KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum Wr. Wb. Syalom Om Swasti Astu Nammo Budhaya
1.
Semua
umat
manusia
yang
hidup
didunia
pada
dasarnya
merindukan adanya suatu kehidupan yang rukun, aman, tentram, damai, sejahtera dan bahagia. Begitu pula perbedaan agama, suku, budaya, bahasa daerah, warna kulit dan tempat tinggal adalah perbedaan sebagai anugerah tuhan yang maha pencipta. 2.
Namun saat ini kita sangat prihatin dengan sering menyaksikan dibeberapa wilayah nusantara dalam kehidupan berdemokrasi dan menyikapi
perbedaan
sosial
sebagian
masyarakat
kita
melakukannya dengan cara-cara kekerasan sesama anak bangsa , bahkan cenderung dilakukan dengan cara-cara yang tidak beradab. 3.
tidak terkecuali di daerah Sulteng, penulis dalam melaksanakan amanah tanggung jawab selaku Kapolda selalu dibayang bayangi munculnya tindak kekerasan yang sangat sulit dipridiksi waktunya seperti
Daerah Poso, Sigi, Palu dan lainnya walaupun tindakan
preventip dan penegakan hukum yang di back up kekuatan Mabes Polri, sepertinya tidak ada tanda-tanda akan berhenti, konplik kekerasan dalam waktu tertentu terus berulang yang berdampak
menimbulkan
kerugian yang tidak terhitung nilainya baik dalam
lingkup daerah maupun tingkat nasional.
4.
Menyadari tantangan tugas Polri, khususnya Polda Sulawesi Tengah yang sangat berat dan tidak mungkin
mampu bekerja
sendiri, sekalipun dengan Profesional kepolisian yang tinggi, dengan personil yang besar dan dilengkapi peralatan dan persenjataan yang canggih, rasnya sangat sulit mewujudkan kondisi keamanan yang permanen, karena yang dihadapi “bukanlah musuh nyata” tetapi di tengah-tengah kehidupan saudara saudara kita terdapat “permasalahan sosial” berkembang menjadi kondisi “ketidak tertiban sosial” simpul
berlanjut berubah membentuk simpul-
“konplik Sosial” maka adanya pemicu yang sangat
sepelepun maka dengan mudah muncul kepermukaan menjadi “Konplik Kekerasan Sosial” bisa bersipat horizontal dan pertikal. 5.
Mencermati kondisi tersebut diatas selaku kapolda telah mencoba mengembangkan
konsep
strategi
binharkamtibmas
kedepan
dengan program “membangun keamanan dengan pendekatan pembangunan perdamaian dan kesejahteraan”
dengan
membentuk Wadah “Forum Musyawarah kesepakatan warga atau Desa ( yang akan melahirkan kesepakatanatau aturan warga), dan satuan Bantuan keamanan desa” (yang akan menegakan aturan warga) yang disingkat dengan “Forum Bankamdes” disetiap desa dan kelurahan. diharapkan Melalui wadah Forum bankamdes warga dapat menyelesaikan Permasalahan sosial yg ada di desanya masing masing dengan damai tanpa kekerasan.dan gotong royong
membangun desanya memanfaatkan potensi dilingkungannya utk meningkatkan kesejahtraan warganya.
6.
Mudah-mudahan dengan konsep Forum bankamdes dengan pendekatan
kearipan
lokal
dapat
mensinkronkan
dan
mensinergikan program-program Pemerintahan, Kepolisian dan stakeholders lainnya khususnya dalam rangka pemberdayaan masyarakat pada umumnya, sehingga wadah Forum Bankamdes bisa menjadi pilar Perdamaian dan kesejahtraan daerah. Palu,
28
November 2012
KAPOLDA SULAWESI TENGAH
Drs. DEWA PARSANA, M.Si BRIGADIR JENDERAL POLISI
SAMBUTAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH ATAS DITERBITKANNYA BUKU VISUALISASI & IMPLEMENTASI FORUM BANKAMDES Assalamu‘alaikum Wr. Wb Salam Sejahtera Buat Kita Semua Om Swastiastu
Puji syukur kehadirat Allah Swt, atas terbitnya buku visualisasi
dan
implementasi
forum
bankamdes
sebagai pilar keamanan dan pembangunan daerah yang tentunya sudah ditunggu-tunggu masyarakat sulawesi tengah.
Isi dari buku ini sejalan dengan visi dan misi pemprov sulteng dalam rangka mensejajarkan dengan provinsi maju di timor indonesia. Sebagai pilar pembangunan forum bankamdes diharapkan mampu bermitra dengan kepala desa dan lembaga lain yang ada di desa/ kelurahan dalam keikutsertaannya mengawal proses pembangunan di desa/ kelurahan sehingga pembangunan akan tepat sasaran dan dapat dinikmati bagi peningkatan kesejahteraan masyarkat. Sebagai pilar keamanan forum bankamdes diharapkan mampu menciptakan
suasana
damai,
menggerakkan
kegiatan
positif
dalam
masyarakat sehingga terciptanya suasana kondusif di lingkungannya. Kondisi
ini adalah modal dasar bagi keberhasilan pembangunan yang sedang kita laksanakan.
Atas nama pemerintah daerah dan seluruh masyarakat di provinsi ini kami memberikan apresiasi
dan penghargaan setingi-tingginya kepada
brigjen
pol. Drs. Dewa parsana, m.si yang telah peduli, turut memikirkan dan mencarikan model pemecahan permasalahan ketidaktertiban sosial di lingkungan kita secara tepat, yaitu menempatkan masyarakat sebagai subjek sekaligus
objek
pembangunan
guna
terwujudnya
kesejahteraan
dan
kedamaian di sulteng. Kemanfaatannya akan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat secara luas. Oleh karena itu diperlukan konsensus, komitmen dan dukungan seluruh elemen masyarakat di provinsi sulawesi tengah.
