KATA PENGANTAR Review Rencana Kerja ( Renja ) Kantor Perumahan Kabupaten Malang Tahun 2014 merupakan review rencana kerja tahun ke IV (Empat) untuk mendukung Visi MADEP MANTEB Kabupaten Malang yang merupakan tolok ukur Keberhasilan Kantor Perumahan di tahun yang akan datang dan merupakan tahun penentu keberhasilan MADEP MANTEB. Selain hal tersebut Review Rencana Kerja (RENJA) merupakan alat untuk mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis Kantor Perumahan Kabupaten Malang dan direview sebagaimana dalam Review Renstra Badan Perumahan Kabupaten Malang Tahun 2011-2015. Rencana Kerja (Renja) Kantor Perumahan merupakan penjabaran operasionalisasi dari dokumen Renstra Kantor Perumahan Kabupaten Malang yang merupakan perangkat penting dalam menjelaskan serangkaian tindakan yang akan dilakukan oleh Kantor Perumahan dalam satu tahun kedepan berupa program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Rencana Kerja juga mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, diharapkan Rencana Kerja dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi Kantor Perumahan dan instansi terkait. Dalam penyusunan Rencana Kerja Kantor Perumahan Kabupaten Malang masih jauh dari sempurna, Oleh karena itu koreksi, kritik dan saran yang membangun sangat kami hargai demi kesempurnaan Renja Kantor Perumahan Kabupaten Malang Tahun 2014. Demikian kami ucapkan terima kasih.
Malang, Juli 2013 Kepala Kantor Pe rumahan Kabupate n Malang
Ir. SRI MEICHARINI, MM Pembina Tk. I NIP. 19600524 198603 2 006
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MALANG NOMOR: 180/ /KEP/421.214/2013 TENTANG PENGESAHAN RANCANGAN RENCANA KERJA KANTOR PERUMAHAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2014
RANCANGAN RENCANA KERJA KANTOR PERUMAHAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2014
BAB I PENDAHULUAN
I.1
Latar Belakang Penyusunan Rencana Kerja Kantor Perumahan Kabupaten Malang Tahun 2014 merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun merupakan alat untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Malang 2014. Sebagai dokumen rencana tahunan satuan kerja perangkat daerah, Renja Kantor Perumahan Kabupaten Malang mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut : 1. Renja Kantor Perumahan Kabupaten Malang merupakan dokumen Daerah yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program satuan kerja perangkat daerah yang ditetapkan dalam rencana strategis (renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD); 2. Renja merupakan acuan Kantor Perumahan Kabupaten Malang untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggara (RKA) tahun 2014; 3. Renja Kantor Perumahan Kabupaten Malang merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam rencana kinerja tahunan sebagai
Rencana Kerja Kantor Perumahan Kabupaten Malang Tahun 2014 juga mengacu kepada Rencana Kerja Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2014 dan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Timur 2014. Mengingat arti pentingnya dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1), diamanatkan bahwa; setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Amanat tersebut mendudukkan bahwa rumah merupakan hak setiap orang untuk dapat meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupannya. Selain merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, rumah mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sehingga perlu dibina serta dikembangkan demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan dan penghidupan masyarakat. Perumahan dan permukiman tidak hanya dilihat sebagai sarana kebutuhan kehidupan semata- mata, tetapi lebih dari itu merupakan proses bermukim manusia dalam menciptakan ruang kehidupan untuk memasyarakatkan dirinya, dan menampakkan jati diri. Disamping itu, pembangunan perumahan juga akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan karena
memiliki multiplier effect
terhadap
pertumbuhan ekonomi dan wilayah, peningkatan Pendapatan Asli Daerah, serta penciptaan lapangan kerja. Namun demikian hak dasar rakyat tersebut pada saat ini masih belum sepenuhnya terpenuhi. Salah satu penyebabnya adalah adanya kesenjangan pemenuhan kebutuhan perumahan (backlog) yang relatif masih besar. Hal tersebut terjadi antara lain karena keterbatasan penyediaan rumah, meningkatnya jumlah rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni dan tidak didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum yang memadai, serta permukiman kumuh yang semakin meluas. Sasaran umum yang akan dicapai dalam pembangunan perumahan dan
dan sarana dasar serta utilitas yang memadai, serta memiliki jaminan kepastian hukum dalam bermukim (secure tenure) Oleh karena itu, pembangunan perumahan dan permukiman harus dilandasi oleh suatu kebijakan, strategi dan program, kegiatan
yang komprehensif dan
terpadu sehingga selain mampu memenuhi hak dasar rakyat, agar keluarga Indonesia dapat menghuni rumah yang layak dan berkelanjutan.
I.2
Landasan Hukum ó Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; ó Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; ó Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; ó Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; ó Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; ó Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman; ó Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; ó Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah; ó Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; ó Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; ó Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; ó Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi,
dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; ó Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; ó Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; ó Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; ó Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
ó Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; ó Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; ó Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Strategis Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010-2014; ó Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014; ó Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan; ó Peraturan Daerah Kabupaten Malang nomor 1 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2012; ó Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 20052025; ó Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang; ó Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 2015 ó Peraturan Bupati Malang nomor 36 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Kantor Perumahan Kabupaten Malang; ó Renstra Kantor Perumahan Kabupaten Malang 2010 – 2015;
I.3 Maksud dan Tujuan Maksud Penyusunan Rencana Kerja (Renja) adalah :
b. Mengukur dan merumuskan kebutuhan anggaran / dana untuk memenuhi pelaksanaan program kegiatan Kantor Perumahan Kabupaten Malang selama satu tahun; c. Sebagai arahan dan sekaligus tolok ukur kinerja Kantor Perumahan Kabupaten Malang. Adapun Tujuannya adalah : a. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kantor Perumahan Kabupaten Malang; b. Menciptakan kepastian dalam perencanaan program kerja Kantor Perumahan Kabupaten Malang; c. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dan sumber dana. I.4
Sistematika Penyusunan
Bab I
Pendahuluan Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan. I.1 I.2 I.3 I.4
Bab II
Latar Belakang Landasan Hukum Maksud dan Tujuan Sistematika Penyusunan
Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2013 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2013 dan capaian Renstra SKPD 2.2 Analisis kinerja pelayanan SKPD 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD 2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD 2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat
Bab III
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan 3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional 3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD
Bab IV
Program dan Kegiatan
Bab V
Penutup
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KANTOR PERUMAHAN
2.1
Evaluasi Pelaksanaan Renja Kantor Perumahan Kabupaten Malang 2013 dan Capaian Renstra Kantor Pe rumahan Kabupaten Malang
Tahun
A. Visi, Misi Kantor Perumahan Kabupaten Malang Visi Kantor Perumahan Kabupaten Malang untuk lima tahun kedepan (20102015) adalah ”Setiap Keluarga Kabupaten Malang Manghuni Rumah Yang Layak”. Dengan memperhatikan Visi yang telah ditetapkan serta memperhatikan kondisi obyektif yang berpengaruh baik internal maupun eksternal, maka secara strategis Kantor Perumahan Kabupaten Malang merumuskan Misi sebagai berikut, antara lain : 1. Mewujudkan kawasan perumahan yang sesuai dengan tata ruang; 2. Mewujudkan perumahan yang layak dari segi konstruksi dan layak huni; 3. Mewujudkan rumah yang sehat; 4. Mewujudkan keterpaduan prasarana dan sarana kawasan perumahan; 5. Mewujudkan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di
kawasan perumahan; Upaya pencapaian Misi dengan : 1. Meningkatkan kualitas dan manajemen sumber daya manusia aparatur di
bidang perumahan; 2. Melaksanakan peningkatan sarana dan prasarana kerja; 3. Melaksanakan penyusunan data base perumahan sebagai langkah untuk
bahan analisa dibidang perumahan; Dalam
melaksanakan
pelayanan
kepada
masyarakat
di bidang
perumahan, Kantor Perumahan Kabupaten Malang memiliki Sumber Daya Manusia sebagai berikut : 1) Pejabat Eselon III : Kepala Kantor 2) Pejabat Eselon IV : sebanyak 4 (empat) personil terdiri dari : (a) Kepala Sub. Bagian Tata Usaha; (b) Kepala Seksi Pembinaan Perumahan Formal (c) Kepala Seksi Pembinaan Perumahan Swadaya (d) Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Perumahan. Untuk sementara ini Kepala Seksi Pembinaan Perumahan Formal masih belum dijabat oleh pejabat yang baru.
