ISSN 2302-0172 pp. 26- 32
Jurnal Ilmu Ekonomi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
7 Pages
KAJIAN ZAKAT DI PROPINSI ACEH 1)
Fatimah Zuhra1), Abubakar Hamzah2), Raja Masbar3) Magister Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh email:
[email protected] 2,3) Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
Abstract:: The research has purposes to know the influence of quantity muslim’s inhabitant, employees quantity, regional income toward to tithe’s potential in Aceh. In this research we use double linier analysis method. We use the quantity of muslim’s inhabitant, quantity employees, and regional income in Aceh. For analyse the hipothesis measurement a get the accumulations of secondary data from 1983-2010 years. The result of analyse is refers that each variable one by one upgrading (the quantity muslim’s inhabitant, the quantity of employees and regional income in Aceh). So, the quantity of tithes will be increase and bring a positive influence. According to the result of estimation, we get a formula Adj R2 is 0.6011. As mean the quantity of muslim’s inhabitant, the quantity of employees and regional income in Aceh have an influence the quantity of tithes as big as 60.11 %. Although the residue as big as 35 % is influenced by the variable excite a model. Keywords: The quantity of muslim’s, the quantity of employees, regional income, the quantity of tithes in Aceh province. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk muslim, jumlah pegawai negeri sipil, pendapatan perkapita terhadap zakat di Propinsi Aceh. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linear berganda. Data yang digunakan adalah jumlah penduduk muslim, jumlah pegawai negeri sipil, pendapatan perkapita di Propinsi Aceh. Dalam rangka menguji hipotesis dilakukan pengumpulan data sekunder dari tahun 1983 sampai dengan 2010. Hasil analisis data menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan dari masing-masing variabel ( jumlah penduduk muslim, jumlah pegawai negeri sipil, pendapatan perkapita di propinsi Aceh) maka jumlah zakat akan mengalami peningkatan dan berpengaruh positif. Berdasarkan hasil estimasi diperoleh nilai perhitungan Adj R2 sebesar 0.6011 artinya jumlah penduduk muslim, jumlah pegawai negeri sipil, dan pendapatan perkapita di Propinsi Aceh mempengaruhi jumlah zakat di propinsi Aceh sebesar 60.11 persen. Sedangkan sisanya sebesar 35.5 persen dipengaruhi oleh variabel yang tidak diikutsertakan pada penelitian ini atau variabel diluar model. Kata kunci : Jumlah penduduk muslim, jumlah pegawai negeri sipil, pendapatan perkapita, jumlah zakat di propinsi Aceh.
bahwa pemerintah terus berupaya mengurangi
PENDAHULUAN Bangsa Indonesia masih tergolong ke dalam negara
tingkat kemiskinan. Salah satunya dengan terus
berkembang, namun perekonomiannya cukup
menggenjot penerimaan pajak. Selama ini dana
mempunyai
pondasi
yang berasal dari penerimaan pajak masih
menghadapi
krisis
yang
kuat
dalam
ekonomi
yang
sedang
belum
memadai
untuk
memberikan
melanda perekonomian global. Tetapi masih
kesejahteraan masyarakat secara maksimal
banyak masyarakat Indonesia berada di bawah
dikarenakan
garis kemiskinan. Dirjen Pajak menjelaskan
Indonesia. Untuk itu diperlukan dana-dana di
banyaknya
jumlah
penduduk
Volume 2, No. 1,Februari 2014
- 26
Jurnal Ilmu Ekonomi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala luar pajak yang melibatkan peran masyarakat
zakat bisa mencapai target yang diharapkan
untuk bersinergi dengan pemerintah, antara lain
oleh masyarakat harus dikelola sesuai dengan
melalui zakat.
peraturan perundang-undangan yang berlaku
Persoalan zakat dan pajak merupakan
yakni Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999
salah satu persoalan yang banyak mendapat
dan peraturan lainnya. Badan Amil Zakat
perhatian dalam khazanah pemikiran ekonomi
(BAZ) sebagai pengelola zakat, infak dan
Islam. Persoalan ini muncul karena adanya dua
sedekah baik dari Tingkat Pusat sampai Tingkat
kewajiban yang harus dijalankan oleh umat
Daerah dan Kecamatan bahkan UPZ yang ada
Islam, yaitu kewajiban membayar pajak sebagai
di
kewajiban seorang warga negara terhadap
Nomor 38 Tahun 1999 adalah suatu Lembaga
negaranya
yang
yang memiliki tanggung jawab moral yang
merupakan perintah agama dan salah satu rukun
tinggi dalam mengelola zakat dan harus
Islam.
