KAP

Reminder untuk Penyampaian Laporan Evaluasi Dewan Komisaris (maksimal dilaporkan tanggal 30 Juni setiap tahunnya).

Evaluasi Komite Audit / Dewan Komisaris (yang Tidak Memiliki Komite Audit) terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis oleh Akuntan Publik/ Kantor Akuntan Publik Terlampir konsep surat ke OJK terkait dengan penyampaian evaluasi Komite Audit / Dewan Komisaris (Yang tidak memiliki Komite Audit) terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis oleh Akuntan Publik/ Kantor Akuntan Publik (cfm POJK No. 13/POJK.03/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Penggunaaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan).

Konsep surat ini untuk BPR dengan aset di atas Rp. 10 milyar dan bagi BPR yang tidak memiliki Komite Audit yang melakukan evaluasi adalah Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas.

Konsep surat ini dapat digunakan oleh BPR dengan aset di atas Rp. 10 milyar yang telah menggunakan jasa Akuntan Publik / Kantor Akuntan Publik (AP/KAP), dengan kondisi sebagaimana yang tertuang dalam POJK No. 13 sebagai berikut: 1. Komite Audit wajib melakukan evaluasi tahunan terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP/KAP. 2. Apabila BPR tidak memiliki Komite Audit maka tugas dan tanggung jawab Komite Audit dilaksanakan oleh dewan komisaris, dewan pengawas, atau pihak yang melakukan fungsi pengawasan sebagaimana dilakukan oleh dewan komisaris. 3. Evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP / KAP dilakukan paling sedikit mencakup: (a). kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan standar audit yang berlaku; (b). kecukupan waktu pekerjaan lapangan; (c). pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik (catatan : pengujian secara sampling bukan populasi); dan (d). rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP.

hasil evaluasi dewan komisaris terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.

4. BPR wajib menyampaikan hasil evaluasi dewan komisaris (bagi BPR yang tidak wajib memiliki Komite Audit) terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Untuk itu diharapkan BPR telah menyampaikan laporan berkala dimaksud maksimal tanggal 30 Juni 2017 untuk pelaksanaan audit keuangan historis tahunan posisi tanggal 31 Desember 2016. Dalam pada itu kami tidak mengetahui secara rinci informasi hasil audit oleh AP/KAP oleh karena itu Ibu/ Bapak agar dapat menyesuaikan isinya dengan konsep surat terlampir yang menggunakan nama PT. BPR Sehat Untung Sejahtera (bukan nama BPR yang sebenarnya). Asumsi kami adalah positif bahwa AP/ KAP sebagai auditor eksternal sudah melaksanakan tugasnya secara profesional dan sesuai standar yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Sebagai informasi tambahan dapat kami sampaikan bahwa secara garis besar tujuan OJK menerbitkan POJK tersebut terkait dengan 2 (dua) hal berikut ini : Pertama, dari sisi Dewan Komisaris bahwa OJK ingin OJK ingin memastikan Komisaris memastikan Komisaris secaradapat ideal kami telah sampaikan melaksanakan tugas Sebagai informasi tambahan bahwa secarasecara garis ideal besar tujuan OJK telah melaksanakan dan tanggungPOJK jawabtersebut pengawasannya secara efektifhal antara lain menerbitkan terkait dengan 2 (dua) berikut ini : tugas dan tanggung jawab salah satunya dengan kompetensi terbaiknya komisaris telah pengawasannya secara efektif memantau dan mengevaluasi output / hasil audit dari auditor eksternal. Kedua, OJK ingin mengetahui lebih jauh penilaian dari BPR sebagai pelanggan (voice of customer) dari AP/KAP, apakah AP/ KAP telah melaksanakan jasa audit dengan profesional dan sesuai dengan standar. Apabila cara kerja AP/KAP tidak profesional maka Komisaris dalam evaluasinya bisa memberikan catatan negatif terhadap kerja auditor eksternal. Dengan demikian atas masukan tersebut OJK dapat mempertimbangkan pemberian sanksi kepada AP/KAP dimaksud (Bagian dari kewenangan OJK untuk melaksanakan Perlindungan Konsumen). Terima kasih dan selamat berkarya

Surabaya, 20 Juni 2017

##Sharing is caring## Fernando A. Siahaan Founder Creva Business Consulting Patner Strategis Anda Kontak HP/ WA : 082131385985