(dua) orang di Seksi Pembinaan Perumahan Swadaya dan 2 (dua) orang di Seksi Pengembangan Kawasan Perumahan. 4) Dari 13 (tiga belas) orang staf tersebut terdapat tenaga Honorer sebanyak 4 (empat) orang Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan, maka keadaan SDM Kantor Perumahan Kabupaten Malang dapat digambarkan sebagai berikut Tabel 3 : Keadaan Sumber Daya Manusia pada Kantor Perumahan Kabupaten Malang berdasarkan Tingkat Pendidikan STRATA PENDIDIKAN (Org)
GOL/RUANG (Org) No.
Eselon
1
III
1
-
-
Non. Gol. -
2
IV
-
3
-
-
-
-
-
-
2
1
3
STAF
-
6
3
-
-
2
2
-
4
1
4
Tenaga Kontrak
-
-
-
4
-
2
-
-
2
-
1
9
3
4
-
4
2
-
8
3
JUMLAH
IV
III
II
SMP
SMA
D3
D4
S1
S2
-
-
-
-
-
1
17
17
Untuk mendukung kelancaran tugas dan maksimalnya pelayanan kepada masyarakat Kantor Perumahan Kabupaten Malang telah melengkapi prosedur administrasi dengan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), Standar Pelayanan Minimal (SPM) standar ini dikeluarkan oleh Kementerian Perumahan Rakyat dan tidak semua SKPD memiliki SPM, Kantor Perumahan Kabupaten Malang juga memiliki Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur atas pelayanan Kantor Perumahan Kabupaten Malang yang diberikan kepada masyarakat.
B. Kebutuhan Perumahan di Kabupaten Malang Sebagaimana telah diuraikan pada BAB I bahwa rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang mempunyai peran sangat strategis dalam pembentukan karakter serta kepribadian bangsa sehingga perlu dibina dan dikembangkan sehingga Pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melakukan pembinaan dalam pengaturan, pembimbingan, pendidikan, pelatihan, pemberian bantuan dan kemudahan.
679.956 unit di Kabupaten Malang sedangkan menurut estimasi backlog berdasarkan data tahun 2012 + 12.566 unit. Untuk mengatasi permasalahan perumahan di Kabupaten Malang Kantor Perumahan melakukan beberapa kegiatan, antara lain : - Kegiatan penanganan perumahan dan permukiman kumuh yang merupakan bagian dari Program Pengembangan perumahan dan kawasan permukiman Kementerian Perumahan Rakyat disebut dengan kegiatan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK), mulai tahun 2013 kegiatan penanganan perumahan dan permukiman kumuh disebut dengan Bantuan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh atau Bantuan Peningkatan Kualitas; - Pencadangan Tanah / Land Banking Pengembangan Kawasan Perumahan dan Permukiman; - Kegiatan Bantuan Prasarana dan Sarana Utilitas baik dari sumber dana DAK dan APBN; - Pembangunan Perumahan PNS; - Klinik Rumah Sehat; - Bantuan Sertipikasi Hak Atas Tanah; - Fasilitasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Sedangkan Kantor Perumahan Kabupaten Malang dalam melaksanakan program dan kegiatan memiliki anggaran yang sangat terbatas yaitu , Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 6.247.001.000,- Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 8.503.664.053,- dan pada Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 6.571.567.130,yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung, untuk tahun 2011 dan 2012 anggaran Kantor Perumahan Kabupaten Malang mengalami peningkatan begitu pesat dikarenakan adanya anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian Perumahan Rakyat sebagai kontribusi atas kemampuan Kantor Perumahan Kabupaten Malang meraih Adiupaya Puritama Tingkat Pertama selama 2 tahun berturut-turut (Tahun 2010 – 2011).
C. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2012 dan Capaian Renstra Kantor Perumahan Kabupaten Malang Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD merupakan suatu proses untuk menilai
Malang sudah terlaksana dengan baik, adapun program kegiatan Kantor Perumahan Kabupaten Malang Tahun 2012 adalah: ß Program Pengembangan Perumahan Program Pengembangan Perumahan dengan kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat, dikegiatan ini Kantor Perumahan Kabupaten Malang melakukan kegiatan pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST), memberikan bantuan kendaraan angkutan sampah roda 3 sebanyak 12 unit untuk 9 lokasi perumahan, pembangunan Konstruksi jaringan air bersih, penyediaan septicktank komunal dan penyediaan penerangan jalan umum (PJU) yang dilakukan di 11 lokasi perumahan sebanyak 1.195 unit, selain kegiatan tersebut diatas Program Pengembangan
Perumahan
masih
memiliki
kegiatan
Peningkatan
Penyediaan PSU Kawasan Perumahan dan Permukiman, dan kegiatan ini lebih terfokus untuk mempersiapkan infrastruktur perumahan PNS. Kantor Perumahan Kabupaten malang di Tahun 2012 behasil mewujudkan terbangunnya Perumahan PNS di Desa Ngadilangkung Kecamatan Kepanjen sebanyak 371 unit rumah, Perumahan PNS Kabupaten Malang dilengkapi dengan pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro, suplai gas metan dari TPA dan dibangun rest area Taman PUSPA dan Taman KEHATI. Bantuan PSU kawasan perumahan selain dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kantor Perumahan Kabupaten Malang juga memberikan bantuan PSU yang dibiayai dari APBN dan bantuan ini diberikan Kantor Perumahan Kabupaten Malang dari Tahun 2011, untuk tahun 2012 bantuan yang disalurkan sebanyak 659 unit di 6 (enam) lokasi perumahan. ß Program Lingkungan Sehat Perumahan Program lingkungan sehat perumahan memiliki kegiatan koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan rumah, kegiatan ini merupakan pelaksanaan koordinasi Kantor Perumahan Kabupaten Malang dengan lembaga diatasnya yaitu Kementerian Perumahan Rakyat baik berupa program kerja, menfasilitasi bantuan dari Kementerian Perumahan Rakyat untuk masyarakat Kabupaten Malang yaitu berupa Bantuan
Stimulan
Perumahan
Swaya
(BSPS)
untuk
masyarakat
berpenghasilan rendah di Kabupaten Malang dan Sertipikasi Hak atas Tanah
kegiatan ini Kantor Perumahan Kabupaten Malang melakukan Sosialisasi Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kajian Pengelolaan Prasarana dan Utilitas dan RTH serta penelitian untuk penilaian Adiupaya Puritama tingkat Kabupaten Malang. ß Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Pada program ini melaksanakan kegiatan Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana
Dasar Permukiman
Berbasis
Masyarakat,
yang akan
menyelenggarakan perencanaan / study penunjang kinerja kegiatan Perumahan Formal berupa Studi Rancang Bangun Permukiman Swadaya. Seluruh program yang ditetapkan pada Rencana Kerja (RENJA) Kantor Perumahan Kabupaten Malang Tahun 2012 seluruhnya tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2012, namun ada beberapa kegiatan yang ada di Renja 2012 tidak dapat dituangkan dalam DPA, antara lain : ÿ
Program pengembangan perumahan - Kegiatan penyusunan data base pengembangan perumahan; - Kegiatan penyusunan studi land banking kajian pencadangan lahan perumahan - Kegiatan penyediaan makam estate ( makam estate menjadi tanggung jawab Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang)
ÿ
Program lingkungan sehat perumahan - Kegiatan penyusunan studi permukiman kumuh
Kode
1
1.04 1.04 1.04.1.04.01.01
Tabel 2.1 Rekap Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Kantor Perumahan Kabupaten Malang Target Realisasi Target & Realisasi Kinerja Program Kinerja Target dan Kegiatan Tahun 201 Urusan/Bidang Indikator Kinerja Capaian Kinerja Hasil Urusan/Program/ Program(Outcomes) Program Program & Target Realisasi Kegiatan Kegiatan (Output) (Renstra Keluaran Renja Renja Tahun kegiatan s/d Th 2012 Th 2012 2015) th 2011 2
3
4
5
6
7
Urusan Wajib Bidang Perumahan Program Pelayanan Admin istrasi Perkantoran
Kinerja pelayanan administrasi perkantor an yang tertib & lancar.
