DAFTAR ISI Kata Pengantar .............................................................................................................................................................................. 3 BAB1
Latar Belakang ................................................................................................................................................ 4
BAB2
Ruang Lingkup ............................................................................................................................................... 6
BAB3
Proses Bisnis .................................................................................................................................................... 7
BAB4
Koneksitas SAKTI-SPAN ........................................................................................................................... 28
BAB5
Pembagian Peran User/Pejabat ............................................................................................................ 32
BAB6
Audit Trail ...................................................................................................................................................... 46
BAB7
Keamanan Data dan Informasi ............................................................................................................. 47
BAB8
Topologi SAKTI ............................................................................................................................................ 49
BAB9
Migrasi Data Aplikasi Existing ............................................................................................................... 52
B A B 10
Implementasi Akuntansi Basis Akrual pada Aplikasi SAKTI ....................................................... 53
2
KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya sistem aplikasi keuangan tingkat instansi (SAKTI) telah selesai dikembangkan. Berbagai tahapan dalam pembuatan SAKTI masih perlu dilalui dan dukungan dari berbagai pihak tetap sangat diharapkan bagi keberhasilan implementasi SAKTI. Perlu dipahami bahwasanya membuat sebuah sistem yang baru dalam suatu organisasi pemerintahan yang besar memang membutuhkan kerjasama dan usaha yang tak kenal lelah. Mulai dari aspek desain dan analisis proses bisnis, pemanfaatan sistem teknologi informasi yang lebih modern, pengelolaan sumber daya manusia dalam menyikapi perubahan, sampai dengan penyiapan strategi implementasi dan migrasi sistem serta pelatihan yang dibutuhkan. Namun patut diapresiasi bahwa pola pikir dan kedewasaan dalam menghadapi semua tantangan yang dimiliki oleh para pihak yang terkait sudah menghasilkan output positif. Adalah menjadi harapan kita semua bahwa ketika proses pembangunan SAKTI terus berjalan akan dibarengi dengan kesiapan infrastruktur dan pegawai dalam menjalankan SAKTI. Sehingga pada saat SAKTI diimplementasikan seluruh sumber daya dapat mendukung sepenuhnya dan mampu mengimplementasikannya serta dapat ambil bagian dalam membawa perubahan yang positif dalam pengelolaan keuangan Negara yang transparan dan akuntabel.
Direktur Transformasi Perbendaharaan
Sudarto
3
Bab
1
Latar Belakang Pemerintah Indonesia sedang melaksanakan reformasi birokrasi bidang keuangan dengan ditandai lahirnya paket Undang-undang Keuangan pada tahun 2003. Pelaksanaan reformasi ini mendapatkan teman yang seiring sejalan yaituInstruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2003 tanggal 9 Juni 2003 tentang proses transformasi menuju egovernment. Cakupan pengelolaan keuangan negara yang sangat luas dan volumenya yang sangat besar memang membutuhkan dukungan teknologi informasi. Kementerian
keuangan
mewujudkan
reformasi
yang
bersifat
e-
government tersebut melalui proyek yang bernama Government Financial Management and Revenue Administration Project (GFMRAP). GFMRAP meliputi 4 bidang besar, yaitu Manajemen Keuangan Publik, Administrasi Pendapatan, Tata kelola dan Akuntabilitas, dan Tata kelola Proyek dan Implementasi. Dalam bidang Manajemen Keuangan Publik, perubahan yang terbesar adalah dalam hal modernisasi anggaran dan perbendaharaan negara, yang
diwujudkan
dalam
bentuk
implementasi
SPAN
(Sistem
Perbendaharaan dan Anggaran Negara). SPAN adalah bagian dari Integrated Financial Management Information System (IFMIS) yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Negara yang Terintegrasi paket pengelolaan keuangan negara yang terintegrasi dan terkomputerisasi yang dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. IFMIS terdiri dari beberapa unsur, mulai 4
dari
perencanaan,
penganggaran,
pelaksanaan
anggaran,
hingga
pertanggungjawaban keuangan negara. Idealnya, pengembangan aplikasi SPAN diarahkan agar dapat diakses oleh seluruh satuan kerja dari seluruh kementerian dan lembaga. Akan tetapi, pengembangan jaringan sistem informasi dengan melibatkan satuan kerja yang mencapai lebih dari 24 ribu satuan kerja tentu membutuhkan ketersediaan infrastruktur yang sangat besar dan investasi yang sangat mahal. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dikembangkanlah aplikasi SAKTI (Sistem APlikasi Tingkat Instansi) yang pada dasarnya merupakan aplikasi
SPAN
mini,
yang
unsurnya
juga
meliputi
perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan anggaran, hingga pertanggungjawaban keuangan negara. Hal ini disebabkan adanya prinsip mirror berupa kesesuaian antara aplikasi SAKTI dan SPAN yang bertujuan agar aplikasi SAKTI dan SPAN tidak mengalami kesulitan dalam transfer data antara keduanya.
5
Bab
Ruang Lingkup
2
Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan negara pada Satker dimulai dari proses Penganggaran, Pelaksanaan, sampai dengan Pelaporan. Masing-masing proses pengelolaan keuangan diperankan oleh modul-modul aplikasi sebagai berikut: a.
Proses penganggaran diperankan oleh modul Penganggaran.
b.
Proses pelaksanaan diperankan oleh beberapa modul, yaitu modul Komitmen, modul Bendahara, dan modul Pembayaran.
c.
Proses akuntansi pelaporan diperankan oleh modul Aset Tetap, modul Persediaan, modul GL dan Pelaporan.
d.
Pengelolaan referensi yang diperankan oleh modul Administrasi. Untuk berkomunikasi dengan SPAN, perlu dibuat aplikasi-aplikasi pendukung
sebagai
media
untuk
mengirimkan,
menerima,
dan
memonitor data transaksi keuangan, yaitu modul Portal dan SMS Gateway.
6
Bab
3
Proses Bisnis
Modul Administrasi Modul ini berfungsi untuk mengelola data referensi yang akan digunakan oleh modul-modul lain, pengaturan user beserta hak aksesnya, user manual, data security, dan mekanisme recovery data.
Modul Penganggaran Modul penganggaran menangani semua proses penyusunan rencana kerja dan anggaran termasuk perencanaan realisasi anggaran bulanan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran. Hubungan dengan modul lain tergambar di bawah ini:
GL &
Komitmen
Pelaporan
Penganggara n Pembayaran
Bendahara
Dalam hubungan dengan modul lain, modul Anggaran menyediakan fitur sebagai berikut:
7
1. Fitur “locking pagu” pada proses Revisi Anggaran ( RKA-K/L dan DIPA) Fitur
ini terkait dengan fitur perhitungan ketersediaan
dana/FA (Fund Availability) yang dihitung otomatis oleh sistem pada modul GL, di mana nilai FA akan dipengaruhi oleh pagu anggaran yang
dikurangi
dengan
realisasi
pelaksanaan
anggaran yang sudah diposting dan dijurnal pada modul GL. Realisasi Pelaksanaan anggaran yang dimaksud terdiri dari : Kontrak,
Resume
Tagihan,
Realisasi
Belanja
(SP2D),
Bon/Kuitansi dan Pengembalian Belanja. Nilai FA akan bergerak secara real time setiap kali ada transaksi pelaksanaan anggaran yang menghasilkan nilai akhir akumulatif per satu tahun anggaran. Pada saat revisi anggaran akan dilakukan pada modul penganggaran, sistem akan secara otomatis melakukan “locking pagu” dan memberikan notifikasi apabila nilai yang direvisi melebihi nilai FA.
Locking pagu merupakan proses
pembatasan terhadap pagu anggaran yang akan direvisi dengan menyesuaikan nilai FA yang dihitung otomatis secara sistem modul GL sehingga pagu yang direvisi tidak melebihi nilai FA. Fitur ini digunakan untuk menghindari adanya pagu minus akibat revisi yang tidak menyesuaikan dengan realisasi pelaksanaan anggaran. 2. Fitur perhitungan pergerakan AFP (Annual Financial Plan ) Fitur ini digunakan untuk memonitor perencanaan realisasi anggaran bulanan selama satu tahun anggaran. Dengan fitur ini juga dapat membantu terlaksananya perencanaan kas pemerintah pusat yang lebih akurat dan akuntabel. Perhitungan nilai AFP hampir sama dengan perhitungan nilai FA, hanya saja perhitungan nilai FA merupakan perhitungan
8
akumulatif
per
satu
tahun
anggaran,
sedangkan
AFP
merupakan perhitungan bulanan dalam satu tahun anggaran yang bergerak setiap kali ada transaksi pelaksanaan anggaran. Faktor – faktor yang mempengaruhi pergerakan AFP adalah informasi
perencanaan
penarikan
dana
bulanan
yang
bersumber dari POK, perencanaan penerimaan/pendapatan bulanan, dikurangi dengan realisasi pelaksanaan anggaran. Adapun parameter yang digunakan dalam perhitungan AFP adalah sebagai berikut: A. Perencanaan penarikan dana bulanan : kode satker, kode kppn, kode akun, jumlah rencana percairan dana bulanan B. Perencanaan penerimaan bulanan : kode satker, kode kppn, kode akun, jumlah rencana percairan dana bulanan C. Realisasi Pelaksanaan Anggaran : Modul Komitmen : Kontrak (kode satker, kode kppn, kode akun, Id Jadwal Bayar, Nilai Pembayaran, Tanggal Pembayaran, dan nomor kontrak) Modul Bendahara: Bon/Kuitansi (kode satker, kode kppn, kode akun, Id Bon Kuitansi, Nilai Pembayaran, Tanggal Kuitansi, dan nomor kuitansi) dan Realisasi Pendapatan (kode satker, kode kppn, kode akun, Id Bon Kuitansi, Nilai Pembayaran, Tanggal Kuitansi, dan nomor kuitansi) Modul Pembayaran : Resume Tagihan /SPP (kode satker,kode kppn,kode akun, Id SPP, Nilai SPP, Tanggal SPP, nomor SPP dan Id Jadwal Bayar), dan Realisasi Belanja (kode satker,kode kppn,kode akun, Id SP2D, Nilai SP2D, Tanggal SP2D, nomor SP2D dan Nomor SPP)
9
Nilai AFP bulanan dapat di-update menyesuaikan dengan sisa AFP bulanan baik dengan perhitungan otomatis dari sistem maupun secara manual (update POK) sehingga perencanaan realisasi anggaran bulan berikutnya dapat terus termonitor mendekati prediksi nilai real transaksi. 3. Fitur
penyediaan
Pagu
Anggaran
sebagai
pagu
dasar
pelaksanaan Anggaran sampai dengan pelaporan. Fitur ini sangat dipengaruhi pada tersedianya Data DIPA yang sudah disahkan oleh Kementerian Keuangan melalui sistem SPAN. Data DIPA berupa rencana pendapatan dan rencana belanja selama setahun untuk tahun yang akan datang. Meskipun data DIPA dapat diinput dari modul penganggaran, namun data DIPA tersebut belum dapat dijadikan acuan pagu sebagai dasar pelaksanaan anggaran dan pelaporan sebelum adanya pengesahan. Hal ini berlaku tidak hanya untuk Pagu Awal saja yang bersumber dari DIPA Awal, namun berlaku sama ketika ada proses revisi anggaran. Setelah data DIPA (Awal maupun Revisi) yang sudah disahkan dari SPAN diterima pada SAKTI melalui modul penganggaran, maka
secara
otomatis
pagu
anggaran
sebagai
dasar
pelaksanaan anggaran sudah diaktifkan. Data DIPA tersebut akan terlebih dahulu dikirim ke modul GL untuk dilakukan pembentukan COA (Chart of Account) kemudian diposting dan dilakukan
penjurnalan.
kemudian
transaksi
Setelah
pelaksanaan
COA
terbentuk,
anggaran
dari
barulah Modul
Komitmen, Pembayaran, Bendahara, Aset dan Persediaan dapat dilakukan. Adapun parameter data DIPA yang digunakan dalam pelaksanaan anggaran adalah Nomor DIPA, Tanggal DIPA, Kode COA (12 Segmen),
10
Jenis Kontrak (SC,CC,NC) , Informasi Blokir, Versi DIPA (Revisi), Fungsi dan sub fungsi.
Modul Komitmen Modul komitmen mengatur bagaimana Satker melakukan aktivitas pencatatan data perikatan/kontrak dalam rangka pelaksanaan APBN untuk mendukung pengelolaan data pagu, perencanaan kas dan referensi dalam pelaksanaan pembayaran. Pihak-pihak yang akan menerima pembayaran dari APBN baik melalui perikatan maupun tanpa perikatan dengan Satker harus terdaftar dalam sistem. Begitu juga dengan perikatan yang telah dilakukan oleh Satker dengan pihak ketiga harus didaftarkan dahulu ke dalam sistem karena supplier dan perikatan inilah yang akan dijadikan referensi pada saat akan dilakukan proses pembayaran. Modul Komitmen juga menyediakan informasi terkait Berita Acara Serah Terima barang/jasa yang akan didetailkan oleh modul Persediaan maupun modul Aset. Hubungan dengan modul lain tergambar di bawah ini: b. GL & a. Administrasi
Pelaporan d. Aset Tetap Komitmen
e. Persediaan
c. Penganggaran f. Pembayaran
a. Dengan Modul Administrasi -
Referensi Pejabat, Kodifikasi barang, Referensi Bank, Kode Pos, Tipe Perusahaan, Tipe Supplier, Tipe Kontrak, Tipe Komitmen, Cara Pembayaran Kontrak, Cara Pemotongan Retensi, Cara Pengembalian Uang Muka.
11
b. Dengan Modul GL -
Mendapatkan informasi ketersediaan dana anggaran (Fund Availability).
-
Mengirim
jurnal
barang
persediaan/aset
pada
saat
perekaman BAST -
Menerima informasi tutup periode
c. Dengan Modul Penganggaran -
Mengirim informasi realisasi
-
Menerima informasi rencana kas.
-
Parameter No DIPA (SP DIPA, tanggal DIPA), status history (status revisi), ambil data dengan status kontraktual dan status blokir.
d. Dengan Modul Aset Tetap -
Mengirim informasi perolehan barang/aset.
-
Flag status pencatatan barang berdasarkan BAST.
e. Dengan Modul Persediaan -
Mengirim informasi perolehan barang/aset.
-
Menerima
informasi
flag
status
pencatatan
barang
berdasarkan BAST. f.
Dengan Modul Pembayaran -
Realisasi atas kontrak
Modul Pembayaran Modul pembayaran berfungsi untuk mengeksekusi perikatan yang telah disetujui dalam Modul Komitmen. Pada saat pembayaran atas kontrak hendak dilakukan, PPK membuat Resume Tagihan dan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Resume Tagihan yang hendak
12
dimintakan pembayarannya harus mendapatkan nomor invoice terlebih dahulu dari BUN/Kuasa BUN. Nomor invoice inilah yang menjadi dasar bahwa SPP siap dilanjutkan diproses menjadi SPM. Surat Permintaan Pembayaran yang telah memenuhi persyaratan akan diproses menjadi Surat Perintah Membayar (SPM) atau Surat Permintaan
Pengesahan/Pembukuan
yang
diajukan
kepada
Bendahara Umum Negara (BUN)/Kuasa BUN menurut prosedur yang telah ditetapkan. Hubungan dengan modul lain tergambar di bawah ini:
a. Komitmen
d. GL & P
Pembayaran c. Bendahara
b. Suplier
a. Dengan Modul Komitmen -
Mendapatkan data kontrak untuk pembuatan SPP dan Resume Tagihan
b. Dengan Modul Supplier -
Mendapatkan data Supplier untuk pembuatan SPP dan Resume Tagihan
c. Dengan Modul Bendahara
d.
-
Mendapatkan data SPTB
-
Mendapatkan usulan data UP/TUP/GUP
-
Mengirim informasi terbitnya SP2D UP/TUP/GUP
Dengan Modul GL -
Mendapatkan informasi ketersediaan dana
13
Mengirim jurnal atas :
-
Transaksi resume tagihan.
Transaksi pencarian dana dan pengesahan
Menerima informasi tutup periode
-
Modul Bendahara Modul Bendahara menatausahakan masuk keluarnya kas di Satker atas
transaksi
penerimaan
dan
pengeluaran,
termasuk
menghasilkan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara. Modul ini juga menyuplai data pembayaran
yang dilakukan melalui
mekanisme Uang Persediaan kepada Modul Pembayaran. Apabila pembayaran mengakibatkan diperolehnya barang/aset, maka Modul Bendahara harus mengirimkan informasi ini ke Modul Persediaan/Aset Tetap. Hubungan dengan modul lain tergambar di bawah ini:
f. Pembayaran
a. Administrasi
e. Persediaan
Bendahara
d. Aset Tetap
b. Penganggaran c. GL & Pelaporan
a.
Dengan Modul Administrasi, menerima: -
Kodifikasi barang
-
Referensi Bank
-
Kodifikasi Lokasi 14
b.
-
Kodifikasi Jabatan
-
Kodifikasi Unit Teknis
Dengan Modul Penganggaran: -
Mendapatkan informasi rencana penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan AFP.
c.
Mengirim data realisasi untuk update AFP
Dengan Modul GL -
Mendapatkan informasi ketersediaan dana anggaran (Fund Availability) menggunakan parameter:No DIPA (SP DIPA, tanggal DIPA, value COA Penganggaran), status history (status revisi), data dengan status non kontraktual dan status non blokir
-
Mengirim jurnal transaksi yang meliputi antara lain: o
Transaksi
pemotongan
pajak
(Bendahara
Pengeluaran). o
Transaksi setoran pajak (Bendahara Pengeluaran).
o
Transaksi dana titipan LS (Bendahara Pengeluaran).
o
Transaksi pengeluaran dana titipan LS (Bendahara Pengeluaran).
o
Transaksi penerimaan barang/jasamelalui dokumen kuitansi yang diperlakukan setara dengan BAST (Bendahara Pengeluaran).
o
Transaksi penerimaan PNBP umum (Bendahara Penerimaan).
o
Transaksi setoran UP/TUP/PNBP umum (Bendahara Penerimaan).
o
Transaksi Honor UP.
15
Transaksi pengembalian belanja
o
Transaksi penerimaan pajak Bea cukai.
Menerima informasi tutup periode
d.
o
Dengan Modul Aset Tetap -
Mengirim informasi pembelian aset
-
Menerima informasi status pencatatan barang berdasar Kuitansi.
e.
Dengan Modul Persediaan -
Mengirim informasi pembelian barang persediaan
-
Menerima informasi status pencatatan barang berdasar Kuitansi.
f.