Semoga buku visualisasi dan implementasi forum bankamdes ini benar benar menjadi pedoman, pegangan seluruh masyarakat khususnya anggota forum bankamdes sehingga implementasi di lapangan dapat terarah, terprogram dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum guna kesejahteraan kita bersama. Sekian dan terima kasih
Wassalamu’alaikum. Wr. Wb. Om Santi Santi Santi Om
DINAMIKA POLISI DALAM MENANGANI KEAMANAN, PENEGAKAN HUKUM DAN TINDAK KEKERASAN DALAM MASYARAKAT.
1. Dasar Pemikiran a.
Data dan analisis tentang konplik dan kekerasan yang terjadi diberbagai wilayah Indonesia menurut kajian dari Sistem Nasional pemantauan Kekerasan (SNPK) menunjukan peningkatan bahkan ada tindak kekerasan dilakukan
dengan cara-cara diluar peri
kemanusiaan. b.
Pembangunan keamanan oleh Polri telah dilaksanakan dengan meningkatkan profesionalisme Polri beserta instansi terkait termasuk dengan penambahan sarana prasarana yang lebih memadai dari kondisi sebelumnya.
c.
Harapan masyarakat terhadap Polri sangat tinggi, apalagi UU Nomor 2 Tahun 2002 menegaskan tugas Polri mulai dari menjaga keamanan dalam negeri, memelihara kamtibmas, melindungi, mengayomi, dan melayani serta menjaga tertibnya hukum dan melaksanakan menegakan hukum.
d.
Terpenuhinya harapan masyarakat tersebut tentu tidaklah mudah dan sederhana, terlebih mengingat kondisi faktual diatas Polisi bukanlah “superman”
e
Segala upaya Pendekatan Pembangunan keamanan yang sudah dan terus dilakukan oleh Polri, namun juga
salah satu pendekatan
pembangunan keamanan perlu disenergikan dengan pendekatan
pembangunan perdamaian dan kesejahteraan.
2. D a s a r : a.
Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial.
b.
Impres Nomor 2 tahun 2013 tentang penangan keamanan dalam Negeri.
c.
Visi dan misi Pemda Prop. Sulteng th 2011 untuk mengejar ketertinggalan pembangunan dari Provinsi maju dikawasan timur Indonesia.
d.
Program kegiatan Polda Sulteng dalam pembangunan keamanan, guna terwujudnya daerah yang aman kondusif dalam rangka mendukung
kelancaran
pembangunan
Pemerintah
guna
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 3. Maksud dan Tujuan : a.
Maksud : Tulisan ini dibuat untuk memperkenalkan Konsep atau pola “Forum Bamkamdes”
sebagai salah satu upaya menata ketidak tertiban
sosial menjadi suatu kondisi keteraturan sosial melalui
penataan
struktur sosial dan penguatan norma norma sosial yang sudah ada didalam masyarakat serta menuliskan ringkasan pengalaman dalam menghadapi dinamika konplik kekerasan sosial dan tugas-tugas binharkamtibmas dilapangan, khususnya di Sulawesi tengah.
b.
Tujuan Untuk dapat dijadikan sebagai sharing, refrensi, kajian akademis dan transformasi pengalaman dilapangan bagi anggota Kepolisian khususnya dan pemerintah serta masyarakat pada umumnya.
4.
Dinamika tindakan kekerasan dalam masyarakat dan penegakan hukum oleh Polri: 1)
Fakta-fakta : berdasarkan Data Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI tahun 2006 s/d 2011 sebagai berikut : a.
Peningkatan kesadaran hukum dalam masyarakat dengan menggunakan proses peradilan atau Justice
System
dalam
proses ligitasi/ Judicial
menyelesaikan
konflik
dalam
masyarakat, kecendrungan menunjukan peningkatan jumlah perkara yg masuk pada pengadilan pertama. Data ini menunjukan bahwa : upaya negara cukup berhasil dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk menggunakan proses ligitasi atau proses “Judicial Justice System” dalam menyelesaikan konflik. b.
Peningkatan jumlah kekerasan
di berbagai
daerah di
Indonesia (Hasil kajian Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SNPK) dan data di Kepolisian). Data ini menunjukan bahwa sebagian masyarakat Indonesia memilih dengan cara-cara kekerasan dalam menyelesaikan konfliknya, seakan menjadi salah satu akses bagi masyarakat
yang sedang berselisih untuk mendapatkan keadilan, termasuk kekerasan terhadap aset public dan terhadap Anggota Polri itu sendiri. 2)
Hipotese: Hal ini mengarahkan pada suatu Hipotessis bahwa konsepsi Negara hukum,
bukanlah
berarti
semua
penyelesaian
konflik
harus
diselesaiakan melalui jalur LEGITASI, namun bukan juga berarti bahwa masyarakat dapat dibiarkan
menyelesaikan konfliknya
dengan kekerasan. 5.
PEMBANGUNAN KEPOLISIAN R.I. 1.
2.
VISI, MISI DAN TUPOKSI POLRI. a.
Harkamtibmas dan Kamdagri.
b.
Melayani. Melindungi, Mengayomi dan Menegakan Hukum.
REFORMASI KEPOLSIAN R.I. Pasca berpisahnya Polri dari TNI telah dilaksanakan perubahanperubahan yang sangat mendasar antara lain :
3.
a.
Perubahan dibidang struktur Kepolisian.
b.
Perubahan dibidang instrumen dilingkungan Kepolisian.
c.
Perubahan kultur Kepolisian.
PEMBANGUNAN POSTUR KEPOLISIAN. Pembangunan bidang operasional dan bidang pembinaan. a.
Membangun kekuatan Polri. (menambah jumlah Polisi)
b. Membangun sarana prasarana Polri.(sarana dan logistik Polri) c.