∑ Penyediaan jasa ko munikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa ko munikasi, sumber daya air & listrik
60 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
∑ Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tersedianya jasa administrasi keuangan
60 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
∑ Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya jasa kebersihan kantor
60 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
∑ Penyediaan ko mpo nen instalasi listrik/ penerangan bangun an kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik/ penera ngan bangunan kantor
60 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
∑ Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan
∑ Rapat-rapat koordina si dan konsultasi ke luar daerah 1.04.1.04.01.02
1.04.1.04.01.03.
1.04.1.04.01.05
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
230 bk
40 bk
40 bk
40 bk
122 kl
24 kl
24 kl
24 kl
9 unit
9 unit
9 unit
12 bulan
12 bulan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Penigkatan sarana dan prasarana aparatur
∑ Pengadaan perlengkapan gedung kantor ∑ Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
Tersedianya perlengkapan gedung kantor
44 unit
Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
60 bulan
∑ Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
Tersedianya pemelihara an rutin/berkala kendara an dinas/operasional
30 unit
7 unit
7 unit
7 unit
∑ Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
Tersedianya pemelihara an rutin/berkala gedung kantor
55 unit
10 unit
10 unit
10 unit
Program Peningkatan Disip lin Aparatur
Jumlah pakaian khusus yang disediakan SKPD untuk hari-hari tertentu Jumlah pengadaan pakaian olah raga dan pakaian batik Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan dan kursus-kursus Terlaksananya pendidik an dan pelatihan formal
36 org
0
0
0
74 org
0
0
0
∑ Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur ∑ Pendidikan dan pelatihan formal
12 bulan
1.04.1.04.01.06
Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan
∑ Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD
1.04.1.04.01.15
Jumlah system pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun
Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja & ikht isar kinerja SKPD Terlaksananya pelapor-an keuangan akhir tahun Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat
50 laporan
10 laporan
10 laporan
10 laporan
10 laporan
2 laporan
2 laporan
2 laporan
10 Desa sudah memenu-hi PSU 10 Kec
0
2 Desa
0
∑ Sosialisasi tentang prasarana, sarana & utilitas (PSU)
Jumlah prasarana, sara- na dan utilitas perumah- an swadaya yang tertata dengan baik Tersosialisasikannya tentang prasarana, sarana dan utilitas (PSU)
0
3 Kec.
0
∑ Kajian tentang PSU perumahan swadaya
Tersedianya kajian tentang PSU peru mahan swadaya
5 studi kasus
0
1 studi kasus
0
∑ Rehabilitasi PSU perumahan swadaya dengan bentuk kerjasama kemitraan
Tersedianya rehabilitasi PSU peru mahan swa-daya dengan bentuk kerjasama kemitraan
10 Desa
0
1 Desa
0
∑ Sosialisasi Perbup RP4D/RP3KP
Tersosialisasikan regulasi perbup RP4D/ RP3KP
1 kegiatn
0
0
0
∑ Land banking perumahan
Tersedianya kajian pencadangan lahan untuk
1 kegiatan
0
0
0
∑ Penyusunan pelapor an keuangan akhir tahun Program Pengem-bangan Peru mahan
∑ Peningkatan PSU untuk perumahan swadaya
perumahan ∑ Pembangunan perumahan PNS ∑ Perencanaan & pembangunan perumahan PNS ∑ Fasilitasi dan stimulasi kawasan khusus nelayan ∑ Kajian perencanaan kawasan khusus nelayan
Terlaksananya fasilitasi dan stimulasi kawasan khusus nelayan Terlaksananya kajian perencanaan kawasan khusus nelayan
∑ PSU kawasan perumahan dan permu kiman
Terlaksananya fasilitasi dan stimulasi kawasan perumahan
∑ Penanganan lingkungan perumahan & permu kiman ku muh berbasis kawasan (PLP2K-BK) ∑ Kajian dan perencanaan kawasan kumuh
Terlaksananya penanganan lingkungan perumahan & permu kim an ku muh berbasis kawasan (PLP2K-BK) Terlaksananya kajian dan perencanaan kawasan ku muh Terlaksananya sosiali- sasi dan stimulasi kawa- san khusus nelayan Terlaksanakannya penilaian Adiupaya Puritama
∑ Sosialisasi dan stimulasi kawasan khusus nelayan ∑ Penyelenggaraan Adiupaya Puritama
1.04.1.04.01.16
Terlaksananya pembangunan perumahan PNS Tersedianya perencana- an perumahan PNS
Program lingkungan sehat perumahan
Meningkatnya lingkungan di perumahan
kualitas kawasan
413 unit
0
0
50
3 kegiatan
0
1
1
400 unit
0
0
0
4 kegiatan
0
0
0
17.800 unit
2.898
1.854 unit
1.854 unit
40 Ha
0
10 Ha
10 Ha
4 kegiatan
0
2 kegiatan
2 kegiatan
4 kegiatan
0
0
0
4 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1.04.1.04.01.17
∑ Sosialisasi tentang rumah swadaya yang sehat dan layak huni
Terlaksananya sosialisa si tentang rumah swada ya yang sehat dan layak huni
∑ Kajian tentang rumah sehat & layak huni
Terlaksananya kajian tentang rumah sehat & layak huni
∑ Penyusunan dan pengelolaan data base perumahan ru mah tidak layak huni (tiap tahun anggaran 3 kec.)
Terlaksananya penyu- 15 Kec sunan & pengelolahan data base perumahan ru mah tidak layak huni (t iap tahun anggaran tiga kecamatan)
∑ Kajian tentang ban – tuan untuk peningkatan kualitas dan pem bangunan baru rumah bagi MBR
Terlaksananya kajian tentang bantuan untuk peningkatan kualitas & pembangunan baru bagi MBR
5 studi kasus
∑ Pendampingan kegiatan sertifikasi Hak atas Tanah (SHAT) masyarakat berpenghasilan rendah(MBR)
Terlaksananya pendampingan kegiatan sertifika si Hak atas Tanah (SHAT) masyarakat berpenghasilan rendah (M BR)
10 Kec.
∑ Rehabilitasi peru mahan swadaya dengan bentuk kerjasama kemitraan Program pemberdaya- an ko munitas peruma- han
Terlaksananya rehabili-tasi perumahan swadaya dengan bentuk kerjasama kemit raan. Meningkatnya kualitas rumah layak huni untuk KK miskin dan M BR
∑ Sosialisasi rusunawa
Tersosialisasikannya pembangunan rumah susun sewa (rusunawa) bagi pekerja dan buruh wanita.
mengenai
33 Kec.
7 Kec.
7 Kec.
7 Kec
1 laporan
1 laporan
1 laporan
0
0
0
0
0
0
1 Kec.
2 Kec.
2 Kec.
750 KK
700 KK
565
565
1 kegiatan.
0
0
0
1 kegiatan
0
0
0
5
objek
studi kajian
∑ Kajian tentang pembangunan rusunawa
Terlaksananya kajian tentang pembangunan rusunawa
1 kegiatan
0
0
0
∑ Kajian tentang bantuan rusunawa
Terlaksananya kajian tentang bantuan rusuna wa
4 Kegiatan
0
1 kegiatan
0
∑ Sosialisasi mengenai rumah u mu m tapak
Terlaksananya sosialisa si mengenai ru mah umu m tapak
1 Kegiatan
0
1 kegiatan
0
Keberhasilan Kantor Perumahan Kabupaten Malang selain program kegiatan yang dijabarkan dengan tabel tersebut diatas, maka berikut ini akan diuraikan keberhasilan Kantor Perumahan Kabupaten Malang dilihat dari kinerja setiap seksi : C.1. Seksi Pengembangan Kawasan Capaian Kantor Perumahan Kabupaten Malang khususnya seks i pengembangan kawasan ditahun 2012 meliputi : - Terbangunya perumahan PNS tahap I sebanyak 50 unit yang dilengkapi septictank komunal. - Terealisasinya
pembangunan
PSU
perumahan
dan
kawasan
permukiman Kabupaten Malang berupa bantuan PSU sebanyak 659 unit (tujuh kawasan perumahan di Kabupaten Malang) dan bantuan DAK sebanyak 1.195 unit (sebelas kawasan perumahan di Kabupaten Malang),
berupa
pembangunan
jaringan
air
pembangunan penerangan jalan umum 11
bersih
8
unit,
unit, pembanguan
septictank komunal 4 unit dan pembangunan TPST sebanyak 2 unit. - Pengadaan kendaraan angkutan sampah (sepeda motor roda 3) sebanyak 12 unit untuk 9 lokasi perumahan. - Pelaksanaan kegiatan penanganan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh berbasis kawasan (PLP2K-BK) Tahun 2012 di Keluarahan
Kepanjen,
Kelurahan
Cempokomulyo,
Kelurahan
Ardirejo dan Kelurahan Penarukan Kecamatan Kepanjen. Realisasi PLP2K-BK mencakup pembangunan jalan paving dan beton, pembangunan drainase terbuka dan tertutup, pembangunan MCK umum,
pengadaan
tempat
sampah
hijau-kuning-biru
dan
pembangunan PJU. - Pembuatan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan berdasarkan UU no. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan kawasan permukiman. - Penyusunan studi identifikasi kawasan kumuh di dua Kecamatan yaitu Kecamatan Dampit dan Kecamatan DAU, studi kawan kumuh yang dimaksud disini ditinjau dari segi Kepadatan bangunan tempat tinggal bukan dari segi kumuh (lingkungan yang kotor). Dari hasil studi tersebut terdapat kesimpulan bahwa kekumuhan
Dusun Ngelak dan Sumber Kembar. Sedangkan untuk Kecamatan DAU kekumuhan tertinggi ada di Dusun Sengkaling dan Jetis, sementara tingkat kekumuhan paling rendah berada di Dusun Jetak Lor dan Jetak Ngasri. C.2.
