RESOLUSI KONFLIK DAN PROFESI MEDIATOR AGUSTRIJANTO Dosen Ilmu Komunikasi Kalbis Institute Jl. Pulomas Selatan Kav. 22 Jakarta Timur 13210
[email protected]
ABSTRAK Konflik dapat terjadi kapan pun dan dimanapun. Konflik dapat terbuka atau tetutup, Oleh karena itu dibutuhkan resolusi konflik yatu suatu cara untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih elok melalui putusan, teknik, kesepakatan, kebulatan tekad baik dengan permintaan maupun tuntutan yang dihasilkan dalam rapat, musyarawah atau persidangan, yang berbentuk tulisan dan diajukan secara resmi kepada pihak terkait, dan diajukan melalui jalur litigasi atau non litigasi. Rumitnya konflik membuka peluang tentang cara alternatif penyelesaian konflik yang mementingkan perdamaian, tanpa melukai namun tetap memberikan keadilan. Salah satunya adalah resolusi konflik dengan cara damai dan melibatkan profesi juru damai atau mediator. Melalui Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, resolusi konflik dan profesi mediator diatur. Namun masih belum memuaskan diantaranya adalah pengenalan publik kepada profesi mediator sebagai juru damai masih sangat kurang Untuk itu peneliti menerapkan penelitian kualitatif dengan menggunakan studi pustaka dan model Defining Advertising Goal for Advertising Measure (DAGMAR). Peneliti melihat ketidaktahuan masyarakat tentang profesi mediator disebabkan oleh banyak hal. Diantaranya adalah kurangnya mediator memasarkan diri terhadap profesi ini, dan peraturan tentang profesi mediator sebagai juru damai justru dalam beberapa hal dibatasi oleh ketentuan-ketentuan formal, misalnya Etika Pariwara. Peneliti mencermati bahwa keberhasilan mediator dalam menyelesaikan konflik ternyata diperkaya dengan keterampilan berkomunikasi tanpa kekerasan (nonviolent communication). Dengan demikian diharapkan, tulisan ini dapat mengedukasi masyarakat agar dapat melihat dan menyelesaikan konflik secara proporsional. Kata Kunci: konflik, mediasi, resolusi PENDAHULUAN Pada dasarnya keberadaan konflik, masalah, persengketaan, perselisihan atau apapun namanya adalah sesuatu yang wajar dalam kehidupan manusia. Sepanjang manusia saling tulus dan mengerti maka konflik apapun dapat diselesaikan dengan baik (Yoshiro Kusano – pakar Chotei dan Wakai / perdamaian dan mediasi dari Jepang, 2008: 213). Konflik akan selalu berkembang baik secara bentuk maupun substansinya. Konflik dapat mewujud dalam kenyataan yang bersifat kasat mata dan dapat dilihat oleh mata, hingga sesuatu yang tampak abstrak dan perlu penjelasan-penjelasan yang lebih detil dalam menjabarkan konflik. Pengetahuan tentang konflik dapat meluas ke titik penting manakala konflik akan dipahami sebagai sebuah kajian, tidak hanya dipandang sebagai respon. Oleh
karena itu konflik harus dipahami untuk dapat didiagnosa penyebab-penyebabnya (umum dan khusus), dan derajat eskalasinya agar intervensi yang tepat dapat menentukan cara menyelesaikan konflik. Bentuk konflik turut menentukan indikasi, dan mekanisme penyelesaiannya. Setelah indikasi dan mekanisme konflik dipahami maka konflik sebenarnya dapat dipandang juga sebagai cara mendidik masyarakat agar tidak terlalu memandang konflik selalu dari sisi negatif saja mengingat jika konflik ditangani secara konstruktif maka ada manfaat-manfaat positif bagi para pihak (pemaparan Analisis Konflik dalam Buku Panduan Pendidikan Mediator Bersertifikat Jakarta International Mediation Centre – JIMC, 2010). Konflik sering diartikan sebagai suatu persepsi atau anggapan adanya perbedaan kepentingan atau keyakinan bahwa aspirasi para pihak tidak dapat tercapai. Penggunaan kata aspirasi dapat dimaknai luas seperti keinginan, harapan, tuntutan, kemauan, atau gugatan. Di dalam aspirasi termaktub aspek kepentingan yang dianggap paling berharga. Jadi aspek