Contoh Hasil Evaluasi Dewan Komisaris (untuk BPR yang tidak memiliki Komite Audit)

Memo No Tanggal Lampiran

: SUS/24/Dekom/VI/2017 : 21 Juni 2017 : -

Kepada Dari Perihal

: Direktur Utama : Dewan Komisaris : Pokok-Pokok Hasil Evaluasi terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis oleh KAP Sarwoko, Ramli & Rekan

Menunjuk perihal tersebut di atas, mohon bantuan Saudara Direktur Utama untuk menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang pokok-pokok hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris PT. BPR Sehat Untung Sejahtera terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis oleh KAP Sarwoko, Ramli & Rekan sesuai dengan hal-hal sebagai berikut: A. Kesesuaian Pelaksanaan Audit oleh KAP Sarwoko, Ramli & Rekan dengan Standar Audit yang Berlaku Berdasarkan evaluasi kami bahwa pelaksanaan Audit oleh KAP Sarwoko, Ramli & Rekan telah sesuai dengan dengan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dengan menguji kewajaran laporan keuangan PT. BPR Sehat Untung Sejahtera yang disajikan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). B. Kecukupan Waktu Pekerjaan Lapangan Sesuai dengan hasil evaluasi kami bahwa pelaksanaan waktu pekerjaan lapangan sudah memadai selama 20 (duapuluh) hari terhitung mulai tanggal 05 Januari s/d 25 Januari 2017. Audit yang sudah dilakukan oleh KAP Sarwoko, Ramli & Rekan telah direncanakan dengan baik dan sesuai yang disertai dengan serangkaian aktivitas dan metode berupa permintaan keterangan, observasi dan konfirmasi yang memadai dalam menyatakan opini atas laporan keuangan yang diaudit. C. Pengkajian Cakupan Jasa yang Diberikan dan Kecukupan Uji Petik Menurut evaluasi kami bahwa cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik (selecting sampling procedures) telah memadai dan mewakili fakta yang ada serta mengacu pada cakupan uji petik dalam perjanjian kerjasama yang sudah disepakati. Cakupan jasa atau ruang lingkup audit telah memenuhi ekspektasi kami sebab paling sedikit sudah memuat (Nb : Ibu / Bapak mohon dilihat di Perjanjian Kerjasama dengan KAP) hal-hal sebagai berikut: 1. Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM). 2. Loan To Deposit Ratio (LDR). 3. Perbandingan jumlah kredit bermasalah terhadap total kredit yang diberikan serta penyebab utamanya. 4. Return on Asset (ROA) dan Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).

5. Keandalan sistem pelaporan BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pengujian terhadap keandalan laporan – laporan yang disampaikan oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan. 6. dst D. Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh KAP Sarwoko, Ramli & Rekan Berdasarkan evaluasi kami bahwa rekomendasi perbaikan yang telah disampaikan KAP Sarwoko, Ramli & Rekan telah sesuai dengan harapan dan kebutuhan kami dalam rangka meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan dan peningkatan efektivitas pengendalian internal pada PT. BPR Sehat Untung Sejahtera. Evaluasi kami menunjukkan bahwa rekomendasi penguatan kontrol internal dari KAP Sarwoko, Ramli & Rekan di bawah ini telah ditindaklanjuti oleh PT. BPR Sehat Untung Sejahtera antara lain: 1. Penutupan asuransi terhadap pengelolaan uang kas telah ditindaklanjuti termasuk penutupan asuransi Cash in Transit (CIT). 2. Agunan kredit (asli SHM, BPKB dan surat bukti sewa/ kepemilikan lainnya) telah disimpan di lemari kluis tahan api. 3. Telah dilakukan rup up deposito secara berkala (minimal satu kali dalam triwulan) dengan cara membandingkan fisik dokumen arsip deposito (aplikasi pembukaan dan copi bilyet) telah sesuai dengan daftar nominatif deposito yang tercatat pada Core Banking System. 4. Dst…

Demikian kami sampaikan sebagaimana mestinya.

untuk Saudara laporkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

PT. BPR Sehat Untung Sejahtera

Rahmat Sentosa

Kirmanto Senyo

Komisaris Utama

Komisaris

Untuk informasi lebih lanjut dapat meng-email ke:  [email protected]  [email protected] Kunjungi : www.crevabusinessconsulting.com