Seksi Pembinaan Perumahan Swadaya Keberhasilan Seksi Pembinaan Perumahan Swadaya di Tahun 2012 meliputi : - Memfasilitasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk peningkatan kwalitas (PK) sebanyak 565 unit rumah. - Penyaluran dana hibah (APBD) untuk peningkatan kualitas rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Kabupaten malang diperuntukkkan 7 (tujuh) kepala keluarga di tujuh desa tujuh kecamatan. - Bantuan Sertipikasi Hak Atas Tanah (SHAT) untuk sebanyak 200 bidang tanah MBR di Desa Pandanrejo, Desa Mendalanwangi Kecamatan Wagir dan Desa Wajak Kecamatan Wajak. - Sosialisasi rumah sehat bagi keluarga (bagi ibu-ibu ketua tim penggerak PKK Desa/Kelurahan) dengan mengundang 7 kecatan sebanyak 100 desa.
C.3.
Seksi Pembinaan Perumahan Formal Seksi pembinaan perumahan formal selama tahun 2012 berhasil melaksanakan : - Melakukan sosialisasi dan pembinaan perumahan
mengenai
penyediaan perumahan di Kabupaten Malang untuk MBR. - Memfasilitasi bantuan dari kementerian perumahan rakyat untuk rumah susun sewa yaitu rumah susun sewa pondok pesantren AnNur I yang terletak di Desa Bululawang Kec. Bululawang. - Membangun contoh rumah murah yang dibangun disebelah selatan Stadion Kanjuruhan Kepanjen
yang
bekerja
sama
dengan
Kementerian Perumahan Rakyat.
D. Target Capaian Kinerja Tahun 2013 Kantor Perumahan Kabupaten Malang pada Tahun 2013 ini ada beberapa target yang harus dicapai untuk mendukung tercapainya target yang telah
1. Pembangunan prasarana sarana dan utilitas yang dibiayai dari anggara n DAK antara lain : Pembangunan Komunal di 3 (tiga) lokasi, pembangunan air bersih di 4 lokasi, pembangunan penerangan jala n umum di 5 lokasi dan pembangunan Tempat Pembuangan Sampa h Terpadu (TPST). 2. Penyelesaian pelaksanaan pekerjaan di perumahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dibiayai dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara lain : Pekerjaan paving jalan, pembuatan plengsengan, pembuatan drainase dan pembuatan pintu gapura masuk perumahan PNS. 3. Pembangunan prasarana sarana dan utilitas yang dibiayai dari anggara n APBN yang merupakan program dari Kementerian Perumahan Rakyat dilaksanakan pada 7 (tujuh) lokasi perumahan di Kabupaten Malang untuk 1.200 unit rumah atau kepala keluarga. v Seksi Pembinaan Perumahan Swadaya terdiri dari : 1. Memfasilitasi dan melakukan pengawasan pelaksanaan peningkatan kwalitas rumah MBR yang lebih dikenal dengan istilah bedah rumah sebanyak 1.021 unit rumah di Kecamatan Poncokusumo yang tersebar di 17 Desa. 2. Memfasilitasi Program dari Kementerian Perumahan Rakyat berupa pemberian bantuan Sertipikasi Hak Atas Tanah (SHAT) gratis untuk 400 unit rumah MBR di Kabupaten Malang. 3. Melaksanakan sosialisasi kepada ibu- ibu tim penggerak PKK di 7 Kecamatan mengenai rumah sehat dan lingkungan hunian berimbang. v Seksi Pembinaan Perumahan Formal pada tahun 2013 target yang harus dicapai yaitu terpenuhinya data-data yang dibutuhkan untuk penilaian Adiupaya Puritama serta penyelesaian sengketa perumahan sebanyak 3 sengketa.
2.2
Analisis Kinerja Pelayanan SKPD A. Kinerja Pelayanan SKPD Kantor Perumahan Kabupaten Malang merupakan kepanjangan tangan dari Kementerian Perumanahan Rakyat dalam pelaksanaan kebijakan dan peraturan perumahan rakyat sebab rumah dan perumahan terus tumbuh baik diatur maupun tidak seiring dengan pertumbuhan penduduk, pemerintah sedang
Sehubungan dengan hal tersebut diatas Kantor Perumahan Kabupaten Malang hanya merupakan sebuah kantor jadi pelayanan yang diberikan oleh Kantor Perumahan Kabupaten Malang sangat terbatas antara lain : 1. Konsultasi mengenai perumahan; Konsultasi mengenai perumahan adalah berupa pelayanan konsultasi mengenai mekanisme konstruksi perumahan, biaya-biaya yang harus dikeluarkan dengan mengacu pada standar-standar harga yang ada sesuai dengan konstruksi rumah yang diinginkan dan konsultasi mengenai rumah sehat (Klinik Rumah Sehat). 2. Konsultasi mengenai administrasi perumahan; Konsultasi mengenai administrasi perumahan yang diberikan kepada masyarakat dengan tujuan agar mereka mengetahui proses dalam pendirian bangunan dan syarat-syarat apa saja yang dibutuhkan untuk mendirikan suatu bangunan atau rumah. 3. Memfasilitasi bantuan – bantuan dari Kementerian Perumahan Rakyat untuk Masyarakat Kabupaten Malang berupa bedah rumah bagi Masyarakat MBR, Rumah susun sewa bagi pekerja dan lembaga pendidikan, sertipikasi hak atas tanah bagi MBR. 4. Konsultasi mengenai PSU perumahan. Konsultasi mengenai PSU perumahan adalah pelayanan konsultasi mengenai mekanisme konstruksi PSU, sedangkan konstruksi PSU kawasan perumahan itu sendiri merupakan rincian biaya yang harus dikeluarkan dengan mengacu pada standar-standar yang ada, konsultasi PSU juga meliputi konsultasi mengenai penataan dan revitaliasi lingkungan perumahan yang sehat. B. Analisa Pelayanan Kinerja SKPD Capaian
kinerja
Kantor
Perumahan
Kabupaten
Malang
dalam
melaksanakan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dapat dilihat dengan tersusunnya RP4D (Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman di Daerah) atau RP3KP (Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman) di Kabupaten Malang dan pada tahun 2012 Kantor Perumahan Kabupaten Malang telah memiliki Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) yang menunjukkan nilai cukup memuaskan sebesar 76,50, penilaian IKM ini akan dilanjutkan di Tahun 2013.