kepentingan turut memengaruhi eskalasi konflik. Konflik yang terjadi di tengah masyarakat atau para pihak sering disebabkan oleh ketidaksiapan sebagian pihak terhadap perubahan. Sepanjang interaksi komunikasi terjadi maka sangat terbuka potensi konflik baik secara terbuka maupun tertutup. Peran komunikasi di dalam konflik sebenarnya mampu menciptakan banyak manfaat, energi dan solusi. Komunikasi yang konstruktif diyakini mampu mendorong para pihak yang sedang berkonflik untuk membentuk kekompakan dalam menentukan cara penyelesaian konflik. Persoalannya adalah bagaimana menempatkan komunikasi dan konflik serta cara penyelesaian konflik itu sendiri. Secara komunikasi, konflik dipandang dengan cara lama dan cara baru. Cara lama bermakna buruk, biang masalah (trouble maker), dan harus dihindari. Sementara cara terkini dimaknai tidak selalu buruk, tidak perlu dihindari/ harus dihadapi, dapat dikelola secara progresif, bermanfaat jika ditangani dengan benar, serta konflik dapat menstimulasi kreativitas. Dibandingkan dengan sengketa, konflik identik dengan percekcokan, perselisihan dan pertentangan. Sementara sengketa diartikan sebagai sesuatu yang dapat menyebabkan perbedaan pendapat atau perselisihan. Banyak hal yang dapat menyebabkan konflik. Konflik dapat disebabkan oleh faktor data seperti kekurangan informasi, kesalahan informasi, perbedaan pandangan, relevansi, interpretasi, penafsiran, atau prosedur. Konflik yang disebabkan oleh kepentingan dapat mewujud dalam persaingan kepentingan, prosedural, dan psikologi. Konflik dapat disebabkan oleh persoalan keyakinan berupa perbedaan nilai dalam menilai suatu ide/ sikap, penilaian oleh diri sendiri tanpa memperhatikan penilaian orang lain, perbedaan pandangan hidup, ideologi maupun agama. Konflik mungkin disebabkan oleh pola pelaku atau interaksi yang destruktif seperti ketidakseimbangan, kontrol, kepemilikan, distribusi, otoritas, atau juga gepografis, fisik, dan lingkungan yang menghalangi kerjasama, dan keterbatasan waktu. Konflik yang terjadi karena persoalan komunikasi dapat mempengaruhi sikap emosional, kesalahan-kesalahan persepsi, pola komunikasi yang buruk, dan tingkah laku yang saling menyerang atau negatif yang dilakukan berulang-ulang. Dalam banyak hal, konflik yang disebabkan oleh komunikasi dapat merembet ke berbagai bentuknya dengan cara dan akibat yang tidak terbayangkan. Masyarakat dapat melihat banyak fenomena saat ini tentang
bagaimana media sosial misalnya, dapat menyampaikan berita-berita dengan sedemikian rupa dengan mengesampingkan efek yang ditimbulkannya. Peran komunikasi menjadi sangat luas dengan pengaruh yang luar biasa. Komunikasi dapat menciptakan kebaikan, namun dapat juga sebaliknya dan sangat bergantung pada para pelaku komunikasi sebagai komunikator. Berdasarkan paparan materi pelatihan Mediator Mandiri Bersertifikat dari JIMC (Jakarta International Mediation Centre- JIMC) yaitu salah satu Lembaga Mediasi yang Terakreditasi Mahkamah Agung dengan nomor akreditasi 159/KMA/SK/VIII/2010, penulis mencoba memaparkan penyebab-penyebab konflik dengan pemilahan sebagai berikut: Tabel 1. Konflik 1 Data
2 Kepentingan
Kekurangan Informasi
Persaingan kepentingan
Kesalahan informasi
Kepentingan prosedural
Perbedaan pandangan & relevansi
Kepentingan psikologi
Perbedaan interpretasi Perbedaan penafsiran terhadap prosedur
3 Keyakinan Perbedaan kriteria
4 Struktural
5 Hubungan Emosional
Penilaian egois
Pola pelaku atau interaksi yang destruktif
Perbedaan pandangan hidup, ideologi, maupun agama
Ketidakseimbangan, kontrol, kepemilikan atau distribusi sumber daya
Komunikasi yang buruk
Ketimpangan kekuasaan dan otoritas
Kekeliruan persepsi
Tingkah laku negatif yang dilakukan berulang-ulang