Dengan Modul Pembayaran -
Mengirim informasi permintaan dana UP/TUP/GUP
-
Menerima informasi pencairan dana UP/TUP/GUP berdasar SP2D
Modul Persediaan Modul persediaan berfungsi mengelola transaksi detail atas barang persediaan yang dimiliki Satker, baik yang berasal dari pembelian oleh PPK maupun Bendahara atau cara perolehan lainnya, mutasi barang persediaan, koreksi, penghapusan, opname fisik, dan lain-lain. Informasi detail persediaan dapat diperoleh dari kuitansi atau BAST. Untuk menjamin pengelolaan berjalan dengan baik, harus dibuat juga laporan persediaan baik yang bersifat rutin maupun periodik. Hubungan dengan modul lain tergambar di bawah ini:
16
e. Aset Tetap
a. Administrasi d. GL & Pelaporan
Persediaan b. Komitmen
c. Bendahara
a. Dengan Modul Administrasi -
Kodifikasi barang
-
Pejabat Penandatangan (KPA/KPB)
-
Kodifikasi K/L
-
Kodifikasi Eselon 1
-
Kodifikasi Wilayah / Kanwil (jika K/L = KemenKeu)
-
Kodifikasi satker (UAKPB)
-
Mapping kode barang dengan kode akun
-
Kodifikasi jenis transaksi (pembelian, Hibah,dll)
b. Dengan Modul Komitmen -
Mendapatkan data Supplier
-
Mendapatkan data Kontrak
-
Mendapatkan data BAST
c. Dengan Modul Bendahara -
Mendapatkan data perolehan barang persediaan/aset
-
Mengirim status catat barang persediaan/aset
d. Dengan Modul GL -
Mengirim jurnal transaksi: o
perolehan persediaan
17
o
penggunaan/konsumsi persediaan
o
Transaksi
penghapusan/usang/rusak
dan
lainnya
-
o
transfer / hibah
o
koreksi jumlah barang dan harga
o
opname fisik
Informasi tutup periode
e. Aset tetap -
mengirim summary persediaan tiap akhir periode.
Modul Aset Tetap Modul aset tetap berfungsi mengelola transaksi detail atas aset tetap yang dimiliki Satker, baik yang berasal dari pembelian oleh PPK maupun Bendahara atau cara perolehan lainnya, perubahan nilai/jumlah, koreksi, penghapusan, perhitungan beban dan akumulasi penyusutan dan lain-lain. Informasi detail aset dapat diperoleh dari kuitansi atau BAST dan dokumen pendukung lainnya. Hubungan dengan modul lain tergambar di bawah ini: e. GL & Pelaporan
a. Administrasi
d. Persediaan
Aset Tetap b. Komitmen c. Bendahara
a. Dengan Modul Administrasi, mendapatakan: -
Kodifikasi barang
18
-
Kodifikasi ruangan
-
Referensi alamat (prop/kab/kota)
-
Pejabat Penandatangan (KPA/KPB)
-
Kodifikasi K/L
-
Kodifikasi Eselon 1
-
Kodifikasi Wilayah / Kanwil (jika K/L = KemenKeu)
-
Kodifikasi satker (UAKPB)
-
Mapping kode barang dengan kode akun
-
Kodifikasi jenis transaksi (pembelian, Hibah,dll)
b. Dengan Modul Komitmen -
Mendapatkan Data Supplier
-
Mendapatkan Data Kontrak
-
Mendapatkan Data Perolehan barang persediaan/aset.
c. Dengan Modul Bendahara -
Mendapatkan Data Perolehan barang persediaan/aset.
d. Dengan Modul Persediaan -
Menerima kiriman data persediaan (summary-nya ) untuk kebutuhan konsolidasi
e. DenganModul GL -
Mengirim
jurnal
transaksi
perolehan,
perubahan,
penghapusan, dan penyusutan aset -
Menerima informasi tutup periode
Modul General Ledger dan Pelaporan (GLP) Modul GL dan Pelaporan berfungsi untuk menyajikan seluruh transaksi seluruh modul ke dalam Laporan Keuangan. Transaksi-
19
transaksi
tersebut
diterjemahkan
ke
dalam
bentuk-bentuk
pencatatan akuntansi, yang diawali dengan pembuatan jurnal dilanjutkan proses posting ke dalam buku besar (General Ledger/GL) dengan melewati validasi dan persetujuan yang diperlukan. Modul GLP terdiri dari beberapa jenjang, yang meliputi tingkat Satker, Wilayah, Eselon 1, dan Kementerian/Lembaga. Transaksi keuangan yang tidak tertangani oleh modul-modul lainnya dicatat dalam modul ini.
Diagram1 Proses Bisnis Modul GLP
20
Hubungan dengan modul lain tergambar di bawah ini: f. Persediaan
a. Penggaran
e. Aset Tetap GL & Pelaporan
d. Pembayaran b. Komitmen c. Bendahara
a.
Dari Penganggaran -
b.
Dari Modul Komitmen -
c.
d.
Jurnal anggaran dan revisinya
Jurnal persetujuan kontrak Jurnal penerimaan (perolehan) Barang/Jasa
Dari Modul Bendahara -
Jurnal kuitansi
-
Jurnal pembayaran dana titipan
-
Jurnal setoran sisa UP/TUP/dana titipan
-
Jurnal pemotongan pajak
-
Jurnal setoran pajak
-
Jurnal penerimaan kas Bendahara Penerimaan
-
Jurnal Setoran kas Bendahara Penerimaan.
Dari Modul Pembayaran -
Jurnal SPP
-
Jurnal SP2D
21
e.
f.
g.
Dari Modul Aset Tetap -
Jurnal penyusutan aset tetap
-
Jurnal koreksi aset tetap
-
Jurnal transfer/hibah/penghapusan aset tetap
Dari Modul Persediaan -
Jurnal pemakaian persediaan
-
Jurnal koreksi persediaan
-
Jurnal transfer/hibah/penghapusan persediaan
Dari Modul GL -
Jurnal manual
22
Alur kerja dan alur data antar modul dapat dilihat pada gambar 2.
PORTAL & SMS GATEWAY
R L IE PP SU NRS K D K 3. A vs AD
SPAN
SC
C
K 5. Vs ON ADK AD TR K AK CA N
NR
12.
11 .
2D SP DK vs A IH AG PM E T AN KS UM AD ES TAGIH 13 . KR AD K NO D vs A
2.1 MGT SUPPLIER
5 ASET TETAP
4. NRS
18. Perolehan Aset Tetap, No. Kuitansi
19. BAST vs Status Catat
1. ADK RKAKL Vs ADK DIPA
22. Summary
9. Perolehan Persediaan, Status Catat
6 PERSEDIAAN
16. U P, GU P
6. Rencana Kas Vs Realisasi
3 PEMBAYARAN
, TUP
2.2 MGT KOMITMEN
10. No. BAST vs Realisasi Permbayaran
15. Perolehan Persediaan, Status catat
7. Rencana Kas Vs Realisasi
4 BENDAHARA 20. Jurnal Persediaan Vs Closing flag
1 PENGANGGARAN
8. No. DIPA, COA, Kontrktual, Non blokir, SC,Fund Availability, Closing flag
2. Data COA DIPA
17. Fund Availability, Closing flag vs Jurnal Pembayaran
21. Jurnal Aset Tetap Vs Closing flag
14.Anggaran boleh pakai UP, Fund Availability, Closing flag
vs Jurnal Bendahara
vs Jurnal Komitmen
7 GL & PELAPORAN
23. ADK Rekonsiliasi, LAKIP Vs ADK BAR
Diagram2. Proses Bisnis SAKTI
23
Diagram tersebut mengungkapkan bahwa: 1. Dalam rangka penyusunan anggaran, SAKTI mengonsolidasi ADK RKAKL dari Satker sampai tingkat Eselon 1, kemudian diunggah ke SPAN melalui Portal. Setelah ditetapkan oleh DJA, K/L Satker menerima ADK DIPA dan didistribusikan ke Satkersatker. 2. ADK DIPA diupload ke SAKTI dan di-approve oleh KPA, mengirim data COA dan informasi lain ke GL yang dibutuhkan untuk menjadi dasar pelaksanaan anggaran bagi modul lainnya. 3. Satker mendaftarkan Supplier ke SPAN dengan mengunggah ADK Supplier ke SPAN. Persetujuan oleh SPAN diwujudkan dengan ADK NRS yang dikirimkan kepada Satker untuk diunggah ke SAKTI. 4. NRS yang dimiliki Supplier menjadi salah satu dasar bagi PPK untuk melakukan perikatan/kontrak dengan Supplier tersebut. 5. Kontrak yang dibuat dimintakan persetujuan (RFC) ke SPAN dengan mengunggah ADK Kontrak dari Satker. SPAN memberi persetujuan dengan memberikan ADK CAN untuk kontrak tersebut. 6. Dalam pembuatan kontrak, modul komitmen mengecek kesesuaian antara Rencana Kas dalam AFP (terdapat dalam Modul Penganggaran) dengan realisasi anggaran periode berkenaan. Apabila terjadi perbedaan, maka Rencana Kas diperbarui, baik dengan menambah pada periode tersebut jika rencana kas tidak mencukupi maupun melimpahkan kelebihan perencanaan ke periode berikutnya. 7. Kesesuaian antara Rencana Kas dalam AFP (terdapat dalam Modul Penganggaran) dengan realisasi anggaran periode berkenaan juga dicek ketika Bendahara membuat perintah bayar. Apabila terjadi perbedaan, maka Rencana Kas diperbarui, baik dengan menambah pada periode tersebut jika rencana kas tidak mencukupi maupun melimpahkan kelebihan perencanaan ke periode berikutnya. 8. Di samping mengecek kesesuaian dengan Rencana Kas, ketika membuat kontrak, Modul Komitmen juga mengecek ketersediaan dana berdasarkan pada data
24
anggaran (DIPA) yang telah di-approve, menggunakan parameter nomor DIPA, COA, jenis akun kontraktual, dan sifat blokirnya atau non blokir serta memperhitungkan dana yang telah dicadangkan (encumbrance). Ketika kontrak telah disetujui oleh KPPN dengan mendapatkan CAN (Nomor Register Kontrak), Modul Komitmen mengirim jurnal komitmen ke GL&P. Secara periodik Modul GL&P mengirim informasi closing ke Modul Komitmen yang menandai bahwa transaksi suatu periode tidak bisa di ubah lagi. 9. Ketika terjadi serah terima barang persediaan, berdasarkan BAST, data barang persediaan dicatat dalam Modul Komitmen sampai dengan kode sub-sub kelompok. Pengisian data barang persediaan lebih detail dilakukan dalam Modul Persediaan, kemudian status barang persediaan berubah menjadi „catat‟. 10. BAST yang telah dicatat dalam Modul Komitmen menjadi dasar bagi Modul Pembayaran untuk membuat SPP, Resume Tagihan, kemudian SPM sampai akhirnya menerima SP2D. Informasi pembayaran ini disampaikan ke Modul Komitmen dalam rangka kontrol ketersediaan dana. 11. Pembayaran atas kontrak yang bersifat Continuing Commitment (CC), Modul Pembayaran tidak lagi mengakses data BAST dari Modul Komitmen, namun hanya membutuhkan data Supplier dan informasi ketersediaan dana dari Modul GL&P. 12. Resume Tagihan yang dibuat dalam Modul Pembayaran diunggah ke SPAN melalui Portal. Jika ADK Resume Tagihan dianggap valid oleh SPAN, Satker akan mendapat respon berupa ADK Nomor Tagihan. 13. Berdasar pada Nomor Tagihan, Satker memproses SPP menjadi SPM dan mengunggah ADK SPM ke SPAN melalui Portal. SPM yang disetujui oleh KPPN akan diterbitkan SP2D yang ADK-nya dapat diunduh dari SPAN dengan perantara Portal. 14. Disamping mengecek kesesuaian dengan Rencana Kas, ketika membuat kuitansi, Modul Bendahara juga mengecek ketersediaan dana berdasarkan pada data anggaran (DIPA) yang telah di-approve, menggunakan parameter nomor DIPA, COA, jenis
akun
yang
dapat
di-UP-kan,
dan
sifat
blokirnya
non
blokir
serta
memperhitungkan dana yang telah dicadangkan (encumbrance). Atas transaksi
25
pengeluaran maupun penerimaan, Modul Bendahara mengirimkan jurnalnya ke Modul GL&P. Secara periodik Modul GL&P mengirim informasi closing ke Modul Bendahara yang menandai bahwa transaksi suatu periode berkenaan tidak bisa di ubah lagi. 15. Ketika terjadi serah terima barang persediaan, berdasarkan kuitansi, data barang persediaan dicatat dalam Modul Bendahara sampai dengan kode sub-sub kelompok. Pengisian data barang persediaan lebih detail dilakukan dalam Modul Persediaan, kemudian status barang persediaan berubah menjadi „catat‟. 16. Bendahara mengajukan UP kepada PPK untuk belanja yang diperkenankan memakai mekanisme UP. Pada keadaan tertentu Bendahara meminta penggantian UP (GUP) kepada PPK untuk mengembalikan saldo UP. Bendahara dapat meminta Tambahan UP (TUP) melalui PPK untuk Belanja dengan tata cara yang ditentukan. Apabila permintaan UP/TUP/GUP dipenuhi dengan terbitnya SP2D, Bendahara mencatat SP2D tersebut. 17. Saat pembuatan SPP, Modul Pembayaran mengecek ketersediaan dana ke Modul GL&P berdasar parameter yang telah ditentukan. Ketika membuat ADK Resume Tagihan dan mendapatkan Nomor SP2D, jurnal dikirim ke Modul GL&P. Setiap akhir Periode Modul Pembayaran menerima informasi closing dari Modul GL&P yang menandai bahwa transaksi tidak boleh diubah lagi. 18. Dalam hal Bendahara melakukan pembelian aset, Bendahara mencatat aset tersebut sampai dengan kode sub-sub kelompok, kemudian memberitahukan ke Pengelola Aset Tetap tentang perolehan tersebut beserta kuitansinya. 19. Ketika terjadi serah terima aset, berdasarkan BAST, data aset dicatat dalam Modul Komitmen sampai dengan kode sub-sub kelompok. Pengisian data aset lebih detail dilakukan dalam Modul Aset Tetap, kemudian status aset berubah menjadi „catat‟. 20. Modul Persediaan mengirimkan jurnal ke GL&P saat transaksi di-approve. Setiap akhir periode Modul GL&P menginformasikan kegiatan closing sebagai tanda bahwa data periode berkenaan tidak boleh diubah.
26
21. Modul Aset tetap mengirimkan jurnal ke GL&P saat transaksi di-approve. Setiap akhir periode Modul GL&P menginformasikan kegiatan closing sebagai tanda bahwa data periode berkenaan tidak boleh diubah. 22. Setiap akhir periode, Modul Persediaan mengirim ADK summary data persediaan ke Modul Aset Tetap. 23. Secara periodik data GL&P disertai Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja dikirim ke SPAN melalui Portal untuk direkonsiliasi. Apabila rekonsiliasi telah menghasilkan data sama, Satker akan mendapatkan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR).
27
Bab
4
Koneksitas SAKTI-SPAN
Mulai
tahap
penyusunan
rencana
anggaran
sampai
dengan
pertanggungjawabannya, Satker harus berhubungan dengan BUN/Kuasa BUN.
Satker
menggunakan
SAKTI,
sedangkan
BUN/Kuasa
BUN
menggunakan SPAN. Hubungan antara SAKTI dengan SPAN dijembatani oleh aplikasi SMS Gateway dan Portal. Berikut ini adalah modul-modul dalam SAKTI yang harus berinteraksi dengan SPAN dalam proses bisnisnya.
Modul Administrasi Modul Administrasi berhubungan dengan SPAN dalam proses: a. pengunggahan data pengguna SAKTI dan Pejabat Perbendaharaan Satker. b. pengunduh data referensi.
Modul Penganggaran Untuk bisa menjadi acuan dalam pelaksanaan anggaran, terlebih dahulu DIPA harus mendapatkan Surat Pengesahan (SP) dari SPAN. Modul Penganggaran akan mengirimkan:
28
a. ADK RKAKLDIPAPOK yang akan dikirimkan ke SPAN (hyperion) melalui portal. Feedback yang diterima dari SPAN adalah ADK RKAKLDIPAPOK final dan SP RKAKL. b. ADK Konsep DIPA yang akan dikirimkan ke SPAN (Oracle Finance). Feedback yang diterima adalah ADK DIPA Final dan SP DIPA
Modul Komitmen Komitmen
hanya
dapat
dilakukan
dengan
Suplier
yang
telah
mendapatkan Nomor Register Supplier (NRS).Untuk mendapatkan NRS, Satker harus mengunggah data supplier yang dimaksud ke database SPAN melalui Portal. SPAN akan mengirimkan ADK NRS kepada Satker jika data Supplier dianggap valid. Kontrak yang dibuat bersama Supplier yang telah teregister, diunggah ke database SPAN melalui Portal guna meminta nomor komitmen (Request For Commitment/RFC). Persetujuan RFC diberikan oleh KPPN dalam bentuk ADK CAN (Commitment Application Number) yang dikirim kepada Satker lewat Portal.
Modul Pembayaran Berdasarkan data kontrak yang telah mendapatkan CAN atau bukti-bukti pengeluaran dari Bendahara, PPK membuat SPP dan Resume Tagihan. ADK Resume Tagihan diunggah ke SPAN untuk dimintakan Nomor Tagihan. Setelah menerima Nomor Tagihan dari SPAN, SPP diolah menjadi SPM. ADK SPM diunggah ke SPAN untuk diproses menjadi SP2D. SPAN memberikan respon berupa notifikasi penolakan atau persetujuan atas SPM yang diajukan Satker. Jika disetujui, SPAN menerbitkan ADK SP2D yang kemudian diunggah oleh Satker ke SAKTI. Hubungan Modul Pembayaran dengan SPAN dapat dilihat pada diagram 3.
29
Diagram3. Hubungan Modul Pembayaran - SPAN
Modul General Ledger dan Pelaporan (GLP) SAKTI mengupload ADK Rekon dalam rangka rekonsiliasi dengan GL SPAN dengan menyertakan Laporan Kinerja. Feedback yang diterima dari SPAN adalah ADK hasil rekonsiliasi dan ADK Berita Acara.
Penyampaian Dokumen dan ADK Penyampaian dokumen dan/atau ADK dari SAKTI ke SPAN dapat melalui kurir, ekspedisi, internet dan SMS. Diagram 4 menunjukkan alternatif penyampaian tersebut.
30
Diagram 4. Koneksitas SAKTI – SPAN
31
Bab
5
Pembagian Peran User/Pejabat Untuk menjamin bahwa transaksi dalam SAKTI benar-benar dilakukan oleh pihak yang memiliki otoritas/wewenang, user atau pengguna SAKTI dikelompokkan ke dalam tiga kelompok besar: a.
Operator, adalah pengguna yang berperan melakukan kegiatan teknis (rekam, ubah, hapus, cetak).
b.
Validator/Checker,
adalah
pengguna/pejabat
yang
berperan
melakukan pemeriksaan atas hasil pekerjaan operator. Pejabat yang mungkin menjalankan peran ini adalah PPK c.
Approver, adalah pengguna/pejabat yang berperan melakukan pengesahan atas hasil pekerjaan operator yang telah diperiksa kebenaraannya oleh Validator. Pejabat yang mungkin menjalankan peran ini adalah PPSPM atau KPA.