ini
memiliki suatu kepribadian yang khusus yang
menyebabkan umat Islam memikul kewajiban
mencirikan suatu lembaga yang bersih dan
yang lebih berat daripada warga negara non
berwibawa (Good Goverment) agar masyarakat
muslim lainnya.
sebagai
dan
Adanya
Negara
kewajiban
dualitas
Indonesia
zakat
kewajiban
adalah
negara
Desa sebagai
amanat
kultur
Undang-Undang
hukum
merespon
operasionalisasi dari pada lembaga tesebut.
hukum, oleh karena itu setiap lini kehidupan
Kewajiban zakat dalam Islam memiliki
harus ada payung hukum yang mengaturnya
makna
termasuk pengelolaan zakat yang menjadi
berkaitan dengan aspek-aspek ketuhanan, juga
sumber dana dalam peningkatan ekonomi umat.
ekonomi dan sosial. Propinsi Aceh mempunyai
Pada tahun 1999 Pemerintah mengeluarkan
dua peraturan untuk melakukan pungutan wajib.
Undang-Undang Nomor: 38 Tahun 1999
Kedua peraturan itu adalah Undang-Undang
tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan
mengenai kewajiban pajak pendapatan yang
Pemerintah Nomor 373 tentang Petunjuk
diatur dalam Undang-Undang No. 17 tahun
Pelaksana Pengelolaan Zakat, bahkan berbagai
2000 Pasal 21 dan kewajiban zakat terdapat
pedoman pengelolaan zakat yang dikeluarkan
pada Qanun No. 7 Tahun 2004. Zakat
oleh Pemerintah misalnya pedoman pembinaan
merupakan ibadah pokok dalam bidang harta
zakat yang dikeluarkan oleh bimbingan Islam
dan termasuk salah satu rukun (rukun ketiga)
dan urusan haji Departemen Agama Pusat
dari rukun Islam yang lima, dan juga menjadi
bahkan Lembaga Pengelolaan Zakat yang
salah
dikelola oleh Ormas Islam dan Lembaga
sebagaimana
Swadaya Masyarakat juga diatur agar memiliki
hadis Nabi, oleh karena itu keberadaannya bagi
acuan atau dasar hukum yang tetap.
umat Islam adalah selain menjadi doktrin
pengelolaan zakat di Propinsi Aceh agar 27 -
Volume 2, No. 1,Februari 2014
yang
satu
sangat
bangunan
fundamental.
dari
diungkapkan
agama dalam
Selain
Islam, berbagai
keagamaan (normative religius) yang mengikat
Jurnal Ilmu Ekonomi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala dan bahkan dianggap sebagai ma’luum minad-
wilayah 56.758,85 km2. Secara administratif
diin bidh-dharuurah atau diketahui secara
pada tahun 2009 Provinsi Aceh memiliki 23
otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak
kabupaten/kota yang terdiri dari 18 Kabupaten
dari keislaman seseorang, juga disadari bahwa
dan 5 kota, 276 Kecamatan, 755 Mukim, dan
zakat mempunyai dimensi sosial ekonomi umat,
6423 gampong atau desa. Provinsi Aceh
yaitu sebagai salah satu instrumen untuk
memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang
menanggulangi problema ekonomi umat Islam
lalu
dan senantiasa menjadi tumpuan umat Islam
Internasional yang menghubungkan belahan
dalam menanggulangi kemiskinan.
dunia
lintas
Timur
perdagangan
dan
Barat
Nasional
dengan
dan
batas
Dalam prespektif ekonomi, hikmah dari
wilayahnya : sebelah Utara berbatasan dengan
perintah membayar zakat bagi muzakki adalah
Selat Malaka dan Teluk Benggala, sebelah
agar
secara
Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera
produktif. Zakat dengan tarif 2,5 % terhadap
Utara dan Samudera Hindia, sebelah Barat
harta merupakan hukuman bagi pemilik harta
berbatasan dengan
agar tidak menyimpan harta benda mereka
sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka
tanpa menggunakan atau menginvestasikannya
dan Provinsi Sumatera Utara.
di
mereka
sektor
mengelola
produktif.
hartanya
tidak
Keberadaan Baitul Mal di Aceh adalah
demikian, harta itu akan habis secara perlahan-
bagian dari agenda besar penyelenggaraan
lahan
syariat Islam secara kaffah, dengan legitimasi
untuk
Karena
membayar
kalau
Samudera Hindia dan
zakat.
