Kamus Klasifikasi Temuan Pemeriksaan

LAMPIRAN III.1 NOMOR TANGGAL

: : :

KEPUTUSAN BPK RI K/I-XIII.2/ /2010 2010

Kamus Klasifikasi Temuan Pemeriksaan No. 1. a.

1)

Kode

Klasifikasi Temuan

1

Temuan Ketidakpatuhan Terhadap ketentuan perundang-undangan

101

Kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah

10101

Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif

Deskripsi

Temuan dianggap masuk kategori kerugian apabila telah terjadi kerugian nyata berupa berkurangnya kekayaan negara sesuai pengertian dalam UU No.1 Tahun 2004 Pasal 1 angka 22 : "Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai". Kerugian tersebut terjadi baik dalam pengelolaan keuangan negara/daerah (APBN/APBD) maupun dalam pengelolaan kekayaan negara/daerah yang dipisahkan (BUMN/BUMD) Seluruh pekerjaan pengadaan barang/jasa dalam satu Surat Perjanjian (Kontrak) tidak dilaksanakan sampai dengan batas waktu yang diperjanjikan dan pembayaran atas pekerjaan tersebut sudah dibayarkan seluruhnya; termasuk juga pembayaran untuk biaya perjalanan dinas dan pembayaran honor untuk kegiatan yang terbukti fiktif.

Contoh Temuan

Klasifikasi pada Jenis Pemeriksaan Keuangan

Kinerja

PDTT

v

v

v

Keterangan

Baik Temuan yang sudah terbit Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) maupun yang belum

1) Dalam Kontrak pengadaan 10 komputer hasil cek fisik menunjukkan tidak ada satu komputer pun yang diterima oleh pengguna barang. 2) Kontrak pekerjaan pelatihan oleh pihak ketiga ternyata tidak dilaksanakan namun pembayaran telah dilakukan

23

No.

Kode

2)

10102

3)

10103

Klasifikasi Temuan

Deskripsi

Contoh Temuan

Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan

Rekanan pengadaan barang/jasa tidak melaksanakan sebagian atau seluruhnya pekerjaan yang diperjanjikan dan sebagian pembayaran atas pekerjaan tersebut sudah dilakukan (uang muka dan/atau termijn). Pembayaran yang sudah dilakukan tersebut lebih besar daripada uang jaminan pelaksanaan pekerjaan dan/atau jaminan uang muka. Dalam kondisi tersebut rekanan memilih untuk membiarkan jaminan pelaksanaan pekerjaan dan/atau jaminan uang muka dicairkan oleh pengguna barang/jasa daripada menyelesaikan tanggung jawabnya melaksanakan pekerjaan yang diperjanjikan karena kerugian yang akan diderita (biasanya terjadi kenaikan harga yang cukup signifikan terhadap harga yang tercantum dalam RAB). Pada akhirnya penyelesaian pekerjaan menjadi tanggung jawab pemerintah

Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang

Barang yang diterima (kualitas maupun kuantitas) kurang dari yang seharusnya. Dalam kasus kekurangan volume pekerjaan, pekerjaan yang dilaksanakan kurang 100% tapi pembayaran dilakukan 100% sehingga kerugian yang terjadi merupakan selisih antara uang yang telah dibayarkan dengan nilai prestasi pekerjaan/barang yang diterima

Berdasarkan hasil cek fisik diketahui bahwa ada pekerjaan pembangunan gedung kantor yang tidak selesai. Hasil wawancara dengan pengguna barang menunjukkan bahwa pekerjaan tersebut telah dilakukan lelang dan dari hasil lelang tersebut telah diperoleh rekanan pemenang lelang dan telah diikat dengan kontrak untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Pengguna barang/jasa telah menerima jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan pekerjaan dengan nilai total sebesar Rp 250 jt; sebaliknya rekanan telah menerima uang muka dan pembayaran termijn I dengan total Rp 300 jt. Di tengah perjalanan pembangunan gedung tersebut, rekanan menghentikan pelaksanaan pekerjaan tanpa ada alasan yang jelas dan sampai dengan akhir Tahun Anggaran atau waktu pemeriksaan (cek fisik) pembangunan gedung tersebut tidak diselesaikan, sehingga negara mengalami keruguan sebesar Rp 50 jt Pembangunan gedung seluas 200 M2 telah selesai dan dilakukan pembayaran 100%. Hasil cek fisik menunjukkan bahwa luas bangunan hanya 160 M2.

Klasifikasi pada Jenis Pemeriksaan Keuangan

Kinerja

Keterangan

PDTT

Kelebihan pembayaran dalam kegiatan pengadaan barang/jasa

24

No.

Kode

Klasifikasi Temuan

Deskripsi

4)

10104

Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang

Adanya pembayaran terhadap suatu unsur biaya dalam kontrak yang seharusnya tidak dilakukan.

5)

10105

Pemahalan harga (Mark up)

Kemahalan yang terjadi akibat pelanggaran prosedur pengadaan atau kecurangan.

6)

10106

Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi

Penggunaan uang atau barang secara tidak sah yang digunakan selain untuk keperluan dinas

Contoh Temuan

Klasifikasi pada Jenis Pemeriksaan Keuangan

Berdasarkan analisa atas perhitungan biaya dalam kontrak pekerjaan dengan menggunakan metode unit cost diketahui terdapat perhitungan biaya yang tidak seharusnya diperhitungkan sehingga pembayaran yang telah dilakukan melebihi prestasi pekerjaan yang diterima 1) Dalam pengadaan mobil pemadam kebakaran harga yang dibayar oleh pemerintah adalah sebesar Rp6 miliar. Setelah dikonfirmasi oleh pemeriksa kepada suplier barang tersebut, ternyata diketahui harga sebenarnya adalah Rp4 miliar sehingga ada indikasi mark up oleh panitia pengadaan barang/jasa sebesar Rp2 miliar. 2) Diketahui pengadaan mobil Toyota Innova untuk spesifikasi 2000 cc Type G adalah Rp200 juta. Setelah dikonfirmasi kepada ATPM, harga untuk spesifikasi tersebut adalah Rp180 juta. (Dalam kasus ini biasanya panitia pengadaan barang/jasa menggunakan rekanan yang bukan dealer mobil akan tetapi rekanan yang merupakan pedagang umum untuk digunakan sebagai kamuflase dalam proses lelang. Dalam kenyataannya, pemeriksa dapat mengembangkan teknik/prosedur audit untuk membuktikan bahwa pembelian mobil tersebut langsung dilakukan ke ATPM) 1) Penggunaan uang persediaan oleh bendaharawan atau sisa uang muka kerja oleh pelaksana kegiatan untuk membiayai keperluan pribadi; 2) AC Split, meja kantor atau BMN

Kinerja

Keterangan

PDTT Kelebihan pembayaran dalam kegiatan pengadaan barang/jasa

25

No.