Membangun profesionalisme Polri. (taktik dan tehnis Kepolisian berbasis teknologi ).
d.
Membangun mindset anggota Polri dengan pelayanan prima, yang bebas KKN dan anti kekerasan.
e.
Membangun kultur Polri yang berjiwa menolong, sebagai sahabat,
melayani, melindungi mengayomi dan sebagai
penegak hukum. f.
Meningkatkan kesejahteraan anggota Polri.
g.
Meningkatkan Kemitraan, Trust Building.
h.
6.
Menempatkan satu Babinkamtibmas di setiap desa, dst.
PEMBANGUNAN
KEAMANAN
DENGAN
PENDEKATAN
PEMBANGUNAN PERDAMAIAN DAN KESEJAHTRAAN 1.
WILAYAH HUKUM POLDA SULTENG SEBAGAI STUDI KASUS. Dengan ucapan terima kasih kepada Pimpinan Polri yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada penulis menjabat sebagai Kapolda Sulteng dan mendapatkan pengalaman sbb: a.
Tahun 2006-2007 penulis bertugas di Densus 88 Mabes Polri. 1)
Dalam penugasan pengamanan dan operasi penegakan hukum di Poso dan daerah lainnya.
Secara langsung dapat menyaksikan dinamika kondisi
konflik sosial dan konplik kekerasan antar kelompok warga yang terjadi dalam waktu berkepanjangan dan banyaknya jatuh
korban jiwa serta hilangnya harta benda dari
klompok-
klompok yang
bertikai
yang
menimbulkan
dampak trauma mendalam dan perasaan dendam bagi klompok-kelompok tertentu. 2)
Disamping jatuhnya korban dari keduabelah pihak yang sedang bertikai ada juga korban bagi warga masyarakat yang tidak berdosa termasuk juga jatuhnya korban dari kalangan pihak keamanan/Kepolisian.
b.
Tahun 2010 sd april 2013 bertugas sebagai Wakapolda dan Kapolda Sulawesi tengah. Dari awal menjabat Wakapolda sampai dengan menjabat selaku Kapolda secara langsung dapat melihat, memahami dan menangani konflik sosial dan konflik kekerasan hampir di seluruh kabupaten yang ada di Sulteng. Setiap kekerasan yang terjadi dalam masyarakat tidak pernah luput dari pemberitaan media massa secara luas dan kondisi ini dimanfaatkan oleh oknum oknum
tertentu sehingga muncul
opini yang cendrung memojokan aparat kepolisian yang mengganggap semua urusan kekerasan yang terjadi adalah tanggung kecaman
jawab
kepolisian,
terhadap Polisi
sehingga
sering
munculnya
yang dianggap tidak mampu
memelihara Kamtibmas, tidak profesional, melanggar HAM dan seterusnya. Namun sangat jarang dan banyak yang tidak peduli
“kenapa sesama warga, bersaudara dan sesama anak bangsa saling melakukan kekerasan (pembunuhan dan pembakaran), apa penyebab dan bagaimana solusinya untuk mencegah terjadinya kekerasan tersebut. Pada hal ini kejadian berulang yang sudah bertahun tahun. Dari hasil pendataan, pengkajian, diskusi internal, eksternal dan Akademisi dapat disimpulkan bahwa, upaya-upaya yang telah dilakukan Kepolisian yaitu upaya preventip/pencegahan, represif / penegakan hukum terhadap pelaku kasus-kasus kekerasan sebagaimana disebutkan diatas sebenarnya sudah ratusan pelakunya telah ditangkap dan melalui proses hukum dan sudah dianggap maksimal, Namun semua itu sepertinya tidak menimbulkan efek jera. Terbukti kasus kekerasan dalam waktu dan siklus tertentu kasus kekerasan yang sama kembali muncul kepermukaan, belum
terselesaikan,
dikarenakan sehingga
akar permasalahannya
penanganan
konflik-konflik
kekerasan oleh Polisi dianggap sebagai kegiatan Petugas
pemadam kebakaran. Sehingga pada kesimpulan bahwa Polda sulawesi tengah tidak akan mampu bekerja sendiri sekalipun dengan Profesional kepolisian yang tinggi,
dengan personil yang besar dan
dilengkapi peralatan dan persenjataan yang canggih, rasanya
sangat sulit mewujudkan kondisi keamanan yang permanen, karena yang dihadapi “bukanlah musuh nyata” tetapi di tengah-tengah
kehidupan saudara saudara kita terdapat
“permasalahan sosial” berkembang menjadi kondisi “ketidak tertiban sosial” berlanjut berubah membentuk simpul-simpul “konplik Sosial” maka adanya pemicu yang sangat sepele sekalipun maka dengan mudah tersulut muncul kepermukaan menjadi “Konplik Kekerasan Sosial” bisa bersipat horizontal dan vertikal. Sehingga sangat
diperlukan keterlibatan semua
komponen dan stakeholders untuk bersama sama menata kondisi ketidak tertiban sosial ini menjadi kondisi “ keteraturan
sosial ” Sehingga dianggap perlu adanya penataan strukturt sosial dan penguatan norma-norma sosial yang sudah ada dalam masyarakat. 2.
Memahami pengertian keamanan dan hubungannya dengan tugas Kepolisian. a.