perumahan, untuk itu Kantor Perumahan Kabupaten Malang melakukan sosialisasi-sosialisasi mengenai perumahan terutama mengenai lingkungan sehat perumahan dan rumah sehat itu sendiri, sosialisasi ini dilaksanakan dibeberapa kecamatan dan juga melibatkan ibu-ibu tim penggerak PKK desa setempat agar sosialisasi lebih tepat sasaran, pelaksanaan sosialisasi ini sudah mulai dilaksanakan sejak tahun 2011 dan kemungkinan akan terus berlanjut dilaksanakan setiap tahun dengan mengundang 7 Kecamatan setiap tahunnya sehingga seluruh Kecamatan di Kabupaten Malang mendapatkan sosialisasi Rumah layak huni dan sehat lingkungan. Selain Program kegiatan tersebut diatas Kantor Perumahan Kabupaten Malang juga melaksanakan Program Kegiatan yang bekerja sama dengan Kementerian Perumahan Rakyat berupa dana stimulan dengan sasaran Masyarakat Berpenghasilan rendah yang berbentuk antara lain : 1. Perbaikan jalan dan MCK umum di Desa Jatisari dan Desa Wadung pada tahun 2010 2. Peningkatan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 100 unit di Desa Jatisari dan 50 unit di Desa Wadung pada tahun 2010 3. Peningkatan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 50 unit di Desa Mendalanwangi dan 50 unit di Desa Pandanrejo pada tahun 2011 dan dari dana APBN-P peningkatan kualitas sebanyak 500 unit serta PSU sebesar Rp. 2.000.000.000,- dengan rincian sebagai berikut : a. PK 100 unit, PSU sebesar Rp. 400.000.000,- Desa Randugading Kec. Tajinan; b. PK 100 unit, PSU sebesar Rp. 400.000.000,- Desa Duwet Kec. Tumpang; c. PK 100 unit, PSU sebesar Rp. 400.000.000,- Desa Wajak Kec. Wajak; d. PK 100 unit, PSU sebesar Rp. 400.000.000,- Desa Bakalan Kec. Bululawang e. PK 50 unit, PSU sebesar Rp. 200.000.000,- Desa Sukonolo Kec. Bululawang f. PK 50 unit, PSU sebesar Rp. 200.000.000,- Gadingkulon Kec. Dau 4. Perbaikan jalan dan MCK umum di Desa Mendalanwangi dan Desa Wadung pada tahun 2011 5. Pembangunan baru rumah tidak layak huni Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Desa Kesamben Kec. Ngajum 50 unit dan Desa Randugading Kec. Tajinan 50 unit pada tahun 2011.
7. Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya (BSPS) program aspirasi tahun 2012 merupakan usulan yang diajukan oleh DPR-RI saat kunjungan kerja ke Kabupaten Malang sebanyak 49 unit di 6 desa. 8. Bantuan sosial dana hibah dari APBD tahun 2012 sebanyak 7 unit di 7 desa. 9. Usulan BSPS Tahun 2013 sebanyak 1.021 unit rumah MBR di Kecamatan Poncokusumo, sesuai dengan program dari Kementerian Perumahan Rakyat ditahun 2013 adalah tuntas Kecamatan. 10. Sertifikasi gratis untuk MBR terdiri dari : - Tahun 2010 : 200 MBR (Desa Sumbersuko Kec. Tajinan) - Tahun 2011 : 100 MBR (Desa Randugading Kec. Tajinan) - Tahun 2012 : 200 MBR (Desa Wajak Kec. Wajak 100 unit, Desa Mendalanwangi Kec. Wagir 50 unit dan Desa Pandanrejo Kec. Wagir 50 unit) - Usulan tahun 2013 : 400 MBR (Desa Duwet Kec. Tumpang 150 unit, Desa Randugading Kec. Tajinan 100 unit, Desa Sukonolo Kec. Bululawang 100 unit dan Desa Jedong Kec. Wagir 50 unit) Kantor Perumahan Kabupaten Malang juga memiliki program Klinik Rumah sehat yang bertujuan memberikan pemahaman akan arti penting rumah dan lingkungan sehat dan layak huni, pelayanan yang diberikan oleh klinik rumah sehat ini berupa konsultasi gratis yang melayani desain rumah, perhitungan konstruksi, perhitungan biaya bangunan dan persyaratan rumah sehat. Pelayanan klinik rumah sehat ini diberikan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan cara masyarakat datang langsung ke Kantor Perumahan Kabupaten Malang, mengunjungi stan Kantor Perumahan Kabupaten Malang saat Bina Desa atau mengunjungi website Kantor Perumahan Kabupaten Malang. Program kerja sama Kantor Perumahan Kabupaten Malang dengan Kementerian Perumahan Rakyat terus berlanjut dan anggarannya terus meningkat, hal tersebut menunjukkan kepercayaan dari Kementerian akan Kinerja Kantor Perumahan Kabupaten Malang.
No 1.
2
Indikator Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat
SPM
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Perumahan Target Renstra SKPD Realisasi Capaian IKK / IKU
Mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Malang Terealisasinya Cakupan lingkungan Mengurangi penyelenggaraan yang sehat dan aman jumlah koordinasi perumahan di yang didukung backlog Kab. Malang dengan prasara- na perumahan dan utilitas (PSU)
Th 2011
Th 2012
Th 2013
Th 2014
Th 201
2 laporan
0
0
0
2 laporan
828 unit
900 unit
1224 unit
2574 unit
3 Kec.
3 Kec.
3 Kec.
4 Kec.
Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasara- na dan utilitas (PSU)
Terealisasinya penyediaan prasarana, sara na dan utilitas kawas- an perumahan dan permukiman
Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasara- na dan utilitas (PSU)
Mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Malang
Meningkatnya kualitas lingkungan dikawasan permukiman Terlaksananya pemahaman rumah sehat dan lingkungan hunian berimbang
Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau Cakupan layanan Mengurangi rumah layak huni jumlah rumah yang terjangkau tidak layak huni di
20 paket (2.898
7 Kec.
Kabupaten Malang 3
Meningkatnya rumah layak huni untuk KK miskin dan MBR Terealisasinya fasilita-si pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat
Cakupan ketersediaan rumah layak huni Cakupan keter- Mengurangi sediaan rumah layak jumlah huni backlog perumahan
1 objek studi kajian
1 objek studi kajian
1 objek studi kajian
1 objek studi kajian
1 laporan
2.3
Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD A. Identifikasi Permasalahan dan Hambatan Berdasarkan Tupoksi Pembangunan kawasan perumahan dan permukiman telah menjadi suatu kebutuhan dasar bagi masyarakat untuk tinggal dan menetap secara permanen. Pemerintah Kabupaten Malang
memiliki kewajiban untuk memfasilitasi
kebutuhan dasar tersebut seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Maka
identifikas i permasala han yang dihadapi Kantor Perumaha n
Kabupaten Malang berdasarkan Tupoksi 1.
adalah :
Menyed iakan data-data yang diperlukan guna penyusuna n indek Keterjangkauan (IK) antaran la in data harga ruma h standar RS T, data harga laha n dan data harga materia l pokok;
2.
Penyus unan kebijakan bida ng peruma han di K abupaten Malang;
3.
Penyus unan Re ncana Pembangunan dan Pengemba nga n Peruma han dan Permuk iman d i Daerah (RP4D/ RP3KP);
4.
Pendataan perumahan khusus nya tentang status kepemilika n dan kebutuha n ruma h dala m rangka me nentukan prior itas masyarakat yang berhak mendapatkan KPR bersubsidi (hous ing que ue);
5.
Keterbatasan penyediaan ruma h;
6.
Peningkatan j umla h ruma h tangga ya ng me ne mpati r umah yang t idak la yak huni dan tidak didukung ole h prasarana, sarana lingk ungan dan utilitas umum ya ng me mada i;
7.
Permuk iman kumuh ya ng mak in me luas.
Sedangkan Ha mbatan yang d ihadapi Kantor Peruma han Kabupaten Malang adalah: 1.
Terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan institusi baik dalam koordinasi maupun pelaksanaan kebijakan;
2.
Belum tersedianya data dasar perumahan dan permukiman yang kongkret;
3.
Masih terbatasnya sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang dimiliki untuk dapat mendukung proses perencanaan pembangunan yang efisien dan efektif.
B. Progra m Ke giatan Kantor Pe rumahan unt uk Me ndukung Vis i M is i Kabupate n M alang
“ Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Malang yang Mandiri, Agamis,
Demokratis, Produktif, Maju, Aman, Tertib dan Berdaya Saing atau MADEP MANTEB.” Untuk mencapai Visi tersebut diatas Kabupaten Malang memiliki 8 kunci yang harus dilaksanakan yang tertuang didalam Misi Kabupaten Malang yaitu : 1. Mewujudkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama, adat-istiadat dan budaya. 2.