Kode

Klasifikasi Temuan

Deskripsi

Contoh Temuan lain yang dibawa oleh pegawai negeri secara tidak sah (tanpa surat bon pinjam) dan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, misalnya AC split yang seharusnya dipasang di ruangan kantor namun dipasang di rumah pribadi PNS; 3) Di atas tanah milik pemerintah didirikan bangunan pribadi. Diketahui pada tanggal 15 s.d. 25 Juli 2007 pegawai negeri X melaksanakan perjalanan dinas ke kota A dengan menerima biaya perjalanan dinas sebesar Rp 10 jt. Hasil pemeriksaan dokumen pembayaran honor rapat diketahui bahwa yang bersangkutan pada tanggal 16 s.d. 19 menerima honor konsinyering sebesar Rp 2 jt. Hasil wawancara dengan PNS yang bersangkutan dan dari hasil penelitian atas keabsahan bukti-bukti pertanggungjawaban diketahui bahwa PNS yang bersangkutan sebenarnya melakukan perjalanan ke kota A. Dengan kerugian negara yang harus dikembalikan adalah sebesar Rp 2 jt.

Klasifikasi pada Jenis Pemeriksaan Keuangan

7)

10107

Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan

Seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara/daerah: 1. menerima lebih dari satu kali honor rapat untuk hari dan tanggal yang sama; 2. menerima biaya perjalanan dinas lebih dari satu kali untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama; 3. menerima honor rapat akan tetapi pada hari dan tanggal yang sama juga menerima biaya perjalanan dinas; atau 4. menerima biaya honor atau biaya perjalanan dinas yang tidak diperkenankan menurut ketentuan atau melebihi ketentuan.

8)

10108

Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak

Barang yang diterima dari rekanan pengadaan barang/jasa tidak sama dengan yang diperjanjikan dalam kontrak dan teridentifikasi barang yang diterima berdasarkan perhitungan nilainya lebih rendah dari nilai barang yang diperjanjikan. Kerugian yang terjadi merupakan total loss karena hasil pekerjaan/barang yang diterima tidak sesuai standar mutu yang ditetapkan sehingga tidak dapat digunakan untuk kebutuhan yang direncanakan.

Kinerja

Keterangan

PDTT

Pengadaan komputer dengan spesifikasi processor Intel Pentium Core Duo dan motherboard ASUS. Hasil pemeriksaan fisik menunjukkan bahwa Processor yang digunakan adalah AMD dengan kecepatan yang sama dan motherboard yang terpasang adalah ECS. Hasil konfirmasi dengan pedagang komputer ternyata terdapat total harga processor AMD dengan kecepatan yang sama dan motherboard ECS lebih murah dibandingkan total harga Processor Intel Pentium Core Duo dan motherboard ASUS sebesar Rp 1 juta. Kerugian

26

No.

Kode

Klasifikasi Temuan

Deskripsi

Contoh Temuan

Terdapat pengeluaran biaya yang tidak diperkenankan oleh peraturan per-UUan atau nilai yang diberikan lebih tinggi dari nilai yang ditetapkan dalam peraturan per-UU-an seperti: 1. kegiatan yang tidak diperkenankan untuk dibiayai negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah seperti perayaan ulang tahun instansi; 2. pembayaran tunjangan kepada penyelenggara negara/daerah atau pengelola perusahaan negara/daerah yang menyalahi aturan; 3. pembayaran uang kepada pihak yang tidak berhak menurut aturan.

negara yang terjadi merupakan nilai seluruh kontrak sehingga seluruh barang yang diterima harus diganti dengan barang yang sesuai dengan kontrak. 1) Hasil pemeriksaan dokumen menunjukkan bahwa seorang kepala dinas menerima tunjangan sewa rumah padahal yang bersangkutan sudah mendapat fasilitas rumah dinas. Menurut ketentuan yang berlaku (Perda terkait, Keputusan Menteri Dalam Negeri atau aturan lain) apabila seorang kepala dinas sudah mendapat fasilitas rumah dinas maka yang bersangkutan tidak boleh menerima tunjangan sewa rumah. Maka tunjangan tersebut adalah kerugian daerah yang harus dikembalikan ke kas daerah; 2) Pemberian bantuan kepada pihak yang tidak berhak atau tidak sah menurut aturan (contoh : bantuan sosial kepada keluarga penyelenggara negara/daerah tanpa alas an yang sah).

Klasifikasi pada Jenis Pemeriksaan Keuangan

9)

10109

Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan

Kinerja

Keterangan

PDTT

Kelebihan pembayaran kepada penyelenggara negara/daerah atau pelaksana kegiatan untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola

27

No.

Kode

10)

10110

11)

10111

Klasifikasi Temuan

Deskripsi

Contoh Temuan

Pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet

Pinjaman/piutang yang macet bukan disebabkan oleh risiko bisnis akan tetapi diakibatkan oleh pelanggaran prosedur atau peraturan per-UU-an sehingga pinjaman menjadi macet atau tidak dapat lagi dilakukan upaya penagihan kepada debitur. Nilai kerugian adalah selisih pinjaman dengan nilai agunan yang bisa disita/ditarik

Sebuah bank pemerintah memberikan pinjaman kepada nasabah tanpa memperhatikan prinsip kehati-hatian (5C : Capital, Capacity, Character, Collateral dan Condition of Economy), misalnya dengan sengaja dan tanpa prosedur yang wajar, sebuah bank pemerintah memberikan pinjaman sebesar Rp 1 miliar kepada nasabah yang hanya memberikan jaminan (collateral) sebesar Rp 100 jt. Sehingga kemudian pinjaman tersebut macet (misalnya nasabah melarikan diri atau dinyatakan pailit) pada saat pokok hutang + bunga yang tertunggak sebesar Rp 800 jt. dengan demikian telah terjadi kerugian sebesar Rp 700 jt (setelah dikurangi collateral).

Kelebihan penetapan dan pembayaran restitusi pajak atau penetapan kompensasi kerugian

Penetapan besarnya restitusi pajak atau kompensasi kerugian melebihi dari ketentuan yang berlaku, misal karena pembebanan biaya yang seharusnya tidak dilakukan atau adanya pendapatan Wajib Pajak yang belum/tidak diakui dalam perhitungan pendapatan kena pajak.

Sebuah perusahaan yang merupakan wajib pajak menerima restitusi pajak sebesar Rp 5 miliar. Berdasarkan hasil perhitungan tim pemeriksa terhadap koreksi fiskal laporan keuangan komersial diketahui bahwa terdapat beberapa item biaya yang seharusnya tidak dikurangkan terhadap penghasilan kena pajak sehingga kerugian yang dialami oleh wajib pajak menjadi lebih rendah. Dengan demikian restitusi yang seharusnya diterima oleh wajib pajak juga berkurang seiring dengan penurunan kerugian yang dialami wajib pajak.

Klasifikasi pada Jenis Pemeriksaan Keuangan

Kinerja

Keterangan

PDTT

28

No.

Kode

Klasifikasi Temuan

Deskripsi

Contoh Temuan

12)

10112

Penjualan/pertukaran/penghapusan aset negara/daerah tidak sesuai ketentuan dan merugikan negara/daerah

Penjualan/pertukaran/penghapusan aset negara/daerah melanggar ketentuan penghapusan dan nilai uang/aset yang diterima oleh negara/daerah atau perusahaan negara/daerah lebih kecil dari nilai aset yang dijual/dipertukarkan/dihapuskan.

Penjualan rumah dinas yang sebenarnya statusnya tidak boleh dijual, namun ada tindakan kecurangan untuk mengubah status rumah dinas tersebut sehingga boleh dijual. Nilai pasar rumah dinas tersebut adalah Rp 1 miliar, namun rumah dinas tersebut dijual dengan nilai Rp 200 jt. Kerugian Negara yang terjadi adalah selisih nilai pasar/nilai sesungguhnya dari aset tersebut dengan nilai uang yang diperoleh Negara yaitu sebesar Rp 800 jt.