Perbedaan geografis, fisik, lingkungan Keterbatasan waktu (Sumber: Modul pelatihan Mediasi di JIMC 2010 dan diolah kembali oleh penulis)
Pemaparan ini penulis uraikan mengingat isi konflik dapat bervariasi. Namun secara transparan, merujuk pada kolom ke 5 (lima) yaitu konflik yang disebabkan oleh hubungan maka komunikasi merupakan aspek paling penting dalam menciptakan timbulnya konflik: komunikasi menjadi baik atau komunikasi menjadi buruk. Tidak dapat dipungkiri jika komunikasi menjadi bagian dari konflik yang jika dibiarkan akan menjadi sumber persoalan yang pelik. Dari penyebab-penyebab konflik seperti tersebut di atas, dapat dicermati bahwa komunikasi yang buruk menyebabkan timbulnya konflik-konflik lanjutan yang lebih luas, seberapa dalam komunikasi buruk dapat meningkatkan suhu atau eskalasi konflik maka hal ini sangat bergantung pada banyak faktor. Konflik dapat diuraikan dari berbagai segi dan hal ini menjadi alasan untuk mencari, menemukan, memformulasikan, dan mengkreativitaskan tentang bagaimana cara menyelesaikan konflik. Cara untuk menyelesaikan konflik melalui putusan atau kebulatan
pendapat berupa permintaan / tuntutan yang ditetapkan berdasarkan rapat (musyawarah, sidang) biasa disebut resolusi konflik1. Resolusi juga dapat berbentuk pernyataan tertulis, biasanya berisi tuntutan tentang suatu hal. Namun pada pokoknya, resolusi adalah terobosan yakni bagaimana upaya menyelesaikan konflik dengan cara-cara yang lebih bijaksana, lebih cepat, dan lebih dapat diterima oleh semua pihak sehingga terasakan ada nilai-nilai kebaruan dalam beresolusi konflik, Resolusi Konflik dan Profesi Mediator Profesi mediator merupakan profesi yang tergolong baru dan belum dikenal dengan baik oleh masyarakat luas. Padahal profesi mediator merupakan profesi yang nyata ada, dan legal dalam tataran peraturan formal serta dilindungi oleh ketentuan resmi yakni Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediator adalah profesi yang akrab dengan dunia komunikasi karena saat berperaktek atau melaksanakan tugasnya, Mediator wajib menggunakan teknik, dan paradigma komunikasi sebagai resolusi konflik. Sebagai bagian dari profesi yang akrab dengan resolusi konflik, profesi Mediator terbuka secara luas karena memiliki beberapa keunggulan dalam karakteristiknya. Rachmadi Usman (Susanti Adi: 17) memaparkan karakteristik mediasi yang harus dipahami oleh Mediator, dalam pokok-pokok sebagai berikut: Tabel 2. Karakteristik Mediasi No Karakteristik Mediasi 1
kerelaan
Sukarela
2
pemutus
Oleh para pihak, bukan sepihak
3
Banding mengikat Jika tercapai kesepakatan maka dapat dilaksanakan seperti
4
dan tidak mengikat
sebuah perjanjian kontrak yang mengikat
Pihak lain
Dipilih oleh para pihak, dan dijadikan/ menjadi penengah, serta berfungsi sebagai fasilitator (mediator)
5
Derajat formalitas
Biasanya informal, tidak terstruktur, dan tidak berbelit-belit
6
Aturan pembuktian
Tidak ditentukan saklek, semua berdasarkan kesepakatan para pihak
7
Hubungan
para Kooperatif dan kerjasama
pihak Kamus Besar Bahasa Indonesia – online. Pemaknaan resolusi ini adalah dari aspek gramatik atau tata bahasa. Dalam perkembangan praktek bermediasi, resolusi konflik ini termasuk dalam kelompok ADR – Alternative Dispute Resolution atau menyelesaikan persengketaan/ konflik dengan cara-cara damai dan di luar jalur litigasi. Namun pada kenyataannya, sebagian pihak masih memilih menyelesaikan konflik dengan cara-cara litigasi di pengadilan, atau dalam beberapa kasus, menyelesaikan konflik dengan cara-cara yang tidak patut. 1
8
Proses
Presentasi bukti, argumen, dankepentingan tidak mengikat
penyelesaian 9
Fokus penyelesaian
Masa depan
10
Suasana emosionil
Bebas emosional negatif
11
Hasil
Kesepakatan yang diterima kedua pihak, win win solution
12
Publikasi
Rahasia, sangat pribadi, privat
13
Jangka waktu
Segera, 3-6 minggu,
