda 4/6/10 Perawatan kendaraan bermotor roda 2 Langganan Daya dan Jasa Jasa Keamanan/ Kebersihan Jasa POS Giro dan Sertifikat Penyusunan Renja BPKP/Unit Kerja Penyusunan TAPKIN BPKP/Unit Kerja Penyusunan Laporan bulanan RKT Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan Penyusunan LAKIP Unit Kerja Penyusunan dan Revisi RKT BPKP/Unit Kerja

Stel

32

32

100,00%

Rencana 12.120.000

Dana Realisasi 12.000.000

% 99,01%

Target 24

SDM (OH) Realisasi 1

OT/Unit OT/OB

292 158

292 158

100,00% 100,00%

92.973.000 270.400.000

116.992.000 180.000.000

125,83% 66,57%

48 72

51 9

106,25% 12,50%

Unit Unit Bulan OB Bulan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan

7 4 12 180 12 2 2 12 4 1 2

7 4 12 180 12 2 2 12 4 1 2

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

91.673.000 9.072.000 231.600.000 210.624.000 18.000.000 16.000.000 16.000.000 36.430.000 20.000.000 17.000.000 35.000.000

91.225.000 9.000.000 248.258.000 225.000.000 24.532.000 9.613.000 5.900.000 18.730.000 26.224.000 2.373.000 46.535.000

99,51% 99,21% 107,19% 106,83% 136,29% 60,08% 36,88% 51,41% 131,12% 13,96% 132,96%

48 48 36 108 96 107 66 804 122 131 48

14 2 51 19 30 114 80 622 348 179 47

29,17% 4,17% 141,67% 17,59% 31,25% 106,54% 121,21% 77,36% 285,25% 136,64% 97,92%

4

4

100,00%

20.000.000

16.106.000

80,53%

304

273

89,80%

2

2

100,00%

16.000.000

27.231.000

170,19%

48

235

489,58%

1

1

100,00%

15.000.000

21.333.000

142,22%

7

40

571,43%

2

2

100,00%

65.000.000

118.111.000

181,71%

36

659

1830,56%

4 4 4 1

4 4 4 1

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

32.000.000 32.000.000 32.000.000 8.925.000

82.508.000 32.292.000 101.162.000 15.617.000

257,84% 100,91% 316,13% 174,98%

40 40 40 7

288 38 137 16

720,00% 95,00% 342,50% 228,57%

2 604

2 604

100,00% 100,00%

16.000.000 63.565.000

49.838.000 0

311,49% 0,00%

36 285

346 285

961,11% 100,00%

15

15

100,00%

128.325.000

91.058.000

70,96%

330

372

112,73%

4 4 2

4 4 2

100,00% 100,00% 100,00%

75.000.000 92.000.000 46.000.000

39.002.000 53.521.000 49.541.000

52,00% 58,18% 107,70%

50 100 50

89 72 66

178,00% 72,00% 132,00%

4

4

100,00%

36.000.000

144.291.000

400,81%

28

236

842,86%

4

4

100,00%

36.000.000

43.586.000

121,07%

50

85

170,00%

6 4 4

6 4 4

100,00% 100,00% 100,00%

54.000.000 44.000.000 44.000.000

71.872.000 43.762.000 46.590.000

133,10% 99,46% 105,89%

100 45 45

215 65 38

215,00% 144,44% 84,44%

2 4

2 4

100,00% 100,00%

42.000.000 22.000.000

43.305.000 24.669.000

103,11% 112,13%

45 28

69 56

153,33% 200,00%

45 50 42 102 4.211 50

146 81 772 37 7.197 18

45

30

Manajemen Data Hasil Pengawasan Laporan (Digitalisasi LHA) Pemutakhiran Data Hasil Pengawasan dan Laporan Tindak Lanjut dengan Pusinfo Peningkatan Kompetensi Sosialisasi Intern/ Laporan Manajerial Sub Bagian Prolap Laporan Monitoring TL Hasil peer reviu, pemeriksaan inspektorat dan pemeriksa eksternal Rekonsiliasi Data Kedisiplinan Pegawai Laporan Rakor Penyelenggaraan PKS Laporan Rakor Pengembangan JFA Laporan Peningkatan Kompetensi Sosialisasi Intern/ Laporan Manajerial Sub Bagian Kepegawaian Penilaian Angka Kredit dan perbitan PAK Laporan Rapat kerja/koordinasi pengawasan dan OB/OK/OJ dukungan pengawasan Penyelenggaraan Pembinaan SPIP pada Laporan Perwakilan BPKP Evaluasi Realisasi Anggaran Laporan Penyusunan dan Revisi RKAKL/DIPA Laporan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Semester I dan Laporan II Peningkatan Kompetensi Sosialisasi Intern/ Laporan Manajerial Sub Bagian Keuangan Finalisasi Laporan Berkala Pendukung Laporan Laporan Keuangan Konsinyering Laporan Keuangan Laporan Evaluasi Sarpras Laporan Evaluasi atas usulan rencana kebutuhan Laporan Sarpras Rekonsiliasi Laporan BMN Semester I dan II Laporan Peningkatan Kompetensi Sosialisasi Intern/ Laporan Manajerial Sub Bagian Umum Penyusunan Laporan Sarpras Laporan Konsinyering Laporan BMN Laporan Mengikuti Raker BPKP Laporan Pendidikan dan Pelatihan SPIP Kegiatan Jumlah 3 Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana Terpenuhinya kebutuhan Perwakilan BPKP prasarana aparatur BPKP