User yang terlibat dalam setiap modul dapat dilihat pada tabel 1.
32
Tabel 1. Matriks Modul dan User Level User Aplikasi SAKTI No.
Modul
User Level
1
SPM
Operator Validator /PPK Approver/PPSPM/KPA
2
Anggaran
Operator Validator/PPK Approver/KPA
3
Bendahara
Operator/Bendahara Pengeluaran Operator/Bendahara Penerimaan
4
Aset Tetap
Operator Validator Approver
5
Komitmen
Operator Approver/PPK
6
Persediaan
Operator Approver
7
GL
Operator
8
Admin
Operator/Administrator Pusat Operator/Administrator Lokal
User Aplikasi Pendukung 1
Portal
Operator Pusat/Administrator Operator KPPN/ Satker/ Biasa
33
2
SPAN SMS
Operator Pusat/Administrator OperatorKPPN Operator Satker
Rincian peran User dalam tiap modul adalah sebagai berikut: Modul Administrasi User yang terlibat dalam operasional Modul Administrasi adalah : a. Administrator Pusat, Merupakan user yang mempunyai wewenang untuk: 1.
Melakukan installasi dan konfigurasi awal aplikasi
2.
Menentukan konfigurasi sistem
3.
Menentukan kelompok pengguna
4.
Pengelolaan pengguna
5.
Pengelolaan kode akses
6.
Menyediakan bantuan
7.
Backup Data Referensi
8.
Mengelola referensi-referensi umum yang merupakan kewenangan Kantor Pusat DJPBN
b. Administrator Lokal, Merupakan user yang memiliki wewenang untuk: 1. Melakukan installasi dan konfigurasi awal aplikasi 2. Membuat setup pejabat 3. Membuat setup Penanda tangan laporan aset/persediaan 4. Membuat setup Penanda tangan 5. Update Data Referensi 6. Mengelola
referensi-referensi
lokal
yang
merupakan
kewenangan tingkat Kementerian, Unit, Kantor Wilayah dan Satuan Kerja
34
Modul Penganggaran Operator Modul Penganggaran berwenang untuk antara lain: 1. Membuat Rencana Kerja Anggaran Satker (RKAKL) 2. Mencetak RKAKL 3. Mencetak Lampiran RKAKL 4. Mencetak Lampiran Blokir 5. Mengirim ADK RKAKL 6. Merekam data POK 7. Merekam data pegawai dalam rangka menyusun RKAKL 8. Menayangkan rencana penarikan/penerimaan 9. Merekam Rencana Kas harian, mingguan, dan bulanan 10. Menghitung dan menayangkan data AFP (Annual Financial Plan) 11. Mencetak konsep DIPA 12. Merekam Kerangka Acuan Kerja (KAK) 13. Merekam usulan SBK 14. Mengelola data KPJM 15. Mengakses data referensi, dan lain-lain Validator berwenang untuk melakukan: 1. Validasi data RKAKL, belanja dan pendapatan 2. Validasi data POK 3. Validasi data AFP 4. Validasi data usulan SBK Approver berwenang untuk melakukan: 1. Approval data RKAKL, belanja dan pendapatan 2. Approval data POK 3. Approval data AFP 4. Approval data usulan SBK Modul Komitmen User yang terlibat dalam operasional Modul Komitmen adalah : a. Operator Merupakan user yang memiliki fungsi untuk melakukan input data-data
35
supplier, kontrak, dan BAST Operator Komitmen mempunyai wewenang : 1.
Pencatatan Supplier
2.
Pencatatan Kontrak
3.
Pencatatan BAST
4.
Cetak Resume Supplier
5.
Cetak Resume Kontrak
6.
Upload ADK Data Pegawai
7.
Upload / Rekam ADK NRS
8.
Upload / Rekam ADK CAN
9.
Cetak Monitoring Karwas Kontrak
b. Approver Merupakan user yang memiliki fungsi untuk membentuk ADK Supplier dan Kontrak Approver Komitmen mempunyai wewenang : 1.
Cetak Resume Supplier
2.
Cetak Resume Kontrak
3.
Membentuk ADK NRS
4.
Membentuk ADK CAN
5.
Cetak Monitoring Karwas Kontrak
Modul Pembayaran User yang terlibat dalam operasional Modul Pembayaran adalah : a. Operator Merupakan user yang memiliki kewenangan untuk melakukan sebagai berikut : 1. Perekaman SPP 2. Mencetak SPP 3. Menerima/mengunduh ADK Resume Tagihan 4. Mencetak SPM 5. Menerima/mengunduh ADK SP2D
36
b. Validator / PPK Merupakan user yang memiliki kewenangan untuk melakukan sebagai berikut : 1. Validasi/persetujuan SPP 2. Membuat ADK Resume Tagihan 3. Mengunggah/upload ADK Resume Tagihan c.
Approver / PPSPM
Merupakan user yang memiliki kewenangan untuk melakukan sebagai berikut : 1. Validasi / persetujuan SPM 2. Membuat ADK SPM 3. Mengunggah/upload ADK SPM atau menyampaikan ADK SPM, SPM dan Lampiran SPM ke KPPN Modul Bendahara Modul Bendahara dijalankan oleh: 1. Operator Bendahara Pengeluaran, memiliki tugas dan wewenang antara lain: a. Merekam referensi internal modul bendahara (bendaharawan, Unit teknis, Buku Pembantu, kelompok akun UP, variable UP, WP, pajak honor dan penerima honor) b. Membuat Usulan UP c. Membuat rincian pembiayaan TUP d. Membuat SPTB e. Merekam Uang Muka f.
Mencatat Perintah Bayar
g. Membuat Kuitansi h. Mencatat Pungutan Pajak i.
Merekam Daftar Honor
j.
Mencatat pembayaran dana titipan
k. Membuat Setoran Pajak
37
l.
Membuat Setoran UP/TUP/PNBP
m. Mencatat Pengembalian Belanja n. Membuat LPJ bendahara o. Monitoring UP/TUP/ p. Monitoring Uang Muka q. Monitoring Perintah Bayar r.
Monitoring Dana Titipan
2. Operator Bendahara Penerimaan, memiliki tugas dan wewenang antara lain: a. Membuat Surat Bukti Setoran (SBS) b. Mencatat setoran PNBP Fungsional c. Upload data penerimaan yang disetorkan langsung tanpa melalui bendahara d. Monitoring penerimaan e. Membuat LPJ
Modul Persediaan I.
Tingkat UAPKPB A. User Pada Modul Persediaan Tingkat UAPKPB: 1. Operator Modul Persediaan adalah orang yang memiliki kewenangan melakukan Rekam Ubah Hapus transaksi barang Persediaan,
Biasanya
merupakan
Pelaksana
Operator
Persediaan pada UAPKPB. 2. Approver Modul Persediaan adalah atasan Operator atau orang yang ditunjuk sebagai seorang Approver. B. Kewenangan User Pada Modul Persediaan tingkat UAPKPB: 1. Operator Modul Persediaan: a. Melakukan RUH Referensi b. Melakukan Migrasi Data c. Melakukan RUH Transaksi Masuk Pembelian d. Melakukan RUH Transaksi Keluar
38
e. Melakukan RUH Koreksi f.
Melakukan Opname Fisik
g. Melakukan Pencetakan Laporan h. Pembuatan dan Penerimaan ADK 2. Approver Modul Persediaan : a. Melakukan semua kewenangan Operator b. Melakukan Persetujuan atas Transaksi Masuk Pembelian, Transaksi Keluar, Koreksi dan Opname Fisik II.
Tingkat UAKPB A. User Pada Modul Persediaan Tingkat UAKPB: 1. Operator Modul Persediaan adalah orang yang memiliki kewenangan melakukan Rekam Ubah Hapus transaksi barang Persediaan,
Biasanya
merupakan
Pelaksana
Operator
Persediaan pada UAKPB. 2. Approver Modul Persediaan, Kuasa Pengguna Barang Satker bersangkutan atau orang yang di tunjuk sebagai seorang Approver. B. Kewenangan User Pada Modul Persediaan tingkat UAKPB: 1. Operator Modul Persediaan: a. Melakukan RUH Referensi b. Melakukan Migrasi Data c. Melakukan RUH Transaksi Masuk d. Melakukan RUH Transaksi Keluar e. Melakukan RUH Koreksi f.
Melakukan Opname Fisik
g. Melakukan Pencetakan Laporan h. Pembuatan dan Penerimaan ADK 2. Approver Modul Persediaan : a. Melakukan semua kewenangan Operator b. Melakukan Persetujuan Atas Transaksi Masuk, Transaksi Keluar, Koreksi dan Opname Fisik
39
Modul Aset Tetap I.
Tingkat UAPKPB A. Aktor User Pada Modul Aset Tetap Tingkat UAPKPB: 1. Operator Modul Aset Tetap, merupakan sebutan bagi pihak yang memiliki kewenangan melakukan Rekam Ubah Hapus tranksasi BMN, Biasanya merupakan Pelaksana Operator BMN pada UAKPB. 2. Validator Modul Aset Tetap, Atasan langsung Operator Modul Aset Tetap atau orang yang ditunjuk sebagai seorang validator atas transaksi yang diinputkan oleh Operator. 3. Approver Modul Aset Tetap, Atasa Validator atau orang yang di tunjuk sebagai seorang Approver. B. Kewenangan User Pada Modul Aset Tetap tingkat UAPKPB: 1. Operator Modul Aset Tetap: a. Melakukan RUH BMN b. Melakukan RUH Barang Bersejarah c. Melakukan RUH Barang Pihak Ketiga d. Melakukan Monitoring Transaksi e. Melakukan Perhitungan Penyusutan f.
Tutup Periode Modul Aset Tetap
g. Melakukan Pencetakan Buku Barang h. Melakukan Summary Database i.
Melakukan Pencetakan Laporan
j.
Pembuatan dan Penerimaan ADK
2. Validator Modul Aset Tetap : a. Melakukan Validasi Atas Transaksi yang Diinput oleh Operator b. Melakukan Monitoring Transaksi c. Melakukan Pencetakan Buku Barang d. Melakukan Pencetakan Buku Barang
40
3. Approver Modul Aset Tetap : a. Melakukan Persetujuan Atas Transaksi yang Sudah Tervalidasi b. Melakukan Monitoring Transaksi c. Melakukan Pencetakan Buku Barang d. Melakukan Pencetakan Buku Barang II.
Tingkat UAKPB A. Aktor User Pada Modul Aset Tetap Tingkat UAKPB: 1. Operator Modul Aset Tetap, merupakan sebutan bagi pihak yang memiliki kewenangan melakukan Rekam Ubah Hapus tranksasi BMN, Biasanya merupakan Pelaksana Operator BMN pada UAKPB. 2. Validator Modul Aset Tetap, Atasan langsung Operator Modul Aset Tetap atau orang yang di tunjuk sebagai seorang validator atas transaksi yang diinputkan oleh Operator. 3. Approver Modul Aset Tetap, Kuasa Pengguna Barang Satker bersangkutan atau orang yang di tunjuk sebagai seorang Approver. B. Kewenangan User Pada Modul Aset Tetap tingkat UAKPB: 1. Operator Modul Aset Tetap: a. Melakukan RUH BMN b. Melakukan RUH KDP c. Melakukan RUH Barang Bersejarah d. Melakukan RUH Barang Pihak Ketiga e. Melakukan Monitoring Transaksi f.
Melakukan Perhitungan Penyusutan
g. Tutup Periode Modul Aset Tetap h. Melakukan Pencetakan Buku Barang i.
Melakukan Summary Database
j.
Melakukan Pencetakan Laporan
k. Pembuatan dan Penerimaan ADK
41
2. Validator Modul Aset Tetap : a. Melakukan Validasi Atas Transaksi yang Diinput oleh Operator b. Melakukan Monitoring Transaksi c. Melakukan Pencetakan Buku Barang d. Melakukan Pencetakan Buku Barang 3. Approver Modul Aset Tetap : a. Melakukan
Persetujuan
Atas
Transaksi
yang
Sudah
Tervalidasi b. Melakukan Monitoring Transaksi c. Melakukan Pencetakan Buku Barang d. Melakukan Pencetakan Buku Barang III. Tingkat UAPPBW A. Aktor User Pada Modul Aset Tetap Tingkat UAPPBW: Operator Modul Aset Tetap, merupakan sebutan bagi pihak yang memiliki kewenangan melakukan Konsolidasi tingkat wilayah. B. Kewenganan User Pada Modul Aset Tetap tingkat UAPPBW: Operator Modul Aset Tetap: 1. Melakukan Penerimaan ADK Konsolidasi dari UAKPB 2. Melalukan Monitoring Penerimaan ADK Konsolidasi dari UAKPB 3. Melakukan Summary Data 4. Melakukan Pencetakan Buku Barang 5. Melakukan Pencetakan Buku Barang 6. Melakukan Pembuatan ADK Konsolidasi ke UAPPBE1 IV. Tingkat UAPPBE1 A. Aktor User Pada Modul Aset Tetap Tingkat UAPPBE1: Operator Modul Aset Tetap, merupakan sebutan bagi pihak yang memiliki kewenangan melakukan Konsolidasi tingkat eselon1. B. Kewenganan User Pada Modul Aset Tetap tingkat UAPPBE1: Operator Modul Aset Tetap: 1. Melakukan Penerimaan ADK Konsolidasi dari UAPPBW 42
2. Melalukan Monitoring Penerimaan ADK Konsolidasi dari UAPPBW 3. Melakukan Summary Data 4. Melakukan Pencetakan Buku Barang 5. Melakukan Pencetakan Buku Barang 6. Melakukan Pembuatan ADK Konsolidasi ke UAPB V.
Tingkat UAPB A. Aktor User Pada Modul Aset Tetap Tingkat UAPB: Operator Modul Aset Tetap, merupakan sebutan bagi pihak yang memiliki
kewenangan
melakukan
Konsolidasi
tingkat
Kementerian/Lembaga. B. Kewenganan User Pada Modul Aset Tetap tingkat UAPB: Operator Modul Aset Tetap: 1. Melakukan Penerimaan ADK Konsolidasi dari UAPPBE1 2. Melalukan Monitoring Penerimaan ADK Konsolidasi dari UAPPBE1 3. Melakukan Summary Data 4. Melakukan Pencetakan Buku Barang 5.
Melakukan Pencetakan Buku Barang
Modul General Ledger dan Pelaporan (GLP) User yang terlibat dalam operasional Modul General Ledger dan Pelaporan adalah user Operator yang memiliki kewenangan untuk melakukan sebagai berikut : 1. Melakukan RUH Jurnal Penyesuaian/Koreksi melalui Jurnal umum 2. Melakukan Proses Validasi Jurnal 3. Malakukan Proses Posting 4. Melakukan Proses Tutup Periode 5. Melakukan Pencetakan Laporan Keuangan 6. Melakukan Proses Pengiriman ADK Konsolidasi/Rekonsiliasi 7.
Melakukan Proses Konfirmasi
43
Modul Portal SPAN Pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan PORTAL SPAN terdiri dari: 1. Administrator PORTAL SPAN, merupakan sebutan bagi pihak yang memiliki kewenangan melakukan setting dan pemeliharaan PORTAL SPAN. 2. Pengguna PORTAL SPAN, merupakan pihak yang memanfaatkan layanan PORTAL SPAN, yang terdiri atas: a. Pengguna KPPN b. Pengguna Satker c. Pengguna Biasa Administrator PORTAL SPAN memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut: 1. Melakukan registrasi dan mengelola akun Administrator dan pengguna. 2. Melakukan pemeliharaan konten portal (berita, dokumentasi, dll). 3. Melakukan monitoring proses data house keeping dan Log. 4. Melakukan backup dan restore database dan system secara berkala. 5. Melakukan pemeliharaan, upgrade, dan troubleshooting system secara keseluruhan. Pengguna PORTAL SPAN memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut: 1. Pengguna KPPN a. Melakukan registrasi Pengguna Satker. b. Melakukan upload ADK Pejabat. c. Mengelola PIN Pejabat. d. Mengunduh ADK Konversi. 2. Pengguna Satker a. Mengelola akun pengguna bersangkutan. b. Melakukan upload ADK SAKTI. c. Mengunduh output SPAN. d. Melihat status ADK;
44
e. Mengakses dokumentasi dan Bantuan (Manual Aplikasi, Patch Aplikasi, FAQ, Peraturan). 3. Pengguna Biasa a. Mengakses Peraturan b. Membaca Berita Modul SPAN SMS Administrator, merupakan sebutan bagi pihak yang memiliki kewenangan melakukan setting dan pemeliharaan SPAN SMS, meliputi: 1. Melakukan registrasi dan mengelola akun Administrator dan Operator. 2. Melakukan backup dan restore database dan sistem secara berkala. 3. Melakukan pemeliharaan, upgrade, dan troubleshooting sistem secara keseluruhan. Operator KPPN, memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut: 1. Melakukan registrasi dan mengelola akun Satker sebagai pengguna layanan SMS. 2. Melakukan monitoring dan membalas SMS dari Satker yang berada di dalam wilayah kerja KPPN-nya. 3. Mengirimkan informasi secara broadcast kepada seluruh Satker dalam wilayah kerja KPPN-nya yang telah terdaftar sebagai pengguna SPAN SMS. Operator Satuan Kerja dalam kapasitasnya sebagai pengguna dapat memanfaatkan SPAN SMS untuk: 1. Memperoleh informasi mengenai pengelolaan keuangan negara yang disediakan SPAN SMS sesuai dengan kebutuhan. 2. Mengirimkan pengaduan, komentar, kritik dan saran atas pelayanan KPPN mitra kerja.
45
Bab
6
Audit Trail Jejak audit (audit trail) adalah hasil rekam jejak pada suatu sistem elektronik yang dihasilkan oleh suatu sistem log transaksi sesuai kebijakan retensi data yang dapat digunakan sebagai bahan reviu atau evaluasi untuk menghasilkan bukti audit dan bukti hukum atas suatu transaksi elektronik. ADK dan/atau dokumen yang dihasilkan SAKTI dapat dijadikan alat bukti hukum. Untuk mewujudkan kesahihan bukti hukum atas dokumen/ADK dari SAKTI, transaksi dalam SAKTI harus mengandung jejak atas tindakan yang dilakukan oleh User. Jejak itu antara lain meliputi: a)
user id, waktu login dan logout, disimpan dalam suatu logfile;
b)
identitas user, disimpan dalam setiap transaksi yang ditanganinya;
c)
tanggal dan waktu transaksi, disimpan dalam setiap transaksi yang ditanganinya;
d)
jenis jenis tindakan(membuat, ubah, approve, hapus) disimpan dalam setiap transaksi yang ditanganinya.
46
Bab
7
Keamanan Data & Informasi
Keamanan data dan informasi merupakan hal yang sangat kritikal dalam penerapan Aplikasi SAKTI ini, mengingat Aplikasi SAKTI akan digunakan untuk menangani proses transaksi keuangan antara SATKER, Kementerian Keuangan dan Pihak Penyedia jasa. Mekanisme keamanan data dan informasi yang digunakan dalam aplikasi SAKTI dilakukan secara bertingkat.