Sementara itu, Christopher W. Moore – seorang ahli mediasi membagi profesi mediator dalam 3 kelompok (Susanti Adi, 2009: 26) yaitu 1. Social Networks Mediator yaitu orang-orang yang dikenal baik dan dapat dipercaya dan diterima oleh oara pihak yang berkonflik. Esensi dari definisi ini adalah bahwa resolusi konflik memerlukan keserasian dan keinginan untuk sama-sama tetap memiliki hubungan baik dimana mediator menjadi komponen pelengkap bersama para pihak. 2. Autoritative Mediators yaitu mediator yang berusaha membantu menyelesaikan konflik dengan cara membuat para pihak merasa sama-sama kuat dan seimbang sehingga para pihak memiliki potensi dan kapasitas untuk memengaruhi hasil akhir dari suatu proses mediasi. Peran Autoritative Mediators dihormati dan dikehendaki oleh para pihak, ia memiliki pengaruh tetapi tidak mempengaruhi para pihak yang berkonflik agar menyelesaikan konflik sesuai caranya. Autoritative Mediators mendorong para pihak yang berkonflik agar secara terbuka mau menyelesaikan konfliknya melalui komunikasikomunikasi yang intens. Autoritative Mediators (AM) memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 2.1 AM Benevolent yaitu tidak memiliki hubungan dengan para pihak, mencari solusi bagi para pihak, tidak berpihak, dan kemungkinan mempunyai sumber daya untuk membantu pemantauan dan implementasi kesepakatan. 2.2 AM Administrative/ managerial mediator yaitu memiliki hubungan otoritatif dengan para pihak, mencari penyelesaian yang diupayakan bersamasama, berwenang memberi saran, dan kemungkinan mempunyai sumber daya untuk membantu pemantauan dan implementasi kesepakatan. 2.3 AM Vested Interested Mediator yaitu memiliki hubungan dengan para pihak, memiliki kepentingan yang kuat terhadap hasil akhir, turut memikirkan kepentingan diri sebagai mediator dan para pihak, kemungkinan mempunyai sumber daya, dan tekanan untuk membantu pemantauan dan implementasi kesepakatan 3. Independent Mediators atau Mediator Mandiri adalah mediator yang menjaga jarak terhadap pihak yang bersengketa atau menjaga jarak dengan persoalan yang dihadapi. Mediator tipe ini banyak ditemukan dalam masyarakat yang telah mengembangkan tradisi kemandirian dan mampu menghasilkan banyak mediator profesional. Mediator Mandiri wajib menjaga jarak antara dirinya dengan para pihak dan materi konflik yang sedang ditanganinya.
Penulis berpandangan bahwa pengklasifikasian Mediator ini berhubungan dengan latar belakang dan kemampuan masing-masing mediator dalam melaksanakan tugasnya guna menyelesaikan konflik, baik latar belakang pendidikan, keahlian, maupun alasan sosial. Sebagian Mediator memiliki latar belakang di bidang hukum dan berprofesi sesuai dengan pendidikan formalnya seperti Hakim, atau ada pula yang berlatar pendidikan keahlian sesuai profesionalitasnya tanpa harus berlatar belakang pendidikan hukum, dan Mediator yang menjalankan tugas karena latar belakang keyakinan dan kepercayaan masyarakat terhadap kearifan dan kemampuannya menyelesaikan konflik, seperti Kepala Adat. Secara formal, kewajiban bermediasi yang ditengahi oleh Mediator diatur dalam sejumlah Undang-Undang, antara lain yaitu: Undang-Undang No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup Undang-Undang No 2 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan Undang-Undang No 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Undang-Undang No 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi Undang-Undang No 14 Tahun 20001 Tentang Paten Undang-Undang No 15 Tahun 2001 tentang Merek Sebagai bagian dari resolusi konflik yakni Alternative Dispute Resolution (ADR), ADR sering dimaknai sebagai resolusi, terobosan atau alternatif dalam menyelesaikan konflik dengan pengistilahan yang bervariatif seperti manajemen konflik kooperatif, atau penyelesaian