Untuk
menghindari agar hartanya itu tidak habis untuk
UU
kewajiban membayar zakat, maka harta itu
Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh. Baitul
harus
mungkin
Mal berwenang menghimpun, mengelola dan
berdasarkan aturan Ilahi. Seruan dan dorongan
mendayagunakan zakat dan harta agama lainya
Islam agar umatnya senantiasa menggunakan
seperti infak, sedekah dan waqaf. Selanjutnya
harta secara produktif juga telah diberikan
UU Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi
contoh oleh Khalifah Umar ibn Khattab ketika
Khusus NAD pasal 180 mempertegas zakat di
mengambil tanah milik Bilal ibn Rabbah di
Aceh sebagai bagian dari Pendapatan Asli
Kahaibar dekat Mekah yang dihadiahkan
Daerah (PAD).
diinvestasikan
seproduktif
Nomor
44
tahun
1999
tentang
kepada Rasul Allah SAW, karena Bilal tidak memanfaatkan tanah tersebut dan membiarkan terlantar begitu saja.
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang maka dapat
Provinsi Aceh terletak di ujung Barat
dirumuskan permasalahannya adalah sebagai
Laut Sumatera (2o00’00”- 6o04’30” Lintang
berikut: ”Apakah jumlah penduduk muslim,
Utara dan 94 58’34”- 98 15’03” Bujur Timur)
Jumlah Pegawai Negeri Sipil, Pendapatan per
dengan Ibukota Banda Aceh, memiliki luas
kapita mempengaruhi zakat di Propinsi Aceh?”.
o
o
Volume 2, No. 1,Februari 2014
- 28
Jurnal Ilmu Ekonomi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala benar sesuai ajaran agama dan zakat tersebut
STUDI KEPUSTAKAAN Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60
dikelola dengan benar pula sesuai ajaran agama,
Tahun 2010 tentang Zakat Atau Sumbangan
maka kita tidak akan melihat ada umat Islam
Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat
yang secara mencolok hidup dalam kemiskinan.
Dikurangkan
Bruto,
Potensi zakat sama fantastisnya dengan potensi
atas
pajak. Pemerintah sejauh ini telah melakukan
penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak
berbagai upaya untuk memberdayakan potensi
orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau
zakat
oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang
(pelitaonline.com). Insentif zakat sebagai unsur
dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada
pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP)
badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang
sejauh ini belum memberi pengaruh yang
dibentuk atau
Pemerintah.
signifikan, baik dari segi penerimaan zakat
Undang-Undang Zakat tidak menetapkan sanksi
maupun dari segi kesadaran umat Islam sebagai
yang seimbang antara pengelola dan muzaki
perorangan
(Hafidhuddin, 2002).
membayar zakat melalui lembaga yang diakui
disebutkan
Dari bahwa
Penghasilan meliputi
disahkan
oleh
zakat
Dikatakan dalam UU No 38/1999,
yang
luar
maupun
biasa
badan
tersebut
usaha
untuk
pemerintah. Oleh karena itu kalangan praktisi
pengelola zakat yang terbukti lalai tidak
dan
pengelola
zakat mengusulkan
“zakat
mencatat atau mencatat secara tidak benar harta
sebagai pengurang pajak” (tax credit), seperti
zakat, infak, sedekah, hibah, wasiat, waris, dan
sistem yang berlaku di Malaysia. Namun
kafarat diancam hukuman kurungan selama-
sampai saat ini belum terakomodasi di dalam
lamanya tiga bulan dan atau denda sebanyak-
peraturan perundang-undangan yang ada.
banyaknya Rp 30 juta. Idealnya, sanksi hukum tidak hanya dikenakan kepada pengelola zakat,
Hukum zakat
tapi juga muzaki yang tidak melaksanakan
Zakat merupakan salah satu rukun islam, dan
kewajiban.
menjadi
Pemerintah
juga
perlu
tetap
salah
satu
unsur
pokok
bagi
mengukuhkan dan mengawasi LAZ yang
tegaknya syariat islam. Oleh sebab itu hukum
dibentuk secara swadaya oleh masyarakat.
zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim
Tujuannya, pengelolaan dana zakat bisa lebih
yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.
professional. Potensi zakat yang cukup besar,
Zakat
meskipun
sebagai
seperti shalat, haji, dan puasa yang telah diatur
pengurang penghasilan bruto dan sumber harta
secara rinci berdasarkan Al-Qur’an dan As
yang disisihkan serta penerapan sanksi yang
Sunnah. Zakat juga merupakan amal sosial
memadai. Salah satu kajian secara sederhana
kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat
mengungkapkan, bahwa secara teoritis bila
berkembang sesuai dengan perkembangan umat
semua umat Islam membayar zakat dengan
manusia.