Mewujudkan pemerintahan good governance (tata kelola kepemerintahan yang baik), clean government (pemerintah yang bersih), berkeadilan, dan demokratis.
3.
Mewujudkan supremasi hukum dan HAM.
4.
Mewujudkan kondisi lingkungan yang aman, tertib, dan damai.
5.
Mewujudkan peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur.
6.
Mewujudkan sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing.
7.
Mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berbasis pertanian dan pemberdayaan masyarakat perdesaan.
8.
Mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan Visi, Misi Kabupaten Malang sesuai dengan tugas dan
fungsi Kantor Perumahan Kabupaten Malang, maka Kantor Perumahan Kabupaten Malang lebih fokus pada Misi Kabupaten malang Poin 4 yaitu Mewujudkan kondisi lingkungan yang aman, tertib dan damai serta poin 5 yaitu Mewujudkan peningkatan keserasian dan kualitas infrastruktur dan Poin 8: Mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan. Program kegiatan yang dilaksanakan Kantor Perumahan Kabupaten Malang untuk mendukung MADEP MANTEB khususnya ketiga point tersebut diatas adalah : 1.
Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan;
2.
Penetapan kebijakan dan strategi penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian;
3.
Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat;
4.
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri fisik berupa pembangunan baru, peningkatan kwalitas serta prasarana, sarana dan
5.
Memfasilitasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya bagi Masyarakat MBR berupa pembangunan baru, Peningkatan kwalitas serta PSU;
6.
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri non fisik berupa Diklat Keswadayaan, Bintek perumahan swadaya serta fasitasi pra dan paska Sertipikasi Hak Atas Tanah (SHAT);
7.
Fasilitasi Rusunawa dan Pembangunan Rusunawa;
8.
Pembangunan rumah khusus;
9.
Fasilitasi rumah tapak / rumah umum;
10. Pengembangan kebijakan Undang-Undang Perumahan dan kawasan Permukiman ; 11. Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK); 12. Stimulan PSU Kawasan; 13. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan perencanaan di daerah melalui Bintek RP4D/RP3KP; 14. Program pengembangan kawasan khusus; 15. DAK bidang perumahan dan permukiman. C. Tantangan dan Peluang Kantor Perumahan Kabupaten Malang Kantor Perumahan Kabupaten Malang untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat masih mengalami beberapa tantangan dan peluang antara lain : Tantangan 1.
Belum adanya kelembagaan DINAS untuk penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman sesuai program Kemenpera;
2.
Belum optimalnya sinergi antara perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman;
3.
Lemahnya pelaksanaan koordinasi karena dibatasi dengan kebijakan Daerah;
4.
Belum terintegrasinya pengembangan kawasan perumahan dan permukiman dengan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman.
Peluang 1.
Perumusan kebijakan pelaksanaan pembangunan perumahan rakyat oleh
3.
Kebijakan Pemerintah Kabupaten Malang penyediaan rumah dan pengembangan lingkungan perumahan;
4.
Upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
5.
Komitmen dan kemauan politik Pemerintah Kabupaten Malang dalam pengentasan kemiskinan.
Isu-Isu Strategis ( Pengembangan Kawasan Perumahan) 1.
Lahan bagi pengembangan kawasan perumahan dan permukiman semakin langka dan mahal. Perlu didukung kebijakan Land Banking untuk pencadangan lahan khusus untuk Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
2.
Keterbatasan penyediaan rumah (backlog) layak huni;
3.
Jumlah rumah tangga yang menempati rumah sendiri yang telah mempunyai bukti legalitas hukum masih rendah;
4.
Kebijakan peraturan perumahan belum sepenuhnya berjalan dengan optimal;
5.
Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan perumahan yang masih dalam taraf dasar serta peran perempuan ( kesetaraan gender ) dalam pembangunan perumahan yang masih rendah;
6.
Efektifitas dan Kinerja Perijinan Perumahan terutama Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
7.
Pembiayaan pembangunan perumahan oleh lembaga keuangan non Bank di wilayah Kabupaten Malang yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat;
8.
Bantuan fasilitasi likuiditas dari program Kemenpera;
9.
Konflik pengembangan kawasan perumahan berbasis menengah keatas.
10. Pembangunan perumahan yang kurang mengakomodasi perempuan dan anak-anak.
2.4
Review Te rhadap Rencana Awal RKPD Sebagaimana diulas dalam rencana kerja pembangunan daerah bahwa kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh faktor yang saling berkaitan antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender, dan kondisi lingkungan, juga sebagaimana
dengan
memfasilitasi
kebutuhan
masyarakat
yang
kurang
mampu
dan
berpenghasilan rendah untuk mendapatkan hak mereka memiliki rumah yang sehat dan layak huni. Rencana awal RKPD Kantor Perumahan Kabupaten Malang Tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Malang lebih memberi kebebasan dengan hanya menetapkan program-program kerja terkait, sehingga SKPD dapat menetapkan kegiatan yang perlu dilakukan pada tahun anggaran 2014 sesuai dengan kebutuhan. Saat pelaksanaan musrenbang tahun 2013 untuk kegiatan tahun 2014 terdapat usulan dari pihak-pihak terkait berupa bedah rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, selama ini dalam musrenbang Kantor Perumahan Kabupaten Malang tidak pernah mendapat usulan dari masyarakat karena masyarakat belum familier dengan Kantor Perumahan Kabupaten Malang dan produk-produk yang ada di Kantor Perumahan Kabupaten Malang. Kebutuhan Kantor Perumahan Kabupaten Malang tahun 2014 yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah sebagai berikut : ÿ Program Pengembangan Perumahan; ÿ Program Lingkungan Sehat Perumahan; ÿ Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan; ÿ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; ÿ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; ÿ Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan.
Tabel 2.4 Review Terhadap Renca Awal RKPD Tahun 2014 Rancangan Awal RKPD No
1
1.
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
2
3
4
Program Pengembangan Perumahan
Kab. 1. ju mlah ru mah murah & layak Malang huni bagi masyarakat miskin 2. Ju mlah perumahan yang tertata ruang & lingkungannya
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian
Pagu Indikatif (000)
Program/ Kegiatan
Lokasi
5
6
7
8
5.535.000
Indikator Kinerja
Program Pengembangan Perumahan
1. ju mlah ru mah murah & layak huni bagi masyarakat miskin 2. Ju mlah peru mahan yang tertata ruang & lingkungannya
- Penetapan kebijakan, strategis dan program perumahan
Kab. Malang
- Penyusunan norma, standar, pedoman dan manual (NSPM) - Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan - Sosialisasi peraturan perundangundangan dibidang
Kab. Malang
Jumlah kajian kawasan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum Dokumen norma standar pedoman dan manual (NSPM) Cakupan ketersediaan rumah layak huni
Kab. Malang Kab. Malang
Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau
perumahan - Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha
2
Program Sehat Lingkungan Perumahan
Kab. Malang
Jumlah penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan
328.800
Kab. Malang
- Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu - Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat
Kab. Malang
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Kab. Malang
Program Lingkungan Sehat Perumahan
Kab. Malang
- Fasilitasi dan stimulasi peningkatan kualitas rumah MBR
Kab. Malang
Kab. Malang
Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) Cakupan ketersediaan rumah layak huni
Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah penyuluhan dan pengawasan kualitas sehat perumahan
Cak ketersediaan rumah layak huni
3
Program Pemberdayaan komunitas perumahan
Kab. Jumlah fasilitasi Malang pemberian kredit dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan
350.000
- Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan - Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
Kab. Malang
Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau
Kab. Malang
Cakupan ketersediaan rumah layak huni Jumlah fasilitasi dan sosialisasi program dari Kementerian Perumahan Rakyat
Kab. Malang
- Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar
Kab. Malang
- Sosialisasi dan fasilitasi jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum - Pembangunan prasarana dasar permukiman berbasis masyarakat - Monitoring evaluasi dan
Kab. Malang
Cakupan lingkungan yang sehat d yang didukung prasarana, sarana dan utilitas Umum (PSU) Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau
Kab. Malang
Terbangunnya rumah khas malangan
Kab. Malang
Jumlah data base perumahan formal
pelaporan Program pelayanan administrasi perkantoran - Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Penyediaan jasa administrasi keuangan - Penyediaan jasa kebersihan kantor - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan - Rapat-rapat koordinasidan konsul tasi keluar daerah
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Kantor Peru mah an Kantor Peru mah an Kantor Peru mah an Kantor Peru mah an Kantor Peru mah an Kantor Peru mah an
Kantor Peru mah an
yang tersusun Kinerja pelayanan administrasi per kantoran yang tertib dan lancar Tersedianya jasa komunikasi, sum ber daya air dan listrik Tersedianya jasa Administrasi keuangan Tersedianya jasa kebersihan kantor Tersedianya kom ponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya bah an bacaan dan peraturan per undang Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah. Kinerja aparatur meningkat
Terlaksnanaya pengadaan kendaraan dinas/operasional
JUMLAH
- Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Kantor Peru mah an
- Pemeliharaan rutin berkala gadung kantor
Kantor Peru mah an
- Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/ operasional - Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor Program peningkat an pengembangan system pelaporan capai an kinrja.