13)

10113

Pengenaan ganti kerugian negara belum/tidak dilaksanakan sesuai ketentuan

Cukup jelas

Atas BMN yang hilang oleh pegawai belum dikenakan Pengenaan Ganti Kerugian Negara.

14)

10114

Entitas belum/tidak melaksanakan tuntutan perbendaharaan (TP) sesuai ketentuan

Cukup jelas

Terdapat ketekoran kas di kas negara/daerah yang belum dilakukan proses tuntutan perbendaharaan.

15)

10115

Penghapusan hak tagih tidak sesuai ketentuan

Pemberhentian upaya hukum untuk menagih piutang kepada debitur yang melanggar ketentuan dan/atau dilakukan tanpa persetujuan pihak yang berwenang.

16)

10116

Pelanggaran ketentuan pemberian diskon penjualan

Perusahaan negara/daerah memberikan diskon penjulan kepada konsumen tertentu dengan tarif yang lebih besar dari ketentuan.

Penghapusan piutang kepada debitur tertentu yang melanggar ketentuan internal bank dan BI tanpa persetujuan dewan direksi dan atas piutang tersebut bank tidak lagi melakukan upaya penagihan. Permberian cash discount yang tidak sesuai dengan ketentuan dewan direksi.

Klasifikasi pada Jenis Pemeriksaan Keuangan

Kinerja

Keterangan

PDTT

29

No.

Kode

17)

10117

18)

19)

Klasifikasi Temuan

Deskripsi

Contoh Temuan

Penentuan HPP terlalu rendah sehingga penentuan harga jual lebih rendah dari yang seharusnya

Entitas mengalami kerugian atau negara dirugikan karena harga jual aset (aset tetap atau persediaan) yang ditentukan lebih rendah dari yang seharusnya (Dalam kasus harga/penjualan reguler/bukan special pricing). Hal tersebut terjadi karena berdasarkan perhitungan HPP entitas telah mendapatkan keuntungan (gross profit) yang diharapkan. Namun, karena adanya komponen biaya pokok produksi yang tidak dimasukkan dalam perhitungan HPP atau karena estimasi harga pokok aset lebih rendah daripada harga wajar aset tersebut, kenyataannya, entitas tersebut mendapatkan gross profit yang lebih kecil jika mengacu pada perhitungan HPP yang benar.

HPP suatu proyek berdasarkan perhitungan terperiksa (auditee) adalah Rp 7 miliar dan harga jual yang disepakati dengan klien adalah Rp 9 miliar sehingga menghasilkan gross profit sebesar Rp 2 miliar. Berdasarkan hasil perhitungan ulang oleh tim pemeriksa dengan mengacu pada kebijakan akuntansi yang berlaku pada perusahaan, ternyata terdapat unsur biaya yang tidak diperhitungkan sebagai perhitungan HPP yang seharusnya sebesar Rp 10 miliar sehingga dengan harga jual sebesar Rp 9 miliar sebenarnya perusahaan mengalami kerugian dari proyek tersebut sebesar Rp 1 miliar.

10118

Jaminan pelaksanaan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak dapat dicairkan

Jaminan pelaksanaan tidak dapat dicairkan karena suatu hal seperti kadaluarsa, bank penjamin bermasalah, dll.

Rekanan pelaksana pekerjaan tidak melaksanakan dengan jangka waktu yang disepakati dalam kontrak sehingga harus dikenakan sanksi berupa denda dengan nilai maksimum sebesar 5% dari total nilai kontrak. Karena rekanan tersebut tidak mau membayar denda, maka seharusnya pengguna barang/jasa mencairkan jaminan pelaksanaan pekerjaan. Namun, jaminan pelaksanaan tersebut tidak dapat dicairkan karena waktu pencairan melewati batas waktu yang tertera dalam jaminan pelaksanaan.

10119

Penyetoran penerimaan negara/daerah dengan bukti fiktif

Adanya penyelewengan uang penerimaan negara/daerah dengan cara membuat bukti penyetoran fiktif seolah-oleh uang yang ada di bendaharawan penerima telah di setor ke kas Negara/daerah.

Klasifikasi pada Jenis Pemeriksaan Keuangan

Kinerja

Keterangan

PDTT

30

No. b.

1)

Kode

Klasifikasi Temuan

Deskripsi

102

Potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah

10201

Kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya

Adanya suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya kekayaan negara/daerah atau perusahaan daerah berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sesuai pengertian dalam UU No.1 Tahun 2004 Pasal 1 angka 22. Potensi kerugian tersebut terjadi baik dalam pengelolaan keuangan negara/daerah (APBN/APBD) maupun dalam pengelolaan kekayaan negara/daerah yang dipisahkan (BUMN/BUMD) Terdapat kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa yang disebabkan oleh kemahalan harga, kurang volume pekerjaan, kelebihan perhitungan dsb tetapi pembayaran atas pekerjaan tersebut belum dibayar sebagian atau seluruhnya. Hal tersebut berpotensi merugikan Negara/Daerah jika atas pekerjaan tersebut tetap dilakukan pembayaran.

Contoh Temuan

Klasifikasi pada Jenis Pemeriksaan Keuangan

Kinerja

PDTT

v

v

v

Keterangan Kerugian dianggap potensi karena belum terjadi kerugian nyata sesuai pengertian dalam UU No.1 Tahun 2004 Pasal 1 angka 22, tetapi berupa risiko terjadi kerugian apabila suatu kondisi yang dapat mengakibatkan kerugian negara/daerah benarbenar terjadi di kemudian hari.

Berdasarkan hasil cek fisik diketahui bahwa ada pekerjaan pembangunan gedung kantor yang sedang dalam proses pengerjaan oleh rekanan. Hasil cek fisik tersebut menunjukkan bahwa terdapat kekurangan fisik pekerjaan yaitu dengan total nilai sebesar Rp 50 jt. Dari hasil pemeriksaan dokumen diketahui bahwa pembayaran termijn terakhir sebesar Rp 100 jt belum dilakukan. Dengan demikian negara berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp 50 jt apabila pembayaran termijn terakhir (pelunasan) atas pekerjaan tersebut tetap dibayarkan sebelum kekurangan fisik yang terjadi diperbaiki oleh rekanan.

31

No.

Kode

Klasifikasi Temuan

Deskripsi

Contoh Temuan

2)

10202

Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan

Berpotensi mengakibatkan kerugian apabila nyata-nyata rekanan tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan yang sudah disepakati dalam kontrak. Kerugian dihitung setelah dikurangi biaya retensi.