Nomor Tanggal Lampiran

: SUS/234/Lap.K/VI/2017 : 22 Juni 2017 : 1 (Satu) Lembar

Contoh Surat Pengantar BPR ke OJK tentang Hasil Evaluasi Dewan Komisaris (untuk BPR yang tidak memiliki Komite Audit)

Kepada Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional IV Jawa Timur Gedung BI Lt. 4 Jalan Pahlawan No. 105 Surabaya 60174

Perihal

: Penyampaian Hasil Evaluasi Dewan Komisaris PT. BPR Sehat Untung Sejahtera terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis oleh KAP Sarwoko, Ramli & Rekan

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) NO. 13/POJK.03/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Jasa Penggunaan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan khususnya pasal 14 ayat (2) yang berkaitan dengan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberiaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP), dengan ini kami sampaikan perihal tersebut di atas. Adapun hasil evaluasi Dewan Komisaris PT. BPR Sehat Untung Sejahtera terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris sebagaimana isi Memo Dewan Komisaris No. SUS/24/Dekom/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017 (terlampir) yang disampaikan kepada Direksi PT. BPR Sehat Untung Sejahtera sesuai dengan hal-hal sebagai berikut: A. Kesesuaian Pelaksanaan Audit oleh KAP Sarwoko, Ramli & Rekan dengan Standar Audit yang Berlaku Berdasarkan evaluasi kami bahwa pelaksanaan Audit oleh KAP Sarwoko, Ramli & Rekan telah sesuai dengan dengan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dengan menguji kewajaran laporan keuangan PT. BPR Sehat Untung Sejahtera yang disajikan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). B. Kecukupan Waktu Pekerjaan Lapangan Sesuai dengan hasil evaluasi kami bahwa pelaksanaan waktu pekerjaan lapangan sudah memadai selama 20 (duapuluh) hari terhitung mulai tanggal 05 Januari s/d 25 Januari 2017. Audit yang sudah dilakukan oleh KAP Sarwoko, Ramli & Rekan telah direncanakan dengan baik dan sesuai yang disertai dengan serangkaian aktivitas dan metode berupa permintaan keterangan, observasi dan konfirmasi yang memadai dalam menyatakan opini atas laporan keuangan yang diaudit. C. Pengkajian Cakupan Jasa yang Diberikan dan Kecukupan Uji Petik Menurut evaluasi kami bahwa cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik (selecting sampling procedures) telah memadai dan mewakili fakta yang ada serta mengacu pada cakupan uji petik dalam perjanjian kerjasama yang sudah disepakati. Cakupan jasa atau ruang lingkup audit telah memenuhi ekspektasi kami sebab paling sedikit sudah memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM). 2. Loan To Deposit Ratio (LDR).

3. Perbandingan jumlah kredit bermasalah terhadap total kredit yang diberikan serta penyebab utamanya. 4. Return on Asset (ROA) dan Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). 5. Keandalan sistem pelaporan BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pengujian terhadap keandalan laporan – laporan yang disampaikan oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan. 6. Dst. D. Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh KAP Sarwoko, Ramli & Rekan Berdasarkan evaluasi kami bahwa rekomendasi perbaikan yang telah disampaikan KAP Sarwoko, Ramli & Rekan telah sesuai dengan harapan dan kebutuhan kami dalam rangka meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan dan peningkatan efektivitas pengendalian internal pada PT. BPR Sehat Untung Sejahtera. Evaluasi kami menunjukkan bahwa rekomendasi penguatan kontrol internal dari KAP Sarwoko, Ramli & Rekan di bawah ini telah ditindaklanjuti oleh PT. BPR Sehat Untung Sejahtera antara lain: 1. Penutupan asuransi terhadap pengelolaan uang kas telah ditindaklanjuti termasuk penutupan asuransi Cash in Transit (CIT). 2. Agunan kredit (asli SHM, BPKB dan surat bukti sewa/ kepemilikan lainnya) telah disimpan di lemari kluis tahan api. 3. Telah dilakukan rup up deposito secara berkala (minimal satu kali dalam triwulan) dengan cara membandingkan fisik dokumen arsip deposito (aplikasi pembukaan dan copi bilyet) telah sesuai dengan daftar nominatif deposito yang tercatat pada Core Banking System. 4. dst Demikian kami sampaikan atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. PT. BPR Sehat Untung Sejahtera

Jujur Pranoto Direktur Utama Untuk informasi lebih lanjut dapat meng-email ke:  [email protected]  [email protected] Kunjungi : www.crevabusinessconsulting.com