konflik diluar pengadilan. Salah satu pertimbangan penting mengapa resolusi konflik memerlukan terobosan khususnya melalui pendekatan komunikasi adalah karena sistem hukum dapat menjadi borderless atau tidak berbatas sehingga diperlukan resolusi konflik yang dapat diterima oleh semua pihak, apapun latar belakangnya (Susanti Adi: 2009, 5) Profesi Mediator dalam tulisan ini menyorot pada perannya sebagai penyelesai konflik yang memiliki keunikan sendiri dimana Mediator diharuskan memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, terutama kemampuan mendengar dan posisinya yang wajib netral. Kemampuan berkomunikasi merupakan syarat penting bagi Mediator seperti diatur dalam Pedoman Perilaku Mediator yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI. Kajian Teori/ Konsep Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan deskriptif analisis yang menjelaskan profesi Mediator sebagai profesi yang mengembangkan resolusi konflik, dan bagaimana mempromosikan profesi Mediator sebagai salah satu profesi yang dapat lebih diterima oleh masyarakat, baik gaungnya maupun sebagai cara yang tepat untuk dipilih dalam menyelesaikan konflik dalam kehidupan sosial sehari-hari. Penulis mengkaji cara mempromosikan profesi Mediator seperti yang dilakukan oleh salah satu lembaga mediasi yang terakreditasi Mahkamah Agung RI yaitu Jakarta International Mediation Centre ( JIMC) yang beralamat di Plaza Gani Djemat Lantai 7 Jl, Imam Bonjol No 76 Jakarta. Peneliti menerapkan penelitian kualitatif dan model Defining Advertising Goal for Advertising Measure (DAGMAR) yang biasa digunakan dalam dunia
periklanan atau advertising. Dalam penelitian ini digunakan dua jenis data, yakni data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber data pertama atau tangan pertama di lapangan. Sumber data ini adalah wawancara, observasi. (Kriyantono). HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Profesi Mediator identik dengan resolusi konflik. Tetapi masyarakat belum mengetahui atau memahaminya dengan baik. Peneliti melihat ketidaktahuan masyarakat tentang profesi Mediator disebabkan oleh banyak faktor. Walaupun sebenarnya, profesi Mediator sangat berpeluang dan memiliki tantangan yang menarik dalam menyelesaikan konflik. Beberapa salah pengertian tentang profesi ini ditemukan dalam pemahaman sebagai berikut: Tabel 3. Beberapa pengertian tentang MEDIATOR yang telah berkembang di masyarakat Juru antara jual beli tanah, kebun, rumah. Di Palangkaraya ditemukan pemahaman sebagian masyarakat tentang pekerjaan mediator sebagai juru antara jual beli.
Orang-orang yang bekerja di dunia advertising dan menjadi perantara dalam proses jual beli media: buying, budgeting, planning,
Salah satu peran peran Public Relations dalam menjembatani hubungan kerjasama atau komunikasi antara korporat dengan pihak ketiga.
Salah satu peran Marketing dalam mencapai tujuan order, target, atau permintaan klien dengan cara menjadi perantara
Bahasa penghalus dari istilah CALO
(Hasil olahan JIMC dan Penulis saat mengadakan Pelatihan Mediator Bersertifikat Terakreditasi Mahkamah Agungg RI di Palangkaraya, 2010).
Sementara Profesi mediator yang dimaksud dalam tulisan ini adalah merujuk pada PERMA No 1 Tahun 2016 pasal 1 ayat 3: Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan suatu penyelesaian. Profesi Mediator dapat dilakoni oleh Hakim atau pihak lain. Pihak lain adalah siapapun yang memiliki Sertifikat Mediator dengan cara yang bersangkutan mengikuti pendidikan dan pelatihan Mediator Bersertifikat 40 Jam sesuai ketentuan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pada prakteknya profesi mediator dapat dijalankan oleh Hakim, orang-orang yang memiliki Sertifikat Mediator, dan pihak lain yang dipercaya memiliki kemampuan untuk memediasi.