3)

10203

Aset dikuasai pihak lain

Aset pemerintah seperti tanah, gedung atau peralatan kantor yang digunakan pihak lain secara tidak sah dan tanpa adanya perjanjian pinjam meminjam yang jelas atau aset yang belum dikembalikan oleh pihak lain setelah berakhirnya masa peminjaman yang tertera dalam surat perjanjian pinjam meminjam

4)

10204

Pembelian aset yang berstatus sengketa

Pemerintah telah melakukan pembayaran atas suatu aset dan di kemudian hari diketahui bahwa aset tersebut berstatus sengketa. Berpotensi merugikan negara apabila ternyata di pengadilan terbukti bahwa tanah yang dibeli bukan milik pihak yang menerima pembayaran

Hasil cek fisik atas pembangunan gedung kantor menunjukkan bahwa pembangunan fisik telah selesai 100%, namun sampai batas waktu yang ditetapkan dalam kontrak rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan walaupun dari hasil cek fisik diperoleh fakta bahwa terdapat beberapa bagian gedung telah mengalami kerusakan. 1) Hasil pemeriksaan fisik atas Barang Milik Negara berdasarkan daftar inventaris kantor yang dilakukan pada tanggal 17 Juni 2008 menunjukkan bahwa terdapat notebook kantor senilai Rp 16 jt yang dipinjam oleh pegawai dengan menggunakan nota peminjaman. Batas peminjaman berdasarkan nota tersebut adalah tanggal 1 Februari 2008. 2) Di atas tanah milik pemerintah didirikan bangunan milik swasta. Tanah tersebut digunakan berdasarkan surat perjanjian pinjam-meminjam. Berdasarkan hasil penelitian atas dokumen surat perjanjian pinjammeminjam tersebut diketahui bahwa masa berakhirnya pinjaman tersebut tidak diatur secara jelas. Pengadaan tanah untuk pembangunan gedung kantor yang dibeli dari masyarakat dengan surat-surat kepemilikan yang lengkap dan sah, namun setelah dilakukan pembayaran di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain yang mengaku sebagai pemilik sah dari tanah yang dibeli dan memiliki bukti-bukti kepemilikan yang juga sah menurut ketentuan yang berlaku.

Klasifikasi pada Jenis Pemeriksaan Keuangan

Kinerja

Keterangan

PDTT

32

No.

Kode

Klasifikasi Temuan

Deskripsi

Contoh Temuan

5)

10205

Aset tidak diketahui keberadaannya

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat aset yang tercantum dalam catatan akuntansi BMN tetapi tidak diketahui keberadaan fisiknya.

Peralatan kantor yang tidak diketahui keberadaannya pasca reorganisasi atau penggabungan dua atau lebih departemen atau kementerian negara/lembaga.

6)

10206

Pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan

Tidak adanya jaminan atas pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan kayu/barang negara, dan pemberian fasilitas seperti kemudahan ekspor/impor.

1)

7)

10207

Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara/daerah

Adanya kewajiban pihak ketiga berdasarkan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan tertentu untuk menyerahkan sejumlah aset kepada negara/daerah yang belum dilaksanakan.

Klasifikasi pada Jenis Pemeriksaan Keuangan

Kinerja

Keterangan

PDTT

Untuk pekerjaan pengadaan barang/jasa rekanan tidak memberikan jaminan pelaksanaan pekerjaan, atau jaminan pelaksanaan pekerjaan tidak ditambah/disesuaikan dengan nilai kontrak yang berubah menjadi lebih tinggi karena adanya addendum. 2) Kayu hasil pembukaan lahan transmigrasi dimanfaatkan oleh pihak ketiga dengan menggunakan surat ijin pemanfaatan kayu. Hasil pemeriksaan dokumen menunjukkan bahwa pihak ketiga belum menyerahkan bank garansi, sementara kayu dimaksud telah diangkut ke gudang pemohon dan pembayaran atas kayu tersebut belum diterima oleh pemerintah. Pengembang belum menyerahkan fasos/fasum yang dipersyaratkan terkait dengan pengembangan kawasan tertentu menjadi kawasan perumahan.

33

No.

Kode

Klasifikasi Temuan

Deskripsi

Contoh Temuan

8)

10208

Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih

Piutang/pinjaman yang berpotensi macet terjadi bukan disebabkan oleh risiko bisnis akan tetapi diakibatkan oleh pelanggaran prosedur atau peraturan per-UU-an sehingga piutang/pinjaman berpotensi macet. Namun, atas piutang tersebut masih dapat dilakukan upaya penagihan kepada debitur. Potensi nilai kerugian adalah selisih pinjaman dengan nilai agunan yang bisa disita/ditarik.

Sebuah bank pemerintah memberikan pinjaman kepada nasabah tanpa memperhatikan prinsip kehati-hatian (5C : Capital, Capacity, Character, Collateral dan Condition of Economy), misalnya dengan sengaja dan tanpa prosedur yang wajar, sebuah bank pemerintah memberikan pinjaman sebesar Rp 1 miliar kepada nasabah ketika perekonomian sedang mengalami krisis (condition of economy). Karena krisis belum juga mereda, kemudian pembayaran atas pinjaman tersebut menjadi tersendat-sendat. Hal tersebut terlihat dari pembayaran cicilan dari nasabah yang selalu lewat dari tanggal jatuh tempo dengan tenggang waktu yang termasuk kategori "diawasi".

9)

10209

Penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan

Penghapusan piutang dalam laporan keuangan yang melanggar ketentuan dan/atau dilakukan tanpa persetujuan pihak yang berwenang, tetapi atas piutang tersebut masih dapat diupayakan untuk ditagih.

10)

10210

Pencairan anggaran pada akhir tahun anggaran untuk pekerjaan yang belum selesai

Pada akhir tahun anggaran terdapat pencairan anggaran oleh pengelola anggaran untuk membayar pekerjaan yang dilaksanakan oleh rekanan walaupun pekerjaan tersebut belum selesai.

Penghapusan catatan piutang kepada debitur tertentu yang melanggar ketentuan internal bank dan BI tanpa persetujuan dewan direksi, tetapi bank masih mengupayakan untuk dapat menagih piutang yang dihapus buku tersebut. Pada akhir tahun anggaran terdapat kontrak pekerjaan renovasi gedung kantor. Pada batas akhir pencairan, prestasi pekerjaan yang telah selesai baru mencapai 75%. Namun, Berita Acara serah terima (BAST) menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100% sehingga SP2D yang diterbitkan untuk membayar pekerjaan tersebut dicairkan sebesar 100%.

Klasifikasi pada Jenis Pemeriksaan Keuangan

Kinerja

Keterangan

PDTT

34

No. c.

1)

Kode

Klasifikasi Temuan

103

Kekurangan penerimaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah

10301

Penerimaan negara/daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah

Deskripsi Penerimaan yang sudah menjadi hak negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah, tetapi tidak masuk ke kas negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan. Cukup jelas

Contoh Temuan

Klasifikasi pada Jenis Pemeriksaan Keuangan

Kinerja

PDTT

v

x

v

Keterangan Termasuk kekurangan penerimaan negara/daerah yang ditemukan dalam pemeriksaan atas perusahaan negara/daerah

1) Hasil pemeriksaan atas dokumen pelaksanaan pekerjaan menunjukkan bahwa rekanan terlambat dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai batas waktu yang ditetapkan dalam kontrak, namun rekanan tersebut belum dikenakan denda atas keterlambatan tersebut. 2) Hasil pemungutan PNBP yang ada pada rekening bendaharawan penerima belum disetor ke kas negara. 3) PNBP atas penggunaan jasa pelayanan oleh masyarakat tidak dipungut. 4) PNBP atas penggunaan/pengelolaan aset negara oleh pihak ketiga tidak dipungut. 5) PNBP belum diterima karena perbedaan sistem/penafsiran atas kontrak subsidi listrik, BBM, dan lain-lain. 6) PBB belum diterbitkan SPPT. 7) BUMN/BUMD sebagai wajib pungut pajak belum menyetorkan pajak yang dipungut dari wajib pajak ke kas negara/daerah.