Pendekatan
Keamanan
Dalam
Binharkamtibmas
(Preventip,Represip dan Gakkum) 1). Pemahaman pengertian Keamanan dan prilaku sosiologis dalam masyarakat. a)
Masyarakat
pada
umumnya
termasuk
sebagian
birokrat dan politisi dari tingkat desa/kelurahan s/d tingkat daerah memahami dan mengganggap tugas dan tanggung jawab keamanan adalah hanya Polisi. Sangat jarang menyoroti dan mendalami hal yang
mendasar
faktor
penyebab
terjadinya
konplik
kekerasan. b)
Sebagian identik
masyarakat dengan
mengganggap
menangkap
tugas
penjahat
/
Polisi pelaku
kekerasan semata. c)
Fakta dilapangan Polisi sering dihadapkan kesulitan mencari tokoh formal / informal untuk bersama-sama menangani atau meredam kasus kekerasan pada saat kejadian.
d)
Bilamana sampai adanya jatuh korban maka keesokan harinya tidak jarang dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu termasuk pihak korban menggunakan media massa mengecam Polisi yang dianggap tidak mampu menangani
konflik
kekersaan,
melindungi
warga
bahkan tindakan Polisi dianggap sebagai pembiaran dll. e)
Disamping itu
dari warga yang sedang berkonflik,
mengganggap
kehadiran Polisi ditempat kejadian
(TKP)
dianggap
sebagai
menghalangi
yang
bersangkutan dalam mencari keadilan, sehingga Polisi dan kantor Polisi tidak jarang menjadi sasaran pelampiasan
amarah
massa
menjadi korban dari pihak lawan. b.
Dampak yang Timbul terhadap Polisi.
yang
keluarganya
Dengan pengertian dan pemahaman bahwa Keamanan adalah hanya tanggung jawab Polisi maka terbentuk opini dalam masyarakat yang akan menyebabkan posisi Polisi akan terus
Sendiri dan menyendiri dalam menangani konflik sosial dan kekerasan sosial yang sudah tentu tidak akan
mampu
menyelesaikan pada tingkat akar permasalahannya. begitu juga Program Kemitraan yang dikembangkan Polri serta penempatan satu anggota babinkamtibmas disetiap desa tidak akan efektip Karena
masyarakat termasuk stakeholders lainnya belum
merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap akar permasalahan dari konflik sosial yang ada dalam masyarakat itu sendiri. 3.
Memahami pengertian Perdamaian dan tingkat Kesejahteraan masyarakat serta hubungannya dengan tugas Kepolisian. a.
Perdamaian. Yang dimaksud dalam lingkup perdamaian dan dinamika dalam tulisan ini sbb: a.
Perdamaian adalah keterlibatan banyak pihak secara dialog dan
musyawarah/mupakat
untuk
menyelesaikan
permasalahan sosial secara damai tanpa kekerasan dan lebih fokus penyelesaian pada akar permasalahan (karena melibatkan pihak yang berkonflik, Pemda, Polisi, TNI dan seluruh komponen Masyarakat). Sehingga yang dimaksud dengan pendekatan Perdamaian dalam tulisan ini adalah tidak hanya upaya perdamaian
terhadap kedua belah pihak
pasca Konflik kekerasan.
Namun adalah secara proaktif dan bersinergi dari seluruh stakeholders untuk mendata potensi konplik yang ada dalam masyarakat dan mencari solusi terhadap akar permasalahannya sehingga dapat mencegah munculnya sampai menjadi tindakan kekerasan. b.
Secara psykologis Hasil kesepakatan Perdamaian tidak ada yang merasa dikalahkan atau dipermalukan, bahkan dapat dimanfaatkan
sebagai
sarana
mempersatukan
dan
pembelajaran bagi warga agar mampu menyelesaikan permasalahan sosial yang ada dilingkungannya secara mandiri. c.
Kesepakatan perdamaian lebih mudah dapat ditindak lanjuti dengan tindakan proses hukum terhadap kasus kekerasannya dan kasus perdatanya dapat
diselesaikan
dengan adat atau hukum keperdataan. d.
Kesepakatan perdamaian
dalam konflik sosial
dapat
meminimalisir niat dan kesempatan untuk terulangnya tindakan kekerasan yang sama dilatar belakangi balas
dendam.
b.
Kesejahtraan dan tindakan kekerasan. Langsung
atau
tidak
langsung
bahwa
kesejahteraan
mempunyai hubungan dengan konflik kekerasan (gangguan Kamtibmas) antara lain:
1)
Kesejahteraan
adalah
merupakan
tuntutan
pokok
kebutuhan hidup manusia akan papan, sandang, pangan dan hiburan. 2)
meningkatkan
ketrampilan,
pengembangan
ekonomi
kreatif dan pengelolaan sumberdaya alam yang ada di lingkungan desa dapat meningkatkan lapangan pekerjaan untuk kesejahtaraan warganya. 3)
Tercukupinya sarana hiburan dan terjangkaunya perolehan hiburan
bagi
warga
masyarakat
akan
menjadikan
kesibukan positip bagi warga sehingga dapat mengurangi waktu untuk melakukan perbuatan negatip khususnya bagi para pemudanya. 4)
Tercukupinya
standar
kesejahtraan
minimal
dalam
masyarakat dapat meminimalisir potensi konflik sosial sehingga
mengurangi
dan
mencegah
Niat
dan
Kesempatan warga masyarakat untuk melakukan tindakan kekerasan.
c.
Korelasi Antara Keamanan, Perdamaian dan Kesejahteraan dalam Tugas Kepolisian . 1)
Keamanan, perdamaian dan kesejahteraan merupakan korelasi
yang
saling
berhubungan dan
tidak
dapat
dipisahkan. 2)
Keamanan, perdamaian dan kesejahteraan tidak dapat diwujudkan oleh Polisi sendiri. Mutlak diperlukan sinergitas
dan keterlibatan semua unsur dan Stakeholders dan masyarakat itu sendiri. 3)
Mewujudkan keamanan, perdamaian dan kesejahteraan menjadi tanggung jawab semua komponen bangsa.
d.