Tingkat Aplikasi a.
Untuk menggunakan SAKTI, pihak yang berkepentingan wajib untuk menggunakan username dan password yg sudah ditentukan oleh Admin di setiap tingkat penggunaan.
b.
Setiap pengguna yang menggunakan SAKTI hanya bisa mengolah informasi yang menjadi cangkupan tanggung jawabnya yang sudah ditentukan oleh Admin.
c.
Segala informasi yang diolah wajib untuk divalidasi dan diverifikasi oleh para pejabat yang berwenang sebelum dianggap sah.
47
Tingkat Data a.
Aplikasi terhubung dengan Database System dengan menggunakan username, password, dan hostname yang valid
b.
Setiap data yang disimpan akan di-encrypt sesuai standard yang berlaku pada RDBMS yang digunakan.
c.
Setiap
data
yang
disimpan
hanya
bisa
dibaca
dan
diolah
menggunakan aplikasi SAKTI. d.
Setiap data yang diolah akan disimpan history perubahannya untuk proses tracing, audit dan monitoring.
Tingkat Transport / Data Distribution a.
Semua aplikasi SAKTI yang terhubung langsung ke Database System pusat
wajib
menggunakan
mekanisme
ssl
untuk
mencegah
pencegatan transmisi. b.
Penggunakan VPN direkomendasikan untuk lebih aman.
c.
Setiap data yang di-export menjadi bentuk data lain ( mis : File komputer / ADK ) wajib untuk dienkripsi dan divalidasi oleh pejabat yang berwenang.
d.
Metode enkripsi yang digunakan adalah Public-key cryptography menggunakan RSA untuk enkripsi data dan AES untuk enkripsi public key.
e.
Public key setiap nodes ( Pejabat, Portal, SPAN ) disimpan secara terpusat di Key Server
48
Bab
8
Topologi SAKTI Dengan mempertimbangkan tingkat kesiapan infrastruktur dan SDM yang dimiliki Instansi, SAKTI disiapkan untuk dapat berjalan dengan tiga variasi sebagai berikut: a.
SATKER STAND-ALONE (Single User)
b.
SATKER LAN (Multi User, Single SATKER)
c.
SATKER WAN (Multi User, Multi SATKER)
Hubungan ketiga model topologi tersebut dapat diilustrasikan dalam diagram 5.
49
Diagram 5. Topologi SAKTI
SATKER STAND-ALONE (Single User) SATKER dalam kategori ini akan menjalankan aplikasi SAKTI dalam satu workstation (Desktop/Laptop) di mana semua komponen aplikasi dan database diinstall dalam workstation tersebut. Pengguna mengakses aplikasi melalui desktop user interface pada workstation tersebut. Dengan topologi ini, proses konsolidasi (Laporan Keuangan dan Aset) dilakukan melalui kirim-terima ADK Konsolidasi.
SATKER LAN (Multi User, Single SATKER) Pada SATKER katagori ini jumlah pengguna lebih dari 1 orang. Komponen aplikasi dan database SAKTI akan diinstall pada Server. Pengguna akan mengakses aplikasi SAKTI melalui Desktop User Interface dari masingmasing PC/Laptop yang terhubung dengan Server melalui jaringan Local Area Network (LAN) yang ada. Dengan topologi ini, proses konsolidasi (Laporan Keuangan dan Aset) dilakukan melalui kirim-terima ADK Konsolidasi.
50
SATKER WAN (Multi User, Multi SATKER) Pada SATKER katagori ini pengguna sudah terhubung pada jaringan Wide Area Network (WAN) dari Wilayah/ Direktorat/Kementrian. Komponen aplikasi dan database SAKTI akan diinstall pada Server yang terletak pada Data Center Wilayah/Direktorat/Kementrian. Pengguna akan mengakses aplikasi SAKTI melalui Desktop User Interface dari masing-masing PC/Laptop yang terhubung dengan WAN. Beberapa SATKER yang ada dalam
lingkup
Wilayah/Direktorat/Kementrian
yang
sama
akan
mengakses Server yang ada di Data Center tersebut. Dengan topologi ini, proses konsolidasi (Laporan Keuangan dan Aset) dilakukan tanpa melalui kirim-terima ADK Konsolidasi, karena konsolidator dengan unit yang dikonsolidasikan sudah terhubung jaringan (online). Laporan konsolidasi akan tercetak sesuai konfigurasi sistem yang sudah didefinisikan sebelumnya. DJPBN akan merupakan Direktorat pertama di Kemenkeu yang akan mengimplementasikan model ini.
51
Bab
9
Migrasi Data Aplikasi Existing SAKTI adalah sistem yang mengintegrasikan beberapa system yang pernah ada, sehingga data SAKTI adalah data kelanjutan dari sistem existing tersebut. Untuk melanjutkan data yang berasal dari sistem existing dilakukan proses migrasi data. Data-data existing yang memerlukan proses migrasi ke dalam SAKTI adalah: a. Data Neraca ; b. Data Aset Tetap; c. Data Persediaan; d. Data Anggaran; dan e. Data Referensi.
52
Bab
10
Implementasi Akuntansi Basis Akrual pada Aplikasi SAKTI
Bab ini menjelaskan Implementasi Akuntansi Basis Akrual pada Aplikasi SAKTI berkaitan dengan Kebijakan Umum Jurnal, Jurnal Standar Akrual dan Kas dan Ilustrasi Jurnal Standar dengan Pendekatan Siklus Transaksi. Dalam Aplikasi SAKTI terdapat dua Basis Akuntansi yaitu Basis Akrual dan Basis Kas dengan basis akrual sebagai basis akuntansi yang utama. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
53
10.1 Kebijakan Umum Jurnal Konsep Ledger Aplikasi SAKTI menerapkan konsep 2 ledger yaitu accrual ledger (ledger akrual) dan cash ledger (ledger kas). Accrual Ledger: kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal akuntansi berdasarkan basis akrual. Digunakan untuk membukukan transaksi-transaksi berbasis akrual Jurnal dilakukan pada setiap titik pengakuan akrual Untuk mendukung pelaporan berbasis akrual (Neraca, LO, LPE) Menggunakan pendekatan due to / due from (ditagihkan kepada / diterima dari entitas lain termasuk hibah dalam aset Cash Ledger: kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal akuntansi berdasarkan basis kas. Digunakan untuk membukukan transaksi berbasis kas Jurnal dilakukan pada saat terjadi kas masuk/keluar dari BUN Untuk mendukung pelaporan berbasis kas (LRA) Menggunakan pendekatan due to / due from (ditagihkan kepada /
diterima
dari
entitas
lain
terutama
terkait
pembayaran/penerimaan BUN Selain 2 ledger diatas, SAKTI menerapkan ledger single entry untuk mencatat transaksi Jurnal Anggaran (Allotment) Jurnal Komitmen (Encumbrance) Jurnal Sub-Ledger Bendahara
54
10.2 Segment CoA SAKTI Chart of Account (CoA) atau Bagan Akun Standar (BAS) merupakan kode unik yang digunakan dalam kodefikasi transaksi pengelolaan keuangan negara mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Kode BAS sangat berharga terlebih dalam penerapan sistem informasi yang terintegrasi seperti pada SAKTI. Bagan Akun Standar pada SAKTI adalah sebagai berikut :
SEGMENT Satker
DESKRIPSI Kode unit/entitas yang bertanggung jawab terhadap pencatatan transaksi.
DIGIT 6
Kode kantor pelayanan KPPN
perbendaharaan Negara yang menunjukkan lokasi tempat
3
pembayaran. Akun
Kode klasifikasi pos atau akun transaksi.
Program (BA, Echelon1,
Kode gabungan dari kode BA, Eselon
Program)
1, dan Program.
Output (Activity, Output)
Kode gabungan dari kode kegiatan dan kode output
6
3+2+2
4+3
Kode alokasi pelaksanaan anggaran Sumber
yang berasal dari sumber dana
Dana(Source,Withdrawal
tertentu dengan cara penarikan
Type,Nomor Register)
tertentu dan informasi nomer register
1+1+8
sumber dananya. Kode Bank yang menerima atau pun Bank (Bank Account Type, Bank
yang mengeluarkan kas. (khusus
Account Number)
untuk rekening bank yang dimiliki
1+4
BUN) Kewenangan
Kode yang mendefinisikan jenis satker (kantor pusat, kantor daerah, dekonsentrasi, tugas perbantuan,
55
1
desentralisasi, atau urusan bersama) Kode tempat pelaksanaan kegiatan Lokasi Kegiatan (Province, City)
satkeryang merupakan gabungan
2+2
kode propinsi dan kabupaten/kota. Kode yang membedakan jenis/type transaksi sesuai dengan tahapan Budget Type (Anggaran)
penganggaran dan pelaksanaan
1
anggaran (anggaran, komitmen, realisasi anggaran, pengembalian) Intraco (Antar Entitas)
Kode satker antar entitas yang mempunyai keterkaitan transaksi
6
Kode yang dipersiapkan untuk Cadangan
mengantisipasi kemungkinan adanya klasifikasi baru di masa mendatang.
56
6
10.3 Role SAKTI dan Titik Pengakuan Akrual
Diagram 6.Role SAKTI dan Titik Pengakuan Akrual
57
10.4 Jurnal Standar
Jurnal Standar terdiri atas: 1. Jurnal Standar Anggaran; 2. Jurnal Standar Komitmen; 3. Jurnal Standar Realisasi; 4. Jurnal Standar Penyesuaian; 5. Jurnal Standar Penutup.
58
Jurnal Standar Anggaran Jurnal Standar Anggaran dilakukan pada saat diterbitkannya DIPA. Jurnal Standar Anggaran mencakup Akun Belanja dan Akun Pendapatan.
Jurnal Standar DIPA Jurnal Standar DIPA dilakukan pada saat diterimanya DIPA oleh satuan kerja. DIPA
sebagaimana
dimaksud
adalah
DIPA
yang
sudah
mendapatkan
pengesahan dari Direktorat jenderal Anggaran. Jurnal Standar DIPA dilakukan oleh setiap satuan kerja selaku entitas akuntansi yang menerima DIPA. Jurnal Standar DIPA digunakan untuk mencatat estimasi pendapatan yang dialokasikan, allotment belanja, sesuai dengan angka yang tercantum dalam DIPA. Jurnal Standar DIPA dicatat dengan menggunakan pendekatan single entry.
D
Allotment Belanja Pegawai
D
Allotment Belanja Barang
D
Allotment Belanja Modal
D
Allotment Belanja Pembayaran Bunga Utang
D
Allotment Belanja Subsidi
D
Allotment Belanja Bantuan Sosial
D
Allotment Belanja Lain-lain
K
Estimasi Pendapatan Pajak yang Dialokasikan
K
Estimasi Pendapatan Bukan Pajak yang Dialokasikan
59
Jurnal Standar Komitmen Jurnal Standar Komitmen dilakukan pada saat terjadinya komitmen pengeluaran Negara berdasarkan kontrak/perikatan satker dengan pihak ketiga. Jurnal Standar Komitmen dicatat oleh setiap satuan kerja selaku entitas akuntansi yang dicatat dengan pendekatan single entry. Jurnal Standar Komitmen tidak digunakan dalam rangka penyusunan laporan keuangan, melainkan untuk tujuan manajemen anggaran terutama untuk perhitungan Fund Available. Jurnal Komitmen umumnya hanya terkait dengan akun belanja.
Jurnal Standar Komitmen Belanja
D
Belanja Barang
D
Belanja Modal
D
Belanja ….
60
Jurnal Standar Realisasi Jurnal Standar Realisasi dilakukan pada saat terjadinya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau perolehan Persediaan atau Aset Tetap, resume tagihan,
pendapatan,
belanja,
penyediaan/pengembalian
Uang
Persediaan, pengembalian pendapatan, pengembalian belanja. Jurnal Standar Realisasi dilakukan oleh satuan kerja. Jurnal Standar Realisasi terdiri atas Jurnal Standar BAST, Jurnal Standar Resume Tagihan, Jurnal Standar Realisasi Pendapatan, Jurnal Standar Realisasi Belanja, Jurnal Standar Pemakaian Persediaan, Jurnal Standar Transitoris, Jurnal Standar Pengembalian Pendapatan, Jurnal Standar Pengembalian Belanja. Untuk setiap Jurnal Standar Pengembalian tersebut, dibedakan atas pengembalian atas transaksi tahun anggaran berjalan dan pengembalian atas transaksi tahun anggaran sebelumnya.
Jurnal Standar BAST
Jurnal Standar BAST hanya dicatat dalam Buku Besar Akrual satuan kerja. 1).
BAST/Perolehan Aset Tetap D
Aset Tetap yang Belum Diregister
K
Utang yang Belum Diterima Tagihannya
Digunakan untuk mencatat transaksi perolehan Aset Tetap baik yang berdasarkan BAST maupun Kuitansi. (sebelum dilakukan verifikasi)
D
Aset Tetap
K
Aset Tetap yang Belum Diregister
Digunakan untuk mencatat detil perolehan Aset Tetap. (setelah dilakukan verifikasi)
61
2). BAST/Perolehan Persediaan D
Persediaan yang Belum Diregister
K
Utang yang Belum Diterima Tagihannya
Digunakan untuk mencatat transaksi perolehan Persediaan baik yang berdasarkan BAST maupun Kuitansi. (sebelum dilakukan verifikasi)
D
Persediaan
K
Persediaan yang Belum Diregister
Digunakan untuk mencatat detil perolehan Persediaan. (setelah dilakukan verifikasi)
3). BAST/Perolehan Aset Lainnya D
Aset Lainnya yang Belum Diregister
K
Utang yang Belum Diterima Tagihannya
Digunakan untuk mencatat transaksi perolehan aset lainnya baik yang berdasarkan BAST maupuni. (sebelum dilakukan verifikasi)
D
Aset Lainnya
K
Aset Lainnya yang Belum Diregistrasi
Digunakan untuk mencatat detil perolehan aset lainnya. (setelah dilakukan verifikasi)
4). BAST tanpa Kapitalisasi (Perolehan Jasa / Barang Ekstrakomptabel) D K
Beban Utang yang Belum Diterima Tagihannya
Digunakan untuk mencatat transaksi kontraktual dengan BAST tetapi tidak disertai kapitalisasi.
62
Jurnal Standar Resume Tagihan
Jurnal standar resume tagihan dicatat pada pada saat dilakukan penagihan pembayaran kepada BUN. Jurnal standar Resume Tagihan dicatat dalam Buku Besar Akrual untuk mengakui beban yang akan dilaporkan pada laporan operasional. Resume tagihan yang merupakan bagian dari proses pengesahan transaksi, tidak dilakukan penjurnalan. Misalnya pengesahan hibah, subsidi ditanggung pemerintah, pembayaran pengembalian pajak/cukai dan beberapa tagihan pembayaran lainnya.
Resume Tagihan belanja tanpa ada kapitalisasi berupa aset tetap, persediaan, aset lainnya, atau jasa D
Beban
K
Belanja yang Masih Harus Dibayar
Digunakan untuk mencatat transaksi pada saat adanya resume tagihan atas belanja menurut jenis belanja yang diajukan kepada BUN dengan mengakui beban dan belanja yang masih harus dibayar
Resume Tagihan belanja dengan disertai kapitalisasi berupa aset tetap, persediaan atau aset lainnya D K D K
Beban Belanja yang Masih Harus Dibayar Utang yang Belum Diterima Tagihannya Beban
Digunakan untuk mencatat transaksi pada saat adanya resume tagihan atas Belanja Barang/Belanja Modal yang dikapitalisasi.
63
Jurnal Standar Realisasi Pendapatan
Jurnal standar realisasi pendapatan dilakukan pada saat terjadi penyetoran kepada kas umum negara. Jurnal standar ini dicatat pada ledger akrual untuk mengakui pendapatan – LO dan ledger kas untuk mengakui pendapatan - LRA.
Buku Besar Akrual D K
Diterima dari Entitas Lain Piutang Pendapatan
Digunakan untuk mencatat terjadinya penerimaan kas yang berasal dari pelunasan Piutang Perpajakan/PNBP/Hibah.
D K
Diterima dari Entitas Lain Pendapatan
Digunakan untuk mencatat terjadinya penerimaan kas dari Pendapatan Perpajakan/PNBP/Hibah, tanpa didahului adanya Piutang.
Buku Besar Kas D K
Diterima dari Entitas Lain Pendapatan
Digunakan untuk mencatat terjadinya penerimaan kas dari Pendapatan Perpajakan/PNBP/Hibah.
64
Jurnal Standar Realisasi Belanja
Jurnal standar realisasi/pencairan/pembayaran belanja oleh kas umum negara. Jurnal
standar
ini
dicatat
pada
ledger
akrual
untuk
mengakui
pelunasan/pembayaran hutang yang telah diakui pada saat resume tagihan dan ledger kas untuk mengakui belanja.
Buku Besar Akrual D
Belanja yang Masih Harus Dibayar
K
Ditagihkan ke Entitas Lain
Digunakan untuk mencatat pembayaran belanja, sesuai dengan jenis belanja. Belanja yang masih harus dibayar merupakan akun utang yang terbentuk pada saat pengesahan resume tagihan
Buku Besar Kas D
Belanja
K
Ditagihkan ke Entitas Lain
Digunakan untuk mencatat pembayaran belanja, sesuai dengan jenis belanja.
Jurnal Standar Pemakaian Persediaan
D K
Beban Persediaan Persediaan
Digunakan untuk mencatat realisasi beban persediaan karena adanya pemakaian Persediaan. Jurnal dibuat dalam hal pencatatan Persediaan menggunakan Metode Perpetual.
65
Jurnal Standar Transitoris
Jurnal standar ini merupakan jurnal standar untuk mencatat transaksi transitoris berupa realisasi atas uang persediaan (UP). Ilustrasi jurnal berikut meliputi jurnal pada saat resume tagihan dan pencairan dana.
a). Buku Besar Akrual Pengeluaran Transito Uang Persediaan – Resume Tagihan D
Pengeluaran Transito
K D
Pengeluaran Transito yang Masih Harus Dibayar Piutang dari Uang Persediaan yang akan Diterima
K
Pengeluaran Transito
Digunakan untuk mencatat transaksi pada saat adanya resume tagihan atas permintaan Uang Persediaan.
Pengeluaran Transito Uang Persediaan (SP2D) D
Pengeluaran Transito yang Masih Harus Dibayar
K D
Uang Muka dari KPPN Kas di Bendahara Pengeluaran
K
Piutang dari Uang Persediaan yang akan Diterima
Digunakan untuk mencatat penerimaan Uang Persediaan oleh satuan kerja.
b). Buku Besar Kas Pengeluaran Transito Uang Persediaan (SP2D) D K
Pengeluaran Transito Uang Muka dari KPPN
Digunakan untuk mencatat penerimaan Uang Persediaan oleh satuan kerja.