Kantor Peru mah an
- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD - Penyusunan laporan keuangan akhir tahun 6.213.000 JUMLAH
Kantor Peru mah an
Kantor Peru mah an
Kantor Peru mah an
Terlaksananya pengadaan per lengkapan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala ge kantor Terlaksananya pe meliharaan rutin berkala kendara dinas/operasional Terpeliharanya peralatan gedung kantor Terlaksananya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik. Tersusunnya lapo ran capaian kiner ja dan ikhtisar ki nerja SKPD Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun
2.5. Usulan Musrenbang Tahun 2013 Musyawarah
perencanaan
pembangunan
(Musrenbang)
merupakan
perencanaan pembangunan dengan menampung aspirasi dari masyarakat yang dilakukan secara berjenjang dari Desa, Kecamatan dan terakhir tingkat Kabupaten, dengan adanya musrenbang diharapkan kebutuhan masyarakat dapat terserap oleh Pemerintah yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) masing- masing SKPD sesuai dengan tupoksi yang ditangani. Pada tahun-tahun sebelumnya Kantor Perumahan Kabupaten Malang tidak pernah mendapatkan usulan dalam musrenbang, hal tersebut disebabkan Kantor Perumahan Kabupaten Malang termasuk SKPD baru dan masih belum familier bagi masyarakat dan program kegiatan apasaja yang ditangani oleh Kantor Perumahan Kabupaten Malang. Pada Musrenbang tahun 2013 ini kepala Kantor Perumahan Kabupaten Malang memperkenalkan Kantor Perumahan Kabupaten Malang kepada masyarakat dan produk-produk yang telah dihasilkan / dilaksanakan oleh Kantor Perumahan Kabupaten Malang dari tahun 2008 – 2012, sehingga di tahun 2014 ada beberapa usulan musrenbang kegiatan bedah rumah sebagai berikut. - Desa Tlogorejo Kec. Pagak sebanyak 50 unit; - Desa Banjarejo Kec. Ngantang sebanyak 10 unit; - Desa Pandansari Kec. Ngantang sebanyak 72 unit; - Desa Bunut Wetan Kec. Pakis sebanyak 28 unit; - Desa Mangliawan Kec. Pakis sebanyak 5 unit; - Desa Tirtomoyo Kec. Pakis sebanyak 8 unit; - Desa Benjor, Desa Kidal, Desa Duwet, Desa Krajan, Desa Jeru,
Desa
Wringinsongo, Desa Kambingan dan Desa Ngitngit Kec. Tumpang sebanyak 300 unit; - Desa Pakisjajar dan Desa Asrikaton Kec. Pakis sebanyak 10 unit.
No 01.
Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2014 / Kegiatan Hasil Musrenbang Tahun 2013 Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program Lingkungan Sehat Perumahan - Kec. Pagak Cakupan ketersediaan rumah Kegiatan Fasilitasi dan stimulasi Peningkatan - Kec. Ngantang layak huni Kualitas Rumah MBR - Kec. Pakis - Kec. Tumpang
BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1
Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, urusan perumahan merupakan salah satu urusan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Dalam penyelenggaraannya sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (2) peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka arah kebijakan Perumahan Nasional dapat dijabarkan sebagai berikut : a. Penciptaan iklim yang kondusif dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di tingkat pusat dan daerah dalam rangka pemenuhan hak dasar rakyat atas rumah. b. Peningkatan pemenuhan rumah sejahtera yang didukung dengan PSU serta kepastian bermukim bagi MBR di kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan. c. Kelembagaan
system pendanaan dan
pembiayaan perumahan
dan
permukiman. d. Peningkatan pendayagunaan
sumberdaya pembangunan permukiman,
pemanfaatan hasil- hasil iptek yang mengacu tata ruang dan kearifan local. e. Peningkatan sinergi pusat daerah dan pemberdayaan pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan perumahan dan permukiman.
3.2
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD A. Tujuan Tujuan dari penyusunan Renja SKPD adalah sebagai berikut : a.
Menciptakan sinergitas pelaksanaan kegiatan dibidang perumahan;
b.
Menciptakan efisiensi alokasi sumberdaya dalam pelaksanaan kegiatan dibidang perumahan.
Tujuan organisasi yang ingin dicapai dalam lima tahun kedepan (2010-2015) adalah sebagai berikut: ∑ Keberpihakan para pengembang untuk membangun rumah layak bagi masyarakat menegah kebawah. ∑ Meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mewujudkan secara swadaya
Sasaran Kantor Perumahan Kabupaten Malang dalam mewujudkan tujuan organisasi melalui penyusunan Renja SKPD adalah : 1)
Mendorong terciptanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang perumahan dan permukiman;
2)
Mendorong terciptanya kepastian dan perlindungan hukum dalam bermukim;
3)
Menyusun Norma Standar Panduan Manual (NSPM) bidang perumahan dan permukiman yang berbasis masyarakat;
4)
Mensosialisasikankan pola subsidi baru yang lebih tepat sasaran;
5)
Mengembangkan
pembangunan
perumahan dan
permukiman
yang
bertumpu pada keswadayaan masyarakat; 6)
Meningkatkan fasilitasi dan upaya pemberdayaan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan rumah yang layak;
7)
Meningkatkan peran Kantor Perumahan Kabupaten Malang
dalam
pembangunan perumahan; 8)
Meningkatkan kapasitas SDM dan pelaku pembangunan Perumahan dan Permukiman;
9)
Mendorong pelaksanaan penataan ruang kawasan perumahan dan permukiman yang transparan dan partisipatif;
10) Meningkatkan penyediaan hunian (sewa/milik) bagi MBR; 11) Mendorong peran serta swasta/masyarakat dalam pembangunan rumah
susun sederhana sewa (Rusunawa);
BAB. IV PROGRAM DAN KEGIATAN
4.1 Program dan Kegiatan Tahun 2014 Pada Tahun 2014 program kegiatan Kantor Perumahan Kabupaten Malang yang direncanakan adalah sebagai berikut : Program Pengembangan Perumahan;
ß
Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan
ß
Kegiatan Sosialisasi peraturan perundang- undangan dibidang perumahan
ß
Kegiatan Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga / badan usaha
ß
Kegiatan Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
ß
Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat
ß
Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan
b.Program Lingkungan Sehat Perumahan; ß
Kegiatan Fasilitasi dan stimulasi peningkatan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah
ß
Kegiatan Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan Pembangunan perumahan dan permukiman telah menjadi satu kebutuhan dasar bagi masyarakat untuk tinggal dan menetap secara permanen, rumah merupakan tempat berlindung dan berteduh yang merupakan sumber inspirasi bagi penghuninya, juga merupakan tempat tumbuh kembang anak sebagaimana istilah yang sangat akrab dengan kita ”RUMAHKU ADALAH SURGAKU”.