35

No.

Kode

2)

10302

4)

Klasifikasi Temuan

Deskripsi

Contoh Temuan

Penggunaan langsung penerimaan negara/daerah

Penggunaan penerimaan negara/daerah tanpa melalui mekanisme anggaran (melanggar asas "bruto")

10303

Dana perimbangan yang telah ditetapkan belum masuk ke kas daerah

Cukup jelas

PNBP yang berasal dari pelayanan kepada masyarakat digunakan untuk pembayaran honor petugas pelayanan tanpa melalui mekanisme anggaran (PNBP disetor ke kas negara kemudian tahun berikutnya dianggarkan untuk kegiatan yang terkait dengan pelayanan yang menghasilkan PNBP) Dana bagi hasil dari pusat belum masuk ke kas daerah karena belum ditransfer dari pusat atau sudah ditransfer tetapi masuk ke rekening antara

5)

10304

Penerimaan negara/daerah diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak

Penerimaan yang berdasarkan ketentuan yang berlaku termasuk penerimaan suatu instansi, tetapi dipungut/ digunakan oleh instansi lain yang tidak berhak atau disetor ke instansi yang tidak berhak.

6)

10305

Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan

Tarif yang dikenakan kepada wajib setor lebih rendah daripada tarif yang diatur menurut ketentuan yang berlaku sehingga pajak/PNBP yang diterima oleh negara/daerah lebih kecil dari yang seharusnya.

7)

10306

Koreksi perhitungan bagi hasil dengan KKKS

Hasil perhitungan kembali atas bagi hasil menunjukkan bahwa besarnya bagi hasil yang telah disetor ke kas negara lebih kecil dari yang seharusnya karena adanya unsur biaya yang tidak boleh diperhitungkan atau adanya kesalahan perhitungan dalam cost recovery.

Klasifikasi pada Jenis Pemeriksaan Keuangan

Kinerja

Keterangan

PDTT

1) PNBP dari penggunaan Tenaga Kerja Asing yang berdasarkan ketentuan (fatwa Mahkamah Agung) merupakan penerimaan Depnakertrans, akan tetapi oleh Pemerintah Daerah sebagai wajib pungut disetorkan ke kas daerah. 2) Penerimaan daerah yang disetor ke kas Negara atau dipungut oleh Pemerintah Pusat. 3) Potongan pajak pusat yang dipotong oleh pemerintah daerah digunakan oleh pemerintah daerah.

Perhitungan kembali bagi hasil PPS dan KMGBP periode 2003 s.d. 2007 menunjukkan adanya koreksi alokasi biaya depresiasi yang mengurangi cost recovery periode tersebut seluruhnya sebesar US$2.180 miliar. Hal tersebut mengakibatkan KKKS PT Pertamina (persero) dan KKKS PT Pertamina EP

36

No.

Kode

Klasifikasi Temuan

Deskripsi

Contoh Temuan

Klasifikasi pada Jenis Pemeriksaan Keuangan

Kinerja

PDTT

v

x

v

Keterangan

mempunyai kewajiban untuk menyerahkan tambahan bagian negara masing-masing sebesar US$683.83 juta dan US$631.91 juta atau seluruhnya sebesar US$1.31 miliar. 8)

e.

1)

10307

Kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah

Subsidi yang telah dibayarkan oleh pemerintah lebih besar dari seharusnya.

104

Administrasi

Temuan yang mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran/pengelolaan aset maupun operasional perusahaan, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian/potensi kerugian negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah, tidak mengurangi hak negara/daerah, (kekurangan penerimaan), tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.

10401

Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)

Pertanggungjawaban keuangan telah selesai (SPM GU untuk di Pusat atau SPM BS di Daerah sudah terbit), namun tidak disertai bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan/atau sah untuk memperoleh pembayaran.

Pertanggungjawaban pengeluaran untuk bantuan parpol hanya berupa tanda terima dari parpol yang menerima bantuan dan tidak disertai bukti-bukti penggunaannya.

Temuan diklasifikasikan sebagai temuan administrasi setelah tim pemeriksa menempuh prosedur untuk dapat memperoleh keyakinan yang memadai bahwa kegiatan yang dibiayai dari anggaran tidak fiktif sehingga permasalahan yang terjadi benar-benar diyakini sebagai permasalahan yang bersifat administratif.

37

No.

Kode

2)

10402

3)

Klasifikasi Temuan

Deskripsi

Contoh Temuan

Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran

Pekerjaan sudah dimulai sebelum kontrak pekerjaan ditandatangani atau dokumen anggaran disetujui DPR/DPRD.

Hasil pemeriksaan atas dokumen pelaksanaan pekerjaan (buku harian proyek) menunjukkan bahwa pekerjaan telah dimulai sebelum kontrak pekerjaan ditandatangani karena proses lelang belum tuntas, misalnya keberatan-keberatan dari rekananrekanan yang kalah belum dievaluasi.

10403

Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)

HPS tidak dibuat.

4)

10404

Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan

Terdapat proses pengadaan yang tidak mengacu kepada peraturan per-UU-an atau sebagian kegiatan yang harus dilakukan dalam proses pengadaan tidak dilaksanakan. Untuk kegiatan yang sama atau pengadaan barang sama dalam satu kegiatan/program yang pengadaannya dilakukan berulang-ulang dengan nilai yang lebih kecil untuk menghindari pelelangan.

5)

10405

Pelaksanaan lelang secara proforma

Dokumen pengadaan lengkap namun berdasarkan pendalaman auditor, diketahui bahwa sebagian atau seluruh kegiatan yang tercermin dalam dokumen pengadaan ternyata lelang tidak dilaksanakan.

6)

10406

Penyimpangan terhadap peraturan perUU-an bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara/daerah/perusahaan

7)

10407

Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.

Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam administrasi pengelolaan BMN seperti masalah penatausahaan, penghapusan, dll, dan tidak menimbulkan kerugian negara/daerah. Penyimpangan berupa ketidakpatuhan dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang tertentu dan tidak menimbulkan kerugian negara/daerah

Hasil pemeriksaan dokumen lelang menunjukkan seluruh proses lelang yang diharuskan menurut ketentuan (Kepres 80 Tahun 2003) dilaksanakan dengan tertib. Namun hasil pemeriksaan selanjutnya diketahui bahwa dokumen penawaran dari rekanan dibuat oleh panitia pengadaan sendiri untuk mengatur pemenang tender. Barang belum diadministrasikan, daftardaftar belum dibuat, dan penghapusan tanpa persetujuan Menteri Keuangan.

Klasifikasi pada Jenis Pemeriksaan Keuangan

Kinerja

Keterangan

PDTT

Pengadaan 20 unit komputer untuk kelengkapan lab komputer dilakukan secara bertahap dalam satu tahun anggaran sehingga pengadaannya dilakukan dengan penunjukan langsung dengan tujuan menghindari pelelangan.

1) Kegiatan eksploitasi perusahaan tambang batu bara di kawasan hutan menyalahi ketentuan 2) Pengeluaran dana untuk investasi pada kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan

38

No.