66
Jurnal Standar Pengembalian Pendapatan 1). Pengembalian Tahun Anggaran Berjalan Buku Besar Akrual D
Pendapatan
K
Diterima dari Entitas Lain
Digunakan untuk mencatat pengembalian atas pendapatan tahun berjalan
Buku Besar Kas D
Pendapatan
K
Diterima dari Entitas Lain
Digunakan untuk mencatat pengembalian atas pendapatan tahun berjalan
2). Pengembalian Tahun Anggaran Sebelumnya Buku Besar Akrual D
Pendapatan
K
Diterima dari Entitas Lain
Digunakan untuk mencatat pengembalian atas pendapatan tahun anggaran
sebelumnya
yang
bersifat
sistematik/berulang,
seperti
pengembalian pendapatan perpajakan.
Buku Besar Kas D
Pendapatan
K
Diterima dari Entitas Lain
Digunakan untuk mencatat pengembalian atas pendapatan tahun anggaran
sebelumnya
yang
bersifat
pengembalian pendapatan perpajakan.
67
sistematik/berulang,
seperti
Jurnal Standar Pengembalian Belanja 1). Pengembalian Tahun Anggaran Berjalan Buku Besar Akrual D
Ditagihkan kepada Entitas Lain
K
Beban
Digunakan untuk mencatat pengembalian atas Belanja tahun anggaran berjalan
Buku Besar Kas D
Ditagihkan kepada Entitas Lain
K
Belanja
Digunakan untuk mencatat pengembalian atas Belanja tahun anggaran berjalan
2). Pengembalian Tahun Anggaran Sebelumnya Buku Besar Akrual D
Diterima dari Entitas Lain
K
Pendapatan Lain-lain
Digunakan untuk mencatat pengembalian atas Belanja tahun anggaran sebelumnya
Buku Besar Kas D
Diterima dari Entitas Lain
K
Pendapatan Lain-lain
Digunakan untuk mencatat pengembalian atas Belanja tahun anggaran sebelumnya
68
Jurnal Standar Penyesuaian Jurnal Standar Penyesuaian digunakan pada saat akhir periode pelaporan keuangan untuk menyesuaikan pos-pos dalam laporan keuangan. Jurnal Standar Penyesuaian dilakukan oleh satuan kerja. Jurnal Standar Penyesuaian terdiri dari Jurnal Standar Penyusutan Aset Tetap, Jurnal Standar Amortisasi Aset Tak Berwujud, Jurnal Standar Beban Persediaan, Belanja Yang Masih Harus Dibayar, Jurnal Standar Belanja Dibayar di Muka, Jurnal Standar Pendapatan Diterima di Muka, dan Jurnal Standar Saldo Awal yang dilakukan pada saat penyusunan neraca untuk pertama kali. Jurnal Standar Penyesuaian dicatat dalam Buku Besar Akrual.
Jurnal Standar Beban Penyusutan Aset Tetap
D
Beban Penyusutan Aset Tetap
K
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Digunakan untuk mencatat Beban Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sesuai dengan metode penyusutan yang telah ditetapkan.
Jurnal Standar Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud
D
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud
K
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud
Digunakan untuk mencatat Beban Amortisasi dan Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud sesuai dengan metode amortisasi yang telah ditetapkan.
69
Jurnal Standar Beban Persediaan
D
Beban Persediaan
K
Persediaan
Digunakan untuk mencatat Beban Persediaan sebesar nilai persediaan yang dikonsumsi selama periode akuntansi. Jurnal ini digunakan untuk metode periodik dalam penilaian persediaan.
D
Beban Persediaan
K
Persediaan
Digunakan untuk menyesuaikan jumlah persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik dalam hal hasil inventarisasi fisik lebih kecil dari catatan persediaan. Jurnal ini digunakan untuk metode perpetual dalam penilaian persediaan. D
Persediaan
K
Beban Persediaan
Digunakan untuk menyesuaikan jumlah persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik dalam hal hasil inventarisasi fisik lebih besar dari catatan persediaan. Jurnal ini digunakan untuk metode perpetual dalam penilaian persediaan.
Jurnal Standar Belanja yang Masih Harus Dibayar
D K
Beban Belanja yang Masih Harus Dibayar
Digunakan untuk mencatat Beban dan Belanja yang Masih Harus Dibayar pada tanggal pelaporan, seperti Beban Barang (layanan daya dan jasa) dan Beban Bunga Pinjaman.
70
Jurnal Standar Belanja Dibayar di Muka D
Beban Dibayar di Muka
K
Beban
Digunakan untuk mencatat Beban Dibayar di Muka dan untuk menyesuaikan jumlah Beban yang belum menjadi kewajiban sampai dengan
akhir
periode
pelaporan.
Jurnal
ini
digunakan
untuk
metode/pendekatan beban dalam pencatatan Beban Dibayar di Muka.
D
Beban
K
Beban Dibayar di Muka
Digunakan untuk mencatat Beban yang telah terjadi selama periode pelaporan dan untuk menyesuaikan jumlah Beban Dibayar di Muka yang masih ada sampai dengan akhir periode pelaporan. Jurnal ini digunakan untuk metode/pendekatan aset dalam pencatatan Beban Dibayar di Muka.
Jurnal Standar Pendapatan Diterima di Muka D
Pendapatan
K
Pendapatan Diterima di Muka
Digunakan untuk mencatat Pendapatan Diterima di Muka dan untuk menyesuaikan jumlah Pendapatan yang belum menjadi hak sampai dengan
akhir
periode
pelaporan.
Jurnal
ini
digunakan
untuk
metode/pendekatan pendapatan dalam pencatatan Pendapatan Diterima di Muka. D
Pendapatan Diterima di Muka
K
Pendapatan
Digunakan untuk mencatat Pendapatan yang telah menjadi hak selama periode pelaporan dan untuk menyesuaikan jumlah Pendapatan Diterima di Muka yang masih ada sampai dengan akhir periode pelaporan. Jurnal ini digunakan untuk metode/pendekatan kewajiban dalam pencatatan Pendapatan Diterima di Muka.
71
Jurnal Standar Saldo Awal Buku Besar Akrual D
Aset Lancar/Investasi Jangka Panjang/Aset Tetap/Piutang Jangka Panjang/Aset Lainnya
K
Ekuitas
Digunakan untuk mencatat saldo awal seluruh jenis Aset.
D
Aset Lancar/Investasi Jangka Panjang/Aset Tetap/Aset Lainnya
K
Kewajiban Jangka Pendek/Kewajiban Jangka Panjang
Digunakan untuk mencatat saldo awal Aset yang mempunyai akun lawan Kewajiban.
D K
Ekuitas Kewajiban Jangka Pendek/Kewajiban Jangka Panjang
Digunakan untuk mencatat saldo awal seluruh jenis Kewajiban.
72
Jurnal Standar Penutup Jurnal Standar Penutup dilakukan pada saat penyusunan laporan keuangan. Jurnal Standar Penutup terdiri dari Jurnal Standar Penutup Pendapatan, Jurnal Standar Penutup Belanja dan Beban, Jurnal Standar Penutup Surplus /Defisit LRA, Jurnal Standar Penutup Surplus/Defisit-LO. Pada SAKTI, Jurnal Standar Penutup tidak diinputkan, melainkan otomatis by system.
Jurnal Standar Penutup Pendapatan Buku Besar Akrual D
Pendapatan
K
Surplus/Defisit-LO
Digunakan untuk mencatat penutupan Pendapatan ke Surplus/Defisit Laporan Operasional (LO)
Jurnal Standar Penutup Beban Buku Besar Akrual D
Surplus/Defisit-LO
K
Beban
Digunakan untuk mencatat penutupan Beban ke Surplus/Defisit-LO
Jurnal Standar Penutup Surplus/Defisit-LO Buku Besar Akrual. Dalam hal terjadi Surplus LO D
Surplus LO
K
Ekuitas
Digunakan untuk mencatat penutupan Surplus-LO ke SiLPA/SiKPA Dalam hal terjadi Defisit LO D K
Ekuitas Defisit LO
Digunakan untuk mencatat penutupan Defisit-LO ke SiLPA/SiKPA
73
10.5 Ilustrasi Jurnal Standar dengan Pendekatan Siklus Transaksi Ilustrasi Jurnal Standar Transaksi Belanja Pegawai SPP 511111
Belanja Gaji Pokok PNS
D
AKRUAL
212112
Belanja Barang yang masih harus dibayar
K
AKRUAL
SPM Tidak Ada Jurnal SP2D 212112
Belanja Barang yang masih harus dibayar
D
AKRUAL
313111 511111
Ditagihkan ke Entitas Lain Belanja Gaji Pokok PNS
K
AKRUAL
D
KAS
313111
Ditagihkan ke Entitas Lain
K
KAS
1. Jurnal SPP terbentuk ketika PPK menyetujui SPP (tanggal buku jurnal SPP = tanggal persetujuan SPP). 2. Jurnal SP2D terbentuk ketika operator menginput Nomor SP2D ( tanggal buku jurnal SP2D = tanggal pembayaran Gaji) 3. Terjadi perbedaan periode pembukuan antara SPP dengan SP2D. SP2D dibukukan pada periode bulan pembayaran Gaji, sedangkan SPP dibukukan pada periode bulan sebelumnya.
Ilustrasi Jurnal Transaksi Permintaan Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan dan Potongan pada SPM GUP Permintaan Uang Persediaan Penghitungan Kebutuhan Dana UP di Bendahara Tidak Ada Jurnal SPP UP (SPP 311) 825111 Pengeluaran Uang Persediaan Dana Rupiah 212144 Pengeluaran transito yang masih harus dibayar 115613 Piutang dari Uang Persediaan yang akan diterima 825111 Pengeluaran Uang Persediaan Dana Rupiah SPM UP Tidak Ada Jurnal SP2D UP 212144 Pengeluaran transito yang masih harus dibayar 219511 Uang Muka dari KPPN 111611 Kas di Bendahara Pengeluaran 115613 Piutang dari Uang Persediaan yang akan diterima 825111 Pengeluaran Uang Persediaan Dana Rupiah 219511 Uang Muka dari KPPN Pembuatan Kuitansi di Bendahara Tidak Ada Jurnal Pembuatan SPTB di Bendahara Tidak Ada Jurnal
D K D K
AKRUAL AKRUAL AKRUAL AKRUAL
D K D K D K
AKRUAL AKRUAL AKRUAL AKRUAL KAS KAS
1. Diasumsikan Belanja tidak menghasilkan Aset (sehingga tidak terbentuk jurnal pada kuitansi). Untuk contoh belanja bendahara yang menghasilkan Aset dapat dilihat pada Ilustrasi Jurnal Transaksi Bendahara Intrakomptabel. 2. Jurnal basis kas pada saat SP2D UP belum mempengaruhi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) karena merupakan transaksi non anggaran.
Ganti Uang Persediaan SPP GUP (SPP 313) /GUP NIHIL (SPP 314) 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 212112 Belanja barang yang masih harus dibayar SPM GUP Tidak ada Jurnal
74
D K
AKRUAL AKRUAL
SP2D GUP 212112 Belanja barang yang masih harus dibayar 313111 Ditagihkan ke Entitas Lain 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 313111 Ditagihkan ke Entitas Lain Sub Ledger Bendahara Kas Di Bank – UP
D K D K
AKRUAL AKRUAL KAS KAS
D
-
Jurnal yang terbentuk untuk dua tipe SPP (GUP dan GUP Nihil) tersebut identic (sama).
Jika terdapat potongan pada SPM GUP Nihil bersangkutan, akan terbentuk pola jurnal tambahan sebagaimana berikut: Potongan Pada SPM GUP Nihil SPP 212191 Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya 815111 Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Dana Rupiah 815111 Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Dana Rupiah 212144 Pengeluaran transito yang masih harus dibayar SPM Tidak Ada Jurnal SP2D 815111 Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Dana Rupiah 212191 Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya 212144 Pengeluaran transito yang masih harus dibayar 111611 Kas di Bendahara Pengeluaran 219511 Uang Muka dari KPPN 815111 Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Dana Rupiah 219511 Uang Muka dari KPPN 815111 Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Dana Rupiah
D K D K
AKRUAL AKRUAL AKRUAL AKRUAL
D K D K D K D K
AKRUAL AKRUAL AKRUAL AKRUAL AKRUAL AKRUAL KAS KAS
Jika pada GUP/GTUP terdapat sisa kas yang dikembalikan pola jurnal yang terbentuk sebagai berikut: Pengembalian Sisa Kas GUP 815111 Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Dana Rupiah 111611 Kas di Bendahara Pengeluaran 219511 Uang Muka dari KPPN 815111 Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Dana Rupiah 219511 Uang Muka dari KPPN 815111 Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Dana Rupiah
D K D K D K
AKRUAL AKRUAL AKRUAL AKRUAL KAS KAS
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran Utang Potongan Bendahara yang belum disetor
D K
AKRUAL AKRUAL
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran Utang Potongan Bendahara yang belum disetor
D K
AKRUAL AKRUAL
Pemotongan Pajak dan Penyetoran Pajak Bendahara Pengeluaran Pemotongan Pajak 111821 219961 Penyetoran Pajak 111821 219961
Jika pada Neraca Percobaan terdapat saldo akun 219961-Utang Potongan Bendahara yang belum disetor, berarti ada potongan pajak yang belum disetor oleh bendahara.
Transaksi Dana Titipan pada Bendahara Dana titipan merupakan uang yang diterima Bendahara Pengeluaran yang bukan merupakan bagian dari uang persediaan yang berasal dari SP2D LS untuk kemudian diteruskan/ dibayarkan kepada pihak yang telah ditentukan untuk menerimanya. Penerimaan Dana Titipan 111821 Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran Utang perwalian Bendahara yang belum disampaikan kepada 219962 yang berhak Pembayaran Honor dari Dana Titipan 219962 Utang perwalian Bendahara yang belum disampaikan kepada
75
D K D
AKRUAL AKRUAL
AKRUAL
111821
yang berhak Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran
K
AKRUAL
Jika pada Neraca Percobaan terdapat saldo akun 219962- Utang perwalian Bendahara yang belum disampaikan kepada yang berhak, berarti ada dana titipan yang belum disampaikan oleh bendahara pihak penerima.
Jika pada Dana Titipan terdapat sisa kas yang dikembalikan pola jurnal yang terbentuk sebagai berikut: Pembayaran Honor dari Dana Titipan Utang perwalian Bendahara yang belum disampaikan kepada AKRUAL 219962 D yang berhak AKRUAL 111821 Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran K
Upload Penerimaan Pajak/Bea/Cukai/Bukan Pajak Upload data penerimaan merupakan fitur SAKTI (Modul Bendahara) untuk memudahkan Bendahara Penerimaan menginput data penerimaan ke SAKTI dengan format file standar tertentu, sehingga tidak perlu dilakukan input secara manual mengingat jumlah data penerimaan yang besar. Upload Penerimaan Pajak/Bea/Cukai/Bukan Pajak 313121 Diterima dari Entitas Lain 411111 Pendapatan PPh Minyak Bumi 313121 Diterima dari Entitas Lain 411111 Pendapatan PPh Minyak Bumi
D K D K
AKRUAL AKRUAL KAS KAS
Ilustrasi Jurnal Transaksi Setoran PNBP (masih dalam pengembangan)
PNBP Umum yang dikelola oleh Bendahara meliputi: a. Penerimaan kembali belanja Tahun Anggaran Yang Lalu; b. Penerimaan hasil penjualan barang/kekayaan Negara; c. Penerimaan hasil penyewaan barang/kekayaan Negara; d. Penerimaan hasil penyimpanan uang negara (jasa giro); e. Penerimaan ganti rugi atas kerugian negara (tuntutan ganti rugi dan tuntutan perbendaharaan); f. Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah; dan g. Penerimaan dari hasil penjualan dokumen lelang.