Kondisi sosial daerah hukum Polda sulteng: 1) Geografi dan Demografi : a)
Daerah yang sangat luas, berbukit bukit, pegunungan dan masyarakat pada umumnya tinggal didaerah pantai.
b)
Daerah sulawesi tengah terdiri dari daratan dan kepulauan
dengan
pembagian
pemerintahan
11
kabupaten dan satu kota Palu. c)
Memiliki sumberdaya alam yang sangat kaya dan relatip merata disetiap kabupaten al : memiliki kandungan Mas, nikel,bijih besi, Gas alam. Kekayaan kayu hutan, kekayaan hasil laut.
d)
Hampir setiap kabupaten Mempunyai keunggulan potensi wisata alam yang indah serta memilki Flora dan fauna yang dapat dikembangkan sebagai objek wisata.
e)
Masyarakat
bersifat
hetrogen
yang
terdiri
dari
Penduduk asli (Suku Kaili) dan pendatang dari Sulawesi selatan, Gorontalo, Jawa, Bali dan lainnya. (datang sebagai pedagang dan transmigrasi).
f)
Mayoritas penduduk beragama islam, diikuti Kristiani, hindu, budha.konghuchu.
2) Kondisi pembangunan dan sosial ekonomi. Pembangunan masyarakat
daerah
dan
secara
kondisi
umum
sesosial
masih
ekonomi
tertinggal,
bila
dibandingkan dengan pembangunan Provinsi maju lainnya. 3) Sumberdaya manusia masih harus
terus ditingkatkan
mengejar ketertinggalan dari daerah maju di Provinsi lainnya.
e.
Kondisi sosial yang mendukung terjadinya konplik kekerasan al: 1) Sumber daya manusia. 2) Tingkat kesejahtraan. 3) Terbatasnya Lapangan pekerjaan. 4) Kurangnya tempat hiburan. 5) Belum
berkembangnya kerajinan (home industri), seni
budaya lokal diarahkan untuk memilliki nilai ekonomis. 6) Terlambatnya perkembangan
ekonomi
kerakyatan dan
ekonomi kreatif. Dst. 7) Adanya permasalahan Politik sebagai akselerator munculnya konflik kekerasan Dengan kondisi sosial yang berkepanjangan seperti ini dapat menyebabkan
kondisi
fisikologis dan
sosiologis
dalam
masyarakat
yang
mendapat
menimbulkan
perilaku
masyarakat antara lain : - Memunculkan solidaritas kolektif yang sempit dalam masyarakat - Memunculkan sikap apatis atau anomi antar kelompok masyarakat yang satu dengan yang lainnya, sehingga memunculkan perilaku yang sangat sensitif akan dapat munculnya konflik kekerasan.
f.
Jenis konplik kekerasan yang terjadi dan berulang dari tahuntahun sebelumnya antara lain : 1) Kekerasan berbentuk teror mengatasnamakan agama / keyakinan. 2) Kekerasan antar kampung dari tahun ketahun berulangulang. 3) Kekerasan antar warga merebutkan sumberdaya alam. 4) Kekerasan dampak kecemburuan sosial yang bernuansa SARA 5) Kekerasan dampak dari kegiatan Pilkada. 6) Kekerasan dampak dari
penyalahgunaan Narkoba dan
Miras.
7.
IMPLEMENTASI
PEMBANGUNAN
PENDEKATAN
PEMBANGUNAN
KESEJAHTRAAN.
KEAMANAN PERDAMAIAN
DENGAN DAN
Memperhatikan kondisi sosial sebagai mana disebutkan diatas dan rasa kepedulian sosial dan Selaku kapolda telah melaksanakan program kegiatan yang oleh kalangan tertentu dianggap “diluar tugas-tugas
Kepolisian”, namun Penulis menganggap bahwa program kegiatan Kepolisian yang dicanangkan mempunyai korelasi sangat kuat berkaitan dengan tugas kepolisian dan sangat berdampak terhadap keamanan, walaupun hasil yang dirasakan tidak secara instan namun memerlukan proses waktu yang cukup karena memerlukan pemahaman yang sama dari semua Stakeholders, dan masyarakat termasuk polisinya sendiri. Atas koordinasi lintas sektoral. Selaku Kapolda dalam rangka Bin Harkamtibmas
keamanan
telah
dengan
mencoba
menerapkan
pendekatan
konsep
pembangunan
membangun
perdamaian
dan
kesejahtraan dengan memadukan kearipan lokal , dengan langkah dan tahapan-tahapan sebagai berikut: a. Pendekatan pembangunan perdamaian. 1)
Menyusun pola untuk dapat Membuka ruang dialog antar warga, lintas agama lintas etnis dan lintas budaya di dalam masyarakat dari tingkat desa sampai dengan tingkat daerah.
2)
Upaya
Menumbuh
kembangkan
rasa
persaudaraan,
kebersamaan, persatuan serta semangat gotong royong dari kebinekaragaman
masyarakat
yang
ada
didesa
atau
dilingkungannya. 3)
Mendorong warga/masyarakat untuk mampu menangani dan menyelesaikan konflik sosial yang ada dilingkungannya dengan cara
musyawarah, damai
kekerasan.
dan
menghindari
cara cara
4)
Meningkatkan
sinergitas
dari
semua
Stakeholders,
dan
masyarakat baik dari tingkat desa sampai dengan daerah untuk lebih memberdayakan masyarakat di lingkungannya. 5)
Mendorong
stakeholders
terkait
untuk
secara
berkesinambungan melaksanakan pembinaan tehnis dalam meningkatkan SDM masyarakat. b. Pendekatan pembangunan kesejahtraan. 1)
Mendorong
stakeholders
berkesinambungan
terkait
untuk
secara
melaksanakan pembinaan tehnis dalam
masyarakat. khususnya peningkatkan peran pemerintahan desa dan kelurahan. 2)
Melaksanakan kerjasama Polri dan Pemda, untuk memerankan para Babinkamtibmas Polri yang ada disetiap desa atau kelurahan selain berperan sebagai Babinkamtibmas juga dapat membantu berperan sebagai pelaksana penyuluh lapangan (PPL) disetiap desa, mengingat jumlah PPL pemda sangat terbatas. ( yang tentunya diawali dengan
pelatihan terlebih
dahulu oleh instansi tertentu sesuai bidang kompotensinya). 3)
Mengembangkan Program terpadu Save, Green and Clean ditingkat desa dan kota.