Kode

Klasifikasi Temuan

Deskripsi

Contoh Temuan

8)

10408

Koreksi perhitungan susbsidi/kewajiban pelayanan umum

Koreksi perhitungan subsidi yang tidak berdampak pada pengembalian atau kompensasi subsidi.

9)

10409

Pembentukan cadangan piutang, perhitungan penyusutan atau amortisasi tidak sesuai ketentuan

Metode perhitungan yang digunakan dalam pembentukan cadangan piutang, penyusutan atau amortisasi tidak sesuai ketentuan.

Perhitungan penyisihan piutang usaha dalam laporan keuangan tidak sesuai dengan kepeutusan Menteri Negara Otonomi Daerah No.8 Tahun 2000.

10)

10410

Penyetoran penerimaan negara/daerah atau kas di bendaharawan ke Kas negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan

Pada saat pemeriksaan dilaksanakan, penerimaan negara/daerah sudah disetor ke kas negara/daerah tetapi berdasarkan pemeriksaan atas dokumen penyetoran menunjukkan bahwa tanggal penyetoran dilakukan melewati batas waktu yang ditentukan.

Penyetoran PNBP oleh bendaharawan penerima ke kas negara melewati batas akhir tahun anggaran.

11)

10411

Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan

Penyetoran kas di bendaharawan pengeluaran ke kas negara melewati batas waktu yang ditetapkan dalam Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan.

12)

10412

Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir Tahun Anggaran belum/tidak disetor ke kas negara/daerah

13)

10413

Pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah

Pada saat pemeriksaan dilaksanakan, kas di bendaharawan sudah disetor ke kas negara/daerah tetapi berdasarkan pemeriksaan atas dokumen penyetoran menunjukkan bahwa tanggal penyetoran/pertanggungjawaban dilakukan melewati batas waktu yang ditentukan. Sisa kas akhir tahun anggaran yang ada dalam pengurusan bendahara pengeluaran belum disetorkan kas negara/daerah yang menurut ketentuan yang berlaku sisa kas tersebut seharusnya disetorkan ke kas negara/daerah. Kegaiatan penyertaan modal atau investasi lainnya tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah.

14)

10414

Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah

Aset tetap berupa tanah, bangunan, atau peralatan dan mesin tidak/belum didukung oleh bukti kepemilikan yang sah yang menunjukkan bahwa aset tersebut adalah milik negara/daerah/perusahaan.

Tanah belum bersertifikat; mobil tidak dilengkapi dengan BPKB, dll.

Klasifikasi pada Jenis Pemeriksaan Keuangan

Kinerja

Keterangan

PDTT

Tidak ada sertifikat saham atau obligasi atas penempatan dana pemerintah daerah pada perusahaan daerah.

39

No.

Kode

Klasifikasi Temuan

Deskripsi

15)

10415

Pengalihan anggaran antar MAK tidak sah

Penggunaan anggaran untuk kegiatan lain (dengan MAK berbeda) tanpa melalui mekanisme pengalihan yang telah ditetapkan dalam peraturan perUU-an.

16)

10416

Pelampauan pagu anggaran

Pencairan anggaran dilakukan melebihi batas dana yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran tanpa adanya revisi anggaran.

f.

105

Indikasi Tindak Pidana

1)

10501

Indikasi Tindak Pidana Korupsi

2)

10502

Indikasi Tindak Pidana Perbankan

Temuan yang mengungkap adanya indikasi tindak pidana, yaitu temuan yang mengungkap adanya perbuatan yang diduga memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundangundangan dan diancam dengan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan. Pengertian sesuai dengan UndangUndang No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengertian sesuai dengan UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

3)

10503

Indikasi Tindak Pidana Perpajakan

Contoh Temuan

Klasifikasi pada Jenis Pemeriksaan Keuangan

Pengertian sesuai dengan UU No. 28/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang perpajakan.

Kinerja

Keterangan

PDTT Secara substansi penggunaan anggaran untuk kegiatan dengan MAK berbeda walaupun pelaporan dalam LRA masih menggunakan MAK yang sama seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran (mengacu pada prinsip subtance over form).

Penggunaan anggaran untuk kegiatan pelatihan digunakan untuk perjalanan dinas tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang untuk menyetujui pengalihan tersebut.

x

x

v

Khusus pemeriksaan investigatif

Penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri sendiri/orang lain/organisasi yang merugikan keuangan Negara. Penggelapan dana nasabah untuk pendanaan proyek pada perusahaan yang berada pada satu grup. 1) 2)

Penggelapan pajak; Restitusi pajak dengan menggunakan dokumen fiktif.

40

No.

Kode

Klasifikasi Temuan

4)

10504

Indikasi Tindak Pidana Kepabeanan

5)

10505

Indikasi Tindak Pidana Kehutanan

6)

10506

7)

Deskripsi

Contoh Temuan

Pengertian sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Pengertian sesuai UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Penyelundupan barang

Indikasi Tindak Pidana Pasar Modal

Pengertian sesuai UU No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

insider trading

10507

Indikasi Tindak Pidana Khusus Lainnya

Tindak Pidana Khusus selain yang telah disebutkan di atas

Tindak pidana pemalsuan dokumen

2

Temuan kelemahan sistem pengendalian intern

Kurang/tidak adanya tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan dan seluruh pegawai secara terus menerus untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

a.

201

Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan

1)

20101

Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat

Kelemahan sistem pengendalian yang terkait kegiatan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan yang dapat mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan dan pengamanan atas aset. Cukup jelas

2.

Klasifikasi pada Jenis Pemeriksaan Keuangan

Kinerja

PDTT

v

x

v

Keterangan

Penebangan liar, pengalihan fungsi hutan, dsb.

 Ketidakpatuhan terhadap peraturan mengenai sistem dan prosedur;  Terkait permasalahan pengendalian internal baik menurut COSO maupun OKP 6;  Merupakan unsur sebab terjadinya ketidakpatuhan yang diuraikan secara rinci dalam kondisi temuan pemeriksaan.

Terdapat dokumen sumber berupa SPM yang sudah diterbitkan SP2D-nya belum dicatat oleh UAKPA mengakibatkan realisasi belanja kurang dicatat (understated).

41

No.

Kode

Klasifikasi Temuan

Deskripsi

2)

20102

Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan

Proses atau tata cara maupun organisasi akuntansi dan pelaporan yang dilaksanakan oleh entitas yang diperiksa tidak mengacu pada ketentuan yang berlaku.

3)

20103

Entitas terlambat menyampaikan laporan

Cukup jelas

4)

20104

Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai

5)

20105

Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai

Sistem informasi dan pelaporan yang ada pada entitas yang diperiksa tidak dapat mendukung terciptanya informasi akuntansi dan pelaporan yang akurat, tepat waktu dan dapat dipercaya Cukup jelas

b.