Penyebab ketidaktahuan profesi mediator ini dapat dicermati berdasarkan konsep tingkatan DAGMAR - Defining Advertising Goal for Advertising Measure (Tom Brannan: 42) yaitu
Tabel 4. Model DAGMAR Ketidaksadaran
Kesadaran
Pemahaman
keyakinan
Tindakan
Model DAGMAR ini menempatkan ketidaktahuan masyarakat terhadap sesuatu nama diri atau identitas seperti merek, brand, profesi (profesi Mediator) sebagai alasan pertama mengapa sebuah identitas belum/ tidak dikenal baik di tengah masyarakat. Hal ini berarti telah berkembang ketidaksadaran (un-awareness) di tengah masyarakat bahwa sebenarnya profesi mediator mungkin ada, mungkin tidak ada, namun masyarakat tidak mengetahuinya sehingga perlu dikembangkan pemahaman-pemahaman yang berkelanjutan dan jitu tentang profesi Mediator. Alasan kedua adalah mengembangkan pemahaman ke arah yang lebih baik sehingga tercipta kesadaran (awareness) yang berlanjut ke pemahamanan (comprehension) sehingga timbul keyakinan (conviction) dan diakhiri dengan tindakan nyata (action) untuk menggunakan jasa Mediator untuk menyelesaikan konflik. Salah satu cara mengampanyekan profesi Mediator adalah dengan mengadakan pelatihan-pelatihan mediasi ke berbagai daerah di Indonesia. Namun usaha ini juga memiliki kendala khusus, seperti diuraikan oleh Dr Triana Dewi Seroja, SH, M.Hum selaku Sekretaris Jenderal Jakarta International Mediation Centre (JIMC) bahwa “... anggaran untuk promosi profesi mediator cukup besar. Sementara kebutuhan jasa tenaga Mediator masih perlu ditingkatkan. Untuk mengadakan sekali pelatihan mediator, JIMC masih mengandalkan pada kas lembaga dan biaya pendaftaran peserta yang bervariasi antara/ sebesar 5-7 juta rupiah/ orang, tergantung ke kota mana, di kota mana JIMC mengadakan pelatihan tersebut. Jumlah peserta yang relevan adalah minimal 20 orang untuk di luar pulau Jawa. Karena akomodasi dan biaya perjalanan itu sangat urgent. Kalau di bawah 20 orang peserta, JIMC belum bisa melaksanakannya karena pasti akan minus. Di luar itu, JIMC juga harus memperhitungkan sumber dana program karena JIMC memang tidak boleh
menggunakan sponsor atau kerjasama komersial. Di masa datang, JIMC juga terus memikirkan bagaimana dapat melaksanakan serangkaian promosi aktif tanpa harus terbebani oleh ketentuan formal tentang etika beriklan...” (diskusi internal Penulis dengan nara sumber) Profesi Mediator merupakan profesi yang menyelesaikan konflik dengan pendekatan komunikasi dan memerhatikan kepentingan para pihak. Di dalam Pedoman Perilaku Mediator MA RI 2010, pasal 3 disebutkan bahwa Dalam menjalankan fungsinya, mediator harus beritikad baik, tidak berpihak, dan tidak mempunyai kepentingan pribadi serta tidak mengorbankan kepentingan para pihak. Menurut hemat Penulis, pasal ini menyiratkan pentingnya pendekatan komunikasi dalam bentuk itikad baik yang terbukti, imparsial/ netral, tidak memiliki kepentingan pribadi sama sekali, dan selalu menjaga kepentingan masing-masing pihak yang berkepentingan. Dihubungkan dengan pernyataan di atas, komunikasi merupakan sebuah sistem, dan sistem tersebut adalah kajian yang bersifat multidisipliner yang terkait dengan bidang-bidang lainnya seperti politik, sosiologi, ekonomi, hukum, dan sejarah (Anwar Arifin, 2014:11). Dalam pandangan penulis, konflik dapat berisikan materi-materi beragam. Oleh karena itu, seorang Mediator harus berpandangan luas dalam mencermati materi konflik saat menyelesaikan konflik dengan pendekatan komunikasi yang tepat. Peran Komunikasi dalam Profesi Mediator Peran komunikasi dalam profesi Mediator tertuang dalam Mediator’s Skills yang menempatkan point ke VI untuk Keterampilan Komunikasi yang menyebutkan dengan tegas bahwa Mediator harus menguasai ketrampilan komunikasi dalam wujud komunikasi verbal dan non verbal, kemampuan mendengar yang baik, kepiawaian melakukan re-framing/ membingkai ulang kalimat, kehandalan dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang komunikatif, kemahiran