4)
Bakti Sosial atau Kerja Bakti Polisi ke desa-desa. dalam rangka membangun desa
5)
Mendorong warga masyarakat untuk mampu mengenali sumber daya alam yang ada dilingkungannya untuk dikelola dengan
tertib menjadi bernilai ekonomi yang
dapat meningkatkan
kesejahtraan warganya. 6)
Pembangunan art center (dalam rangka mengembangkan seni budaya lokal dan dapat memahami seni budaya etnis lain dan mempunyai nilai ekonomis).
7)
Mengembangkan seni budaya lokal, tempat-tempat wisata dan hiburan tradisional seperti lomba pacuan kuda, karapan sapi, lomba ayam berkokok dan kesenian lokal lainnya.
c. Implimentasi dilapangan. Karena masalahnya sangat konplek dan daerahnya sangat luas tentu sulit menentukan dari mana memulai dan bagaimana Pola proses pembangunan
perdamaian
dan
kesejahteraan
itu
dapat
diinplimentasikan dilapangan, dan dari hasil kajian maka
diambil
langkah-langkah tahapan sbb: 1) Wilayah. Untuk
mempersempit
Implimentasi
dilapangan
wilayah dimulai
agar
lebih
dari
tingkat
fokus desa
maka atau
kelurahan. 2) Mekanisme pendekatan. Pendekatan melalui mekanisme proses untuk melahirkan suatu
kesepakatan atau komitmen bersama
diantara warga
dalam
menyikapi dan menyelesaikan permasalahan atau konplik sosial yang ada dilingkungannya secara kekeluargaaan, musyawarah
dan damai dengan menghindari cara cara kekerasan, serta mendorong lahirnya semangat Gotong royong untuk
bersama
membangun desanya dengan memanfaatkan fotensi sumber daya alam yang ada dilingkungannya untuk meningkatkan kesejahtraannya. 3) Pola pendekatan. Pola pendekatan dengan
pembentukan wadah “ Forum
Musyawarah kesepakatan Warga / Desa” (untuk melahirkan kesepakatan, Aturan warga/desa) dan membentuk satuan tugas
“Bantuan keamanan desa”
( untuk menegakan aturan
warga/desa) yang disingakat dengan Pola “FORUM BANKAMDES” disetiap desa atau kelurahan. Forum Bankamdes diharapkan berfungsi sebagai penataan
struktur sosial dalam masyarakat dan sekaligus meberikan penguatan terhadap norma norma sosial yang sudah ada dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi sebagai deteksi dini atau
filter terhadap permasalahan sosial yang ada di dalam masyarakat. Buku petunjuk “Forum Bankamdes” telah disusun dan telah mendapatkan persetujuan dari Gubernur Sulawesi tengah dan para Bupati / walikota serta pencanangannya telah diresmikan
oleh
Mendagri pada tgl 17 Juni 2011 di Kantor lurah kelurahan Palupi kota Palu.
Dengan wadah terkait,
dapat
Forum Bankamdes, yang disuport oleh institusi sebagai
tempat
meningkatkan dan mengeratkan
bersilaturahmi
dalam
rangka
rasa persaudaraan serta melalui
berdialog dan bermusyawarah dapat melahirkan kesepakatan dan
komitmen bersama dan semangat gotong royong dilingkungan warga desa sehingga secara mandiri mampu mencari solusi serta sepakat menyelesaikan konflik social yang ada didesa secara damai
tanpa kekerasan”. Dan juga dengan semangat
“gotong-royong”
dapat membangun desanya dengan memanfaatkan sumberdaya alam yang ada di lingkungannya menjadi nilai ekonomis untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Diharapkan juga dengan Wadah Forum Bankamdes akan lahir semangat perdamaian
dari
masyarakat desa itu sendiri dan
menjadi budaya kehidupan sehari hari. Guna terus momotivasi dan mendorong berkembangnya semangat persaudaraan, kebersamaan, Perdamaian dan gotong royong dalam masyarakat,
untuk kepentingan membangun daerah yang lebih
luas, selaku Kapolda yang waktu penugasan terbatas, maka untuk dapat melanjutkan ide ini perlu ada sarana edukasi secara terbuka untuk umum
khususnya generasi muda dan masyarakat pada
umumnya yang dapat memvisualisasikan semangat Perdamaian maka
digagas pembangunan Taman Edukasi
Nusantara
Perdamaian
Nosarara nosa batutu yang artinya bersaudara dan
bersatu dari bahasa daerah setempat, yang dapat dikunjungi oleh
masyarakat umum yang rencana dalam kawasan taman tersebut dibangun al: 1.
Monumen gong perdamaian nusantara ( simbol 4 pilar kebangsaan)
Untuk
terus
membangkitkan
semangat
kebangsaan. 2.
Pembangunan 6 (enam) tempat ibadah secara berdampingan. untuk terus
membangkitkan semangat kerukunan umat lintas
agama 3.
Membangun sample rumah adat nusantara. Guna terus membangkitkan semangat kerukunan antar suku atau etnis
4.
Pembangunan patung gajah mada. Untuk membangkitkan semangat kesatuan nusantara
5.
Pembangunaan Gedung Nosarara Nosabatutu. Untuk membangkitkan semangat persaudaraan dan persatuan.
6.