202

Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja

Contoh Temuan

Klasifikasi pada Jenis Pemeriksaan Keuangan

Kinerja

Keterangan

PDTT

1) Organisasi penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga terutama Sistem Akuntansi Aset Tetap tidak dilakukan secara berjenjang sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistem Penyusunan Laporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. 2) Proses input laporan keuangan tidak menggunakan data yang valid. Penyampaian LRA dan Neraca Kementerian Negara/Lembaga ke Departemen Keuangan melebihi batas waktu yang ditetapkan yaitu 2 bulan sejak tahun anggaran berakhir. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran - Wilayah (UAPPA-W) atau Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) tidak dibentuk

Unit akuntansi tidak memiliki cukup personil untuk menjalankan sistem akuntansi dan pelaporan atau personil yang ada tidak memiliki kompetensi yang cukup untuk menjalankan sistem informasi akuntansi dan pelaporan.

Kelemahan pengendalian terkait dengan pemungutan dan penyetoran penerimaan negara/daerah serta pelaksanaan program/kegiatan pada entitas yang diperiksa sehingga dapat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan serta membuka peluang terjadinya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

42

No.

Kode

1)

20201

2)

Klasifikasi Temuan

Deskripsi

Contoh Temuan

Perencanaan kegiatan tidak memadai

Kegiatan penganggaran tidak sesuai dengan tahapan yang seharusnya; salah penganggaran, dll

20202

Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan negara/daerah/perusahaan dan hibah tidak sesuai ketentuan

Cukup jelas

3)

20203

Cukup jelas

4)

20204

Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBN/APBD

1) Biaya untuk kegiatan perjalanan dinas untuk mendukung kegitan operasional dianggarkan dalam kegiatan pelatihan yang sifatnya tidak rutin. 2) Belanja untuk pembelian peralatan yang seahrusnya dianggarkan pada belanja modal dianggarkan pada belanja barang. Mekanisme penyetoran PNBP berjenjang dalam suatu entitas (tidak langsung disetor ke kas negara) atau mekanisme pemungutan yang tidak mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan. Besaran tunjangan pegawai tidak mengacu pada ketentuan intern yang telah disahkan oleh pimpinan entitas.

Belanja tidak dicatat/diakui sebagai pengeluaran pemerintah atau adanya penggunaan uang negara (dana cadangan) yang tidak mempunyai allotment dalam UU APBN/Perda APBD.

Penggunaan dana cadangan untuk dana talangan yang tidak ada dalam dokumen anggaran dan tidak dicatat sebagai realisasi anggaran baik pengeluaran maupun pengembaliannya.

5)

20205

Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan

Kebijakan yang dibuat tidak tepat atau kebijakannya sudah tepat tetapi dalam pelaksanaannya tidak tepat sehingga negara/daerah atau perusahaan negara/daerah kehilangan potensi pendapatan yang seharusnya diterima.

Penerapan tarif PSDH atas kayu berdiameter kecil tidak konsisten karena ada jenis kayu bulat kecil yang dikenakan tarif PSDH lebih kecil dari kelompok kayu sejenis lainnya sehingga negara kehilangan potensi penerimaan sebesar selisih tarif PSDH yang dikenakan dengan tarif kayu sejenis lainnya.

Klasifikasi pada Jenis Pemeriksaan Keuangan

Kinerja

Keterangan

PDTT

43

No.

Kode

6)

20206

Klasifikasi Temuan

Deskripsi

Contoh Temuan

Klasifikasi pada Jenis Pemeriksaan Keuangan

7)

20207

Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja

Kelemahan pengelolaan fisik aset

Kebijakan yang dibuat tidak tepat atau kebijakannya sudah tepat tetapi dalam pelaksanaannya tidak tepat sehingga negara/daerah atau perusahaan negara/daerah harus menanggung biaya yang seharusnya tidak dikeluarkan.

1)

Lemahnya manajemen fisik aset seperti kas, surat berharga atau aset setara kas lainnya, persediaan dan aset tetap yang mengakibatkan fisik aset berpotensi hilang/berkurang atau rusak.

1)

2)

2)

3)

4)

c.

203

Kelemahan struktur pengendalian intern

Kelemahan yang terkait dengan ada/tidak adanya struktur pengendalian intern atau efektivitas struktur pengendalian intern yang ada dalam entitas yang diperiksa sehingga berpengaruh terhadap efektivitas sistem pengendalian intern secara keseluruhan.

1)

20301

Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur

Entitas belum membuat atau menetapkan SOP atau SOP yang telah ditetapkan tidak mengakomodir suatu prosedur yang penting dalam suatu sistem.

Kinerja

Keterangan

PDTT

Perusahaan terlambat membayar kewajiban pada saat tanggal jatuh tempo sehingga perusahaan harus menanggung denda/finalty atas keterlambatan penyelesaian kewajiban tersebut. Penyerapan pinjaman luar negeri terlambat mengakibatkan Negara harus menanggung tambahan biaya berupa commitment fee. Penyimpanan kas, surat berharga atau aset setara kas lainnya dalam tempat yang tidak didukung pengamanan yang memadai seperti filling cabinet, lemari kayu, dll. Kebocoran air PDAM yang melebihi batas toleransi yang diperkenankan akibat pengendalian saluran pipa air yang tidak memadai. Mencairnya persediaan balok es karena suhu gudang yang kurang dingin. Persediaan rusak karena pemeliharaan gudang yang tidak memadai.

Entitas tidak memiliki prosedur pengajuan surat penugasan pegawai yang baku.

44

No.

Kode

Klasifikasi Temuan

Deskripsi

2)

20302

SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati

Entitas memiliki SOP yang baku namun SOP tersebut tidak dapat berjalan secara efektif atau sama sekali tidak berjalan atau tidak ditaati.

Surat penugasan pegawai ditandatangani oleh pejabat yang tingkatannya lebih rendah dari tingkat yang ditetapkan dalam SOP.

3)

20303

Entitas tidak memiliki Satuan Pengawas Intern

Satuan Pengawas intern belum dibentuk secara resmi berdasarkan Surat Ketetapan Pimpinan Entitas.

Entitas yang diperiksa tidak memiliki personil auditor internal yang memadai.

4)

20304

Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal

Satuan Pengawas Intern intern yang telah dibentuk secara resmi berdasarkan Surat Ketetapan Pimpinan Entitas tidak menjalankan fungsi pengawasan secara optimal.

Auditor internal tidak melakukan pemeriksaan atas proses penyusunan laporan keuangan entitas.

5)

20305

Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai

Dalam organisasi yang diperiksa, baik pembagian organisasi maupun tugas dan fungsinya tidak secara memadai mendukung fungsi pengendalian.

Adanya perangkapan fungsi pada satu unit kerja yang seharusnya dipisahkan seperti fungsi pencatatan dan fungsi penyimpanan.

3 301

Temuan 3E Ketidakhematan/pemborosan/ ketidakekonomisan

1)

30101

Pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan

2)

30102

Penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar

3. a.

Temuan ini mengungkap adanya penggunaan input dengan harga atau kualitas/kuantitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu dan kondisi yang sama. Jumlah barang yang dibeli melebihi kebutuhan yang direncanakan atau kebutuhan nyata dengan jumlah yang material. Kualitas dan kuantitas barang/jasa tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Setempat, Instansi yang berwenang atau ketentuan intern instansi yang diperiksa.

Contoh Temuan

Klasifikasi pada Jenis Pemeriksaan Keuangan

Kinerja

PDTT

x

v

v

Keterangan

Terdapat sisa barang hasil pengadaan yang tidak digunakan dengan jumlah yang cukup material setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan. Pembelian komputer per unit Rp 20 jt, menurut standar Pemda setempat harga komputer untuk spesifikasi yang sama adalah Rp 15 jt sehingga terjadi pemborosan sebesar Rp 5 jt per unit.