PNBP Fungsional/Khusus yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan meliputi: a. PNBP atas Sumber Daya Alam (SDA), misalnya Provisi Sumber daya Alam, Pendapatan Perikanan, dan lain-lain; b. PNBP atas Jasa yang diberikan oleh K/L, misalnya Penerimaan STNK, pemberian Hak dan Perijinan, Penerimaan NTCR, dan lain-lain. Penerimaan PNBP Fungsional Melalui Bendahara Penerimaan Diterima Bendahara 111711 Kas di Bendahara Penerimaan 219611 Pendapatan Yang Ditangguhkan Sub Ledger Bendahara Kas di Bank – Kas di Bendahara Penerimaan Disetor ke Negara 313121 Diterima dari Entitas Lain 421111 Pendapatan Minyak Bumi 219611 Pendapatan Yang Ditangguhkan 111711 Kas di Bendahara Penerimaan 313121 Diterima dari Entitas Lain 421111 Pendapatan Minyak Bumi Sub Ledger Bendahara Kas di Bank – Kas di Bendahara Penerimaan Disetor Langsung oleh Pihak Ketiga 313121 Diterima dari Entitas Lain 421111 Pendapatan Minyak Bumi 313121 Diterima dari Entitas Lain 421111 Pendapatan Minyak Bumi
76
D K
AKRUAL AKRUAL
D
-
D K D K D K
AKRUAL AKRUAL AKRUAL AKRUAL KAS KAS
K
-
D K D K
AKRUAL AKRUAL AKRUAL AKRUAL
Penerimaan PNBP Umum Disetor Langsung oleh Pihak Ketiga 313121 Diterima dari Entitas Lain 421111 Pendapatan Minyak Bumi 313121 Diterima dari Entitas Lain 421111 Pendapatan Minyak Bumi
D K D K
AKRUAL AKRUAL AKRUAL AKRUAL
Ilustrasi Jurnal Transaksi Permintaan Uang Persediaan Kembali Pajak (UPKP) Uang Persediaan Kembali Pajak (UPKP) merupakan Uang Muka yang diterima dan dikelola Direktorat Jenderal Pajak untuk pembayaran restitusi pajak kepada Wajib Pajak. Permintan Uang Persediaan Kembali Pajak Penghitungan Kebutuhan Dana UPKP di Bendahara Tidak Ada Jurnal SPP UPKP (SPP 312) Pengeluaran Uang Persediaan Pengembalian (Restitusi) 825115 Pajak 212144 Pengeluaran transito yang masih harus dibayar 115613 Piutang dari Uang Persediaan yang akan diterima Pengeluaran Uang Persediaan Pengembalian (Restitusi) 825115 Pajak SPM UPKP Tidak Ada Jurnal
D
AKRUAL
K D K
AKRUAL AKRUAL AKRUAL
SPM-UPKP adalah surat perintah membayar uang persediaan yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk meminta Uang Persediaan Kembali Pajak dari BUN. SP2D UPKP D AKRUAL 212144 Pengeluaran transito yang masih harus dibayar K AKRUAL 219511 Uang Muka dari KPPN D AKRUAL 111611 Kas di Bendahara Pengeluaran K AKRUAL 115613 Piutang dari Uang Persediaan yang akan diterima Pengeluaran Uang Persediaan Pengembalian (Restitusi) D KAS 825115 Pajak K KAS 219511 Uang Muka dari KPPN Pembuatan Kuitansi di Bendahara Tidak Ada Jurnal Pembuatan SPTB di Bendahara Tidak Ada Jurnal SPP GUPKP (SPP 315) D AKRUAL 411211 Pendapatan PPN Dalam Negeri K AKRUAL 219112 Utang Kelebihan Bayar Pajak PPN/PPnBM SPM GUPKP Tidak ada Jurnal SPM-GUPKP adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mengganti Uang Persediaan Kembali Pajak yang telah digunakan. SP2D GUPKP AKRUAL 219112 Utang Kelebihan Bayar Pajak PPN/PPnBM D AKRUAL 313121 Diterima dari Entitas Lain K KAS 411211 Pendapatan PPN Dalam Negeri D KAS 313121 Diterima dari Entitas Lain K
Ilustrasi Jurnal Transaksi Pembayaran SPM-LS Kontraktual Belanja Jasa Proses LS Kontraktual Belanja Jasa diawali dengan input Kontrak dan BAST (dalam hal ini Jasa atau Barang Ekstrakomptabel). Selanjutnya dilakukan pengajuan pembayaran ke KPPN sampai menjadi SP2D. LS Jasa Kontraktual Kontrak Tidak Ada Jurnal Ketika input Kontrak pada Modul Komitmen, tidak terbentuk jurnal double entry. Namun terbentuk jurnal single entry atas pencadangan dana (Encumbrance) berdasarkan distribusi COA yang diinput
77
pada RUH Kontrak. BAST 521111 218111
Belanja Keperluan Perkantoran Utang Yang Belum Diterima Tagihannya
D K
AKRUAL AKRUAL
Karena Jasa, jurnal yang terbentuk mendebet Belanja dan mempengaruhi Laporan Operasional. SPP AKRUAL 521111 Belanja Keperluan Perkantoran D AKRUAL 212112 Belanja barang yang masih harus dibayar K AKRUAL 218111 Utang Yang Belum Diterima Tagihannya D AKRUAL 521111 Belanja Keperluan Perkantoran K SPM Tidak Ada Jurnal SP2D AKRUAL 212112 Belanja barang yang masih harus dibayar D AKRUAL 313111 Ditagihkan ke entitas lain K KAS 521111 Belanja Keperluan Perkantoran D KAS 313111 Ditagihkan ke entitas lain K
Ilustrasi
Jurnal
Transaksi
Pembayaran
SPM-LS
Kontraktual
Belanja
Barang
Intrakomptabel Proses LS Kontraktual Belanja Barang Intrakomptabel diawali dengan input Kontrak dan BAST (dalam hal ini Barang Intrakomptabel). Selanjutnya dilakukan pengajuan pembayaran ke KPPN sampai menjadi SP2D. LS Jasa Kontraktual Kontrak Tidak Ada Jurnal Ketika input Kontrak pada Modul Komitmen, tidak terbentuk jurnal double entry. Namun terbentuk jurnal single entry atas pencadangan dana (Encumbrance) berdasarkan distribusi COA yang diinput pada RUH Kontrak. BAST AKRUAL 139111 Aset Tetap yang Belum Diregister D AKRUAL 218111 Utang Yang Belum Diterima Tagihannya K Karena Barang, jurnal yang terbentuk mendebet Barang (namun belum teregister di Modul Aset/Persediaan) dan mempengaruhi Neraca. SPP AKRUAL 521111 Belanja Keperluan Perkantoran D AKRUAL 212112 Belanja barang yang masih harus dibayar K AKRUAL 218111 Utang Yang Belum Diterima Tagihannya D AKRUAL 521111 Belanja Keperluan Perkantoran K SPM Tidak Ada Jurnal SP2D AKRUAL 212112 Belanja barang yang masih harus dibayar D AKRUAL 313111 Ditagihkan ke entitas lain K KAS 521111 Belanja Keperluan Perkantoran D KAS 313111 Ditagihkan ke entitas lain K PENDETAILAN AKRUAL 132111 Peralatan dan Mesin D AKRUAL 139111 Aset Tetap yang Belum Diregister K
78
SPM-LS Kontraktual Belanja Jasa (Variasi Dengan Retensi Tanpa Bank Garansi) LS Jasa Kontraktual Kontrak Tidak ada Jurnal BAST 521111 Belanja Keperluan Perkantoran
D AKRUAL
218111 Utang Yang Belum Diterima Tagihannya
K AKRUAL
521111 Belanja Keperluan Perkantoran
D AKRUAL
212112 Belanja barang yang masih harus dibayar
K AKRUAL
218111 Utang Yang Belum Diterima Tagihannya
D AKRUAL
521111 Belanja Keperluan Perkantoran
K AKRUAL
SPP
dengan potongan retensi 212112 Belanja barang yang masih harus dibayar
D AKRUAL
817418 Penerimaan Pihak Ketiga-Retensi
K AKRUAL
817418 Penerimaan Pihak Ketiga-Retensi
D AKRUAL
219914 Utang Retensi
K AKRUAL
SPM Tidak ada Jurnal SP2D 212112 Belanja barang yang masih harus dibayar
D AKRUAL
313111 Ditagihkan ke Entitas Lain *
K AKRUAL
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 521111 Belanja Keperluan Perkantoran
D AKRUAL
** **
K AKRUAL
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 313111 Ditagihkan ke Entitas Lain Pembayaran Retensi
D KAS K KAS
*
SPP Release Retensi 827418 Pengeluaran Pihak Ketiga-Retensi
D AKRUAL
212145 Pengeluaran non anggaran pihak ketiga yang masih harus K dibayar AKRUAL 219914 Utang Retensi
D AKRUAL
827418 Pengeluaran Pihak Ketiga-Retensi
K AKRUAL
SP2D Release Retensi 212145 Pengeluaran non anggaran pihak ketiga yang masih harus D dibayar AKRUAL 313111 Ditagihkan ke Entitas Lain
K AKRUAL
827418 Pengeluaran Pihak Ketiga-Retensi **
D AKRUAL
827418 Pengeluaran Pihak Ketiga-Retensi **
D AKRUAL
*)
Besaran Nilai Antara Basis Kas Dan Akrual Akan Berbeda, Karena Di Neraca (Basis Akrual) Mengakui
Adanya Retensi, Sementara LRA (Basis Kas) Telah Mengakui Belanja Seluruhnya. **) Jurnal Aktor Untuk Identifikasi Belanja yang dibebani Uang Muka/Retensi Untuk Belanja Barang Intrakomptabel, jurnal yang terbentuk kurang lebih sama. Hanya terdapat perbedaan pada jurnal BAST yang langsung mengkapitalisasi (mendebet Persediaan atau Aset belum diregister).
79
SPM-LS Kontraktual Belanja Jasa (Variasi dengan Uang Muka) Kontrak Tidak ada Jurnal BAST 521111 Belanja Keperluan Perkantoran
D
AKRUAL
218111 Utang Yang Belum Diterima Tagihannya
K
AKRUAL
521111 Belanja Keperluan Perkantoran
D
AKRUAL
212112 Belanja barang yang masih harus dibayar
K
AKRUAL
114212 uang muka belanja barang (prepayment)
D
AKRUAL
521111 Belanja Keperluan Perkantoran
K
AKRUAL
212112 Belanja barang yang masih harus dibayar
D
AKRUAL
313111 Ditagihkan ke Entitas Lain
K
AKRUAL
521111 Belanja Keperluan Perkantoran
D
KAS
313111 Ditagihkan ke Entitas Lain
K
KAS
521111 Belanja Keperluan Perkantoran
D
AKRUAL
212112 Belanja barang yang masih harus dibayar
K
AKRUAL
218111 Utang Yang Belum Diterima Tagihannya
D
AKRUAL
521111 Belanja Keperluan Perkantoran
K
AKRUAL
212112 Belanja barang yang masih harus dibayar
D
AKRUAL
114212 uang muka belanja barang (prepayment)
K
AKRUAL
212112 Belanja barang yang masih harus dibayar
D
AKRUAL
313111 Ditagihkan ke Entitas Lain
K
AKRUAL
521111 Belanja Keperluan Perkantoran
D
AKRUAL
521111 Belanja Keperluan Perkantoran
K
AKRUAL
521111 Belanja Keperluan Perkantoran
D
KAS
313111 Ditagihkan ke Entitas Lain
K
KAS
Uang Muka SPP
SPM Tidak ada Jurnal SP2D
Saat SPP atas Belanja Induknya
jurnal uang muka-->
Saat SP2D atas Belanja Induknya
Uang Muka dalam basis Akrual dikapitalisasi dalam Neraca sebagai Prepaid Expense. Uang Muka akan terealisasi(berkurang) bertahap setiap Termin Kontrak Induknya dibayarkan.
Contoh Penghitungan Realisasi Kontrak dengan Uang Muka dan Retensi
Satuan Kerja KPPN Malang mempunyai Kontrak Pengadaan Genset (522111) dengan Nilai Kontrak 10.000.000. Rekanan mengajukan permintaan Uang Muka untuk melaksanakan Kontrak tersebut sebesar 1.000.000 serta menyepakati adanya Retensi sebagai jaminan pemeliharaan sebesar 900.000
Pembayaran Uang Muka SPP UM (SPP 115) 522111 Belanja Langganan Listrik 212112 Belanja barang yang masih harus dibayar
80
D K
Buku Besar
Debit
AKRUAL AKRUAL
1.000.000
Kredit
1.000.000
114212 522111 SP2D UM 212112 313111 522111 313111
uang muka belanja barang (prepayment) Belanja Langganan Listrik
D K
AKRUAL AKRUAL
1.000.000
Belanja barang yang masih harus dibayar Ditagihkan ke Entitas Lain Belanja Langganan Listrik Ditagihkan ke Entitas Lain
D K D K
AKRUAL AKRUAL KAS KAS
1.000.000
D K D K
AKRUAL AKRUAL AKRUAL AKRUAL
2.000.000
D K D K
AKRUAL AKRUAL AKRUAL AKRUAL
10.000.000
D K
AKRUAL AKRUAL
1.000.000
D K D K
AKRUAL AKRUAL AKRUAL AKRUAL
900.000
D K D K D K
AKRUAL AKRUAL AKRUAL AKRUAL KAS KAS
D
AKRUAL AKRUAL
900.000
AKRUAL AKRUAL
900.000
AKRUAL
900.000
AKRUAL AKRUAL AKRUAL
900.000
BAST (Belanja yang diakui sbagai Aset sebesar 8.000.000) 522111 Belanja Langganan Listrik 218111 Utang yang belum diterima tagihannya 139111 Aset Tetap Belum Diregister 218111 Utang yang belum diterima tagihannya Pembayaran Kontrak SPP Non Gaji Kontraktual (SPP 111) 522111 Belanja Langganan Listrik 212112 Belanja barang yang masih harus dibayar 218111 Utang Yang Belum Diterima Tagihannya 522111 Belanja Langganan Listrik Pengakuan Realisasi Uang Muka (Prepaid Expense) 212112 Belanja barang yang masih harus dibayar 114212 uang muka belanja barang (prepayment) Pencatatan Utang Retensi 212112 Belanja barang yang masih harus dibayar 817418 Penerimaan Pihak Ketiga-Retensi 817418 Penerimaan Pihak Ketiga-Retensi 219914 Utang Retensi SP2D Non Gaji Kontraktual (SPP 111) 212112 Belanja barang yang masih harus dibayar 313111 Ditagihkan ke Entitas Lain 522111 Belanja Langganan Listrik ***) 522111 Ditagihkan ke Entitas Lain ***) 522111 Belanja Langganan Listrik 313111 Ditagihkan ke Entitas Lain Pembayaran Release Retensi SPP Release Retensi (SPP 116) 827418 Pengeluaran Pihak Ketiga-Retensi Pengeluaran non anggaran pihak ketiga yang 212145 masih harus dibayar 219914 Utang Retensi 827418 Pengeluaran Pihak Ketiga-Retensi SP2D Release Retensi Pengeluaran non anggaran pihak ketiga yang 212145 masih harus dibayar 313111 Ditagihkan ke Entitas Lain 827418 Pengeluaran Pihak Ketiga-Retensi ***) 827418 Pengeluaran Pihak Ketiga-Retensi ***)
K D K D K D K
1.000.000
1.000.000 1.000.000 1.000.000
2.000.000 8.000.000 8.000.000
10.000.000 10.000.000 10.000.000
1.000.000
900.000 900.000 900.000 8.100.000 *) 8.100.000 8.100.000 8.100.000 9.000.000**) 9.000.000
900.000
900.000
900.000 900.000
*) Nilai Kontrak – Nilai Uang Muka – Nilai Potongan Retensi **) Nilai Kontrak – Nilai Uang Muka ***) Akun Aktor
Ilustrasi Jurnal Transaksi BAST Non Kontraktual – Barang Intrakomptabel LS Non Kontraktual BAST 139111 Aset Tetap yang Belum Diregister 218111 Utang Yang Belum Diterima Tagihannya SPP 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 212112 Belanja barang yang masih harus dibayar 218111 Utang Yang Belum Diterima Tagihannya 521111 Belanja Keperluan Perkantoran SPM Tidak Ada Jurnal SP2D
81
D K
AKRUAL AKRUAL
D K D K
AKRUAL AKRUAL AKRUAL AKRUAL
212112 313111 521111 313111 PENDETAILAN 132111 139111
Belanja barang yang masih harus dibayar Ditagihkan ke entitas lain Belanja Keperluan Perkantoran Ditagihkan ke entitas lain
D K D K
AKRUAL AKRUAL KAS KAS
Peralatan dan Mesin Aset Tetap yang Belum Diregister
D K
AKRUAL AKRUAL
Ilustrasi Jurnal Transaksi BAST Non Kontraktual - Jasa / Barang Ekstrakomptabel LS Non Kontraktual BAST 521111 218111
Belanja Keperluan Perkantoran Utang Yang Belum Diterima Tagihannya
D K
AKRUAL AKRUAL
521111 212112 218111 521111
Belanja Keperluan Perkantoran Belanja barang yang masih harus dibayar Utang Yang Belum Diterima Tagihannya Belanja Keperluan Perkantoran
D K D K
AKRUAL AKRUAL AKRUAL AKRUAL
D K D K
AKRUAL AKRUAL KAS KAS
SPP
SPM Tidak Ada Jurnal SP2D 212112 313111 521111 313111
Belanja barang yang masih harus dibayar Ditagihkan ke entitas lain Belanja Keperluan Perkantoran Ditagihkan ke entitas lain
Variasi Jurnal, jika dalam SPM terdapat Potongan Belanja dan Potongan Pendapatan Variasi Potongan dalam SPM SPP Potongan Belanja Barang 212112 Belanja barang yang masih harus dibayar 523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan Potongan Belanja Subsidi 214211 Belanja subsidi yang masih harus dibayar 551211 Belanja Subsidi Avgas Potongan Pendapatan 115212 Piutang Lainnya 421211 Pendapatan Gas Bumi SPM Tidak ada Jurnal SP2D Potongan Belanja Barang 313111 Ditagihkan ke Entitas Lain 212112 Belanja barang yang masih harus dibayar 313111 Ditagihkan ke Entitas Lain 523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan Potongan Belanja Subsidi 313111 Ditagihkan ke Entitas Lain 214211 Belanja subsidi yang masih harus dibayar 313111 Ditagihkan ke Entitas Lain 551211 Belanja Subsidi Avgas Potongan Pendapatan 313121 Ditagihkan dari Entitas Lain 115212 Piutang Lainnya 313121 Ditagihkan dari Entitas Lain 421211 Pendapatan Gas Bumi
82
D K
AKRUAL AKRUAL
D K
AKRUAL AKRUAL
D K
AKRUAL AKRUAL
D K D K
AKRUAL AKRUAL KAS KAS
D K D K
AKRUAL AKRUAL KAS KAS
D K D K
AKRUAL AKRUAL KAS KAS
Ilustrasi Jurnal Transaksi Pengembalian Belanja Ilistrasi Pengembalian Belanja SSPB
313111 Ditagihkan ke Entitas Lain
D
AKRUAL
521111 Belanja Keperluan Perkantoran
K
AKRUAL
313111 Ditagihkan ke Entitas Lain
D
KAS
521111 Belanja Keperluan Perkantoran
K
KAS
* (Budget Type 7, Memunculkan Pengakuan di Laporan Pengembalian Belanja) SPP Pengembalian Belanja 521111 Belanja Keperluan Perkantoran
D
AKRUAL
313111 Ditagihkan ke Entitas Lain
K
AKRUAL
521111 Belanja Keperluan Perkantoran
D
KAS
313111 Ditagihkan ke Entitas Lain
K
KAS
* (Budget Type 7, Menghapuskan Pengakuan di Laporan Pengembalian Belanja) SP2D Pengembalian Belanja 313111 Ditagihkan ke Entitas Lain
D
AKRUAL
521111 Belanja Keperluan Perkantoran
K
AKRUAL
313111 Ditagihkan ke Entitas Lain
D
KAS
521111 Belanja Keperluan Perkantoran
K
KAS
* (Budget Type 2, Mengurangi Belanja di LRA dan LO, Mengembalikan PAGU, dapat digunakan untuk belanja lagi)
83
Ilustrasi Jurnal Transaksi SPM LS dengan Mata Uang Valas SPM LS Valas Jasa / Menghasilkan Aset Extrakomptabel SPM LS Valas Jasa / Menghasilkan Aset Extrakomptabel BAST (Aset Intrakomptabel)
*) Kurs BAST
521211 Belanja Bahan
D
AKRUAL
218111 Utang Yang Belum Diterima Tagihannya
K
AKRUAL
218111 Utang Yang Belum Diterima Tagihannya
D
AKRUAL
212112 Belanja barang yang masih harus dibayar
K
AKRUAL
521211 Belanja Bahan
D
AKRUAL
521211 Belanja Bahan
K
AKRUAL