Membangun graha Perdamaian Forum Bankamdes. Sebagai simbul tempat pertemuan dan dialog dalam semangat musyawarah dan gotong royong
7.
Pembangunan museum mini Perdamaian, yang berisi pesan pesan
moran
dan
perdamaian
dari
para
tokoh
lintas
agama,suku, cindikiawan tokoh pimpinan partai dst. 8.
Pembangunan meseum mini koleksi seni budaya lokal dan nusantara.kerajinan nusantara.
9.
Membangun kebun binatang mini endemik plora dan fauna sulawesi tengah.
10. Penataan taman wisata kreatip khususnya pemuda
Salah satu dari sektor pembangunan untuk membangkitkan semangat pembangunan ekonomi kerakyatan dan tempat wisata serta hiburan masyarakat yang sangat diperlukan oleh warga masyarakat. d. Harapan : 1)
Dengan adanya konsep ” Forum bankamdes” dapat dijadikan salah satu kajian akademis sebagai wadah (Motivasi dan partisipasi warega) yang sangat membutuhkan keamanan dalam pengembangan biharkamtibmas kedepan.
2)
dan “Taman Edukasi perdamaian nusantara” ini dapat sebagai salah satu tempat pertemuan komunitas untuk diskusi / dialog tentang kebangsaan, kerukunan lintas
pemuda
persaudaraan,
agar
dapat
lintas agama, lintas etnis, terus
kebersamaan,
memupuk
mempererat
semangat
persatuan
dan
perdamaian khususnya daerah Sulawesi Tengah dan Indonesia pada umumnya. Dan juga Sebagai tempat pusat pelatihan, keterampilan dan pembinaan generasi muda serta tempat hiburan dalam peningkatan SDM. 3)
Karena keterbatasan waktu
dalam melaksanakan sosialisasi
dan pelatihan terhadap pemahaman pola Forum Bankamdes diharapkan bagi anggota Polisi, instansi terkait dan masyarakat, yang sudah mendapatkan pemahaman dan pelatihan dapat melanjutkan dan mengembangkan sampai tahap implementasi sebagaimana yang diharapkan.
4)
Anggota Kepolisian terus meningkatkan kepedulian sosialnya untuk
menjadi
Pelopor
Pembangunan
perdamaian
dan
kesejahtraan yang berjiwa penolong dan mengabdi bagi masyarakat
di
daerah
tempat
tugasnya
dalam
rangka
membantu mewujudkan masyarakat yang rukunaman, damai dan sejahtera serta Indonesia yang Kuat. 5)
Mudah-mudahan dengan adanya sumbangan pemikiran Pola Porum
bankamdes
dan
pembangunan
Taman
Edukasi
Perdamaian nusantara sebagaimana yang disampaikan dalam tulisan kecil ini dapat bermanfaat bagi lembaga kepolisian, Pemerintah daerah, masyarakat
dan bangsa Indonesia pada
umumnya.
e. Penutup : Dengan menyadari masih banyaknya kekurangan dalam konsep ini dengan kerendahan hati dan dengan tangan terbuka penulis dengan senang hati menerima kritik, saran dan masukan serta diskusi bilamana diperlukan untuk penyempurnaannya. Dan atas saran dan masukannnya diucapkan terima kasih.
Palu , 28 November 2012. Penulis. Drs. DEWA PARSANA, M.Si BRIGADIR JENDERAL POL.
DOKUMENTASI KEGIATAN BINHARKAMTIBMAS DENGAN PENDEKATAN PEMBANGUNAN PERDAMAIAN DAN KESEJAHTERAAN
PALU
2010 - 2013 MENYUSUN BUKU PETUNJUK UMUM IMPLEMENTASI FORUM BANKAMDES
MENYUSUN BUKU PETUNJUK IMPLEMENTASI FORUM USTAD DITINGKAT DESA / KELURAHAN
FORUM USTAD Sebagai wadah organisasi informal dari para penceramah agama Islam / Ustad di tingkat desa dalam rangka penangkalan dan pencegahan berkembangnya doktrin paham dan aksi kekerasan (paham kekerasan yang mengatasnamakan agama)
Tugas peran dan fungsi (kontra radikasisasi, deradikalisasi) a. Menyamakan persepsi dalam menyikapi penyebaran doktrin faham dan aksi kekerasan yang mengatasnamakan agama di desa atau kelurahannya masingmasing. b. Sebagai barikade umat atau counter terhadap penyebaran doktrin faham dan aksi kekerasan dalam masyarakat (Contra Radikalisasi). c. Bagi warga yang sudah terpengaruh faham kekerasan dinetralisir untuk kembali pada faham dan ajaran yang benar sebagaimana pada umumnya (deradikalisasi). Pembentukan, pembinaan dan koordinasi a. Pembentukan atas kesadaran dan kesepakatan masyarakat khususnya para tokoh agama. b. Penguatan dilakukan oleh forum bankamdes, Kades, Babinkamtibmas, Babinsa, Kantor Agama, FKUB sampai dengan BNPT.
Contoh kegiatan penyebaran doktrin paham dan aksi kekerasan
Kegiatan Ceramah oknum tertentu untuk menghasut, penyebaran paham radikalisme / kekerasan dan menyebar permusuhan dalam rangka : merekrut kader, memperbanyak pendukung dan mencari simpatisan baik di dalam masyarakat maupun di dalam lembaga pemasyarakat (saat ini bebas dilakukan dan tidak ada siapapun yang peduli dan berani menegur)
PEMBENTUKAN SATGAS “MAKMUR” (AMAR MA’RUF NAHI MUNGKAR)
Penandatanganan MOU pembentukan SATGAS “MAKMUR” (Amar Ma’ruf Nahi Mungkar) dengan tokoh agama.