45

No.

Kode

Klasifikasi Temuan

3)

30103

b.

1)

Deskripsi

Contoh Temuan

Pemborosan keuangan negara/daerah/perusahaan atau kemahalan harga

1) Entitas mendapatkan barang/jasa lebih mahal dibandingkan rata-rata harga pengadaan untuk suatu kualitas yang telah ditetapkan. 2) Entitas mendapatkan barang dengan kualitas yang lebih rendah dibandingkan rata-rata kualiatas barang/jasa hasil pengadaan untuk suatu harga beli yang sama. 3) Kemahalan yang diakibatkan oleh penetapan harga dalam HPS terlalu tinggi dibandingkan dengan harga wajar barang/jasa yang ada di pasar. Barang yang dibeli bersifat umum, banyak penyedia barang/jasa, tapi berdasarkan data hasil survai di pasar pada waktu yang relevan, fakta menunjukkan bahwa pada umumnya harga pasar barang/jasa yang bersangkutan jauh lebih rendah dari harga yang ditetapkan dalam HPS.

Pembelian Notebook Satellite U205S5057 dengan harga Rp 25 jt. Hasil survai menunjukkan bahwa pada waktu yang relevan dengan waktu pembelian ternyata harga notebook untuk spesifikasi tersebut adalah Rp20 jt sehingga terjadi kemahalan harga sebesar Rp5 jt.

302

Ketidakefisienan

Temuan yang berorientasi pada proses, yaitu rasio antara input dan output yang lebih tinggi dibandingkan standar atau rata-rata rasio untuk kegiatan serupa.

30201

Penggunaan kuantitas input untuk satu satuan output lebih besar/tinggi dari yang seharusnya

Rasio penggunaan kuantitas input untuk satu satuan input lebih besar/tinggi dari standar yang ditetapkan dalam peraturan per-UU-an atau menurut standar baku yang ditetapkan oleh ahli.

1)

2)

Klasifikasi pada Jenis Pemeriksaan Keuangan

Kinerja

PDTT

x

v

v

Keterangan

Pengaspalan 1 km jalan membutuhkan 10 drum aspal tetapi kenyataan dipakai 12 drum aspal. Jangka waktu penyelesaian 1 buah dokumen membutuhkan waktu 3 hari dibandingkan dengan standar pelayanan yang mengharuskan penyelesaian dokumen dilaksanakan dalam 1 hari.

46

No.

Kode

Klasifikasi Temuan

Deskripsi

2)

30202

Penggunaan kualitas input untuk satu satuan output lebih tinggi dari seharusnya

Rasio penggunaan kualitas input untuk satu satuan input lebih besar/tinggi dari standar yang ditetapkan dalam peraturan per-UU-an atau menurut standar baku yang ditetapkan oleh ahli.

303

Ketidakefektifan

Temuan ini berorientasi pada pencapaian hasil (outcome), yaitu temuan yang mengungkap kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.

30301

Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan

Penggunaan anggaran tidak efektif karena dalam pelaksanaannya sasaran kegiatan tidak tepat seperti yang tercantum dalam dokumen anggaran atau anggaran digunakan untuk tujuan selain yang tercantum dalam dokumen anggaran Penggunaan anggaran tidak efektif karena barang/jasa yang telah dibeli sesuai anggaran yang direncanakan digunakan bukan untuk kegiatan yang semula direncanakan.

c.

1)

2)

30302

Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan

Contoh Temuan

Klasifikasi pada Jenis Pemeriksaan Keuangan

Kinerja

PDTT

x

v

v

Keterangan

Pelaksanaan konsinyering yang seharusnya dilaksanakan di pusdiklat atau hotel bintang empat, tapi dilaksankan di hotel bintang lima.

1) 2)

1)

2)

Pemberian bantuan sosial yang salah sasaran. Bantuan untuk instansi vertikal.

Kegiatan yang dibiayai masih dalam MAK yang sama tetapi mengakibatkan tujuan yang hendak dicapai berdasarkan dokumen anggaran menjadi tidak terwujud.

Penggunaan kendaraan dinas oleh istri pejabat untuk keperluan pribadi yang sedianya direncanakan untuk keperluan dinas. Penggunaan alat kesehatan hasil pengadaan yang sedianya digunakan untuk mendukung kegiatan puskesmas keliling tetapi digunakan untuk keperluan puskesmas.

47

No.

Kode

Klasifikasi Temuan

3)

30303

Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan

4)

30304

Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi

5)

30305

Pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi

6)

30306

Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal

7)

30307

Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai

Deskripsi

Contoh Temuan

Barang/jasa hasil pengadaan belum/tidak dapat dimanfaatkan karena berbagai faktor seperti perencanaan yang tidak akurat atau adanya perubahan lingkungan yang mengakibatkan barang/jasa belum/tidak dapat disalurkan/dimanfaatkan. Pemanfaatan barang/jasa sesuai dengan rencana tetapi tidak mendukung atau berdampak pada pencapaian tujuan organisasi. Cukup jelas

Pengadaan buku untuk bantuan operasional sekolah yang menggunakan kurikulum yang sudah tidak dipergunakan lagi sehingga buku tersebut tidak dapat dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar.

pelayanan kepada masyarakat tidak dapat dilakukan secara optimal sehubungan dengan adanya berbagai kendala yang menghambat pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat Cukup jelas

Fungsi pelayanan pembuatan surat-surat yang tidak didukung dengan teknologi komputer yang memadai sehingga proses penyelesaian surat membutuhkan waktu yang cukup lama.

Klasifikasi pada Jenis Pemeriksaan Keuangan

Kinerja

Keterangan

PDTT

Pengadaan jaringan internet pada kantor UPT Dinas tidak dapat mendukung proses perencanaan maupun pelaporan kegiatan organisasi. Pembangunan jembatan atau jalan yang terhambat karena proses pembebasan tanah yang terlambat atau terhambat status tanah yang terlibat sengketa.

Dinas Pendapatan tidak melakukan upaya proaktif untuk melakukan penagihan pajak daerah sehingga target PAD yang bersumber dari pajak daerah tidak tercapai.

48

No.

Kode

8)

30308

Klasifikasi Temuan

Klasifikasi pada Jenis Pemeriksaan

Deskripsi

Contoh Temuan

Penggunaan biaya promosi/pemasaran tidak berpengaruh terhadap peningkatan penjualan atau pengumpulan dana pihak ketiga.

Dana pemasaran pada BUMN atau dana APBN/APBD yang digunakan untuk sosialisasi atau kunjungan kerja untuk mempromosikan iklim investasi namun tidak mendatangkan hasil seperti yang diharapkan.

Keuangan

Penggunaan biaya promosi/pemasaran tidak efektif

Kinerja

Keterangan

PDTT

Keterangan : V = klasifikasi temuan disajikan dalam laporan pemeriksaan menurut jenis pemeriksaan yang tercantum dalam judul kolom X = klasifikasi temuan tidak disajikan dalam laporan pemeriksaan menurut jenis pemeriksaan yang tercantum dalam judul kolom

WAKIL KETUA,

KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

HERMAN WIDYANANDA

HADI POERNOMO

49