reiterasi yakni mengulang pertanyaan untuk meyakinkan, ketepatan untuk menyimpulkan dan membuat catatan, dan bersikap empati serta melakukan humor di situasi dan kondisi yang tepat (Mediator’s Skills, JIMC Modul: 18) Bagi Mediator yang bukan berlatar belakang pendidikan formal komunikasi, materimateri komunikasi ini mungkin dirasakan sebagai sesuatu yang baru dan sulit. Namun pada prakteknya, berkomunikasi bagi seorang Mediator dalam menyelesaikan konflik sudah dilakukan secara alamiah dan mengikuti ketentuan formal. Di meja mediasi, komunikasi yang dilakukan oleh Mediator banyak dipengaruhi oleh komunikasi antarpribadi yang menitikberatkan pada pentingnya hubungan baik antara Mediator dengan para pihak yang berkonflik. Untuk itu, para Mediator selalu menggunakan jarak fisik yang wajar dalam berkomunikasi secara verbal, namun juga harus dapat menangkap hal-hal yang bersifat non verbal yang tersembunyi, tak terkatakan, atau tak terlihat selama proses menyelesaikan konflik dilakukan. Edward Hall – penemu proxemics yaitu penggunaan jarak dalam berkomunikasi mengemukan bahwa dalam budaya Anglo Amerika, dikenal empat jenis jarak yang harus diperhatikan saat berkomunikasi dengan orang lain ((Litlejohn, 2009: 164) yakni:
Tabel 5. Penggunaan Jarak saat Berkomunikasi 0-8 inci Hubungan komunikasi yang bersifat intim 1-4 kaki Hubungan komunikasi yang bersifat pribadi 4-12 kaki Hubungan komunikasi yang bersifat sosial Lebih dari 12 kaki Hubungan komunikasi yang bersifat publik/ massa
Penggunaan jarak ini sangat penting bagi seorang Mediator dalam menyampaikan pesan-pesan komunikasi untuk meresolusi konflik. Keharusan memberi jarak dalam bermediasi menempatkan mediator sebagai komunikator yang menyampaikan pesan resolusi konflik kepada komunikannya. Pada prakteknya, jarak memiliki pengaruh (litlejohn, 2009: 164) untuk : 1. Postur yaitu faktor gender yang menunjukkan jenis kelamin dan memengaruhi sikap tubuh saat duduk, posisi dasar, dan , menatap 2. Poros sosial ke luar dan ke dalam yaitu posisi tubuh yang dapat menghidupkan atau bahkan mematikan interaksi komunikasi seperti saling membelakngi, saling berhadapan, saling berinteraksi, atau saling menjauhkan 3. Kinestika atau kedekatan antarindividu yang berhubungan dengan sentuhan fisik untuk menunjukkan keakraban. 4. Komunikasi dengan menyentuh dan merasakan baik secara kebetulan maupun sengaja dengan tujuan positif: mempertegas dan menguatkan. 5. Sandi visual yaitu tradisi budaya kontak mata langsung , mata bertemu mata, 6. Sandi termis – elemen ini melibatkan panas (suasana, hati, fisik) yang diterima dari pelaku komunikasi lainnya 7. Sandi penciuman – jenis dan tingkatan aroma yang diterima dalam percakapan 8. Kebisingan suara – kerasnya suara dapat memngaruhi jarak antar paibadi Mediator memanfaatkan fungsi jarak secara fisik dan fungsi jarak secara pengaruh seperti disampaikan di atas. Penulis berpandangan bahwa jarak memegang peranan penting dalam menyelesaikan konflik dalam proses mediasi karena turut memengaruhi suasana hati dan fisik para pihak yang berkonflik, dan memberikan dampak apakah suatu konflik dapat diselesaikan dengan cara mediasi dan diakhiri dengan Kesepakatan Perdamaian, atau sebaliknya. Komunikasi dan resolusi konflik merupakan dua bidang yang saling berkaitan satu sama lainnya karena berhubungan dengan sebab dan musabab konflik terjadi dan cara penanganan konflik yang paling baik bagi para pihak yang berselisih. Profesi yang akrab dengan resolusi konflik
adalah Mediator. Mediator menggunakan pola komunikasi nonviolent communication atau komunikasi nir kekerasan (komunikasi tanpa kekerasan) dimana komunikasi dibangun seperti sesuatu yang berdiri di tengah-tengah, netral, dan tidak memihak. Komunikasi nir kekerasan terbentuk dalam bentuk pilihan kata, intonasi verbal maupun non verbal. Komunikasi kekerasan adalah cara untuk menyelesaikan konflik paling baik dan kemampuan ini menjadi kewajiban utama Mediator.