29 -
digunakan
formula
Volume 2, No. 1,Februari 2014
termasuk
dalam
kategori
ibadah
Jurnal Ilmu Ekonomi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala zakat adalah merencanakan dan mengerjakan
Strategi Pemberdayaan Zakat Setelah berfungsinya Badan Amil
sesuatu yang berkenaan dengan harapan agar
Zakat, maka untuk mencapai hasil yang
segala bentuk kegiatan bisa tercapai sesuai
maksimal, efektif, dan efisien serta tercapainya
dengan rancangan yang diharapkan.
sasaran
dan
tujuan
zakat
maka
pendayagunaannya haruslah produktif. Tentang
METODE PENELITIAN
model dan mekanisme pendayagunaan zakat
Penelitian ini memusatkan pembahasan
produktif dimaksud disusun sedemikian rupa
mengenai bagaimana zakat di Propinsi Aceh.
oleh badan amil yang menyerupai sebuah badan
Dalam konteks penelitian ini, jumlah zakat
usaha
Model
yang terkumpul (dalam konteks ini pengertian
pemberian zakat konvesional dengan pola gratis
zakat bukan zakat fitrah) dipengaruhi oleh
konsumtif seperti yang diterapkan selama ini
jumlah
hanya dapat diberikan kepada fakir miskin yang
Perkapita, jumlah pegawai negeri sipil dari
betul-betul tidak mempunyai fungsi produktif,
tahun 1983-2010. Dalam hal mengambil lokasi
seperti karena usia sangat lanjut, cacat fisik atau
Baitul Mal Aceh dan Badan Pusat Statistik
mental dan sebagainya. Terhadap mustahik tipe
Aceh.
ekonomi
atau
baitul
mal.
penduduk
muslim,
Pendapatan
ini, Badan Amil Zakat mempunyai wewenang untuk
menetapkan
cara
bagaimana
menuntaskan kemiskinan mereka dengan harta zakat
itu.
Dengan
Model Regresi Linear Berganda
seluruh
Regresi merupakan metode estimasi utama
kebijaksanaan dana dan pengelolaan harta zakat
didalam ekonometrika. Analisis regresi yang
sepenuhnya ditangani oleh BAZIS.
menjelaskan
Perencanaan Pengelolaan Dana SIZ
dependen dengan independen berkaitan erat
Perencanaan adalah pemilihan sekumpulan
dengan hubungan yang bersifat statistik bukan
kegiatan dan pemutusan selanjutnya terhadap
yang pasti. Suatu model regresi berganda
apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana,
dengan hanya dua variabel independen dari
dan oleh siapa. Oleh karena itu, dalam
suatu populasi dimana terdapat satu variabel
melakukan perencanaan setidaknya harus ada
yang dependen dapat dinyatakan sebagai
beberapa
berikut (Gujarati, 2006 :185) :
aspek
yang
demikian
Metode Analisis
harus
diperhatikan,
diantaranya: hasil yang diinginkan, apa yang akan dilakukan, kapan waktu dan skala
hubungan
antara
variabel
Persamaan operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
prioritasnya serta berapa jumlah dana (capital)
Zn = b1+b2Pnddk+b3PNS+b4Pndpt+et
yang dibutuhkan. (Hafidhuddin, Didin. 2003.)
dimana :
Dengan demikian, inti pokok dari perencanaan
Zn = Jumlah penerimaan zakat Volume 2, No. 1,Februari 2014
- 30
Jurnal Ilmu Ekonomi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Pnddk = Jumlah penduduk
pendapatan perkapita di Propinsi Aceh
PNS = Jumlah PNS
mempengaruhi jumlah zakat di Propinsi
Pndpt = Pendapatan Perkapita
Aceh sebesar 60,11 persen. Dimana
et = error term
jumlah
pegawai
negeri
sipil
berpengaruh secara signifikan terhadap KESIMPULAN DAN SARAN
jumlah
Kesimpulan
pendapatan per kapita berpengaruh
1. Setiap peningkatan satu jiwa penduduk muslim
maka
meningkat
jumlah
Tetapi
secara
di
Propinsi
Aceh,
secara signifikan terhadap jumlah zakat
akan
di Propinsi Aceh, sedangkan jumlah
153.27
rupiah.
penduduk tidak berpengaruh secara
statistik
tidak
signifikan terhadap jumlah zakat di
sebesar
zakat
zakat
berpengaruh secara signifikan.