sarana

dan Pengadaan dan penyaluran Sarpras - Gedung Pengadaan Peralatan

Jumlah

dan

penyaluran

Sarpras

-

Target Realisasi

M2

4 4 2 1 2.171 224

4 4 2 1 2.171 224

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

48.000.000 30.000.000 527.470.000 26.542.000 10.776.268.000 161.000.000

73.936.000 40.815.000 495.935.000 26.542.000 10.396.441.000 160.085.000

154,03% 136,05% 94,02% 100,00% 96,48% 99,43%

Unit

110

110

100,00%

280.000.000

268.828.000

96,01%

100,00%

441.000.000 14.795.011.000

428.913.000 14.179.398.000

97,26%

334 TOTAL

%

334

95

% 4,17%

324,44% 162,00% 1838,10% 36,27% 170,91% 36,00% 66,67%

48

50,53%


DAFTAR OPNI BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMDA TAHUN 2011 WILAYAH PROVINSI LAMPUNG

Opini BPK Atas LKPD No.

2010

2011

1.

Provinsi Lampung

Nama Pemda

WDP

WTP

2.

Kota Bandar Lampung

WTP

WTP

3.

Kabupaten Lampung Selatan

WTP

WTP

4.

Kabupaten Tanggamus

WDP

WDP

5.

Kota Metro

WTP

WTP

6.

Kabupaten Lampung Tengah

WDP

WDP

7.

Kabupaten Lampung Timur

TMP

TMP

8.

Kabupaten Lampung Utara

TMP

WDP

9.

Kabupaten Way Kanan

WTP

WTP

10.

Kabupaten Tulang Bawang

WDP

WDP

11.

Kabupaten Lampung Barat

WTP

WTP

12.

Kabupaten Pesawaran

WDP

WDP

13.

Kabupaten Mesuji

WDP

TMP

14.

Kabupaten Tulang Bawang Barat

4

WTP

15.

Kabupaten Pringsewu

TMP

WDP

15

15

Jumlah

Lampiran 4/2--5 Laporan Nomor: LAP-01/PW08/1/2012 Tanggal 2 Januari 2013

DAFTAR BUMN GCG YANG MENDAPAT SKOR TERBAIK TAHUN BUKU 2011

NO

NAMA PERUSAHAN

1 PTPN VIII (PERSERO) Hasil evaluasi tahun 2010 Evaluasi dilakukan dalam kurun waktu 2 tahun sekali

KATAGORI

Baik


DAFTAR BUMD BERKINERJA BAIK TAHUN BUKU 2011 NO

NAMA PERUSAHAAN

KATAGORI

1 BPRS Kota Bumi

Sangat Baik

2 BPRS Kota Bandar Lampung

Sangat Baik


DAFTAR OPNI BUMD TAHUN BUKU 2011 NO

NAMA PERUSAHAN

OPINI

1 PDAM WAY RILAU Kota Bandar Lampung

WDP

2 PDAM TIRTA JASA Kabupaten Lampung Selatan

WDP


DAFTAR PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA YANG TELAH MEMILIKI PERKADA SPIP WILAYAH PROVINSI LAMPUNG

No.

Nama Pemda

PERKADA SPIP Nomor 12

Tanggal 19/04/2010

22

29/04/2010

1.

Provinsi Lampung

2.

Kota Bandar Lampung

3.

Kabupaten Lampung Selatan

3

09/03/2010

4.

Kabupaten Tanggamus

7

12/04/2010

5.

Kota Metro

4

15/03/2010

6.

Kabupaten Lampung Tengah

9

03/05/2010

7.

Kabupaten Lampung Timur

14

03/05/2010

8.

Kabupaten Lampung Utara

6

15/02/2010

9.

Kabupaten Way Kanan

10

12/04/2010

10.

Kabupaten Tulang Bawang

8

11/02/2010

11.

Kabupaten Lampung Barat

10

17/02/2010

12.

Kabupaten Pesawaran

2

12/02/2010

13.

Kabupaten Mesuji

10

15/02/2010

14.

Kabupaten Tulang Bawang Barat

4

28/01/2010

15.

Kabupaten Pringsewu

6

11/03/2010

Jumlah

15

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG Jalan Basuki Rahmat Nomor 33 Bandar Lampung Telepon (0721) 483129 Faksimile (0721) 481550 E-mail : [email protected] Website : www.bpkp.go.id

KATA PENGANTAR. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kerja Intansi

Recommend Documents