Komunikasi kekerasan diartikan sebagai cara berkomunikasi dengan menyingkirkan kekerasan dalam hati dan senantiasa memberi ruang untuk saling memberi dan mendengarkan (Marshal: 2010, 4) Dengan demikian, resolusi konflik berhubungan dengan profesi Mediator karena di dalamnya tersimpan keharusan Mediator melakukan pendekatan komunikasi sebagai cara menyelesaikan konflik. PENUTUP Para praktisi mediator sudah melakukan pendekatan komunikasi sebagai bentuk resolusi konflik dalam koridor profesional. Hal ini diatur dalam Mediator’s Skill dan Pedoman Perilaku Mediator Mahkamah Agung RI. Dari bentuk komunikasi yang digunakan, komunikasi antarpribadi adalah bentuk komunikasi yang paling diandalkan Mediator dalam menyukseskan mediasi karena kelebihannya yang persuasif. Pemahaman komunikasi digunakan untuk menyelesaikan konflik mengingat sebagian besar persoalan konflik disebabkan oleh komunikasi. Di sisi lain, kurang tersosialisasinya profesi Mediator dalam meresolusi konflik diantaranya disebabkan oleh kurang beraninya dan terlatihnya Mediator dalam memasarkan diri sendiri sebagai sebuah profesi. Sementara Kitab Etika Pariwara Indonesia dengan tegas menyatakan bahwa jasa-jasa profesi hanya dapat mengiklankan tentang informasi praktik, jam kerja, dan alamat domisili sesuai kode etik masing-masing (EPI: ragam Iklan). Hal ini dirasakan seperti sebuah pembatasan dan mengakibatkan profesi Mediator hanya diketahui secara terbatas di kalangan praktisi berbasis hukum. Penyelesaian konflik dengan menggunakan jasa Mediator tetap dimungkinkan dan dipilih, tetapi pada kenyataannya menggunakan jasa mediator bukanlah pilihan favorit, dibandingkan dengan jasa advokat atau lawyer. Padahal jika profesi Mediator dapat lebih menggema dan dipilih maka akan banyak pihak seperti para pihak yang berkonflik dan masyarakat luas dapat melihat bahwa komunikasi sesungguhnya juga sebuah amunisi yang dapat digunakan untuk meresolusi konflik dengan cara-cara damai. Penulis juga menemukan bahwa lembaga-lembaga mediasi yang terakreditasi Mahkamah Agung RI seperti JIMC, telah berupaya keras menginformasikan dan mengampanyekan alternatif-alternatif penyelesaian konflik dalam koridor ADR melalui mediasi walau hasilnya masih harus diperjuangkan. Seperti halnya komunikasi forensik yang kemunculannya menjadi topik menarik dan memiliki nilai kebaruan tinggi, mungkin saja di suatu saat nanti akan berkembang komunikasi mediatif yang secara khusus membahas peran komunikasi sebagai resolusi (penyelesai) konflik. Penelitian penulis ini bersifat terbuka sehingga akan lebih elok jika ada penelitian lanjutan mengenai profesi mediator dan bentuk komunikasi yang menjadi ciri khasnya agar menjadi lebih baik lagi.
DAFTAR PUSTAKA Buku: Adi, Susanti Nugroho, 2009, Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, Penerbit PT Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta Arifin, Anwar. 2014. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar Ringkas. Jakarta: Rajawali Pers, Jakarta Branann, Integrated Marketing Communications, 2005, diterjemahkan oleh Slamet, Penerbit PPM, Jakarta Daymon, Christine and Holloway, Immi. 2002. Metode-Metode Riset Kualitatif dalam Public Relations & Marketing Communications. Yogjakarta. Penerbit Bentang. Kriyantono, Rachmat. 2007. Teknis Praktis Riset Komunikasi. Jakarta: Prenada Media Group. Littlejohn, Stephen W. dan Karen A. Foss. 2009. Teori Komunikasi Edisi 9. Salemba Humanika, Jakarta Kusano, Yoshiro, 2008, WAKAI Terobosan Baru Penyelesaian Sengketa, editor TM Luthfi Yazid, Penerbit Grafindo Khazanah Ilmu, Jakarta
Rosenberg, Ph.D., Non Violent Communication – Komunikasi Tanpa Kekerasan, 2010, diterjemahkan oleh Alfons Taryadi, PT Elex Media Komputindo, Jakarta Dokumen Kitab Etika Pariwara Indonesia (EPI), 2007, Jakarta Kumpulan tulisan Margono, Suyud & Associates Law Firm, 2010, tentang Undang-Undang Arbitrase & Penyelesaian Sengketa (Alternative Law of Arbitration & Alternative Dispute Resolution –ADR), dan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Law of Prohibition Monopolistic Practices & Unfair Business Competition), Koleksi Perpustakaan Gani Djemat Law Firm, Jakarta
Modul Pelatihan Mediator 40 Bersertifikat Terakreditasi Mahkamah Agung RI Nomor 159/KMA/SK/VIII/2010 Materi 40 Jam dari Jakarta International Mediation Centre, Jakarta, Indonesia Modul Gakushuin University, Mediation International Training and Seminars (materi Wakai dan Chotei), Tokyo Japan, Oktober 2011. Pedoman Perilaku Mediator, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 11 Februari 2010 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Website :
www. KBBI.online