212112 Belanja barang yang masih harus dibayar
D
AKRUAL
313111 Ditagihkan ke Entitas Lain
K
AKRUAL
521211 Belanja Bahan
D
KAS
313111 Ditagihkan ke Entitas Lain
K
KAS
581611 Belanja Lain-lain Selisih Kurs Terealisasi
D
AKRUAL
212112 Belanja barang yang masih harus dibayar
K
AKRUAL
521211 Belanja Bahan
D
AKRUAL
313111 Ditagihkan ke Entitas Lain
K
AKRUAL
212112 Belanja barang yang masih harus dibayar
D
AKRUAL
423943 Pendapatan dari Selisih Kurs yang Terealisasi
K
AKRUAL
313111 Ditagihkan ke Entitas Lain
D
AKRUAL
521211 Belanja Bahan
K
AKRUAL
SPP
*) Mengikuti Kurs BAST
SP2D
*) Sesuai Kurs yang Diberikan di SP2D
Jika Kurs SP2D > Kurs BAST Melakukan Jurnal Manual Atas Selisih Nilai Belanja
Jika Kurs SP2D < Kurs BAST Melakukan Jurnal Manual Atas Selisih Nilai Belanja
84
SPM LS Valas Menghasilkan Aset Intrakomptabel SPM LS Dengan Valas Menghasilkan Aset Intrakomptabel BAST (Aset Intrakomptabel)
*) Kurs BAST
139111 Aset Tetap belum diregister
D
AKRUAL
218111 Utang Yang Belum Diterima Tagihannya
K
AKRUAL
218111 Utang Yang Belum Diterima Tagihannya
D
AKRUAL
212112 Belanja barang yang masih harus dibayar
K
AKRUAL
521211 Belanja Bahan
D
AKRUAL
521211 Belanja Bahan
K
AKRUAL
212112 Belanja barang yang masih harus dibayar
D
AKRUAL
313111 Ditagihkan ke Entitas Lain
K
AKRUAL
521211 Belanja Bahan
D
KAS
313111 Ditagihkan ke Entitas Lain
K
KAS
131111 Tanah
D
AKRUAL
139111 Aset Tetap belum diregister
K
AKRUAL
131111 Tanah
D
AKRUAL
391111 Ekuitas
K
AKRUAL
581611 Belanja Lain-lain Selisih Kurs Terealisasi
D
AKRUAL
212112 Belanja barang yang masih harus dibayar
K
AKRUAL
391111 Ekuitas
D
AKRUAL
131111 Tanah
K
AKRUAL
212112 Belanja barang yang masih harus dibayar
D
AKRUAL
423943 Pendapatan dari Selisih Kurs yang Terealisasi
K
AKRUAL
SPP
*) Mengikuti Kurs BAST
SP2D
*) Sesuai Kurs yang Diberikan di SP2D
Pendetailan Aset
*) Mengikuti Kurs BAST
Jika Kurs SP2D > Kurs BAST 1. Melakukan Koreksi Nilai Positif Melalui RUH Koreksi Nilai Positif di Modul Aset Tetap
2. Melakukan Jurnal Manual Atas Selisih Nilai Belanja
Jika Kurs SP2D < Kurs BAST 1. Melakukan Koreksi Nilai Negatif Melalui RUH Koreksi Nilai Negatif di Modul Aset Tetap
2. Melakukan Jurnal Manual Atas Selisih Nilai Belanja
85
Ilustrasi Jurnal Transaksi BLU Ilistrasi Pengesahan Belanja dan Pendapatan BLU Kontrak
Tidak Ada Jurnal
BAST
Tidak Ada Jurnal
SP3B BLU (SPP) Tidak Ada Jurnal SP3B BLU (SPM) Tidak Ada Jurnal SP2B BLU (SP2D) Belanja
Pendapatan
Belanja Modal
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan
D
AKRUAL
111911 Kas dan Bank - BLU
K
AKRUAL
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan
D
KAS
111911 Kas dan Bank - BLU
K
KAS
111911 Kas dan Bank - BLU
D
AKRUAL
424111 Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit
K
AKRUAL
111911 Kas dan Bank - BLU
D
KAS
424111 Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit
K
KAS
537111 Belanja Modal Tanah - BLU
D
AKRUAL
111911 Kas dan Bank - BLU
K
AKRUAL
537111 Belanja Modal Tanah - BLU
D
KAS
111911 Kas dan Bank - BLU
K
KAS
131111 Tanah
D
AKRUAL
537111 Belanja Modal Tanah - BLU
K
AKRUAL
Jurnal Manual Pengakuan Aset atas Belanja 53
86
Ilustrasi Jurnal Transaksi Hibah Langsung Kas (masih dalam pengembangan) PENERIMAAN HIBAH OLEH BENDAHARA 111822 Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah 212192 Pendapatan Hibah yang ditangguhkan PENGESAHAN KAS MASUK/PENDAPATAN SPP - SP2HL 212192 Pendapatan Hibah yang ditangguhkan 212193 Pendapatan Hibah Yang Masih Harus Disahkan SP2D - SP2HL 212193 Pendapatan Hibah Yang Masih Harus Disahkan 313121 Diterima dari Entitas Lain 111822 Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah 313121 Diterima dari Entitas Lain PENGGUNAAN DANA OLEH BENDAHARA Penerimaan Barang 117911 Persediaan yang Belum Diregister Persediaan 218111 Utang Yang Belum Diterima Tagihannya Penerimaan Aset 139111 Aset Tetap yang Belum Diregister Tetap 218111 Utang Yang Belum Diterima Tagihannya Penerimaan Aset 166411 Aset Lainnya yang Belum Diregister Lainnya 218111 Utang Yang Belum Diterima Tagihannya PENGESAHAN PENGGUNAAN DANA/BELANJA SPP - SP2HL 581919 Belanja Lain-lain 212112 Belanja barang yang masih harus dibayar 218111 Utang Yang Belum Diterima Tagihannya 581919 Belanja Lain-lain SP2D - SP2HL 212112 Belanja barang yang masih harus dibayar 111822 Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah 581919 Belanja Lain-lain 111822 Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah PENGEMBALIAN SISA DANA Penyetoran oleh 212192 Pendapatan Hibah yang ditangguhkan Bendahara 111822 Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah PENGESAHAN PENGEMBALIAN SISA DANA SPP – SP4HL 212193 Pendapatan Hibah Yang Masih Harus Disahkan 212192 Pendapatan Hibah yang ditangguhkan SP2D – SP4HL 313121 Diterima dari Entitas Lain 212193 Pendapatan Hibah Yang Masih Harus Disahkan 313121 Diterima dari Entitas Lain 111822 Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah
87
D
AKRUAL
K
AKRUAL
D K
AKRUAL AKRUAL
D
AKRUAL
K D
AKRUAL KAS
K
KAS
D
AKRUAL
K D
AKRUAL AKRUAL
K D
AKRUAL AKRUAL
K
AKRUAL
D K D K D K
AKRUAL AKRUAL AKRUAL AKRUAL AKRUAL AKRUAL
D K
KAS KAS
D
AKRUAL
K
AKRUAL
D
AKRUAL
K D K
AKRUAL AKRUAL AKRUAL
D K
KAS KAS
Ilustrasi Belanja Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel
Pengakuan Awal adanya belanja dalam Basis Akrual dimulai melalui Modul Bendahara dan Komitmen Dari Modul Bendahara saat pembuatan Kuitansi, sementara Modul Komitmen saat Pembuatan BAST Pada Modul Komitmen saat BAST sudah dapat dipastikan bahwa belanja menggunakan COA tertentu akan dijadikan SP2D, sehingga belanja dan/atau aset yang terbentuk dapat diakui saat BAST Sementara pada Modul Bendahara suatu Kuitansi yang dibuat kemudian di SPTB-kan sebelum menjadi SPP GUP/GTUP, menggunakan prinsip Petty Cash, sehingga hanya aset yang terbentuk yang diakui lebih awal saat Kuitansi Belanja Modal (53) tidak ditampilkan dalam Laporan Operasional, karena umumnya Belanja Modal menghasilkan Aset yang akan diakui beban penyusutannya, atau menghasilkan persediaan yang akan diakui beban persediaanya. Namun jika belanja modal tidak menghasilkan Aset atau tidak memenuhi nilai kapitalisasi aset (ekstrakomptabel), maka Akun Belanja Modal (53) akan dibelokkan menjadi Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi (59).
Ilustrasi Jurnal Transaksi Bendahara Intrakomptabel Persediaan BENDAHARA PERSEDIAAN INTRAKOMPTABEL Pembuatan Kuitansi 117911
Persediaan yang belum diregister
D
AKRUAL
218111
Utang Yang Belum Diterima Tagihannya
K
AKRUAL
Kas di bank -UP
K
SUBLEDGER
218111
Utang Yang Belum Diterima Tagihannya
D
AKRUAL
212112
Belanja barang yang masih harus dibayar
K
AKRUAL
Saat Pembuatan Kuitansi, Sub Ledger Bendahara
SPP
SPM Tidak Ada Jurnal SP2D 212112
Belanja barang yang masih harus dibayar
D
AKRUAL
313111
Ditagihkan ke Entitas Lain
K
AKRUAL
521111
Belanja Keperluan Perkantoran
D
KAS
313111
Ditagihkan ke Entitas Lain
K
KAS
117111
Barang Konsumsi
D
AKRUAL
117911
Persediaan yang belum diregister
K
AKRUAL
593111
Beban Persediaan konsumsi
D
AKRUAL
117111
Barang Konsumsi
K
AKRUAL
Pencatatan Detil Persediaan
Pemakaian Persediaan
88
Aset Tetap BENDAHARA ASET TETAP INTRAKOMPTABEL Pembuatan Kuitansi Kuitansi didebit pada aset (memenuhi 139111 kriteria minimum Aset Tetap kapitalisasi) belum diregister
D
AKRUAL
K
AKRUAL
Kas di bank -UP
K
SUBLEDGER
218111
Utang Yang Belum Diterima Tagihannya
D
AKRUAL
212112
Belanja barang yang masih harus dibayar
K
AKRUAL
218111
Utang Yang Belum Diterima Tagihannya
Saat Pembuatan Kuitansi, Sub Ledger Bendahara
SPP
SPM Tidak Ada Jurnal SP2D 212112
Belanja barang yang masih harus dibayar
D
AKRUAL
313111
Ditagihkan ke Entitas Lain
K
AKRUAL
531111
Belanja Modal Tanah
D
KAS
313111
Ditagihkan ke Entitas Lain
K
KAS
131111
Tanah
D
AKRUAL
139111
Aset Tetap belum diregister
K
AKRUAL
Pencatatan Detil Aset Tetap
persediaan didefinisikan jenisnya
Aset Lainnya BENDAHARA ASET LAINNYA INTRAKOMPTABEL Pembuatan Kuitansi 169111
Aset Lainnya yang belum diregister
D
AKRUAL
218111
Utang Yang Belum Diterima Tagihannya
K
AKRUAL
Kas di bank -UP
K
SUBLEDGER
218111
Utang Yang Belum Diterima Tagihannya
D
AKRUAL
212112
Belanja barang yang masih harus dibayar
K
AKRUAL
Saat Pembuatan Kuitansi, Sub Ledger Bendahara
SPP
SPM Tidak Ada Jurnal SP2D 212112
Belanja barang yang masih harus dibayar
D
AKRUAL
313111
Ditagihkan ke Entitas Lain
K
AKRUAL
521111
Belanja Keperluan Perkantoran
D
KAS
313111
Ditagihkan ke Entitas Lain
K
KAS
162121
Hak Cipta
D
AKRUAL
169111
Aset Lainnya yang belum diregister
K
AKRUAL
Pencatatan Detil Aset Lainnya
89
Ilustrasi Jurnal Transaksi Bendahara Extrakomptabel BENDAHARA ASET EKSTRAKOMPTABEL Pembuatan Kuitansi Tidak Ada Jurnal Saat Pembuatan Kuitansi, Sub Ledger Bendahara Kas di bank -UP
K
SUBLEDGER
521111 Belanja Keperluan Perkantoran
D
AKRUAL
212112 Belanja barang yang masih harus dibayar
K
AKRUAL
212112 Belanja barang yang masih harus dibayar
D
AKRUAL
313111 Ditagihkan ke Entitas Lain
K
AKRUAL
521111 Belanja Keperluan Perkantoran
D
KAS
313111 Ditagihkan ke Entitas Lain
K
KAS
SPP
SPM Tidak Ada Jurnal SP2D
Pencatatan Detil Aset Tidak Ada Jurnal (tidak memenuhi nilai minimum untuk dikapitalisasi)
Ilustrasi Jurnal Transaksi Bendahara Belanja Modal Extrakomptabel BENDAHARA – BELANJA MODAL EKSTRAKOMPTABEL Pembuatan Kuitansi Tidak Ada Jurnal Subledger Bendahara Kas di Bank UP SPP 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 212112 Belanja barang yang masih harus dibayar 595113 Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan SPM Tidak Ada Jurnal SP2D 212112 Belanja barang yang masih harus dibayar 313111 Ditagihkan ke Entitas Lain 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 313111 Ditagihkan ke Entitas Lain Pendetailan Aset Tidak Ada Jurnal (tidak memenuhi nilai minimum kapitalisasi)
90
K
-
D K D
AKRUAL AKRUAL AKRUAL
K
AKRUAL
D K D K
AKRUAL AKRUAL KAS KAS
Ilustrasi Jurnal Transaksi BAST Belanja Modal Extrakomptabel (Melalui Modul Komitmen) BAST ASET EKSTRAKOMPTABEL Pembuatan BAST 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 218111 Utang Yang Belum Diterima Tagihannya 595113 Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan SPP 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 212112 Belanja barang yang masih harus dibayar 218111 Utang Yang Belum Diterima Tagihannya 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan SPM Tidak Ada Jurnal SP2D 212112 Belanja barang yang masih harus dibayar 313111 Ditagihkan ke Entitas Lain 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 313111 Ditagihkan ke Entitas Lain Pendetailan Aset Tidak Ada Jurnal (tidak memenuhi nilai minimum kapitalisasi)
D K D
AKRUAL AKRUAL AKRUAL
K
AKRUAL
D K D K
AKRUAL AKRUAL AKRUAL AKRUAL
D K D K
AKRUAL AKRUAL KAS KAS
Ilustrasi Jurnal Transaksi Pembayaran Imbalan Bunga Pajak/PBB/BC Imbalan Bunga Pajak Surat Ketetapan Imbalan Bunga Tidak Ada Jurnal Resume Tagihan Tidak Ada Jurnal SPM Tidak Ada Jurnal SP2D 547111 Belanja Pembayaran Imbalan Bunga Pajak (SPM-IB D Pajak) AKRUAL 313111 Ditagihkan ke Entitas Lain
K
AKRUAL
547111 Belanja Pembayaran Imbalan Bunga Pajak (SPM-IB D Pajak) KAS 313111 Ditagihkan ke Entitas Lain
91
K
KAS
Ilustrasi Jurnal Transaksi Pembayaran Kelebihan Pajak Kelebihan Pajak Surat Ketetapan Kelebihan Pajak Tidak Ada Jurnal Resume Tagihan Tidak Ada Jurnal SPM Tidak Ada Jurnal SP2D 411111 Pendapatan PPh Minyak Bumi 313121 Diterima dari Entitas Lain 411111 Pendapatan PPh Minyak Bumi 313121 Diterima dari Entitas Lain
D K D K
AKRUAL AKRUAL KAS KAS
Ilustrasi Jurnal Transaksi Pembayaran Kelebihan Pajak dengan Potongan Kompensasi Kelebihan Pajak Surat Ketetapan Kelebihan Pajak Tidak Ada Jurnal Resume Tagihan Tidak Ada Jurnal SPM Tidak Ada Jurnal SP2D Jurnal Kelebihan Pajak * 411111 Pendapatan PPh Minyak Bumi 313121 Diterima dari Entitas Lain 411111 Pendapatan PPh Minyak Bumi 313121 Diterima dari Entitas Lain Jurnal Potongan Kelebihan Pajak ** 313121 Diterima dari Entitas Lain 411111 Pendapatan PPh Minyak Bumi 313121 Diterima dari Entitas Lain 411111 Pendapatan PPh Minyak Bumi
D K D K
AKRUAL AKRUAL KAS KAS
D K D K
AKRUAL AKRUAL KAS KAS
* Masuk dalam LRA Pengembalian Pendapatan ** Masuk dalam LRA Pendapatan
Ilustrasi Jurnal Transaksi Pembayaran Pengembalian Kelebihan PNBP Pengembalian Kelebihan PNBP Surat Ketetapan Kelebihan PNBP Tidak Ada Jurnal Resume Tagihan Tidak Ada Jurnal SPM Tidak Ada Jurnal SP2D 423141 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan 313121 Diterima dari Entitas Lain
92
D
AKRUAL
K
AKRUAL
423141 313121
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan Diterima dari Entitas Lain
D
KAS
K
KAS
Ilustrasi Jurnal Transaksi Pembayaran Pengembalian Cukai/Bea Ekspor/KBK Pengembalian Cukai Surat Ketetapan Tidak Ada Jurnal Resume Tagihan Tidak Ada Jurnal SPM Tidak Ada Jurnal SP2D 411511 313121 411511 313121
Pendapatan Cukai Hasil Tembakau Diterima dari Entitas Lain Pendapatan Cukai Hasil Tembakau Diterima dari Entitas Lain
D K D K
AKRUAL AKRUAL KAS KAS
Ilustrasi Jurnal Transaksi APD SPP APD SPP APD (SPP 121) Tidak Ada Jurnal SP3 523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 313111 Ditagihkan ke Entitas Lain 218111 Utang Yang Belum Diterima Tagihannya 523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 313111 Ditagihkan ke Entitas Lain
D K D K D K
AKRUAL AKRUAL AKRUAL AKRUAL KAS KAS
Ilustrasi Jurnal Transaksi Pembayaran Bea Masuk/Pajak Ditanggung Pemerintah Pengesahan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah SPP Tidak Ada Jurnal SPM Tidak Ada Jurnal SP2D 551321
Belanja Subsidi PPh-DTP
D
AKRUAL
313111
Ditagihkan ke Entitas Lain
K
AKRUAL
551321
Belanja Subsidi PPh-DTP
D
KAS
313111
Ditagihkan ke Entitas Lain
K
KAS
93
Ilustrasi Jurnal Pada Modul Aset Tetap Proses Awal Implementasi Sistem Saldo Awal BMN 13xxxx Aset Tetap D 391111 Ekuitas K D 162xxx Aset Tak Berwujud 391111 Ekuitas K Aset Tetap yang tidak digunakan dalam D 166112 operasi pemerintahan 391111 Ekuitas K Penyesuaian Akumulasi Penyusutan 391111 Ekuitas D K 137xxx Akumulasi Penyusutan 391111 Ekuitas D K 1693xx Akumulasi Amortisasi 391111 Ekuitas D Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang K 169122 Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan Beban Penyusutan/Amortisasi Saldo Awal Aset 591xxx Beban Penyusutan D 137xxx Akumulasi Penyusutan K 592xxx Beban Amortisasi D K 1693xx Akumulasi Amortisasi 591522 Beban Penyusutan/Amortisasi Aset Yang D Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang K 169122 Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan Beban Penyusutan/Amortisasi Saldo Awal Aset Non Operasional 591522 Beban Penyusutan/Amortisasi Aset Yang D Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan 169122 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang K Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan Perolehan Intrakomptabel Perolehan Dari Pembelian & Pembangunan Langsung - Intrakomtabel 13xxxx Aset Tetap D 139111 Aset Tetap belum deregister K D 162xxx Aset Tak Berwujud 169111 Aset Lainnya yang belum deregister K Perolehan Dari Penyelesaian Pembangunan 13xxxx Aset Tetap D 136111 Konstruksi Dalam pengerjaan K D 162xxx Aset Tak Berwujud 136111 Konstruksi Dalam pengerjaan K Perolehan Rampasan Setelah Penetapan Pengadilan 13xxxx Aset Tetap D 391111 Ekuitas K D 162xxx Aset Tak Berwujud 391111 Ekuitas K Hibah Masuk, Aset Renovasi 13xxxx Aset Tetap D 313121 Ditagihkan dari Entitas Lain K D 162xxx Aset Tak Berwujud 313121 Ditagihkan dari Entitas Lain K 313121 Ditagihkan dari Entitas Lain D K 137xxx Akumulasi Penyusutan 313121 Ditagihkan dari Entitas Lain D K 1693xx Akumulasi Amortisasi Transfer Masuk 13xxxx Aset Tetap D 313221 Transfer Masuk K D 162xxx Aset Tak Berwujud
94