Propinsi Aceh. Sisanya sebesar 35.5
2. Setiap meningkat satu orang Pegawai
persen dipengaruhi oleh variabel yang
Negeri Sipil, maka jumlah zakat akan
tidak diikutsertakan pada penelitian ini
meningkat sebesar 0.1392 rupiah dan
atau variabel diluar model.
berpengaruh positif terhadap jumlah zakat di Propinsi Aceh. 3. Setiap
Saran
meningkat
satu
rupiah
1. Perlunya
penyamaan
pendapatan per kapita, maka jumlah
pemerintah
zakat akan meningkat sebesar 1248.2
regulasi zakat di Aceh. Kenyataan
rupiah dan berpengaruh positif.
selama
4. R Square sebesar 64.5 % variasi dari
ini,
pemerintah
dan
persepsi
legislatif
baru dan
terhadap
sebagian DPRK
saja yang
jumlah penduduk muslim di Propinsi
menganggap penting penghimpunan
Aceh, jumlah pegawai negeri sipil di
zakat sebagai pendapatan asli daerah.
Propinsi Aceh, dan Jumlah Pendapatan
Zakat baru dipahami sebagai bagian
perkapita di Propinsi Aceh menjelaskan
syariat Islam, belum menjadi otoritas
variasi dari zakat yang terkumpul
negara.
sebesar
serempak
persepsi ini belum sama, sehingga
terhadap
sinerjisitas antara Baitul Mal Aceh,
64.5
%
berpengaruh
secara nyata
Di
tingkat
dan
pun,
pengumpulan zakat pada probabilitas
Sekretariat
sig = 0.05.
Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan
5. Berdasarkan hasil estimasi diperoleh
Daerah
provinsi
Dinas
Aceh belum terwujud.
2
nilai perhitungan Adj R sebesar 0.6011
31 -
artinya
jumlah
jumlah
pegawai
penduduk
muslim,
negeri sipil, dan
Volume 2, No. 1,Februari 2014
2. Menjadikan Baitul Mal sebagai amil profesional. Ini adalah hal mendesak
Jurnal Ilmu Ekonomi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala harus dipenuhi dalam waktu dekat.
DAFTAR PUSTAKA
Pimpinan dan karyawan harus direkrut berdasarkan kualifikasi dan kompetensi yang memadai. Profesionalisme Baitul Mal
dapat
diwujudkan
melalui
pembenahan
sistem
menajemen,
akuntansi,
merketing/fundraising,
teknologi informasi, kualitas SDM. 3. Pentingnya pembudayaan zakat melalui pendidikan dan sosialisasi terpadu dan
Africo, M. 2004. Zakat dan Pajak Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Suatu Analisis Terhadap Pengelolaan Zakat dan Pajak di Kota Banda Aceh). Program Studi Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana USU, Medan. Aris, T.C. 2012. Penerapan Zakat sebagai Perencanaan Pajak untuk Efesiensi PPh Badan Pada PT. Alwan Zahira Samarinda. Jurnal Eksis, Vol.8. No.1 Maret 2012.
berkelanjutan. Saatnya penghimpunan zakat tidak hanya terfokus pada zakat
Ash S.H. 1999. Pedoman Zakat. Pustaka Rizki Putra, Semarang.
penghasilan PNS dan kaum profesional saja, tapi patut dipikirkan strategi jangka panjang dengan meningkatkan pengetahuan
dan
kesadaran
terhadap kewajiban berzakat.
umat
Boediono. 1995. Seri Sinopsis, Pengantar Ilmu Ekonomi No.2. Ekonomi Makro, Ed.4. BPFE, Yogyakarta. Bohari. 2002. Pengantar Hukum Pajak. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Brotodiharjo, S. 1998. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Refika Aditama, Bandung. Budiharjo, A. 2003. Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB dan Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Kabupaten dan Kota Di Propinsi Jawa Tengah, Tesis Pasca Sarjana UNDIP Damanhur. 2008. Sikap masyarakat Terhadap Pajak Ganda di Nanggroe Aceh Darussalam. Jurnal Studi Manajemen, Vol.2. No.1, April 2008. Didin, H. 2003.Manajemen syari’ah dalam Praktek. Gema insani press, Jakarta. Fakhruddin. 2008. Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia. Malang Press UIN, Malang.
Volume 2, No. 1,Februari 2014
- 32