Fungsi, Peran dan Tugas antara lain : 1. Membantu program kegiatan Kanwil Agama 2. Sebagai barikade umat 3. Memberi penguatan terhadap petugas penceramah agama di tingkat Desa 4. Memberi
bantuan
ceramah
agama di Desa yang di anggap rawan berkembangnya paham kekerasan (Desa – Desa yang berpotensi
terjadinya
konflik
program
BNPT
kekerasan) 5. Membantu dalam
program
deradikalisasi
kontra
dan
MENGEFEKTIFKAN SILATURAHMI KEPADA TOKOH AGAMA DAN BERKUNJUNG KETEMPAT IBADAH
SILATURAHMI KEPADA TOKOH AGAMA ISLAM
MENGHADIRI GIAT KEAGAMAAN DAN MEMBERIKAN SAMBUTAN DI MESJID
SILATURAHMI DENGAN TOKOH AGAMA KRISTIANI
MENGHADIRI GIAT KEAGAMAAN DAN MEMBERI SAMBUTAN DI GEREJA Catatan : Model tutup kepala yang disepakati sebagai ciri khas umat Kristiani di Sulteng. Contoh : Muslim dengan Kopiah, Hindu dengan Udeng, dan Budha tutup kepala dengan lambang Borobudur
MEMBANGUN MONUMEN PERDAMAIAN
MENGHADIRI GIAT KEAGAMAAN DAN MEMBERI SAMBUTAN AGAMA HINDU
MENGAHDIRI GIAT KEAGAMAAN DAN MEMBERI SAMBUTAN AGAMA BUDHA
MEMBENTUK FORUM PARA REKTOR PERGURUAN TINGGI
Peran dan Fungsi antara lain : 1. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam kampus masing-masing. 2. Pembinaan mahasiswa dalam kegiatan dan pengendalian unjuk rasa.
3. Menerima masukan dari Civitas Akademika tentang Binharkamtibmas Daerah.
REKTOR UNTAD MEMIMPIN DISKUSI PARA REKTOR
MEMBANGUN TAMAN EDUKASI PERDAMAIAN. TERDIRI DARI BEBERAPA BANGUNAN MONUMEN ANTARA LAIN : FOTO BERSAMA SELESAI DISKUSI
PEMBANGUNAN MONUMEN NOSARARA NOSABATUTU (BERSAUDARA DAN BERSATU)
PEMBANGUNAN MONUMEN GONG PERDAMAIAN NUSANTARA
PEMBANGUNAN GRAHA MUSYAWARAH FORUM BANKAMDES (MUSYAWARAH DAN GOTONG ROYONG)
PEMBANGUNAN AREA WISATA DAN OLAH RAGA UMUM
MEMBANGUN STAGE “PALU ART CENTER”
PENGEMBANGAN SENI BUDAYA DAERAH DAN NASIONAL
PENGEMBANGAN GIAT HIBURAN MASYARAKAT GELAR TARI PERDAMAIAN NUSANTARA
PEMBUKAAN LOMBA KARAPAN SAPI
LOMBA PACUAN KUDA
PENGEMBANGAN BINMAS PIONER PERTANIAN
PENANAMAN PADI BIBIT UNGGUL
PANEN PADI BIBIT UNGGUL
PENGEMBANGAN BINMAS PIONER BIDANG PETERNAKAN
PEMELIHARAAN SAPI DAN KAMBING
PEMBENTUKAN PROGRAM TERPADU GREEN & CLEAN (PEMDA - POLISI)
PERESMIAN PANGGUNG HIBURAN SENI BUDAYA
PENGHIJAUAN DI DESA DAN PERKOTAAN
PROGRAM KEBERSIHAN DESA DAN PERKOTAAN (BERFOTO WALIKOTA, WAWALI KOTA, SEKOT DAN ASISTEN)
RIWAYAT HIDUP PENULIS NAMA
: Drs. DEWA PARSANA, M.Si
TEMPAT/TGL LAHIR : DESA MUNGGU , MENGWI, BADUNG, BALI KELUARGA
: ISTRI DAN 3 PUTRA
PENGALAMAN JABATAN PENDIDIKAN UMUM : 1. SD DI MUNGGU. BADUNG, BALI 2. S M P DI MUNGGU. BADUNG, BALI 3. S M A DI BANDUNG JAWA BARAT. 4. S.2 UNHI, BALI. PENDIDIKAN KEPOLISIAN : 1. AKPOL TH 1982 SEMARANG 2. PTIK JAKARTA 3. SESKOAL JAKARTA 4. SESPATI LEMBANG BANDUNG PENDIDIKAN DAN PENUGASAN LN : 1. C I D JERMAN 2. J I C A. JEPANG.
PENGALAMAN JABATAN : 1. PAMAPTA POLTABES BANDUNG, JAWA BARAT 2. KANIT INTEL OPS POLTABES BANDUNG, JABAR 3. KAPOLSEK REGOL POLWILTABES BANDUNG, 4. WAKASAT SERSE POLWILTABES BANDUNG 5. WAKA POLRESTA BANDUNG BARAT JABAR 6. WAKA PORESTA BOGOR JAWA BARAT 7. KAPUSKODALOPS POLWILTABES BANDUNG 8. KASAT NARKOBA BARESKRIM MABES POLRI 9. KAPOLRES GIANYAR POLDA BALI 10. KAPOLTABES DENPASAR POLDA BALI 11. KANIT PIDANA ANTI KORUPSI BARESKRIM POLRI, JAKARTA 12. KASUBDENSUS 88 ANTI TEROR BARESKRIM MABES POLRI 13. DIR RESKRIM POLDA JAWA TENGAH. 14. IRBIDOPSNAL II ITWASUM POLRI 15. WAKAPOLDA SULTENG 16. KAPOLDA SULTENG 17. IRWIL III ITWASUM POLRI