Dari hal tersebut diatas Kantor Perumahan Kabupaten Malang berusaha untuk melibatkan kaum perempuan (ibu rumah tangga) untuk mendukung anggaran responsif Gender disamping hal tersebut ibu rumah tangga terlibat langsung dalam pelaksanaan proses penataan dan perencanaan sebuah rumah yang mereka huni, sehingga mereka merasa nyaman dan betah didalam mendidik putra-putri mereka. Agar kegiatan ini tepat sasaran Kantor Perumahan Kabupaten Malang memberikan sosialisasi mengenai lingkungan sehat perumahan berdasarkan hunian berimbang dengan melibatkan ibu- ibu tim penggerak PKK desa. ß
Kegitan Monitoring, evaluasi dan pelaporan
c.Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan; ß
Kegiatan Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar
ß
Kegiatan Sosialisasi dan fasilitasi jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum
ß
Kegiatan Pembangunan prasarana dasar permukiman berbasis masyarakat
ß
Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan
ß
Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor
ß
Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
ß
Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan
ß
Kegiatan rapat-rapat koordinasi dankonsultasi keluar daerah
e.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; ß
Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas/operasional
ß
Kegiatan pengadaan perlengkapan gadung kantor
ß
Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
ß
Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional
ß
Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
f. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; ß
Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD
ß
Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.
Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan Tahun 201
Kode
1.04 1.04 1.04.1.04.01.15
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Kegiatan Urusan Wajib Bidang Perumahan Program Pengembangan Perumahan
Indikator Kinerja Program (Outcomes) & Kegiatan(Output)
Rencana Tahun 2014 Lokasi
Target capaian kinerja
6,6 %
Pagu Indikatif (000)
21.930.000
1. Presentase backlog perumahan (IKU1) 2. Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (IK.SPM3)
Kab. Malang
- Penetapan kebijakan, strategis dan program perumahan
Jumlah kajian kawasan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum
Kab. Malang
4 kajian
300.000
- Penyusunan norma, standar, pedoman dan manual (NSPM) - Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan - Sosialisasi peraturan perundang-undangan dibidang perumahan
Dokumen norma standar pedoman dan manual (NSPM) Jumlah unit yang terkoordinasi
Kab. Malang
1 dokumen
50.000
Kab. Malang
200 unit
165.000
Jumlah pelaksanaan sosialisasi
Kab. Malang
1 kegiatan
50.000
23,5 %
- Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha
Jumlah pelaksanaan koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha Jumlah unit terfasilitasi
Kab. Malang
2 Kegiatan
Kab. Malang
775 unit
8.400.000
Jumlah unit yang mendapat bantuan pembangunan sarana prasarana rumah sederhana sehat Jumlah pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan 1. Persentase jumlah rumah tidak layak huni (IKU2) 2. Cakupan ketersediaan rumah layak huni (IK.SPM1) 3. Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (IK.SPM2)
Kab. Malang
1.250 unit 2 paket
12.450.000
Kab. Malang
1 kegiatan
100.000
Kab. Malang
8,3 %
- Fasilitasi dan stimulasi peningkatan kualitas rumah MBR - Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan
Jumlah unit / desa terfasilitasi
Kab. Malang
20 unit 2 Desa
3.622.650
Jumlah desa /kecamatan yang mendapatkan penyuluhan dan pengawasan
Kab. Malang
12 Desa
78.800
7 Keca matan
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Jumlah desa yang mendapatkan monitoring
Kab. Malang
- Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu - Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat - Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.04.1.04.01.16
Program Lingkungan Sehat Perumahan
415.000
3.801.450
91,7 %
82,74 %
10 Desa
100.000
1.04.1.04.01.17
1.04.1.04.01.01
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
dan evaluasi 1. Persentase backlog perumahan (IKU1)
- Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar
Jumlah kegiatan fasilitasi yang dilakukan
- Sosialisasi dan fasilitasi jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum - Pembangunan prasarana dasar permukiman berbasis masyarakat
Kab. Malang
6,6 % 1 Kegiatan
Jumlah kegiatan sosialisasi yang dilakukan
Kab. Malang Kab. Malang
Jumlah unit prasarana dasar yang terbangun
Kab. Malang
1 unit
150.000
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Jumlah data base perumahan formal yang tersusun
Kab. Malang
1 laporan
50.000
Program pelayanan administrasi perkantoran
Kantor perumahan
- Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kinerja pelayanan admi nistrasi perkantoran yang tertib dan lancar Tersedianya jasa komuni kasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa Administrasi keuangan
- Penyediaan jasa kebersihan kantor - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerang an bangunan kantor - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
Tersedianya jasa keber sihan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik/ pene-rangan bangunan kantor Tersedianya bahan baca an dan peraturan per undangundangan
1 kegiatan
350.000 75.000 75.000
423.000
Kantor perumahan
12 bulan
20.000
Kantor perumahan
12 bulan
75.000
Kantor perumahan Kantor perumahan
1 org/12 bln
22.000
12 bulan
2.5
Kantor perumahan
50 Bk
3.5
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 1.04.1.04.01.02
1.04.1.04.01.06
- Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/ operasional - Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah. Kinerja aparatur meningkat Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional Terlaksananya pengada an perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pemeliha raan rutin berkala ge-dung kantor Terlaksananya pemeliha raan rutin berkala kendaran dinas / opera sional Terpeliharanya peralatan gedung kantor
Program peningkatan pengembangan system pelaporan capai an kinrja.
Terlaksananya sistem Kantor pelaporan capaian kinerja perumahan dan keuangan yang baik.
- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD
Tersusunnya laporan Kantor capaian kinerja & ikhtisar perumahan kinerja SKPD
10 laporan
40.000
- Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
Tersusunnya laporan Kantor keuangan akhir tahun perumahan
2 laporan
5.000
Program peningkatan sara na dan prasarana aparatur - Pengadaan kendaraan dinas/operasional - Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Pemeliharaan rutin berkala gadung kantor
JUMLAH
Kantor perumahan Kantor perumahan Kantor perumahan Kantor perumahan Kantor perumahan
24 kl
300.000
143.000 5 unit
75.000
8 unit
30.000
1 gedung
3.000
Kantor perumahan
7 unit
25.0
Kantor perumahan
10 unit
10.0
45.000
26.692.450
BAB V PENUTUP Demikianlah Rencana Kerja Kantor Perumahan Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2014 yang merupakan suatu pedoman dan arahan dalam melaksanakan tugas Pokok dan Fungsi di Bidang Perumahan yang dijabarkan secara operasional oleh setiap seksi yang ada di Kantor Perumahan Kabupaten Malang . Rencana kerja ini dapat diwujudkan apabila dilaksanakan dengan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak yang terkait serta dalam pelaksanaannya diharapkan dilakukan secara terukur, konsisten, jujur, transparan, partisipatif, dan penuh tanggung jawab. Dengan demikian tujuan dan sasaran program dan kegiatan Kantor Perumahan Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2014 dapat tercapai. Dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan transparan serta akuntabel diharapkan pembangunan perumahan dapat berjalan secara optimal sehingga pemenuhan hunian yang layak sebagai hak dasar rakyat dapat lebih terjamin guna mewujudkan masyarakat yang lebih berjati diri, mandiri dan produktif. Rencana Kerja ini bersifat adaptif terhadap lingkungan yang senantiasa berubah, RENJA Kantor Perumahan disahkan oleh Kepala Kantor Perumahan dan ditetapkan oleh Keputusan Bupati Malang.
BUPATI MALANG,
H. RENDRA KRESNA
DAFTAR ISI
I.
II.
PENDAHULUAN……………………………………………………………. I.1 Latar Belakang………………………………………………………. I.2 Landasan Hukum ..........………………………….................... I.3 Maksud dan Tujuan ...................................................……. I.4 Sistematika Penyusunan ................................................... EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KANTOR PERUMAHAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2013 …..................................... 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kantor Perumahan Tahun 2013 dan Capaian Renstra Kantor Perumahan .................. Tabel 2.1 Rekap Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2013 ...................... 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ...................................... Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Perumahan ............ 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.. 2.4 Review Terhadap Rencana Awal RKPD .............................. Tabel 2.4 Review Terhadap Rencana Awal RKPD Tahun 2014 ........... 2.5 Usulan Musrenbang Tahun 2013 ……………………………… Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2014 / Kegiatan Hasil Tahun 2013 …………………………………………………..
2 2 5 7 7
8 8
14 24 28 30 34 36 43
44
III.
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ……………….... 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional …………................ 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD .........................
45 45 45
IV.
PROGRAM DAN KEGIATAN .................................................... 4.1 Program dan Kegiatan Tahun 2014 ................................... Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program / Kegiatan Tahun 2014 .........
47 47
PENUTUP ……………………………………....................................
55
V.
50
KANTOR PERUMAHAN KABUPATEN MALANG
RENCANA KERJA ( RENJA ) KANTOR PERUMAHAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2014