AKRUAL AKRUAL AKRUAL AKRUAL AKRUAL AKRUAL AKRUAL AKRUAL AKRUAL AKRUAL AKRUAL AKRUAL
AKRUAL AKRUAL AKRUAL AKRUAL AKRUAL
AKRUAL
AKRUAL
AKRUAL
AKRUAL AKRUAL AKRUAL AKRUAL AKRUAL AKRUAL AKRUAL AKRUAL AKRUAL AKRUAL AKRUAL AKRUAL AKRUAL AKRUAL AKRUAL AKRUAL AKRUAL AKRUAL AKRUAL AKRUAL AKRUAL AKRUAL AKRUAL
313221 Transfer Masuk K AKRUAL 391111 Ekuitas D AKRUAL K AKRUAL 137xxx Akumulasi Penyusutan 391111 Ekuitas D AKRUAL K AKRUAL 1693xx Akumulasi Amortisasi Reklasifikasi Masuk, Ekstra Ke Intra, Pembatalan Penghapusan 13xxxx Aset Tetap D AKRUAL 391111 Ekuitas AKRUAL K D AKRUAL 162xxx Aset Tak Berwujud 391111 Ekuitas AKRUAL K 391111 Ekuitas D AKRUAL K AKRUAL 137xxx Akumulasi Penyusutan 391111 Ekuitas D AKRUAL K AKRUAL 1693xx Akumulasi Amortisasi Penggunaan Kembali Aset Tetap Yang Sudah Dihentikan 13xxxx Aset Tetap D AKRUAL 391111 Ekuitas AKRUAL K 391111 Ekuitas D AKRUAL K AKRUAL 137xxx Akumulasi Penyusutan Perolehan Bangun Serah Guna, Bangun Guna Serah, Perolehan Lainnya, Reklas Dari Bpybds, Pertukaran 13xxxx Aset Tetap D AKRUAL 391111 Ekuitas AKRUAL K D AKRUAL 162xxx Aset Tak Berwujud 391111 Ekuitas AKRUAL K Penyusutan dan Amortisasi Penyusutan/Amortisasi Normal 591xxx Beban Penyusutan D AKRUAL 137xxx Akumulasi Penyusutan K AKRUAL 592xxx Beban Amortisasi D AKRUAL K AKRUAL 1693xx Akumulasi Amortisasi Penyusutan/Amortisasi Koreksi Negatif 137xxx Akumulasi Penyusutan D AKRUAL 591xxx Beban Penyusutan K AKRUAL D AKRUAL 1693xx Akumulasi Amortisasi 592xxx Beban Amortisasi K AKRUAL Penyusutan/Amortisasi Normal Aset Non Operasional Beban Penyusutan/Amortisasi Aset Yang D AKRUAL 591522 Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang K AKRUAL 169122 Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan Penyusutan/Amortisasi Negatif Aset Non Operasional Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang D AKRUAL 169122 Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan Beban Penyusutan/Amortisasi Aset Yang K AKRUAL 591522 Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan Penghentian/Penghapusan/Pengalihan Penghentian Penggunaan Operasional Aset Tetap D AKRUAL 391111 Ekuitas 13xxxx Aset Tetap AKRUAL K D AKRUAL 137xxx Akumulasi Penyusutan AKRUAL 391111 Ekuitas K Penghapusan, Reklas Keluar (Dari Bmn Yg Dihentikan) D AKRUAL 391111 Ekuitas Aset Tetap yang tidak digunakan dalam K AKRUAL 166112 operasi pemerintahan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang D AKRUAL 169122 Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan K AKRUAL 391111 Ekuitas Hibah Keluar (Dari Bmn Yg Dihentikan) D AKRUAL 313111 Ditagihkan ke Entitas Lain Aset Tetap yang tidak digunakan dalam K AKRUAL 166112 operasi pemerintahan
95
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang D AKRUAL Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan K AKRUAL 313111 Ditagihkan ke Entitas Lain Transfer Keluar (Dari Bmn Yg Dihentikan) D AKRUAL 313211 Transfer Keluar Aset Tetap yang tidak digunakan dalam K AKRUAL 166112 operasi pemerintahan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang D AKRUAL 169122 Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan K AKRUAL 391111 Ekuitas Hibah Keluar D AKRUAL 313111 Ditagihkan ke Entitas Lain 13xxxx Aset Tetap K AKRUAL D AKRUAL 137xxx Akumulasi Penyusutan AKRUAL 313111 Ditagihkan ke Entitas Lain K D AKRUAL 313111 Ditagihkan ke Entitas Lain K AKRUAL 162xxx Aset Tak Berwujud D AKRUAL 1693xx Akumulasi Amortisasi AKRUAL 313111 Ditagihkan ke Entitas Lain K Transfer Keluar D AKRUAL 313211 Transfer Keluar 13xxxx Aset Tetap K AKRUAL D AKRUAL 137xxx Akumulasi Penyusutan AKRUAL 391111 Ekuitas K D AKRUAL 313211 Transfer Keluar K AKRUAL 162xxx Aset Tak Berwujud D AKRUAL 1693xx Akumulasi Amortisasi AKRUAL 391111 Ekuitas K Reklas Keluar, Reklas Dari Intra Ke Ekstra, Ke Bpybds, Ke Pengelola Bmn, Penghapusan Langsung D AKRUAL 391111 Ekuitas 13xxxx Aset Tetap AKRUAL K D AKRUAL 137xxx Akumulasi Penyusutan AKRUAL 391111 Ekuitas K D AKRUAL 391111 Ekuitas K AKRUAL 162xxx Aset Tak Berwujud D AKRUAL 1693xx Akumulasi Amortisasi AKRUAL 391111 Ekuitas K Koreksi Nilai & Umur Aset Koreksi Negatif Perolehan & Nilai Buku Aset D AKRUAL 391116 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi 13xxxx Aset Tetap AKRUAL K D AKRUAL 137xxx Akumulasi Penyusutan AKRUAL 391116 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi K D AKRUAL 391116 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi K AKRUAL 162xxx Aset Tak Berwujud D AKRUAL 1693xx Akumulasi Amortisasi AKRUAL 391116 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi K Koreksi Positif Perolehan & Nilai Buku Aset 13xxxx Aset Tetap D AKRUAL AKRUAL 391116 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi K D AKRUAL 162xxx Aset Tak Berwujud AKRUAL 391116 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi K D AKRUAL 391116 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi K AKRUAL 137xxx Akumulasi Penyusutan D AKRUAL 391116 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi K AKRUAL 1693xx Akumulasi Amortisasi 169122
Ilustrasi Jurnal Transaksi Persediaan Saldo Awal Persediaan 117xxx Persediaan 391111 Ekuitas Pemakaian Persediaan 593xxx Beban Persediaan
96
D K
AKRUAL AKRUAL
D
AKRUAL
117xxx Persediaan Penghapusan Persediaan 593xxx Beban Persediaan 117xxx Persediaan Koreksi dan Stock Opname (Lebih Kecil) 593xxx Beban Persediaan 117xxx Persediaan Koreksi dan Stock Opname (Lebih Besar) 117xxx Persediaan 593xxx Beban Persediaan Hibah Masuk 117xxx Persediaan 313121 Diterima dari Entitas Lain Hibah Keluar 313111 Ditagihkan ke Entitas Lain 117xxx Persediaan Transfer Masuk 117xxx Persediaan 313221 Transfer Masuk Transfer Keluar 313211 Transfer Keluar 117xxx Persediaan
K
AKRUAL
D K
AKRUAL AKRUAL
D K
AKRUAL AKRUAL
D K
AKRUAL AKRUAL
D K
AKRUAL AKRUAL
D K
AKRUAL AKRUAL
D K
AKRUAL AKRUAL
D K
AKRUAL AKRUAL
D
AKRUAL
K
AKRUAL
D
AKRUAL
K
AKRUAL
D K
AKRUAL AKRUAL
D K
AKRUAL AKRUAL
D K
AKRUAL AKRUAL
D
AKRUAL
K D
AKRUAL AKRUAL
K D
AKRUAL AKRUAL
K
AKRUAL
D
AKRUAL
K
AKRUAL
Ilustrasi Jurnal Adjustment Penyesuaian Saldo Awal dari Migrasi Aset 1xxxxx Aset Lancar/Investasi Jangka Panjang/Aset Tetap/Piutang Jangka Panjang/Aset Lainnya 391111 Ekuitas Aset yang mempunyai akun lawan Kewajiban 1xxxxx Aset Lancar/Investasi Jangka Panjang/Aset Tetap/Aset Lainnya 2xxxxx Kewajiban Jangka Pendek/Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban 391111 Ekuitas 2xxxxx Kewajiban Jangka Pendek/Kewajiban Jangka Panjang Beban Penyusutan Aset Tetap 591xxx Beban Penyusutan Aset Tetap 137xxx Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud 592xxx Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud 169xxx Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Beban Persediaan 117111 Persediaan (Kategori Beban Persediaan) 117112 117121 11713x 11719x 1172xx 593xxx Beban Persediaan 117113 Persediaan (Kategori Belanja Pemeliharaan) 117114 5231xx Belanja Pemeliharaan 117122- Persediaan (untuk diserahkan kepada 117128 Masyarakat) 526xxx Belanja Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda Beban yang Masih Harus Dibayar 51/52/ Belanja.... 53/56/ 57/58 21211x Belanja ..... yang Masih Harus Dibayar
97
52511x Beban D AKRUAL 212121 Utang kepada Pihak Ketiga BLU K AKRUAL 54xxxx Beban Bunga D AKRUAL 213111 Utang Bunga Luar Negeri K AKRUAL 55xxxx Beban Subsidi D AKRUAL 214211 Belanja Subsidi yang Masih Harus Dibayar K AKRUAL Beban Dibayar di Muka 11411x Beban Dibayar di Muka D AKRUAL 5xxxxx Beban K AKRUAL Kas di Bendahara Penerimaan 111711 Kas di Bendahara Penerimaan D AKRUAL 4xxxxx Pendapatan K AKRUAL Kas di Bendahara Pengeluaran 111821 Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran D AKRUAL 4xxxxx Pendapatan K AKRUAL Pendapatan Diterima di Muka 41/421/ Pendapatan D AKRUAL 422 291xxx Utang Kelebihan Pembayaran K AKRUAL 423/424 Pendapatan D AKRUAL 292xxx Pendapatan Diterima di Muka K AKRUAL Pendapatan yang Masih Harus Diterima 1151xx Piutang Perpajakan D AKRUAL 41xxxx Pendapatan Perpajakan K AKRUAL 115211 Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak D AKRUAL 42xxxx Penerimaan Negara Bukan Pajak K AKRUAL Penyisihan Piutang Digunakan untuk mencatat beban penyisihan piutang dalam hal saldo penyisihan sebelum penyesuaian lebih kecil dari perhitungan umur piutang sebesar selisihnya. Dalam hal lebih besar maka selisihnya dicatat dengan negatif. 5941 – Beban Penyisihan Piutang D AKRUAL 5947 116xxx Penyisihan Piutang Tak Tertagih K AKRUAL 5948xx Beban Dana Bergulir Diragukan Tertagih D AKRUAL 12311x Dana Bergulir Diragukan Tertagih K AKRUAL 594821 Beban Investasi Jangka Panjang Non D AKRUAL Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya 123211 Investasi Jangka Panjang Non Permanen K AKRUAL Lainnya Diragukan Realisasinya Penghapusan Piutang Digunakan untuk menghapus piutang ketika sudah ada ketetapan penghapusan piutang 116xxx Penyisihan Piutang Tak Tertagih D AKRUAL 115xxx Piutang K AKRUAL 12311x Dana Bergulir Diragukan Tertagih D AKRUAL 1213xx Dana Bergulir K AKRUAL 123211 Investasi Jangka Panjang Non Permanen D AKRUAL Lainnya Diragukan Realisasinya 121911 Investasi Jangka Panjang Non Permanen K AKRUAL Lainnya Reclass beban persediaan ke beban bantuan sosial Digunakan Untuk Melakukan Pencatatan Persediaan milik satker yang dialokasikan menjadi Belanja Bantuan Sosial pada TA yang sama. Setelah sebelumnya dilakukan Hibah Keluar di Persediaan Saat Persetujuan Hibah Keluar di Modul Persediaan 313111 Ditagihkan ke Entitas Lain D AKRUAL 117xxx Persediaan K AKRUAL Jurnal Adjustment yang dilakukan 57xxxx Belanja Bantuan Sosial D AKRUAL 593xxx Beban Persediaan K AKRUAL Reclass beban persediaan ke Belanja Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda Digunakan Untuk Melakukan Pencatatan Persediaan milik satker yang dialokasikan menjadi Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda pada TA yang sama Setelah sebelumnya dilakukan Hibah Keluar di Persediaan Saat Persetujuan Hibah Keluar di Modul Persediaan 313111 Ditagihkan ke Entitas Lain D AKRUAL 117xxx Persediaan K AKRUAL Jurnal Adjustment yang dilakukan 526xxx Belanja Barang untuk Diserahkan Kepada D AKRUAL
98
593xxx
Masyarakat/Pemda Beban Persediaan
K
99
AKRUAL
10.6 Pelaporan Hasil Aplikasi SAKTI Laporan Buku Besar Laporan Buku Besar adalah laporan yang menyajikan informasi ringkasan transaksi pada setiap akun dalam periode yang ditentukan. Pada saat proses pembentukan jurnal maka secara simultan data buku besar akan terbentuk. Laporan ini disajikan dalam dua basis akuntansi, yaitu basis akrual dan basis kas.
100
Laporan Neraca Percobaan Laporan Neraca Percobaan adalah laporan yang menyajikan informasi rekapitulasi saldo per akun yang meliputi saldo aset, utang, ekuitas pada tangal tertentu dan pendapatan dan belanja pada periode tertentu atas jurnal yang telah diposting.Laporan ini disajikan dalam dua basis akuntansi, yaitu basis akrual dan basis kas.
101
Laporan Operasional Laporan Operasional adalah laporan yang memberikan informasi tentang ringkasan kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan pada periode tertentu.Laporan LO disusun berdasarkan buku besar akrual.
102
Laporan Perubahan Ekuitas Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas pada tahun pelaporan yang meliputi perubahan yang berasal dari surplus deficit operasional, dampak kumulatif perubaha kebijakan/kesalahan mendasar serta transaksi antar entitas.
103
Neraca Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yang meliputi aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.Neraca ini disusun berdasarkan buku besar akrual.
104
Laporan Realisasi Anggaran LRA merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan diperbandingkan dengan anggarannya dari suatu entitas pelaporan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran.LRA disusun berdasarkan buku besar kas.
105
Laporan Realisasi Anggaran Belanja Laporan Realisasi Anggaran Belanja merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai realisasi tiap akun belanja diperbandingkan dengan anggarannya.Laporan ini disusun berdasarkan buku besar kas.
106
Laporan Realisasi Pengembalian Belanja Laporan Realisasi Pengembalian Belanja merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pengembalian belanja.Laporan ini disusun berdasarkan buku besar kas.
107
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan dan hibah dari suatu entitas pelaporan yang diperbandingkan dengan anggarannya (estimasi pendapatan). Laporan ini disusun berdasarkan buku besar kas.
108
Laporan Realisasi Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah Laporan Realisasi Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pengembalian pendapatan dan hibah dari suatu entitas pelaporan yang diperbandingkan dengan anggarannya.Laporan ini disusun berdasarkan buku besar kas.
109
Laporan Rekonsiliasi Neraca dengan Sub-Ledger Aset Tetap Laporan Rekonsiliasi Aset Tetap adalah laporan hasil proses pencocokan data transaksi masuk dan transaksi keluar atas aset tetap satuan kerjaantara modul GLP dan modul Aset Tetap
Laporan Rekonsiliasi Neraca dengan Sub-Ledger Persediaan Laporan Rekonsiliasi Persediaan adalah laporan hasil proses pencocokan data transaksi masuk dan transaksi keluar atas aset tetap satuan kerjaantara modul GLP dan modul Persediaan
110
Laporan Kinerja Satker Laporan Kinerja Satker adalah Laporan yang menginformasikanperbandingan antara target kinerja satker yang telah ditetapkan dengan realisasinya disertai dengan realisasi anggaran kegiatan terkait. Dengan perbandingan tersebut dapat diketahui capaian kinerja sekaligus indikasi adanya celah kinerja (performance gap) dan tingkat ketimpangan antara capaian input (realisasi belanja) dengan capaian output, yang selanjutnya dianalisis untuk mengetahui penyebab ketidakberhasilan, sehingga dapat ditetapkan suatu strategi guna peningkatan kinerja di masa mendatang (performance improvement).
Laporan Transaksi Valas: Laporan Transaksi Valas adalah laporan yang menyajikan rangkuman transaksi satuan kerja yang menggunakan mata uang valas pada periode tertentu untuk membantu perhitungan dalam menentukan selisih kurs transaksi valas antara BAST, SPP dan SP2D
111
Laporan Ketersediaan Dana DIPA / Laporan Fund Available Laporan Ketersediaan Dana DIPA adalah laporan yang menyajikan sisa alokasi dana yang dimiliki satuan kerja pada setiap mata anggaran atas realisasi belanja yang masih dapat direalisasikan.Laporan Ketersediaan Dana DIPA merupakan nilai anggaran dikurangi dengan nilai anggaran yang telah dikontrakkan (komitmen), kuintasi bendahara, SPP pembayaran belanja yang sudah diproses (pembayaran) dan koreksi atas realisasi belanja (koreksi GLP).
112
LAPORAN YANG DIHASILKAN MODUL BENDAHARA LPJ Bendahara Pengeluaran: Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran adalah Laporan bulanan bendahara kepada KPPN sebagai wujud dari pertanggungjawaban bendahara atas uang yang dikelolanya, untuk menginformasikan keadaan kas berdasarkan komposisinya.
113
114
Buku Kas Umum Buku Kas Umum digunakan untuk mencatat semua transaksi penerimaan dan pengeluaran kas baik secara tunai maupun giral, mutasi kas dari bank ke tunai dan perbaikan/koreksi kesalahan pembukuan. Dokumen sumber transaksi, pertama kali dicatat di BKU baru kemudian dicatat di buku pembantu masing-masing. Bentuk BKU menggunakan kolom saldo sehingga posisi kas setiap saat bisa diketahui.
115
Buku Pembantu BPP Buku Pembantu BPP merupakan Catatan Rincian Transaksi BPP dari Buku Besar Umum.
116
Buku Pembantu Bank Buku Pembantu Bank merupakan Catatan Rincian Transaksi Bank dari Buku Besar Umum.
117
Buku Pembantu Kas Tunai Buku Pembantu Bank merupakan Catatan Rincian Transaksi Bank dari Buku Besar Umum.
118
